ISLAM DAN HAKASASI MANUSIA DAI.AM PENDIDIKANI Ahmad Darmadii Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI) Universitas Islam Indonesia
(JII) Yogyaka
Email ahmaddarm adli@y oho o. com
Abstract
analqu tbe isve of baman rigbts in tbe Islanic perspectiue and ks relation in Indonesia. Tbat uision of Islan ar merry for uniuerse can be seen fwm tbe u ualuu and the conceru for tbe baic needs of euery person atbo later becowes a part of buman Basic nuds are basicalll in line aitb tbe thinking of irtemational bsman ights wbich are dec uniaersal declaration of buman igbts. Falfllnent and prutection of basic needs ahich arc ne Tbis paper
edrcation
ensurc tbat all people get tbeir igbts
ptuperll.
o.l
6s sj*n tJti OJ-( ,r\p oail Jfl a{*t-V dl3*Jt{ fL:alj LKJI F$Jl d a^-J ,-,K p{-! a*rGy .i9l- 6r5G p dt+, a{*t*Y dl3*Jl 61 a;a3"cll cg:.a+h! ce3,a ..rs1 p4g> StJ.--) Ol*,j)4 ..$ O"t:.4*rt.iy ,jJ&J ,rKtt 6!clK d,Jii dJl Oi.t+-:$!.r A#jlti 46y,Jl-e
fy-y
6rLr ,.t 4SL*3y i1"n>
4Jl-,,^
.:i*-,t-lt gteall 4L-: Kelwords: Pendidikan, Islam, Hak Asasi Manusia,
Nilai Kebebasan
A. Pendahuluan
United Nation Education, Scientifc and Cultural organiqationpNEsCo)
badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bidang pendidikan, sains dan b
untuk wilayah Asia Pasifik telah melakukan penelitian di negara-negara
tetmasuk Indonesia. Satah satu kesimpulannya arrtata lain bahwa siste pendidikan di Indonesia kurang mengakomodasi hak asasi manusia (FIA-N peserta didik. Kare narLyl Departemen Pendidikan Nasional @epdikna$ deng rekomendasi dari UNESCO mencanangkan sistem pendidikan berbasis HA untuk semua jenjang pendidikan. Masalah hak asasi manusia akzn implementasikan dalam kudkulum pendidikan. Untuk pendidikan dasar d menengah, masalah
I{AM
akan di integrasikan dalam matapelaiat^n^gam^.
Keperluan penjelasan tentang arti, fungsi, peran, posisi dan isi pendidik betbasis I{AM relevan dengan perkembangan nasional dewasa ini yang seda
berusaha membangun kepercayaan publik tentang penegakkan HAM Indonesia. Satu di at:rtar^rrya melalui kebijakan otonomi pendidikan yang seja seiring dengan kebijakan otonomi daerah. Dengan demikian kebijakan otono pendidikan padz dasarnya merupakan pencerahan dan pembetdaya pendidikan agar lebih bermakna. Lembaga pendidikan dituntut untuk mam mengembangkan kepribadian peserta didik seutuhnya secata optimal, sel berusaha untuk meningkatkan kemampuan akademis.
PendidiLan berbasis HAM saat ini menjadi satu kebutuhan. Seb pendidikan merupakan s^rarut- paliog efektif ufltuk menegakkan prinsip-prins I{AM. Kendati kenyataan lain menunjukkan bahwa pendidikan di Indone masih kurang mengakomodasi FIAM peserta didik. Hal ini merupakan kri untuk terus meningkatkan penn dunia pendidikan dalam melindungi HA Dunia pendidikan masih menampilkan sistem yang kurang manusiawi *tau a kecenderungan dehumanisasi. Kebijakan dalam pelaksanaan Uiian Nasion (JIrQ misalnya yang disinyalir melanggar HAM seharusnya tidak pedu te{a Pendidikan seharusnya mempedakukan siswa didik sebagai manusia yang utu sehingga tujuan :utam pendidikan untuk menciptakan manusia yang buk hznya unggul dalam bidang kognitif tetapi juga harus bisa menjadikan sis
didik unggul secarz afektif maupun psikomotorik Pendidikan diyakini sebagai instrumen yang sangat strategis dala penyebaran nilai-nilai I{AM ini. Karenanya, dutia pendidikan diharapkan da membantu proses pembelajaran HAM di tingkat pelziat yzng nantinyz zk memperkuat pemahama;n pzra peserta didilc untuk lebih memahami pentingn
nilai-nilai HAM.Di sisi lain tidak bisa dipungkiri bahwa tidak jarang nilai FIAY dihadapkan dengan nilai lain seperti nilai universal Islam, kendati saat yang bersamaan kadang juga keduanya-mlai HAM dan nilai Isl disandingkan. Upaya menyandingkan keduanya tentu bukan hal yang bedeb namun menjadi kebutuhan, karenz pada konteks Indonesia, masyatakat mu
merupakan masyzrakat mayoritas, termasuk di dalamnya peserta didik se bagan dari masyatakat yzng zda yatg harus memaharnt, menampkan menjunjung tinggi nilai-nilai HAM dan sekaligus nilai-nilai Islam sebagai a yang dianut mayoritas peserta didik. Dalam konteks Indonesia, pelaksanaan HAM mendapat tant^flga;n ku
berkaitan dengan univetsalitas, nilai dan prinsip HAM saat ini. Petdeb perdebatan sosial dan budaya mengenai esensi dan eksistensi FIAM pun tak terelakan. Kalangan agamawan fundamentrlis dan entitas adat me penyefagaman FIAM kzrenz sebagian prinsip dan nilai HAM bertentan nilai-nilai yang diyakininya.Atas dasar hal-hal sebagaimana disebutkan di at hrlisan ini mencoba mendialogkan nilai-nilai kemanusiaan universal Islam Hak Asasi Manusia (I{An! dalam koddor huququl insanlyab (ha kemanusiaan) khususnya dalam konteks pendidikan.
B. Sekilas tentang HAM dan Petkembangannya Berbicara tentang Hak Asasi Manusia (HAM, tidak lepas dari pemah "hak" itu sendiri. Hak seringkaii dipahami merupakan unsur normatif melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya betada pada lingkup hak persamaan dzn hak kebebasan yang terkait dengan interak individu atau dengan instansi. Hak juga merupakan sesuatu y^ng ^ntarz-
asasi harus dipetoieh oleh setiap manusia tanpa tetkecuali.
Hak Asasi Manusia (I{A}4) adalah sepetangkat hak yang melekat
hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Es
merupakan anugerah-Ny^y^ngwajib dihotmati, dijunjung tinggi, dan dilin
oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap atzrtg, demi kehormatan pedindungan hztkat dan martabat manusia.t Karcnanya HAM tidak lUndang-Undang Nomor 39 Tahun L999 tentang Hak Asasi Manusia (I{Al\D pasal
62 Millab
VoI XII, No.l, Agustas
diberikan, dibeli ataupun diwadsi, katenz I{AM adalzh bagqan dad manu secara otomatis, I{AM bedaku untuk semua orlng tanpa memandang ie kelamin, ras, agarna, etnis, pandzngaLfl politik atau asal-usul sosial dan bang I{AM tidak bisa dilanggat, sehingga tidak seorangpun mempunyai hak un membaasi aau melanggar hak otang lain. Orang tetap mempunyai FIA
walaupun sebuah r'egaxa membuat hukum y^ng tidak melindungi a melanggar FIAM.2 Konstitusi menaapkan bahwa pelanggatan I{AM ada negara b setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk ^putat disengaja aaupun tidak disengaja ztau kelalaian yaflgsec ra" hukum menguran menghalangi, membatasi dan atau mencabut HAM seseorarrg atau kelomp orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak didapatkan a
dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang bedaku.3 Tanggung jawab pemajuan (promotion), penghormatan dan perlindung
HAM tidak saja dibebankan kepada rteg tz, melainkan iuga kepa individu vrarga flegar^. Artinya rleg ta dan individu sama-sama memi tanggung iawab terhadap pemajuan, penghormatan dan perlindungan I{A Karena itu, pelanggatan HAM sebenamya tidak saja dilakukan oleh neg kepada nky*rya, melainkan juga oleh nkyat kepada tal
PaAa awal perkembangannya, sebagaimana dimaklumi bahwa pengaku
IIAM di Etopa dimulai
dengan Izhitnyz Magna Cbarta
yaf,Lg
^nt:ira
lain mem
pandangan bahwa rzlz- yzag tzdtnya memiliki kekuasaan absolute (tz1z y mencipakan hukum, tetapi ia sendiri tidak terikat dengan hukum ya
dibuatnya), menjadi dibatasi kekuasaannya' dzn mulai dapat dimin pertanggungjawabznnya dimuka hukum.a Sementara di Amerika, ditan dengan munculnya Tlte American Declaration of IndEendence y^ng lahit dari pah Rousseau dan Montesquieu. Mulailah dipertegas bahwa manusia zda
2Mansyur Fakih dkk" Menegakkan I(rulilan dan l(emanu.riaan, (Yogyakarta: Insist Pr 2003), hal. 108.
3Undang-Undang R[ Nomor 26 tahun2000 tentang Pengadilan FIAM.
aA. Mansyut Effendi, Perkembangan Dineni Hak Asari Manaia GiAX,l) Pmses Dinam Penlusuxan Hukzm HakAsa:i Manusia (11-!tKIINS(Bogor: Ghalia Indonesia, 1994),hal. 17 -3
merdeka sejak d-i dalam perut ibunya, sehingga tidaklah logis bila sesudah ia harus dibelenggu.
Selanjutnya, pada tahun 1789 iahirtah Tbe French Declaration @ekl Perancis) dimana ketentuan tentang hak lebih dirinci lagi sebagaimana dim dalam The Rate of l-.awy^ngarrtaxz- lain berbunyi "tidak boleh zdapenangk
tlrap^ alasan yang sah". Dalam kastzn itu bedaku prinsip presurzption of inn aritnya o:arrg-or:zirrg yang ditangkap, kemudian ditahan dan dituduh, be dinyatakan tidak bersalah, sampai ada keputusan pengadilan yang betkeku hukum tetap yang menyatakan ia bersalah.
C. Ratifikasi FIAM Intemasional dan Sistem Ketatanegata tl lndones Diakui bahwa hingga saat ini implementasi penegakan FIAM m
menghadapi kendala struktural dan kultutal. Kendala struktura.l diidentifikasi dari fenomena belum sepenuhnya insrumen kebijakan FIAM difalankan secafa maksimal oleh apatatur kelembagaan dan penegak hukum I{AM. Semenrara dari sisi kultural, terjadi pertentangaan-pertentangan ni berbagai flegalz- dan masyarakat mengenai konsepsi FIAM yang bedaku ini.Ada sejumlah flegatz, khususnya yang betada di kawasan Asia, mengan HAM bukan sesuatu yang univetsal. Menurut mereka y^ng beqp antiuniversalitas FIAM itu, pengakuan universalitas HAM berarti mengin adatyarelativisme kultural yzngada di bumi ini. Sebagian pihak belum sepenuhnya mengakui
I{AM sebagai satu instru kebijakan rregar:^ yartg harus dijr.rnjung tinggi dan dilaksanakan wztgzf masyarakat di suatu fiegara. Berdasarkan alzsan historis berbagai menilai bahwa konsepsi/nilil-fiLn I{AM merupakan konsepsi negar -n Bztat yang dipaksakan kepada nd.gzra-negara berkembang di Timur u
dijalankanJika diamati seksama, persoalan-persoalan struktural dan ku yang muncul disebabk an b erb agat asumsi-asumsi persoalan s ebagai bedkut 1. Belum adanya konsepsi dan pendidikan FIAM yang iebih adaptif disesuaikan dengan realitas sosial, budaya dan adat masyarzkat Indo 2. Penanganan pelanggann HAM masih dilakukan pada pendek pendekatan kasus hukum atau lebih menitikberatkan pada sisi sip
politiknya. Sementara, pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak s ekonomi dan budaya belum menjadi perhatian negara.
3.
Kapasitas zp,,tat.or neg r^ ftelembagaan) dinilai masih lemah d menjalankan instrumen kebijakan HAM baik di tingkat nas maupun daerah yang sudah terbentuk.
4.
I*mahnya praktek pendidikan dan kampanye HAM untuk mendo kesadaran be$agai pihak (negara-rar
menerapkan konsepsi HAM yang lebih adapaaf danlokati stik. Upaya Indonesia, dilihat dari sisi sistem ketatanegaraan, untuk tedibat
dalam memaiukan dan menegakkan HAM sudah dilakukan setidaknya me dua instrumen kebijakan yaitu kebijakan tata hukum ftonstitusional)
instrumen kelembagaan (institusional) sebagai alat unruk menjala instrumen yartg ada. Dati sudut konstitusional, negma sudah meng danmeratifikasi berbagai peraturan interirasional tentang HAM ke dalam si hukum Indonesa. Aturan-atunrL y rrg sudah dirumuskan temuat d beberapa aturan, diantaranya sebagai berikut:
1. 2. 3. 4.
undang-undzng Drszr Negara Republik Indonesia Tahun "7945 perubahannya Bab XA tentang Hak Asasi Manusia.s Ketetapan Majelis Permusyawantan Ral
Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia tahun 2004-20
itu secara institusionaf Negara Indonesia memiliki instrum kelembagaan untuk menjalankan sistem/aturan yzflg ada.rnsffumen y dimalsud zr-Ltara lun adalzh: Sementara
sUndang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Amandemen ke 6Tap
MPR RI) Nomor X\TII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. TKeppres Nomor 40 tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Man Indonesia tahun 200 4-2009.
'
L. 2.
3.
4-
Komite Nasional Hak Asasi Manusia (I(omnas HA^[) yang dibe sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1'993 kemudian dikukuhkan dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1 Pembentukan Kantor Mented Negara Hak Asasi Manusia pada 1999 yong kemudian bergabung dengan Deparremen Hukum Perundang-undangan yang kemudian berubah meniadi Departe Kehakiman dan HakAsasi Manusia. Komisi Pedindungan Anak Indonesia (KPAD sesuai dengan Kepu Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2003. kmb^g bersifat independen yang dibentuk berdasarkan Undang-undang N 23 Taihun 2002 tentangPedindungan Anak dalam mngka meningk efektifitas penyelenggaraan perlindung.n anak.e Komisi Pedindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) sesuai Keputusan Komisi Pedindungan Anak Indonesia N 02/I
5.
Panitia Pelaksana Kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Ma
RANI{AM fndonesia telah dib suatu Panitia Nasional yang berkedudukan di bavrah dan berang
AANHAM. Untuk
melaksanakan
jawab langsung kepada Presiden.
Kendati upay baik secara konstitusional maupun institusional dibentuk" namun kenyataan di iapangan, praktek pelaksanaan penegakan hak-hak dasar manusia (FIAN{) di Indonesia belum sepenuhnya membua perubahan prbgresif dan baik bagi pengh^rg^ n dan penghormatao, p
sKeputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komnas IIAM eUndang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pedindungan Anak dan Kepp Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Pedindungan Anak Indonesia (I(PAI).
l0Sutat Keputusan Komisi Pedindungan Anak Indonesia Nomor 02/KPAI/IX tenang Pedoman Pembentukan Komisi Pedindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID)
dungan terhadap otoritas kemanusiaan dan hak ekonomi, sosial dan bud Banyak ditemukan fenomena persoalan yang menunjukan implementasi FI belum be{alan secarl maksimal.
D. Islam dan HakAsasi Manusia (HAM) Pembicaraan mengenai Islam dan HAM menjadi topik yang terus berg dalam w^cat7a kontemporer. Mengingat sejarah HAM modem dibangun da peradaban Bxat, sejumlah pemikir muslim menganggap Islam lebih supe dengan zjann ilahiyahnya, sehingga tidak memandang pedunya HAM mau penerapannya. Sebaliknya pada sisi lain, sekelompok pemikir justru melihat uaiversal lslam sebagai celah bagi pentingnya menerapkan
I{AM dalam ba
integral kehidupan umat Islam. Dua kutub pandangan ini masih ditambah oleh pandangan pertengahan yang melihat HAM dan penerapanrtya" seb
ba$an dad dinamika kekuasaan di setiap negar^,termasuk negx^Islam.11 Meskipun dalam Islam hak-hak asasi manusia tidak secara khusus mem
piagam sebagai penanda pengakuannya secatl historis, akan terapi sejum pemikit memiliki pandangan bahwa Islam dan Barat memiliki sejum persamaan mendasar dalam kntanny* dengari semangat persamaan (egal kebebasan (fwedon), dan keadilan Qustic). Kelganyz merupakan fondasi uta bagi pengarusuamaari I{AM secara internasional sehingga dengan demik secara prinsip Islam fuga mengakui dan bahkan menganjurkan pedindun dan pemenuhan
FlAM.t'fento
saja pemaknaan dan ketiganya secata umum j
memiliki petbedaan antara konsep yang diakui Islam maupun yang diFraktek Bant. Islam misalnya lebih mengedepankan pendekaan teosentris da
ltl-ihat misalnya Sus Eko BrnaAa, "Issues of Compatibiiity of Human R.ights and Is the Expedence of Eg5pt and Indonesia", dalan Jomal of Indoneian Islam (Surabayu I,emb Studi Agama dan Sosiat Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sunan Am 2007), vol. 1, No. 1, Hal. 100-134 dan Mohamad Hudaeri, "Islam dan Hak Asasi Manu Respon Intelektual Muslim", dalam Alqalan: Jumal llniah Bidang Keaganaan dan Kemayarak (Banten: PPPM Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, 2007),Yo1.24, 3,HaL.36+386.
lzQomarul Huda, "Hak-hak Asasi Manusia: Mencari Akar Persamaafl afltzra Islam den
Bara(', dalam Altkan: Junal Hukan lilan, Qulungagting: Jurusan Syariah Sekolah Ti"
Agama Islam Negeri Tulungagng,2009),Vol. 11, No. 1, Hal. 36-55
memandang masalah FIAM, sehingga memiliki nilai keagamaan. Sedangk Barat lebih memilih melihat HAM dengan pendekatan antroposentris sebag konsekuensi sejatah, sehingga muatan uryamaseolah hil"tg di dalamnya-13
Dalam konteks fslam, dua sumbet hukum utama, Alqur'an d Sunnah,telah memusatkan pethatian pzdz hak-hak yang bahkan kada
diabaikan pada deklarasi dan piagam peradaban lun. Nash-nasb ayat Al-Quf' yang terkait dengan hal tetsebut sangat banyak, dan tidak sulit unt diungkapkan.Nabi SA\7 telah menegaskan hak-hak ini dalam suatu pertemu
besar intemasional, yaitu pada hzii wada'Q'taii terakhir sebelum Nabi SA wafrt). Pada sebuah Hadits dari Abu Umamah bin Tsalabah, Nabi SA pernah betsabda: "Barangsiapa mefampas hak seorang muslim, maka dia te berhak masuk neraka dan haram masuk sutga." Seorang lelaki berany "Walaupun itu sesuatu yang kecil, wahay Rasulullah?" Beliau meniawa "s7alaupun hanya sebatang l'urq ttzk."ra Pada hafi aada'Rasti,allah juga menegaskan seczr^ gamblang tentang h hak asasi manusia, baik pada lingkup muslim dan non-muslim, pemimpin d rzkyat, iaki-.Iaki dan wanita. Pada khutbah itu Nabi SAW juga menolak te Yahudi mengenai nilai dasar keturunan. Manusia di mata Islam semua sam walau berbeda keturunan, kekayaan, jabarzn atau jenis kelamin. Ketakwaanyang membedakan mereka. Rakyat dan penguzsa iuga memiliki persama dalam Islam. Yang demikian ini hingga sekarang belum dicapai oleh sist demokrasi modem. Nabi saw sebagai kepala flegar:z. jugz adalah manusia bia
berlaku terhzdapnyz a;pz. y^trg bedaku bag1 rz.kyzt. M^ka Allah memerintahk Nabi SAIT untuk menyatakan: "Katakanlah bahwa akuhznyaJ,ah manusia bia hanyz saja aku dibed wahl'u, bahwa Tuhanmu adalzhTuhan yang Esa."15 Apa yang disebut dengan hak asasi manusia dalam deklarasi" FIA intemasional, tidak lztn adalah keharusan atau hak dasar (dharurij) yang m^ 13Taufiqul Hulam, "Hukum Islam Menjunjung Tinggr Hak Asasi Manusia
({AIvf : Tel
Kdtis atas Kontroversinya dengan Barat dan Aplikasinya dalam Dimensi Etika di Indone
dilan
Resprblika: Jamal Hukum (R.iau: Fakutrtas Hukum Universitas Lancang Kuning, 20
Vol.3, No.
1,
Hal. 1-18.
laHR Muslim tsqS. At-Kahfi (18): 110.
masyankat tidak dapat hidup t^flpa dengannya. Para UIarna m mendefinisikan hak dasar tersebut sebagai Ad-Dbawat Al-Khans (im dasar), dimana kelimanya merupakan tujuan akhit syari'ah Islam. Kelim dasar dimalisud adalah metjaga akal,, agama, jiwa, kehormatan danhar:ra manusia.l6
Sebagian umat Islam menyadari bahwa sesungguhnya Islam lebih d
menetapkan dan mengakuai hak-hak dasar manusia sejak 1400 abad lal sebelum dekalatasi HAM pada beberapa Negara baik di Eropa m
Amerika. Sebagaimana jauh sebelum masyxakat dunia menghapus perbud rslam telah lebih dahulu melakukannya. Islam memberikan sejumlah hak k manusia, baik hak dalam poliuk, ekonomi, sosial pendidikan, betkeluarg
lain-lain. Hak hidup dan keselamatzn din, hak memperoleh pedindunga kehormaan dan hak memiliki harta merupakan hak-hak terpokok dalam Betapa banyak tAl-Qur'an maupun Sunnah yang melandasi dasa ^y^t-^y hak tersebut. Salah satunya di "Dan sungguh, Kami ^ntataf,iya memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di la Kami beri mereka tezeki dad yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka d banyak makhluk yang Kami ciptakan..."17 Secara garis besar, dilihat dari tingkatannya, setidaknya ada asasi dalam Islam. Pertama,hak dharar/ (hak dasar). Sesuatu
3 bentu
di*ggrp hak
zpabrla hak tersebut dilanggar, bukan hanya membuat manusia sengsara,
juga eksistensinya bahkan hilang harkat kemanusiaannya. Misalnya, bil hidup dilanggar maka kehidupan orang itu terancam bahkan matt. Kedu sekunder (bEil) y"kn hak-hak yangbila tidak dipenuhi akan berakibatUan hak-hak mendsar/elementer. Misalnya, hak seseorang untuk mempe sandang p^ngan yang layak maka akan mengakibatkan hilangnya hak h
l6Terkait lima hak dasar ini lihat misalnya Abd al-Sfatrh b Khall f, Tln Utb I (I(airo: Maktabah al-Da'wah al-Isl miyyah Syab b ar-Azhat, r957),ha1. 197-202 dan'07ah Z,rhai ,Ush I al-Fiqh al-1il n pamaskus: D r al-Fikr, 1987), hal. 1020-1022. 17QS.
AI-Isra (17):70.
Ketiga hak tetsiet ftobtirA) yakni hak yang tingkatznlTy^ lebih rendah dari h primer dan sekundet.ls Hak hidup dan keselamatan difi merupakan salah satu hak telpokok b setiap ofang dalam Islam, sehingga melanggat hak tersebut seakan melangg hak semua orang.Membunuh seofang manusia disamakan dengan membun semua manusia, karcnt membunuh dipandang mengingkari hak hidu
Sejumlah penegasan tetsebut tidak sulit ditemukan dalam Al-Qut'an, satu arLtaf nyz:
... dan jangankamu membunuh jiwa (seseorang), melainkan dengan ada ia yang dibenarkan",lessrta penega.san ayat Lun, "... barang siapa membun seseorang bukan karcna dia (yang membunuh itu telah membunuh ora maka seolah-olah yang membunuh itu telah membunuh semua manusi4 batang siapa menghidupkan seseorang, seolah-olah ia telah menghidupk semua manusia.D
Untuk menjamin hak hidup Ptla, Islam mewafibkan masing-mas manusia memelihara hak itu. Di samping Penegasan bahwa zdarrya larzng
untuk melibatkan rliri pada sesuatu yang membahayakan atau membinasak dtnny*t, juga Isiam telah menetapkan sejumlah undang-undang atz.u atlu
syarl. Islam misalnya mewajibkan qisbash terhadap pembunuh^rlyangdisenga iurg mewajibkan drlot dan fdlab dalam hal pembunuhan y^ng tid
disengaja.zAlqur'an mengemukakan tidak kurang dari delapan puluh a tenang hidup, pemehhataanhidup dan penyediz tt sararL^ hidup. Al-Qur'an iuga berbic^ra. tentzlng kehormatan dalam sekitar dua puluh a Satu di at:rtatunya, "Barangsiap^ ya:rrg membunuh seofang manusia, buk karena orang itu membunuh orang lai'n, a;tau bukan katenz membuat kerusak 18Uhat Muiamil Qamar, NU L.iberal: hil. 204. Minan, 2002), @arrdung: 1eQS.
Al-An'am (6): 151.
2oQS.
Al-Maid ah (5): 32.
2lLrhat
dai Tradiionalisne Ahlussunnab ke Uniaersalisne I
QS. Al-Baqarah Q): 195 yang atsnya:
"...
jangan kamx mencampakkan dirins
dalam kebinataan".
22lrbih lanjut misalnya dapat dilihat dalam Teunglru Muhammad Hasbi Ash Shiddie Islan dan HAM (Dokanen Politik Pokok-Pokok Pikiran Paftai ltlan dakn Sidang Konstituan Febraai 1958),Qakzna: Pustaka Rizki Putta, 2001).
di muka burni, maka seakan-akan ia telah membunuh manusia seluruhn Irbih lanjut Al-Qur'an menjelaskan melalui sekitar seratus lima pulu tentang ciptaan dan makhluk-makhluk, serta tentang persamaan penciptaan. Misalnya: "...Orang yang paling mulia diantzta kamu adalz paling beftawa diantzrz karnu."24
Hak hidup merupakan hak alamiah manusia telah diberikan kepada s ummat manusia sebagai makhluk yang diciptakan dari unsur yang sama da
sumber yang sama polr.tt Allah meniamn kehidupan, di antzranyz d melamng pembunuhan daa meng-gisbar pembunuh.26 Bahkan hak orang meninggal (-ryr| sekalipun tetap dijaga. Nabi SAST misalnya menyamp 'Apabila seseorang mengkafani maylt saudatanya, hendaklah ia meng dengan baik", atzu "Jangznlah kamu mencaci-maki orang yang sudah sebab meteka telah melewaa apayzngmereka ket1akan."27 Dalam Al-Qur'an terdapat sekitar empat puluh y^rtg ber ^y^t mengenai paksaan dan kebencian. Lebih dari sepuluh ayat biczrz Ia rnemak5a, untuk menjamin kebebasan berfikir, betkeyakinan dan mengut
aspirasi. MisaLrya: "Kebenaran itu datangnya dad Rabb-mu, barangsi^p^ ingin beriman hendaklah ia beriman, dan barangsiapayangingin kafir, bia
kafir".28Al-Qut'an juga telah mengetengahkan sekitar tiga ratus dua pulu sikap menentang kedzaliman dan orang-orang yang berbuat dzilkn, da
puluh empat ayat memerintahkan berbuat adil. Al-Qur'an mengungkapka dengan kata: al-'adl, al qistb, danal-miqan.2e
Hak-hak lz:n yang juga dijamin dalam Islam, lain tetcermin ^tttara hak-hak betikut:
23QS.
Al-Maidah(5):32
uQS. Ai-Huiu taat (49): 13
2sljhatmisalnya
QS. An-Nisa' (4): 1 dan
QS.Ali'Imran (3): 195.
26Ijthat
QS. Ai-Maidah (5): 32 dan QS. Al-tsaqar$ Q):179. 2TKedua hadits tersebut diriwayatkan Imam Bukhari. 'z8QS.
Al-Kahfi (18):29
zeSelengkap
lihat Quraish Shihab, Wawasan Al-pur'an: Tafsir Maudhu'i atas Persoala (Bandung: lvfuzao, 2001), hil. 110-133.
Iskn Don HakAsai
Hak Kebebasan Betagatna dan Kebebasan Pribadi Kebebasan pribadi adatah hak paling asasi bagi manusia, dan kebebas paling suci adalah kebebasan bengama dan menjalankan ^galrrolrly^' sela tidak menggznggu haklhak ofang lain. Ffuman Allah: "Dan seandain Tuhanmu menghendaki, tenhrlah beriman ofang di muka bumi seluruhn Apakah.kamu memaksa manusia supaya mereka meniadi ofang berim
1.
semuanya?"s
Untuk menjamin kebebasan kelompok, masyxakat dzn antatz nega Allah memerinUhkan memerangi keiompok yang betbuzt ariaya terhad
Begitu pula hak beribadah kafangan non-muslim. Khalifah A Bakar menasehati Yazid ketika zkan memimpin pasukan: "Kamu ak menemukan kaum yang mempunyai keyakinan bahwa meteka tenggelam dal kesendirian beribadah kepada Allah di bnra-biata, maka biatkanlah merek kelompok
1ain.31
Khalid bin Walid melakukan kesepakatan dengan penduduk Hirah untuk tid mefrggafrggu tempat pedbadahan (gereia dan sinagog) mereka serta tid melarang upacaf,a-upzc faf,Ly^. Kerukunan hidup beragma bagi golong "Tidak zda paksaan da minoritas diatut oleh prinsip umum
^y^t
betagzma".32
2.H.ak Beke$a Islam tidak hanya menempatkan bekeria sebagai hak tetapi iuga kewajib Beke{a merupakan kehormatan yang perlu dijamin. Nabi saw bersabda: "Tid *da makanan yang lebih baik yang dimakan seseofang daipzda makanan y dihasilkan dari usaha tlrrg flmyl- sendiri".33 Dan Islam iuga meniamin pekerja, seperti terlihat dalam hadist "Berilah pekeria itu upahnya sebe kering keringatnya".
3oQS.
3a
Yunus (10): 99.
Itq5. Al-Hufunt (49):9 rzQS. r\l-Baqarah Q): 256.
rHR
Bukhariy
3aHR.
Ibn Maiah
3.
HakPemilikan
Islam menjamin hak pemiJikan yang sah dan mengharankan pengg c t^ apapun untuk mendapatkan hzrta o:izrng lain yang bukan ha s
ebagaiman a f;r:man Allah
:
Dan ianganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain d kamu dengan jalan bathil dan janganlah kamu bawa urusan ii'afta rbt.k hakim agar kamu dapat memakan sebagian hzrta benda orang lain itu d jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahuinya.35
Oleh karena inrlah Islam melarang riba dan setiap upay yang meru hajat manusia. Islam jugz melarang penipuan dalam pemiagzzn. Sabda nab penjual dan pembeli belum beq 'Jual beli itu dengan pilih"n selama ^rrtaLrz Jika keduanya jujut dalam jual-beli, maka mereka diberkahi. Tetapi jika be dan menipu berkah jual-bei meteka dihapus".36
Islam juga melarang pencabutan hak milik yang didapatkan dari usah
halal, kecuali untuk kemashlahaan umum dan mewajibkan pembayaran
yang setimprl b*gt pemiJiknya. Sabda Nabi SAST: "Barangsiapa mengamb
lain secara tidak sah, maka dia dibenamkan ke dalam bum tujuh pada hari kiamal" Pelanggaran terhadap hak umum lebih besa sanksinya akan lebih berat, karcna itu berarti pelangatan tehadap mzsy tznal.:. orang
secara keseluruhan.
4.HakBerkeluarga Allah menjadtkan perkawinan sebagai s rzrt mendapatkan ketentr Bahkan A.llah memetintahkan para wali mengawinkan orang-orang bujangan di bawah perwaliannya." Allah menentukan hak dan kewajiban .dengan fithrah yang telah diberikan pada diri manusia dan sesuai dengan yang dipikul individu.
Pada tingkat rregaru dan keluarga menjadi kepemimpinzn pada keluarga yaitu kaum laki-laki. Inilah yang dimaksudkan sebagai keiebihan
35QS.
Al-Baqarah (2): 188
36HR. Khamsah 37QS.
An-Nuur Q4):32
laki atas wania.38 Tetapi dalam hak dan kewajiban masing-masing memiJ beban yang sama. "Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang deng kewajibannya menunrt c fa yarrg ma'ruf, akan tetapi para suami mempuny satu tingkatan kelebihan dad istrinya".3e
5.
Hak Keamanan Dalam Isiam, keamanan tetcermin dalam iaminan keamanan m
ilAll
pencaharian dan jaminan keamanan iiwa serta harta benda. Firman Allah: yang telah membed makanan kepada meteka untuk menghilangkan lapar d mengamankan mereka dari ketakutan".s
Dzarrtut^jenis keamanan adalah dilamngnya memasuki rumah tafLp^ izin Jika w^r:gl. negara tidak memiliki tempat tinggal, flegat^ berkewajib
menyediakan bagqnya. Tetmasuk keamanan dalam Islam adalah memb tunjangan kepada fakit miskin, anak yatim dan yang membutuhkannya. O karenz inrlah, Umat bin Khattab menefapkan tuniangan sosial kepada set bayi yang lahir dalam Islam baik miskin ataupun kzya.Dia berkata: "Demi All yang tidak ada sembahan selain Dia, setiap ofang mempunyai hak dalam ha Legan ini, aku beri atau tidak aku bed". IJmar i"grl^h yang membawa seora Yahudi tua miskin ke petugas Baitul-Maal untuk diberikan shadaqah d dibebaskan danjiryah.
Bagj patz teqpidana atau tertuduh mempunyai iamtnan keamanan un dipedakukan semena-mena. Peringatan rasulullah s tidak disiksa ^t^u "Sesungguhnya Allah menyiksa orang:orang yang menyiksa manusia di dunia" Islam memandang gugur tethadap keputusan yang diambil dad pengaku kejahatan yang tidak dilakukan. Sabda nabi saw: "Sesungguhnya All menghapus dari ummatku kesalahan dan lupa serta petbuatan yang dilakuk paksaant'.43
:aq.S An-Nisza' (4):34 3eQS.
Al-Baqarah Q): 282 0QS. Al-Quraisy Q: 3-4
+tqs. An-Nuur Q4):27 a2HR Al-Khamsah a3HR Ibn Maajah
Diantara iarrinan keamanan adalzh hak mendpat suaka politik. Ket wa{ga tertindas yaflg mencari suaka ke negeri yang masuk wilayah Daru masyankzt muslim wajib memberi suaka dan jaminan keamanan kepada m
bila mereka meminta. Firman Allah: "Dan jika seorang dari kaum mu mina pedindungan kepadamu, maka iindungilah ia supaya ia mendengar firman Allah, kemudian antzrkanlzh ke tempat yarrg bzgjnya".4 6.
frak IGadilan dan Persamaan
Diantrra hak setiap orang zdalah hak mengikuti aturan syari'ah dan putusan hukum sesuai dengan syari'ah.as Dalam hal ini juga hak setiap untuk membela diri dati tindakan tidak adil yang dia tetima. Firman Alla
"Allah tidak menyukai ucapan yang diucapkan terus-tetang kecuali oleh yangdiariayz".4 Merupakan hak setiap ol.ang unruk meminta pedindungan k
penguasa yang sah yang dapatmemberikan peilindungan dan membelan
bzhaya atau kesewenang-uienangan. B^gt penguasa muslim wajib meneg
keadilan dan memberikan iarntnan keamanan yang cukup. Sabda nab "Pemimpin itu sebuah tameng, beqperang dibaliknya dan bedi dengannyat'.47
Termasuk hak setiap orang untuk mendapatkan pembelaan da mempunyai kewajiban membela hak orang lain dengan kesadara Rasulullah saw betsabda: "Maukah kamu aku beri tahu saksi yang palng
Dialah yang membed kesaksian sebelum diminta kesaksiannya".€ dibenarkan mengambil hak orang lain untuk membela dirinya atas apapun. Sebab Rasulullah menegaskan: "Sesungguhnya pihak yang memiliki pembeiaan"an. seorang muslim juga berhak menolak ztoran aQS. At-Taubah (9):6 45QS.
An-Nisn' (4):79
6QS. An-Nisaa' (4):748 a7HR. Bukhad dan
Muslim
€HR Muslim, Abu Daud, Nasa'i dan Tirrnidzi aeHR Al-Khamsah
bertentangan dengan syari'ah, dan secara kolektif diperinahkan untuk me ambil sikap sebagai solidaritas terhadap sesama muslim yang mempertahank hak.
Allah mengutus Rasulullah SAW untuk melakukan perubahan
so
dengan mendeklatasikan persamaan dan keadilan bagi seluruh umat manusia
di
mata hukum. Sabda Nabi saw: "Seandai Fathimah anak Muhammad mencuri, pasti aku potong tangannya".sl Pada masa Rasulullah banyak kisah tenang kesamaan dan keadilan huk ini. Misaleya kasus putri bangsawan dari suku Makhzum yang mencuri dimintai ketinganan hukum oleh Usamah bin Zud, sanpai kemudian Ra menegur dengan mengaakan: "...Apabila otlng yang berkedudukan di zn kaiian melakukan pencurian, dia dibiatkan. Akan tetapi bila orang lemah y melakukan pencurian, mereka membedakukan hukum cdminal ...". Juga ki njz Jzbalah Al-Ghassani masuk Islam dan melakukan penganiayaan saat h Umar tetap memberlakukan hukum meskipun ia seorang njz. Atau kisah yang mengadukan seorang Yahudi mengenai tameng perangrrya, dimana Yah akhirnya memenangkan perkan. Umar pemah beqpesan kepada Abu Musa Al-Asy'ari ketika mengangkat sebagai Qadli: "Petbaikilah manusia di hadapanmu, dalam majlismu, dan da pengadilanmu. Sehingga seseorang yang betkedudukan tidak mengha kedzalimanmu dan seorang yang lemah tidak putus asa zt^s keadilanmu." Manusia seluruhnya sama
7.Hak Saling Membela dan Mendukung Kesempurnaan iman dtzntarznya ditunfukkan dengan menyampaikan
kepada pemiJiknya sebaik mungkin, dan saling tolong-menolong da membela hak dan mencegah kedzaliman. Bahkan rasul melarang s mendiamkan sesama muslim, memutus hubungan relasi dan saling beqpa muka. Sabda nabi saw: "Hak rnuslim terhadap muslim ada hma: menjaw salam, menjenguk yang sakit, mengafltar ke kubur, memenuhi undangan mendoakan bila betsin".52 s0l-ihat
QS. AI-Hadid:25, Al-A'raf:1.57 dznAn-Nisa: 5. 5rHR. Mutafaqun'Alaihi (Bukhari Muslim). 52HR Bukhari
Adanya Eann tenang HAM dalam Islam menunjukan bahwa sebagai Lgamz- telah menempatkan manusia sebagai makhluk terhorm mulia. oleh karena itu, pedindungan dan penghormatan terhadap m merupakan tuntutan zjann itu sendiri yang wajib dilaksanakan oleh um terhadap sesama manusia anpa terkecuali. Hak-hak yzng diberikan All 'bersifat permanen, kekal dan abadi, tidak boleh dirubah aau dimodifik
Dalam Islam terdapat dua konsep tentang hak, yakni hak manusia (boq al dan hak Allah. Setiap hak itu saling melandasi satu sama lain. Hak melandasi manusia dan juga sebaliknya. Dalam aplikasiny4 tidak ada sa
hak yang tedepas dari kedua hak tersebut, misalnya sholat. Sementara dala al insan seperti hak kepemiJikan, setiap manusia berhak untuk mengelola yang dimilikinya.
selain menekankan pentingnya FIAM sebagai limpahan karunia untuk umat marlusia, Islam juga secara simultan melekatkan kewajiban Manusia C
menjadi rangkaian tak teqpisahkan yang menjadikan perkembangan kajian akan senantiasa relevan dalam tingkat global.5a Tujuannya tidak lain agzr
keseimbangan
antan hzk, kewajiban dan tanggung jzwab karenz
kehidupan manusia, ketiganya saling berkaitan. Menuntut hak secara bede tanp^ diimbangi kewajiban akan melahiikan mzsyarzkat pemina-m sedangkan memenuhi hak tanpa adanyz tanggung iawab akaa melah mtsyankat yang bedebihan, tanpa kontrol.
E. Hak Asasi dalam Memperoleh Pendidikan Pendidikanmerupakan usaha sadar dan terencana untuk mewuiu suasana belEx dan proses pembelalann pesefta dirlik secar a ^gar mengembangkan potensi didnya untuk memiliki kekuatan spirituai keagz
s3Selengkapnya lihat Abu A'la Almaududi (1998), At-Khilafah wa Al-Mttk, terjem Muhammad Al-Baqit dengan jud,n Khilafah dan l{erEaan: Eualaasi Kritis Atas Sg'arah Pemer
Islam,Bandung:Mjzan.
Rti",
'{Wawasan Umat dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Pen llnu I{ependidikan dan Keislanan @alu: Fakultas Agama Universitas Muhammadiyah Palu, 2008), Vol. 4, No. 2, Hal. 781-197.
_
^saSyamsuddit
Syari'ah," dalam lqra: Juntal
pengendalian did, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keteram ya:ng dipedukan didnya, mz.syarzkat, bangsa dan flegaf^. Seme pembelajaran dipahami sebagai proses interaksi peserta didik dengan pen dan sumbe
t
belajzr pada suatu lingkungan belaj
ar.ss
Melalui sejumlah Undang-undang yang ada ditegaskan bahwa pendid dan pembelajaran merupakan hak bagi setiap wafg flegat^. Peneg lun teftuang dalam Undang-undang Sistem Pendid dimaksud ^rrtzrrz. Nasional (Sisdiknas) maupun Undang-undang Pedindungan Anak. Salah pasal pada Undang-undang Sisdiknas menyebutkan sebagai berikut: 7. Setiap watga. neg fL mempunyai hak yang saflta untuk mempe pendidikan yang bermutu.
2. W-g, flegar yang memiliki kelainan fisik'
emosional, m
3.
intelektual, danf atzu sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Warga flegat^ di daerah terpencil atau terbelakang serta mzsyankzt yang te{pencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
4.
Warga negarl yang memiJiki potensi kecerdasan dan bakat istim
5.
bethak memperoleh pendidikan khusus. Setiap wmg negarz. berhak mendapat kesempatan meningk pendidikan sepanj ang hayat
s6
Sementara Undang-undang Pedindungan Anak menyatakan bahwa s
anak berhak memperoleh pendidikan dan penga;iarat dalam ra
pengembangan pdbadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan mina bakatnya.stSelain
itu, Undang-undang Sisdiknas jaga meneapkan
seju
prinsip penyelenggaraan pendidikan zgx sejalan dengan prinsip kea menjunjungtinggi nilai-nilai hak asasi manusia serta sejumlah prinsip pe lainnya.Selengkapnya sejumlah prinsip dimaksud
^ntar^lain
sebagai berikut
ssUndang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentzng Sistem Pendidikan Nasional (Sisd pasal 1.
s'Ibid., pasal 5. sTUndang-Undang Nomor 23 tahun2A}2 tentang Perlindungan Anak pasal 9.
1.
Pendidikan d-iselenggar zkan secarademokratis dan berkeadilan tidak diskdminatif dengan menjunjung tirgg hak asasi manusia keagzmaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
2. 3'
Pendidikan diseienggarakan sebagai satu kesatu^n y^ngsistemik de sistem terbuka dan multimakna. Pendidikan diselenggarakan sebagai suaru proses pembud ayaa pemberdayaari peserta didik yang bedangsung sepanjang hayat.
4.
Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, memba kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam p pembelajatan
5. 6'
Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya mem menulis, dan berhitung bagi segenap w^tgamasyankzt. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komp mzsyatakat melalui pefan serta dalam penyelenggaraan dan pen dalian mutu layanan pendidikan.ss
Pada tatann praktis, hubungan zntata pendidiLan dan hak asasi m dipandang sebagai proses yang berhubungan satu sama rain, hal yang satu memperkuat hal yang lain. Hal demikian dipedukan untuk dapat menj terakomodasinya minat utama dari setiap anak atau peserta didik Selai keberadaan hak-hak harus tercakup dalam sistem pendidikan nasional ma intemasional.Sekolah-sekoiah dan kurikulum harus berorienasi pada u penerapan seluruh hak manusia oleh setiap anggota m*syankat. Pada deklarasi intemasional, setidaknya terdapat 5 peganjian tentang hak atas pendidikan. Kelimanya adalzh:
1.
01-r)
inti r{
Kovenan Intemasional tentang Hak-hak Sipil dan Pohak(Intemat Couenant on Ciail and politicat Rigbts) tahun 7966.
2.
.
Kovenan rnrernasional tentang Hak-Hak Ekonomi, sosial dan Bu (Intemational Coaenant on Economic, Social and Caltaral Ngbts) tzhun 196
sUndang-Undang Nomor 20 tahun2003 tentangSistem Pendidikan Nasional (Sisdik
pasal 4.
3. Konvensi Internasional tentafig 4.
Penghapusan Segala Ben
Diskriminasi Rasial (Intemational Conuention on tbe Elimination of Fotm Racial Disnimination) tztrun 1965. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhad Petempuan (Conuention on the Elinination of All Forms of Disctinina
ahun 7979, dan Konvensi tentang Hak-Hak Anak
againstlYonm)
5.
(Conaention on tbe Nghts of the C
tahun 1989.
Selain kelima deklarasi di atas, juga terdap^t tTgz perjaniian intemasio lain yang menjadi tolok ukur dalam upary^ global mencapai tuiuan Pendidi Untuk Semua eUD dan secata khusus untuk menghapus diskriminasi da
pendidikan. Ketiganya yaitu: (1) Konvensi UNESCO tentang Penentan Diskdminasi ddam Pendidikan; (2) Konvensi tentang Penghapusan tetha Diskdminasi Rasial; dan (3) Konvensi tentang Penghapusan Segala Ben Diskriminasi tethtdzp Petempuan. Fokus tujuan PUS zdalah anak-a sehingga dipriodtaskan pada Konvensi tentang Hak-hak memberi petu
umumAnak (KHA) tethadap usaha untuk memperbaiki akses pendidikan anak-anak, dan menjelaskan hak-hak anzkyang seyogiarrya diterapkan di bid pendidikan.
itu,
diharapkan tetdapat keter[aitan arntarl- pendidikan penghapusan kemiskinan, khususnya penghapusan pekeria anak Pzda' kon irri, setidaknya terdapat dua konvensi, yakni: (1) Konvensi tentang Minimumanak untuk Diperbolehkan Beketja dan Q Konvensi ten
Selain
Penghapus an Bentuk-bentuk Pekeri aan Terburuk Anak.
F. Pendidikan Berbasis HAM Melalui integrasi pend.idikan dan FIAM, semua strategi pend.id.ikan a saling terkait dengan seluruh I{AM dan kebebasan-kebebasan yang bet mendasar. Hal ini misalnya hak untuk beke{a yang berpetan penting d upa,ya, penuntasan kemiskinan, hak untuk menikah dan membentuk s keluarga yang berdampak pada perubahan-perubahan demografi, dan hak u
beqpatisipasi dalam politik yang menyorot pentingnya pendidikan u membangun seluruh masyankat. Pada konteks yang lebih kecil (mikro), hal di atzs dzpat diwujudkan d bentuk pembelapran berbasis HAM. Pada konteks ini, yang sedngkali me
sof,otan adaJah zdanyzlanngan diskriminasi" Bentuk-bentuk diskriminasi s ini tidak hanya sebatas perbedaan suku, warna kulit, jenis kelamin, agzma
opini politik saja. Akan teapi bila merujuk pada Konvensi Hak-Hak A
penting dipethatikan penghilangan diskriminasi pada anak-anak yang lahi pe*awinan yang tidak sah/korban perkosaan, pengrdap HIV/AIDS, kelom minodas atau memiliki kelainan. Bahkan pada kondisi yang berbeda, masih
c r^-c^ra lain yang memungkinkan. znakuntuk didiskriminasi, mis ketika mereka bukan berada dalam kelompok umrr yarrg secara hu terdapat
dilindungi; yang usianya tedalu muda kemungkinan zlkan zkan ditolak u diterima bersekolah, demikian hzJnya bagi mereka yang terlalu twa jaga, ditolak. Bila beqpegang pada Konvensi Hak Anak misalnya, mzka dituntut u mengakui adanyz kebutuhan khusus dad anak yang memiliki tingkat kesu belajn tertentu. Harus adz langkah untuk menjamin anak-znzk yang mem tingkat kesulitan belzlzt tertentu memiliki akses' yang efektif atas pendid Anak-anak penduduk as]fi atau minodtas; suku bangsa, agzma, bahasa pendtrduk asli, tidak boleh diabaikan haknyaunruk bednteraksi dengan ang
lain dalam kelompoknya, menikmat budayanyz, mengakui dan menjala zgamany^ at2:u menggunakan bahzsanya.Pada konteks praktek pf pembelajaran selama ini, hasil belajat yzng dihanpkan cenderung dhefleks dalam definisi-definisi berbasiskan mutu. Ditinjau dari perspektif pendid berdasarkan hak asasi manusia (FIAIVT), bzwazn (intak) dan dampak (i* pedu dimasukkan ke dalam kerangka kerja sandat (masukan-proses-h sehingga kerangka kerlanya menjadi innke-input-process-outcome-irrpact.
Memang diakui bahwa perjanjian-perjanjian intemasional HAM be sampai pada pendefinisian pendidikan bermuru, karena hal ini disera
kepada setiap negzr'^. Hukum HAM internasionaThznya mendefinisikan fun
fungsi yang harus dipenuhi oleh pendidikan (seperri penghapusan terha
diskdminasi, dan tujuan-tujuan yang harus dicapai oleh pendidikan).P indikator-indikator yang telah dikembangkan untuk memantau pendidikan perspektif HAM dan kemajuan yang dicapai oleh berbagai Negata, n berbeda. Terungkap sejumlah perbedaan antzr dan dzlzm Negara. Di satu di sejumlah sekolah tidak mempunyai pedindungan kesehatan dan keselam lingkungan, dan banyak gurunya yang tidak tedatih dan sering tidak diba sedangkan di sisi lain terdapat banyak sekolah yang berhasil baik dalam tes
belajx yang diselenggarakan secara intemasional. Penilaian atas situasi yang adasekarang dalam konteks pendidikan berb HAM di Indonesia, tentu tidak ada sistem pendidikan yang ma
mengembangkan potensi anak sepenuhnya a;pab:/,a sekolahnya kekutan peralatzn, gedung rusak, tidak aman dan gurunya tidak tedatih. Ba
penghapusan diskriminasi pun tidak dapat dicapai melalui pendidikan bila a
anzk dzn kelompok minoritai belajzr
di
sekolah-sekolah berkualitas re
misalrrya.5e
Hal lain yang menjadi sorotan terkait pendidikan berbasis I{AM a masih banyak ditemukannya kekerasan terhadap anak (peserta didik) d proses pendidikan. Sebagaimana dipahami bahwa yang terrnasuk keker terhadap anak adabh mencakup semua bentuk pedakuan salah secara
dznf atau emosional, pengantzy*an seksual, peneLzntznr,atau eksploitasi s komersial ztzu lunnyz yang mengakibatkan gaogguan flyata a;ta;upun pote
terhadap perkembangan, kesehatan, dat kelangsungan hidup anak ata terhadap mxtabatnya dalzm konteks hubungan yang bertanggung ja kepercayaan, atau kekuasaan. Masih sering ditemukan sejumlah keker dengan dalih kedisiplinan. Dengan kata latn idak adanya pembeda ^ penerapan kedisiplinan dengan keketasan. Proses pembelzlzrzn dengan menerapkan metode-metode mengaiat menggunakan keketasan dalam bentuk hukurnan fisik atau non-fisik se motivasi, tentu sudah tidak cocok lagi dengan tujuan inti pendidikzn
seSulaiman Zuhdi Manik, "Pembelajaran Berbasis Hak Asasi Manusia", dalam Ma pada Sosialisasi HAM bagjTenaga Pendidik di Provinsi Aceh, 9 Februad 2011, Pusat K dan Pedindungan Anak (PKPA) Kementerian Hukum dan FIAM R! Kantor Wilayah Pr Aceh.
tersebut karena sudah terbukti bahwa kekerasan hanyz akan melah
keketasan baru atau keketasan lanjutan.Sebuah studi misal,nya mengungka
bahwa anak-anak yang dibesarkan
di
lingkungan keras dan kasar membentuk watak indolen, pasif, inferior, tercekam stigma mentalitas re diti, pasif, agesif, eksploitatif dan mudah protes atau marah.60 Dalam ko parah iti, tzta nilai yang akan ditanamkan akan sulit, katen^ ras^ percaya pengandalan diri sendfui hampir punah, hingga timbul mental "primitif' "sindtom kemiskinan". Setidaknya terdapat dua hal yang pedu diperrimbangkan kepar akibatkekerzsun y ng dialami anak. Dampaknya bukan saja ditentukan tin luka tertentu, tapi juga oleh usia anak. Sesuatu yang tidak membahayakan orang dewasa belum tentu tidak membahayakan bagp anzk. Demikian hubungan si pelaku kekerasan dengan znak. JIka anak dipukul orang dicintai, luka batin yang dialaminya jauh lebih rrienyakitkan dibandingkan dilakukan orang lain.
wujud pelangaran I{AM bagi peserta didik juga seringkali ditemukan peserta didik yang mempunyai kebutuhan khusus, seperti peserta dtdtk d (czcat) baik fisik maupun mental. BagT anzk berkebutuhan khusus (de tingkat kesulitan belajar tertentu), maka pedu ada proses pembelajaran se kebutuhan anak" bukan memaksakan anak menyesuaikan diri tethadap sis HAM fntemasional mensyaratkan pengaku an znzk s ebagai individu-indiv tidak terkecuali anak yang berkebutuhan khusus. Nitai dan prinsip mend
berupa persamaan (equaliry), keadilan (ustice), kemerdekaan freedon), matt manusia (drsoiry), universalitas (uniuersali4l, tidak dapat dikecual (inalienabiliry), tidak dapat dipisahkan Qndiui:ibili4\ serta tidak diskriminati
f
dismninatiae) dapat ditegakkan bagi semua peserra didik. I{al ini mu dipedukan karcnz kurangnya akses terhadap pendidikan bermutu mempetcepzt dan menjauhkan peserta didik dari rapangan kerlz dan p akhimya meningkatkan tingkat kemiskinan.
60lihat misalnya Jumal Perempuan unruk Pencerahan dan Kesetaraan, "Konvensi Arralc', diakses dan hnp:/ /jumalperempuan.com/2011/05/konvensi-hak-anak/ pada 20
2012 dan Samtri wilonoyudho, "Nasib Anak Perempuan Jaranan", diakses
http://vr"w.kesrepro.info/?q= node/ 135 pada 20 lun 2012.
sekolah dengan sistem pendidikan yang berbasis HAM diharapk meni menjelma menjadi sekolah omah anak (SRA) .ut Pad^ SRA, sekolah pfos tempat yang nyaman dan kondusif bagi anak untuk meiangsungkan
kebebas pembelajaran. Sekolah memberikan kesenangan, keleluasaan ^tztr t"p"d" anak untuk melakukan pengembangan dfui dan berekteasi se berkreatifi optimal. Hal ini akan melahirk^tlfzrsz suka dan tetmotifasi untuk kesada sesuai bakat dan minatnya dan akhimya zkan dzpat membangun
kdtis menuiu masyankat yang kritis dan mandiri' Di sisi lain, sekolah diharapkan bebas dari segala bentuk tindakkekeras lnanya difah terhadap anak, baik fisik dannon fisik. Selama ini kekerasan padahal kekerasan non fisik sangat menyakitkan b fikaditakukan sec21fz fisik, dan kebiia anak. sekolah tidak semestinya semena-mena membuilt at]utaf,L un yaflg mengekang kebebasan beqpikir anak, katena sekolah adalah wadah
y mencapai hzrapandan cita-cita hingga sekolah sehatusnya meniadi sahabat pada S selalu dicintai dan disenangi.Prinsip-prinsip yang mesti diterapkan L1rtafz lain bahwa znzrk sebagai pusat pembelaiaran. Di samping ter mengutamakan kelangsungan kepentingan hidup dan tumbuh kembang
bagi anzk, sehingga anak tidak melakukan diskriminasi terhadap anak da bentuk apapun. G. Penutup
Pembahasan'di atas menuniukkan bahwa pemaknaan akan HAM d d,ilihat dari proses paniang peradaban Barat untuk menemukan keseimban pemegang kekuasaan dengan raltJzt. 'Ptiann Islam sendiri baik ^rrtara Alquran maupun Sunah sec ta paniang lebar menielaskan seiumlah hak sec raprinsip dtpat d.ianggap sebagai HAM, meskipun dalam sejarah, piz pengakuan HAM sec rz spesifik tidak ditemukan dalarn Islam. Karena in
dalam konteks Islam, terdapat dialektika pemahaman terhadap HAM be implikasinya bagi kebijakan di setiap neg^r^ Islam. Kziiar' ini mengakui ad perhatian besar dalam ziann Islam terhadap I-{AM dan pernenuhannyadz
61Ibid.
segala bidang
menjandi dambazn setiap orang, tidak terkecuali dalam bid
pendidikan.
Dalam konteks rndonesia nampak bahwa upayamemenuhiHAM di bid pendidikan memedukan pemahaman dan komitrnen bersama dari berb
pihak terutama pemerinah, mengingat ratifikasi HAM intemasional, mau kebetadaan lembaga pendukungnya, tidak serra merta menjadikan HAM pendidikan dipenuhi secara sempurna, rerutama dalam kutznnya dengan
anak dalam proses pendidikan.Kalian ini i"g^ mengusulkan pendek pendidikan berbasis HAM yang mengerucut pada sekolah yangnmahbagi sebagai insan pendidikan utama. Ttiuznnya agat atrak menjadi pusat da pemenuhan HAM di bidang pendidikan yang nantinya akan menjadi m penting bagi pemahaman dan aplikasi I{AM padanrnhyang lebih luas.
DAFTAR PUSTAKA
Al-Maududi, Abu Ala,. 1998. Al-Kbilafah wa At-Malk rerj: Muhammad Baqit, Klrilafab dan Kerajaan: Eaaluaii Kitis Atas S/arab Pemeintaban Is Bandung: Mizan.
Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. Islam dan I-IAM (Dokunen po Pokok-Pokok Pikiran Partai Islan dalan Sidang Konstitaante 5 Februari /9 Jakana: Pustaka Rizki Putra.
Al-zuhail, $7ahbah.
1987. usb I al-Fiqb al-Islan. Damaskus:
Effendi, A. Mansy'ur. 1994. Pmses
Dar al-Fikr.
Hak Asasi Manusia (ILAM Dinamika Perlynunan Hukam Hak Asasi Manusa ftlaKHznI). Bo Perkembangan Dinensi
Ghalia Indonesia. F,rnadz, Sus
Eko. "rssues of compatibility of Fluman Rights and Islam: of Egypt and Indonesia", dalam Joumal of Indonuian Is
Experience
Surabaya: Lembaga srudi Agama dan Sosial, Program pascasa{ana
Agzma Islam Negeri Sunan Ampel, 2007.YoL.1, No.
l,HaI.
Ins
100-134.
Fakih, Mansyur, dkk. 2003. Menegakkan Keadilan dan Kemanusiaan. Yogyak Insist Press.
Huda, Qomarul. "Hak-hak Asasi Manusia: Mencari Akar Persamaan ?n Islam dengan Batat' dalam Ahkam: Jumal Hukam Islan. T'ilungzg Jurusan Syariah sekolah Tittgs Agama Islam Negeri Tulungagung,20 Voi. 11, No.
1, hal. 36-55.
Hulam, Taufiqul. 2003. "Hukum Islam Meniuniung Tinggi Hak Asasi Man (FlAl\Q: Telaah Kritis atas Kontrovetsinya dengan Batat dan Aplikasi dalam Dimensi Etika di Indonesia, dalam Respablica: Jurnal Hukum. R Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, 2003. Vol. 3,
No.
1, Ha
18.
Hudaeri, Mohamad. 2007. "Islam dan Hak Asasi Manusia: Respon Intelek dan l{enayaraka Muslim"dalam Alqalam: Jamal Ilniab Bidang Banten: PPPM Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanud 2007. Vol. 24,
No. 3,H^1.364-386.
Jumal Petempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan, "Konvensi Hak An diakses dari lnttp: I /jutnalFerempuan .com/ 201.7 / 05 /konvensi-hak-an pzda20Jun2072.
Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasi Hak Asasi Manusia Indonesia tahun 2004-2009. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun L993 tentangKomnas
I{AM
Keputusan Presiden Nomot 77 Tzhut 2003 tentang Komisi Pedindun Anak Indonesia (KPAD.
Iftall,af, Abd al-Wahhab. 1957.I1n Usb I al-Fiqh. Kaito: Maktabah al-Da' al-Islamiyyah Syabab zL-Azhar.
Mani( Sulaiman Z;tirrdl.
"Pembelajann Berbasis Hak Asasi Manu dalam Makalah pada Sosialisasi HAM bag1 Tenaga Pendidik di Pro ,\ceh, 9 Februari 2011, Pusat Kajian dan Pedindungan Anak €K Kementerian Hukum dan HAM R[, Kantor Wilayah Provinsi Aceh. 2A1,1,.
U niuersalisne
Nt/
L.iberal: dari Tradisionalisme Ahlussanna Is /am. Bandung: Mizzn.
Qamar, Mujamil. 2002.
Raja, syamsuddin. 2008. 'wawasan umat dalam penegakan Hak Asasi
Perspektif syari'ah" dalam lqrz: Jumal llnu Kependidikan dan l(eislam Fakultas Agamalsiam universitas Muhammadiyah. palu,200g. vo 2,hal.1g1-197.
shihab, Quraish. 2001. rvawasan A/-par'an: Tafsir Maudbu,i atas persoar Bandung Mjzan.
Surat Keputusan Komisi pedindungan Anak Indonesia 02 /
ra Al / rx/
2004 tentang pedoman pembentukan
Anak Indonesia Daetah (KPAID) Tap MPR R[ Nomor
Komisi pedin
xwr/MpR /rg9g tentang.Hak
Asasi Manusia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan N (Sisdiknas).
undang-undang Nomo r 23 tzhun 2002 tentangpe'indungan Anak. undang-undang Nomot 26 tzhun2000 tentang pengadilan r{AM. undang-undang Nomor 39 Tahun 1.999 tentangHak Asasi Manusia (I{A vzilonoyudho, Saratri. "Nasib Anak peremp aanJaranan, d_iakses dari http,//***.kesrepro.info/?q=n66 e/ 1,35 pada 20 Jant 2012.
