Fungsi Pengawasan Dalam Meningkatkan Disiplin Kerja Pegawai (Suatu Studi Di Kantor Camat Sario) Meytha Margaretha Sumual Martha ogothan Stefanus Sampe ABSTRACT :This study aims to determine whether the implementation of the supervisory function by camat are being implemented properly and effectively so as to improve the discipline of employees working at the district office Sario. This oversight also diamksudkan that the goals and objectives of business activities of governmental units can be achieved efficiently (efficient) and effective (effective), carried out in accordance with the basic tasks, functions, plan or program, the division and delegation of tasks, the formulation of the work, guidance implementation and legislation that berlaku.dengan good and effective supervision cultivated avoid deviations implementation, abuse of authority, leakage and wastage. Methods, research used in this study is a qualitative method, with the techniques of collecting primary and secondary data were collected by interview, documentation and observation studies. As an advanced respondent / informant of this study was Head Sario (key informants), Secretary of the Head and 3 of Section Head (key informants), 2 staff of the District (informant extra), District Sario consists of 7 Village are: Village Sario New Town , South Titiwungen Village, Village North Titiwungen, Village Sario, Sario Tumpaan Village, Village North and sub Ranotana Sario. The results showed that the monitoring of the Civil Service Head Office Sario who commits an offense against the discipline of working hours it is already running, but not too maximum punishment provision under the rules of Regulation No. 53 In 2010, the application of penalties based on the achievement of the objectives of employee has been running for some employees in carrying out the task set was still getting guidance from superiors in carrying out its performance. Based on the interview can be concluded that the imposition of sanctions in the District Office Sario in accordance with the disciplinary rules of civil servants and procedures for application of punishment or imposition of disciplinary sanctions in accordance with Government Regulation No. 53 Year 2010 which sanctions carried out in accordance with the level of violations committed by employees who abuse and still coordinate with the inspection team if the offense is at a level of moderate and severe disciplinary action. Referring to the discussion and conclusions on the proposed recommendation in this study are as follows: Application monitoring should be done more leverage, so that the utilization of the working time of employees will be more effective and efficient, along with its implementing regulations are strict and fair, need of socialization of Government Regulation No. , 53 of 2010 on Discipline of Civil Servants to all employees at the Head Office Sario to be more aware of the rules of obligations and prohibitions and sanctions that would be acceptable if it violates these rules, supervision of direct supervisor should be maximized so that the Civil Service to understand the actual legal and output which is expected in the process of enforcement of penalties. So there is no indifference / not stated if there are other Civil Servants in the workplace that disciplinary offenses. Keywords: Increasing Discipline Oversight Functions In Employee Work.
pendayagunaan aparatur pemerintah. Salah
PENDAHULUAN Pegawai Negeri sebagai aparatur
satu upaya dalam rangka pendayagunaan
pemerintah mempunyai kedudukkan dan
aparatur pemerintahan tersebut, antara lain
peranan yang sangat penting di dalam
adalah dengan meningkatkan pelaksanaan
mendukung
fungsi pengawasan.
jalannya
pemerintahan
dan
pembangunan bangsa. Oleh sebab itu sejak di
Upaya
pelaksanaan
ataupun
mulainya orde baru hingga saat ini terus di
peningkatan fungsi pengawasan ini antara lain
upayakan
dapat dilihat dari peraturan-peraturan yang
penyempurnaan
atau
ada. Di antara peraturan tersebut antara lain
itu setiap pimpinan organisasi pemerintahan
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
harus menciptakan fungsi pengawasan di
Aparatur
:
dalam organisasi ataupun unit kerja yang
Kode
dipimpinnya. Maksud atau tujuan dari pada
Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
pengawasan ini seperti diketahui adalah agar
(APIP),
Republik
hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara
Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang
efisien dan efektif, sesuai dengan rencana
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
yang
Kementrian
Indonesia
(Handayaningrat, 1982 :143); atau dengan
sebagaimana telah beberapa kali dirubah
kata lain agar tujuan dan sasaran kegiatan
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94
unit-unit pemerintah dapat tercapai secara
Tahun 2006, Peraturan Menteri Negara
berdaya guna dan berhasil guna, dilaksanakan
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :
sesuai dengan tugas pokok, fungsi, rencana
PER/03.1/M.PAN/3/2007 tanggal 30 Maret
atau
2007 tentang Kebijakan Pengawasan Nasional
pendelegasian tugas, rumusan kerja, pedoman
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun
pelaksanaan
2007-2009, bahwa semua pimpinan satuan
undangan yang berlaku (Tjokroamidjojo,
organisasi pemerintahan termasuk proyek
1985 : 9).
Negara
Nomor
PER/04/M.PAN/03/2008
Peraturan
Negara
pembangunan
mengenai
Presiden
Republik
di
lingkungan
Departemen/Lembaga/Instansi menciptakan
pengawasan
lainnya, melekat
dan
telah
ditentukan
programnya,
dan
sebelumnya
pembagian
peraturan
Dengan
dan
perundang-
melaksanakan
fungsi
pengawasan ini, maka di usahakan terhindar dari
penyimpangan
pelaksanaan,
meningkatkan mutunya di dalam lingkungan
penyalahgunaan
tugasnya
Pengawasan
kebocoran, pemborosan, dan lain-lain yang
melekat dimaksud dilakukan melalui jalur-
tidak sesuai dengan tugas dan wewenang telah
jalur : penggarisan struktur organisasi, melalui
ditentukan (Handayaningrat, 1982 :143). Hal
perincian kebijaksanaan, melalui rencana
ini
kerja,
bukanlah
masing-masing.
melalui
prosedur
kerja,
melalui
berarti
wewenang,
bahwa untuk
maksud
mencari-cari
kebocoran-
pengawasan kesalahan
pencatatan hasil hasil kerja dan pelaporannya,
terhadap orangnya, tetapi mencari kebenaran
dan melalui pembinaan personil secara terus
terhadap
menerus (Gandhi, 1988: 4-5).
berfungsi mempertebal rasa tanggung jawab
pelaksanaan.
Pengawasan
juga
Dengan adanya peraturan-peraturan
terhadap orang yang diberikan tugas dan
seperti yang disebutkan di atas ini, untuk
wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan,
menunjukkan bahwa fungsi pengawasan
mendidik
memegang peranan yang sangat penting
melaksakan pekerjaannya sesuai dengan
dalam rangka kelancaran penyelenggaraan
prosedur yang telah ditentukan dan dapat
pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena
memperbaiki kesalahan dan penyimpangan.
pejabat
dan
pegawai
agar
Berdasarkan uraian diatas, maka
program pemerintah kota/kabupaten. Lebih
dapatlah dikatakan bahwa pelaksanaan fungsi
lanjut
pengawasan oleh pimpinan di lingkungan
membawahi sekaligus mengawasi kelurahan-
instansi
kelurahan yang ada dibawahnya.
pemerintah,
akan
memberikan
lagi,
pemerintah
kecamatan
dampak yang positif baik terhadap disiplin kerja
pegawai
di
dalam
melaksanakan
pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung
METODE PENELITIAN A.
Jenis Penelitian Penelitian ini menggunakan metode
jawabnya. Meskipun fungsi pengawasan ini baik berupa pengawasan langsung atasan kepada
bawahan
maupun
(pengawasan
pengawasan
melekat)
fungsional
(yang
dilaksanakan oleh aparat pengawasan), telah banyak di upayakan di lingkungan instansi pemerintah, namun masih banyak ditemui berbagai permasalahan menyangkut disiplin pegawai
di
lingkungan
organisasi
pra survey yang dilakukan di Kantor Camat Sario, jam 09.00 pagi tiba di Kantor Camat, di dalam ruangan kantor hanya ada dua orang pegawai sedangkan dari data ada 26 orang pegawai (termasuk Camat), di sini dapatlah di simpulkan bahwa disiplin waktu dari pegawai di kantor camat tidaklah di
mengambarkan
Tertarik dengan pemikiran tersebut di atas ini, maka saya terdorong untuk meneliti masalah fungsi pengawasan dalam kaitannya dengan peningkatan disiplin kerja pegawai, akan
dan
mendeskripsikan atau menjelaskan peristiwa yang
sebenarnya
pada
Menurut (Sanafia 1999)
masa
sekarang.
tujuan penelitian
kualitatif untuk membuat pencandraan secara sistematis , faktual dan akurat mengenai faktafakta dan sifat-sifat populasi atau daerah (2001) dalam
penelitian kualitatif, data dituangkan secara deskriptif dalam bentuk laporan dan uraian. Penelitian
deskriptif
bertujuan
untuk
mendapatkan dan menyampaikan fakta-fakta dengan jelas dan teliti (Sugiyono,2009). B.
Lokasi Penelitian Lokasi yang di pilih dalam penelitian adalah Kantor Camat Sario di Kecamatan
laksanakan dengan baik.
ini
kualitatif
tertentu. Menurut Nasution
pemerintahan.
penelitian
kualitatif. Yang dimaksukan dengan metode
di
laksanakan
di
Kecamatan Sario, Kota Manado. Adapun alasan penelitian ini di laksanakan di
Sario Kota Manado. C. Informan Penelitian Adapun yang menjadi sumber data (informan) dalam penelitian ini di ambil dari unsur yang terkait dalam masalah yang di teliti, yaitu -
dalam penelitian ini adalah Camat
kecamatan sario yaitu dengan adanya otonomi
(1 orang)
daerah, kewenangan kota/kabupaten menjadi besar dan pemerintah di tingkat kecamatan menjadi ujung tombak pelaksanaan program-
Informan kunci (key informan)
-
Informan utama dalam penelitian ini adalah Sekretaris Kecamatan (1
-
orang) dan Kepala-Kepala Seksi (3
wewenang
orang)
pekerjaan.
Informan
tambahan/pelengkap
b)
adalah Staf Kecamatan (2 orang).
Untuk
mencegah
terjadinya
penyimpangan,
operatif yang terpenting dan tidak dapat
kelalaian, dan kelemahan agar tidak
diabaikan karena sebagai bagian dari
terjadi kerugian yang tidak di inginkan. E.
penyelewengan,
Teknik Pengumpulan Data
bilamana semakin baik disiplin kerja
Teknik atau cara yang digunakan dalam
karyawan, makin tinggi prestasi kerja
penelitian untuk mengumpulkan data-
yang
data
dapat
dicapainya.
Untuk
memperjelas hal ini, disiplin kerja memiliki
a)
c)
kerja yang merupakan salah satu fungsi
fungsi pemeliharaan karyawan, dan
3.
Mendidik para pegawai agar mereka
prosedur yang telah ditentukan.
Fokus dalam penelitian Adalah disiplin
2.
melaksanakan
melaksanakan pekerjaan sesuai dengan
D. Fokus Penelitian
1.
dalam
sejumlah
indikator
secara
benar
dan
dapat
di
pertanggung jawabkan oleh peneliti. a. Observasi,
yaitu
proses
(Muchadarsyah Sinungan, 2003) yakni:
pengambilan data dalam penelitian
Absensi; yakni pendataan kehadiran
di mana peneliti atau pengamat
pegawai yang sekaligus merupakan alat
dengan mengamati kondisi yang
untuk melihat sejauh mana pegawai itu
berkaitan dengan objek penelitian.
mematuhi peraturan yang berlaku dalam
Observasi
berguna
perusahaan.
menjelaskan,
memberikan
Sikap
dan
Perilaku;
yakni
tingkat
merinci
gejala
untuk dan
yang
terjadi,
mengamati
secara
penyesuaian diri seorang pegawai dalam
kemudian
melaksanakan semua tugas-tugas dari
langsung
atasannya.
sehingga memperoleh data yang di
Tanggung Jawab; yakni hasil atau
perlukan.
konsekuensi seorang pegawai atas tugas-
b. Wawancara,
objek
yang
adalah
diteliti
proses
tugas yang diserahkan kepadanya.
percakapan dengan maksud tertentu.
Fungsi pengawasan yang dilakukan
Percakapan ini dilakukan oleh dua
Camat Sario dapat meningkatkan disiplin
pihak berupa tanya jawab kepada
kerja pegawai di kantor camat sario, dan
sejumlah
Menurut Maringgan (2004: 62), fungsi
memperoleh informasi dan gagasan
pengawasan adalah :
yang
Mempertebal
rasa
tanggung
jawab
terhadap pegawai yang diserahi tugas dan
informan
berkaitan
penelitian ini.
erat
untuk
dengan
c. Dokumentasi
beberapa pegawai negeri sipil di Kantor
Dokumentasi yaitu pengumpulan
Camat Sario yang masih kurang menaati
data dengan menggunakan arsip
jam kerja yang telah ditentukan. Ada
atau dokumen sebagai sumber data
beberapa pegawai negeri sipil yang
yang dapat di perinci dengan cara
masuk kerja mulai pada pukul 08.30 -
melihat,
09.00, bahkan hingga pukul 10.00. Selain
mencatat
dan
mengabadikan dalam gambar. F.
datang terlambat, terlihat juga pegawai
Teknik Analisa Data
yang pulang sebelum jam kerja yang
Dalam menganalisa data lapangan, yang
telah ditentukan. Bahkan ada pegawai di
paling utama di lakukan adalah penulis
Kantor Camat Sario, yang tidak masuk
menggunakan analisis data kualitatif
kerja tanpa keterangan yang jelas.
dengan alasan untuk mengetahui secara
Gambaran
mendetail dan mendalam mengenai
mengenai kedisiplinan jam kerja itu
fungsi pengawasan dalam meningkatkan
masih kurang, ada beberapa pegawai
disiplin kerja pegawai, maka data yang di
masih ada yang sering terlambat masuk
butuhkan lebih bersifat uraian atau
kerja begitupun dengan pulang kerja ada
berupa penjabaran tentang apa yang di
yang cepat pulang sebelum jamnya.
peroleh dari informan.
Bahkan ada pegawai yang malas datang
umum
pegawai
di
sini
ke kantor. Saya telah menyelesaikan HASIL DAN PEMBAHASAN 1.
Pengawasan
permasalahan
Camat
Terhadap
Peningkatan Disiplin Kerja Salah
satu
penegakan
hal
terpenting
aturan
disiplin
terhadap
jam
pegawai
kerja
yang
dimaksud adalah masuk kerja dan pulang sesuai
dengan
waktu
yang
telah
ditentukan. Salah satu upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Sario
Kota
Manado,
berdasarkan
aturan yang telah disepakati yaitu berdasarkan PP No. 53 Tahun 2010. Saya
dalam
adalah disiplin terhadap jam kerja. Disiplin
tersebut
yakni
diberlakukannya ketentuan jam kerja. Pada saat melakukan observasi yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung, sangat jelas terlihat bahwa ada
sudah memberikan penjatuhan hukuman berupa teguran lisan dan teguran tertulis. Dan pada saat itu pegawai tersebut berjanji sudah ingin memperbaiki dalam hal ini tidak mengulangi kesalahannya dan lebih rajin lagi datang ke kantor”. Dapat disimpulkan bahwa pengawasan terhadap Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat
Sario
yang
melakukan
pelanggaran displin terhadap jam kerja itu sudah berjalan, namun belum terlalu maksimal
pemberian
hukumannya
berdasarkan aturan PP No. 53 Tahun 2010.
2.
Pengawasan Untuk Mencapai Sasaran
menjadi sasaran kerja masing-masing,
Kerja Pegawai
pencapaian kerja para pegawai juga
Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur
belum
pemerintah
menyelesaikan tugasnya belum tepat
tugas
yang
menyelenggarakan
pemerintahan
keberhasilan
maksimal,
apalagi
dalam
dan
penentu
waktu. Tapi, biasanya kalau dibagian ini
pembangunan
nasional,
sasaran kerja pegawai tidak sesuai
sudah sepatutnya untuk melaksanakan
dengan
tugas dan fungsinya untuk kepentingan
diharapkan maka atasan yakni kepala
Negara
dan
bidang langsung mengarahkan kita.
kerja
Kalau pimpinan atau Camat biasanya dia
secara
bertanggung
professional
jawab.
Sasaran
pencapaian
menegur
target yang akan dicapai oleh seorang
pelaksanaan
pegawai yang disusun dan disepakati
memuaskan atau tidak sesuai dengan
bersama antara pegawai dengan atasan
pencapian kinerja yang diharapkan”.
pegawai. Untuk itu perlu ada bimbingan
Hasil penelitian jelas terlihat bahwa
atasan
dalam
beberapa pegawai di Kantor Camat Sario
menyelesaikan tugas atau pekerjaannya
belum maksimal dalam menyelesaikan
apabila tidak mengarah ke pencapaian
kinerjanya, tapi bukan berarti tidak
sasaran kinerja pegawai.
menyelesaikan tugasnya tapi karena
Penerapan Hukuman berdasarkan PP No.
belum semuanya mengerti dan paham
53 Tahun 2010 dalam Pasal 8 pada angka
apa yang menjadi sasaran kinerjanya
12, yakni membimbing bawahan dalam
masing-masing. Dan berbagai hambatan
melaksanakan
sebagaimana
yang ditemukan dalam pelaksanaan
dimaksud dalam Pasal 3 angka 15,
tugasnya. Dan dilihat dari penilaian
apabila pelanggaran dilakukan dengan
atasan dari salah satu bagian yang
tidak sengaja. Dalam Pasal 9 pada angka
kemudian menindak lanjuti hal tersebut
15, yakni membimbing bawahan dalam
dapat disimpulkan penerapan hukuman
melaksanakan
sebagaimana
berdasarkan pencapaian sasaran kerja
dimaksud dalam Pasal 3 angka 15,
pegawai sudah berjalan karena beberapa
apabila pelanggaran dilakukan dengan
pegawai dalam melaksanakan tugas yang
sengaja.
ditetapkan
Pencapaian kerja pegawai, atasan yang
bimbingan
menilai disitu kita bisa lihat pencapaian
melaksanakan kinerjanya.
bawahan
tugas
tugas
kerja kita bagus atau tidak. Tapi jika saya melakukan penilaian belum semuanya pegawai mengerti dan paham apa yang
apabila
yang
pegawai merupakan rencana kerja dan
kepada
pegawai
kerja
kinerjanya
itu dari
tetap
dalam kurang
mendapatkan
atasan
dalam
3.
Pengawasan Terhadap Pelanggaran
Mekanisme penjatuhan hukuman disiplin
disiplin
pertama
dibentuklah
sebagai
pemeriksa
Pelanggaran-pelanggaran
terhadap
tim pemeriksa PNS
disiplin kerja pegawai menimbulkan
bersangkutan,
kurang
bersangkutan tersebut dipanggil oleh tim
efektifnya
pegawai
yang
kemudian
yang
PNS
bersangkutan. Salah satu pelanggaran
pemeriksa.
yang terjadi di Kantor Camat Sario di
diserahkan ke tim penyelesaian dan hasil
maksud berdasarkan PP No. 53 Tahun
rapat tim penyelesaian itu nantinya
2010 dalam Pasal 4 angka 1 yakni
dijadikan
menyalahgunakan
Walikota untuk menjatuhkan hukuman
wewenang.
Oleh
Kemudian
yang
acuan
atau
hasilnya
rekomendasi
karena itu, dalam penerapan hukuman
disiplin pada PNS.”
pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil
Prosesnya itu berjenjang. Pimpinan
terhadap larangan berdasarkan PP No. 53
SKPD membuat tembusan ke Inspektorat
Tahun 2010 dalam Pasal 11 yakni
dan menyurat ke Walikota selaku Pejabat
hukuman disiplin ringan sebagaimana
Pembina Kepegawaian (PPK). Hukuman
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), pada
tingkat disiplin ringan itu pimpinan
angka
menjual,
SKPD. Kalau ringan ada teguran lisan,
membeli, menggadaikan, menyewakan,
tertulis, pernyataan tidak puas secara
atau meminjamkan barang-barang baik
tertulis. Kalau hukuman disiplin sedang
bergerak atau tidak bergerak, dokumen
penundaan kenaikan gaji dan pangkat
atau surat berharga milik Negara, secara
selama 1 tahun. Disiplin ringan itu
tidak sah sebagaimana dimaksud dalam
internal SKPD masing-masing dan kalau
Pasal 4 angka 5, apabila pelanggaran
sedang ditembuskan ke Inpspektorat.
berdampak negatif pada unit kerja.
Disiplin berat itu penundaan kenaikan
Dalam Pasal 12 yakni hukuman disiplin
pangkat selama 3 tahun, penurunan
sedang sebagaimana dimaksud dalam
pangkat
Pasal 7 ayat (3), pada angka 1 yaitu
pemberhentian dengan hormat dan tidak
memiliki,
hormat atas permintaan sendiri sebagai
1
yaitu
memiliki,
menjual,
membeli,
setingkat
lebih
rendah,
menggadaikan,
menyewakan,
atau
PNS (dipecat). Kemudian, disiplin berat
meminjamkan
barang-barang
baik
itu dia membentuk tim Pemerintah Kota
bergerak atau tidak bergerak, dokumen
membentuk tim untuk turun melakukan
atau surat berharga milik Negara, secara
pemeriksaan. Tim itu sendiri dari Badan
tidak sah sebagaimana dimaksud dalam
Kepegawaian
Pasal 4 angka 5, apabila pelanggaran
(BKDD), Instansi yang bersangkutan,
berdampak negatif pada instansi yang
dan
bersangkutan.
pengawasan.
dan
Inspektorat
Diklat
sebagai
Disitulah
Daerah
unsur diperiksa,
kemudian
hasil
pemeriksaan
itu
berada pada tingkat hukuman disiplin
dibuatkan rekomendasi ke Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian
sedang dan berat. 4.
Faktor
yang
mempengaruhi
(PPK). Setelah itu turunlah keputusan.
Pengawasan Terhadap Peningkatan
Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah
Disiplin Kerja Pegawai
(BKDD)
Setiap
yang
pemeriksa,
karena
kepegawaian. berjenjang
terkait
Jadi, kalau
hukumannya
membentuk
oleh
tim
masalah
mekanismenya staf
penjatuhan
kepala
upaya
penerapan
pengawasan
hukum
dalam
tentu
akan
menimbulkan kendala tertentu. Begitu pula
dalam
hal
pemberian
sanksi
seksinya,
hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri
kemudian kepala seksi yang berhak
Sipil. Faktor-faktor yang cenderung
menghukum
Camatnya.
Jadi,
mempengaruhi
pemeriksaan
langsung
dibawa
hasil ke
peningkatan
disiplin
kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di
Walikota (BKDD yang bawa sebagai
Kantor Camat Sario:
tim), kemudian dibuatkan Laporan Hasil
a. Pimpinan
Pemeriksaan (LHP) dan didalam LHP itu
Faktor pimpinan merupakan salah
ada rekomendasi. Dan direkomendasikan
satu
ke Walikota atas yang bersangkutan
mempengaruhi peningkatan disiplin
dijatuhi
dan
hukuman
apakah
dia
itu
faktor
efektivitas
termasuk hukuman sedang atau berat.
Pimpinan
Kalau
pengawasan
sudah
ada
penjatuhan
yang
cenderung
kerja
yang
pegawai.
menerapkan sebagaimana
hukumannya, kemudian dibuatkan SK
kewenangan yang melekat pada diri
oleh Walikota (dieksekusi oleh BKDD)”.
pimpinan
tersebut.
Berdasarkan hasil wawancara dapat
membahas
faktor-faktor
disimpulkan bahwa penerapan sanksi di
cenderung
Kantor Camat Sario sesuai dengan aturan
peningkatan disiplin dan efektivitas
disiplin PNS dan prosedur penerapan
kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di di
hukuman atau penjatuhan hukuman
Kantor Camat Sario yakni atasan
disiplin telah sesuai dengan Peraturan
langsung.
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang
Hasil penelitian dapat disimpulkan
mana pemberian sanksi dilakukan sesuai
bahwa salah satu faktor yang
dengan
yang
mempengaruhi penerapan hukuman
dilakukan oleh pegawai yang melanggar
disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di
dan tetap melakukan koordinasi dengan
Kantor Camat Sario adalah penegak
tim pemeriksa jika pelanggaran tersebut
hukumnya yakni atasan langsung.
tingkat
pelanggaran
Penulis yang
mempengaruhi
Dimana pimpinan SKPD masih
kurang memahami betul mengenai
memberikan motivasi kepada para
hukuman
Berdasarkan
pegawainya agar mereka memiliki
kondisi itu otomatis cenderung
kedisiplinan dan semangat kerja
menghambat
yang
disiplin.
proses
penerapan
tinggi.
Pimpinan
juga
hukuman disiplin bagi Pegawai
seharusnya tidak hanya memberikan
Negeri Sipil. Kemudian kurangnya
motivasi saja, tapi sebaikanya
rasa
memberikan
tanggung
jawab
atasan
reward
and
langsung, lalu atasan langsung
punishment. Reward tersebut tidak
terkadang kurang responsive, dan
harus selalu berbentuk uang tetapi
kurang tegas dalam memberikan
dapat juga berupa pujian atau
hukuman
penghargaan sebagai pegawai yang
sanksi
pelanggaran
disiplin Pegawai Negeri Sipil di
teladan.
Kantor Camat Sario.
otomatis pegawai lain pun ikut
Seorang
pemimpin
yang
membiarkan bawahannya berbuat
Berdasarkan
hal
itu,
terpacu untuk selalu menjadi lebih baik.
kesalahan, tanpa ada upaya untuk memberikan teguran atau sanksi
b. Pegawai Negeri Sipil
sama sekali, akan berakibat semakin
Faktor yang mempengaruhi proses
memperparah moralitas atau mental
penerapan
hukuman
disiplin
bawahan itu sendiri. Hal tersebut
berdasarkan
penelitian
penulis
dikhawatirkan akan menyebar pada
adalah faktor masyarakat, yang
rekan-rekannya.
dimaksud dengan faktor masyarakat
Sehingga
disini
moral dan mental seorang atasan
disini adalah Pegawai Negeri Sipil.
sangat
terhadap
Dapat diperoleh gambaran bahwa
pegawai yang dipimpinnya. Seorang
faktor yang mempengaruhi dalam
atasan yang bermental dan bermoral
penerapan hukuman disiplin adalah
tidak baik, moral dan mental
Pegawai Negeri Sipil itu sendiri
bawahannya pun tidak akan jauh
yang kurang memahami hukum
dari itu. Terlepas dari faktor-faktor
yang sebenarnya, bahwa output
yang
yang diharapkan dalam proses
berpengaruh
timbul
hukuman
dari
penerapan setiap
Penegakan hukuman disiplin adalah
pelanggaran yang dilakukan PNS
adanya suatu harapan akan suatu
bisa
kurangnya
perbaikan dan masih adanya budaya
pentingnya
acuh
terjadi
disiplin,
karena
kesadaran
akan
kedisiplinan
itu
sendiri.
Para
pemimpin seharusnya dapat selalu
diantara
Kerentanan
sesama terhadap
PNS. aksi
pelanggaran yang menjauhkan dari
tercapainya misi awal, tidak hanya
berbagai
terletak pada unsur materi dasar
menjatuhkan
yang
dalam peraturan
Pertimbangan tersebut didasarkan
pemerintah tersebut, melainkan pula
pada pertimbangan hal-hal yang
pada
meringankan serta memberatkan,
tertuang
ranah
Musuh
implementasinya.
bersama
penerapan
aspek
dalam
hukuman
setiap disiplin.
faktor yang mendorong dan dampak
hukuman Peraturan Pemerintah No.
yang
53 Tahun 2010 adalah masih
dipertimbangkannya
bersarangnya
sifat-sifat
pelanggaran yang dilakukan. Tim
seperti KKN, tahu sama tahu, aksi
tersebut dalam membuat bahan
diam sama diam, hingga akhirnya
rekomendasi,
setiap
ada
melihat dulu perkara atau jenis
terkubur dengan nyaman. Pada
pelanggaran apakah yang dilakukan
akhirnya bila dihubungkan dengan
seorang
masalah proses penegakan hukuman
diketahui hukuman atau sanksi apa
disiplin, akan berakibat banyaknya
yang harus dijatuhkan sebagaimana
pelanggaran disiplin yang tidak
terdapat
terungkap.
undangan,
bahaya
pelanggaran
yang
timbul,
serta jenis
terlebih
PNS
tersebut.
dalam
dahulu
Setelah
perundang-
barulah
mereka
mempertimbangkan berbagai faktor c.
Pertimbangan
Penjatuhan
faktor pendorong seorang PNS
Hukuman Disiplin Faktor
yang
lainnya. Faktor lain tersebut yaitu
cenderung
tersebut melanggar disiplin dan
mempengaruhi penerapan disiplin
dampak akibat yang ditimbulkan
bagi Pegawai Negeri Sipil yakni
atas perbuatannya.
pertimbangan apakah yang dipakai penegak hukum guna menjatuhkan
PENUTUP
hukuman dalam kaitannya dengan
A. Kesimpulan
penegakan hukuman disiplin bagi
Berdasarkan
Pegawai Negeri Sipil.
pembahasan dapat disimpulkan bahwa,
Berdasarkan hasil wawancara, maka
pengawasan
dapat diperoleh gambaran bahwa
disiplin kerja pegawai di Kantor Camat
aparat penegak hukum dalam hal ini
Sario Kota Manado sudah berjalan,
PPK
namun
(Pejabat
Pembina
Kepegawaian) selaku pejabat yang
pelanggaran
berwenang menjatuhkan hukuman
maksimal
disiplin
Adapun
mempertimbangkan
hasil
penelitian
terhadap
terdapat yang pemberian
dan
peningkatan
bagian-bagian belum
terlalu
hukumannya.
pelanggaran-pelanggaran
disiplin yang dilakukan oleh Pegawai
1.
Penerapan
pengawasan
Negeri Sipil di Kantor Camat Sario
dilakukan
antara lain :
pemanfaatan waktu kerja pegawai
1. Pengawasan
terhadap
masalah
lebih
maksimal,
harus
akan lebih efektif dan efisien, disertai
disiplin waktu kerja, implementasi
dengan
penerapan aturannya belum maksimal
yang tegas dan adil.
terutama dalam pemberian hukuman
agar
2. Perlu
peraturan
pelaksanaannya
penyelenggaraan
sosialisasi
disiplin terhadap pegawainya. Untuk
Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun
itu perlu ada penjatuhan hukuman
2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri
yang tegas.
Sipil kepada seluruh pegawai di
2. Pengawasan terhadap Disiplin dan efektivitas
kerja
pegawai
maksimal
sehingga
Kantor Camat Sario agar lebih
tidak
mengetahui tentang aturan kewajiban
pencapaian
dan larangan serta sanksi yang akan
sasaran kerja belum maksimal. Oleh
diterima
sebab itu beberapa pegawai yang
tersebut.
belum
maksimal
pencapaian
akibat
hambatan-
kinerjanya
jika
melanggar
aturan
3. Pengawasan dari atasan langsung harus
lebih
dimaksimalkan
agar
hambatan yang ditemukan dalam
Pegawai Negeri Sipil memahami
melaksanakan
hukum yang sebenarnya dan output
tugasnya
tetap
mendapatkan bimbingan dari atasan
yang
dalam melaksanakan tugas, pokok
penegakan hukuman. Sehingga tidak
dan fungsinya.
ada sikap acuh/tidak melaporkan
3. Pengawasan penyalahgunaan
wewenang.
di tempat kerjanya yang melakukan
aturan
disiplin
Pegawai
Negeri
Sipil.
Dimana
terdapat
melakukan
proses
apabila ada Pegawai Negeri Sipil lain
dengan
Negeri
dalam
terhadap
Penerapan hukumannya telah sesuai
Pegawai
diharapkan
Sipil
yang
pelanggaran disiplin.
DAFTAR PUSTAKA Atmosudirdjo,
1980,
Dasar-Dasar
penyalahgunaan
Management
dan
wewenang dijatuhi hukuman disiplin
Management,
Jakarta
sedang, yakni penundaan kenaikan
Indonesia.
pangkat untuk paling lama satu tahun.
Office :
Ghalia
BP-7 Pusat, 1993, Wawasan Kerja Aparatur Negara, Jakarta.
B.
Saran Saran yang direkomendasikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Gandhi, 1988, Pengawasan Melekat dan Masalahnya, Makalah pada Seminar
Pengawasan
Melekat
di
Unsrat
Manado. Gibson,
Teori dan Praktek, Bina Aksara,
Ivancevich,
Donneelly,
1989,
Organisasi, Erlangga ; Jakarta.
Administrasi,
Gunung
Agung
;
Jakarta. 1983,
Administrasi
Pengantar dan
Ilmu
Manajemen,
Gunung Agung ; Jakarta. H. Koontz & O’Donnel, 1982, The Principles Of Organizing, Gunung Agung ; Jakarta. Wursanto,
1989,
Managemen
Kepegawaian.
Kenisisus,
Yogyakarta, Lateiner. Alfred R. dan Levine. I.S. 1980, Teknik Memimpin Pegawai dan Pekerja.
Terjemahan
oleh
iral
Soedjono, Cemerlang, Jakarta, Marsy,
2004,
Dasar-Dasar
Administrasi
dan
Manajemen,
Ghalia Indonesia, Jakarta. Moenir A.S. 1983, Pendekatan Manusia dan Organisasi Terhadap Pembinaan Kepegawaian,
Gunung
Agung,
Jakarta. Nawawi Hadari, 1989, Pengawasan Melekat Di
Lingkungan
Aparatur
Pemerintah, Erlangga ; Jakarta. Nitisemito
Alex
S.
1980,
Menegemen
Sumber Saya Manusia, Sasmito Bross, Jakarta. Sinungan
Gunung Agung ; Jakarta. Tjokroamidjojo, 1985, Pengawaan Melekat Sebagai Fungsi Manajemen,
Handayaningrat,
Maringgan
Jakarta, Siagian, SP, 1982, Filsafat Administrasi,
Gie Liang The, dkk, 1982, Ensiklopedi
I.G.
Susanto Astrid S. 1974, Komunikasi Dalam
Muchadarsyah,
2003,
Produktivitas, Apa dan Bagaimana. Bandung, Mandar Maju.
Terry, 1986, Azas-Azas Manajemen, Alih Bahasa Winardi, Alumni ; Jakarta.
