FUNGSI DAN PERAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BEACUKAI Oleh: Margo Hadi Pura 1

111

FUNGSI DAN PERAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BEACUKAI Oleh: Margo Hadi Pura1 Abstract Duties and authority of the Investigator of Civil Servant Customs clearly stated in the legislation, in this case the Law No. 8 of 1981 About the Code of Criminal Procedure, Law No. 2 of 2002 on the Police, and the Law of the Republic of Indonesia Number 10 Year 1995 regarding Customs. Investigators Civil Servant Customs coordination with the National Police investigators in conducting criminal investigations are also based on the regulations. Key Words: Duties and Role, the Investigator of Civil Servant Customs, Customs.

I.

Pendahuluan 1. Latar Belakang Selama ini masyarakat tentunya mengetahui bahwa penegakan hukum di Indonesia dilaksanakan oleh aparat Lembaga Hukum yang bekerjasama dalam penyelesaian sebuah kasus. Diantara ini ada Lembaga yang berwenang dalam Penyidikan (Polri, KPK, TNI Angkatan Laut dll) dan ada yang berperan setelah pemberkasan (Kejaksaan, Pengadilan, dsb). Tapi tahukah anda bahwa Pegawai Negeri Sipil yang telah ditunjuk sebagai Penyidik dengan jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) memiliki hak untuk melakukan pemberkasan, penyidikan bahkan hak-hak seperti penggeledahan, penyitaan dan penangkapan. Apa dasar hukum pembentukan PPNS? PPNS diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjelaskan “Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undangundang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.” 1

Penulis adalah Asistent Advokat Didi Suwardi & Rekan Jalan A. Yani No. 28 Karawang, dan Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam As-syafi’iyah Jakarta.

112

Instansi Bea Cukai adalah salah satu direktorat dibawah Kementerian Keuangan yang memiliki peran cukup penting di Indonesia dalam hal pengumpulan keuangan untuk mengisi pundi-pundi negara. Disamping tugas itu, Direktorat Bea Cukai juga memiliki peran yang tidak kalah penting dalam memfilter unsur-unsur asing yang cukup membahayakan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara, yang akan masuk kewilayah Indonesia. Instansi Bea cukai terdapat di Pusat dan di daerah diseluruh Indonesia, mulai dari Direktorat, Kanwil, KPU, dsb. Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 32/KMK.01/1998 tanggal 4 Pebruari 1998 disebutkan bahwa salah satu fungsi Kantor Wilayah adalah pelaksanaan intelijen, patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penindakan dan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, serta pengawasan barang hasil penindakan dan barang bukti. Menunjuk Undang-Undang Kepabeanan diatur wewenang Pejabat Bea dan Cukai mulai dari pasal 74 sampai dengan pasal 92 yang antara lain berisi wewenang penindakan dan pasal 112 tentang wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai.

Jika wewenang-wewenang itu tidak dapat

dijalankan oleh petugas Kantor Pelayanan akan menyebabkan hambatan dalam tugas pokok Bea dan Cukai. Kepabeanan

yang

Pada Kantor Pelayanan terdapat seksi

menyelenggarakan

fungsi

pemeriksaan

barang,

mengoperasikan X-Ray, pemeriksaan badan, menetapkan klasifikasi barang, tarif bea masuk dan nilai pabean, penelitian kebenaran, penghitungan bea masuk. Fungsi-fungsi tersebut adalah fungsi pengawasan pabean, meskipun nama unit kerjanya bukan Seksi Pengawasan, Seksi Operasi, atau Seksi Pemberantasan Penyelundupan. Tugas yang dilakukan Seksi Kepabeanan yaitu pemeriksaan barang, pemeriksaan badan, penelitian tarif bea masuk dan nilai pabean pada hakekatnya adalah pengawasan dalam pengertian manajemen yaitu upaya menjaga agar semua kegiatan dilakukan sesuai dengan peraturan yang 113

berlaku.

Petugas Bea dan Cukai di Kantor Pelayanan memeriksa barang,

mencocokkan apakah semua barang yang diimpor telah diberitahukan dengan benar atau apakah tarif dan harganya telah diberitahukan dengan benar. Benar di sini adalah sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku mengenai pemberitahuan impor. Permasalahan-permasalahan yang menyangkut tugas dan tanggung jawab aparat bea dan cukai yang memerlukan tindakan berupa pengawasan. Adalah tindakan-tindakan yang merupakan pelanggaran yang akan merugikan negara sehingga akan berpengaruh terhadap sistem perekonomian di Indonesia. Pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut: a. Penyelundupan. Adalah mengimpor atau mengekspor di luar tempat kedudukan Bea dan Cukai atau mengimpor/mengekspor di tempat kedudukan Bea dan Cukai tetapi dengan cara menyembunyikan barang dalam alas atau dinding-dinding palsu (concealment) atau di badan penumpang. b. Uraian Barang Tidak Benar. Dilakukan untuk memperoleh keuntungan dari bea masuk yang rendah atau menghindari peraturan larangan dan pembatasan. c. Pelanggaran Nilai Barang. Dapat terjadi nilai barang sengaja dibuat lebih rendah untuk menghindari bea masuk atau sengaja dibuat lebih tinggi untuk memperoleh restitusi (draw-back) yang lebih besar. d. Pelanggaran Negara Asal Barang. Memberitahukan negara asal barang dengan tidak benar misalkan negara asal Jepang diberitahukan Thailand dengan maksud memperoleh preferensi tarif di negara tujuan. e. Pelanggaran Fasilitas Keringanan Bea Masuk Atas Barang Yang Diolah. Yaitu

tidak mengekspor barang yang diolah dari bahan impor yang

memperoleh keringanan bea masuk.

114

f. Pelanggaran Impor Sementara. Tidak mengekspor barang seperti dalam keadaan semula. g. Pelanggaran Perizinan Impor/Ekspor Misalnya memperoleh izin mengimpor bibit bawang putih ternyata dijual ke pasaran bebas sabagai barang konsumsi. h. Pelanggaran Transit Barang. Barang yang diberitahukan transit ternyata di impor untuk menghindari bea. i. Pemberitahuan Jumlah Muatan Barang Tidak Benar. Agar dapat membayar bea masuk lebih rendah atau untuk menghindari kuota. j. Pelanggaran Tujuan Pemakaian. Memperoleh pembebasan bea masuk dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) tetapi dijual untuk pihak lain. k. Pelanggaran

Spesifikasi

Barang

Dan

Perlindungan

Konsumen.

Pemberitahuan barang yang menyesatkan untuk menghindari persyaratan dalam Undang-Undang Spesifikasi Barang atau Perlindungan Konsumen. l. Barang Melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual. Yaitu barang palsu atau bajakan yang diimpor disuatu negara atau diekspor dari suatu negara. m. Transaksi Gelap.

Transaksi yang tidak dicatat dalam pembukuan

perusahaan untuk menyembunyikan kegiatan ilegal. Pelanggaran ini dapat diketahui dengan mengadakan audit ke perusahaan yang bersangkutan. n. Pelanggaran Pengembalian Bea. Klaim palsu untuk memperoleh pengembalian bea/pajak dengan mengajukan dokumen ekspor yang tidak benar. II.

Permasalahan 1. Apa tugas dan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai? 2. Bagaimanakah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai berkordinasi dengan Penyidik POLRI dalam melakukan penyidikan tindak pidana kepabeanan?

III. Tujuan penelitian 115

1. Untuk mengetahui tugas dan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai. 2. Untuk mengetahui Penyidik Pegawai Negeri Sipil Beacukai berkordinasi dengan Penyidik POLRI dalam melakukan penyidikan tindak pidana kepabeanan. IV. Pembahasan 1. Pengertian: Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa penyidik adalah: Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yaitu: a. Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang penyidikan sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya. b. Apabila undang-undang yang menjadi dasar hukumnya tidak mengatur secara tegas kewenangan yang diberikannya, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil karena kewajibannya mempunyai wewenang:  Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.  Melakukan tindakan pertama pada saat itu, di tempat kejadian dan melakukan

pemeriksaan.

 Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.  Melakukan penyitaan benda atau surat.  Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.  Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.  Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. 116

 Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan

tindak

pidana

dan

selanjutnya

melalui

penyidik

memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.  Mengadakan

tindakan

lain

menurut

hukum

yang

dapat

dipertanggungjawabkan. 2. Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Hukum Acara Pidana. 3. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.18-PW.07-03 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil. 3. Syarat-syarat Pegawai Negeri Sipil yang dapat diusulkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil: a. Berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tk. I (Golongan II/b); b. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas; c. Ditugaskan di bidang teknis operasional; d. Telah mengikuti pendidikan khusus di bidang penyidikan; e. Mempunyai nilai baik atas Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil untuk 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut; f. Berbadan sehat dan dibuktikan dengan surat keterangan dokter. 4. Tugas dan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai Sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 87/PMK.01/2008 tanggal 11-6 2008, Kantor Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenangnya berdasarkan 117

peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku.

Adapun

fungsinya

adalah:Pelaksanaan Pemungutan bea masuk, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh DJBC serta pelaksanaan perbendaharaan penerimaan, penangguhan, penagihan dan pengembalian bea masuk dan cukai,Pelaksanaan

urusan

penerimaan,

penatausahaan,

penyimpanan,

pendistribusian, dan pengembalian pita cukai,Pemberian pelayanan teknis, fasilitas dan perijinan di bidang kepabeanan dan cukai,Pelayanan dan pengawasan atas pembongkaran, penimbunan, dan pemuatan barang, serta pengawasan pelaksanaan pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan pabean; Pelayanan dan pengawasan pengangkutan barang kena cukai,Pembukuan dokumen kepabeanan dan cukai,Penelitian dokumen ekspor dan impor, pemeriksaan barang dan pemeriksaan badan,Pelayanan dan penelitian dokumen cukai, pemeriksaan Pengusaha Barang Kena Cukai, pelaksanaan pemusnahan pita cukai, serta pengajuan penukaran pita cukai,Pelaksanaan pelayanan dan pengawasan penimbunan dan pengeluaran barang di tempat penimbunan barang kena cukai.Pelaksanaan intelijen, patroli dan operasi penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan

dan

cukai,Penyidikan,Pengelolaan

dan

pemeliharaan

sarana,Pelaksanaan pengolahan data dan penyajian laporan,Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan.2 Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di lingkungan Pemerintah Daerah. Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : 1. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan;

2

www. Kppbc tipe madya pabean.com

118

2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian; 3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu diLingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaranPeraturan Daerah; 4. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan; 5. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.3 Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan pasal 112 ayat 1 berbunyi: pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan direktorat bea dan cukai di beri wewenang khusus sebagai penyidik sebagai mana di maksud dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan. Pasal 112 ayat 2 penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 karena kewaibannya berwenang: a. Menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang kepabeanan;

3

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Pemerintah Daerah

119

b. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; c. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepabeanan; d. Melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan; e. Meminta keterangan dan bukti dari orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan; f. Memotret dan/atau merekam melalui media audio visual terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang kepabeanan; g. Memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut undangundang ini dan pembukuan lainnya yang terkait; h. Menyidik sidik jari orang; i. Menggeledah rumah tinggal, pakaian, atau badan; j. Menggeledah tempat atau sarana pengangkut dan memeriksa barang yang terdapat didalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang kepabeanan; k. Menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang kepabeanan; l. Memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepabeanan; m. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana di bidang kepabeanan; n. Menyuruh berhenti orang yang di sangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka; o. Menghentikan penyidikan;

120

p. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan menurut hukum yang bertanggung jawab;4 5. Bagaimanakah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Beacukai berkordinasi dengan Penyidik POLRI dalam melakukan penyidikan tindak pidana kepabeanan Seperti diketahui bahwa keberadaan PPNS telah diatur di dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada pasal 6 ayat (1) huruf b, Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (2). Ditegaskan bahwa PPNS mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf a.

5

Untuk lebih mempertegas keberadaan PPNS, dalam Pasal 3 ayat (1)

huruf b UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI bahwa dalam mengemban fungsi sebagai penegak hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia dibantu oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Disamping itu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Kapolri tahun 2004-2009, disebutkan bahwa dalam penanganan terhadap UU tertentu (lex specialis) adalah lebih mengedepankan dan lebih memberdayakan peran dan fungsi PPNS secara profesional dan proporsional. Sebagai mitra Polri, kebijakan tersebut didasarkan pada UU No.8 tahun 1981 tentang KUHAP yang memberi kewenangan kepada PPNS untuk melakukan penyidikan di bawah koordinasi, pengawasan dan pembinaan penyidik Polri. Tentunya kebijakan tersebut

merupakan

dorongan,

dukungan

dan

kesempatan

untuk

6

meningkatkan kinerja PPNS.

4

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Kitab undang-undang hukum acara pidana 6 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI 5

121

V.

Kesimpulan dan Saran Kesimpulan 1. Tugas dan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai jelas sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. 2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai berkordinasi dengan Penyidik POLRI dalam melakukan penyidikan tindak pidana kepabeanan juga berdasarkan peraturan yang berlaku. Saran 1. Diharapkan Tugas dan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai lebih ditingkatkan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. 2. Disarankan agar Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai lebih aktif berkordinasi dengan Penyidik POLRI dalam melakukan penyidikan tindak pidana kepabeanan juga berdasarkan peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Bandoro, Bantarto (Ed), Perspektif Baru Keamanan Nasional, (Jakarta : CSIS, 2005). Pusdiklat Bea dan Cukai RI. Modul (I-V) Materi Identifikasi Barang, (Jakarta, 2007) Todaro, Michael P dan Stepen C. Smith, Pembangunan Ekonomi di Dunia ketiga Edisi Kedelapan (Jakarta ; Erlangga, 2003)

122

Yanuarti,Sri, et al., Kaji Ulang Pertahanan Nasional ; Perspektif Politik, (Jakarta : Pusat Politik – LIPI (P2P – LIPI), 2004. Undang-Undang Repulblik Indonesia tahun 1995 Tentang Kepabeanan Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1995 Tentang Cukai Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ( Surabaya: Karya Anda ) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1996 Tentang Penindakan di Bidang Cukai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah

123