Fokus. News Flash. Santai 39 Membangun Budaya Kerja 42 Akuntabilitas 44 Bidik 49 NTT Lebih Dekat 55

Daftar Isi JAI

Jalinan Akuntabilitas Instansi Perwakilan BPKP Provinsi NTT

Pelindung /Pengarah

:

Kepala Perwakilan

Dewan Redaksi :

Kepala Bagian dan Kepala Bidang

Pemimpin Redaksi :

Roy C A A Yournalista

Redaktur :

Susetyo Gigih Trilaksono

Bagus Putu Santika

Pande Putu Agus Eka P.

Hardono

Ibnu Sejati

R. Hanung Habsoro

Editor

Dari Redaksi Dari Meja Kaper Editorial Reportase

4 5 6

Quality Assurance dan Reformasi Birokrasi

7

Wawancara dengan Gubernur NTT

9

Tone at the Top Menuju Kepemimpinan yang Kondusif

Fokus

Antonius Rony

Tumpak Silalahi

Joko Mulyono

Flora A. Bessy

Produksi / Layout & Distribusi :

Sugimulyo

Bahtiar Sontani

Habel Edward Terik

Kadir

Sukoco

Pengaruh Positif Seorang Pemimpin

23

Hakikat Kepemimpinan yang Kondusif Berikan Kami Pemimpin

Peran Pemimpin Dalam memerangi Korupsi Membangun Tembok? .. No Way

17

21

25 27 31

Penandatanganan Perkada SPIP se NTT

33

Kunjungan ke Media Cetak

34

13

News Flash

:

Wawancara dengan Rektor Undana

MoU Undana dengan BPKP Pusat Musrenbang

33 34

Peran BPKP dalam Peningkatan Akuntabilitas Undana

34

SOSPAK Undana

36

Rakor SPI Undana

Sosialisasi SIA dan Manajemen Aset Cenat-Cenut Investigasi MoU dengan KPUD

Bimbingan bagi Anak Lapas MoU dengan Pemda Bimtek LK Polda

SPIP Sumba Timur

Santai Membangun Budaya Kerja Akuntabilitas Bidik NTT Lebih Dekat

Redaksi Buletin Jai menerima masukan, tulisan, saran demi perbaikan dan kemajuan Buletin Jai Alamat Redaksi : Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur Jl. Palapa No. 21A, Kupang - NTT | Telp. (0380) 823321 Faksimili : (0380) 832757 E-mail : [email protected] | www.bpkp.go.id

35 35 36 36 37 37 38 38

39 42 44 49 55

DARI REDAKSI

MENCARI PEMIMPIN YANG HANDAL Salam Perdana, Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Buletin JAI boleh hadir di hadapan para pembaca mulai semester I tahun ini. Meskipun minim bekal pengetahuan jurnalistik, namun dengan tekad yang kuat, dukungan penuh dari Kepala Perwakilan, serta kerja keras dari seluruh personil tim, kami bangga dapat mewujudkan buletin ini sebagai media informasi/komunikasi dari Perwakilan BPKP Provinsi NTT. JAI, sebagai nama buletin ini, mengambil nama sebuah tarian yang indah, dinamis, dan penuh keakraban dari Kabupaten Ngada – NTT. Secara khusus, kami menjadikannya sebuah singkatan dengan kepanjangan “Jalinan Akuntabilitas Instansi”. Maknanya adalah harapan semoga buletin ini dapat menjadi media bagi Perwakilan untuk menjalin informasi/ komunikasi baik secara internal maupun eksternal dengan para stakeholders kami. Kami menetapkan tema utama pada setiap penerbitan. Dalam rangka mendorong implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, maka pada edisi pertama ini, kami sepakat memilih tema Kepemimpinan yang Kondusif. Untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang baik, mutlak diperlukan pemimpin organisasi yang dapat dipercaya dan mampu menggerakkan seluruh sumber daya organisasinya demi mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Pemimpin tidak dilahirkan, tetapi dibentuk melalui suatu proses penguasaan knowledge, skill, dan attitude yang dibutuhkan. Berbicara mengenai kepemimpinan juga berarti pemimpin harus memberikan teladan (tone at the top), membangun kultur/budaya yang kokoh, dan menunjukkan komitmen yang kuat untuk memimpin organisasinya menuju arah yang sudah disepakati. Menarik untuk kita simak apa saja konsep dan implementasi model kepemimpinan menurut dua tokoh penting di NTT yang menjadi narasumber kami dalam edisi ini yaitu Drs. Frans Lebu Raya (Gubernur NTT) dan Prof. Ir. Frans Umbu Datta, M.App.Sc., Ph.D (Rektor Universitas Nusa Cendana). Dengan terbitnya PP 60/2008 dan Inpres 4/2011, banyak sudah kegiatan assurance maupun consultancy yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi NTT bagi para mitra kerjanya di bumi Flobamora. Semuanya bermuara pada satu tujuan, mendorong perwujudan akuntabilitas keuangan negara/daerah sesuai dengan prinsip good government governance dan good corporate governance. Pada bagian akhir, kami ajak pembaca menjelajahi keindahan seni dan budaya wilayah kepulauan yang sekarang sering dipanggil sebagai New Tourism Territory ini. Keindahan serta keunikan yang tak kan terlupakan dan mampu membangkitkan inspirasi kami untuk memberikan yang terbaik bagi Nusa Tenggara Timur yang kita cintai bersama. MAJU TERUS…!

Salam Sejahtera, Pertama-tama kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas perkenanNya Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur mampu menerbitkan Buletin JAI sebagai media informasi dan komunikasi bagi para stakeholders-nya. Tidak lupa apresiasi saya tentunya kepada tim buletin yang telah bekerja keras mewujudkan keberadaan media cetak ini ditengah kesibukan rutin yang cukup tinggi di Perwakilan. Bukan hanya sekedar melaksanakan amanah dari pasal 42 PP 60/2008 tentang SPIP, namun yang lebih penting buletin ini saya harapkan mampu menjadi salah satu sarana informasi dan komunikasi yang efektif bagi Perwakilan BPKP Provinsi NTT apabila dihubungkan dengan tanggungjawabnya sebagai aparat pengawasan internal pemerintah di bumi Flobamora. Pada sisi internal, informasi yang disajikan buletin ini diharapkan dapat memotivasi setiap insan Perwakilan untuk memberikan kinerja terbaiknya bagi kejayaan BPKP pada khususnya dan Nusa Tenggara Timur pada umumnya. Sedangkan dari sisi eksternal, buletin ini dapat menjadi media perwakilan untuk menginformasikan kontribusi (melalui peran dan fungsi) yang telah diberikan oleh Perwakilan bagi para stakeholders-nya di seluruh Nusa Tenggara Timur. Reformasi Birokrasi yang sedang kita mulai serta mandat dari PP 60/2008 dan Inpres 4/2011 mengharuskan BPKP menjadi motor penggerak untuk mewujudkan good governance di pemerintahan sekaligus peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara/daerah. Cukup banyak yang sudah dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi NTT untuk mendukung kebijakan pemerintah di atas, melalui berbagai macam audit, reviu, bimbingan teknis, sosialisasi, hingga pelatihan bagi para penyelenggara entitas pemerintahan termasuk BUMN/BUMD. Hasilnya, cukup banyak pula dirasakan perbaikan aspek pengendalian intern di beberapa entitas pemerintahan. Upaya-upaya tersebut tidak boleh berhenti, namun harus terus ditingkatkan terutama pada fungsi consultancy, sehingga para stakeholders dapat lebih merasakan manfaat nyata dari keberadaan BPKP di wilayahnya. Karena menjalankan peran consultancy tadi, ditambah dengan tanggung jawab sebagai pembina penyelenggaraan SPIP (pasal 59 ayat 2 PP 60/2008), BPKP tentu harus memulai penerapan SPIP pada lingkungannya sendiri. Beberapa implementasi SPIP sudah dan terus dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi NTT. Pada sisi pembentukan soft-control misalnya, dilakukan melalui kegiatan rohani keagamaan, outbound, mindsetting, serta pemantauan keberadaan pegawai selama jam kerja. Pada sisi hard-control, misalnya penerapan SOP atas seluruh kegiatan/fungsi pegawai, pencanangan program “one person one year at least one book” untuk menambah koleksi buku perpustakaan, penajaman kualitas substansi laporan, pencegahan dini kesalahan pengetikan laporan, pencanangan hari khusus untuk pembenahan kertas kerja maupun untuk monitoring progress capaian Tapkin, serta peer reviu antar bidang. Kesemuanya ditujukan untuk menciptakan pengendalian intern yang lebih baik dan pada akhirnya diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Informasi dan komunikasi yang disampaikan melalui buletin ini, selain berfungsi sebagai media penyebarluasan produk-produk unggulan BPKP, pada gilirannya tentu akan lebih mengefektifkan hubungan dengan pihak eksternal Perwakilan, yang nantinya diharapkan dapat memberikan masukan yang signifikan bagi peningkatan kualitas layanan BPKP kepada para stakeholders-nya. Semoga keberadaan buletin ini dapat memberikan semangat tambahan bagi seluruh birokrasi di Nusa Tenggara Timur untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan yang lebih baik. Seperti semangat yang dimiliki setiap insan Perwakilan BPKP Provinsi NTT: MAJU TERUS…! Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. BONARDO HUTAURUK Kepala Perwakilan

PIMPINAN DALAM PERSPEKTIF SPIP

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Seluruh proses tindakan dan kegiatan dalam organisasi sangat dipengaruhi oleh pimpinan dan seluruh pegawainya. Namun yang lebih memegang peran penting adalah Pimpinan. Ibarat dalam sebuah kapal, Pimpinan adalah sekelompok orang yang mengemudikan kapal, mulai dari nakhoda sampai awak buah kapal. Nakhoda sebagai pucuk pimpinan dalam kapal, sangat member “warna” dalam menentukan perjalanan kapal menuju pelabuhan tujuan. Nakhoda menentukan jalur mana yang akan dipilih, bisa melalui jalur aman, jalur sedang, atau bahkan jalur tidak aman (berisiko tinggi). Setiap jalur yang dipilih mempunyai konsekuensi (manfaat dan risiko) sendiri-sendiri. Dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pucuk pimpinan menentukan “irama” dalam organisasi (tone at the top). Bukti bahwa dia menentukan irama organisasi dapat kita saksikan komentar masyarakat : “setiap ganti menteri, ganti aturan” dan “setiap ganti Kepala Daerah, ganti kebijakan”. Statement ini jelas membenarkan adanya “tone at the top”. Di sisi lain, jika benar setiap pergantian pucuk pimpinan ganti kebijakan/peraturan, maka hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam SPIP. Setiap instansi pemerintah yang telah berhasil membangun SPIP tidak akan bergejolak setiap ada penggantian pucuk pimpinan, karena telah terbangun pondasi dan infrastruktur sistem pengendalian yang kokoh dalam menghadapi ketidakpastian masa datang. Setiap tindakan dan kegiatan yang diambil selalu memperhitungkan risiko yang ada (based on risk) dan mencapai kinerja yang ingin dicapai (based on performance). Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah setiap pimpinan harus dapat memberi teladan bagi anak buahnya. Bila sampai terjadi pimpinan “kencing berdiri”, maka anak buah akan “kencing berlari”. Dalam banyak hal pimpinan harus bisa menempatkan dirinya sebagai guru bagi seluruh anak buahnya. Memang tidak gampang, tapi bisa!


JAI

Reportase

QUALITY ASSURANCE DAN REFORMASI BIROKRASI Paparan Kepala BPKP, Bapak Mardiasmo selaku Ketua Tim Quality Assurance Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional pada Rakor Reformasi Birokrasi di lingkungan BPKP, Hotel Mercure, Ancol, tanggal 12 – 15 April 2011

T

ujuan reformasi birokrasi sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010, antara lain adalah mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, peningkatan kualitas pelayanan publik, efektivitas dan efisiensi kegiatan pemerintahan dan meningkatkan kualitas pengambilan kebijakan . Dalam rangka menjaga sinkronisasi, konsistensi dan efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi diperlukan dua perangkat yaitu monitoring dan evaluasi dan penjaminan kualitas (quality assurance). Monitoring dan evaluasi diperlukan agar pelaksanaan reformasi birokrasi berjalan pada arah yang tepat, terjadi sinkronisasi dan konsisten dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam upaya mendorong efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi diperlukan adanya penjaminan kualitas (quality assurance).

Pengertian dan Tujuan Quality Assurance

Kepada Siapa QA akan dilaksanakan? Sesuai surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B-235/M.PAN-RB/1/2011 tanggal 20 Januari 2011, perihal Penyampaian Peraturan/Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, maka bagi instansi pemerintah yang sudah menerima tunjangan kinerja, agar mempersiapkan instansinya masing-masing untuk dilakukan evaluasi. Beberapa hal yang perlu disiapkan diantaranya :

JAI - Edisi 01 Tahun 1 Mei 2011

Penjaminan kualitas (quality assurance) didefinisikan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang sistematis dalam rangka untuk meyakinkan bahwa pelaksanaan program reformasi birokrasi telah sesuai dengan acuan nasional, kebijakan, strategi dan standar yang ditetapkan oleh Komite Pengarah RB Nasional. Pelaksanaan quality assurance dimaksudkan untuk (1) membantu Komite Pengarah RB Nasional dalam menilai efektivitas pelaksaanaan RB Nasional; (2) memudahkan pelaksanaan kegiatan penjaminan kualitas pelaksanaan program RB di K/L dan Pemda; (3) menyediakan alat (tools) penilaian terhadap kerberhasilan pelaksanaan RB di K/L dan Pemda; (4) memberikan acuan standar penilaian kualitas yang berlaku secara fair dan transparan di semua K/L dan Pemda dan (5) memudaahkan kompilasi hail evaluasi RB secara nasional dan gap analysis.

Reportase

JAI


(1) Meningkatkan pemahaman seluruh pegawai terhadap uraian pekerjaan (job description) dari jabatan yang diampunya; (2) Menempatkan dan menugaskan pegawai yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan dengan jabatan yang diampunya, dengan secara berkala melakukan evaluasi dan penataan lebih lanjut terhadap pegawai dan jabatannya; (3) Meningkatkan pemahaman akan SOP terkait dengan tugas dan fungsi yang dilaksanakan; (4) Mengimplementasikan SOP dalam pelaksanaan tugasnya; (5) Merumuskan program unggulan (quick win) pelaksanaan reformasi birokrasi sebagai bagian dari upaya unjuk kerja atas manajemen perubahan yang telah dilaksanakan.

Pelaksanaan QA di BPKP


Quality assurance atas pelaksanaan reformasi birokrasi di BPKP telah dilaksanakan oleh Tim QA Nasional yang dipimpin oleh Bapak Mardiasmo selaku Ketua Tim Quality Assurance Nasional Reformasi Birokrasi. Pada tahap awal, sebagai piloting, quality assurance dilaksanakan pada tiga unit kerja di BPKP yaitu Perwakilan BPKP DKI Jakarta I, Perwakilan DKI Jakarta II dan Pusdiklat Pengawasan BPKP. Untuk pelaksanaan QA pada tiga unit organisasi tersebut telah dibentuk Tim Teknis QA yang terdiri dari 31 orang pejabat struktural dan fungsional yang dipimpin oleh Bapak Bonny Anang Dwiyanto dari Deputi Akuntan Negara, yang dikenal dengan Tim 31. Berdasarkan hasil QA pada ketiga unit organisasi tersebut, terlihat cukup banyak parameter yang harus dipenuhi. Menurut pemaparan Bapak Mardiasmo pada saat rakor reformasi birokrasi di Jakarta tanggal 12-15 April 2011, unit organisasi lain di lingkungan BPKP baik di pusat maupun di perwakilan diminta agar mempersiapkan diri untuk dilakukan QA. Bagaimana dengan Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur?

Gubernur NTT bersama Kepala BPKP


JAI

Fokus

“NTT adalah Berkat, Jangan Ditangisi”

FRANS LEBU RAYA GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR Suasana siang yang cerah menambah keceriaan raut wajah pejabat publik nomor satu di Nusa Tenggara Timur dalam menyambut awak redaksi Jai yang akan melakukan wawancara di ruang kerja kantor gubernur. Sosok yang dikenal dekat dengan orang kecil dan low profile menuturkan harapan dan optimismenya dalam membangun NTT, ikuti perbincangan dengan Frans Lebu Raya. Bapak termasuk gigih dalam menggandeng Pemerintah Pusat untuk melakukan percepatan pembangunan di NTT, apa saja kiat Bapak dalam mensinergikan Program Pusat dan Daerah? Pada saat presentasi dihadapan Presiden di Bina Graha sebagai pembukaan saya katakan saat merdeka kami masih miskin, saat inipun kami masih miskin, dan kami bosan miskin maka harus ada percepatan untuk membangun NTT keluar dari kemiskinan. NTT termasuk provinsi miskin, 20 dari 21 kabupaten/kota termasuk daerah tertinggal kecuali Kota Kupang, jika NTT maju maka negeri ini akan maju. Kami tengah bekerja, terus bekerja dan kerja belum selesai. NTT juga termasuk provinsi perbatasan, sebagai pulau terdepan yang berbatasan dengan dua negara, NTT sangat strategis kaitannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kami ingin merasa nyaman berteduh di bawah kibaran sang merah putih. Rencana pada tahun 2012 program percepatan pembangunan untuk NTT akan direalisasikan oleh pemerintah pusat.


Kaitannya dengan kepemimpinan yang kondusif bagaimana Bapak memajukan NTT? NTT merupakan provinsi yang terdiri banyak pulau sudah seharusnya menjadi provinsi kepulauan, karena tantangannya lebih banyak dibandingkan provinsi non kepulauan, maka saat ini kami terus berjuang agar NTT menjadi provinsi kepulauan, di tingkat eksekutif sudah disetujui tinggal ditingkat legislatif perlu adanya perubahan undang-undang pemerintah daerah, dan kami akan terus meminta dukungan kepada semua pihak untuk mewujudkan hal ini. Prinsip kepemimpinan kami untuk membangunan NTT yakni : - Cinta Kasih, prinsip untuk menghargai semua orang, semua pihak untuk hidup berdampingan dengan hidup rukun dan damai. Menumbuhkan potensi positif yang dimiliki oleh masing-masing pribadi, digali gagasan diajak berpartisipasi untuk membangun menuju kualitas hidup yang lebih baik. Menghormati semua orang dan tetap memegang aturan. - Heroisme, prinsip untuk memberi semangat, harapan, motivasi kepada semua orang khususnya masyarakat NTT. Rakyat butuh disapa, dimotivasi dan menunjukkan arah kepada rakyat menuju tercapainya harapan.

10

Fokus

JAI


Terkait dengan pilar kepemimpinan yang kondusif antara lain pengambilan keputusan yang berbasis risiko, apa yang paling krusial yang saat ini dihadapi Pemprov NTT dan kiat Bapak dalam mengelola risiko tersebut? Risiko yang utama adalah jika gagal meningkatkan kesejahteraan rakyat NTT, maka yang pertama harus dibenahi adalah perencanaan dan penganggaran harus fokus, cermat, tidak mengambang dan mempunyai sasaran yang jelas terutama program yang menyentuh kepentingan masyarakat. Jangan semata meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) tapi juga meningkatnya pendapatan asli rakyat. Kami mencanangkan ANGGUR MERAH, Anggaran Menuju Masyarakat Sejahtera.


Apa filosofi ANGGUR MERAH? Program ini benar-benar lahir dari keprihatinan terhadap kehidupan ekonomi masyarakat pedesaan yang tinggal jauh dari akses transportasi dan komunikasi. Program ini bertujuan meningkatkan ekonomi masyarakat pedesaan, filosofinya adalah keberpihakan pada rakyat, perhatian serius pada rakyat. Setiap desa yang masuk dalam program ini akan dialokasikan anggaran sebesar Rp250 juta, anggaran ini tidak habis pakai namun untuk pemberdayaan dan kegiatan yang produktif, sedangkan infrastrukturnya disediakan oleh SKPD. Dana tersebut akan diserahkan Jika NTT Maju Maka pengelolaan sepenuhnya oleh masyarakat desa. Setiap desa juga akan ditempatkan pendamping, dan saat ini ada 287 Negeri Ini Akan Maju” pendamping untuk membantu proses perencanaan dan pembangunan bersama-sama dengan masyarakat, dari pendamping ini diharapkan munculnya wiraswasta/ pengusaha baru. Optimisme saya mudah-mudahan ke depan semua desa bisa dijangkau oleh program ini sehingga ekonomi di pedesaan bisa lebih berkembang dan memberi dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Bagaimana pelaksanaan manajemen berbasis kinerja dijajaran Pemprov NTT saat ini dan bagaimana Bapak mendorong agar seluruh jajaran di Pemprov NTT menerapkan manajemen berbasis kinerja? Kami serius dalam hal penyerapan anggaran, seperti yang sering terjadi penyerapan anggaran menumpuk di akhir tahun, maka agar anggaran lebih cepat dirasakan oleh masyarakat maka penyerapan harus dimulai di awal tahun anggaran, belanja modal harus dapat direalisasikan pada bulan April, untuk ini ada reward dan punishment. Bagi yang tidak dapat merealisasikan anggaran diawal tahun, bisa-bisa anggaran tidak bisa dicairkan lagi. Kami juga membuat kontrak kinerja dengan para kepala SKPD seluruhnya, agar keberhasilan dapat diukur dari segi kualitas dan kuantitas. Apa yang ditempuh untuk peningkatan kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara khususnya opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemprov NTT? Sebagian besar disebabkan permasalahan aset, maka kami terus berupaya menertibkan aset dimulai dari tiga SKPD, yakni Dinas PU, Dinas Kesehatan dan Dinas PPO. Bahkan kami telah bekerjasama dengan BPKP NTT untuk membenahi aset ini. SDM akan kami tingkatkan khususnya dalam merekrut tenaga akuntan, dan sudah kami lakukan dalam dua tahun terakhir.


JAI

Fokus

11

Terkait dengan Reformasi Birokrasi, bagaimana pandangan Bapak tentang SPIP dan sejauhmana implementasi SPIP di Pemprov? Reformasi Birokrasi, pertama struktur organisasi, berpijak pada PP Nomor 41 walau belum mempertimbangkan daerah kepulauan, kedua Etos Kerja, dibangkitkan semangat bekerja melayani dengan cepat dan ramah serta menerapkan reward dan punishment. Implementasi SPIP sudah dimulai dengan pemberian pemahaman tentang arti penting SPIP, pembangunan SPIP akan dilakukan secara bertahap, terus ditumbuhkan pegawasan dan keteladanan dari eselon I kepada eselon II terus sampai kepada eselon IV dan kepada seluruh pegawai. Saat ini NTT telah menerapkan tunjangan kinerja dan honor-honor sudah tidak ada lagi, sehingga pegawai yang mempunyai tanggung jawab yang besar akan mendapatkan tunjangan sesuai dengan tanggung jawabnya. Untuk menggerakkan ekonomi telah dicanangkan Empat Tekad untuk mewujudkan Provinsi NTT sebagai provinsi: - Jagung - Ternak - Cendana - Koperasi.

Bagaimana usaha Bapak mengurangi persepsi korupsi di NTT yang masih tinggi? Tidak ada yang mau mempermalukan diri dengan korupsi, maka kami berkomitmen untuk terus memberantas korupsi. Kasus-kasus yang ada tidak dilindungi, sistem pengendalian intern terus dibenahi sebagai upaya preventif mencegah korupsi, memperbaiki regulasi, SDM dipersiapkan sehingga punya


Bagaimanakah NTT bisa dijadikan sebagai Provinsi Koperasi? Koperasi tumbuh subur di NTT, baik segi kualitas maupun kuantitas karena memang di NTT rasa persaudaraan dan kekeluargaan, gotong royong serta solidaritas sangat tinggi. Jika ada yang berkunjung ke daerah, siapapun juga akan disambut dengan kain tenun NTT dan diberikan sirih pinang. Di NTT sudah banyak koperasi yang asetnya besar, kami terus mendorong pertumbuhan itu disamping kampanye dan motivasi yang dilakukan oleh kalangan agamawan di gereja, masjid dan pura. Kami menginginkan masyarakat NTT mempunyai posisi tawar yang kuat, terutama disaat produksi cukup maka harganya harus bagus. Pada saat ke daerah kami ikut menjadi anggota kehormatan koperasi, pada saat diundang RAT walaupun di pelosok kami datangi, untuk memotivasi dan memberikan penghargaan bagi masyarakat dan anggota koperasi. Tapi harus dijaga hal utama yang menjadi kunci langgengnya koperasi yakni KEPERCAYAAN.

12

JAI

Fokus


integritas dan mempunyai kultur budaya kerja yang tinggi. Bagaimana usaha Bapak meningkatkan kualitas pendidikan khususnya dalam mengatasi rendahnya kelulusan siswa NTT pada UN? Benar pada tahun kemarin NTT masih rendah dalam kelulusan UN, namun yang membanggakan kami adalah NTT termasuk DAERAH PUTIH bersama Jogyakarta dan DKI Jakarta dalam pelaksanaan UN. Mutu pendidikan tidak boleh diabaikan makanya kami kemarin langsung meninjau ke sekolah untuk memberikan motivasi kepada siswa dan guru dalam menjalani UN. Faktor penting yang harus dibenahi adalah pendidik yakni para guru, maka harus diperhatikan kesejahteraannya, kapasitas dan kompetensinya serta dedikasi/ komitmen untuk memajukan anak didiknya, maka mengajar juga harus dengan hati. Adakah harapan dan saran buat BPKP NTT? Kami membutuhkan BPKP untuk membangun NTT, khususnya meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah, maka mari BPKP bersama-sama dengan Pemprov untuk membangun dan memajukan NTT. BPKP NTT pasti ikut bangga jika LK Pemprov NTT mendapatkan opini WTP.

Biografi


Nama : Drs. Frans Lebu Raya Tempat/tanggal lahir : Watoone, Adonara, Flotim, 18 Mei 1960 Istri : Ny. Lusia Adinda Lebu Raya Menikah : 1 Mei 1999 Anak : 1. Maria Jubliane Laetare Nurak 2. Karmelia Eleonora Putri Bengan Tokan Gubernur NTT periode : 2008 s.d. 2013

Gubernur NTT (Frans

a Redaktur JAI Lebu Raya ) bersam


JAI

Fokus

13

Kepemimpinan dalam Pandangan FRANS UMBU DATTA REKTOR UNIVERSITAS NUSA CENDANA Sosok yang satu ini pembawaannya tenang dan bersahaja. Namun dari tutur katanya yang yang tertata, runut dan jelas, menunjukkan seorang pribadi yang telah lama berkiprah di dunia pendidikan. Berikut ini perbincangan kami dengannya di ruang rektor dalam suatu kesempatan.


Undana dikenal sebagai universitas yang tenang dan secara umum tidak pernah bergejolak. Apa yang Anda lakukan dalam memimpin Undana sehingga suasananya kondusif? Gaya kepemimpinan di lingkungan akademik berbeda dengan di birokrasi. Di lingkungan akademik diterapkan pola kepemimpinan yang bersahabat karena di lingkungan kampus kualifikasi dan pengalaman SDM tak jauh beda. Kami manfaatkan potensi SDM semaksimal mungkin dan saling melengkapi untuk kemajuan pendidikan. Jika ada kekurangan, misalnya dalam akuntabilitas, ditutup dengan kerjasama dengan pihak luar yang kompeten. Demikian juga dalam hubungan dengan mahasiswa, komunikasi kami sangat baik. Misalnya kepada Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) kami minta dukungan supaya mahasiswa sukses dalam dunia akademik tanpa mengurangi kekritisannya. Juga kalau ada yang mau demo keluar kampus kami minta diskusi dulu supaya kalaupun tetap demo substansinya jelas sehingga punya dasar yang kuat. Masyarakat akan menilai kalau mahasiswa demo tapi tidak jelas substansinya. Dengan suasana yang seperti ini sebenarnya Undana mau dibawa kemana? Kami mempunyai tujuan agar Undana menjadi universitas riset berwawasan global dengan memperhatikan sumber daya alam dan kultural yang ada di NTT. Tiga hal pokok yang menjadi penekanan kami adalah pertanian lahan kering, perikanan dan kelautan, dan pariwisata yang berbasis aset sosial budaya dan ekowisata. Ketiga potensi yang ada di NTT ini menjadi landasan pemikiran dalam mengembangkan Undana. Dalam menuju universitas yang berwawasan global, apa yang Anda harapkan dari lulusan Undana? Tentunya kami mempunyai keinginan agar lulusan Undana menjadi SDM yang berkualitas dan bisa menggapai kesempatan kerja di tingkat global. Lebih lagi bisa menjadi wirausahawan berwawasan global sehingga kita tidak cuma menjadi pasar produk global saja. Tapi yang paling penting adalah pendidikan karakter, supaya tidak sampai kehilangan identitasnya. Itu semua yang selalu kami tekankan kepada mahasiswa kami. Dalam tahun ke enam sebagai rektor Undana (periode ke-2), Frans Umbu Datta selalu menjaga suasana kampus benar-benar menjadi tempat belajar yang nyaman. Dalam periode kepemimpinannya belum pernah terjadi demo sebagai ekpresi ketidakpuasan atas kepemimpinannya. Apakah di Undana memang sama sekali tidak pernah terjadi gejolak di kalangan mahasiswa? Ya sedikit-sedikit ada, tapi dengan komunikasi yang baik semua bisa teratasi. Misalnya dalam hubungan antara mahasiswa antar fakultas bisa terjadi benturan-benturan kecil. Tapi semua bisa diselesaikan dengan baik dengan pendekatan yang tepat. Nilai-nilai apa yang ditanamkan kepada mahasiswa Undana supaya mereka juga mempunyai bekal kepemimpinan yang baik? Kami menekankan kepada mahasiswa kesadaran akan makna kehadiran mereka di perguruan tinggi. Untuk apa mereka masuk Undana. Ini kami lakukan karena suasana di luar kampus sangat menggoda mahasiswa sehingga bisa melupakan tanggungjawabnya sebagai mahasiswa dalam hal studinya. Ini kami tanamkan sejak mereka mengikuti

14

Fokus

JAI



kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKBMB), sehingga tidak mudah terprovokasi lingkungan. Selain itu kami juga menghapus perploncoan, sehingga mahasiswa baru bisa segera menyatu dalam keluarga besar Undana melalui kegiatan-kegiatan yang sifatnya pengenalan kampus dan yang sifatnya membangun kebersamaan. Jadi orientasinya adalah pemahaman diri dan kebersamaan. Apakah ada kebijakan lain yang mendukung kondisi di atas? Supaya mahasiswa bisa tenang belajar dan terhindar dari kemungkinan pengaruh buruk, Rektor juga mengeluarkan Surat Edaran yang berisi anti minuman keras dan narkoba. Ada tim yang memantau baik dari internal kampus maupun dari luar kampus. Kami tidak ingin ada mahasiswa kami yang terlibat hal-hal negatif seperti tawuran misalnya yang disebabkan karena pengaruh miras. Kaitan dengan biaya pendidikan, apa yang telah dilakukan Undana untuk membantu mahasiswanya yang secara akademik mampu tapi secara ekonomi mungkin tidak begitu mampu? Memang sesuai dengan PP 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ditekankan di situ bahwa 20% dari jumlah mahasiswa harus bebas dari SPP. Atas yang 20% ini kami berusaha keras untuk mencarikan beasiswa dari berbagai sumber yang tidak mengikat. Tidak mengikat di sini diartikan tidak ada syarat-syarat khusus untuk mendapatkannya selain syarat nilai atau Indeks Prestasi Kumulatif. Di sinilah permasalahan mulai muncul karena yang memenuhi kriteria jauh lebih banyak dibanding jumlah beasiswa yang tersedia. Pada saat seperti ini kami pimpinan di sini harus bisa mengelola permasalahan dengan baik sehingga tidak menimbulkan gejolak. Prinsip keadilan dan pemerataan kami pegang, jadi tidak semata mata hanya melihat nilai akademiknya tapi juga latar belakang ekonomi mahasiswanya. Pada kenyataannya mahasiswa bisa memahami dan dosen juga mendukung. Terakhir, kiat apa yang bisa Anda berikan dalam mewujudkan kepemimpinan yang kondusif? Komunikasi terus menerus dan adanya keterbukaan pada semua elemen kampus. Dengan jajaran pimpinan dan pengelola Undana yang semuanya adalah sejawat akademisi kami kembangkan rasa kebersamaan dalam mengelola Undana. Setiap permasalahan atau kekurangan kita carikan solusi secara bersama-sama. (Han) Tambahan Pertanyaan : Dalam pemberitaan media maupun dalam seminar-seminar banyak disebutkan diperlukannya pemimpin yang kondusif untuk memajukan bangsa ini. Sebenarnya pemimpin atau kepemimpinan yang kondusif itu yang bagaimana? Orang yang dipimpin itu umumnya tidak mengharapkan pemimpin yang sempurna karena mereka juga sadar bahwa tidak ada manusia sempurna di dunia ini. Kenyataannya memang tidak ada pemimpin yang sempurna. Yang ada adalah pemimpin yang mampu atau tidak mampu memaksimalkan dukungan faktor lingkungan di sekitarnya untuk mewujudkan cita-cita kepemimpinannya. Dalam pengakuan akan ketidaksempurnaannya itulah seorang pemimpin wajib memiliki sikap terbuka sebagai refleksi kerendahan hatinya dan kesediaannya belajar hal-hal yang baru dari lingkungan sekitarnya, dari teman sejawatnya, dari orang yang lebih tua dan lebih berpengalaman, membangun sinergi dengan orang-orang itu. Jadi pemimpin kondusif adalah pemimpin sadar kadar diri dan sadar lingkungan, sadar cita-cita organisasi, sadar bahwa dia selalu butuh orang lain dan butuh sumberdaya yang sesuai untuk mendukung upayanya mencapai cita-cita organisasi sekecil atau sebesar apapun, yang dipercayakan kepadanya untuk dipimpin. Semua orang, dimanapun, ingin dipimpin oleh orang yang memiliki kemampuan, ketegasan sikap/ konsisten, persisten, profesional dan terhormat. Mampu menciptakan dan menjaminkan lingkungan yang kondusif setiap saat bagi semua orang yang dipimpinnya untuk hidup nyaman, aman dan produktif secara bersama-sama. Itulah ciri khas pemimpin dan kepemimpinan kondusif. Sebaliknya, pemimpin yang insecure (selalu merasa tidak nyaman) karena ingin menyembunyikan keterbatasannya/kekurangannya, cenderung menciptakan lingkungan kerja yang membatasi kreativitas berpikir dan sulit menerima masukan orang lain, inovasipun sulit diimplementasikan. Dia selalu cenderung tidak nyaman akan kehadiran orang yang dinilainya lebih berpengalaman atau lebih cerdas darinya. Pola kempimpinan seperti ini membangun lingkungan yang penuh ketergantungan, setiap orang yang dipimpin selalu berada dalam sikap menunggu apa kata pemimpinnya baru bertindak. Inisiatif dan sikap proaktif bawahan sangat dibatasi. Pada saat seperti itu pula pemimpin tipe ini sangat menikmati kekuasaannya. Alhasil, semua yang dipimpinnya senang membuat pemimpin mereka senang. Terciptalah lingkungan kondusif yang artificial dan rapuh.


JAI

Fokus

Dalam kepemimpinan yang kondusif setidaknya ada 4 indikator yaitu : - Pengambilan keputusan sudah berbasis risiko - Penerapan manajemen berbasis kinerja - Awarenes terhadap laporan keuangan - Awarenes terhadap penanganan asset/harta;


Faktor-faktor apa yang dibutuhkan untuk bisa melahirkan kepemimpinan yang kondusif? Sebetulnya hanya ada dua faktor penting di sini untuk menghasilkan kepimpinan kondusif. Pertama, faktor keturunan (genetik) dan faktor lingkungan. Faktor yang kedua ini sangat beragam jenisnya dan jika kedua faktor tersebut di atas dikombinasikan dengan baik pada orang yang tepat, juga waktu dan tempat (organisasi) yang tepat di dukung kondisi saat itu (kepemimpinan) yang juga kondusif, maka pemimpin dan kepemimpinan kondusif bisa tercipta. Bagaimana hubungan antara kepemimpinan yang kondusif dengan peningkatan kinerja organisasi? Sangat banyak studi dan literatur yang memberikan penekanan pada hubungan antara kualitas kepemimpinan dengan iklim organisasi dan terwujudnya perubahan yang diinginkan organisasi melalui pemahaman dan implementasi prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang merupakan pegangan bersama. Betatapun banyaknya teori di sekitar kepemimpinan yang kondusif, nilai-nilai berikut ini mutlak dipraktekkan. Nilai yang utama sekali lagi adalah kesadaran bahwa lingkungan kerja dan lingkungan hidup organisasi itu selalu berubah. Lingkungan yang dinamis itulah yang menuntut perlunya faktor yang kedua yaitu keterbukaan. Faktor ketiga adalah terciptanya lingkungan yang mendukung melalui kesediaan untuk cukup lentur dengan tuntutan paling penting adalah perubahan.Keempat, semua orang dalam organisasi itu harus pendidikan karakter, faham apa cita-cita dan mimpi yang ingin diwujudkan bersama, jadi komunikasi yang terus menerus dan teratur supaya tidak sampai di sini esensial. Selanjutnya, semua orang dalam organisasi menikmati hasil dari produktivitas yang dicapai, maka kehilangan identitas kemauan untuk berbagi/ kebersamaan dan kejujuran yang melahirkan kehormatan adalah sangat penting. Dengan berbagi, semua komunitas yang dipimpin sadar bahwa disamping keberhasilan ada pula kegagalan dan mereka tahu bahwa resiko gagal itu selalu ada dalam kepemimpinan dimanapun. Pemimpin yang kondusif tahu kapan perlu atau tidak perlu mengambil resiko dengan perhitungan yang matang dan tepat waktu serta layak kondisi. Saya bersyukur, saya sedang berusaha untuk meyakinkan bahwa tidak ada orang yang merasa bahwa saya sedang menyembunyikan sesuatu dari mereka karena jika situasi ini bertumbuh, kepercayaan mereka pada kepemimpinan saya akan luntur. Kinerja organisasipun akan serta merta menurun. Dijamin, kinerja organisasi akan meningkat jika nilai-nilai ini ditemukan dalam sebuah organisasi. Kepemimpinan yang kondusif itu muncul karena pengaruh lingkungan atau memang karena karakter pribadi seseorang yang mampu menciptakan kepemimpinan yang kondusif? Saya kira kombinasi keduanya,baik faktor keturunan maupun faktor lingkungan. Kepribadian itu sebetulnya adalah eskpresi dari kombinasi faktor keturunan dan faktor lingkungan, lingkungan internal dalam diri seseorang dan lingkungan eksternalnya. Namun sudah banyak dibuktikan secara ilmiah bahwa pengaruh faktor keturunan tidak lebih dari 20% dan sisanya adalah faktor lingkungan. Lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan tempat bekerja dan lingkungan sosial kemasyarakatan. Kemampuan mengasah dan mengolah hati adalah faktor lingkungan, namun patut diakui walaupun kontribusi faktor keturunan itu terkesan minoritas, tapi karakter keturunan dapat meliputi hal-hal mendasar seperti kestabilan emosi, kemampuan berinteraksi dengan lingkungan sekitar, keterbukaan, kemampuan bekerjasama,dan kemampuan untuk mendengarkan hati nurani diyakini adalah sifat-sifat keturunan. Jadi memang ada orang yang sudah disiapkan menjadi pemimpin secara alamiah namun potensi itu akan hilang bila faktor lingkungan tidak mendukung dan kesempatan tidak diperolehnya atau orang itu tidak bersemangat untuk meraih kesempatan iyang ada atau malah tidak jarang juga karena lingkungan kerja yang tidak kondusif, naturally talented people tidak diberikan kesempatan.

15

16

Fokus

JAI


Bagaimana implementasinya di Undana? Kesadaran akan resiko, kerja yang menuntut kinerja yang terukur, dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran sebagai sebuah kewajiban semua lini di Undana serta perlunya penataan dan tata kelola aset yang baik, memang sedang tumbuh. Namun masih perlu terus dipupuk karena aturan-aturan yang terkait dengan itu masih perlu secara sistematis disuluhkan kepada komunitas kampus terutama dosen dan tenaga kependidikan bahkan juga mahasiswa terutama organisasi kemahasiswaan (ormawa). Dalam batas yang wajar, ormawa perlu mengikuti atau memahami aturan-aturan yang berkaitan dengan kepentingan mereka sebagai pemangku kepentingan terdekatnya lembaga pendidikan tinggi dalam hal ini Undana. Secara teratur dilakukan rapat-rapat rutin maupun non-rutin untuk meyakinkan semua komunitas terutama unsur pimpinan memiliki pemahaman yang sama tentang aturan dan mekanisme organisasi dan pandangan ke depan yang juga sama. Unit-unit non akademik yang terkait dengan peningkatan mutu layanan adminsitrasi umum dan akademik dibangun/diciptakan misalnya Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (LPMPT), Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran (LPPP), Satuan Pengawasan Intern (SPI), Lembaga Penelitian, Lembaga pngabdian Masyarakat menunjang kinerja organisasi selain unit-unit akademik seperti fakultas/jurusan/program studi. Berbagai dokumen mutu dan sistim Informasi manajemen di bidang keuangan, kepegawaian, administrasi akademik, kerumahtangggaan dan aset, serta perencanaan dibuat untuk dapat melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prosedur Operasi Baku juga dibuat untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan menjamin pencapaian kinerja yan ditetapkan.


Apa permasalahan besar yang dihadapi Undana terkait dengan manajemen kepemimpinan dan penyelenggaraan manajemen operasional Universitas? Bagaimana Bapak mengatasi permasalahan tersebut? Masalah yang masih cukup serius kita hadapi adalah etos kerja pegawai negeri sipil, yang menurut saya, masih rendah. Aturan kepegawaian yang ada belum cukup dilengkapi dengan sanksi yang memadai untuk memberikan efek jera bagi PNS yang secara nyata terbukti kurang bersemangat meningkatkan kapasitas diri dan memiliki kinerja rendah Selain sanksi, kontra prestasi bagi mereka yang secara nyata rajin dan tekun bekerja sepenuh hati juga perlu di antisipasi ketersediaanya apabila suatu ketika nanti remunerasi PNS di lingkungan kementerian pendidikan nasional sudah dapat dilaksanakan. Kinerja akademik dosen di bidang penelitian dan pengembangan juga masih terbatas, bukan saja karena dana penelitian secara nasional memang terbatas dan sangat kompetitif karena bersaing langsung dengan sesama dosen dari PT yang jauh lebih mapan, budaya akademik baru dalam tahap berkembang sehingga publikasi ilmiah dan produk-produk intelektual lainnya masih belum banyak yang menembus domain global.

Biografi Nama Tempat/tanggal lahir Istri Menikah Anak Rektor Undana NTT

: Prof. Ir. Frans Umbu Datta, MAppSc;PhD : Sumba Tengah, 09 Februari 1960 : Sarmince M. Umbu Datta, S.Sos : 20 Oktober 1989 : 1. Sandra Clarissa Umbu Datta 2. Alfredo Amadeo Umbu Datta 3. Dian Angelica Tryoanita Umbu Datta : Periode I 2005 s.d. 2009 Periode II 2009 s.d. 2013

tta bersama keluarga Prof . Frans Umbu Da


JAI

Fokus

17

Hakikat Kepemimpinan yang Kondusif Membaca penjelasan tentang kepemimpinan yang kondusif sebagaimana tertuang dalam PP 60 Tahun 2008, penulis sempat heran, mengapa pimpinan yang kondusif diartikan demikian? Dalam artikel ini penulis mencoba untuk menguraikan hubungan definisi Kepemimpinan yang kondusif secara teoritis dengan penjelasan kepemimpinan yang kondusif sebagaimana tertuang dalam PP 60 Tahun 2008.


I. Kepemimpinan yang kondusif berdasarkan PP 60 Tahun 2008 PP No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengen-dalian Intern Pemerintah (SPIP) dikeluarkan dalam upaya membangun organisasi yang baik melalui pembangunan sendi-sendi dasar organisasi disetiap tahap kegiatan organisasi mulai perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai pengendalian kegiatan. SPIP memiliki lima unsur dengan unsur pertamanya lingkungan pengendalian. Unsur pertama memiliki maksud membangun manusia yang berperilaku positip dan kondusif, untuk menjadi soft control; yaitu manusia dalam organisasi yang menjadi pengontrol atas diri sendiri dan orang lain. Empat unsur lainnya yaitu penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan, dimaksudkan untuk membangun hard control dalam upaya membangun peraturan, kebijakan, petunjuk teknis, pedoman, prosedur dan sistem pendukung lainnya agar risiko yang dimiliki dalam organisasi dapat direspon dengan baik. Pada pasal 4 huruf c, PP 60 Tahun 2008, dinyatakan ciri atau persyaratan menjadi seorang pemimpin yang kondusif sekurang-kurangnya ditunjukkan dengan: a) mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan; b) menerapkan manajemen berbasis kinerja; c) mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP; d) melindungi atas aset dan informasi dari akses dan penggunaan yang tidak sah; e) melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada tingkatan yang lebih rendah; f) merespon secara positif pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, peng-anggaran, program, dan kegiatan. Kalau sekedar membaca, menganalisis dan memaknai ciri atau persyaratan tersebut di atas sepertinya kepemimpinan

18

Fokus

JAI


yang kondusif tidaklah sulit, tetapi apa yang harus dilakukan pemimpin yang kondusif dan apa indikator untuk menjalankannya adalah suatu hal yang tidak mudah. Kesulitan muncul terutama pada evaluasi SPIP saat dilakukan pembandingan kondusifitas pemimpin di setiap level.


II. Kepemimpinan kondusif menurut Teori Dua makna yang perlu diulas tentang kepemimpinan yang kondusif adalah makna kepemimpinan itu sendiri dan makna kondusif. A. Kepemimpinan kepemimpinan yang kondusif Berdasarkan beberapa sumber, Kepemim-pinan atau Leadership tidaklah sulit, tetapi apa yang dapat diartikan: harus dilakukan pemimpin 1. Kepemimpinan adalah the activity of leading; his leadership inspire the team; the body of people who lead group; the yang kondusif dan apa indikator national leadership adopted his plan; the status of leader; untuk menjalankannya adalah they chalenged his leadership of the union; the ability to suatu hal yang tidak mudah lead” he believed that leadersship can be taught. Leadership has been written as the process ofsicial influence in which one person can enlist the aid and support of others in the accomplishment of a common task. Definitions more inclusive of followers have also emerged. 2. “Leader is a person who rules or guides or inspires others” Kepemimpinan adalah sesuatu yang muncul dari dalam dan merupakan buah dari keputusan seseorang untuk mau menjadi pemimpin, baik bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya, bagi lingkungan pekerjaannya, maupun bagi lingkungan sosial bahkan bagi negerinya.. Ketika setiap ucapan dan tindakannya mulai memberikan pengaruh kepada lingkung-annya dan ketika kebera-daannya mendorong perubahan dalam organisasinya, pada saat itulah seseorang lahir menjadi pemimpin sejati. Pemimpin sejati adalah seseorang pemberi semangat (encourager), motivator, inspirator, dan maximizer. 3. Kepemimpinan adalah: The process of inspiring other to work hard to accomplish important task (Schermerhorn, 1996). Pengertian tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: Memberikan inspirasi kepada orang lain untuk termotivasi/ memotivasi dirinya bekerja keras agar produktif. Pada saat menginspirasi anggota kelompoknya, seseorang pemimpin sedang mengubah cara berpikir mereka, sedangkan pada saat memotivasi, pemimpin sedang mengubah cara bertindak. Hasil sintesis dari beberapa definisi kepemimpinan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa inti dasar kepemimpinan/leadership adalah inspire the team/other to work hard, memberikan pengaruh kepada lingkungannya dan mendorong perubahan, pemberi semangat (encourager), motivator, inspirator, dan maximize. B. Kondusif Berdasarkan beberapa sumber referensi, kondusif dapat diartikan sebagai berikut: 1. Condusif is tending to bring about being partly responsible for; ”working condition are not conducive to productivity”; “the seaport was a contributing factor in the growth of the city”; “a contributory factor (membawa hasil turut bertanggungjawab) wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn,. 2. Conducif is encourage, or bring about some result (cenderung berkontribusi, mendorong, atau membawa hasil). 3. Condusif is The state, quality, or condition of beingconducive 4. Condusif is Favourable, contributing or helping (berkontribusi atau membantu).


JAI

Fokus

19

Hasil sintesis dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kondusif merupakan kondisi keterikutan yang mangambil bagian, mendorong atau membantu dan turut bertanggungjawab untuk mencapai hasil. Berdasarkan uraian sintesis tentang “Kepemimpinan” dan “Kondusif” di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Kepemimpinan yang Kondusif adalah: “Pemimpin yang meng inspire the team/other to work hard, memberikan pengaruh kepada lingkungannya dan mendo-rong perubahan, pemberi semangat (encourager), moti-vator, inspirator, dan maxi-mizer serta ikut mangambil bagian, mendorong atau membantu dan turut bertanggungjawab untuk mencapai hasil”. III. Keterhubungan Teori dengan Penjelasan PP 60 Tahun 2008 Setiap organisasi. khususnya organisasi di pemerintahan pastilah memiliki Visi, Misi, Tujuan, Program, dan kegiatan/output. Visi dan misi haruslah memiliki keterhubungan secara integral dari bawah ke atas dan hubungan diferensial dari atas ke bawah agar Visi dan Misi organisasi yang di bawah tidaklah lepas atau berdiri sendiri dari organisasi di atasnya sampai kepada Visi dan Misi Negara yang tertinggi, sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945 yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur. Upaya untuk mencapai Visi dan Misi tersebut diturunkan sampai menjadi kegiatan-kegiatan, dimaksudkan untuk mencapai tujuan organi-sasi/goal yang dapat dipecah menjadi tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk mencapai tujuan tersebutlah maka pimpinan/manajemen berfungsi untuk melak-sanakan tugasnya mulai Planning/Perenca-naan, Organizing/Pengorganisasian, Actuiting/ Pelaksanaan dan Controlling/ Pengawasan. Fungsi Controlling(C) dalam fungsi Pimpinan tersebut dimaksudkan agar Controlling mengawal jalannya Planning (P), Organizing (O) dan Actuiting (A). Seorang Pemimpin yang kondusif dalam menjalankan fungsinya mulai perencanaan sampai pada pelaksanaan dan pertanggung-jawab-annya, memiliki risiko-risiko disetiap kegiatan yang dilaksanakan.


Karena adanya risiko ditiap kegiatan maka pimpinan perlu mengantisipasi risiko yang dimiliki agar jalannya kegiatan bisa berhasil secara efektif dan efisien. Dengan demikian sebagai pimpinan yang meng inspire the team/ other to work hard, dia memberikan pengaruh kepada lingkungannya dan mendorong peru-bahan, pemberi semangat (encourager), motivator, inspirator, dan maximizer serta ikut mangambil bagian, mendorong atau membantu dan turut bertanggungjawab untuk mencapai target yang ditetapkan sejak perencanaan sampai pengawasan”. Maka pimpinan perlu memiliki data risiko untuk membantunya dalam pengambilan keputusan. Hal inilah yang akan membantunya dalam meyakinkan pegawai, bahwa dalam mencapai tujuan organisasi dengan berbagai kegiatan yang dijalankan, risiko-risiko yang mungkin menghambat pencapaian tujuan, telah diidentifikasi, dievaluasi dan disiapkan upaya merespon risiko tersebut untuk mencegah terjadinya atau menekan dampaknya sekecil mungkin. Hal ini pula yang dijelaskan dalam PP 60 Tahun 2008, mengapa pimpinan yang kondusif terlebih dahulu harus memiliki data risiko dan mempertimbangkan risiko tersebut dalam setiap pengambilan keputusan. (Selanjutnya dalam PP 60 Tahun 2008 melalui unsur dua (2), dilakukan penilaian risiko).

20

Fokus

JAI



Untuk memulai penilaian risiko pimpinan terlebih dahulu membuat keputusan pelak-sanaannya, yang mengatur risk appetide dan risk tolerance, untuk menetapkan level risiko mulai dari risiko tertinggi (area merah) sampai pada risiko terendah (area biru). Bila risiko organisasi secara menyeluruh telah dimiliki, maka pelaksanaan kegiatan untuk mencapai goal organisasi, dapat dikawal dengan adanya response atas risiko. Demikian pula melalui penetapan goal organisasi, dapat disusun uraian detail atas goal tersebut sampai pada kegiatan dengan output yang SMART. Penetapan jumlah kinerja satu tahun, ditetapkan dengan Ketetapan Kinerja (Tapkin) yang dikaitkan dengan besarnya anggaran yang diminta. Dengan demikian concern terhadap goal akan selalu terkait dengan Tapkin. Agar perhatian atas Tapkin lebih fokus, maka muncullah penjelasan poin kedua dalam PP 60 Tahun 2008 tentang Kepemimpinan yang Kondusif yaitu ditunjukkan dengan penerapan “manajemen berbasis kinerja”. Terkait hal tersebutlah maka sebagai pimpinan yang kondusif yang beru-paya untuk memotivasi, mempengaruhi, men-dorong dan turut bertanggungjawab terhadap kinerja, perlu menerapkan manajemen berba-sis kinerja organisasi termasuk kinerja individu melalui penetapan Standard Kinerja Individu. Penerapan kinerja organisasi termasuk kinerja individu, tidak hanya cukup di proses penetapannya saja, tetapi sekaligus dilanjutkan dengan menerapkan, melaporkan pelaksanaan kinerja, mengevaluasi/mengukur kinerja pelaksanaannya dan melakukan perubahan yang terus menerus dalam memaksimalkan pelaksanaaan kinerja tersebut. Pencapaian kinerja yang dikawal dengan data dan response risiko yang baik tentunya akan dapat memberikan hasil maksimal. Dalam mencapai hasil maksimal tersebut, ternyata titik perhatian setelah menjalankan manajemen berbasis kinerja adalah kegiatan-kegiatan yang nantinya akan memiliki pengaruh besar atas jalannya kinerja. Penjelasan PP 60 Tahun 2008 mencermatinya dengan memberikan perhatian pada: a. mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP; b. melindungi atas aset dan informasi dari akses dan penggunaan yang tidak sah; c. melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada tingkatan yang lebih rendah; d. merespon secara positif terhadap pela-poran yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program, dan kegiatan. Ke empat hal tersebut di atas merupakan titik perhatian yang berupaya untuk mempenga-ruhi soft control (poin c) agar mau bekerja keras untuk mencapai goal organisasi agar berhasil secara efektif dan efisien. Perangkat lainnya berupa hard control (poin a, b dan d) dimaksudkan untuk merespon risiko. Uraian lebih lanjut tentang titik perhatian yang menjadi turunan dari ke empat hal tersebut dapat dilihat pada lampiran PP 60 Tahun 2008 dan telah menjadi indikator pelaksanaannya sebagaimana diuraikan dalam pedoman Diagnostic Assessment. Sebagai peraturan pemerintah yang ben-tuknya berupa aturan, maka hal yang diung-kap dalam PP 60 Tahun 2008 merupakan hal yang wajib dilaksanakan, tidak untuk dilanggar dan tidak untuk di rekayasa lebih lanjut, namun demikian kewajiban pelaksanaannya dinyatakan sebagai aturan minimal. Penulis adalah Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur


JAI

Fokus

21

TONE AT THE TOP MENUJU KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF oleh : Roy CAA Yournalista Terbitnya Peraturan Pemerintah No.60 tahun 2008 tentang SPIP (sebagai pelaksanaan pasal 58 ayat 2 UU No.1/2004) mewajibkan penyelenggara kegiatan pemerintahan untuk membangun sistem pengendalian intern di instansinya masing-masing.

Salah satu

unsur yang harus dibentuk, yang juga merupakan fondasi dalam bangunan SPIP, adalah Lingkungan Pengendalian. Penciptaan lingkungan pengendalian yang baik diharapkan dapat menimbulkan perilaku positif dan kondusif dalam lingkungan kerja. Terkait dengan tujuan untuk menimbulkan perilaku yang positif dan kondusif dalam lingkungan kerja, tulisan ini ingin mengupas lebih jauh tentang peran kunci pimpinan sebagai penentu tercapainya lingkungan kerja yang kondusif. Inilah yang kemudian menimbulkan beberapa teori maupun diskursus tentang pentingnya Tone at the Top menuju kepemimpinan yang Kondusif, terutama bila dikaitkan dengan penciptaan budaya (culture) organisasi. Budaya suatu organisasi sangat ditentukan oleh etika dan perilaku yang dibangun, dipahami, dan diimplementasikan oleh seluruh elemen organisasi. Karena merupakan sistem nilai (value), budaya organisasi akan membedakan suatu organisasi dengan organisasi lainnya. Pelaksanaan budaya organisasi harus dimulai dari pimpinan tertinggi organisasi. Disinilah fungsi pimpinan untuk menciptakan suasana etis/ perilaku dan menggerakkannya pada seluruh pegawai. Dengan kata lain, tone apa yang terbaik bagi organisasi dan bagaimana pimpinan mengkomunikasikan dan menggetarkannya sampai ke seluruh pegawai. Menurut Association of Certified Fraud Examiners (ACFE): “Tone at the Top refers to how an organization’s leadership creates the tone at the top - an ethical (or unethical) atmosphere in the workplace”. Tone yang akan diteruskan oleh pimpinan harus merupakan suatu sistem nilai integritas yang dianut dalam seluruh perilaku di organisasi, dalam SPIP dikenal sebagai Penegakan Integritas dan Nilai Etika. Adalah tanggung jawab pimpinan untuk menetapkan tone yang diharapkan mampu meningkatkan citra maupun


Mengapa harus pimpinan? Karena melalui pimpinan-lah dapat dirasakan “tone” yang tercipta dalam suatu organisasi. Kepemimpinan yang kondusif, sebagai salah satu sub unsur lingkungan pengendalian, hanya dapat diwujudkan apabila telah didukung oleh tone yang sama dari seluruh elemen organisasi, layaknya pada suatu orkestra yang enak dinikmati apabila semua pemainnya bermain pada irama yang sudah ditentukan.

22

Fokus

JAI


kinerja organisasi di mata stakeholders-nya. Setidaknya ada lima faktor penting yang perlu diperhatikan pimpinan agar berhasil dalam membangun Tone at the Top di organisasinya. Pertama, nilai integritas/etika yang akan dibangun harus relevan dengan visi/misi organisasi dan dikomunikasikan secara jelas ke seluruh pegawai. Komunikasi atas nilai-nilai ini mesti dilakukan secara terus menerus melalui pertemuan, rapat, buletin, website, spanduk, dan lain-lain sampai semua pegawai mengetahuinya. Begitu pula perilaku apa yang diharapkan dari setiap pegawai, yang umumnya dibuat secara tertulis pada kode etik/perilaku pegawai maupun melalui pelatihan-pelatihan. Kedua, pimpinan organisasi haruslah orang yang sepenuhnya berkomitmen, dapat diandalkan, dan berkemauan keras dalam melaksanakan nilai integritas/etika yang sedang dibangun. Faktor ini menjadi kunci keberhasilan tone at the top, yaitu bahwa pimpinan harus memberikan teladan pada bawahannya dalam penegakan integritas dan nilai etika, tidak pada slogan-slogan semata. Pegawai cenderung mengikuti apa yang dilakukan atasannya, sehingga atasan haruslah memberi contoh. Ketiga, kegiatan pengendalian (dalam struktur organisasi, kebijakan, dan prosedur) yang ada haruslah mendukung nilai integritas/etika yang sedang dibangun. Ketidaksesuaian tentunya berpotensi mengakibatkan ketidakjelasan pencapaian visi/misi organisasi. Termasuk dalam faktor ini adalah jaminan keselamatan bagi pegawai yang melaporkan pelanggaran integritas/etika, serta pemberian insentif atau penghargaan bagi pegawai yang menegakkan integritas dan nilai etika organisasi.


Keempat, nilai integritas/etika organisasi haruslah tercermin dalam setiap pengambilan keputusan oleh pimpinan, terutama pada keputusan yang bersifat strategis. Kelima, seluruh level pimpinan (bukan hanya pimpinan tertinggi) dalam organisasi harus memahami nilai integritas/etika organisasi serta selalu diikutsertakan dalam setiap pengambilan keputusan. Tone at the Top yang sudah dilaksanakan pimpinan dengan memperhatikan ke lima faktor di atas, tentunya mesti terus menerus dikaji atau dievaluasi secara periodik. Hal ini perlu untuk memberi keyakinan bagi pimpinan bahwa seluruh elemen organisasi telah memiliki pemahaman yang sama atas nilai integritas/etika yang akan dibangun. Dengan kata lain, tone at the top dapat diartikan bagaimana pimpinan mengkomunikasikan pentingnya seluruh pegawai untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif berdasarkan integritas dan nilai etika yang tinggi. Hal ini yang seharusnya ditekankan pada pegawai agar suatu organisasi dapat sukses mencapai visi/misinya, bukan karena keharusan untuk patuh pada aturan perundang-undangan. Penulis adalah Kepala Bidang Akuntan Negara Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur


JAI

Fokus

23

Pengaruh Positif Seorang Pemimpin Oleh : Teguh Heriyanto

Dalam mempelajari kepemimpinan kita dapat mempelajarinya dari berbagai sudut pandang. Salah satu sudut pandang tentang kepemimpinan adalah bahwa kepemim-pinan melibatkan proses dan pengaruh. Dari sudut pandang tersebut dapat dikatakan bahwa pengaruh kepemim-pinan secara spesifik beranjak dari kepribadian pemimpin itu sendiri. Seorang pemimpin dengan karakter positif, akan menularkan pengaruh positif kepada tim yang dipimipinnya, sedangkan sebaliknya seorang pemimpin dengan karakter yang didominasi oleh unsur negatif, juga akan memberikan pengaruh negatif bagi tim yang dipimipinnya. Pertanyaan yang timbul sekarang adalah, sebagai seorang pemimpin, bagaimana kita dapat membawa pangaruh positif dalam kepemimpinan kita? Melalui tulisan ini penulis mencoba mengulas bagaiamana agar kita dapat memberikan pengaruh positif bagi orang-orang yang ada dalam pengaruh kita.

1. Pengaruh Dari Hati Yang Bijak


Seorang pemimpin yang arif memahami bahwa menjadi pemimpin adalah sebuah amanah. Kesadaran ini dibangun di atas kenyataan bahwa adalah kehendak Tuhan YME semata bagi seseorang untuk menjadi pemimpin. Keyakinan akan perlunya akuntabilitas atas amanah yang diterimanya merupakan rambu-rambu bagi seorang pemimpin dalam bertindak. Dari sudut pandang yang lain, jati diri seorang pemimpin dibangun di atas pembuktian diri sebagai seseorang individu yang kompeten. Ujung dari pembuktian diri ini ialah adanya pengakuan dari orang-orang yang memberkannya penghargaan dan kesempatan baginya untuk menjadi pemimpin. Pemimpin dapat memberikan pengaruh positif yang berasal dari hati yang membentuk kepribadian. Pengaruh positif dalam diri pemimpin hanya dapat dibangun dari hati yang terjaga. Dengan menjaga hati sajalah pemimpin dapat mempengaruhi secara positif melalui kekuatan positif yang membuatnya menjadi proaktif dalam melaksanakan upaya memimpin secara berkualitas. 2. Pengaruh Dari Hati Yang Amanah

Pemimpin yang bijak akan menyadari bahwa kepemimpinan yang ada padanya merupakan kepercayaan dan amanah, suatu kesempatan yang langka, dan tidak akan terulang dua kali. Kesempatan langka ini merupakan momentum yang akan mewarnai kepemimpinan sang pemimpin dengan dampak serta efeknya yang panjang. Dalam kaitan ini, seorang pemimpin yang bijak akan menyadari betapa penting baginya untuk melaksanakan kepemimpinan-nya dalam organisasinya dengan orientasi pengaruh positif, yang akan membawa akibat positif bagi kepemimpinannya. Gaya dan perilaku positif pemimpin inilah yang akan terbukti melalui pengaruh positif yang menyentuh dan menggerakkan setiap orang di sekitarnya. Penegasan ini membenarkan bahwa pemimpin yang melaksanakan upaya memimpin melalui gaya dan perilaku positif sajalah yang akan mampu menggerakkan bawahan secara positif, karena mereka termotivasi oleh faktor positif yang mempe-ngaruhi mereka dalam proses memimpin. Dari sini dapatlah dikatakan bahwa pemimpin yang menjaga hatinya selalu bersih akan menemukan bahwa ia terbukti dapat menjalankan upaya memimpin secara positif dengan dampak dan hasil positif yang luar biasa. Di sini seorang


24

Fokus

JAI


pemimpin yang arif akan selalu meneguhkan memimpin ke arah yang benar (efektif), baik dirinya dengan kesadaran bahwa apabila ia (efisien) dan sehat (healthy relations), yang bertanggung jawab menjaga hatinya, maka dengan sendirinya akan meneguhkan orangakan ada pengaruh positif yang memberikan orang yang dipimpinnya. Sehingga diharapkan keberkahan kepada sesama, bahwa pemimpin yang memimpin dengan Pemimpin dapat menerapkan pola dan peripengaruh positif akan meneguhkan kepemlaku dengan menebarkan kebaikan pada imipinan dan membawa organisasinya kepada orang yang dipimpinnya, apabila ia membukkesuksesan. Landasan kesuksesan ini adalah tikan bahwa dari hatinya yang terjaga baik, ia karena pengaruh positif akan memberikan sememberikan kebaikan kepada orang-orang mangat dan giarah kepada semua komponen yang dipimpin melaorganisasi untuk lui pengaruh yang terlibat aktif karepositif. Dapat dipasPengaruh positif dalam diri na merasa ditikan bahwa pemhargai, dan akan pemimpin hanya dapat impin yang amanah menghambat penmelalui sifat, sikap, garuh negatif yang dibangun dari hati yang kata dan perbuatan menim-bulkan terjaga. benar, dalam upaya ketegangan. Memmemimpin, adalah pengaruhi secara dia yang pasti mampositif melalui tepu menyiapkan situasi positif yang kondusif ladan seperi ini akan menu-larkan lingkaran yang meneguhkan organisasi menjadi organefek positif yang meneguhkan hubungan keisasi yang unggul. manusiaan, yang pada gilirannya menopang sinergi yang bergerak simultan menggapai sukses organisasi. 3. Pengaruh Dengan Hidup Sebagai Teladan Pemimpin dapat membuktikan kualitas kepemimpinannya dengan menggunakan Kepribadian seorang pemimpin melahirkan pola dan perilaku kepemimpinan yang bijak pengaruh kepemimpinan yang mewarnai gaya melalui keteladanan hidup positif. Pemimpin dan periakunya. Karena itu dikatakan bahwa dengan keteladanan hidup positif adalah dia pemimpin yang bijak sajalah yang akan mamyang layak serta mampu memberikan penpu mengembangkan gaya dan perilalu positif garuh positif dalam kehidupan dan harapan dalam kepemimpinan melalui hidup, sifat, sukses dalam kepemimpinan yang diembansikap, kata dan perbuatannya. Pemimpin yang nya. Pemimpin yang menerapkan kepemimpimematutkan dan mengontrol dirinya adalah nan positif, akan mampu menyiapkan jalan dia yang mampu memberikan teladan dan sukses yang langgeng bagi organisasinya, dipengaruh positif bagi orang-orang yang dipmana akan ada sikap saling menghargai dan impinnya. Pemimpin yang membawa pensaling mendukung dalam proses kepemimpigaruh positif, menjelaskan bahwa ia sedang nan yang pasti membawa sukses

Penulis adalah Auditor Muda pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur


JAI

Fokus

25

BERIKAN KAMI PEMIMPIN “Jangan Biarkan Kami Bagaikan Anak Ayam Kehilangan Induknya.” Oleh : Susetyo Gigih Trilaksono sekaligus, dan hal itu bukanlah suatu pekerjaan yang mudah untuk dilakukan. Tulisan ini disajikan sebagai sebuah kajian akan pentingnya kehadiran seorang Direktur yang dapat mencurahkan perhatiannya secara penuh bagi PDAM tanpa harus direpotkan dengan pengelolaan instansi atau perusahaan lain, sehingga kinerja dan pelayanan PDAM akan meningkat. Kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi aktivitas-aktivitas individu dan atau aktivitas-aktivitas kelompok untuk menciptakan iklim kerja yang memungkinkan menerapkan unsur-unsur sistem pengendalian intern yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Pemimpin harus bisa mempengaruhi dan mengarahkan karyawan untuk bekerja keras, memiliki semangat dan motivasi tinggi guna mencapai tujuan organisasi karena organisasi diisi oleh berbagai individu dengan berbagai kebutuhan dan keinginan yang harus diselaraskan satu dengan yang lain juga dengan tujuan perusahaan. Dengan demikian, inti kepemimpinan bukan pertamatama terletak pada kedudukannya daiam organisasi, melainkan bagaimana pemimpin melaksanakan fungsinya sebagai pemimpin seperti memberikan arah, mewakili organisasi dalam berhubungan dengan pihak luar, komunikator yang baik, intregator yang efektif, rasional, objektif, dan netral. Sebuah model/tipe kepemimpinan yang kondusif diperlukan sebagai upaya untuk mempengaruhi perilaku orang lain agar dapat mengikuti kehendaknya dalam rangka mencapai tujuan bersama. Menurut Hersey dan Blanchard (2008) Kepemimpinan yang kondusif juga diperlukan untuk mencegah terjadinya risiko internal, seperti sumber daya manusia yang tidak kompeten, peralatan yang


Mungkin itu adalah ungkapan yang tepat bagi beberapa PDAM di Provinsi NTT tercinta ini karena sampai saat ini mereka tidak memiliki seorang Direktur/Direktur Utama. Saat ini beberapa PDAM dipimpin oleh seorang Pelaksana tugas (Plt) Direktur/Direktur Utama. Padahal salah satu bentuk system pengendalian intern yang baik adalah adanya kepeimpinan yang kondusif. Bagaimana kita akan berbicara tentang kepemimpinan yang kondusif, kalau pimpinan definitifnya sendiri tidak ada! Tidak ada yang salah pada diri seorang Plt. Direktur, tetapi bila kondisi kekosongan jabatan Direktur ini berlangsung dalam waktu yang cukup lama akan mempengaruhi kinerja dan pelayanan PDAM. Tulisan ini tidak dimaksudkan sebagai evaluasi atas kinerja para Plt. Direktur PDAM, karena kami yakin mereka telah bekerja dengan sekuat tenaga untuk mengelola PDAM dengan baik, bahkan mereka harus mengemban tugas mengelola beberapa instansi atau perusahaan

26

Fokus


tidak memadai, kebijakan dan prosedur yang tidak jelas, dan suasana kerja yang tidak kondusif, serta adanya kolusi yang membuat sistem pengendalian intern tidak bekerja dengan baik yang ditunjukkan dengan mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan, menerapkan manajemen berbasis kinerja, mendukung fungsi tertentu dalam penerapan system pengendalian intern, melindungi aset dan informasi dari akses dan penggunaan yang tidak sah, melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada tingkatan yang lebih rendah, serta merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan,

instansi dan organisasi sekaligus. Padahal dalam Permendagri No 2 tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum diatur bahwa direktur dilarang merangkap jabatan pada jabatan structural/fungsional pada pemerintah pusat/ daerah serta anggota direksi BUMN/D atau badan usaha swasta. Masih dalam peraturan yang sama diatur bahwa bila sampai dengan berakhirnya masa jabatan direktur belum ada direktur baru yang ditunjuk, maka Kepala Daerah dapat menunjuk “Pejabat Sementara” untuk waktu 6 (enam) bulan. Larangan perangkapan jabatan dan pembatasan waktu

penganggaran, program, dan kegiatan.

pejabat sementara dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi PDAM agar mereka memiliki seorang pimpinan yang dapat mencurahkan seluruh waktu dan kemampuannya bagi kemajuan PDAM. Kondisi yang terjadi saat ini adalah munculnya iklim kerja yang tidak kondusif karena ada karyawan yang ingin menonjolkan diri di atas karyawan yang lain, bertindak seolah lebih berkuasa, muncul ketidakpedulian karyawan atas kelangsungan hidup perusahaan, sampai adanya penggunaan sumber daya PDAM bagi kepentingan pribadi yang menjurus pada tindak pidana korupsi yang ujung-ujungnya adalah kinerja pelayanan PDAM yang rendah. Jika dibiarkan terus menerus, bukan tidak mungkin PDAM akan mati Atas permasalahan ini Pemerintah Daerah tidak bisa tinggal diam karena bagaimanapun juga penyediaan air minum merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, sedangkan PDAM hanyalah sebagai penyelenggaranya (UU 7 2004 tentang Sumber Daya Air dan PP 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum). Pemerintah Daerah harus segera mengambil tindakan berupa melaksanakan proses pemilihan Direktur PDAM agar roda manajemen PDAM berjalan dengan baik dan anak ayam itu tidak lagi kehilangan induknya.

Bagaimana kita akan berbicara tentang kepemimpinan yang kondusif, kalau pimpinan definitifnya sendiri tidak ada!


JAI

Seorang direktur PDAM, sebagai pemimpin, memiliki fungsi Perencanaan/ Planning, Organizing, Actuating, Controlling (POAC), hal mana hanya dapat dilaksanakan dengan baik jika direktur tersebut memiliki waktu yang cukup bagi perusahaan yang dikelolanya. Namun yang terjadi saat ini, ada beberapa PDAM di Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak memiliki pemimpin (Direktur/Direktur Utama), tetapi hanya dipimpin pelaksana tugas (Plt) yang selain mengemban tugas di PDAM juga memiliki tugas utama di instansinya, bahkan tidak jarang ada yang menjadi Plt pada beberapa

Penulis adalah Auditor Ahli Madya pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur


JAI

Fokus

27

Peran Pemimpin dalam Memerangi Korupsi Oleh : Agung Tri Kartiwan marak-nya korupsi, kemiskinan, dan pengangguran. Pemimpin yang seharusnya menjalankan amanah bagi kesejahteraan rakyat, justru menjadi pelaku utama korupsi. Masih segar dalam ingatan kita berbagai kasus korupsi di negeri yang tercinta ini,yang menimpa beberapa Kepala Daerah, dan masih banyak lagi kasus korupsi yang melibatkan unsur pemimpin di daerah maupun di pusat, bahkan berdasarkan catatan Kompas, hanya lima dari 33 provinsi di Indonesia yang hingga Minggu (23 Januari 2011) tak ada kepala daerahnya yang terjerat perkara hukum. Terdapat 158 Bupati/ Walikota yang tersangkut masalah hukum, dan 17 orang adalah gubernur. Hampir setiap pekan, seorang kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka. Dari 17 gubernur, tak semuanya kini masih menjabat. Tinggal 4 gubernur yang masih menjabat dan tersangkut kasus korupsi. Ada dua komponen utama yang wajib diperhatikan yaitu sistemnya sendiri (hard control) dan paradigma para pelakunya (soft control). Jika memerangi korupsi hanya berhenti di peraturan saja, secanggih apapun itu, tak akan berjalan mulus, karenanya, harus masuk ke dalam unsur manusianya, yang kelak menegakkan dan menjalankan sistem ini. Sistem tanpa pelaku tak mungkin sempurna. Kepemimpinanlah yang akan menjadi kunci utamanya. Pemimpin mulai dari strata paling atas, menengah, hingga paling bawah harus mau dan mampu menjadi contoh


PEMIMPIN adalah orang pilihan dengan berbagai kelebihan. Salah satu kelebihannya ialah memiliki integritas yang tinggi. Integritas berkaitan dengan moralitas, seperti jujur dan konsisten. Jujur saja tetapi mencla-mencle, plinplan, bukan tipe pemimpin berintegritas. Konsisten saja, tanpa kejujuran, pun bukan pemimpin berintegritas, sebab ada yang konsisten untuk terus berbohong. Pemimpin berintegritas adalah pemimpin yang telah selesai dengan dirinya, telah selesai dengan semua kepentingan sempit. Ia mampu menyatukan perkataan dan perbuatan demi untuk kepentingan hajat hidup orang banyak. Tak kalah penting, ia tahu batas, tahu kapan harus turun dari takhtanya. Seperti yang terjadi di Mesir, atas diri Presiden Hosni Mubarak, yang telah berkuasa 30 tahun. Warga Mesir muak sudah, setelah berkuasa b e g i t u lama, Hosni Mubarak tidak membawa b a n y a k perubahan. Y a n g te r j a d i justru

28

Fokus bagi masyarakat untuk tidak korupsi. Utamanya adalah pemimpin di pemerintahan, karena selama ini yang paling banyak bersinggungan dengan masalah-masalah korupsi adalah para pelaku pemerintahan, baik yang ada di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Sesungguhnya ada empat tugas pemimpin yang krusial dalam memberantas korupsi.


Pertama, mampukah ia sebagai perintis? Dinamika politik, ekonomi dan social selalu berubah, mau tak mau, menuntut kreativitas. Dan kreativitas tak membuat orang jadi mundur, tak akan bikin kita jadi surut. Sebagai pemimpin, anda sendirilah yang harus memulai perubahan itu. Seorang pemimpin tidak boleh terus menerus mengharapkan orang lain berubah. Berubahlah mulai dari diri sendiri menuju visi yang telah ditetapkan. Tentunya Visi oganisasi kearah clean government. Bila hal ini dapat dilaksanakan, tidak ada lagi terdengar korupsi oleh pejabat publik yang marak seperti saat ini. Kedua, mampukah ia sebagai penyelaras? Pemimpin harus mampu membawa organisasi yang dipimpinnya menuju visi organisasi. Dia harus bisa menyelaraskan bagaimana mencapai tujuan anggota dan individu bisa dicapai sekaligus mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Ia harus bisa mengarahkan action organisasi di dalam koridor yang terhindar dari nuansa KKN. Ketiga, mempukah ia sebagai pemberdaya? Pemimpin harus bisa menggerakkan dan mendorong anggota organisasi menuju terciptanya good governance. Segala teknik dan strategi kepemimpinan harus diterapkan, dia harus sadar dirinya sebagai pendorong utama memerangi korupsi di organisasinya.

JAI


Dan, yang terakhir sanggupkah ia sebagai model atau panutan? Krisis utama kita mungkin memang bukan miskinnya kompetensi. Kita kekurangan pemimpin yang berkarakter. Atau pemimpin yang bisa memadukan dua modal itu menjadi kekuatan yang bisa melahirkan dia sebagai panutan bagi anggota organisasinya. Pemimpin yang mampu memahami perubahan dan memanfaatkannya sebagai modal untuk memajukan organisasi. Panutan menjadikan organisasi berjalan efektif dan efisien. Sistem yang dirancang oleh seorang pemimpin akan berjalan tanpa memerlukan halhal lain untuk menggerakkannya. Setiap level akan menjalankan fungsinya untuk apa sebuah organisasi dibikin. Efektivitas akan mengikis dan memangkas ongkos yang tak perlu. Otomatis kerugian negara yang makin hari makin terus bertambah, bisa cegah. Kualitas seorang pemimpin ditentukan oleh tindakannya bukan jabatannya. Seorang pemimpin yang mengandalkan jabatan untuk mengendalikan organisasi, niscaya ia akan mati dengan sendirinya, apalagi bila ia menjauhkan diri dari peran pemimpin yaitu menjadi panutan. Mengapa perjalanan pemberantasan korupsi seperti jalan di tempat? Tak lain karena tak berjalannya sistem kepemimpinan negeri ini. Berapa anggaran yang mubazir karena fungsi yang tak berjalan itu? Organisasi yang efektif adalah organisasi yang ramping. Seperti manusia, organisasi yang tak dipenuhi lemak akan dengan cekatan bergerak. Begitu pula bangsa ini yang telah digerogoti oleh unsur korupsi yang mendarah daging akan tertatih-tatih menuju tujuan bangsa yang mulia seperti tercantum dalam Undang-Undang Dasar kita. Mungkin terdengar sangat naif bahwa


JAI

korupsi adalah masalah pribadi, masalah moralitas yang rendah. Akan tetapi, lepas dari pernyataan bahwa korupsi merupakan masalah pribadi, masalah moral atau bukan, yang perlu kita tahu adalah adanya peran pemimpin/penguasa dalam penegakan korupsi dengan slogan “Anti Korupsi”. Menurut mantan menteri BUMN, Tanri Abeng saat memberikan orasi ilmiahnya dalam acara pelantikan Pelajar Islam Indonesia di kampus Al-Azhar, Jakarta beberapa waktu yang lalu (22 Oktober 2010), bahwa saat ini semakin sedikit jumlah orang yang mampu memimpin secara profesional. Yang banyak adalah pemimpin yang asal jadi dan tidak mampu memikirkan bangsa ini dalam jangka panjang.

Indonesia masih terus menjadi tempat yang empuk bagi koruptor untuk melakukan aksinya. Salah satu penyebabnya, hingga saat ini masih sangat terbatas dijumpai adanya sosok pemimpin yang benar-benar menjadi teladan dalam pemberantasan korupsi.

John Gregorius Burns pada tahun 1978 pernah menggulirkan gagasan tentang kepemimpinan yang transformatif. Kepemimpinan yang transformatif menurut Burns adalah sebuah proses dimana para pemimpin dan para pengikut saling menaikkan diri ke tingkat moralitas dan motivasi yang lebih tinggi. Kesadaran para pengikut dibangkitkan dengan menyerukan citacita yang lebih tinggi dan nilai moral seperti kemerdekaan, keadilan dan kemanusiaan, bukan didasarkan pada emosi seperti kecemburuan, keserakahan dan kebencian. Prof.Dr. Yunahar Ilyas pernah mengatakan lebih baik seorang calon pemimpin itu bodoh, tapi dia jujur dan amanah, daripada dia pintar tapi tidak jujur dan tidak amanah. Hal ini dikarenakan jujur dan amanah adalah sifat yang terkait dengan akhlak seorang manusia, dan tidak mudah mencari orang yang jujur dan amanah, apalagi mendidik menjadi orang yang jujur dan amanah. Berbeda dengan mencari atau mendidik seseorang agar menjadi pintar atau cerdas, menurut beliau hal itu tidak terlalu sulit. Ada lima sifat pemimpin yang sangat diperlukan dalam penyeruan antikorupsi. Sosok pemimpin dengan sifat-sifatnya, yaitu: pertama, pemimpin yang memiliki kejujuran pada diri sendiri. Sifat kejujuran pada diri sendiri tentu sangat diperlukan sebagai landasan anti untuk korup. Kedua, pemimpin memiliki sifat bertanggungjawab yang tulus. Rasa kebertanggungjawaban akan menguatkan dalam mengemban amanah. Ketiga, pemimpin dengan keberanian bertindak sesuai dengan keyakinan. Ketegasan dalam penegakan antikorupsi pastilah sangat diperlukan untuk menghindari tebang pilih. Keempat, pemimpin dengan kepercayaan pada diri sendiri dan orang lain. Trust adalah kunci dalam kepemimpinan yang


Maka sudahnya saat bangsa ini membutuhkan pemimpin yang tranformatif bukan pemimpin yang transksional. Pemimpin trasaksional adalah yang hanya bisa memikirkan jangka pendek dan untuk kepentingan dirinya sendiri. Semantara pemimpin transformatif adalah sosok pemimpin yang mampu berpikir panjang untuk kemajuan bangsanya di masa depan. Oleh karena itu kepemimpinan di Indonesia perlu dibawa ke arah yang bersifat ‘total management perspective‘. What can we do for the next generation? “Without leadership bangsa ini tdk akan pernah maju,”.

Fokus

29

30

Fokus bersih. Kelima, pemimpin dengan kemampuan meyakinkan orang lain dalam membangun organisasi. Komunikasi yang baik tentunya akan membuat orang lain yakin dengan semangat antikorupsi yang diusungnya.


JAI

Lima sifat tersebut mutlak harus dimiliki pemimpin Indonesia. Hal ini dikarenakan agar gaung antikorupsi bukan lagi sekadar gaung yang mudah hilang tertiup angin tanpa sisa. Akan tetapi, pemberantasan korupsi merupakan agenda progresif yang mutlak dimiliki setiap pemimpin. Karena pemimpin dengan kekuasaannya dekat dengan praktek korupsi. Dimulai dari diri sendiri, dari hal yang kecil dan dimulai dari sekarang. Maka, seruan anti korupsi tidak hanya ditujukan pada para pemimpin negara, tapi juga pemimpin organisasi, pemimpin keluarga, bahkan pemimpin diri sendiri. Sehingga antikorupsi bukan sekadar gaung tanpa rupa, tapi kerja nyata untuk perbaikan. Perbaikan kearah terwujudnya transparansi, akuntabilitas dan responsibilitas serta terciptanya penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Selain hal itu, Pemimpin harus berpikir untuk melakukan pencegahan korupsi yang meliputi dua langkah fundamental yaitu : 1. Penciptaan dan pemeliharaan kejujuran dan integritas, dengan cara : - Pemimpin memberikan keteladanan perilaku anti korupsi - Pemimpin dapat mengkomunikasikan dan menkonfirmasikan harapan kepada organisasi dengan cara mengidentifikasi nilai dan etika yang sesuai, pelatihan penyadaran pegawai atas korupsi, dan pemberian hukuman kepada


pihak yang menerima secara konsisten - Pemimpin dan unit organisasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif. - Pemimpin dan unit organisasi untuk mengembangkan dan memlihara kebijakan pemberian sanksi terhadap perilaku korupsi. 2. Pengkajian resiko korupsi serta membangun sikap yang konkrit guna meminimalkan resiko serta menghilangkan kesempatan terjadinya korupsi, dengan cara : - Mengidentifikasi sumber serta mengukur resiko korupsi - Mengimplementasi pengendalian pencegahan dan pendeteksian - Menciptakan pemantauan secara luas melalui peran serta pegawai, stakeholders dan masyarakat. - Memfungsikan pengecekan independen, termasuk fungsi audit dan standar investigasi. Pemberantasan dan pencegahan korupsi atau dalam pengertian lebih luas adalah fraud sangatlah berat, karena pada prinsipnya tidak ada satu pihak manapun yang menjamin bahwa fraud tidak ada, maka Pemimpin dalam mengendalikan fraud harus memahami faktafakta-fakta dibawah ini bahwa : - Terdapat kemungkinan bahwa fraud telah terjadi dan mungkin akan terjadi pada setiap organisasi. - Dapat melibatkan setiap orang di dalam dan diluar organisasi memiliki peran dalam mencegah dan mendeteksi fraud. Inilah tantangan bagi sosok Pemimpin untuk berkomitmen mengendalikan fraud dalam mencegah/memerangi korupsi.

Penulis adalah Auditor Muda pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur


JAI

Fokus

31

Membangun Tembok ? ..... No Way Oleh: Flora Adelina Bessy

T

memberikan rasa nyaman dan kondusif dalam berkarya, hal mana dapat tercipta bila pimpinan bisa bersikap fleksibel, berkomuni-kasi tanpa birokrasi yang kaku, walau tanpa menutup kemungkinan dalam situasi dan kondisi tertentu perlu ada tembok pembatas sebagai bentuk menjaga jati diri, namun tetap harus dikelola dengan bijak dan hanya digunakan dalam kondisi dan situasi tertentu sehingga bemanfaat secara positif bagi organisasi. Dalam membangun hubungan interaksi antar anggota dalam organisasi yang harmonis, perlu dibuka ruang untuk duduk bersama baik dalam bentuk formal maupun informal (bersama seluruh anggota keluarga karyawan) sehingga semua anggota organisasi merasa berada dalam rumah yang sejuk dan nyaman dengan rasa kekeluargaan yang tinggi. Pemimpin harus dapat membangun suasana nyaman dan sejuk sehingga setiap individu dalam organisasi merasa berada dalam “rumah” (home) bukan dalam lingkungan yang asing, bukan berada dalam “gedung” (house) bertembok kokoh dengan ruangan yang berpintu tertutup, tidak saling menyapa, tidak saling mengenal karena kesibukan yang tidak dapat terganggu. tetapi. Suasana tersebut dapat dibangun oleh pemimpin bertipe humanis namun tetap berwibawa dengan menegakkan disiplin dan menerapkan reward dan punishment secara terbuka. Penegakan disiplin yang ketat disertai dengan reward and punishment konsisten akan mendorong pencapaian perubahan. Memang pada awal penerapan pasti akan ada penolakan karena ada beberapa orang yang berada dalam comfort zone tidak siap merubah habits. Oleh karenanya dibutuhkan pemimpin yang berjiwa besar dan


ipe kepemimpinan menjadi topic pembicara-an yang hangat saat ada rencana pergantian pimpinan. Setiap orang berusaha untuk memperoleh informasi sebanyakb a n y a k n y a m e n g e n a i kepribadiannya dan gaya kepemim-pinan seperti apa yang akan dibawanya? Hal ini lumrah dan menjadi pertanyaan setiap individu yang ada dalam organisasi baik mulai petugas cleaning service hingga para pejabat dilevel menengah, karena menurut Maslow, salah satu kebutuhan setiap individu adalah memperoleh penghormatan/pengharagaan. Penghargaan yang diinginkan, kadang bukan dalam bentuk materi namun lebih kepada pendekatan humanis, syukur-syukur jika penghargaan dibarengi dengan materi sehingga kebutuhan dasar atau kebutuhan fisik juga terpenuhi, klop !! Pemimpin yang ideal adalah pimpinan yang bisa melakukan pendekatan/komunikasi kepada bawahan/masyarakat, tanpa dibatasi tembok pemisah tinggi dan kokoh, yang membuka pintu ruang diskusi dan adu argumentasi agar dapat berjalan terbuka sebagai sarana memperoleh solusi dan mendapatkan informasi yang akurat untuk mengambil keputusan yang tepat. Memang sulit untuk memenuhi semua tuntutan individu per individu, namun secara umum harapan terhadap pimpinan adalah dapat

32

Fokus konsisten untuk perubahan kearah yang lebih baik, tanpa mengesampingkan hak-hak pegawai sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yang seimbang sehingga aturan disiplin dapat diterapkan dan dijalankan dengan keikhlasan. Untuk mencapai reputasi sebagai pemimpin ideal dibutuhkan sedikit pengorbanan dalam arti pengorbanan waktu bahkan materi. Seringkali kita dihadapkan pada sosok pemimpin dengan pembatas disekelilingnya, yang mungkin dibangun sendiri oleh sang pemimpin atau oleh orangorang disekelilingnya, sehingga sulit baginya untuk keluar dari ruang kerjanya sekedar untuk berkeliling dan menyapa bawahannya dalam rangka melihat langsung kondisi bawahannya tanpa sekedar menerima informasi yang belum tentu akurat.


Pemimpin yang ideal dan menjadi harapan adalah pimpinan yang bisa melakukan pendekatan atau komunikasi kepada bawahan/ masyarakat, tanpa dibatasi tembok pemisah Kondisi bawahan yang hanya diperoleh lewat laporan terkadang lebih bersifat “ABS”, bahkan “menjilat”, sehingga dalam jangka panjang sang pimpinan akan kehilangan penghargaan dan pengikut yang loyal. Tembok pembatas yang begitu kokoh juga akan menutup jalur komunikasi dengan orangorang disekelilingnya yang seharusnya menjadi sumber informasi untuk mengambil keputusan dan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mensejahterakan bawahan dan yang pasti dengan adanya komunikasi dan kerja sama yang efektif maka seluruh program-program kerja Pimpinan akan didukung penuh sehingga mencapai target

JAI


kinerja. Merobohkan tembok pembatas dengan prinsip sepanjang tidak menggangu privasi, dan tetap dalam batas-batas yang tidak menguras pikiran dan energi berlebihan akan berpengaruh secara signifikan dalam menghasilkan karya-karya besar yang dapat dirasakan dan dinikmati oleh semua orang bahkan menjadi tolok ukur keberhasilan pencapaian kinerja. Saat tulisan ini dibuat, penulis teringat akan sosok Bapak Jokowi, Walikota Solo. Pada saat forum budaya kerja dan pemilihan pegawai teladan tahun 2010 di Solo, beliau memapar-kan konsep pendekatan humanis dalam merelokasi pedagang kaki lima, tanpa Satpol PP, tanpa pentungan maupun senjata api. Sebelum konsep tersebut disosialisasikan dan diterapkan, Beliau turun langsung kelapangan melakukan pendekatan persuasif dengan mengajak makan bersama, berbincang-bincang secara kekeluargaan tanpa suasana protokoler yang kaku. Hasilnya sungguh luar biasa, karena dengan kesadaran sendiri pedagang kakilima membongkar dan memindahkan lapak-lapak dangangannya sehingga menciptakan ruang-ruang terbuka untuk kepentingan masyarakat, dan ini bukan retorika belaka karena dalam beberapa hari saya di Solo, saya mencoba berkomunikasi dengan beberapa sopir taksi maupun tukang becak dan jawaban yang saya peroleh adalah seperti yang dipresentasikan oleh Walikota Solo, semuanya menceritakan dengan semangat dan tulus tanpa dibungkus dengan kepura-puraan karena mereka adalah rakyat kecil yang tidak punya kepentingan mencari jabatan. So, masih perlukah seorang Pemimpin membangun tembok kokoh sebagai pembatas? Apabila kita tanyakan pada kedua sosok Pimimpin kita pada edisi perdana ini jawabannya adalah “No Way”.

Penulis adalah Staf Sub Bagian Kepegawaian Perwakilan BPKP Provinsi NTT dan pada Tahun 2010 merupakan Pegawai Teladan II BPKP Tingkat Nasional


JAI

Flash news

33

1. Penandatanganan Perkada SPIP oleh Gubernur, Bupati dan Walikota se Provinsi NTT Bertempat di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi NTT, pada 15 November 2010 telah dilakukan penandatanganan Perkada SPIP oleh Gubernur, Bupati dan Walikota se Provinsi NTT, sebagai wujud langkah awal penerapan SPIP di seluruh jajaran Pemda se Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam acara yang dihadiri oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara, Bapak Ardan Adi Perdana, tersebut Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya berharap agar seluruh Bupati dan Walikota dapat melakukan kerja sama dengan BPKP dalam rangka pembenahan Sistem Pengendalian Intern menuju Laporan Keuangan yang Handal. Sementara itu Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara, Ardan Adi Perdana, menyampaikan penyebab Pemerintah Daerah mendapatkan Opini Disclaimer terutama adalah lemahnya Sistem Pengendalian Intern yang terlihat dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tidak disusun berdasarkan hasil konsolidasi Entitas Akuntansi (L/K SKPD).

2. Universitas Nusa Cendana Jalin Kerja Sama Dengan BPKP

Menanggapi pernyataan menyatakan siap perguruan tinggi yang beberapa langkah inventarisasi dan implementasi Akuntansi Kuasa Kuasa Pengguna

Rektor Undana, Kepala BPKP, Mardiasmo membantu dalam mewujudkan tata kelola baik di lingkungan Undana, dan menyarankan yang perlu dilakukan Undana, di antaranya penyelesaian masalah kepemilikan aset, Sistem Akuntansi Instansi di Unit Pengguna Anggaran dan Unit Akuntansi Barang, serta implementasi SPIP.


Bertempat di Kantor BPKP Pusat, Jakarta, hari Senin 31 Januari 2011 telah dilakukan penandatanganan nota kerja sama antara Universitas Nusa Cendana (Undana) dengan BPKP dilakukan oleh Rektor Universitas Nusa Cendana, Frans Umbu Datta dengan Kepala BPKP, Mardiasmo, dalam rangka penguatan tata kelola perguruan tinggi yang baik di lingkungan Universitas Nusa Cendana. MoU bertujuan meningkatkan kemampuan dalam penguatan tata kelola perguruan tinggi, akuntabilitas di bidang pengelolaan keuangan negara, dan kinerja guna terciptanya good university governance di lingkungan Undana. Dalam kesempatan tersebut Rektor Undana, Frans Umbu Datta, menyampaikan harapannya kepada Perwakilan BPKP Provinsi NTT untuk dapat memfasilitasi penyelesaian masalah aset-aset milik Undana yang diakui pihak lain. Frans Umbu Data juga mengharapkan adanya sinergi antara Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Keuangan, BPKP, dan DPR dalam melakukan perubahan siklus anggaran.

34

Flash News

JAI


3. Peran serta perwakilan BPKP provinsi NTT dalam MusreNbang Provinsi NTT Kondisi yang mendukung diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang kuat, Laporan Keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah, dan ditindaklanjutinya temuan audit BPK, demikianlah sebagian materi paparan Kepala Perwakilan BPKP NTT, DR. Bonardo Hutauruk dengan judul “Perencanaan Pembangunan dengan Akuntabilitas yang Berkualitas Menuju Pelaporan WTP” yang disampaikan, dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi NTT, Jumat, 8 April 2011 di Aula Utama Eltari Kantor Gubernur NTT di Kupang yang dibuka oleh Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya, dihadiri Deputi dari Kementerian PDT, Inspektur dari Kemendagri, Ketua DPRD Provinsi NTT dan anggota, Walikota dan Bupati se-NTT, Muspida, Kepala Bappeda Provinsi dan Kabupaten/Kota, anggota DPRD Kab/Kota, Kepala SKPD, serta Lembaga Internasional/LSM dengan tema “Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Perencanaan Berbasis Desa”.

4. Kolaborasi BPKP NTT Dengan Pers


Dalam rangka menciptakan Akuntabilitas Keuangan Negara Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur, DR. Bonardo Hutauruk, mengajak pers untuk berkolaborasi menciptakan perubahan di NTT demi terciptanya akuntabilitas keuangan negara. Kolaborasi diperankan sesuai kode etik, fungsi dan peran masing-masing. ‘Tugas BPKP adalah mewujudkan akuntabilitas keuangan negara diantaranya melalui terwujudnya laporan keuangan yang terpercaya. Ini penting, sedangkan peran pers atau media massa juga penting karena perubahan di media massa sangat cepat dibanding perubahan di lembaga eksekutif yang cenderung lamban,’’ Dua media cetak yang dikunjungan oleh jajaran Perwakilan BPKP Provinsi NTT adalah harian Pos Kupang dan Timor Express

5. Peran BPKP Dalam Peningkatan Akuntabilitas Undana Menindaklanjuti MoU antara Universitas Nusa Cendana dengan BPKP, maka Raker Bidang Perencanaan dan Keuangan Universitas Nusa Cendana di Soe, TTS, tanggal 3 Maret 2011 menghadirkan Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polsoskam, Bapak Achmad Sanusi sebagai nara sumber. Dalam kesempatan tersebut Bapak Achmad Sanusi menyampaikan peran BPKP dalam rangka Peningkatan Akuntabilitas pada Universitas Nusa Cendana dimana dalam pelaksanaannya Aparatur


JAI

Flash news

35

pemerintah harus mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan di bidang tugas dan fungsinya dan harus dapat mempertanggungjawabkan kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan atau dikeluarkannya termasuk pula yang terkait erat dengan pendayagunaan ketiga komponen dalam birokrasi pemerintahan, yaitu kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan, dan sumber daya manusianya. Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara tidak dapat dilepaskan dari adanya reformasi dalam bidang keuangan Negara yang menyangkut sistem penganggaran, pencatatan, pelaporan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan Negara, untuk itu mutlak harus dibangun sistem pengendalian intern yang memadai, termasuk pemberdayaan fungsi pengawasan intern pemerintah. Di dalam sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara, BPKP memiliki peran dan fungsi yang dalam pelaksanaannya dinyatakan dalam tiga aspek antara lain Pengawasan Intern Terhadap Akuntabilitas Keuangan Negara, Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP.

6. Rapat Koordinasi SPI Undana menghadirkan Kepala Perwakilan BPKP NTT

7. Sosialisasi SIA dan Manajemen Aset PDAM Dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan asset dan keuangan PDAM, maka Perwakilan BPKP Prov NTT menggelar Sosialisasi SIA dan Manajemen Aset bagi PDAM se Provinsi NTT. Acara tersebut dihadiri oleh seluruh Direksi PDAM disertai dengan Badan Pengawas dan Anggota DPRD yang terkait. Pada akhir kegiatan, seluruh direksi PDAM yang hadir telah menyusun suatu komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan asset di perusahaan yang dipimpinnya.


“Universitas Nusa Cendana betul-betul bertekad ingin berubah ke arah yang yang lebih baik dan ingin terhormat dihadapan masyarakat dan pemerintah dengan cara melaksanakan pengawasan yang baik atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada di Civitas Akademika Universitas Nusa Cendana. Maka untuk memberikan getaran pada rapat satuan pengawasan intern kami khusus mengundang kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTT, DR. Bonardo Hutauruk untuk memberikan pencerahannya,“ demikian pengantar dari Rektor Universitas Nusa Cendana, Prof. Ir. Frans Umbu Datta, M App.Sc, Ph.D sebelum kepala Perwakilan BPKP Prov NTT DR. Bonardo Hutauruk memberikan paparannya dalam Rapat Koordinasi SPI Undana Senin, 21 Maret 2011. Rapat Satuan Pengawasan Intern di lingkungan Universtas Nusa Cendana diselenggarakan di Kampus Nusa Cendana, yang dihadiri oleh Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Direktur Pasca Sarjana, Pimpinan Fakultas, Lembaga dan UPT serta Satuan Pengawasan Intern.

36

JAI

Flash News


8. Sosialisasi Anti Korupsi Undana Mahasiswa adalah calon pemimpin masa depan bangsa ini, untuk membekali para calon pemimpin tersebut agar dikemudian hari dapat menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, maka pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2011, di Aula Rektorat Universitas Nusa Cendana Kupang diselenggarakan Sosialisasi Anti Korupsi kepada 2500 Mahasiswa Calon Peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) Gelombang I Universitas Nusa Cendana Kupang dengan Kepala Bidang Investigasi BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Gandamana Rantjalobo, SE sebagai narasumber.

9. Cenat-Cenut Investigasi Berbeda dengan penugasan lain, penugasan Audit Investigatif, maupun Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dilaksanakan dalam rangka penegakan hukum, sehingga proses penugasan tidak hanya berhenti sampai dengan diterbitkannya sebuah laporan hasil audit, namun seringkali sampai dengan pemberian keterangan ahli dalam persidangan. Penugasan pemberian keterangan ahli dalam persidangan inilah yang sering menimbulkan “cenat-cenut” bagi para auditor yang ditugaskan memberikan keterangan ahli karena diperhadapakan dengan bidang ilmu lain yaitu hukum seperti KUHP, etika persidangan dan berbagai pertanyaan lain yang tidak terbatas pada bidang akuntansi dan auditing saja. Belum lagi bila salah menyampaikan pendapat dapat menimbulkan gugatan terhadap institusi BPKP maupun diri auditor, bahkan beberapa diantaranya sampai memperoleh ancaman secara fisik, sehingga kadang untuk menghadiri sidang harus dikawal oleh aparat keamanan.


10. MoU dengan KPUD Dalam rangkan mewujudkan good governance di lingkungannya, maka pada tanggal 17 Pebruari 2011, bertempat di kantor KPU Provinsi NTT dan disaksikan oleh Anggota Komisioner, Sekretaris dan staf KPU Provinsi NTT.telah ditandatangani MoU antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nusa Tenggara Timur dengan Perwakilan BPKP Provinsi NTT. Dalam kesempatan tersebut Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTT, DR. Bonardo Hutauruk menyampaikan bahwa Perwakilan BPKP NTT siap mendampingi KPU Provinsi NTT untuk mewujudkan laporan keuangan mencapai WTP. Bahkan tidak hanya WTP tetapi laporan keuangan bisa dipertanggung-jawabkan dengan akuntabilitas yang kuat. DR. Bonardo Hutauruk juga menyampaikan bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan KPU, maka sebagai landasannya di lingkungan KPU dibangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).


JAI

Flash news

37

11. BPKP NTT Peduli Anak dalam Lapas Di sela-sela kesibukannya, Perwakilan BPKP NTT, memberikan pelayanan masyarakat dengan melakukan desk klinik teknologi informasi berupa pelajaran pengenalan program MS Words sederhana kepada anak-anak penghuni Lembaga Pemasyarakatan Anak (Lapas) Kelas II Kupang, NTT yang diikuti 21 anak setingkat SLTA. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bekal keterampilan bagi anak yang akan berguna saat mereka keluar dari lapas anak. Kegiatan tersebut terlaksana berkat kerja sama antara BPKP NTT dengan Kanwil Hukum dan HAM. Kepala Perwakilan BPKP NTT, Bonardo Hutauruk, dalam pembicaraannya dengan Kepala Kanwil Hukum dan HAM menyampaikan kesiapannya untuk membantu memberikan keterampilan komputer kepada anak didik penghuni Lapas Anak, hingga mereka mendapatkan bekal ketrampilan yang cukup untuk bersosialisasi di masyarakat apabila mereka sudah keluar.

12. MoU dengan Pemda Dalam rangkan penguatan tata kelola pemerintahan dan perusahaan yang baik. di jajaran pemerintah, seluruh Pemerintah Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur menjalin hubungan kemitraan dengan BPKP yang diwujudkan melalui Nota Kesepakatan Kerjasama (MoU). Penandatangan MoU di tahun 2001 diawali pada 18 Pebruari 2011 di Kabupaten Sabu Raijua, kabupaten hasil pemekaran paling akhir di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terbentuk pada tahun 2009 (sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Kupang). Setelah penandatanganan MoU dilanjutkan dengan Sosialisasi SPIP yang dibawakan langsung oleh Kepala Perwakilan BPKP NTT, Bonardo Hutauruk dan Kepala Bidang APD, Yuli Kurnianto.

Giliran berikutnya adalah Pemerintah Kabupaten Belu yang menjalin kerjasama dengan Perwakilan BPKP Provinsi NTT. Penandatanganan MoU dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2011 di Gedung Serba Guna Atambua. Bupati Belu, Joachim Lopez dalam sambutannya mengatakan mulai saat ini dengan ditandatanganinya MoU maka BPKP menjadi mitra Kabupaten Belu dalam peningkatan akuntabilitas keuangan negara sebagai respon atas terbitnya Inpres No 4 Tahun 2011. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bonardo Hutauruk, mengatakan percepatan akuntabilitas harus dimulai dari manusia sebagai soft control yang menjalankan


Selanjutnya pada tanggal 7 Maret 2011 di Aula Rumah Jabatan Bupati Lembata. Selain Bupati Lembata, dilaksanakan penandatanganan MoU antara Pemerintah Kabupaten Lembata dengan Perwakilan BPKP Provinsi NTT. Dalam kesempatan tersebut Bupati Lembata, Drs. Andreas Duli Manuk menyatakan harapannya bahwa kehadiran BPKP NTT semoga merupakan terapi penyembuhan atas “penyakit” pengelolaan keuangan negara/ daerah di Kabupaten Lembata.

38

Flash News

JAI


sistem, salah satunya melalui Budaya Kerja yang mampu menggetarkan semangat membangun SPIP di Pemerintah Daerah. Tugas BPKP sesuai Inpres No 4 Tahun 2011 adalah asistensi peningkatan pemahaman pengelolaan keuangan negara dan ketaatan pada peraturan perundangan yang berlaku, evaluasi penyerapan anggaran dan rekomendasi langkah percepatan anggaran, dan audit dengan tujuan tertentu yang menjadi perhatian publik. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). Penandatanganan MoU dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2011 di Aula Biinmavo Kefamenanu. Selain Bupati TTU. Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Raymondus Fernandes, SPt menyatakan bahwa Kabupaten TTU akan menerapkan Tunjangan Kinerja mulai tahun 2012, sehubungan dengan hal itu maka pemerintah Kabupaten TTU akan minta bantuan BPKP NTT untuk memfasilitasi niat mulia tersebut, mulai persiapannya sejak tahun 2011.

13. Bimtek L/K Polda Dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan yang baik, maka selama 7 hari sejak tanggal 6 Januari 2011 telah dilakukan pendampingan penyusunan Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2010 pada Satker Jajaran Polda NTT. Melalui Wakapolda NTT, Kombes Polisi Drs Eddy Haryanto, Polda NTT mengucapkan terimakasih kepada Perwakilan BPKP NTT yang setia mendampingi Penyusunan Laporan Keuangan dari Tahun 2009 hingga saat ini di Tahun 2010. Sehingga pada Tahun 2009 terjadi peningkatan kualitas Laporan Keuangan Kepolisian Republik Indonesia dari opini Disclaimer menjadi Wajar Dengan Pengecualian dan Kepolisian Daerah NTT termasuk dalam 10 besar Laporan Keuangan terbaik, tepatnya urutan nomor 6 dari seluruh Polda di Kepolisian Republik Indonesia. Kapolda NTT.


14. SPIP Sumba Timur Dalam rangkan penguatan tata kelola pemerintahan dan perusahaan yang baik, Pemerintah Kabupaten Sumba Timur menggandeng Perwakilan BPKP Provinsi NTT untuk membangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang dimulai dengan Diklat SPIP bagi 94 pegawai selama 5 hari sejak tanggal 2 Mei 2011. Dalam pembukaan Diklat tersebut Bupati Sumba Timur menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern (SPIP) merupakan langkah awal yang strategis dalam pembenahan pengelolaan keuangan daerah, walau kenyataannya masih sering diabaikan. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) oleh seluruh SKPD di Sumba Timur tidak dapat ditunda lagi mengingat opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sumba Timur adalah Disclaimer. Sedangkan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTT Dr. Bonardo Hutauruk menyatakan bahwa, “SPIP itu indah jika diterapkan, membuat kita nyaman dan tidur nyenyak karena aktivitas dapat efisien dan efektif, laporan keuangan dpt diandalkan, aset aman, dan seluruh aturan dipatuhi. Siapapun dan apapun jabatan kita akan menjadikan kita bangga dengan diri kita, krn kita ber-SPIP.” Selamat ber-SPIP . . . . SPIP . . . BISA!


JAI

Santai

39

Siapakah aku ? Boss atau Pemimpin Seorang boss mempekerjakan bawahannya, seorang pemimpin mengilhami mereka. Seorang boss mengandalkan kekuasaannya, seorang pemimpin mengandalkan kemauan baik. Seorang boss menimbulkan ketakutan, seorang pemimpin memancarkan kasih. Seorang boss mengatakan AKU, seorang pemimpin mengatakan KITA. Seorang boss menunjukkan siapa yang bersalah, seorang pemimpin menunjukkan apa yang salah. Seorang boss tahu bagaimana sesuatu dikerjakan, seorang pemimpin tahu bagaimana mengerjakannya. Seorang boss menuntut rasa hormat, seorang pemimpin membangkitkan rasa hormat. Seorang boss berkata, PERGI, seorang pemimpin berkata, MARI KITA PERGI.

Who’s the Boss


Budi, seorang penggemar burung Beo datang ke salah satu tempat penjual burung ingin membeli burung Beo. Budi melihat burung Beo hitam mengkilat yang berkali-kali mengucapkan salam selamat datang dan tertarik Budi : Berapa harga burung Beo putih ini? Penjual : 10 juta rupiah Budi : Kok mahal? Penjual : Ya! burung Beo ini bisa bicara yang baik-baik saja Budi : Oh, begitu Budi langsung berpikir cepat: “wah ternyata nilainya melebihi anggaran” dan sebagai seorang bendaharawan dia ingat akan ketentuan “dilarang melakukan pengeluaran melampaui anggaran!” jadi lupakan dulu . . . Lalu ia melihat-lihat lagi dan matanya tertuju ke burung Beo lain yang tidak secerah Beo pertama, dalam hati dia berpikir: “mungkin kalau yang ini tidak melebihi plafond anggaran!” Budi : Kalo yang ini berapa? Penjual : 20 juta rupiah Budi : Lho ? koq lebih mahal, khan burungnya lebih bagus yang tadi? Penjual : Iya pak, karena yang ini selain bisa bicara yang baik-baik saja, burung ini juga bisa menari Budi : Oh begitu, pantas lebih mahal (sambil garuk-garuk kepala!) Wah malah tambah mahal nih . . . Kemudian tampak olehnya burung Beo lain yang tampangnya paling jelek dan tidak pernah memperdengarkan suara apapun apalagi menari, jadi pikir Budi pasti kalau yang ini harganya murah. Budi : Kalau yang ini pasti lebih murah ya pak, berapa? Penjual : Kalau yang ini sih 50 juta rupiah Budi : Hah...kenapa malah lebih mahal lagi, dari tadi saya nggak dengar suaranya atau melihat goyangannya? Apa kehebatannya ? Penjual : Nah itulah keistimewaannya pak Walaupun nggak bisa ngomong atau nari, tapi kedua burung tadi, memanggil Beo ini BOSS

40

Santai

JAI


Kamar Neraka Yang Terbaik Ada orang kaya yang selama hidupnya terkenal sangat pelit dan suka memeras sesama temannya. Sepuluh tahun sebelum meninggal dia berubah total menjadi orang baik dan sangat dermawan. Lebih dari seratus milyar uangnya disumbangkan untuk pembangunan mesjid, gereja panti asuhan, pokoknya hidupnya berubah 360 derajat. Pada waktu meninggal tetap aja dia harus masuk neraka karena kejahatannya tapi oleh malaikat dia diberi dispensasi. Digambarkan neraka ibarat kamar-kamar yang berderet-deret dan tiap kamar berisi siksaan yang berbeda tergantung dari dosa manusianya. Nah, karena si kaya itu juga punya kebaikan maka dia disuruh memilih kamar mana yang sekiranya terbaik menurutnya. Akhirnya pilihannya jatuh pada kamar nomor 315 dimana disitu digambarkan manusia cuma direndam air tinja sebatas dada saja. Setelah tanda tangan sebagai persetujuan + cap jempol maka masuklah si kaya ke kolam tersebut. Si kaya mulai berendam dan tersenyum, “kalau siksaan gini aja kagak apa-apa, paling2 nahan bau aja dan masih bisa ngobrol sama orang laen.” Lima menit kemudian terdengar suara malaikat dari mikrofon “Waktu istirahat telah selesai, silakan menyelam kembali…”


Jenderal Angkatan Udara dan Anak Kecil Yang Marah Ketika pesawat sedang bersiap untuk take-off, seorang anak 5 tahun marah-marah dengan liar. Tidak peduli apa karena frustrasi, sang ibu mencoba menenangkannya, namun anak itu terus berteriak keras dan menendang kursi di sekelilingnya. Tiba-tiba, dari bagian belakang pesawat, seorang pria tua dengan seragam Jendral Angkatan Udara terlihat perlahan-lahan berjalan ke depan, menghentikan ibu yang bingung dengan tangan terangkat. Berambut putih, sopan, Jendral bersuara lembut itu membungkuk ke bawah, menunjuk ke arah dadanya, berbisik sesuatu ke telinga anak itu. Seketika, anak itu tenang, dengan lembut memegang tangan ibunya, dan secara tenang mengikatkan sabuk pengamannya. Semua penumpang lain bertepuk tangan secara spontan. Perlahan-lahan Jendral itu berjalan kembali ke tempat duduknya, dan salah satu petugas kabin menyentuh lengan bajunya. “Maaf, Jenderal,” tanya dia dengan tenang, “apakah saya bisa bertanya mantra ajaib apa yang digunakan pada anak kecil itu?” Orang tua itu tersenyum tenang dan lembut mengaku, “Aku menunjukkan padanya wing pilot saya, bintang jasa, dan pita pertempuran, dan menjelaskan bahwa dengan tanda penghargaan itu saya berhak untuk memilih dan membuang salah satu penumpang keluar dari pesawat.”

Itu adalah pertanyaan yang sangat sederhana Seorang filsuf terkenal sangat disegani oleh sopirnya yang selalu ikut mendengarkan setiap ceramah bosnya tentang moralitas dan etika. Kemudian suatu hari si sopir mendekati sang filsuf dan bertanya apakah ia bersedia untuk bertukar peran pada kuliah berikutnya, sang filsuf menjadi sopir, dan sang sopir yang akan menjadi dosen dan mengisi kuliah. Sang filsuf setuju. Materi kuliah dibawakan dengan sangat baik oleh si sopir. Ketika tiba saatnya pertanyaan dari para peserta, seorang wanita di belakang bertanya, “Apakah pandangan epistemologis alam semesta masih berlaku dalam dunia eksistensialis?” “Itu adalah pertanyaan yang sangat sederhana,” jawab sang sopir (yang sedang menyamar menjadi dosen), “Terlalu sederhana, bahkan sopir saya bisa menjawab pertanyaan itu, dan itulah yang akan ia lakukan.”


JAI

Santai

41

Turis Jepang Dan Sopir Taxi Di luar Hotel Orchard, seorang turis Jepang mau pergi ke bandara, naik taxi. Di jalan, tiba-tiba mobil kenceng banget lewat,nyalip taxinya si Jepang. Dengan bangga si Jepang teriak,”Aaah Toyota, made in Japan, very faaast!” Nggak berapa lama, mobil lain ngebut juga nyalip taxinya si Jepang lagi! Si Jepang teriak lagi, “Aaahh Nissan, made in Japan, very faaast!” Nggak berapa lama lagi, lewat lagi satu mobil,nyalip taxinya si Jepang. Dia teriak lagi,”Aaah Mitsubishi, made in Japan, very faaast!” Kali ini si sopir taxi, capek ngeliatin penumpangnya yg bener-bener nasionalis. Sampe di bandara, si sopir bilang ke si Jepang, “100 dollars please” “100 dollars?! It’s not that far from the hotel!!!” “Aaah, taxi meter, made in Japan, very faaast!!”

 4 7

7

1

6

2

8 6

9

5 1 9 6

5 3

6

8 4

5 6

1 6

3

4 2

3

8 5

Kotak SUDOKU berupa susunan kotak 9 X 9 yang terbagi atas sembilan kotak parsial 3 X 3 (dibatasi oleh garis  tebal). Beberapa angka telah diisikan pada kotak-kotak tertentu. Tugas Anda adalah mengisi kotak-kotak yang  kosong dengan angka 1 s/d 9, dengan syarat tidak boleh ada pengulangan angka dalam satu baris, dalam satu  kolom dan dalam satu kotak parsial 3 X 3.  


7

9

42

Membangun Budaya Kerja

JAI


Budaya Kerja dan SPIP Oleh : Dr. Bonardo Hutauruk, Ak., MM.


B

udaya kerja dimaksudkan untuk membentuk kebiasaan kerja yang sesuai/ dilandasi dengan nilai-nilai organisasi dalam mencapai visi dan misi yang ditetapkan. Apabila visi organisasi untuk mencapai profit setinggi-tingginya (mis: untuk perusahaan swasta), maka budaya kerja dibangun untuk melaksanakan nilai-nilai organisasi dalam mencapai profit tinggi setiap tahunnya dengan cara menguasai pangsa pasar di dunia. Untuk organisasi publik biasanya nilai-nilai organisasi dibangun untuk memberikan layanan yang cepat dan efektif. Di BPKP nilai-nilai yang dibangun adalah PIONIR (Proaktif, Integritas, Orientasi Pengguna, Nurani dan Akal Sehat, Independen dan Responsif) yang dimaksudkan agar style/gaya bekerja keseharian SDM di BPKP sesuai dengan nilai-nilai tersebut untuk menggapai misi dan visi yang ditetapkan dalam mewujudkan Akuntabilitas Keuangan

Negara yang berkualitas. Melalui nilai2 organisasi, yang diyakini akan membentuk manusia/SDM yang akan menggiring pencapaian visi dan misi tersebut, maka dibangunlah program/kegiatan budaya kerja. Program dan kegiatan ini dimaksudkan agar didapatkan SDM yang berkinerja tinggi dalam melaksanakan ketetapan kinerjanya, berintegritas dan berperilaku baik yang pada akhirnya dimaksudkan untuk mencapai tujuan, misi dan visi tersebut. Bekerja berdasarkan nilai-nilai organisasi, akan men-dorong sesama SDM untuk saling mengisi, saling berinteraksi, saling bersaing untuk memberikan kinerja yang maksimal dalam memberikan nilai tambah bagi organisasi. Inilah yang mendorong organisasi memilih Best Employee sebagai upaya memberikan penghargaan dan menciptakan persaingan yang terbuka. Kegiatan seperti ini akan memberikan


Membangun Budaya Kerja

JAI

KEPUASAN KERJA bagi SDM tersebut dan bagi SDM lainnya ter MOTIVASI untuk bekerja lebih baik dan lebih baik lagi. Kepuasan kerja yang memotivasi tersebut perlu dibangun secara tersistem dengan membangun prosedur pemilihan pegawai terbaik dan diatur pula pemberian reward n punishmentnya (R&P). Penetapan nilai-nilai organisasi yang akan dibangun tentunya haruslah selaras dengan aturan perilaku yang ditetapkan demikian juga selaras dengan aturan pemberian Reward & Punishment. Melalui budaya kerja, juga akan terbangun hubungan baik antar SDM, baik bawahan dan atasan. Demikian pula hubungan sosial antar SDM perlu dibangun sebagai awareness diantara keluarga SDM, yang juga dimaksudkan untuk terbangunnya hubungan erat antara SDM berikut keluarganya. Disamping kehidupan sosial, kehudupan keagamaan pun perlu dibangun diantara masing-masing pengikutnya agar pertumbuhan keagamaan dan etika semakin hari semakin lebih baik dan memberikan dampak positip bagi organisasi.

Penulis adalah Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur


Demikian bagusnya program tersebut sehingga perlu dan bahkan wajib dilaksanakan oleh manajemen. Akan tetapi apa yang terjadi? kepedulian manajemen terhadap hal tersebut belum dilaksanakan semestinya, khususnya pada organisasi sektor publik. Sebagian besar organisasi sektor publik masih mengabaikan perihal pentingnya budaya kerja tersebut. Maka melalui controlling (SPIP), program dan kegiatan tersebut didorong untuk ada, dijalankan, diberi feedback agar terlaksana dengan baik dan dievaluasi dengan cermat agar terus ditingkatkan sehingga nantinya bonar-bonar memberikan nilai tambah bagi organisasi. Demikian uniknya SPIP kita yang aware terhadap hal demikian, sehingga berupaya untuk mendorong agar program dan kegiatan tersebut dijalankan oleh manajemen dengan semakin baik dan semakin baik.

SPIP tidak saja mengikuti apa yang dimaui oleh manajemen semata dalam mencapai tujuan organisasi tetapi juga berupaya untuk mendorong pelaksanaan program dan kegiatan yang semestinya ada, mulai dari fungsi P, O dan A, seperti kegiatan budaya kerja yang berupaya mendorong program dan kegiatan organisasi dilaksanakan dengan semakin baik. Melalui budaya kerja akan dibangun SDM yang berdisiplin, berinteraksi dengan seksama, berperilaku yang baik, hal ini berhubungan dengan apa yang diinginkan SPIP pada unsur lingkungan pengendalian di subunsur penegakan integritas dan nilai etika yaitu untuk membangun SDM yang berperilaku positip dan kondusif yang sejalan dengan aturan perilaku. Demikian pula melalui budaya kerja, diupayakan agar tercipta interaksi atasan bawahan yang saling mengenakkan, hal ini berhubungan dengan SPIP pada unsur 1 subunsur 3 yaitu pada indikator: pimpinan wajib membangun komunikasi yang baik dengan staf/sdm serta peduli terhadap management style yang benar dan baik (tidak otoriter, tidak gampang marah tanpa alasan yang jelas, memberikan pembinaan, menimbulkan kondisi nyaman dalam organisasi dll). Keterhubungan dan keberadaan SPIP sebagaimana tersebut di atas yang memposisikan SPIP pada fondasi disetiap program dan kegiatan dengan cara memberikan getarannya, merasukinya, meracuninya dan mempengaruhinya. Istilah meracuni atau dengan kata lain BISA (yang berarti “dapat” dan “racun” yang berasal dari ular yang menjalar keseluruh organ tubuh) tersebut, maka kita yakin bahwa kita dapat melaksanakan pembinaan SPIP dan SPIP dapat meracuni setiap program dan kegiatan, maka muncul yel yel: SPIP BISA!!! Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga memberikan makna yang berarti dan menambah pencerahan bagi kita semua. SPIP BISA !!!!!!!!!!!!!!

43

44

Akuntabilitas

JAI


Manajemen Kas Daerah Dalam Perspektif Internal Audit Oleh : Yuli Kurnianto & Hanggara Atmana

Manajemen Kas Daerah masih menjadi masalah di Pemerintah Daerah hingga saat ini, tak terkecuali pada Pemerintah Daerah di Provinsi NTT. Tulisan ini dimaksudkan memberi masukan, khususnya kepada Pimpinan di Daerah dalam upaya peningkatan Good Governance di Provinsi NTT.

Definisi


Manajemen Kas di pemerintahan didefinisikan sebagai strategi dan proses terkait untuk mengelola aliran kas jangka pendek dan saldo kas secara efektif biaya (cost-effective), baik secara internal maupun dalam hubungan pemerintah dengan pihak eksternal. Manajemen Kas adalah praktik dan teknik yang dirancang untuk mempercepat dan mengkontrol dan menjamin keamanan penerimaan kas, meningkatkan kontrol atas pembayaran, dan menghilangkan saldo kas menganggur. Aturan Manajemen Kas Daerah Beberapa peraturan perundangan berlaku saat ini yang berhubungan dengan manajemen kas adalah UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, PP Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, PP Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, PP Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, dan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan perundangan tersebut mengatur mulai dari perencanaan sampai pada pelaporan pengelolaan keuangan dalam perspektif yang luas, termasuk akuntansi dan pemeriksaan. Manajemen Kas Daerah adalah Manajemen Kas yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah. Seperti diketahui, meskipun sudah dilengkapi dengan perangkat peraturan perundang-undangan yang memadai, manajemen kas daerah belum juga mendapatkan perhatian yang utama dalam siklus manajemen keuangan daerah. Banyak kasus-kasus berindikasi korupsi berawal dari ketidakpedulian akan pentingnya manajemen kas daerah. Berdasarkan pengamatan penulis, bebeberapa contoh permasalahan seputar manajemen kas daerah yang harus dicermati Pimpinan Daerah dapat disampaikan sebagai berikut: 1) Anggaran Kas Tidak Disusun Secara Cermat Anggaran kas merupakan rencana keuangan yang mencakup rencana aliran kas masuk, aliran kas keluar, sumber kas, peruntukan penggunaan kas, dan saldo pada akhir periode anggaran. Sering dijumpai anggaran kas hanya dibuat dengan merata-ratakan jumlah pencairan kas per bulan atau setiap triwulan, bukan berdasarkan jadwal kegiatan yang akan didanai. Selain itu, anggaran kas juga tidak dibuat per rekening rincian obyek belanja namun per kegiatan, sehingga berdampak pada keterlambatan penyerapan dana atau terganggunya likuiditas kas daerah. Menurut PP Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, aliran kas masuk yang dianggarkan dapat bersumber dari pendapatan dan penerimaan pembiayaan, sedangkan aliran kas keluar dapat berupa pembayaran belanja-belanja dan pengeluaran pembiayaan. Penyusunan anggaran kas di Pemerintah Daerah pada dasarnya mengikuti pedoman dan struktur


JAI

Akuntabilitas


organisasi yang berlaku di daerah tersebut. Mengingat anggaran kas berhubungan erat dengan fungsi bendahara, yakni satuan yang bertugas menerima, menyimpan, dan membayarkan uang, maka pelaksana fungsi tersebut juga bertugas menyusun rencana aliran kas ke depan. Berdasarkan struktur organisasi pengelolaan keuangan daerah, unit kerja yang menangani perbendaharaan adalah Subbagian Perbendaharaan di Bagian Keuangan atau Bidang Perbendaharaan di Dinas/Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Meskipun Bidang Perbendaharaan adalah pihak yang paling mengetahui kondisi kas pada periode berjalan karena memiliki catatan historis aliran kas, dan tren aliran kas selama ini, namun dalam menyusun anggaran kas haruslah melakukan “koordinasi” dengan SKPD yang merupakan pelaksana pelayanan publik. Dengan demikian, besaran kas masuk dan kas keluar selama satu bulan, triwulan, semester, dan tahun, didasarkan pada kebutuhan satuan kerja, sebagaimana dinyatakan dalam Permendagri 13/2006 tentang keharusan satuan kerja melampirkan anggaran kas selama empat triwulan ketika menyampaikan dokumen pelaksaan anggaran (DPA) kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Dalam ketentuan tersebut juga dinyatakan bahwa plafon anggaran yang diperoleh tidak boleh dibagi rata ke dalam empat triwulan. Anggaran kas yang diusulkan oleh SKPD kepada TAPD didasarkan pada kebutuhan dana SKPD, baik untuk pengeluaran yang bersifat rutin maupun kegiatan. Untuk anggaran yang jumlahnya relatif tetap setiap tahun, perencanaannya relatif tidak sulit, seperti gaji dan biaya operasional kantor, tetapi untuk kegiatan atau proyek, SKPD harus mempertimbangkan banyak hal, seperti (1) kedaruratan atau urgensi, (2) kemampuan sumber daya manusia (SDM), (3) waktu, dan (4) kesesuaian dengan kegiatan atau program lain yang dilaksanakan bersamaan. Kedaruratan atau urgensi merupakan kondisi bahwa suatu kegiatan harus diprioritaskan atau didahulukan pelaksanaannya dibanding kegiatan lain. Dalam kondisi ekstrim (force-majeur), kedaruratan ini bahkan bisa dibiayai dengan pinjaman atau pembiayaan lain, meskipun anggarannya belum tersedia. Kemampuan SDM, baik dari segi kapasitas maupun kuantitas, harus diperhitungkan oleh SKPD ketika merencanakan teknis pelaksanaan kegiatan. Seorang pegawai tentunya tidak mungkin melaksanakan dua kegiatan di tempat berbeda secara bersamaan. Waktu pelaksanaan kegiatan akan menentukan berapa besar aliran kas keluar dalam rentang waktu tertentu. Adalah tidak mungkin semua kegiatan yang direncanakan dilaksanakan sekaligus dalam waktu bersamaan oleh SKPD. Untuk kegiatan tertentu bisa saja berhubungan dengan kondisi alam atau musim tertentu. Kesesuaian dengan kegiatan atau program lain menjadi pertimbangan penting ketika SKPD melaksanakan dua atau beberapa kegiatan berkelanjutan (berseri) dalam satu periode anggaran atau sebuah program dilaksanakan oleh beberapa SKPD. Penyesuaian jadwal pelaksanaan perlu dilakukan agar hasil yang ditargetkan dapat tercapai. Apabila anggaran kas yang diusulkan oleh SKPD relatif smooth sepanjang tahun, artinya tidak terlalu berfluktuasi antartriwulan, Bendahara Umum Daerah akan lebih mudah merencanakan penerimaan dan pengeluaran. Namun, untuk waktu-waktu tertentu perlu dibuat kebijakan khusus, yakni ketika pengeluaran daerah lebih besar dari biasanya. Oleh karena itu, dalam penganggaran kas harus diupayakan prediksi seakurat mungkin tentang waktu penerimaan daerah berupa kas, baik dari pendapatan maupun pembiayaan, sehingga pengalokasian waktu pencaiaran belanja dapat dilakukan lebih mudah.

45

46

JAI

Akuntabilitas


2) Bendahara Umum Daerah (BUD) Tidak Menetapkan Batasan Minimal Saldo Kas Daerah untuk Memenuhi Kebutuhan Setiap Bulannya, Strategi Bagaimana Mengatasi Kekurangan Kas dan Memanfaatkan Kelebihan Kas. Ayat (1) pasal 33 PP Nomor39 tahun 2007 menyebutkan bahwa Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku BUD bertanggung jawab untuk membuat perencanaan kas dan menetapkan saldo kas minimal. Ayat (2) pasal 33 PP Nomor 39 tahun 2007 menyebutkan bahwa berdasarkan perencanaan arus kas dan saldo kas minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUD menentukan strategi manajemen kas untuk mengatasi kekurangan kas maupun untuk menggunakan kelebihan kas. Ketentuan tersebut mengharuskan agar keputusan penempatan dana untuk memanfaatkan kelebihan kas secara optimal oleh BUD didukung oleh perencanaan yang baik terutama dalam hal pertimbangan tidak terganggunya likuiditas Kas Daerah. Untuk kepentingan tersebut harus diperhatikan empat elemen utama anggaran kas yang perlu diperoleh informasinya, yaitu : (1) saldo awal kas, (2) perkiraan penerimaan kas (3) perkiraan pengeluaran kas (4) perkiraan saldo kas akhir kas setiap bulan Bulan

Saldo Awal

Penerimaan

Total

Pengeluaran

Saldo Akhir

Januari Pebruari dst


Format Anggaran Kas BUD Jumlah kas menganggur yang akan diinvestasikan atau dilakukan penempatan dananya melalui instrumen investasi deposito dapat dihitung berdasarkan selisih antara saldo akhir dikurangi dengan kebutuhan minimum giro untuk bulan berikutnya. Pada tabel angaran kas tersebut dimasukkan data yang berasal dari jadwal penerimaan dan pengeluaran untuk tiap-tiap bulan selama satu tahun yaitu: (1) Saldo awal adalah jumlah uang yang telah masuk pada kas daerah sejak awal bulan bersangkutan. Untuk Saldo awal bulan Januari diperoleh dari SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan APBD), sedangkan awal bulan Februari merupakan saldo akhir bulan Januari. (2) Penerimaan, adalah penerimaan seluruh komponen pendapatan daerah ditambah komponen pembiayaan daerah. Penerimaan daerah merupakan akumulasi penambahan dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan serta lain lain pendapatan daerah yang sah. (3) Total adalah penjumlahan dari saldo awal ditambah penerimaan. (4) Pengeluaran adalah pengeluaran seluruh komponen belanja daerah ditambah komponen pengeluaran pembiayaan. Belanja Daerah merupakan penjumlahan dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. (5) Saldo akhir adalah selisih antara Total dan Pengeluaran. Saldo akhir bulan tertentu akan menjadi saldo awal bulan berikutnya. 3) Pemberian Uang Persediaan kepada SKPD yang Terlalu Tinggi Dibandingkan Kebutuhannya. Uang Persediaan (UP) adalah uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) untuk pengeluaran yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung (LS) yang diberikan oleh BUD kepada Bendahara Pengeluaran SKPD. Jumlah yang diberikan berdasarkan penetapan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan kebutuhan pengeluaran rata-rata setiap SKPD untuk setiap bulannya.


JAI

Akuntabilitas

47

Apabila uang persediaan yang diberikan terlalu tinggi dibandingkan kebutuhan riil SKPD maka akan mengakibatkan adanya idle cash dan berpotensi merugikan keuangan daerah. Dalam kenyataannya penulis pernah menjumpai pada beberapa SKPD suatu Pemerintah Kabupaten yang hanya mengajukan Ganti Uang Persediaan (GU) satu kali saja selama satu tahun dan GU Nihil di akhir tahun. Hal ini dapat mengindikasikan adanya penetapan besaran uang persediaan yang melebihi kebutuhan sehingga terjadi idle cash. 4) Kelemahan Kebijakan mengenai Pengeluaran Apa Saja yang Harus Menggunakan Mekanisme Uang Persediaan (UP) dan yang Harus Menggunakan Mekanisme Pembayaran Langsung (LS). Pada beberapa Pemda dijumpai adanya kecenderungan pembayaran untuk pengeluaran tertentu lebih diarahkan pada mekanisme pembayaran langsung (LS) dari pada menggunakan mekanisme uang persediaan, padahal dari karakter transaksinya yang bersifat harian dan jumlahnya tidak pasti seharusnya lebih tepat menggunakan mekanisme uang persediaan. Hal ini akan menimbulkan peluang adanya realisasi belanja yang diakui oleh BUD lebih tinggi dari yang seharusnya pada tanggal laporan karena karakteristik pembayaran langsung (LS) adalah langsung definitif membebani anggaran ketika SP2D LS terbit. 5) Perbedaan Persepsi mengenai Pengesahan Belanja. Sesuai dengan PP Nomor 24 tahun 2005 tentang SAP, titik pengakuan belanja berada pada unit yang menjalankan fungsi perbendaharaan (BUD). Untuk belanja yang melalui bendahara pengeluaran SKPD, belanja diakui ketika sudah disahkan oleh unit yang menjalankan fungsi perbendaharaan (BUD). Dalam kenyataannya, ketentuan ini belum diterapkan sepenuhnya. Masih terdapat Pemda yang berasumsi bahwa ketika pertanggungjawaban oleh bendahara pengeluaran sudah disahkan oleh Pengguna Anggaran maka pengeluaran sudah bisa dianggap sebagai belanja definitif. Perbedaan titik pengakuan (cut off) tersebut dapat mengakibatkan perbedaan jumlah realisasi belanja dan saldo kas pada tanggal pelaporan.


6) Penempatan Dana yang Dimaksudkan untuk Mengurangi Idle Cash dan Meningkatkan Pendapatan Justru Menimbulkan Risiko Tinggi dan Melanggar Ketentuan. Beberapa Kepala Daerah pada akhirnya berurusan dengan hukum karena kesalahan dalam menunjuk Bank sebagai penyimpan kas daerah. Dana yang sudah ditanamkan berpuluh-puluh milyar tak juga kembali karena Bank tempat menyimpan telah dilikuidasi. Penjelasan Pasal 193 UU Nomor 32 tahun 2004 ayat (1) menyatakan bahwa penempatan deposito hanya dapat dilakukan pada Bank Pemerintah dan investasi jangka pendek hanya dapat dilakukan pada kegiatan yang mengandung risiko rendah. Ayat (2) pasal 37 PP Nomor 39 tahun 2007 yang menyebutkan bahwa Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum dilakukan dengan memastikan bahwa Bendahara Umum Daerah dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah pada saat diperlukan.

48

Akuntabilitas

JAI


7) Pembukaan Beberapa Rekening Bank Selain Rekening Kas Umum Daerah yang Tidak Diberlakukan Sebagai Rekening Bersaldo Nihil. Pemerintah Daerah diperkenankan membuka rekening giro selain kas umum daerah, namun penerapan atas hal ini pada banyak daerah belum sesuai dengan ketentuan. Sebagai contoh BUD Pemda X membuka rekening giro untuk menampung retribusi perijinan dengan tujuan untuk memperlancar penerimaan uang namun atas penerimaan uang di rekening giro tersebut baru dipindahbukukan ke rekening umum kasda secara berkala tidak setiap hari. Ayat (1) pasal 19 PP Nomor 39 tahun 2007 menyatakan bahwa Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah dapat membuka rekening penerimaan pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional penerimaan daerah. Ayat (2) pasal 19 PP Nomor 39 tahun 2007 menyatakan bahwa Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dilimpahkan ke Rekening Kas Umum Daerah sekurang-kurangnya sekali sehari pada akhir hari kerja sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian dengan Bank Umum bersangkutan. Ayat (3) pasal 19 PP Nomor 39 tahun 2007 memang menyatakan bahwa dalam hal kewajiban pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis belum dapat dilakukan setiap hari, Gubernur/Bupati/Walikota mengatur pelimpahan secara berkala. Dalam praktik yang sehat, pengertian berkala haruslah diartikan tidak lebih dari 1 bulan.


8) Laporan Kas Harian yang Dibuat oleh BUD Tidak Mencerminkan Saldo yang Sesugguhnya Karena Rekonsiliasi Tidak Dilakukan Setiap Hari. Permendagri Nomor 55 tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara beserta Penyampaiannya menyebutkan bahwa BUD wajib menyampaikan laporan atas pengelolaan keuangan yang berada dalam kewenangannya dan laporan tersebut berupa Laporan Posisi Kas Harian dan Rekonsiliasi Bank. Pada kenyataanya masih dijumpai adanya Laporan Posisi Kas Harian yang tidak sama dengan saldo rekening bank tanpa didukung dengan berita acara rekonsiliasi. 9) Penyajian dan Pengungkapan Kas Daerah Di Laporan Keuangan Kurang Memadai. Saldo kas daerah yang disajikan di Neraca seharusnya termasuk pungutan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) yang belum disetor ke Kas Negara/TASPEN/ASKES/TAPERUM per tanggal Neraca dan apabila jumlah tersebut berbeda dengan saldo rekening giro per tanggal Neraca, maka penyebab perbedaan tersebut dijelaskan secara memadai di Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), termasuk daftar cek beredar/SP2D yang belum dicairkan, dan kesalahan transfer. Dalam kenyataannya masih dijumpai CALK yang tidak menjelaskan hal-hal penting untuk memenuhi full disclosure tersebut. DAFTAR PUSTAKA: 1. Williams, Mike, 2004, Government Cash Management, Good and Bad Practice, Internal Technical Note, September 2004 2. Allen, Richard and Daniel Tommas, 2001, Managing Public Expenditure 3. Abdullah Syukri, Manajemen Kas

Disarikan oleh : Yuli Kurnianto (Kepala Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah) dan Hanggara Atmana (Auditor Muda pada Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah) Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur


JAI

Bidik

49

a Gubernur NTT saat seminar IAI

Kepala BPKP Menyerahkan Cindera Mata kepad

Gubernur dan Wakil Gubernur NTT bersama Kaper NTT sekarang dan sebelumnya JAI - Edisi 01 Tahun 1 Mei 2011

Kaper BPKP NTT dalam Bincang Kejaksaan di TVRI Kupang

50

JAI

Bidik


Kaper BPKP dan BPK RI NTT berfoto bersama Peme nang Pertandingan Persahabatan Tenis Meja Mitra Kerja BPKP NTT


Penanaman Go Green

Menebar benih ikan di kolam lingkungan kantor perwakilan


JAI

Bidik

51

Pemakaman Kedinasan Alm. Hendry D. Rai Ibadah Padang


Pengajian BAI BPKP NTT

52

JAI

Bidik



One Person One Year at Least One Book

Outbond

SNORKELING di Pantai Tablolo

ng NTT


JAI

Bidik

53

Pencerahan Akuntabilitas di TVRI NTT

Pawai Pembangunan


Kerja Bakti di Lingkungan Kantor

Pemberian Santunan pada Pegawai

54

JAI

Bidik


Satpam

Pengemudi


Pramu Kantor

Sekretaris


JAI

NTT Lebih Dekat

55

Tarian Ja’i yang Dinamis se Dinamis Gerak Langkah Kinerja Perwakilan BPKP NTT

J

a’i yang merupakan tarian khas dari Bajawa, Kabupaten Ngada, pada mulanya merupakan tarian untuk merayakan sukacita, kemuliaan jiwa dan roh dalam upacara-upacara adat, berupa gerak tubuh dalam mengungkapkan perasaan syukur kepada Sang Pencipta yang diakhiri dengan adanya kewajiban memberi makan pada sesama. Tarian ja’i telah bertransformasi menjadi tarian yang sangat populer dikalangan orang NTT tanpa kewajiban moral untuk memberi makan pada yang lapar. Bahkan dewasa ini tarian ja’i ditarikan untuk menyambut tamu dengan iringan musik etnik yang disebut go (gong) dan laba (gendang). Para penari, mengenakan kain tenun lengkap dengan aksesori seperti kain yang menyilang di dada dan tas mungil bertali panjang. Gerakan kaki yang lincah dan liak-liuk pinggang mengikuti irama musik disertai ekspresi gembira yang terlihat dari tatapan mata dan senyum para penari dan pada hitungan tertentu tangan diacungkan seperti gerakan burung yang hendak terbang merupakan ciri khas tarian ini. Tarian ja’i memang melambangkan gerakan elang yang terbang bebas. Terbang bebas menggapai mimpi dimana banyak orang etnis Ngada yang bekerja merantau, namun sejauh-jauhnya mereka berkelana akan kembali jua karena terikat tata aturan adat. Tarian ja’i terlihat lebih indah, saat kepakan sayap tariannya sungguh lahir dari ekspresi keagungan hati yang ikhlas berbagi.

Disarikan oleh Antonius Ronny Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan Perwakilan BPKP Provinsi NTT


JAI . . . Jalinan Akuntabilitas Instansi Sebuah media komunikasi dari Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur. Filosofi tarian Ja’i yang dinamis, lincah, ceria, dan terbang tinggi tanpa melupakan asal itulah yang ingin selalu kami bawa dalam setiap terbitan Buletin JAI. Karena keinginan kami adalah selalu bergerak dengan dinamis dalam berkinerja, melakukan yang terbaik sesuai dengan tupoksi kami sebagai auditor Presiden yang responsif, interaktif, dan terpercaya untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas. Selain itu keinginan kami untuk secara ikhlas berbagi pengetahuan yang kami miliki dalam tiap tulisan dengan harapan para pembaca dapat memperoleh pengetahuan yang dapat diterapkan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan yang diemban.

56

NTT Lebih Dekat

JAI



Menikmati Eksotisme Pantai Kolbano dan Kesejukan Air Terjun Oehala Kabupaten Timor Tengah Selatan

P

rovinsi Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi kepulauan yang terdiri atas banyak pulau yang terbagi pada 22 kabupaten kota. Ada banyak hal yang dapat kita temui saat kita melangkahkan kaki di seantero Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagai aparatur pada Perwakilan BPKP Provinsi NTT, tugas sering membawa kami ke daerah-daerah eksotik nan indah dan layak dibagi melalui media ini pada kolom tentang provinsi tercinta NUSA TENGGARA TIMUR. Pada terbitan pertama ini kolom NTT kami mengajak para pembaca sekalian untuk menelusuri Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dengan Kota Soe sebagai ibu kota kabupatennya. So’E yang berjarak kurang lebih 110 km dari Kota Kupang, melintasi dataran tinggi dan puncak gunung dapat dijangkau dengan alat transportasi darat berupa bis umum dengan lama perjalanan sekitar 3 jam. Namun 3 jam bukanlah waktu yang sia-sia karena saat tiba di So’E kita dapat menikmati kesejukan kota itu yang berada pada ketinggian 900 m diatas permukaan laut. Kabupaten Timor Tengah Selatan memiliki 3 wilayah tujuan wisata yaitu wilayah selatan, dengan potensi wisata pantai seperti Pantai Oetune dan Pantai Kolbano, wilayah utara dengan alam pegunungan seperti Gunung Mutis dan Fatungi yang memiliki aneka tanaman bonsai jenis beringin dan bonsai mini yang tumbuh secara alami di bebatuan karang dan diwilayah tengah kita akan disuguhi wisata budaya dan sejarah seperti desa adat Suku Boti.


JAI

NTT Lebih Dekat

57

D

aerah di Kabupaten TTS ini memiliki iklim pegunungan yang sejuk, jalan mendaki, melintasi sungai dan jembatan Noelmina yang mempesona. Salah satu tempat indah bagi wisatawan yang melalui jalur darat ini adalah wilayah Bena yang lokasinya tak jauh setelah melintasi Jembatan Noelmina. Jalan menuju Bena hingga Pantai Kolbano cukup mulus, lurus dengan panorama alam berupa hamparan sawah serta lahan peternakan yang kering yang menarik bagi petualang dan penggemar fotografi. Pantai Kolbano terletak di sebelah selatan, kurang lebih 80 km dari Soe. Panorama Pantai yang masih alami dengan hamparan pasir putih dan pemandangan terbentang luas ke arah samudera dengan batu karang-karang tinggi dan batu kerikil ribuan warna menjadi pemandangan yang sangat menakjubkan dan menyejukkan. Di Pantai Kolbano kita dapat melihat aktivitas ratusan pengrajin batu warna yang berusaha mengumpulkan batu-batu warna untuk dikirim dengan tujuan domestik maupun internasional seperti ke Taiwan dan Singapura.


D

i pantai ini juga terdapat monumen bersejarah bukti perlawanan rakyat Kolbano dalam perjuangan fisik melawan penjajah Belanda pada Tahun 1907. Tidak jauh dari pusat kota So’E, sekitar 10 km, yang dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua maupun roda empat sekitar 20 menit, kita dapat menikmati gemericik ketenangan aliran air yang menggelitik telinga di Air Terjun Oehala, sebuah lokasi wisata yang sering dikunjungi oleh wisatawan, namun sayangnya lokasi ini masih belum dikelola dengan baik. Untuk melihat air terjun kita perlu menapaki puluhan anak tangga, cukup melelahkan namun menyehatkan karena sekaligus kita dapat berolah raga. Perjalanan yang cukup membakar energy tersebut terasa impas saat kita sampai tujuan dan disuguhi air terjun yang jatuh bertingkat-tingkat diiringi suara menderau yang menentramkan pikiran dan hati, sejenak lepas dari kepenatan dan kesibukan pekerjaan kantor sehari-hari.

NTT Lebih Dekat

JAI


Air Terjun Oehala

Tangga yang mengantarkan ke Air Terjun Oehala

Bangunan Adat Lopo sebagai tempat beristirahat dan berkumpul kaum laki-laki

Rumah Adat Tradisional Timor Umek Bubu (Rumah Bulat) yang unik


58

Disarikan dari Buku Exotic NTT 200 Tempat Wisata Paling Menantang dan Eksotis di Provinsi NTT oleh Gagas Ulung. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama oleh Antonius Ronny Photography by Antonius Ronny taken from Sony Ericsson K-850

Daerah Kapan penghasil utama Jeruk Soe

Fokus. News Flash. Santai 39 Membangun Budaya Kerja 42 Akuntabilitas 44 Bidik 49 NTT Lebih Dekat 55

Recommend Documents