FOCUS GROUP DISCUSSION KAJIAN ANALISIS STRATEGIS PENANAMAN MODAL BERBASIS WILAYAH 2014

FOCUS GROUP DISCUSSION KAJIAN ANALISIS STRATEGIS PENANAMAN MODAL BERBASIS WILAYAH 2014 Makassar, 17 April 2014

Pendahuluan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

kendala yang muncul telah menghambat pelaksanaan pembangunan wilayah

mempersiapkan usulan dokumen rencana strategis (Renstra) periode 2015-2019

sinkronisasi kebijakan terkait penanaman modal dan prioritas pengembangan wilayah yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah

kajian analisis komprehensif dan strategis mengenai kebutuhan investasi di masing-masing Provinsi Indonesia

KAJIAN ANALISIS STRATEGIS PENANAMAN MODAL BERBASIS WILAYAH

Tujuan  Melakukan sinkronisasi dan harmonisasi antara rencana pengembangan sektoral dengan wilayah.  Melakukan pemetaan proyek investasi PMA dan PMDN berdasarkan wilayah, menganalisis rencana prioritas pengembangan wilayah sehingga diperoleh target investasi dan jenis proyek yang direncanakan di tiap-tiap provinsi.  Mengetahui kendala/permasalahan dalam pengembangan wilayah, serta menyusun rencana strategis dalam rangka mendorong pengembangan potensi investasi di masing-masing provinsi untuk Tahun 2015 – 2019. Tersedianya bahan acuan bagi Badan Koordinasi Penanman Modal sebagai arah dalam pengembangan investasi berdasarkan wilayah.

Tersedianya bahan referensi bagi Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah untuk menyusun program/kegiatan penanaman modal berbasis wilayah.

Terciptanya harmonisasi perencanaan pengembangan penanaman modal wilayah di Indonesia (MP3EI, KK, Kawasan Industri, Sistem Logistik Nasional, dan lain-lain).

Terciptanya harmonisasi kegiatan di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Analisis Strategis Penanaman Modal Berbasis Wilayah Analisis Strategis Penanaman Modal Berbasis Wilayah Badan Koordinasi Penanaman Modal

MP3EI, KEK, KAPET, Kawasan Industri dan lain-lain Simpul simpul pengembangan koridor ekonomi, kawasan ekonomi

Dokumen Rencana Tata Ruang

RUPM, RPJPN

Dokumen kebijakan industri, Sistem Logistik Nasional, Transportasi Nasional

PKN, PKW, PKsn, Struktur Ruang Pulau, Provinsi

Pengembangan Penanaman Modal dan Pembangunan Wilayah

Perindustrian, Infrastruktur, jalur perdagangan, Sistem transportasi

Rencana Aksi dan Program BKPM 2015-2019 Indikasi Kebutuhan Anggaran BKPM 2015-2019 Rekomendasi Pemerintah Pusat dan Daerah

Posisi Studi Terhadap Studi Lainnya

Analisis Infrastruktur

Analisis Sektor

Analisis Wilayah

RENSTRA Sektor A

Analisis Wilayah

Infrastruktur 1

Sektor B

Infrastruktur 2

Sektor C

Metodologi Studi DESK STUDY

Literatur ilmiah (buku kajian) Data daerah, nasional RUPM, RPJPN, RPJMN, RTRWN, MP3EI, KEK, data pengembangan sistem logistik

Focus Group Discussion (FGD)

2a

PUSAT Data & informasi perkembangan kebijakan terkait engembangan wilayah (MP3EI, KEK,KAPET, free Trade Zones,)

4

2b

2c

PUSAT Rumusan awal pengumpulan data, masukan stakeholder

DAERAH Pengumpulan data, masukan stakeholder di daerah

ANALISIS

Analisis Deskriptif Analisis Peramalan data Analisis Skenario

SWOT External context

1

5

Opportunities

Threats

Internal context Strength

Weakness

Strength-Opportunities

OpportunitiesWeakness

(kombinasi peluang untuk bersinergi dengan kekuatan)

Strength-Threats

(kombinasi kekuatan untuk mengurangi ancaman)

(kombinasi peluang untuk mengurangi kelemahan)

Threats-Weakness

(kombinasi ancaman dan kelemahan untuk jadi tantangan pembangunan)

Interpretasi dari naskah desk study, hasil survey, analisis tim, serta interpretasi proses selama FGD berlangsung LAPORAN

3

SURVEY LAPANGAN

Pengumpulan DATA dan INFROMASI di lokasi-lokasi terpilih. Pengujian kembali hasil dari FGD

Kerangka Kajian Analisis Investasi Berbasis Wilayah RPJP 2005-2025

FOCUS GROUP DISCUSSION

RTRWN

ANALISIS WILAYAH

ANALISIS SEKTORAL

Rencana Uumum Penanaman Modal (RUPM)

RPJMN 2014-2019

RENSTRA

ANALISIS

Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Lainnya*

RENSTRA BKPM

INFRASTRUKTUR

RENSTRA BKPMD DAERAH

IMPLEMENTASI

Keterangan *) 1. Kebijakan Industri Nasional (Perpres No. 28/2008) 2. Kebijakan Energi Nasional (Perpres No. 5/2006) 3. Pengembangan Komoditas Unggulan Pertanian 4. MP3EI (Perpres No. 32/2011) 5. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (PP No. 50/2011) 6. Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Perpres No. 26/2012) 7. Dll.

Arah Kegiatan FGD PEMBUKAAN Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM

PAPARAN PROVINSI

Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan BKPM PT LAPI ITB

Maksud dan Tujuan Studi

Potensi dan Peluang Investasi Kendala dan Tantangan Investas

Isu Strategis Investasi Wilayah

Kebutuhan Data Tujuan

KERANGKA ANALISIS

Sasaran

Komponen Potensi Inovasi

Mengidentifikasi sektor ekonomi unggulan wilayah berdasarkan parameter terkait

Linkage

Ekonomi Basis

Daya Saing Sektor

Identifikasi aset wilayah

Mengidentifikasi kapasitas Insfrastruktur pendukung

Transportasi

Produksi Pendukung lain kesiapan SDM lokal sebagai pengusaha kesiapan SDM lokal sebagai tenaga Mengidentifikasi dukungan SDM kerja kesiapan sumber daya sosial dalam mendukung SDM lokal

Mengidentifikasi dukungan kelembagaan

Melakukan evaluasi dasar terkait posisi wilayah

Memetakan SWOT wilayah

Kebijakan dan peraturan Kemampuan fiskal

Data/ Informasi yang Dibutuhkan

Parameter Memiliki potensi sumberdaya lokal sebagai modal untuk mendukung pengembangan ekonomi Terjadinya peningkatan nilai tambah

Keluaran

Potensi Produksi Tingkat Produktifitas

Produk Turunan Spesialiasi dan Lokalisasi Bahan Baku Adanya keterkaitan ke belakang dan Spesialiasi dan ke depan secara lokasi Lokalisasi Produksi Pangsa Pasar LQ Indeks Multiplier (Uang) Multiplier Effect Indeks Multiplier (Tenaga Kerja) Besaran PMA Memiliki potensi untuk menarik Besarnya PMDN investasi Besar Pengembalian Daya Saing Produksi Kompetitor Memiliki infrastruktur transportasi yang memadai bagi kegiatan ekspor Memiliki infrastruktur penghubung yang memadai antara wilayah inti & wilayah hinterland Memiliki infrastruktur pendukung produksi: energi, air baku Memiliki sekolah, universitas, fasilitas kesehatan yang memadai

Sektor ekonomi unggulan

Infrastruktur pendukung pengembangan wilayah

Kapasitas SDM dan modal sosial Pendukung Kebijakan dan peraturan yang mendukung atau menghambat investasi

dukungan kelembagaan Indonesia Investment Coordinating Board

Kebutuhan Data KEBUTUHAN DATA (1) Komponen

Parameter

Data/informasi yang dibutuhkan

Memiliki potensi sumberdaya lokal Potensi Produksi sebagai modal untuk mendukung pengembangan ekonomi

Potensi

Tingkat Produktifitas

Inovasi

Terjadinya peningkatan nilai Produk Turunan tambah Adanya keterkaitan ke belakang Spesialisasi dan Lokalisasi Bahan Baku dan ke depan secara lokasi

Linkage

Spesialisasi dan Lokalisasi Produksi Pangsa Pasar

Multiplier Effect

LQ

Indeks Multiplier (Uang)

Ekonomi Basis

Indeks Multiplier (Tenaga Kerja)

Kebutuhan Data -

Data Negara-negara tujuan ekspor Data Nilai Ekspor per kab./kota Data Produksi Komoditi Unggulan Data Industri Kecil dan Menengah Data Industri Kecil dan Menengah Berdasarkan Sub Sektor Primer Data Industri Kecil dan Menengah Sektor Sekunder Data Luas Kawasan Industri Data Peruntukkan Lahan Hutan Produksi Data Perubahan Guna Lahan Data Luas Penggunaan lahan untuk setiap komoditas unggulan provinsi Data Persebaran Komoditas Unggulan berdasarkan kab/kota Data Jenis Produk yang dihasilkan di tiap provinsi

-

Data asal dan tujuan bahan baku industry utama di setiap provinsi Data volume dan jenis barang yang diekspor berdasarkan pelabuhan masuk di setiap provinsi Data volume dan jenis barang yang diimpor berdasarkan pelabuhan masuk di setiap provinsi Data persebaran kegiatan industry berdasarkan jenisnya di setiap provinsi

-

Data volume dan jenis barang berdasarkan tujuan ekspor di setiap provinsi Data jumlah penduduk setiap provinsi Data kepadatan penduduk setiap provinsi Data PDRB berdasarkan harga konstan 10 tahun terakhir di setiap provinsi, kab/kota dan nasional Data PDRB berdasarkan harga berlaku 10 tahun terakhir di setiap provinsi, kab/kota dan nasional Data jumlah tenaga kerja berdasarkan sektor 10 tahun terakhir di setiap provinsi, kab/kota dan nasional

-

Data Realisasi Pendapatan Daerah Data Sumber Penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah Data Sumber Penerimaan dari Daya Perimbangan Data Realisasi bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak Data Alokasi DAU Data Alokasi DAK Data Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Data Rincian Belanja Tidak Langsung Data Rincian Belanja Langsung Data Kepadatan Penduduk/jumlah penduduk Data Proporsi Tenaga Kerja Data Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja Sektor Industri Besar Indonesia Investment Data Proporsi Kebutuhan Tenaga Kerja berdasarkan sector di setiap provinsi Coordinating Board

Kebutuhan Data KEBUTUHAN DATA (2) Komponen

Parameter

Data/informasi yang dibutuhkan Memiliki potensi untuk menarik Besaran PMA

investasi Daya Saing Sektor

Besarnya PMDN Besar Pengembalian

Kompetitor Daya Saing Produksi Memiliki infrastruktur transportasi yang memadai bagi kegiatan ekspor

Transportasi Memiliki infrastruktur penghubung yang memadai antara wilayah inti & wilayah hinterland Memiliki infrastruktur pendukung produksi energi, air baku Produksi

-

Kebutuhan Data Data Realisasi PMA 10 tahun terakhir berdasarkan sektor Data PMA yang disetujui 10 tahun terakhir berdasarkan sektor Data realisasi PMDN 10 tahun terakhir berdasarkan sektor Data PMDN yang disetujui 10 tahun terakhir berdasarkan sektor Data perbandingan investasi, tenaga kerja dan proyek di tiap wilayah Data kompetitor produk unggulan tiap provinsi di dalam dan di luar negeri Data Negara-negara dan daerah tujuan ekspor Data volume dan tujuan ekspor per pelabuhan utama di setiap provinsi Data pelabuhan dan bandara berdasarkan kelasnya di setiap provinsi Data jaringan transportasi yang menghubungkan pelabuhan/bandara dengan pusat-pusat kegiatan industri di provinsi Data sebaran kegiatan industri per provinsi Data jaringan transportasi yang menghubungkan pelabuhan/bandara dengan pusat-pusat kegiatan industri di provinsi Data sebaran kegiatan industri per provinsi Data sebaran lokasi penyedia bahan baku utama industri di setiap provinsi

-

Data sebaran sumber dan kapasitas air baku di setiap provinsi Data sebaran sumber energi listrik dan jaringannya di setiap provinsi Data jaringan telekomunikasi di setiap provinsi Data kebutuhan air baku untuk industri Data kebutuhan listrik industri

-

Indonesia Investment Coordinating Board

Kebutuhan Data KEBUTUHAN DATA (3) Komponen Pendukung lain

Parameter Data/informasi yang dibutuhkan Kebutuhan Data Memiliki sekolah, - Data persebaran rumah sakit berdasarkan kelasnya di setiap provinsi universitas,fasilitas kesehatan - Dan sebaran dan jenis universitas dan sekolah kejuruan yang ada di setiap provinsi yang memadai - Data Klasifikasi Industri serta Pengelolaan Limbah

Kesiapan SDM lokal sebagai pengusaha

Kesiapan SDM local sebagai tenaga kerja

Kesiapan sumber daya sosial dalam mendukung SDM lokal

Kebijakan dan peraturan yang mendukung atau menghambat Kebijakan dan peraturan investasi

Kemampuan fiskal

-

Data Jumlah dan jenis industri yang dipimpin oleh pengusaha lokal Data jumlah pengusaha di setiap provinsi Data perkembangan jumlah penduduk dan persebarannya 10 tahun terakhir Data perkembangan jumlah angkatan kerja 10 tahun terakhir Data jumlah penduduk berdasarkan lapangan pekerjaan 10 tahun terakhir Data jumlah buruh berdasarkan jenis industri 10 tahun terakhir Data jumlah pengangguran 10 tahun terakhir Data tingkat pendidikan penduduk dan pencari kerja 10 tahun terakhir Data kebutuhan tenaga kerja di setiap provinsi berdasarkan jenis industri 10 tahun terakhir Data jumlah kejadian konflik sosial dan lokasinya 10 tahun terakhir

-

Data Mekanisme Perizinan Industri tiap provinsi Rencana tata ruang wilayah tiap provinsi Kebijakan/peraturan daerah terkait investasi Kebijakan sektoral terkait investasi Data Perbandingan Jenis-jenis Pajak Daerah Sebelum dan Sesudah Penerapan UU nomor 28 tahun 2009 Data Perbandingan DAU Data Perbandingan Antara Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Data Proporsi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Data Rasio Pendapatan dan Belanja Daerah Data Besaran Anggaran Berdasarkan Alokasi untuk Program Utama Data Besar Anggaran Langsung dan Tidak Langsung

-

Indonesia Investment Coordinating Board

Daya Saing Indonesia pada tingkat Global

Starting Business

Daya Saing Tiap Provinsi

Gambaran Awal Kondisi di Indonesia

Perkembangan Kelompok Penduduk Indonesia

Perkembangan Kota-Kota Indonesia

Index Daya Saing Dunia

•

•

Sumber : WEF, 2012

Penduduk Indonesia Tumbuh dan Semakin Makmur

•

Sumber : Boston Consulting Group, 2013

Dalam Global Competitivess Report (2012), Daya saing Indonesia berada pada peringkat 50 dari 144 negara, menurun 5 peringkat dari tahun sebelumnya. Indonesia terpuruk pada pilar efisiensi tenaga kerja (120), kesiapan teknologi (85), dan infrastruktur (78). Indonesia memiliki keunggulan pada pilar ukuran pasar (16), lingkungan makroekonomi (25), dan inovasi (39) BCG (2013) menyatakan akan terjadi peningkatan tren kalangan menengah di Indonesia sebesar 2x lipat pada tahun 2020 sebagai akibat peningkatan kondisi ekonomi. Tren ini lebih optimis daripada tren yang terjadi di negara maju.

Perkembangan Kota-Kota di Indonesia Menurut Populasi Kota Jakarta, Tangerang akan menjadi kota large middleweight yang memiliki pendduuk 5 -10 juta jiwa. Kota Batam, Pekanbaru, Palembang, Semarang, Batam, Bandung, dan Surabaya akan menjadi kota mid-sized middleweight dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta jiwa. Sumber : Boston Consulting Goup 2013 & McKinsey Global Institute, 2012

•

• •

Pertumbuhan kelas menengah di Indonesia yang mencapai 9 juta jiwa pada tiap tahunnya akan menyebar tidak hanya ke kota-kota besar di Indonesia, seperti Jabodetabek, tapi juga ke kota mid-sized middleweights, seperti Kota Batam, Pekanbaru, Palembang, Semarang, Batam, Bandung, dan Surabaya yang diperkirakan akan memiliki penduduk lebih dari 1 juta jiwa pada tahun 2020. Sementara pertumbuhan pada kota-kota lain di Sumatera dan Jawa diperkirakan akan memiliki penduduk antara 250.000 – 1.000.000 jiwa Pertumbuhan Ekonomi Kota Batam dan Pekanbaru sendiri merupakan dalam 10 tahun terakhir, lebih cepat dari pertumbuhan ekonomi nasional Jabodetabek, dan wilayah jawa lain yang relatif konstan pada tahun 2030.

Sumber : Tan Khee Giap dkk, 2013

Peluang: Hasil studi yang dilakukan oleh Tan Khee Giap dkk (2013) terkait daya saing yang dilihat dari stabilitas ekonomi makro; perencanaan pemerintah dan institusi; kondisi keuangan, bisnis, dan tenaga kerja; dan kualitas hidup dan pembangunan infrastruktur menemukan bahwa di daya saing tertinggi di Provinsi DKI Jakarta (1), Jawa Timur (2), Jawa Barat (4), Kepulauan Riau (8), dan Riau (10). Daya saing tertinggi ini masih didominasi di Pulau Jawa. Tantangan: Sementara Provinsi Jambi, Bengkulu, dan Kep. Bangka Belitung, termasuk dalam katagori daya saing yang rendah, artinya pada provinsi-provinsi ini daya saing investasinya rendah, sehingga dibutuhkan stimulan agar investasinya meningkat.

Dimana Kota yang Mudah Untuk Memulai Bisnis dan Dimana yang Tidak? Biaya (% dari pendapatan per modal)

Rata-Rata Biaya Waktu

Waktu (Hari)

Sumber : World Bank, 2012

•

•

Pada Pulau Sumatera dan Jawa, potensi bisnis terdapat di Kota Yogykarta, Surakarta, Semarang, dan Jakarta (termasuk dalam 10 besar). Kota-kota ini memiliki keunggulan dalam bidang biaya penanaman investasi, serta waktu untuk memulai investasi. Akan tetapi pada kota-kota lain di Pulau Jawa dan Sumatera cenderung belum memiliki keunggulan penanaman investasi, dilihat dari biaya dan waktu untuk memulai investasi, sehingga harus dirumuskan kebijakan perbaikan iklim investasi di wilayah-wilayah ini.

Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Sumatera MP3EI dan RTR Sumatera

Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Jawa-Bali MP3EI dan RTR JAWA-BALI

Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Kalimantan MP3EI RTR KALIMANTAN

Isu Strategis Pengembangan Wilayah Pulau Sumatera 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Belum optimalnya pengembangan industri pengolahan hulu-hilir untuk sektor pertambangan dan pertanian Belum optimalnya pengembangan sektor pertanian Belum optimalnya pengembangan sektor kelautan dan perikanan Belum optimalnya pengembangan potensi pariwisata Terbatasnya interkoneksi wilayah Terbatasnya aksesibilitas terhadap sarana dan prasarana dasar Belum meratanya kualitas sumber daya manusia Kurangnya pengamanan di wilayah perbatasan (laut) Menurunnya daya dukung lingkungan

Sumber: Background Study RPJMN 2015-2019, Bappenas

Isu Strategis Pengembangan Wilayah Pulau Jawa • Mempertahankan Wilayah Jawa-Bali sebagai Lumbung Pangan • Belum optimalnya pengembangan kegiatan industri inovatif yang berbasis teknologi dan berbasis potensi lokal • Belum optimalnya pengembangan potensi pusat perdagangan • Belum optimalnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif • Belum memadainya kualitas tenaga kerja berkeahlian tinggi • Menurunnya daya dukung lingkungan • Perlunya optimalisasi kesiapan mitigasi dan adaptasi bencana

Sumber: Background Study RPJMN 2015-2019, Bappenas

Isu Strategis Pengembangan Wilayah Pulau Kalimantan • Rendahnya produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian • Rendahnya nilai tambah pertambangan (batubara, migas, bijih besi, bauksit) • Belum optimalnya pengembangan industri pengolahan hulu-hilir untuk pertambangan dan perkebunan • Belum optimalnya pengembangan sektor kelautan dan perikanan • Belum optimalnya sektor pariwisata secara optimal • Rendahnya pembangunan di kawasan perbatasan • Terbatasnya aksesibilitas terhadap sarana dan prasarana dasar (energi, sumber air) • Lemahnya aksesbilitas antar wilayah • Tidak meratanya kualitas Sumber Daya Manusia • Menurunnya daya dukung lingkungan Sumber: Background Study RPJMN 2015-2019, Bappenas

Penyusunan Isu Strategis Investasi Wilayah

ISU STRATEGIS PENGEMBANGAN WILAYAH PULAU ISU STRATEGIS PENGEMBANGAN WILAYAH PROVINSI

ISU STRATEGIS INVESTASI PULAU

ISU STRATEGIS INVESTASI PROVINSI

TERIMA KASIH “Power has only one duty-to secure the social welfare of the people” Benjamin Disraeli

FOCUS GROUP DISCUSSION KAJIAN ANALISIS STRATEGIS PENANAMAN MODAL BERBASIS WILAYAH 2014 Makassar, 17 April 2014

NANGROE ACEH DARUSSALAM

Bagaimana Realisasi Investasi Kini di NAD? Realisasi PMA dan PMDN Nangroe Aceh Darussalam (Miliar) 4000

Kontribusi PDRB ADHK NAD 3%

11%

28%

11%

3500 3000

16%

2500 2000

12% 10%

1500

9%

1000 500 0 2010

2011 PMA

2012 PMDN

2013

1. PERTANIAN 3. INDUSTRI PENGOLAHAN 5. BANGUNAN 7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI 9. JASA-JASA

0% 2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN 4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH 6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN 8. KEUANGAN, PERSEWAAN, & JS. PRSH.

Perkembangan PMDN di Nangroe Aceh Darussalam terus mengalami peningkatan yang signifikan, khususnya pada tahun 2012-2013. Akan tetapi, hal ini tidak diikuti dengan pola perkembangan pada PMA yang cenderung mengalami penurunan. Perekonomian Nangroe Aceh Darussalam dibentuk oleh perkembangan sektor primer yang berkontribusi tinggi dalam pembentukan PDRBnya. Sektor primer ini adalah pertanian (28%) dan pertambangan dan penggalian (12%). Perkembangan sektor tersier, khususnya perdagangan signifikan dalam pembentukan PDRB Nangroe Aceh Darusssalam Sumber: BKPM dan BPS Provinsi Bali

Arahan RPJMN, RTR Pulau Sumatera -

RPJMN 2009-2014

Pengembangan sentra produksi perikanan dan hasil laut Pengembangan Sumatera sebagai sentra industri migas dan lumbung energi Pengembangan jaringan listrik terintegrasi Penguatan keterkaitan domestik wilayah Sumatera Pengembangan Sumatera sebagai pool angkatan kerja berkualitas dan berdaya saing di ASEAN Peningkatan program penanggulangan kemiskinan Reformasi birokrasi dan tata kelola Pengembangan kawasan perbatasan sebagai beranda depan Pembangunan wilayah Sumatera yang sesuai dengan daya dukung lingkungan

RTR Pulau Sumatera

- Pusat Kegiatan Nasional Lhoukseumawe - Pusat Kegiatan Wilayah Banda Aceh, Takengen, Langsa, Meulaboh - Kawasan Andalan Lhoukseumawe - Kawasan Andalan Pantai Barat Selatan - Kawasan Andalan Laut Lhoukseumawe - Kawasan Andalahn Banda Aceh

Arahan RTRW Provinsi Nangroe Aceh Darussalam RENCANA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR - Revitalisasi jaringan jalur kereta api di pesisir timur - Pengembangan jalur kereta api baru di pesisir barat - Pengembangan pelabuhan internasional sabang - Pengembangan pelabuhan nasional di Meulaboj - Pemantapan pelabuhan nasional (Lhoukseumawe), Pelabuhan Antar Wilayah (Malahayati, Kuala Langsa), Pelabuhan Lokal (Sinabang, Susoh, Singkil, Calang, Idi, Ulee Lheue - Pengembangan jaringan SUTT - Pengembangan jaringan telekomunikasi melalui pengembangan jaringan telepon seluler, dan BTS - Pengembangan sumber daya air di wilayah sungai RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN - Kawasan Andalan Lhoukseumawe - Kawasan Andalan Pantai Barat Selatan - Kawasan Andalan Laut Lhoukseumawe - Kawasan Andalahn Banda Aceh - Kawasan industri Lhoukseumawe - Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang - KAPET Banda Aceh Darussalam - Kawasan Ekosistem Leuser

Kebutuhan Investasi Nangroe Aceh Darussalam

No

Pelaku

Nilai Investasi

Swasta

5.175

2 Perluasan pelabuhan lhouksemawe

Swasta

1.250

3 Pembangunan transmisi listrik di Provinsi Lampung

BUMN

1.495

1

Investasi Pembangunan Jaringan dan layanan kereta api antar kota Sigli-Bireun-Lhoukseumawe 172 km

Sumber : MP3EI dan PPP Guide Book

TOTAL INVESTASI INFRASTRUKTUR 7,92 T

Sistem Logistik Nangroe Aceh Darussalam Pelabuhan Domestik dan Jalur Utama Pelayaran Domestik

Alternatif pelabuhan utama yang dapat mendorong pengembangan pusat ekonomi baru berada di Sabang. Jaringan keluar masuk barang dapat dilakukan baik melalui jalur udara, darat, maupun laut.

Nangroe Aceh Darussalam berfungsi sebagai pusat distribusi provinsi.

Sumber : Sistem Logistik Nasional

Pengembangan Pelabuhan Hub-Internasional

Daya Saing Nangroe Aceh Darussalam NAD

Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur

Median Nasional

Stabilitas Ekonomi Makro 0.2 0.1 0 -0.1 -0.2 -0.3 -0.4 -0.5 -0.6

Kondisi Keuangan, Bisnis, dan Tenaga Kerja

Perencanaan Pemerintah dan Institusi

Daya saing di Nangroe Aceh Darussalam termasuk dalam rangking 16 dari 33 provinsi di Indonesia yang artinya provinsi ini masuk dalam katagori menengah ke bawah.


Dalam indikator daya saing, provinsi Nangroe Aceh Darussalam rendah dalam tiga aspek, yakni stabilitas ekonomi makro, kualitas hidup dan pembangunan infrastruktur, serta keuangan, bisnis, dan tenaga kerja, dilihat dari nilainya yang berada di bawah rata-rata nasional. Hal ini berarti untuk meningkatkan investasi di NAD, perlu perbaikan daya saingnya, khususnya dari tiga indikator tersebut. Sementara indikator yang kuat, atau lebih baik dibandingkan nasional adalah perencanaan pemerintah dan institusi. Hal ini perlu didorong agar minimal indikator ini bertahan atau bahkan dapat meningkat dan mampu memberikan pengaruh positif pada indikator lainnya.

SUMATERA UTARA

Bagaimana Realisasi Investasi Kini di Sumatera Utara? Realisasi PMA dan PMDN Sumatera Utara (Miliar)

Kontribusi PDRB Sumatera Utara 8%

10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0

10%

23%

10%

1% 21%

19% 7%

2010

2011 PMA

2012 PMDN

2013


1% 2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN 4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH 6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN 8. KEUANGAN, PERSEWAAN, & JS. PRSH.

Arah investasi di Sumatera Utara terus mengalami peningkatan, baik PMA maupun PMDN. Investasi paling banyak berasal dari PMA dibandingkan PMDN. Perlu dilakukan peningkatan PMDN di Sumatera Utara. Perekonomian Sumatera Utara dibentuk oleh perkembangan sektor tersier yang berkontribusi tinggi dalam pembentukan PDRBnya. Sektor tersier ini adalah perdagangan hotel dan restoran (19%), pengangkutan dan komunikasi (10%), keuangan persewaan dan jasa perusahaan (8%), dan jasa-jasa sebesar 10%. Sementara sektor primer dan sekunder meskipun kontribusinya juga besar, tapi perkembangannya cenderung melambat. Oleh karenanya arah investasi ke depan akan lebih diarahkan pada sektor tersier ini. Sumber: BKPM dan BPS Provinsi Bali


RPJMN 2009-2014

Pengembangan Sumatera sebagai sentra produksi pertanian dan perkebunan Pengembangan klaster industri unggulan Pengembangan industri pariwisata alam dan budaya Pengembangan jaringan listrik terintegrasi di Sumatera Penguatan keterkaitan domestik wilayah Sumatera Pengembangan Sumatera sebagai pool angkatan kerja berkualitas dan berdaya saing di ASEAN Peningkatan program penanggulangan kemiskinan Reformasi birokrasi dan tata kelola Pengembangan kawasan perbatasan sebagai beranda depan Pembangunan wilayah Sumatera yang sesuai dengan daya dukung lingkungan RTR Pulau Jawa-Bali

Pusat Kegiatan Nasional Medan-Bindai-Del Serdang-Karo (Mebidangro) PKW Pematang Siantar, Tebing Tinggi, Sibolga, Rantau Prapat, Balige, Sidikalang, Kisaran, Gunung Sitoli, Padang Sidempuan Kawasan Andalan Mebidangro Kawasan Andalan Pemantang Siantar Kawasan Andalan Rantau Prapat Kisaran Kawasan Andalan Nias dan Sekitarnya Kawasan Andalan Laut Nias dan Sekitarnya Kawasan Andalan Ujung Batu-Bagan Batu Kawasan Andalan Tapanuli

Arahan RTRW Provinsi Sumatera Utara

RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN - Kawasan Mebidangro - Kawasan Danau Toba - Kawasan Ekosistem Leuser dan Bahorok - Kawasan Lindung Tapanuli dan sekitarnya - Kawasan Pulau Nias - Kawasan Labuhan Angin-Sibolga - Kawasan Tanjung Balai-Asahan - Kawasa Agropolitan Dataran Tinggi - Kawasa Tebingtinggi-Siantar

RENCANA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR - Pengembangan jaringan diagonal atau feeder road - Pengembangan jaringan yagn teprisah dengna jaringan jala nasional atau pun provinsi - Peningkatan kapasitas jaringan bebas hambatan ruas Belmera - Pengembagan dan pembangunan baru jalan tol dalam dan antar kota untuk mendukung perkembangan PKN Mebidangro - Peingkatan aksesibilitas jalan - Pengembangan jaringan jalur kereta api yang menghubungkan kawasan perkotaan denganbandar udara - Pengembangan jaringan jalur kereta api Trans Asia Railway - Pemantapan jalur kereta api dalam maupun antar kota - Pembangunan jalur kereta api - Pengembangan sistem penyediaan minyak dan gas bumi - Pengembangan tenaga listri dengan peningkatan kapasitas pembangkit tenaga listrik - Pengembangan dan penyediaan listrik baru berbasis batu bara - Pengembangan waduk/bendungan, situ, dan mebung

Kebutuhan Investasi Sumatera Utara 1. Investasi Kelapa Sawit di Sei Mangke 4,4 T 2. Investasi Emas di Tapanuli Selatan 7T 3. Investasi KPI Dairi 4,50 T

TOTAL INVESTASI 15,9 T No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Investasi Pembangunan Rel KA ruas : Bandar Tinggi-Kuala Tanjung (18,5 km) Pembangunan Rel KA dari Kawasan Sungai Mangke ke Kota Lima Puluh Pengembangan Jalan Akses Kualanamu Tahap II (14km) dan Fly Over Tahap I dan II (dua jembatan 1 km) Peningkatan jalan Lima Puluh-Pematang Siantar-Kisaran (64,15 km) Perbaikan/Pelapisan Jalan Raya, Ruas : Lima Puluh-Simpang Inalum (22km) Pembangunan jalan Akses Belalawan 15 km Pelebaran dari KISM-Lima Puluh (10 km) Perluasan Pelabuhan Belawan Pengembangan Sektor Private di Bandara Kualamanu Pembangunan Jalan Tol Medan-Kuala Namo-Tebing Tinggi (60 km)- Ruas Lubuk Pakam- Tb Tinggi) Pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai (15,8 km) Pengembangan transmisi listrik di Provinsi Sumatera Utara Percepatan pengembanga hidro skala besar Project Sibayak 3


Pelaku Pemerintah Pemerintah

Nilai Investasi 400 150

Pemerintah

355

Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah BUMN

255 154 150 140 830 1.600

Pemerintah

3.500

BUMN BUMN BUMN

1.204 2612 2610 354


Sistem Logistik Sumatera Utara Pelabuhan Domestik dan Jalur Utama Pelayaran Domestik

Provinsi Sumatera Utara termasuk dalam pusat distribusi nasional


Alternatif pelabuhan hub internasional di Provinsi Sumatera Utara berada di Pelabuhan Belawan. Selain itu jaringan keluar masuk barang dilakukan dengan prasarana jalan, udara, dan laut.


Daya Saing Sumatera Utara Sumatera Utara


Median Nasional

Stabilitas Ekonomi Makro 0.1 0 -0.1 -0.2 -0.3 -0.4 -0.5 -0.6



Provinsi Sumatera Utara berada dalam posisi 14 dari 33 provinsi di Indonesia dalam daya saing.


Dalam indikator daya saing, provinsi Sumatera Utara rendah dalam tiga aspek, yakni stabilitas ekonomi makro, perencanaan pemerintahan dan institusi, serta keuangan, bisnis, dan tenaga kerja, dilihat dari nilainya yang berada di bawah rata-rata nasional. Hal ini berarti untuk meningkatkan investasi di Sumatera Utara, perlu perbaikan daya saingnya, khususnya dari tiga indikator tersebut. Indikator yang sangat perlu perbaikan adalah indikator perencanaan pemerintah dan institusi yang nlainya jauh di bawah rata-rata nasional, sehingga diperlukan perbaikan secara komprehensif untuk mengatasinya.

RIAU

Bagaimana Realisasi Investasi Kini di Riau? Realisasi PMA dan PMDN Riau (Miliar)

2%

14000 0%

12000

Kontribusi PDRB ADHK Riau

4%

10%

6%

17%

12%

10000 8000

49%

6000 4000 2000 0 2010

2011 PMA

2012 PMDN

2013

1. PERTANIAN

2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN

3. INDUSTRI PENGOLAHAN

4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH

5. BANGUNAN

6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN

8. KEUANGAN, PERSEWAAN, & JS. PRSH.

9. JASA-JASA

Arah investasi di Riau cenderung fluktuatif, baik PMA maupun PMDN. Meskipun demikian, perkembangan PMDN cenderung lebih stabil dibandingkan dengan PMA, dan pada tahun 2013, kontribusi PMDN lebih tinggi daripada PMA. Perekonomian DKI Jakarta dibentuk oleh perkembangan sektor primer yang berkontribusi tinggi dalam pembentukan PDRBnya. Sektor tersier ini adalah pertambangan dan penggalian (49%) dan pertanian (17%). Tingginya kontribusi dalam sektor pertambangan dan penggalian ini perlu diwaspadai mengingat saat ini sudah ada UU Minerba yang melarang ekspor barang mentah ke luar negeri, sehingga dikhawatirkan akan mengganggu keseimbangan perekonomian provinsi ini. Sumber: BKPM dan BPS Provinsi Bali


RPJMN 2009-2014

Pengembangan Sumatera sebagai sentra produksi pertanian dan perkebunan Pengembangan klaster industri unggulan Pengembangan Sumatera sebagai sentra industri migas dan lumbung energi Pengembangan industri pariwisata alam dan budaya Pengembangan jaringan listrik terintegrasi di Sumatera Penguatan keterkaitan domestik wilayah Sumatera Pengembangan Sumatera sebagai pool angkatan kerja berkualitas dan berdaya saing di ASEAN Peningkatan program penanggulangan kemiskinan Reformasi birokrasi dan tata kelola Pengembangan kawasan perbatasan sebagai beranda depan Pembangunan wilayah Sumatera yang sesuai dengan daya dukung lingkungan RTR Pulau Jawa-Bali

Pusat Kegiatan Nasional Pekanbaru, Dumai PKW Siak Sri Indraputra, Bengkalis, Bagan Siapi-ApiPasir Pangarayan, Bangkinang, Taluk Kuantan, Tambilahan, Rangat Kawasan Andalan Selat Malaka dan Sekitarnya Kawasan Andalan Duri-Dumai dan Sekitarnya Kawasan Andalan Pekanbaru dan Sekitarnya Kawasan Andalan Rangat-Kuala Enok, Taluk Kuantan, Pangakalan Kerinci Kawasan Andalan Laut Selat Malaka dan Sekitarnya

Arahan RTRW Provinsi Riau RENCANA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR -

Peningkatan kualitas jalan Pengembangan jaringan jalan baru Pengembangan terminal Peningkatan jaringan listrik Pengembangan pelabuhan Pengembangan bandara

RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN - Kawasan Hutan Suaka Alam di Bangkinang, Pangkalan Kerinci Indragiri - Kawasan Hutan Pelestarian Alam di Teluk Kuantan dan Indrapura - Kawasan hutan produksi di bagian tengah Prov. Riau - Kawasan perkebunan di seluruh kabupaten di Prov. Riau - Kawasan Pertanian di Indrapura, Rengat, Kerinci - Kawasan Pariwisata di Indrapura - Kawasan Industri di Pekanbaru - Kawasan Pertambangan di Indrapura dan Rengat

Kebutuhan Investasi Riau 1. Investasi Kelapa Sawit dan Migas di Dumai 4,34 T

TOTAL INVESTASI 4,34 T No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Investasi Jalan Tol, Ruas: Pekanbaru-Kandis-Dumai (135 km) Penanganan Jalan Strategis Nasional Pekanbar-Buton Tahap I. Paket VI : Simpang Pusako-Buton (19,13 km)

Pelaku Pemerintah

Nilai Investasi

Pemerintah

Penanganan Jalan Strategis Nasional Pekanbaru-Buton Tahap I. Paket V : Sungai Tonggak-Simpang Pusako (15,5 km) Pemerintah Penanganan Jalan Strategis Nasional Pekanbaru-Buton tahap I. Paket III : Buatan-Dayun (22,5 km) Pemerintah Penanganan Jalan Strategis Nasional Pekanbaru-Buton Tahap I. Paket IV : Dayun-Sungai Tonggak (20 km) Pemerintah Penanganan Jalan Strategis Nasional Pekanbaru-Buton Tahap I. Paket IV: Dayun-Sungai Tonggak (20 km) Penanganan Jalan Strategis Nasional Pekanbaru-Buton Tahap I. Paket II: Meredan-Buatan (16 km)

Pemerintah Pemerintah

Penanganan jalan Strategis Nasional Pekanbaru-Buton Tahap I. Paket VII: Simpang Pusako-Teluk Mesjid (15,69 km) Pemerintah Peningkatan Jalan Sorek-Sp. Japura-Rengat-Rumbai Jaya-Kuala Enok (238 km) Pemerintah Pembangunan Jalan Sp. Lago-Sp. Buatan-Siak Sri Indrapura-Pelabuhan Buton (91,25 km)-Jalan Provinsi Peningkatan Jalan Pangkalan Heran-Siberia (51 km) dan Siberida-Batas Provinsi Jambi (49 km) Pengembangan Jalan Sp. Batang-Lb. Gaung (19,5 km) Jalan Dumai-Pelintung (25 km)-Jalan Provinsi

Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah

Jl. Sp Kulim-Plb. Dumai (44,37 km), Panjang Ruas 48 km, yang perlu ditingkatkan 21 km (rigid pavement) Perluasan Pelabuhan Dumai PLTU Mulut Tambang Riau 2x300 MW Pembangunan Transmisi Listrik di Provinsi Riau (15 titik) PLTUPeranap Kapasitas 2x10 MW Pengembangan terninal di Bandara Sultan Sjahrif Kasim II

Pemerintah Pemerintah BUMN BUMN Pemerintah Pemerintah



8.446 1.111 822 480 427 427 342 321 295 274 211 195 125 105 1.250 9000 3.119 392 163

Sistem Logistik Riau Pelabuhan Domestik dan Jalur Utama Pelayaran Domestik

Provinsi Riau memiliki pelabuhan primer sebagai tempat keluar masuk barang ke Provinsi Riau. Selain melalui pelabuhan, keluar masuk barang juga dilakukan melalui jalur darat.


Kota Pekanbaru termasuk dalam pusat distribusi provinsi yang berfungsi sebagai cadangan di tingkat nasional. Sumber : Sistem Logistik Nasional

Daya Saing Riau Riau


Median Nasional

Stabilitas Ekonomi Makro 0.6 0.4 0.2 0 -0.2 -0.4 -0.6



Provinsi Riau berada dalam urutan ke 10 dalam hal daya saing dari 33 provinsi di Indonesia atau berada dalam posisi menengah atas.


Meskipun provinsi ini berada dalam urutan ke 10 atau menengah ke atas, tapi provinsi ini justru lemah pada 3 indikator, yakni stabilitas ekonomi makro, kualitas hidup dan pembangunan infrasstruktur, serta kondisi keuangan, bisnis, dan tenaga kerja. Sementara proviinsi ini unggul dalam bidag perencanan pemerintah dan institusi. Oleh karenanya diperlukan perbaikan pada 3 indikator yang lemah tadi dan satu indikator unggulan perlu untuk diteingkatkan kinerjanya, sehingga adanya perubaahn dari internal maupun eksternal tidak akan mengubah prestasi kerjanya.

KEPULAUAN RIAU

Bagaimana Realisasi Investasi Kini di Kep. Riau? Realisasi PMA dan PMDN Kepulauan Riau (Miliar)

Kontribusi PDRB ADHK Kep Riau 2%

5%

5%

6000

4% 5%

23%

5000 4000

5%

3000

51%

2000 0%

1000 0 2010

2011 PMA

2012 PMDN

2013


2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN 4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH 6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN 8. KEUANGAN, PERSEWAAN, & JS. PRSH.

Arah investasi di Kep. Riau cenderung fluktuatif, baik PMA maupun PMDN. Meskipun demikian, perkembangan PMDN cenderung lebih stabil dibandingkan dengan PMA. Perekonomian Kep. Riau dibentuk oleh perkembangan sektor sekunder yang berkontribusi tinggi dalam pembentukan PDRBnya. Sektor sekunder ini adalah industri pengolahan yang menyumbang 51% PDRB Prov. Kep. Riau. Industri-industri ini rata-rata berada di Batam. Sumber: BKPM dan BPS Provinsi Bali


RPJMN 2009-2014

Pengembangan sentra produksi perikanan dan hasil laut Pengembangan klaster industri unggulan Pengembangan Sumatera sebagai sentra industri migas dan lumbung energi Pengembangan industri pariwisata alam dan budaya Penguatan keterkaitan domestik wilayah Sumatera Pengembangan Sumatera sebagai pool angkatan kerja berkualitas dan berdaya saing di ASEAN Peningkatan program penanggulangan kemiskinan Reformasi birokrasi dan tata kelola Pengembangan kawasan perbatasan sebagai beranda depan

RTR Pulau Sumatera

Pusat Kegiatan Nasional Batam PKW Tanjung Balai, Tanjung Pinang, Daik Lingga, Daik Singkep Kawasan Andalan Zona Batam-Tanjung Pinang Kawasan Andalan Mentawai dan sekitarnya Kawasan Andalan Laut Natuna dan Sekitarnya Kawasan Andalan Laut Batam

Arahan RTRW Provinsi Kep. Riau RENCANA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR - Pengembangan sarana transportasi berupa pelabuhan laut di beberapa pulau, khususnya yang memiliki potensi pariwisata - Pelabuhan entryport untuk menudkung kepariwisataan - Pengembangan bandara - Peningkatan kualitas jalan - Pengembangan jaringan listrik menggunakan sistem pembangkit lokal RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN - Kawasan yang memberikan perllindungan kawasan bawahannya - Kawasan hutan suaka alam - Kawasan hutan pelestarian alam - Kawasan hutan produksi - Kawasan perkebunan/tanaman tahunan - Kawasan pertanian - Kawasan pariwisata - Kawasan peruntukan industri - Kawasan pertambangan - Kawasan permukiman

Kebutuhan Investasi Kep. Riau 1. Investasi Timah di Batam 0,23 T

TOTAL INVESTASI 0,23 T

No Investasi Pelaku Satker Sementara Pembangunan Fatsel Laut Pulau 1 Pemerintah Terluar 2 Pengembangan TerminalBandara Raja Haji Fisabillah BUMN Pembangunan transmisi listrik di Provinsi Riau dan Kep. 3 BUMN Riau


Nilai Investasi 138 105 746

TOTAL INVESTASI INFRASTRUKTUR 989 M

Sistem Logistik Kep. Riau Pelabuhan Domestik dan Jalur Utama Pelayaran Domestik

Kota Batam merupakan pintu gerbang logistik di Indonesia.


Kota Batam termasuk Pendistribusian barang tilakukan dalam pusat dengan distribusi jalur darat, laut, provinsi yang danberfungsi udara sebagai cadangan di tingkat nasional. Sumber : Sistem Logistik Nasional

Daya Saing Kep. Riau Kepulauan Riau


Median Nasional

Stabilitas Ekonomi Makro 0.8 0.6 0.4 0.2 0 -0.2 -0.4 -0.6



Provinsi Kepulauan Riau berada dalam golongan menengah ke atas dalam daya saing, yakni berada pada posisi 8 teratas.


Provinsi ini memiliki kelemahan dari sisi perencanaan pemerintah dan institusi serta pada kondisi keuangan, bisnis, dan tenaga kerja. Hal ini sangat mendesak untuk diperbaiki mengingat dalam wilayah ini terdapat Batam yang berperan sebagai gerbang depan investasi Indonesia. Meskipun demikian, provinsi ini memiliki keungulan dalam dua indikator, yakni stabilitas ekonomi makro dan kualitas lingkungan hidup dan pembangunan infrastruktur

SUMATERA BARAT

Bagaimana Realisasi Investasi Kini di Sumatera Barat? Realisasi PMA dan PMDN Sumatera Barat (Miliar)

Kontribusi PDRB ADHK Sumatera Barat 5%

1200

17%

23% 3%

1000

15%

800 600

12% 18%

400

6% 1%

200 0 2010

2011 PMA

2012 PMDN

2013



Perkembangan PMA di Prov. Sumatera Barat cenderung mengalami peningkatan, tetapi hal ini tidak berlaku bagi PMDN yang justru mengalami penurunan perlahan. Pada tahun 2013, PMA justru lebih mendominasi daripada PMDN, padahal tahun-tahun sebelumnya PMDN yang mendominasi. Perekonomian DKI Jakarta dibentuk oleh perkembangan sektor tersier yang berkontribusi tinggi dalam pembentukan PDRBnya. Sektor tersier ini adalah perdagangan hotel dan restoran (18%), pengangkutan dan komunikasi (152%), keuangan persewaan dan jasa perusahaan (5%), dan jasa-jasa sebesar 17%. Oleh karenanya arah investasi ke depan akan lebih diarahkan pada sektor tersier ini. Sumber: BKPM dan BPS Provinsi Bali


RPJMN 2009-2014

Pengembangan Sumatera sebagai sentra produksi pertanian dan perkebunan Pengembangan Sumatera sebagai sentra industri migas dan lumbung energi Pengembangan industri pariwisata alam dan budaya Penguatan keterkaitan domestik wilayah Sumatera Pengembangan Sumatera sebagai pool angkatan kerja berkualitas dan berdaya saing di ASEAN Peningkatan program penanggulangan kemiskinan Reformasi birokrasi dan tata kelola Pembangunan wilayah Sumatera yang sesuai dengan daya dukung lingkungan

RTR Pulau Sumatera

Pusat Kegiatan Nasional Padang PKW Bukit Tinggi, Pariaman, Sawahlunto, Solok Kawasan Andalan Agam-Bukit Tinggi Kawasan Andalan Solok dan sekitarnya Kawasan Andalan Padang Pariaman Kawasan Andalan Mentawai dan sekitarnya Kawasan Andalan Laut Mentawai-Siberut dan sekitarnya

Arahan RTRW Provinsi Sumatera Barat

RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN - Kawasan Industri di Padang Pariaman - Kawasan Poros Barat-Timur - Kawasan Minapolitan di Dharmasraya, Agam, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Lima Puluh Kota, dan Padang - Kawasan Tapus, Rao, Mapat Tunggul - Kawasan Sungai Rumbai - Kawasan Lunang Silaut - Kawasan Pangkalan Kota Baru - Kawasan Kamang Baru - Kawasan Abai Sangir-Taluakn Aie Putiah - Kawasan Batu Sangkar - Kawasan Ngarai Sianok

RENCANA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR - Pengembangan jaringan jalan - Pengembagnan jalur kereta api penumpang reguler, wisata, dan barang, serta komuter dan kereta api bandara - Pembangunan terminal tipe A di Sawahlunto, Tapan, Padang Pariaman - Pembangunan terminal tipe B di Pulau Punjung/Sei Rumbai - Pengembangan angkutan umum massal - Peningkatan dan pengembangan jaringan transportasi penyeberangan - Pengembangan jalur pelabuhan baru - Pembangunan pelabuhan perikanan dan pelabuhan wisata - Pengembangan Bandar Uara Rokot, Bandara Udara di Limapuuh Kota - Pembangunan Bandara di Kep. Mentawai dan Pasamanan Barat - Pengembangan jaringan prasarana energi listrik dan penggunaan energi alternatif - Pengembangan sistem terestrial dalam jaringan telekomunikasi - Pengembangan penata gunaan air pada DAS dan CAT

Kebutuhan Investasi Sumatera Barat

No

Investasi Satker Pembangunan Faspel Laut Cerocok 1 Painan Pembangunan transmisi listrik di Provinsi 2 Sumatera Barat (6 Titik)


Pelaku

Nilai Investasi

Pemerintah

118

BUMN

2155


Sistem Logistik Sumatera Barat Pelabuhan Domestik dan Jalur Utama Pelayaran Domestik

Provinsi Sumatera Barat memiliki alternatif pelabuhan utama yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah di Pelabuhan Kuala Tanjung yang saat ini merupakan pelabuhan primer.


Sumatera Barattermasuk dalam pusat distribusi provinsi yang berfungsi sebagai cadangan di tingkat nasional. Sumber : Sistem Logistik Nasional

Daya Saing Sumatera Barat Sumatera Barat


Median Nasional

Stabilitas Ekonomi Makro 0.2 0.1 0 -0.1 -0.2 -0.3 -0.4



Provinsi Sumatera Barat termasuk dalam urutan ke 17 dari 33 provinsi di Indonesia dalam pengukuran daya saing.


Dalam indikator daya saing, provinsi Sumatera Barat rendah dalam tiga aspek, yakni stabilitas ekonomi makro, perencanaan pemerintahan dan institusi, serta keuangan, bisnis, dan tenaga kerja, dilihat dari nilainya yang berada di bawah rata-rata nasional. Hal ini berarti untuk meningkatkan investasi di Sumatera Barat, perlu perbaikan daya saingnya, khususnya dari tiga indikator tersebut. Sementara indikator yang unggul adalah indikator kualitas hidup dan pembangunan infrastruktur yang berarti bahwa kualitas lingkungan di provinsi ini sudah baik dan infrastrukturnya sudah memadai untuk kegiatan yang ada saat ini, sehingga ke depannya diperlukan juga perbaikan pada indikator ini.

JAMBI

Bagaimana Realisasi Investasi Kini di Jambi? Realisasi PMA dan PMDN Jambi (Miliar)

Kontribusi PDRB ADHK Jambi

3000

5%

2500

7%

9%

29%

15%

2000 1500

4%

1000

11%

19%

1%

500 0 2010

2011 PMA

2012 PMDN

2013



Arah investasi di Jambi cenderung fluktuatif, baik PMA maupun PMDN. Hal ini perlu diatasi agar perkembangan investasi terus meningkat, bukan fluktuatif. Pada tahun 2013, PMDN jauh lebih mendominasi dibandingkan dengan PMA. Perekonomian Jambi dibentuk oleh perkembangan sektor primer yang berkontribusi tinggi dalam pembentukan PDRBnya. Sektor primer ini adalah pertanian (29%) dan pertambangan dan penggalian (19%). Tingginya kontribusi sektor perekonomian yang bersumber pada sumber daya alam perlu diwaspadai karena adanya UU Minerba yang melarang ekspor bahan tambang mentah ke luar negeri. Sumber: BKPM dan BPS Provinsi Bali

Arahan RPJMN, RTR Pulau Sumatera RPJMN 2009-2014

- Pengembangan Sumatera sebagai sentra produksi pertanian dan perkebunan - Penguatan keterkaitan domestik wilayah Sumatera - Pengembangan Sumatera sebagai pool angkatan kerja berkualitas dan berdaya saing di ASEAN - Peningkatan program penanggulangan kemiskinan - Reformasi birokrasi dan tata kelola - Pembangunan wilayah Sumatera yang sesuai dengan daya dukung lingkungan

RTR Pulau Sumatera

- Pusat Kegiatan Jambi - PKW Pangkalan Kerinci, Muara Bungo, Kuala Tungkal, Muara Bulian, Sarolangun - Kawasan Andalan Muara Bulian Timur Jambi dan sekitarnya - Kawasan Andalan Muara Bungo dan sekitarnya

Arahan RTRW Provinsi Jambi RENCANA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR - Pengembangan terminal tipe A< tipe B, dan barang - Pembangunan jaringan antkutan kereta api provinsi - Pengembangan pelabuhan Muara Sabak, Talang Duku , Nipah Panjang, dan Mendahara - Pengembangan bandara Sulan Thaha, Bungo, Depat Parbo - Pengembangan pembangkit listrik tenaga alternatif - Pengembangan SUTET - Pengembangan dan pengolahan sumber air baku dari sungai maupun dananu dan seluruh sumber mata air. - Pembangunan embung, tanggul, kolam retensi untuk mengendalikan daya rusak air RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN - Kawasan peruntukan pertanian - Kawasan peruntukan perikanan - Kawasan peruntukan pertambangan mineral, batu bara, minyak dan gas bumi, panas bumi - Kawasan peruntukan indusri besar di Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur - Kawasan Peruntukan Industri Menengah di Kabupaten Jambi, Muaro Hambi, Batang Hari, Bungo, Merangin, Serolangun, Tebo - Kawasan peruntukan pariwisata alam, budaya, dan buatan

Kebutuhan Investasi Jambi

No Investasi Ruas Jalan Merupakan jalan Provinsi, Sebagian belum ada Jalan 1 (Berbak-Ujung Jabung) Penanganan jalan Merangin di Kabupaten Merangin (Ruas Jalan 2 merupakan Jalan Strategis Nasional) Peningkatan Jalan antara Muaro Jambi-Pelabuhan Muara Sabak (43 3 km) 4 Pembebasan Lahan 2000 Ha 5 Pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan 6 Penanganan Terminaldi Bandara Sultan Thaha 7 Pembangunan Transmisi Listrik di Provinsi Jambi (7 titik) 8 Pembangunan PLTP Sungai Penuh Kapasitas 2x55 MW 9 Pengembangan Jaringan Listrik


Pelaku Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah BUMN BUMN BUMN PPP

Nilai Investasi 1.400 602 129 200 200 107 1.792 1.760 326


Sistem Logistik Jambi Pelabuhan Domestik dan Jalur Utama Pelayaran Domestik

Jambi berfungsi sebagai pusat distribusi provinsi yang menjadi cadangan distribusi logistik di tingkat nasional.


Pendistribusian barang tilakukan dengan jalur darat, laut, dan udara


Daya Saing Jambi Jambi

Median Nasional

Stabilitas Ekonomi Makro 0.1 0 -0.1 -0.2 Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur

-0.3 -0.4



Provinsi Jambi berada dalam urutan 25 dalam hal daya saing pada 33 provinsi di Indonesia.


Provinsi Jambi rendah dalam semua indikator perhitungan daya saing, baik stabilitas ekonomi makro; perencanaan pemerintah dan institusi; kondisi keuangan, bisnis, dan tenaga kerja; serta kualitas hidup dan pembangunan infrastruktur, sehingga perlu perbaikan komprehensif yang mempu menyentuh empat aspek ini. Dengan perbaikan daya saing, maka diharapkan dapat menjadi daya tarik investasii di Provinsi ini.

BENGKULU

Bagaimana Realisasi Investasi Kini di Bengkulu? Realisasi PMA dan PMDN Bengkulu (Miliar) 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

Kontribusi PDRB ADHK Bengkulu 17%

37%

5% 9% 20%

2010

2011 PMA

2012 PMDN

2013


3%

4%

4% 1% 2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN 4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH 6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN 8. KEUANGAN, PERSEWAAN, & JS. PRSH.

Perkembangan PMA di Provinsi Bengkulu cenderung mengalami penurunan. Hal ini berbeda dengan perkembangan PMDN yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun perkembangannya perlahan. Perekonomian Bengkulu dibentuk oleh perkembangan sektor primer, yakni sektor pertanian yang berkontribusi tinggi dalam pembentukan PDRBnya. Sektor lain yang berkembang di Bengkulu adalah sektor industri pengolahan (20%) dan sektor jasa-jasa (17%). Sumber: BKPM dan BPS Provinsi Bali



RTR Pulau Sumatera

- Pusat Kegiatan Wilayah MukoMuko, Manna, Curup - Kawasan Andalan Manna dan sekitarnya - Kawasan Andalan Bengkulu dan sekitarnya - Kawasan Andalan Laut Bengkulu dan sekitarnya

Arahan RTRW Provinsi Bengkulu

RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN - Kawasan Pulau Baai dan Linau, - Kawasan Pulau Enggano - Kawasan LAMBAITARITAM - Kawasan Ketahun dan Lais Giri - Kawasan indsutri di Bengkulu, Seluma, kaur, Mukomuko, Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, Rejang Lebong - Kwasan pariwisata alam, budaya, dan buatan - Kawasan pertambangan di Seluma, Bengkulu Utara, Mukomuko, Bengkulu Tengah, Lebong, Kaur, Kepahiang

RENCANA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR - Pengembangan jaringan jallan penghubung yang menghubungkan jalan lintas barat dengan tengah Sumatera - Pengembangan jaringan jalan kolektor primer, jalan tol - Optimalisasi dan pengembangan terminal - Pengembangan angkutan massal perkotaan - Pengembangan jaringan transportasi penyeberangan antar kab/kota - Pengembangan jalur kereta api barang dan manusia - Pengembangan terminal khusus angkutan barubara Putri Hijau - Pengembangan bandara Fatmawati Soekarno, Mukomuko, Enggano, - Pengembangan energi listrik terbarukan (panas bumi, uap, air) - Peningkatan distribusi listrik, telekomunikasi - Pengembangan jaringan irigasi - Pengembanga TPA, IPAL, pengolahan B3, drainase, SPAM

Kebutuhan Investasi Bengkulu

No 1 2 3 4

Investasi Pembangunan PLTA Simpang Aur (2x6 MW) dan (2x9 MW) Pelebaran jalan menuju kawasan wisata sepanjang 30 KM Pembangunan PLTP Hululais Kapasitas 2x55 MW Pembangunan Transmisi Listrik di Provinsi Bengkulu (6 titik)


Pelaku

Nilai Investasi

Pemerintah

450

Pemerintah

100

BUMN

1.760

BUMN

288


Sistem Logistik Bengkulu Pelabuhan Domestik dan Jalur Utama Pelayaran Domestik

Bengkulu berfungsi sebagai pusat distribusi provinsi yang menjadi cadangan distribusi logistik di tingkat nasional.


Pendistribusian barang tilakukan dengan jalur darat


Daya Saing Bengkulu Bengkulu


Median Nasional

Stabilitas Ekonomi Makro 0.1 0 -0.1 -0.2 -0.3 -0.4 -0.5



Provinsi Bengkulu berada dalam urutan 27dari 33 provinsi di Indonesia dalam pemeringkatan daya saing


Provinsi Bengkulu rendah dalam semua indikator perhitungan daya saing, baik stabilitas ekonomi makro; perencanaan pemerintah dan institusi; kondisi keuangan, bisnis, dan tenaga kerja; serta kualitas hidup dan pembangunan infrastruktur, sehingga perlu perbaikan komprehensif yang mempu menyentuh empat aspek ini. Dengan perbaikan daya saing, maka diharapkan dapat menjadi daya tarik investasii di Provinsi ini.

SUMATERA SELATAN

Bagaimana Realisasi Investasi Kini di Sumatera Selatan? Realisasi PMA dan PMDN Sumatera Selatan (Miliar) 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0

Kontribusi PDRB ADHK Sumatera Selatan 4% 6%

9%

19%

14%

22% 9% 17% 0%

2010

2011 PMA

2012 PMDN

2013



Perkembangan PMA di Provinsi Sumatera Selatan cenderung mengalami penurunan. Hal ini berbeda dengan perkembangan PMDN yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun perkembangannya perlahan. Perekonomian Sumatera Selatan dibentuk oleh perkembangan sektor primer, yakni sektor pertanian dan pertambangan yang berkontribusi tinggi dalam pembentukan PDRBnya (19% dan 22). Sektor lain yang berkembang di Sumatera Selatan adalah sektor industri pengolahan (17%) dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran (14%) Sumber: BKPM dan BPS Provinsi Bali


RPJMN 2009-2014

Pengembangan Sumatera sebagai sentra produksi pertanian dan perkebunan Pengembangan klaster industri unggulan Pengembangan Sumatera sebagai sentra industri migas dan lumbung energi Pengembangan jaringan listrik terintegrasi di Sumatera Penguatan keterkaitan domestik wilayah Sumatera Pengembangan Sumatera sebagai pool angkatan kerja berkualitas dan berdaya saing di ASEAN Peningkatan program penanggulangan kemiskinan Reformasi birokrasi dan tata kelola Pembangunan wilayah Sumatera yang sesuai dengan daya dukung lingkungan

RTR Pulau Sumatera

- Pusat Kegiatan Nasional Palembang - PKW Lubuk Linggau, Muara Enim, Lahat, Prabumulih, Sekayu, Kayu, Agun g, Baturaja - Kawasan Andalan Muara Enim dan sekitarnya - Kawasan Andalan Lubuk Linggau dan sekitarnya - Kawasan Andalan Palembang dan sekitarnya

Arahan RTRW Provinsi Sumatera Selatan RENCANA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR -

RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN -

-

Kawasan Strategis Ekonomi (Sentra Primer Barat, Sentra Primer Timur, Segitiga Emas Setiabudi, Manggarai, Jatinegara, Bandar Baru Kemayoran, Dukuh Atas, Mengga Dua, Tanah Abang, Marunda Kawasan Strategis Lingkungan (Kawasan Banjir Kanal Barat, Kawasan Banjir Kanal Timur, Kawasan Sungai Ciliwung) Kawasan Strategis Sosial Budaya (Kawasan Kota Tua, Menteng, Taman Ismail Marzuki) Kawasan Stratgis Pantura Kawasan Khusus Medan Merdeka, Cilangkap, Tanjung Priok, Halim Perdana Kusuma, GBK, RSCM, ASEAN

-

Pengembangan jaringan angkutan masal (jalan (bus jalur khusus, bus besar, feeder) dan rel (MRT, LRT, kerta lingkar dalam kota, komuter, kereta bandara) Pengembangan sistem prasrana angkutan massal Pengembangan sistem perparkiran Pengembangan sistem angkutan barang Pengembangan sistem jaringan transportasi sungai Pengembangan sistem dan jaringan transportasi laut Pengembangan prasarana konservasi sumber daya air Perlindungan DAS Pengembangan sistem dan jaringan air bersih Pemisahan saluran drainase dan sistem perpipaan tertutup Pengembangan sarana prasarana persampahan Pengembangan sistem dan jaringan energy Pengembagnan sstem dan jaringan telekomunikasi

Kebutuhan Investasi Sumatera Selatan 1. 2. 3. 4.

Investasi Kelapa Sawit dan Batu Bara di Tanjung Api-Api-Tanjung Carat 15,57 T Investasi timah, kelapa sawit di Muara Enim-Pendopo sebesar 226,79 T Investasi Migas di Prabumulih 150 T Investasi Batu Bara dan Migas di Palembang 21,74 T

TOTAL INVESTASI 414,1 T No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Investasi Pembangunan Jaringan Rel KA Kertapati-Simpang-Tanjung Api-api (90 km) or 250 km Pembangunan Jalan Tol Palembang-Indralaya (22 km) Peningkatan Jalan Wiralaga-Sp. Pematang-(P)-40 km Pelabuhan Tanjung Api-api Pengembangan Pelabuhan di Palembang Pembangunan PLTU Mulut Tambang 4x150 MW Sumsel Pembangunan PLTU Sumsel 2x 300 MW PLTP Lumut Balai Unit 1 & 2 (2x55 MW) PLTP Lumut Balai Unit 3 & 4 (2x55MW) Pembangunan PLTU Banjarsari 2x100 MW Pembangkit Listrik dan Steam Pembangunan PLTU Tanjung Enim (3x10 MW) Pembangunan Transmisi Listrik di Provinsi Sumatera Selatan (21 titik) Pembangunan Infrastruktur PLTU Kawasan Industri Muara Enim (2x10 MW) Proyek Pembangunan Rel Kereta Api Muara Enim-Tanjung Carat (270 km) dan Pelabuhan Batu Bara Tanjung Carat Pembangunan Jalur Kereta Api Baru Tanjung Enim-Lampung (300 KM)


Pelaku Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah BUMN BUMN BUMN BUMN BUMN BUMN BUMN BUMN BUMN PPP

Nilai Investasi 25.000 624 280 516 282 8.400 7.800 3.484 3.388 2.800 2.400 378 357 392

PPP

17.000

PPP

15300


Sistem Logistik Sumatera Selatan Pelabuhan Domestik dan Jalur Utama Pelayaran Domestik

Sumatera Selatan berfungsi sebagai pusat distribusi nasional yang akan memasarkan barangbarang ke pusat distribusi provinsi




Daya Saing Sumatera Selatan Sumatera Selatan


Median Nasional

Stabilitas Ekonomi Makro 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 -0.1 -0.2



Provinsi Sumatera Selatan berada dalam posisi 12 besar dalam pemeringkatan daya saing di 33 Provinsi di Indonesia.


Provinsi Sumatera Selatan memiliki keunggulan dalam bidang perencanaan pemerintah dan institusi serta kondisi keuangan, bisnis, dan tenaga kerja. Akan tetapi, provinsi ini memiliki kelemahan dalam bidang kualitas hidup dan pembangunan infrastruktur dan stabilitas ekonomi makro, sehingga perlu dilakukan perbaikan menyeluruh untuk meningkatkan kinerja dari dua indikator tersebut. Sementara indikator yang sudah berada di atas rata-rata nasional perlu dipertahankan posisinya.

LAMPUNG

Bagaimana Realisasi Investasi Kini di Lampung? Realisasi PMA dan PMDN Lampung (Miliar)

Kontribusi PDRB ADHK Lampung

1400 10%

1200

8% 38%

8%

1000 800

16%

600

5%

400 200

0%

0 2010

2011 PMA

2012 PMDN

2013


13% 2%


Arah investasi di Lampung cenderung fluktiatif, baik PMA maupun PMDN. PMA memiliki kecenderungan penurunan, sementara PMDN memiliki kecenderungan peningkatan Perekonomian Lampung dibentuk oleh perkembangan sektor primer, pertanian yang berkontribusi 38% dalam pembentukan PDRBnya. Sektor lain yang berkembang adalah sektor tersier, yakni perdagangan, hotel, dan restoran; keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan; serta jasa-jasa dan pengangkutan dan komunikasi

Sumber: BKPM dan BPS Provinsi Bali



RTR Pulau Sumatera

- Pusat Kegiatan Nasional Bandar Lampung - Pusat Kegiatan Wilayah Liwa, Kota bumi, Menggala, Metro, Kota Agung, Kalianda - Kawasan Andala Bandar Lampung-Metro - Kawasan Andalan Mesuji dan sekitarnya - Kawasan Andalan Kotabumi dan Sekitarnya - Kawasan Andalan Liwa Krui - Kawasan Andalan Bandar Lampung-Metro - Kawasan Andalan Laut Krakatau

Arahan RTRW Provinsi Lampung

RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN - Kawasan metropolitan Bandar Lampung - Kawasan Agropolitan - Kota Terpadu Terikat - Kawasan Berikat Tambak Udang - Kawasan Pelabuhan Terpadu Panjang - Kawasan Agro Minapoltan - Kawasan Bakauheni - Kawasan industri menengah di Lampung Selatan, Lampung Tengah, Tulang Bawang, Mesuji, Lampung Timur, Tanggamus, Lampung Utara, dan Pesawahan

RENCANA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR - Pengembangan jaringan jalan lokal primer, provinsi - Pengembangan terminal angkutan jalan raya di provinsi - Pembangunan sistem jaringan jalur penghubung Lampung-Banten - Pengembangan terminal tipe A di Bandar Lampung, Bakauheni serta terminal tipe B di Bandar lampung, Metro, Lampung Utara, Tulang Bawang, Pringsewu, Lampung Barat, Lampung Tengah, Tanggamus - Pembangunan jembatan penyeberangan yang menghubungkan Sumatera dan Jawa yang melintasi selat sunda - Pengembangan pelabuhan khusus - Pengembangan Bandara Radin Inten II, Gatot Subroto - Pengembangan jaringan pipa transmisi dan disribusi gas bumii - Pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan - Pengembangan jaringan mikro digital, serat optik, mikro analog - Peningkatan penyediaan air baku - Pemeliharaan sumber daya air

Kebutuhan Investasi Lampung 1. Investasi batu bara dan migas di Bandar Lampung sebesar 2,29 T 2. Investasi batu bara dan galangan kapal di Lampung Timur sebesar 4,15 T 3. Kawasan Strategis Nasional Selat Sunda 150 T

TOTAL INVESTASI 156,44 T No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Investasi Pembangunan Jalan Tol Penghubung Sisi Sumatera (Lampung)-120 km-Pembangunan Jalan Tol B. LampungTerbagi Besar Pengembangan Pelabuhan Panjang Pembangunan Dermaga Bakaheuni VI Pembangunan Pengarah Arus bakauheni Sisi Timur Pembangunan Pengarah Arus Bakauheni Sis Barat Pembangunan PLTP 2x55 MW Ulubelu Unit 1&2 Pembangunan Transmisi Listrik di Provinsi lampung (11 titik) PLTU Tarahan Mulut Tambang (2x8 MW) Pembangunan Jalur Kereta Api baru Tanjung Enim-Lampung


Pelaku

Nilai Investasi

Pemerintah

8.200

Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah BUMN BUMN BUMN PPP

282 155 550 1.760 589 351 15300


Sistem Logistik Lampung Pelabuhan Domestik dan Jalur Utama Pelayaran Domestik

Lampung memiliki pelabuhan primer. Selain itu, Lampug berfuungsi sebagai pusat distribusi provinsi.




Daya Saing Lampung Lampung


Median Nasional

Stabilitas Ekonomi Makro 0.1 0.05 0 -0.05 -0.1 -0.15 -0.2 -0.25 -0.3 -0.35



Provinsi Lampung berada dalam posisi 20 dari 33 provinsi di Indonesia dalam daya saing atau berada dalam klasifikasi kelompok menengah ke bawah


Provinsi Lampung tidak unggul dalam semua indikator dalam pengukuran daya saing. Indikator yang berpotensi untuk ditingkatkan adalah kondisi keuangan, bisnis, dan tenaga kerja yang nlainya mendekati median nasional. Sementara indikator yang harus diperbaiki kinerjanya adalah kualitas hidup dan pembangunan infrastruktur yang nilainya sangat rendah (mendekati nol), sehingga untuk memperbaikinya dibutuhkan perencanaan lingkungan dan infrastruktur yang menyeluruh

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Bagaimana Realisasi Investasi Kini di Kep. Bangka Belitung? Realisasi PMA dan PMDN Kep. Bangka Belitung(Miliar) 1600

4%

Kontribusi PDRB ADHK Kep Bangka Belitung 8%

4%

1400

22%

20%

1200 1000

14% 7%

800 600 400

21%

0%

200 0 2010

2011 PMA

2012 PMDN

2013



Arah investasi di Kep. Bangka Belitung terus mengalami peningkatan, baik PMA maupun PMDN. PMA mendominasi jika dibandingkan dengan perkembangan PMDN yang cenderung stagnan. Perekonomian Kep. Bangka Belitung dibentuk oleh perkembangan sektor primer dan tersier yang berkontribusi tinggi dalam pembentukan PDRBnya. Sektor-sektor ini adalah sektor pertanian (22%), sektor perdagangan, hotel, dan restoran (20%), sektor pertambangan (14%), dan sektor jasa-jasa (8%). Sementara sektor sekunder yang kontribusinya paling tinggi adalah sektor industri pengolahan dengan kontribusi 21%. Sumber: BKPM dan BPS Provinsi Bali


- Pengembangan sentra produksi perikanan dan hasil laut - Pengembangan industri pariwisata alam dan budaya - Pengembangan Sumatera sebagai pool angkatan kerja berkualitas dan berdaya saing di ASEAN - Peningkatan program penanggulangan kemiskinan - Reformasi birokrasi dan tata kelola

RTR Pulau Sumatera

- Pusat Kegiatan Wilayah Muntok, Pangkal Pinang - Kawasan Andalan Bangka dan sekitarnya - Kawasan Andalan Belitung dan sekitarnya - Kawasan Andalan Laut Bangka dan Sekitarnya

Arahan RTRW Provinsi Kep. Bangka Belitung RENCANA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR - Peningkatan kapasitas pelabuhan Balau sbagai sarana ekspor ke Provinsi Bangka Belitung - Peningkatan kualitas jalan - Penngkatan kualitas bandara - Pengembangan jaringan jalan menuju objek wisata RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN - Hutan lindung dan hutan produksi terdapat di wilayah pantai pada pulau Bangka, sementara pada Pulau Belitung menyebar sesuai dengan bentuk topografi kawasan yang bergunung - Kawasan pariwisata - Kawasan perhutanan

Kebutuhan Investasi Bangka Belitung 1. Investasi timah, kelapa sawit, dan lain-lain di Bangka Barat 2,1 T

TOTAL INVESTASI 2,1 T

No

Investasi Pelebaran Jalan Menuju Kawasan Wisata Sepanjang 1 30 km (pengembangan destinasi pulau bangka dsk.) Pembangunan Transmisi Listrik di ProvinsiKepulauan 2 Bangka Belitung (4 titik)

Pelaku

Nilai Investasi

Pemerintah

100

BUMN

327

TOTAL INVESTASI INFRASTRUKTUR 427 M Sumber : MP3EI dan PPP Guide Book

Sistem Logistik Kep. Bangka Belitung Pelabuhan Domestik dan Jalur Utama Pelayaran Domestik

Kep. Bangka Belitung berfungsi sebagai pusat distribusi provinsi yang menjadi perpanjangtangannan permerintah pusat dalam pengaturan kebijakan ekonomi.




Daya Saing Kep. Bangka Belitung Kepulauan Bangka Belitung


Stabilitas Ekonomi Makro 0.1 0 -0.1 -0.2 -0.3 -0.4 -0.5 -0.6


Median Nasional


Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada dalam posisi 29 dari 33 provinsi di Indonesia dalam daya saing atau berada dalam klasifikasi kelompok menengah ke bawah


Provinsi Kep. Bangka Belitung tidak unggul dalam 4 indikator yang digunakan dalam pengukuran daya saing, yakni stabilitas ekonomi makro, perencanaan pemerintah dan institusi, kondisi keuangan, bisnis dan tenaga kerja serta kualitas hidp dan pembangunan infrastruktur. Indikator yang paling harus diperhatikan adalah kondisi keuangan, bisnis dan tenaga kerja mengingat gap antara nasional dan tingkat prov. Kep. Bangka Belitung sangat tinggi, sehingga dengan perbaikan pada indikator ini diharapkan dapat meningkatkan nilai iindikator lain

DKI JAKARTA

Bagaimana Realisasi Investasi Kini di DKI Jakarta? Realisasi PMDN dan PMA DKI Jakarta (Milyar)

Kontribusi PDRB DKI Jakarta 0.07

70,000.0 11.66

60,000.0 50,000.0

0.24 0.64

14.7

10.51

27.69

40,000.0

21.87

30,000.0

12.62

20,000.0 10,000.0 2010

2011 PMDN

2012 PMA

2013

Pertanian

Pertambangan dan Penggalian

Industri Pengolahan

Listrik, Gas, dan Air Bersih

Bangunan

Perdagangan, Hotel, dan Restoran

Pengangkutan dan Komunikasi

Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

Jasa-Jasa

Arah investasi di DKI Jakarta terus mengalami penurunan, baik PMA maupun PMDN. PMA meskipun masih mendominasi dalam investasi keseluruhan, tapi penurunannya juga signifikan. Perekonomian DKI Jakarta dibentuk oleh perkembangan sektor tersier yang berkontribusi tinggi dalam pembentukan PDRBnya. Sektor tersier ini adalah perdagangan hotel dan restoran (21,87%), pengangkutan dan komunikasi (12,62%), keuangan persewaan dan jasa perusahaan (27.69%), dan jasa-jasa sebesar 11,66%. Oleh karenanya arah investasi ke depan akan lebih diarahkan pada sektor tersier ini. Sumber: BKPM dan BPS Provinsi Bali

Arahan RPJMN, RTR Pulau Jawa-Bali -

RPJMN 2015-2019

Iklim investasi yang kondusif di DKI Jakarta dari aspek perizinan, stabilitas keamanan Pemantapan PKN Jabodetabek sebagai pusat jasa dan perdagangan berkelas internasional Pengoptimalan fungsi dan peningkatan kualitas pelabuhan Hub Internasional di Tanjung Priok Pengembangan teknologi di bidang jasa pariwisata dan perdagangan Rehabilitasi di DAS dan pengendalian pemanfaatan air tanah

RTR Pulau Jawa-Bali

- Pusat Kegiatan Nasional Jabodetabek - Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta: Perikanan, industri, pariwisata - Kawasan Andalan Pulau Seribu: perikanan, ekploitasi tambang, pariwisata

Arahan RTRW Provinsi DKI Jakarta

RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN - Kawasan Strategis Ekonomi (Sentra Primer Barat, Sentra Primer Timur, Segitiga Emas Setiabudi, Manggarai, Jatinegara, Bandar Baru Kemayoran, Dukuh Atas, Mengga Dua, Tanah Abang, Marunda - Kawasan Strategis Lingkungan (Kawasan Banjir Kanal Barat, Kawasan Banjir Kanal Timur, Kawasan Sungai Ciliwung) - Kawasan Strategis Sosial Budaya (Kawasan Kota Tua, Menteng, Taman Ismail Marzuki) - Kawasan Stratgis Pantura - Kawasan Khusus Medan Merdeka, Cilangkap, Tanjung

RENCANA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR - Pengembangan jaringan angkutan masal (jalan (bus jalur khusus, bus besar, feeder) dan rel (MRT, LRT, kerta lingkar dalam kota, komuter, kereta bandara) - Pengembangan sistem prasrana angkutan massal - Pengembangan sistem perparkiran - Pengembangan sistem angkutan barang - Pengembangan sistem jaringan transportasi sungai - Pengembangan sistem dan jaringan transportasi laut - Pengembangan prasarana konservasi sumber daya air - Perlindungan DAS - Pengembangan sistem dan jaringan air bersih - Pemisahan saluran drainase dan sistem perpipaan tertutup - Pengembangan sarana prasarana persampahan - Pengembangan sistem dan jaringan energy - Pengembagnan sstem dan jaringan telekomunikasi

Kebutuhan Investasi DKI Jakarta 1. Investasi Makanan, Minuman, Peralatan Transportasi, Besi dan Baja 7,76 Trilyun 2. Jabodetabek Area 351,89 T

TOTAL INVESTASI 359,65 T No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Investasi Pembangunan MRT North-South Tahap I dan II Pembangunan Rel Manggarai-Bekasi double double track, Bekasi-Cikarang elektrifikasi Penyediaan SPAM Jakarta, Bekasi, dan Karawang (Kanal Tarum Barat 5.000 l/s)- BOT Pembangunan Kanal Banjir Timur sepanjang 23,5 km Pembangunan transmisi di Jakarta sampai dengan 2015; terdapat 405 KMS (Kilometersirkit) Pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota Jakarta Pembangunan dermaga Kali Baru Utara (Tahap 1) Proyek pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok sampai dengan Kalibaru Pembangunan monorail: Green Line (14,7 km) dengan 15 stasiun Pembangunan Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kp. Melayu 21,04 km; Pembangunan Jalan Tol Depok-Antasari 21,55 km; Pembangunan PLTGU Priok Extension 500 MW Pembangunan tol akses Tanjung Priok sepanjang 17 KM Percepatan penyelesaian pembangunan Jalan Tol Cengkareng-Kunciran Penambahan Armada Kapal Ferry Roro LDF Percepatan penyelesaian pembangunan Jalan Tol Kunciran Serpong 11,9 KM Pembangunan PLTG Muara Karang 400 MW Pembangunan PLTGU Priok Extension 243 MW Pembangunan PLTGU Muara Karang Repowering 194 MW


Pelaku Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah BUMN BUMN BUMN BUMN BUMN BUMN BUMN BUMN BUMN BUMN BUMN BUMN BUMN BUMN


Nilai Investasi (M) 40,000 8,300 5,200 4,900 2,697 40,026 22,000 11,700 9,100 7,200 4,800 4,000 3,900 3,500 3,188 2,600 2,000 1,944 1,552

Sistem Logistik DKI Jakarta Pelabuhan Domestik dan Jalur Utama Pelayaran Domestik

DKI Jakarta berfungsi sebagai Pusat Distribusi Nasional dan Pusat Distribusi Provinsi. Selain itu, DKI Jakarta juga memiliki pelabuhan utama internasional.




Daya Saing DKI Jakarta DKI Jakarta


Median Nasional

Stabilitas Ekonomi Makro 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 -0.5


Kondisi Keuangan, Bisnis, d Sumber : Tan Khee Giap dkk, 2013 an Tenaga Kerja

Daya saing DKI Jakarta tertinggi se-Indonesia, yang artinya kemampuan provinsi ini dari sisi ekonomi makro, perencanaan pemerintah, kualitas hidup dan infrastruktur serta keuangannya terbaik di Indonesia

Prov. DKI Jakarta lebih tinggi daripada median di hampir seluruh sub lingkup dengan keunggulan paling utama terdapat pada bidang ketertarikan investor asing, keterbukaan dalam perdagangan dan jasa, kebijakan pemerintah dan ketahanan fiskal, dan kinerja produktivitas mengingat provinsi ini merupakan pusat bisnis Indonesia. Akan tetapi, skor dalam sub lingkup daya saing tidak terlalu tinggi pada institusi pemerintahan dan kepemimpinan, fleksibilitas pasar tenaga kerja, standar hidup dan stabilitas sosial yang artinya peningkatan daya saing harus dimulai dari sub lingkup ini. Hal yang menarik adalah indeks daya saing DKI Jakarta cenderung jauh lebih tinggi daripada wilayah lain di Indonesia yang mengindikasikan adanya ketimpangan dalam pembangunan yang cenderung terlalu terfokus di DKI Jakarta

JAWA BARAT

Bagaimana Realisasi Investasi Kini di Jawa Barat? Realisasi PMA dan PMDN Jawa Barat (Miliar) 80000

Kontribusi PDRB ADHK Jawa Barat 5%

70000 60000

4%

7%

12%

2%

22%

50000 40000

4%

30000

42%

20000 2%

10000 0 2010

2011 PMA

2012 PMDN

2013



Perkembangan PMA di Jawa Barat terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan, tapi hal ini berbeda dengan PMDN yang justru mengalami penurunan yang perlahan. Hal ini harus diwaspadai mengingat semakin tinggi PMA justru akan menyebabkan pasar kita tergantung pada investasi dari asing, sehingga nilai barang kita akan terpengaruh pasar global. Perekonomian Jawa dibentuk oleh perkembangan sektor sekunder, yakni industri pengolahan yang berkontribusi 42% dalam pembentukan PDRBnya. Selain industri pengolahan, sektor lain yang berkontribusi tinggi terhadap PDRB Jawa Barat adalah sektor tersier perdagangan dan jasa yang berkontribusi 22% dari PDRB Jawa Barat. Sementara sektor primer, baik pertanian maupun pertambangan dan penggalian kontribusinya terus mengalami pelemahan.

Sumber: BKPM dan BPS Provinsi Bali


-

RPJMN 2009-2014

Percepatan pembangunan wilayah perdesaan Penguatan keterkaitan desa kota Percepatan pembangunan wilayah selatan Jawa Penguatan produktivitas ekonomi dan investasi Percepatan tranformasi struktur ekonomi Jawa-Bali Percepatan nilai surplus perdaganan internasional Pengembangan industri unggulan potensial tekstil, produk tekstil, gula pasir, pupuk, dan semen Pengembangan jasa pariwisata dan perdagangan Mempertahankan fungsi Jawa-Bali sebagai salah satu lumbung pangan nasional -

Pengembangan pola distribusi penduduk di wilayah Jawa Bali secara lebih seimbang Pengurangan tingkat pengangguran di pusat –pusat pertumbuhan ekonomi Pengurangan tingkat kemiskinan Pemeliharaan dan pemulihan fungsi kwasan lindung Pemeliharaan dan pemullhan sumber daya air dan laahn Penanganan ancaman bencana banjir dan longsor Peningkatan pemberantasan korupsi Meminimalkan ancaman terorisme Pengembangan kapasitas SDM dan peningkatan IPM Meminimalisasi dampak kerugian akibat kejadian bencana alam

RTR Pulau Jawa-Bali

Pusat Kegiatan Nasional Bandung, Cirebon Pusat Kegiatan Wilayah Sukabumi, Tasikmalaya, Indramayu, Cikampek, Cikopo Kawasan Andalan Bojonegara-Merak-Cilegon Kawasan Andalan Bopunjur dan sekitarnya

-

Kawasan Andalan Sukabumi dan sekitarnya Kawasan Andalan Cekungan Bandung Kawasan Andalan Purwasuka Kawasan Andalan Priangan Timur-Pangandaran

Arahan RTRW Provinsi Jawa Barat

RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN - Kawasan Perkotaan JabodetabekPunjur - Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung - Kawasan Strategis Provinsi Bandung Utara, Hulu Sungai Citarum, Bogor-PuncakCianjur, Jongol, Pangandaran, Sukabumi bagian selatan, Bekasi-Cikampek, PurwakartaPadalarang, BIJB, Bandung-Cirebon, Garut Selatan, Observatorium Bosscha. Pendidikan Jatinangor, Perbatasan Jawa Barat-Jawa engah, Pulau Nusa Manuk-Tasikmalayan, Gedung Sate, Kilang Minyak Balongan, Pesisir Pantura, Panas Bumi di Wayang Hidu, Kamjang Darajat Papandayan, Gunung Salak

RENCANA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR - Pengembangan jaringan jalan primer, jalan tol, kereta api sebagai prasarana penghubung antar wilayah - Pengembangna waduk/bendungan, situ, dan embung dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air - Pengembangan prasarana pengendali daya rusak air - Pengembangan jaringan irigasi - Rehabilitasi hulu DAS kritis - Pengembangan jaringan disrribusi listrik - Pengembangan energi terbarukan dan tak terbarukan - Pengembangan cyber province - Pengembangan hunian vertikal di perkotaan - Pengembangan kawasan siap bangun - Pengembangan home indsutry

Kebutuhan Investasi Jawa Barat

1. Jabodetabek Area 351,89 T 2. Investasi peralatan transportasi di Bogor sebesar 1,27 T 3. Investasi peralatan transportasi dan makanan minuman di Bekasi dan sekitarnya sebesar 28,65 T 4. Investasi alutsista dan tekstil di Bandung sebesar 1,96 T 5. Investasi makanan dan minuman, peralatan transportasi, dan besi baja 5,01 T

TOTAL INVESTASI 388,78 T No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Investasi Pembangunan Citarum Waste Management Program Pembangunan Bandara Kertajati Penyediaan SPAM Regional Jatigede (6000 l/s) BOT Pembangunan Waduk Sentosa (4000 l/s) Pembangunan elektrifikasi Citayam-Nambo 20 KM Track Penyediaan SPAM Kota Bekasi (450 l/s) Penyediaan SPAM Kota Bekasi (300 l/s) Pembangunan Cibatarua, Cilaki, dan Cisangkuy (1400 l/s) Pembangunan PLTU Pelabuhan Ratu 1050 MW Pembangunan PLTU Indramayu Baru 1000 MW Pembangunan PLTU Indramayu Baru 1000 MW Pembangunan PLTU Jawa Barat Baru 1000 MW Pembangunan PLTU Indramayu 990 MW Pembangunan PLTS Upper Cisokan Pump Storage 1000 MW Pembangunan PLTGU Muara Tawar Add-On 3,4 700 MW Pembangunan transmisi di Jawa Barat sampai dengan 2015; terdapat 2337 KMS Pembangunan Jalan Cimanggis-Cibitung 25,39 km Pembanguna PLTG Sunyaragi 600 MW Pembangunan PLTGU Muara Tawar Blok 5 234 MW Pembangunan Jalan Tol Bandung (Pasir Koja-Soreang) 10,57 km; Pembangunan PLTGU Muara Tawar Add-On 2 150 MW Pengembangan PLTP Kamojang Unit 5 1 x 40 MW Pembangunan jalan ruas Cisumdawu (Cileunyi-Sumedang-Dawuan) 60,10 km Percepatan pengembangan hidro skala besar (4x250 MW) Upper Cisokan di Jawa Barat Pembangunan tol terusan Pasteur-Ujung Berung-Cileunyi Pembangunan Jalan Tol Ciawi-Sukabumi


Pelaku Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah BUMN BUMN BUMN BUMN BUMN BUMN BUMN BUMN BUMN BUMN BUMN BUMN BUMN BUMN PPP PPP PPP PPP


Nilai Investasi 10220 8299 3800 457 304 298 224 163 13650 13000 13000 13000 12870 6500 5600 5242 4400 3000 1872 1430 1200 960 10158 8000 8000 7800

Sistem Logistik Jawa Barat Pelabuhan Domestik dan Jalur Utama Pelayaran Domestik

Jawa Barat di Kawasan Cekungan Bandung merupakan pusat distribusi nasional yang merupakan pusat distribusi pertama, sebelum disebarkan ke pasar yang lebih kecil.




Daya Saing Jawa Barat Jawa Barat


Median Nasional

Stabilitas Ekonomi Makro 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 -0.2



Jawa Barat berada dalam urutan ke-4 dari 33 provinsi di Indonesia dalam daya saing.


Provinsi Jawa Barat unggul dalam semua indikator penilaian daya saing, yakni stabilitas ekonomi makro, perencanaan pemerintah dan institusi, kondisi keuangan, bisnis, dan tenaga kerja, serta kualitas hidup dan pembangunan infrastruktur. Akan tetapi pembangunan yang berkelanjutan harus semakin diperhatikan mengingat nilai indikator yang semakin mendekati median nasional, sehingga dalam jangka panjang pertumbuhan ekonomi juga diikuti dengan peningkatan kualitas lingkungan.

JAWA TENGAH

Bagaimana Realisasi Investasi Kini di Jawa Tengah? Realisasi PMA dan PMDN Jawa Tengah (Miliar) 40000

Kontribusi PDRB ADHK Jawa Tengah 5%

4%

10%

18%

1%

35000 30000

22%

25000

33%

20000

6%

15000 10000 5000 0 2010

2011 PMA

2012 PMDN

2013

1% 1. PERTANIAN 3. INDUSTRI PENGOLAHAN 5. BANGUNAN 7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI 9. JASA-JASA


Arah investasi di Jawa Tengah terus mengalami peningkatan, baik PMA maupun PMDN. Pada tahun 2012-2013, PMA mengalami peningkatan yang sangat signifikan, berbeda dengan PMDN yang meningkat perlahan. Perekonomian Jawa Tengah dibentuk oleh perkembangan sektor sekunder , yakni industri pengolahan yang berkontribusi tinggi dalam pembentukan PDRBnya. Sementara itu, sektor tersier perdagangan, hotel, dan restoran serta sektor primer pertanian juga menyumbang tinggi terhadap PDRB Jawa Tengah, yakni 22% dan 18% dari total PDRB Jawa Tengah. Sumber: BKPM dan BPS Provinsi Bali


-

RPJMN 2009-2014

Percepatan pembangunan wilayah perdesaan Penguatan keterkaitan desa kota Percepatan pembangunan wilayah selatan Jawa Penguatan produktivitas ekonomi dan investasi Percepatan tranformasi struktur ekonomi Jawa-Bali Percepatan nilai surplus perdaganan internasional Pengembangan industri unggulan potensial pembekuan ikan, tekstil dan produk tekstil, roko, kretek, gula pasir, dan semen Pengembangan jasa pariwisata dan perdagangan Mempertahankan fungsi Jawa-Bali sebagai salah satu lumbung pangan nasional

-


RTR Pulau Jawa-Bali

Pusat Kegiatan Nasional Kedungsepur, Cilacap PKW: Magelang, Boyolali, Klaten, Kudus, Pekalongan, Tegal, Kebumen, Wonoso bo Kawasan Andalan Bregas Kaasan Andalan Jawa Tengah Selatan -

Kawasan Andalan Wanarakuti Kawasan Andalan Laut Karimunjawa dan sekitarnya Kawasan Andalan Laut Cilacap dan sekitarnya Kawasan Andalan Kedungsepur Kawasan Andalan Subosuka Kawasan Andalan Borobudur

Arahan RTRW Provinsi Jawa Tengah

RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN - Kawasan perkotaaan Kedungsepur, Sebosukawonostraten, Bregasmalang, Wanara kuti, Petanglong, Purwokerto, Magelang, Cilacap, GombongKaranganyar-Kebumen, PurworejoKutoarjo, Wonosobo, Temanggung-Parakan, Cepu, SoloSelo-Borobudur. - Kawasan Koridor jalur lintas selatan dan pesisir Jawa Tengah - Kawasan Strategis Ekonomi Kendal - Kawasan Pelabuhan Tanjutn Emas dan Tanjung Intan - Kwawasan Agropolitan Jawa Tengah - Kawasan Pacangsanak, Cibening, Ratubangnegoro, Pawonsari, Purwo kulon, KesukoSari, Majenang, Bumiayu

RENCANA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR - Pengembangan jalan arteri primer, kolektor primer, jalan strategis nasional, jalan tol - Pengembangan terminal penumpang tipe A - Pengembangan terminal penumpang tipe B - Pengembangan kereta api regional dan komuter - Pengembangan transportasi sungai dan danau untuk wisata - Pengembangan bandar udara umum pengumpul skala internasional (Ahmad Yani dan Adisumarmo) dan Bandara Pengumpan (Tunggul Wulung, Dewandaru) - Pembangunan jaringan prasarana telekomunikasi - Pengembangan waduk, embung serta pompanisasi terkait dengan pengelolaan SD air - Pengembangan prasarana kelistrikan tenaga alternatif - Pengembangan jaringan persampahan

Kebutuhan Investasi Jawa Tengah 1. Investasi minyak dan gas di Cilacap sebesar 20,51 T 2. Industri makanan, minuman, dan tekstil di Selatan Jawa Tengah sebesar 4,73 T

TOTAL INVESTASI 25,24 T No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Investasi Pembangunan Bendungan Jati Baang (1050 l/s) Penyediaan SPAM Kota Semarang Barat (1.050 l/s) Pembangunan PLTU Jawa Tengah Baru 2.000 MW Pembangunan PLTU Cilacap Baru/Adipala 660 MW Pembangunan Jalan Tol Semarang-Ungaran (Seksi I) ; UngaranBawen-Solo (Seksi II-V) total 72 km Pembangunan transmisi di Jawa Tengah sampai dengan 2015; terdapat 1764 KMS Pembangunan Matenggeng PS 443 MW Modernisasi Pelabuhan Tanjung Emas Semarang Pembangunan double track Kereta Api dan fasilitas penunjang prasarana Lintas Pekalongan-Semarang (87,9 Km)


Pelaku Pemerintah Pemerintah BUMN BUMN

Nilai Investasi 559 443 26000 8580

BUMN

6200

BUMN

3752

BUMN BUMN

2876 400

PPP

1800


Sistem Logistik Jawa Tengah Pelabuhan Domestik dan Jalur Utama Pelayaran Domestik

Jawa Tengah berfungsi sebagai Pusat Distribusi Provinsi dan memiliki Pelabuhan Tanjung Emas sebagai pelabuhan primernya.


Pendistribusian barang tilakukan dengan jalur darat, laut, dan udara Sumber : Sistem Logistik Nasional

Daya Saing Jawa Tengah Jawa Tengah


Median Nasional

Stabilitas Ekonomi Makro 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 -0.1



Daya saing termasuk dalam 5 besar tertinggi di Indonesia


Daya saing Provinsi Jawa Tengah termasuk dalam lima besar tertinggi yang artinya dilihat dari 4 indikator, yakni stabilitas ekonomi makro, perencanaan pemerintah dan institusi, kondisi keuangan, bisnis dan tenaga kerja serta kualitas hidup dan pembangunan infrastruktur di atas rata-rata nasional. Provinsi ini memang unggul dari 4 indikator ini, tapi perlu diperhatikan pada sisi kualitas lingkungan hidup dan pembangunan infrastruktur, mengingat gap antara median nasinal dan nilai indikator di Jawa Tengah kecil, sehingga mengindikasikan mulai terjadi kerusakan lingkungan, meskipun belum dalam tahap membahayakan. Oleh karenanya dalam jangka panjang, selain pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan juga harus menjadi prioritas pengembangan.

JAWA TIMUR

Bagaimana Realisasi Investasi Kini di Jawa Timur? Realisasi PMA dan PMDN Jawa Timur (Miliar) 40000

Kontribusi PDRB ADHK Jawa Timur 6%

35000

8%

30000

9%

2%

14%

25%

25000 20000

32%

15000

3%

10000 1%

5000 0 2010

2011 PMA

2012 PMDN

2013



Arah investasi di Jawa terus mengalami peningkatan, baik PMA maupun PMDN. PMA meskipun masih mendominasi dalam investasi keseluruhan Perekonomian Jawa Timur dibentuk oleh perkembangan sektor tersier yang berkontribusi tinggi dalam pembentukan PDRBnya. Sektor tersier ini adalah perdagangan hotel dan restoran (32%), dan jasa-jasa sebesar 9%. Selain itu, sektor sekunder industri pengolahan juga menyumbang 25% tehadap PDRB Provinsi Jawa Timur. Hal ini berarti Prov. Jawa Timur berpotensi untuk pengembangan sektor sekunder dan tersier. Sumber: BKPM dan BPS Provinsi Bali


-

RPJMN 2009-2014

Percepatan pembangunan wilayah perdesaan Penguatan keterkaitan desa kota Percepatan pembangunan wilayah selatan Jawa Penguatan produktivitas ekonomi dan investasi Percepatan tranformasi struktur ekonomi Jawa-Bali Percepatan nilai surplus perdaganan internasional Pengembangan industri unggulan potensial pembekuan ikan, rokok kretek, gula pasir, krupuk Pengembangan jasa pariwisata dan perdagangan Mempertahankan fungsi Jawa-Bali sebagai salah satu lumbung pangan nasional

-


RTR Pulau Jawa-Bali

Pusat Kegiatan Nasional Malang, Gerbangkertosusila PKW Pacitan, Blitar, Kediri, Jember, Banyuwangi, Probolinggo, Madiun, Bojone goro, Tuban, Pamekasan Kawasan Andalan Gerbangkertosusila Kawasan Andalan Malang dan sekitarnya Kawaan Andalan Kediri-Tulungagung, Blitar Kawasan Andalan Situbondo-Bondowoso-Jember

Kawasan Andalan Madiun dan sekitarnya Kawasan Andalan Banyuwangi dan sekitarnya Kawasan Andalan Madura dan kepulauan Kawasan Andalan Laut Madura dan sekitarnya Kawasan Andalan Tuban-Bojonegoro

Arahan RTRW Provinsi Jawa Timur

RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN - Kawasan Gerbangkertosusilo - Kawasan industri berteknologi tinggi SIER di Surabaya dan Berbek di Sidoarjo - Kawasan ekonomi unggulan di LIS, Pelabuhan Tanjung Bulupandan, Pelabuhana Sendang Biru, Pelabuhan teluk Lamong, Industri Perhiasan di Gemopolis - Kawasan agropolitan - Kawasan agroindustri - Kawasan kaki jembatan Suramadu - Kawasan Perbatasan antar Provinsi - Kawasan Perbatasan antar Kabupaten/Kota

RENCANA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR - Pengembangan jalan arteri primer, kolektor primer, jalan strategis nasional, jalan strategis provinsi, jalan tol - Relokasi jalur kreta api akibat luapan lumpur Lapindo - Pengembangan jalur kereta api ganda - Pengembangan jalur kereta api di Pulau Madura yang terintegrasi dengan perkeretapian di Surabaya - Pengembagnan jalur kereta api melayang di Surabaya - Pengembangan dry port - Pengembangan bandar udara umum dan khusus - Pengembangan energi alternatif sesuai dengan potensi daerah - Pengembangan gardu listrik - Pengembangan jaringan terestrial telekomunikasi - Pengembangan jaringan irigasi - Pengembangan jaringan air baku - Pengembangan drainase - Pengembangan TPA

Kebutuhan Investasi Jawa Timur 1. 2. 3. 4.

Investasi makanan, minuman, tekstil, besi dan baja serta minyak dan gas di Surabaya 3,56 T Investasi makanan dan minuman serta minyak dan gas di Gresik 9,40 T Investasi galangan kapal di Lamongan 0,40 T Investasi makanan dan minuman di Pasuruan 2,17 T

TOTAL INVESTASI 15,53 T No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Investasi Pengembangan Pelabuhan Lamongan Pembangunan Umbulan Water Supply- 4000 l/s Pembangunan Rel dalam Surabaya (Surabaya - Pasar Turi-Bandara Juanda 26 km track - elevated) Pembangunan Rel KA pengganti dampak Lapindo (25 KM) Pembangunan inner city Surabaya 50 km Pengembangan Adpel Probolinggo Pengembangan Pelabuhan Branta Pembangunan Jalan Tol Probolinggo - Banyuwangi (215 Km) Pembangunan PLTGU Tuban/Cepu 1500 MW Pembangunan Jalan Waru-Wonokromo-Tj.Perak-18,6 km; Pembangunan PLTU Tj. Awar-awar 700 MW Pembangunan PLTU Paiton 660 MW Pembangunan PLTU Pacitan 630 MW Pengerukan kolam pelabuhan dan pembangunan terminal peti kemas di Teluk Lamong Jalan Tol Pasuruan - Probolinggo 45,32 Km Pembangunan PLTG Grati 800 MW Pembangunan PS Grindulu PS 500 MW Pembangunan Jalan Tol Pandaan-Malang Jalan Tol Surabaya - Gempol - Pasuruan (32 Km) Pembangunan transmisi di Jawa Timur sampai dengan 2015; terdapat 1.147 KMS Pembangunan PLTA Kalikonto 62 MW Pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan 13,61 km Pembangunan PLTA Kesamben 37 MW Perbaikan Bandara Djuanda, Surabaya


Pelaku Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah BUMN BUMN BUMN BUMN BUMN BUMN BUMN BUMN BUMN BUMN BUMN BUMN BUMN BUMN BUMN BUMN BUMN


Nilai Investasi 2216 1900 760 760 760 406 158 13960 12000 11110 9100 8580 8190 8000 5960 4000 3250 2932 2800 2157 930 890 555 530

Sistem Logistik Jawa Timur Pelabuhan Domestik dan Jalur Utama Pelayaran Domestik

Alternatif pelabuhan utama di Jawa Timur adalah Surabaya dan diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.




Daya Saing Jawa Timur Jawa Timur


Median Nasional

Stabilitas Ekonomi Makro 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 -0.2




Daya saing Jawa Timur kedua tertinggi seIndonesia, yang artinya kemampuan provinsi ini dari sisi ekonomi makro, perencanaan pemerintah, kualitas hidup dan infrastruktur serta keuangannya berada di atas rata-rata Indonesia

Provinsi Jawa Timur memiliki keunggulan dari semua indikator, baik stabilitas ekonomi makro, perencanaan pemerintah dan institusi, kondisi keuangan, bisnis, dan tenaga kerja serta kualitas hidup dan infrastruktur. Artinya provinsi ini memiliki kondisi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan kondisi di provinsi lain. Akan tetapi yang perlu menjadi perhatian adalah gap daya saing antara Jawa Timur masih tinggi jika dibandingkan dengan DKI Jakarta (0,6644 dan 1,7576), sehingga masih dibutuhkan perbaikan di berbagai sisinya agar mampu mengungguli DKI Jakarta yang selama ini selalu unggul dari sisi daya saing

KALIMANTAN UTARA

Bagaimana Perkembangan Ekonomi dan Prospek Investasi di Kalimantan Utara? Perkembangan PDRB Kalimantan Utara

Kontribusi PDRB Kalimantan Utara

60000000 59000000

23%

58000000

15%

4%

20% 6%

57000000 56000000

22%

5%

55000000 1%

54000000 53000000 52000000 2008

2009

2010

2011

2012

Pertanian Industri Pengeolahan Bangunan Pengangkutan dan Komunikasi Jasa-Jasa

4%

Pertambangan dan Penggalian Listrik, Gas, dan Air Bersih Perdagangan, Hotel, dan Restoran Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

Perkembangan PDRB Kaltara terus mengalami peningkatan yang cukup tajam. Selain itu, PDRB provinsi ini disusun oleh sektor primer (Pertanian dan pertambangan dan penggalian) serta sektor tersier (perdagangan dan jasa). Hal ini berarti potensi investasi di Prov. Kaltara ini potensial karena perekonomiannya yang terus meningkat dengan sgnifikan dengan arah pengembangan pada sektor primer dan tersier. Dari sisi geografis, provinsi ini memiliki potensi alam yang luar biasa (perkebunan (kelapa sawit, coklat, kopi), pertanian (padi, jagung, kedelai), mineral (batu gamping, sirtu, pasir kuarsa, batubara, emas, dan mineral lain)). Wilayah ini juga merupakan wilayah strategis Iindonesia-Malaysia-Filipina. Kawasan perairannya, salah satunya adalah Ambalat, memiliki sumber daya minyak dan migas. Selain itu, potensi perikanan dan pariwisata juga masih belum banyak dieksplor, sehingga berpotensi untuk dikembangkan Sumber: BKPM dan BPS Provinsi Bali

Arahan RPJMN, RTR Pulau Kalimantan

RPJMN

- Industri energi alternative terbarukan - Peningkatan produktivitas hasil perkebunan, peternakan, dan tanaman pangan

RTR Pulau Kalimantan

- Kawasan Andalan Tatapanbuma (Tarakan, Tanjung Palas, Nunukan, Bunyu, Malinau) dan Sekitarnya: kehutanan, pariwisata, perkebunan kelapa sawitkaret, perikanan, pertambangan

Arahan RTRW Provinsi Kalimantan Timur (Kaltara belum memiliki RTRW)

RENCANA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR

- Pengembangan PLT Bio Gas - Pengembangan Bandara Bawan, Nunukan

RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN

- Delta Kayan Food Estate di Bulungan - Kawasan Perbatasan RI – Malaysia (Kawasan Strategis Nasional)

Kebutuhan Investasi Kalimantan Utara

No

Proyek Infrastruktur

Peningkatan Jalan Tanjung SelorYanjung Redeb-Maloy (523Km) 2 Kanpei Sei Nyamuk

1

Nilai Pelaku Investa si (M) Pemerintah

550

Pemerintah

192

TOTAL INVESTASI INFRASTRUKTUR 742 M Sumber : MP3EI dan PPP Guide Book

TERIMA KASIH “Power has only one duty-to secure the social welfare of the people” Benjamin Disraeli

FOCUS GROUP DISCUSSION KAJIAN ANALISIS STRATEGIS PENANAMAN MODAL BERBASIS WILAYAH 2014

Recommend Documents