FAX KODE POS 22212

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2015

DINAS PENDIDIKAN JL. PANDU KELURAHAN BINTANG HULU SIDIKALANG TELP./FAX. 0627 23724 KODE POS 22212

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

LATAR BELAKANG Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, untuk itu setiap

warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bemutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ekonomi, suku, agama dan gender. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan

akan

membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (life skills), sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pembangunan pendidikan di Kabupaten Dairi dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dairi Tahun 2015-2019 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat arah kebijakan dan indikasi rencana program kegiatan setiap bidang. Kewenangan dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan yaitu Renstra dan 1 (satu) tahunan yaitu Renja disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi mempedomani dan mengacu kepada program-program yang telah digariskan dan tertuang dalam dokumen Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi. Rencana Kerja Dinas Pendidikan memuat program, kegiatan serta target yang hendak dicapai dengan memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki. Rencana Kerja Tahun 2015 Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi menjadi pedoman dalam melaksanakan serta mengevaluasi program dan kegiatan pembangunan pendidikan tahun 2013 di Kabupaten Dairi. 1.2.

LANDASAN HUKUM Dasar penyusunan Rejna Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi tahun 2015

adalah : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi (Lembaraan Negara RI Tahun 1064 No.9 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2689);

1|R e n j a 2 0 1 5

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, TLN Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, TLN Nomor 4844); 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, TLN Nomor 4438); 6. Peraturan

Pemerintah

Nomor

39

Tahun

2001

tentang

Penyelenggaraan

Dekonsentrasi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 62, TLN Nomor 4095); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 77, Nomor 4106); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140 , TLN Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat,

Pemerintah Daerah Provinsi dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, TLN Nomor 4737); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi. 13. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kab.Dairi Tahun 2008 Nomor 02); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kab.Dairi Tahun 2008 Nomor 05);

2|R e n j a 2 0 1 5

15. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Tiap-tiap Jabatan pada Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Dairi. (Lembaran Daerah Kab.Dairi Tahun 2008 Nomor 15); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Permbangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2005-2025. 17. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor

Tahun 2014 tentang Rencana

Permbangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015-2019. 18. Peraturan Bupati Dairi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015; 1.3.

MAKSUD DAN TUJUAN Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi merupakan dokumen

perencanaan Tahun 2015 di bidang pendidikan, dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Tahun 2015-2019. Sejalan dengan hal tersebut, maksud dan tujuan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2015 Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut: 1. Memberikan informasi/data otentik tentang keberadaan Pendidikan di Kabupaten Dairi ; 2. Menetapkan strategi, kebijakan, dan program, serta kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan; 3. Mensinkronkan,

mengintegrasikan,

dan

menyelaraskan

pelaksanaan

pembangunan bidang pendidikan, baik yang ditangani oleh Badan atau Dinas lain yang terkait serta yang ditangani oleh jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi, termasuk pada tingkat Satuan Pendidikan; 4. Sebagai kendali dan tolak ukur bagi manajemen Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi yang di emban; 5. Sebagai bahan

penilaian keberhasilan pada setiap tingkat adminsitratif

Pemerintahan. 1.4.

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENJA Sistematika penyajian Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi dapat

di uraikan secara singkat masing – masing Bab adalah sebagai berikut : Bab I – PENDAHULUAN, berisikan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan tujuan penyusunan Renja, Sistematika penyusunan Renja; Bab II – EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU berisikan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, dan Isu – Isu 3|R e n j a 2 0 1 5

Penting penyelenggaraan tugas dan gas dan fungsi SKPD beserta Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2014; Bab III – TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN berisikan tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2015 dan prakiraan maju program dan kegiatan tahun 2016 sesuai dengan visi dan misi Dinas Pendidikan; Bab IV – PENUTUP

4|R e n j a 2 0 1 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1.

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan Tahun lalu (tahun 2013) dapat dilihat dalam tabel 2.1 berikut:

5|R e n j a 2 0 1 5

Tabel 2.1 REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENDIDIKAN S/D TAHUN 2013 KABUPATEN DAIRI

SKPD : Dinas Pendidikan

Kode

Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

1

2

Indikator Kinerja Program(outcome) /Kegiatan(output)

3

Target Capaian Kinerja SKPD Tahun 2014 (akhir PERIODE Renstra SKPD)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2012

4

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2013

Target

Realisasi

Tingkat Realisasi (%)

5

6

7

8=(7/6)

Target Program /Kegiatan Renja SKPD Tahun berjalan 2014

Perkiraan Realisasi Capaian Target program/kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2014 Catatan Realisasi Capaian

Tingkat Capaian (%)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)*

1

Wajib

1,01

Dinas Pendidikan

1.01.01.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.01.01.02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Telepon, Listrik dan air

60 bulan

36 bulan

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

60 bulan

100%

1.01.01.09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Peralatan Kerja

60 bulan

36 bulan

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

60 bulan

100%

1.01.01.10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Alat Tulis Kantor

60 bulan

36 bulan

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

60 bulan

100%

1.01.01.11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

barang cetakan dan penggandaan

60 bulan

36 bulan

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

60 bulan

100%

1.01.01.12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor

Alat-alat Penerangan

60 bulan

36 bulan

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

60 bulan

100%

1.01.01.14

Penyediaan peralatan rumah tangga/kebersihan

Alat rumah tangga /kebersihan

60 bulan

36 bulan

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

60 bulan

100%

1.01.01.15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

Surat kabar/majalah

60 bulan

24 bulan

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

48 bulan

80%

12

6|R e n j a

1.01.01.18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Perjalanan Daerah

60 bulan

36 bulan

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

60 bulan

100%

1.01.01.19

Penyediaan tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran.

Tenaga Administrasi

60 bulan

36 bulan

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

60 bulan

100%

1.01.01.20

Penyediaan Sewa Gedung Kantor

Sewa Gedung/Kantor

60 bulan

36 bulan

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

60 bulan

100%

1.01.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Mebeleur Dinas Pendidikan

Kursi Rapat Aula

172 buah

-

172 buah

172 buah

100%

-

172 buah

100%

Pemeliharaan rutin/berkala Mobil Jabatan

Roda empat 1 unit dan roda dua 2 unit

15 unit

9 unit

3 unit

3 unit

100%

3 unit

15 unit

100%

Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya gedung kantor

-

-

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

24 bulan

-

Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Kantor

Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung Kantor

-

-

12 bulan

12 bulan

100%

-

-

-

1.01.02.24

1.01.01.15.

Program Pendidikan Anak Usia Dini

1.01.15.1

Biaya Operasional Sekolah

Tersedianya biaya operasional sekolah TK Negeri

10 unit

6 unit

2 unit

2 unit

100%

2 unit

10 unit

80%

1.01.03.01

Pengadaan Alat Bermain

Jumlah alat bermain

400 set

178 set

120 set

100 set

83%

60 set

338 set

84,5%

1.01.15.58

Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik PAUD

Jumlah Tutor PAUD yang terlatih

500 orang

100

150 orang

150 orang

100%

150 orang

400 orang

80%

1.01.01.15.59

Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi PAUD

Terpublikasinya dan tersosialisasinya kegiatan PAUD

500 Orang

75 orang

0

0

0%

0

75 orang

15%

1.01.1.01.01.15. 72

Motivasi Tenaga Pendidik PAUD

Pemberian honor kepada tenaga pendidik PAUD

-

-

175 orang

175 orang

100%

286 orang

461 orang

-

7|R e n j a

Terlatihnya penyelenggara/tutor PAUD

-

-

420 orang

420 orang

100%

286 orang

706 orang

-

Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Negeri

Jumlah Ruang Kelas Baru SD Negeri terbangun

22 Ruang

7 ruang

0

0

0%

0

7 ruang

31,82%

1.01.01.02

Pembangunan Perpustakaan SD Negeri

Jumlah Perpustakaan SD Negeri terbangun

200 ruang

89 ruang

40 ruang

40 ruang

100%

7 unit

136 ruang

68%

1.01.01.05

Pengadaan Mebeleur Perpustakaan SD Negeri

Jumlah Mebeleur Perpustakaan SD Negeri yang tersedia

200 Ruang

89 ruang

40 ruang

40 ruang

100%

7 unit

136 ruang

68%

1.01.01.08

Pemeliharaan Sekolah SD dan SMP

600 ruang

60 ruang

60 ruang

41 ruang

93%

0

101 ruang

16,83%

1.01.01.09

Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP Negeri

51 Ruang

9 ruang

9 ruang

0

0%

0

9 ruang

17,65%

1.01.16.12

Pembangunan Perpustakaan SMP Negeri

1 ruang

6 ruang

6 ruang

100%

2 ruang

9 ruang

1.01.16.12

Pengadaan Mebeleur Perpustakaan SMP Negeri

1 ruang

6 ruang

6 ruang

100%

2 ruang

9 ruang

1.01.16.12

Pengadaan Mebeleur ruang kelas SMP Negeri

1unit

1 unit

0

0%

0

1unit

1.01.16.12

Pengadaan Mebeleur ruang kelas SD

90 paket

53 paket

53 paket

100%

0

143 paket

1.01.16.05

Pengadaan alat peraga SD

99 paket

313 paket

313 paket

100%

67 paket

479 paket

1.01.16.05

Pengadaan alat laboratorium IPA SMP

37 paket

6 paket

6 paket

100%

7 paket

50 paket

1.01.16.05

Pengadaan alat laboratorium Bahasa SMP

23 paket

0

0

0%

7 paket

30 paket

1.01.1.01.01.15. 71

Pengembangan Kurikulum, bahan ajar, dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini

1.01.01.16.

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pendikan SLB

1.01.01.01

Jumlah ruang Sekolah SD dan SMP yang terawat Jumlah Ruang Kelas Baru SMP Negeri terbangun Jumlah Perpustakaan SMP Negeri terbangun Jumlah Mebeleur Perpustakaan SMPyang tersedia Jumlah Mebeleur Ruang Kelas SMP yang tersedia Jumlah Mebeleur Ruang Kelas SD yang tersedia Jumlah alat peraga SD yang tersediai Jumlah Alat Lab. IPA SMP yang tersedia Jumlah Alat Lab. bahasa SMP yang tersedia

8|R e n j a

1.01.16.05

Pengadaan alat peraga matematika SMP

1.01.16.05

Pengadaan alat peraga IPS SMP

1.01.16.05

Pengadaan alat kesenian SMP

1.01.16.44

Rehabilitasi sedang ruang kelas SD

1.01.16.44

Rehabilitasi berat ruang kelas SD

1.01.16.44

Rehabilitasi sedang ruang kelas SMP

1.01.16.44

Rehabilitasi berat ruang kelas SMP

1.01.16.05

Pendistribusian buku-buku SD/SDLB dan SMP

1.01.01.10

Pengadaan Meja Siswa SMP

1.01.01.11

Pengadaan Kursi Siswa SMP

1.01.01.16.63.

Jumlah alat peraga matematika SMP yang tersedia Jumlah alat peraga IPS SMP yang tersedia Jumlah alat kesenian SMP yang tersedia Jumlah Ruang kelas SD yang terpelihara Jumlah Ruang kelas SD yang terpelihara Jumlah Ruang kelas SMP yang terpelihara Jumlah Ruang kelas SMP yang terpelihara

35 paket

0

0

0%

6 paket

41 paket

30 paket

15 paket

15 paket

100%

6 paket

51 paket

32 paket

0

0

0%

0

32 set

0

53 ruang

53 ruang

100%

0

53 ruang

119 ruang

0

0

0%

31 ruang

150 ruang

21 ruang

32 ruang

32 ruang

100%

0

53 ruang

44 ruang

0

0

0%

6 ruang

50 ruang

245 exemplar

0

0

0%

0

245 exemplar

2.000 Bh

1.320 buah

0

0

0%

0

1.320 buah

66%

Jumlah Kursi Siswa SMP

4.000 Bh

2.640 buah

0

0

0%

0

2.640 buah

66%

Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD dan SMP

Tersedianya Biaya Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD dan SMP

5 Kegiatan

3 kegiatan

0

0

0%

0

3 Kegiatan

60%

1.01.01.16.70.

Olimpiade Sains/Matematika SD/MI

Jumlah siswa

300 Siswa

180 orang

60 orang

60 orang

100%

60 orang

300 orang

100%

1.01.01.16.70.

Olimpiade Sains/Matematika SMP/MTs

Jumlah siswa

300 Siswa

180 orang

60 orang

60 orang

100%

60 orang

300 orang

100%

1.01.01.16.70.

Olimpiade Olah Raga dan Seni Siswa SMP/MTs

Jumlah siswa

1.500 Siswa

199 orang

300 orang

0

0%

0

199 orang

13%

1.01.01.16.78.

Pelaksanaan UASBN dan US SD/MI

Terlaksananya UASBN dan US SD/MI

36.260 Siswa

20.940 siswa

7.170 orang

6.981 siswa

97,36%

7.100 orang

28.110 orang

96,58%

Tersedianya bukubuku SD/SDLB dan SMP Jumlah Meja Siswa SMP

9|R e n j a

1.01.01.16.78.

Pelaksanaan UN dan US SMP/MTs

Terlaksananya UN dan US SMP/MTs

1.01.01.16.68.

Penyelenggaraan Paket B setara SMP

Jumlah siswa

1.01.01.16.88

Pengadaan buku laporan hasil pendidikan tingkat SD/SMP

Tersedianya buku laporan hasil pendidikan SD/SMP

1.01.01.17.

Program Pendidikan Menegah

1.01.02.01

Pembangunan Gedung SMK Parbuluan

1.01.02.02

31.070 Siswa

18.489 siswa

6.288 orang

6.221 siswa

98,93%

6.288 orang

30.988 orang

99,74%

500 orang

300 orang

100 orang

0

0%

0

300 orang

60%

-

-

7.810 buah

7.810 buah

100%

14.962 buah

22.772 buah

Unit Sekolah Baru

9 Ruang

3 Ruang

0

0

0%

0

3 Ruang

33%

Pembangunan Lab IPA SMA/SMK

JumlahLab IPA SMA/SMK

13 Ruang

-

0

0

0%

0

0

0%

1.01.02.03

Pembangunan Lab Bahasa SMA/SMK

Jumlah Lab Bahasa SMA/SMK

21 Ruang

-

5 Ruang

5 ruang

100%

0

5 Ruang

24%

1.01.02.04

Pembangunan Lab Komputer SMA/SMK

Jumlah Lab Komputer

6 Ruang

-

0

0

0%

0

0

0%

1.01.02.05

Pembangunan Ruang Keterampilan SMA/SMK

18 Ruang

-

0

0

0%

0

0

0%

1.01.02.06

Pembangunan Ruang Bengkel SMK

3 Ruang

1 Ruang

0

0

0%

0

1 ruang

33%

1.01.02.07

Pembangunan Ruang Perpustakaan SMA/SMK

22 Ruang

-

7 Ruang

0

0%

0

0

0%

1.01.02.08

Rehabilitasi Ruang Kelas SMA/SMK

148 ruang

3 ruang

22 ruang

22 ruang

100%

0

25 ruang

16,89%

1.01.02.09

Pengadaan Meja Siswa SMA/SMK

Jumlah Meja Siswa SMA/SMK

2.913 buah

1.250 buah

0

0

0%

0

1.250 buah

43%

1.01.02.10

Pengadaan Kursi Siswa SMA/SMK

Jumlah Kursi SMA/SMK

4.709 buah

2.500 buah

0

0

0%

0

2.500 buah

53%

1.01.01.17.69.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Pelaksanaan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah SMA/MA/SMK)

Jumlah Siswa

32.000 orang

13.307 orang

6.400 orang

4.748 siswa

74,18%

4.810 orang

22.865 orang

71,45%

Jumlah Ruang Keterampilan SMA/SMK Jumlah Ruang Bengkel SMK Jumlah Ruang Perpustakaan SMA/SMK Jumlah Ruang Kelas SMA/SMK

10 | R e n j a

1.01.01.17.70.

Monitoring Penerimaan Siswa Baru (SMA & SMK Negeri)

Jumlah Siswa

22.000 orang

11.639 orang

4.600 orang

5.459 siswa

118%

5.500 orang

22.598 orang

102%

1.01.01.17.63.

Penyelenggaraan Paket C setara SMA

Jumlah siswa

500 orang

300 orang

100 orang

0

0%

100 orang

400 orang

80%

1.01.01.17.84.

Pengadaan buku laporan hasil pendidikan SMA/SMK

Tersedianya buku laporan hasil Pendidikan SMA/SMK

-

-

5.500 buah

5.500 buah

100%

5.500 buah

11.000 buah

1.01.01.18.

Program Pendidikan Non Formal

1.01.01.18.05

Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan melalui pelatihan untuk warga masyarakat yang belum mendapatkan lapangan pekerjaan

Penyelenggara kursus

150 Orang

40 orang

40 orang

40 orang

100%

0

80 orang

53%

1.01.01.18.04

Pemberantasan Buta Aksara

Tuntas Buta Aksara

580 Orang

340 orang

200 orang

0

0%

0

340 orang

58,62%

1.01.01.18.12

Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan melalui publikasi dan sosialisasi Hari Aksara Internasional (HAI)

Meningkatnya budaya baca masyarakat

830 Orang

640 orang

30 Orang

20 orang

66,67%

30 Orang

690 Orang

83%

1.01.01.20.

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1.01.01.20.10

Pengembangan Sistem Penghargaan dan perlindungan terhadap Profesi Pendidik

2.000 orang

800 orang

0

0

0%

200 orang

1.000 orang

50%

1.01.01.20.15

Biaya umum peningkatan kesejahteraan guru PNS daerah dan beasiswa miskin

4 kegiatan

2 kegiatan

0

0

0%

0

2 kegiatan

50%

1.01.01.20.01.

Pelaksanaan Serttifikasi Pendidik

Jumlah guru tersertifikasi

2.910 orang

1.557 guru

600 guru

583 orang

97,16%

600 orang

2.740 guru

94,16%

1.01.01.20.07.

Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik untuk memenuhi Standar Kualifikasi

Jumlah guru

1.500 orang

475 guru

0

0

0%

120 orang

595 orang

39,67%

Usul kenaikan pangkat Tenaga Fungsional Pelaksanaan penyaluran dana bantuan yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

11 | R e n j a

1.01.01.22

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

1.01.01.22.0200

Pelaksanaan Kerjasama secara kelembagaan di Bidang Pendidikan dengan beberapa PTN

Jumlah siswa

Bantuan Khusus Murid Miskin

Pemberian Beasiswa Miskin SD/MI ,SMP/MTs dan SMA/MA/SMK

Pelaksanaan Hari Pendidikan Nasional

Agenda Tahunan

1.01.01.22.14

500 siswa

140 siswa

0

0

0%

0

140 siswa

28%

18.810 siswa

1.068 siswa

1.068 siswa

1.068 siswa

100%

1.068 siswa

3.204 siswa

16%

4 kegiatan

2 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

100%

1 kegiatan

4 kegiatan

100%

22.224 siswa

11.493 siswa

0

0

0%

0

11.493 siswa

51,71%

Siswa SMP/MTs

5.094 siswa

2.895 siswa

0

0

0%

0

2.895 siswa

56,83%

Siswa SMA/MA/SMK

4.243 siswa

2.064 siswa

0

0

0%

0

2.064 siswa

48,64%

Siswa SD/MI 1.01.01.22.15

Pemberian Hadiah bagi siswa berprestasi pada jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK

1.01.01.22.02.

Penyelenggaraan pelatihan, seminar & lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai issu pendidikan

Guru SMA/SMK

1.850 guru

240 guru

240 guru

468 guru

100%

500 guru

1.208 guru

65,30%

1.01.01.22.13

Penyusunan Buku Profil Pendidikan

Rangkuman data pendidikan

360 buku

55 buku

0

0

0%

0

55 buku

15%

1.01.01.22.02.

Pelaksanaan Bimbingan Test/Bimbingan belajar bagi siswa kelas akhir SLTP/SLTA

Jumlah siswa

4.150 orang

770 orang

0

0

0%

0

770 orang

18,55%

1.01.01.22.09.

Pelaksanaan Lomba Siswa OSN/OOSN SMA dan LKS/GPBN SMK

Jumlah siswa

6.400 orang

420 orang

0

0

0%

0

420 orang

7%

12 | R e n j a

2.2.

ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi tahun 2013 dapat

dilihat dari aspek kesejahteraan Masyarakat maupun aspek pelayanan umum. a. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.

Berdasarkan APK yang ada, ternyata APK tertinggi terdapat di tingkat SD yaitu 112,20 persen dan yang terendah di tingkat PAUD yaitu 7,09 persen. Angka PAUD tahun 2012 mencapai 7,09 persen, tahun 2013 meningkat menjadi

7,09 persen.

APK

SD/MI/Paket A tahun 2012 mencapai 110,14 persen, tahun 2013 meningkat menjadi 112,20 persen. APK SMP/MTs/Paket B tahun 2012 mencapai 102,67 persen, tahun 2013 meningkat menjadi 108,94 persen. APK SMA/MA/SMK/Paket C tahun 2012 mencapai 89,28 persen, tahun 2013 meningkat menjadi 101,59 persen. APM SD/MI/Paket A tahun 2012 mencapai 93,40 persen, tahun 2013 meningkat menjadi 95,15 persen.

APM

SMP/MTs/Paket B tahun 2012 mencapai 77,15 persen, tahun 2013 mencapai 77persen. APM SMA/MA/SMK/Paket C tahun 2012 mencapai 67,82 persen, tahun 2013 meningkat menjadi 74,83 persen. Angka melek Huruf usia 15-44 Tahun pada tahun 2012 mencapai 98,76 persen, tahun 2013 meningkat menjadi 98,99 persen b. Aspek Pelayanan Umum

Pencapaian Aspek Pelayanan Pendidikan dapat dilihat dari Angka kelulusan, Angka Putus sekolah, Angka Melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, Rata rata perolehan Nilai UN setiap jenjang pendidikan, persentase siswa memiliki buku pelajaran lengkap untuk setiap mata pelajaran, persentase sekolah yang telah menerapkan jumlah peserta didik setiap rombel sesuai ketentuan yang berlaku, Angka melek huruf, rasio guru terhadap siswa setiap jenjang pendidikan, Persentase sekolah yang telah memiliki guru dengan sertifikat pendidik, Persentase sekolah yang memiliki guru yang telah memenuhi kualifikasi S1/DIV dari perguruan tinggi terakreditasi. Angka kelulusan SD/MI tahun 2012 mencapai 100 persen dan tahun 2013 mencapai 100 persen. Angka kelulusan SMP/MTs tahun 2012 mencapai 100 persen dan tahun 2013 mencapai 100 persen. Angka kelulusan SMA/MA tahun 2012 mencapai 99,98 persen dan tahun 2013 mencapai 100 persen. Angka Putus sekolah jenjang pendidikan SD/MI tahun 2012 mencapai 0,11 persen dan tahun 2011 menurun menjadi 0,10 persen. Angka Putus sekolah jenjang pendidikan SMP/MTs tahun 2012 mencapai 0,53 persen dan tahun 2013 menurun menjadi 0,51 persen. Angka Putus sekolah jenjang pendidikan SMA/MAtahun 13 | R e n j a

2012 mencapai 0,66 persen dan tahun 2013 menurun menjadi 0,46 persen. Angka melanjut kan pendidikan dari SD/MI ke SMP/MTs mencapai 96,20 persen tahun 2013 meningkat menjadi 98,12 persen. Angka melanjut kan pendidikan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK mencapai tahun 2012 mencapai 84,34 persen sedangkan tahun 2013 meningkat memjadi 87,75 persen. Rata-rata Nilai UN jenjang pendidikan SD minimal 6,0 keatas tahun 2012 mencapai 97,99 persen sedangkan tahun 2013 meningkat menjadi 100 persen. Rata-rata Nilai UN jenjang pendidikan SMP minimal 6,0 keatas tahun 2012 mencapai 100 persen sedangkan tahun 2013 mencapai 100 persen. Rata-rata Nilai UN jenjang pendidikan SMA minimal 6,0 keatas tahun 2012 mencapai 100 persen dan tahun 1013 mencapai 100 persen. Persentase siswa memiliki buku pelajaran lengkap setiap mata pelajaran dari jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA tahun 2012 dan tahun 2013 sudah mencapai 100 persen. Persentase SD/MI yang telah menerapkan jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar tidak melebihi 32 orang tahun 2012 mencapai 89,59 persen dan tahun 2013 meningkat menjadi 89,71 persen. Persentase SMP/MTs yang telah menerapkan jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar tidak melebihi 36 orang tahun 2012 mencapai 79,03 persen dan tahun 2013 meningkat menjadi 79,68 persen. Persentase SMA/MA/SMK yang telah menerapkan jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar tidak melebihi 40 orang tahun 2012 mencapai 85,18 persen dan tahun 2013 mencapai 100 persen. Rasio Guru terhadap siswa SD/MI tahun 2012 mencapai 1:16 sama halnya dengan tahun 2011 mencapai 1:16. Rasio Guru terhadap siswa SMP/MTs tahun 2012 mencapai 1:15 sama halnya dengan tahun 2011 mencapai 1:15. Rasio Guru terhadap siswa SMA/MA/SMK tahun 2012 mencapai 1:16 sama halnya dengan tahun 2011 mencapai 1:16. Persentase SD/MI yang telah memiliki minimal 2 (dua) orang guru denga sertifikat pendidik tahun 2012 mencapai 51,30 persen dan tahun 2013 meningkat menjadi 91,17 persen. Persentase SMP/MTS yang telah memiliki guru dengan sertifikat pendidik tahun 2012 mencapai 77,42 persen dan tahun 2013 meningkat menjadi 89,06 persen. Persentase SMA/MA/SMK yang telah memiliki guru dengan sertifikat pendidik tahun 2012 mencapai 48,78 persen dan tahun 2013 meningkat menjadi 60 persen. Persentase guru SD/MI yang telah memenuhi kualifikasi S1/D4 dari perguruan tinggi terakreditasi mencapai 16,94 persen dan tahun 2013 meningkat menjadi 19,66 persen. Persentase guru SMP/MTs yang telah memenuhi kualifikasi S1/D4 dari perguruan tinggi yang terakredidasi mencapai 71,03 persen dan tahun 2013 meningkat menjadi 89,06 persen. Persentase guru SMA/MA/SMK yang telah memenuhi kualifikasi S1/D4 dari perguruan tinggi terakreditasi tahun 2012 mencapai 66,67 persen dan tahun 2013 meningkat menjadi 88,63 persen. Hal ini dapat dilihat dalam tabel 2.2. berikut ini: 14 | R e n j a

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Pendidikan Kabupaten Dairi NO

Indikator

(1) I

II

Kondisi Satuan 2009 (2)

Realisasi Capaian (%)

Target Renstra SKPD Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2012

Tahun 2013

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1) Angka PAUD

%

50

50

55

60

65

70

6,38

7,09

2) Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A

%

90,23

90,23

95

100

100

100

110,14

112,20

3) Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B

%

97.02

97,02

100

100

100

100

102,67

108,94

4) Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/SMK/Paket C

%

88,85

88,85

90

95

100

100

89,28

101,59

5) Angka Partisipasi Murni SD/MI

%

84,92

85

90

91

92

93

93,40

95,15

6) Angka Partisipasi Murni SMP/MTs

%

68,21

70

75

80

85

90

77,17

77

7) Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK

%

63,75

63,75

70

80

90

100

67,82

74,83

8) Angka Melek Huruf usia 15 – 44 Tahun

%

99,04

99,1

99,2

99,3

99,4

99,5

98,76

98,99

1) Angka Kelulusan SD/MI

%

98,8

98,8

100

100

100

100

100

100

2) Angka Kelulusan SMP/MTs

%

99,84

99,84

100

100

100

100

100

100

3) Angka Kelulusan SMA/MA

%

100

100

100

100

100

100

99,98

100

4) Angka Putus Sekolah SD/MI

%

0,05

0,05

0,04

0,03

0,02

0,01

0,11

0,10

5) Angka Putus Sekolah SMP/MTs

%

0,12

0,12

0,11

0,1

0,09

0,08

0,53

0,51

Catatan Analisis (13)

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

ASPEK PELAYANAN UMUM

15 | R e n j a

NO (1)

Kondisi Satuan 2009

Indikator



Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2012

Tahun 2013

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(2)

(3)

6) Angka Putus Sekolah SMA/MA

%

0,3

0,3

0,28

0,26

0,24

0,22

0,66

0,46

7) Angka Melanjut kan dari SD/MI ke SMP/MTs

%

96,01

96,01

100

100

100

100

96,20

98,12

8) Angka Melanjut kan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK

%

87,97

87,97

90

95

100

100

84,34

87,75

9) Rasio Perolehan Nilai UN jenjang pendidikan SD minimal 6,0 ke atas

%

79,09

79,09

85

90

95

100

97,99

100

10) Rasio Perolehan Nilai UN jenjang pendidikan SMP minimal 6,0 ke atas

%

98,86

98,86

100

100

100

100

100

100

11) Rasio Perolehan Nilai UN jenjang pendidikan SMA minimal 6,0 ke atas

%

99,92

99,92

100

100

100

100

100

100

12) Persentase siswa SD memiliki buku pelajaran lengkap setiap mata pelajaran

%

100

100

100

100

100

100

100

100

13) Persentase siswa SMP memiliki buku pelajaran lengkap setiap mata pelajaran

%

100

100

100

100

100

100

100

100

14) Persentase siswa SMA/SMK memiliki buku pelajaran lengkap setiap mata pelajaran

%

100

100

100

100

100

100

0

0

15) Persentase SD/MI yang telah menerapkan jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar tidak melebihi 32 orang

%

100

100

100

100

100

100

89,59

89,71

16) Persentase SMP/MTs yang telah menerapkan jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar tidak melebihi 36 orang

%

100

100

100

100

100

100

79,03

79,68

17) Persentase SMA/MA/SMK yang telah menerapkan jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar tidak melebihi 40 orang

%

100

100

100

100

100

100

85,18

100

18) Angka Melek huruf 15 -44 tahun

%

99,04

99,1

99,2

99,3

99,4

99,5

98,76

98,99

(4)


16 | R e n j a

NO (1)

Kondisi Satuan 2009

Indikator (2)



Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2012

Tahun 2013

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

19) Rasio Guru terhadap murid SD/MI

orang

1:15

1:15

1:15

1:15

1:15

1:15

1:22

1:22

20) Rasio Guru terhadap murid SMP/MTs

orang

1:14

1:14

1:14

1:14

1:14

1:14

1:26

1:26

21) Rasio Guru terhadap murid SMA/MA/SMK


orang

1:16

1:16

1:16

1:16

1:16

1:16

1:32

1:32

22) Persentase SD/MI yang telah memiliki minimal 2 (dua) orang guru dengan sertifikat pendidik

%

20

20

30

40

50

60

51,30

91,17

23) Persentase SMP/MTs yang telah memiliki guru dengan sertifikat pendidik

%

35

35

45

55

65

75

77,42

89,06

24) Persentase SMA/MA/SMK yang telah memiliki guru dengan sertifikat pendidik

%

50

50

60

70

80

90

48,78

97,56

25) Persentase guru SD/MI yang telah memenuhi kualifikasi S1/DIV dari perguruan tinggi terakreditasi

%

60

60

65

70

75

80

16,94

31,12

26) Persentase guru SMP/MTs yang telah memenuhi kualifikasi S1/DIV dari perguruan tinggi terakreditasi

%

70

70

75

80

85

90

71,03

83,85

27) Persentase guru SMA/MA/SMK yang telah memenuhi kualifikasi S1/DIV dari perguruan tinggi terakreditasi

%

80

80

85

90

95

100

88,63

90,25

17 | R e n j a

2.3.

ISU ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD Memperhatikan keberhasilan pembangunan pendidikan 5 tahun terakhir ini tergolong baik, tetapi masih ada beberapa permasalahan yang saat ini, yaitu : 1. APK PAUD masih sangat rendah (7,09%) 2. Sarana pendukung pembelajaran PAUD yang kurang memadai (alat permainan edukatif dalam dan luar); 3. Sebaran lembaga PAUD tidak merata; 4. Sarana dan prasarana pendidikan dalam mendukung keberhasilan PBM(Proses Belajar Mengajar) kurang memadai; 5. Perubahan kurikulum dari KTSP(Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) ke Kurikulum 2013 sehingga perlunya pengadaan buku sesuai dengan kurikulum 2013; 6. Kualitas tenaga pendidik yang belum memadai; 7. Kualifikasi Tenaga Pendidikan belum terpenuhi sesuai dengan SPM Pendidikan; 8. Persentase guru bersertifikat masih rendah (36,07%) 9. Kemampuan guru muatan lokal bahasa Daerah(bahasa Pakpak) masih rendah; 10. Kemampuan Operator DAPODIK mengentry data ke APLIKASI DAPODIK masih rendah; 11. Minat masyarakat ke sekolah kejuruan (SMK) sangat tinggi sehingga perlu USB untuk Sekolah Kejuruan; 12. Perlunya peningkatan kempetensi siswa melalui lomba-lomba siswa.

2.4.

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2014 Rancangan awal RKPD terhadap kebutuhan dapat dilihat dalam tabel 2.4 berikut ini;

18 | R e n j a

Tabel 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD RANCANGAN AWAL RKPD N0.

PROGRAM/KEGIATAN

LOKASI

1

2

3

I


INDIKATOR KINERJA 4

Terlayaninya Administrasi Perkantoran

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TARGET/ CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

100%

1.017.400.00,-

5

6

PROGRAM/KEGIATAN

LOKASI

7

8


INDIKATOR KINERJA 9


TARGET/ CAPAIAN 10

100%

KEBUTUHAN DANA 11


Dinas Pendidikan

Tersedianya telepon, Listrik, dan Air

12 Bulan

58.000.000,-


Dinas Pendidikan


12 Bulan

58.000.000,-

1.2

Penyediaan jasa Perizinan/Pajak Kenderaan Dinas

Dinas Pendidikan

Terpenuhinya perizinan kenderaan dinas/ operasional

12 bulan

2.200.000,-

Penyediaan jasa Perizinan/Pajak Kenderaan Dinas

Dinas Pendidikan

Terpenuhinya perizinan kenderaan dinas/ operasional

12 bulan

2.200.000,-

1.3


Dinas Pendidikan

Terpeliharanya peralatan Kerja

12 Bulan

17.000.000,-


Dinas Pendidikan


12 Bulan

17.000.000,-

1.4


Dinas Pendidikan

Tersedianya Alat Tulis Kantor

12 Bulan

110.000.000,-


Dinas Pendidikan


12 Bulan

110.000.000,-

1.5


Dinas Pendidikan

12 Bulan

14.000.000,-


Dinas Pendidikan

12 Bulan

14.000.000,-

1.6


Dinas Pendidikan

12 Bulan

5.200.000,-


Dinas Pendidikan

12 Bulan

5.200.000,-

1.7

Penyediaan peralatan rumah tangga

Dinas Pendidikan

12 Bulan

4.600.000,-

Penyediaan peralatan rumah tangga

Dinas Pendidikan

12 Bulan

4.600.000,-

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan Bangunan Kantor Tersedianya peralatan Kebersihan dan bahan pembersih

12

1.017.400.00,-

1.1

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan Bangunan Kantor Tersedianya peralatan Kebersihan dan bahan pembersih

CATATAN PENTING

19 | R e n j a

1.8


Dinas Pendidikan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

12 Bulan

5.400.000,-


Dinas Pendidikan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

12 Bulan

5.400.000,-

1.9


Dinas Pendidikan

Terlaksananya perjalanan dinas luar dan dalam daerah

12 Bulan

750.000.000,-


Dinas Pendidikan

Terlaksananya perjalanan dinas luar dan dalam daerah

12 Bulan

750.000.000,-

1.10

Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran.

Dinas Pendidikan

Jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran

12 Bulan

51.000.000,-


Dinas Pendidikan


12 Bulan

51.000.000,-

II

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.1

Pemeliharaan Rutin berkala gedung kantor

2.2

Pengadaan Perlengkapan Kantor

2.3

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

2.4

Pengadaan mebeluair Kantor

2.5

Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas /Operasional

Meningkatnya sarana dan prasarana Aparatur Dinas Pendidikan

222.500.000,-



12 bulan

85.000.000,-

Tersedianya Perlengkapan Kantor

5 lemari Arsip

7.500.000,-

SKB Dairi

Tersedianya peralatan gedung Kantor

1 bh scnner, 1 unit laptop dan 1 unit infocus

30.000.000,-


SKB Dairi

Tersedinya Mebeluair

100 unit kursi rapat

50.000.000,-

Pengadaan mebeluair Kantor

1 Unit

50.000.000,-


SKB Dairi

Dinas Pendidikan

Terpeliharanya kenderaan dinas/operasional

Pemeliharaan Rutin berkala gedung kantor Pengadaan Perlengkapan Kantor

Meningkatnya sarana dan prasarana Aparatur Dinas Pendidikan

222.500.000,-


12 bulan

85.000.000,-


5 lemari Arsip

7.500.000,-

SKB Dairi



30.000.000,-

SKB Dairi



50.000.000,-

1 Unit

50.000.000,-

SKB Dairi

Dinas Pendidikan


20 | R e n j a

III

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

3.1

Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

IV

Program Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD)

4.1

Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik (lanjutan)

4.2

Meningkatnya profesionalisme pengelolaan Laporan Keuangan dan pelaporan kinerja

100%

10.000.000,-

Tersusunnya Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1 Tahun

10.000.000,-

Meningkatnya Pelayanan Pendidikan PAUD

100%

860.000.000,-

SKB Dairi

Terlatihnya tenaga pendidik(tutor)

150 orang


TK Pembina Sumbul dan TK Pembina Sidikalang

Tersedianya biaya operasional sekolah (TK Negeri)

4.3

Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini

SKB Dairi

Tersedianya Alat bermain/Alat Peraga Edukatif (APE)

4.4

Motivasi Tenaga pendidik PAUD

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Pemberian Penghargaan kepada Tutor

350.000.000,-


Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Dinas Pendidikan


Meningkatnya profesionalisme pengelolaan Laporan Keuangan dan pelaporan kinerja

100%

10.000.000,-

Tersusunnya Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1 Tahun

10.000.000,-


100%

860.000.000,-

150 orang

350.000.000,-

2 Unit

50.000.000,-

30 set untuk 12 PAUD

60.000.000,-

300 orang

400.000.000,-


SKB Dairi


Tersedianya biaya operasional sekolah (TK Negeri)

Tersedianya Alat bermain/Alat Peraga Edukatif (APE)

2 Unit

50.000.000,-




60.000.000,-


SKB Dairi

300 orang

400.000.000,-

Motivasi Tenaga pendidik PAUD

Dinas Pendidikan


21 | R e n j a

V

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pendidikan SLB

Tercapainya Wajib Belajar 9 tahun

100%

15.250.000.00 0,-


1.250.000.000,-

Penguatan kapasitas pengelola pendidikan dasar

Kab.Dairi

Kapasitas pengelola pendidikan dasar yang profesional

Terpenuhiny a SPM Dikdas

5.2

Biaya operasional pengembangan kapasitas penerapan SPM Dikdas

Kab. Dairi

Tersedianya biaya operasional pengembangan kapasitas penerapan SPM Dikdas


125.000.000,-

5.3

Pengadaan Buku Pelajaran SD dan SMP

Kab.Dairi

Tersedianya Buku Pelajaran SD dan SMP

Jlh, jdl, jenis buku

11.800.000.000,-

5.4

Pelatihan Penyusunan Kurikulum

5.5

Penyediaan Operasional Sekolah

5.1


Dinas Pendidikan

Kab.Dairi

Terlatihnya guru SD,SMP dalam melaksanakan Kurukulum 2013 Tersedianya Biaya Operasional Sekolah

200 orang

SD dan SMP

150.000.000,-

-

5.6

Pengembangan Minat, Bakat dan Kreativitas siswa

Dinas Pendidikan

Terlaksananya Olimpiade SAINS untuk siswa SD/MI dan olimpiade seni dan olahraga untuk SMP/MTs

5.7

Koordinasi Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

SD,SMP se Kab. Dairi

Tersosialisasikannya juknis BOS Tahun 2015

327 sekolh

50.000.000,-

5.8

Biaya Operasional UPT Bina DIKDAS Kecamatan

Dinas Pendidikan

Tersedianya biaya operasional UPT Bina Dikdas

15 Kecamatan

374.000.000,-

420 orang

250.000.000,-


100%

15.250.000.000, -

Kab.Dairi



1.250.000.000,-


Kab. Dairi



125.000.000,-


Kab.Dairi



11.800.000.000,-

Pelatihan Penyusunan Kurikulum Penyediaan Operasional Sekolah

Dinas Pendidikan

Kab.Dairi

Terlatihnya guru SD,SMP dalam melaksanakan Kurukulum 2013 Tersedianya Biaya Operasional Sekolah

200 orang

SD dan SMP

150.000.000,-

-


Dinas Pendidikan





327 sekolh

50.000.000,-


Dinas Pendidikan


15 Kecamatan

374.000.000,-

420 orang

250.000.000,-

22 | R e n j a

5.9

Monitoring, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan UAS dan UN SD/MI, UAS dan UN SMP/MTs

SD/MI dan SMP/MTs se Kab. Dairi

Terlaksananya UN dan UAS tingkat SD/MI, SMP/MTs

5.10

Pengadaan Buku Laporan Pendidikan SD/SMP


Buku Laporan Pendidikan

5.11

Pengadaan Buku Muatan Lokal SD/SMP

VI


6.1

Pengadaan Buku Pelajaran SMA dan SMK

6.2

Pelatihan Pengembangan Kurikulum 2013

6.3

6.4


Tersedianya Buku Muatan Lokal

Meningkatnya Pelayanan Pendidikan Menengah

13.800 orang

50.000.000,-

SD = 9150 SMP= 7810

163.100.000,-

SD kelas IV,V,VI=21.9 17 org@ 25.000,- dan SMP kls VII, VIII, IX = 19.599 org @ 25.000 100%

1.037.900.000,-

6.202.150.00,-

Tersedianya buku pelajaran SMA dan SMK

Jlh, Judul dan jenis buku

4.700.000.000,-

Dinas Pendidikan

Tenaga Pendidik Terlatih

200 orang

140.000.000,-


SMA/SMK Negeri se Kab. Dairi

Tambahan Biaya Operasional Sekolah SMA/SMK Negeri

SMA: 13 Unit SMK: 3 Unit

Penerimaan Siswa Baru(PSB) SMA dan SMK Negeri


Terlaksananya Penerimaan Siswa Baru(PSB) SMA dan SMK Negeri

SMA: 13 Sekolah SMK: 3 Sekolah

Kab.Dairi

1.262.150.000,-

25.000.000,-

Monitoring, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan UAS dan UN SD/MI, UAS dan UN SMP/MTs


Terlaksananya UN dan UAS tingkat SD/MI, SMP/MTs

Pengadaan Buku Laporan Pendidikan SD/SMP




13.800 orang

50.000.000,-

Buku Laporan Pendidikan

SD = 9150 SMP= 7810

163.100.000,-


SD kelas IV,V,VI=21. 917 org@ 25.000,- dan SMP kls VII, VIII, IX = 19.599 org @ 25.000

1.037.900.000,-



100%

6.202.150.000,-

Kab.Dairi

Tersedianya buku pelajaran SMA dan SMK


4.700.000.000,-

Pelatihan Pengembangan Kurikulum 2013

Dinas Pendidikan


200 orang

140.000.000,-





1.262.150.000,-

Penerimaan Siswa Baru(PSB) SMA dan SMK Negeri




25.000.000,-

Pengadaan Buku Pelajaran SMA dan SMK

23 | R e n j a

6.5

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan UN dan UAS SMA/SMK

6.5

Pengadaan buku laporan hasil belajar SMA/SMK Negeri dan Swasta

VII


7.1

Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal (Hari Aksara Internasional)

7.2

Biaya Operasional SKB

7.3


7.4

Sertifikasi Guru dalam Jabatan

7.5

Pengembangan Mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan

7.6

Pelatihan Guru seni Budaya dan Prakarya

SMA/MA/S MK se Kab. Dairi SMA/SMK se Kab. Dairi

Pengawasan Pelaksanaan ujian nasional dan ujian sekolah SMA/MA/SMK Negeri dan Swasta se Kab. Dairi Tersedianya buku laporan pendidikan Terwujudnya pemerataan dan perluasan fasilitas pendidikan

5.100 0rang

20.000.000,-

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan UN dan UAS SMA/SMK

5.500 Eksemplar

55.000.000,-

Pengadaan buku laporan hasil belajar SMA/SMK Negeri dan Swasta

100%

100.000.000,-


Salah Satu Kab./Kota di Prop.Suma tera Utara

Mengikuti Pameran HAI yang ke 49 Tahun 2015 di salah satu Kab/Kota Propinsi Sumatera Utara

1 kegiatan

20.000.000,-

Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal (Hari Aksara Internasional)

SKB Dairi


12 bulan

80.000.000,-


Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan Dinas pendidikan

Jumlah guru yang tersertifikasi

100%

200 Orang

SMA/MA/ SMK se Kab. Dairi

Pengawasan Pelaksanaan ujian nasional dan ujian sekolah SMA/MA/SMK Negeri dan Swasta se Kab. Dairi

SMA/SMK se Kab. Dairi

Tersedianya buku laporan pendidikan Terwujudnya pemerataan dan perluasan fasilitas pendidikan


12 bulan

80.000.000,-

SD dan SMP

SD dan SMP

Terlaksananya kurikulum bermuatan lokal (budaya pakpak)

336 orang

168.000.000,-

Pelatihan Guru seni Budaya dan Prakarya

100.000.000,-

SKB Dairi

Kab. dairi

19.000.000,-

100%

20.000.000,-

Sertifikasi Guru dalam Jabatan

38 orang

55.000.000,-

1 kegiatan

40.000.000,-

Kab. dairi

5.500 Eksemplar

Mengikuti Pameran HAI yang ke 49 Tahun 2015 di salah satu Kab/Kota Propinsi Sumatera Utara


Pengembangan Mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan

20.000.000,-

Salah Satu Kab./Kota di Prop.Suma tera Utara

857.000.000,-

Meningkatnya Kompetensi antar kepala sekolah SMA dan SMK

5.100 0rang

Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan Dinas pendidikan


100%

857.000.000,-

200 Orang

40.000.000,-


38 orang

19.000.000,-

Terlaksananya kurikulum bermuatan lokal (budaya pakpak)

336 orang

168.000.000,-

24 | R e n j a

Meningkatnya Pelayanan bidang Pendidikan

VIII


8.1

Penyelenggaraan pelatihan, Seminar dan Lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai issu pendidikan

SMA/SMK se Kabupaten Dairi

Pembinaan peserta Musyawarah Guru Mata Pelajaran UN SMA/SMK

210 orang

8.2

Lomba kreatifitas siswa SMA dan SMK

Kab.Dairi

Adanya wadah bagi siswa SMA dan SMK untuk aktualisasi diri melalui prestasi

8.3

Pelaksanaan Lomba OSN SMA dan LKS SMK

Kab.Dairi

Adanya wadah lomba unjuk prestasi dan kreatifitas siswa SMA dan SMK

8.4

Bimbingan Teknis Aplikasi Dapodikdas/Dapodikmen

Kab.Dairi

Meningkatnya kemampuan operator menyelesaikan Aplikasi Dapodikdas/Dapodikmen

8.5

Biaya Pembinaan Sekolah adiwyata

Kab.Dairi

Tersedianya biaya pembinaan sekolah adiwyata

8.6

Biaya Pembinaan dan Monitoring pelaksanaan kurikulum 2013

Kab.Dairi

Tersedianya biaya pembinaan dan monitoring kurikulum 2013

J U M L A H

100%

857.000.000,-



100%

857.000.000,-

105.000.000,-




210 orang

105.000.000,-

164 orang

82.000.000,-

Lomba kreatifitas siswa SMA dan SMK

Kab.Dairi

Adanya wadah bagi siswa SMA dan SMK untuk aktualisasi diri melalui prestasi

164 orang

82.000.000,-

249 orang

160.000.000,-


Kab.Dairi


249 orang

160.000.000,-

SD = 263 orang SMP = 61 orang SMA = 23 orang SMK = 14 orang Seluruh sekolah(SD, SMP, SMA dan SMK) Seluruh sekolah(SD, SMP, SMA dan SMK)

160.000.000,-


Kab.Dairi

Meningkatnya kemampuan operator menyelesaikan Aplikasi Dapodikdas/Dapodikmen

100.000.000,-

Biaya Pembinaan Sekolah adiwyata

Kab.Dairi


250.000.000,-

Biaya Pembinaan dan Monitoring pelaksanaan kurikulum 2013

Kab.Dairi

Tersedianya biaya pembinaan dan monitoring kurikulum 2013

24.746.050.000,-

J U M L A H

SD = 263 orang SMP = 61 orang SMA = 23 orang SMK = 14 orang Seluruh sekolah(SD, SMP, SMA dan SMK) Seluruh sekolah(SD, SMP, SMA dan SMK)

160.000.000,-

100.000.000,-

250.000.000,24.746.050.000,-

25 | R e n j a

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM dan KEGIATAN 3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional Pelaksanaan

Pembangunan

Pendidikan

di

kabupaten

Dairi

disusun

dengan

memperhatikan kebijakan nasional serta kebijakan provinsi sumatera utara. Kebijakan Nasional dan Provinsi merupakan acuan bagi pemerintah Kabupaten Dairi dalam melaksanakan pembangunan di bidang Pendidikan. Dalam melaksanakan setiap kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, pemerintah selalu menerapkan kebijakan teknis dalam pelaksanaan tugas. Kebijakan ini diambil berdasarkan landasan hukum baik itu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah atau landasan hukum lainnya. Hal ini dimaksudkan agar setiap program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. 3.2. Tujuan Tujuan merupakan penjabaran dan implementasi dan pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu yaitu waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Adapun Tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2015-2019 adalah: a. Meningkatkan Pendidikan Anak Usia Dini b. Meningkatkan kualitas pendidikan c. Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan d. Meningkatkan Pendidikan Non Formal e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana pendidikan 3.3. Sasaran Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang akan dicapai dan dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran yang ingin dicapai Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi pada Tahun 2015-2019 adalah: a.

Meningkatnya mutu anak didik

b.

Meningkatnya partisipasi pendidikan

c.

Meningkatnya kualifikasi & kompetensi tenaga pendidik

d.

Meningkatnya Pelayanan Pendidikan Non Formal

e.

Meningkatnya mutu satuan pendidikan

f.

Meningkatnya sarana pendidikan

26 | R e n j a

3.4. Program dan Kegiatan Hasil analisis dan pembahasan Renstra Dinas Pendidikan yang disusun berdasarkan layanan pendidikan, visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pada akhirnya bermuara pada perumusan program dan kegiatan. Berbagai program yang akan ditangani oleh Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut: 1.


2.


3.

Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4.

Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

5.


6.

Program Pendidikan Menengah

7.


8.


9.

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Masing-masing program terdiri dari sejumlah kegiatan yang mendukung pencapaian

sasaran yang telah dirumuskan. Untuk itu Dinas Pendidikan merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2015 adalah sebagai berikut: I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik b. Penyediaan Jasa Perizinan/Pajak Kenderaan Dinas c. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja d. Penyediaan Alat Tulis Kantor e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan f.


g. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga h. Penyediaan bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan i.


j.

Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a.

Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor

b. Pengadaan Perlengkapan Kantor c. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor d. Pengadaan Mebeluair Kantor e. Pemeliharaan rutin/berkala Kenderaan Dinas/Operasional

27 | R e n j a

III. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD IV. Program Pendidikan Anak Usia Dini a. Biaya Operasional Sekolah b. Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik (lanjutan) c.


d. Pengembangan Data dan Informasi PAUD e. Diklat Tutor PAUD f.

Sosialisasi PAUD

g. Motivasi tenaga pendidik PAUD V. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pendidikan SLB a. Penguatan Kapasitas Pengelola Pendidikan Dasar b. Biaya Operasional Pengembangan Kapasitas Penerapan SPM Dikdas c. Pengadaan Buku Pelajaran SD dan SMP d. Pelatihan penyusunan kurikulum e. Penyediaan Operasional Sekolah f.


g. Koordinasi Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) h. Biaya Operasional UPT Bina Dikdas i.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Pelaksanaan UAS/UASBN SD/MI dan UAS/UN SMP/MTs)

j.

Pengadaan Buku Laporan pendidikan SD dan SMP

k. Pengadaan Buku Muatan Lokal SD dan SMP VI. Program Pendidikan Menengah a. Pengadaan Buku Pelajaran SMA dan SMK b. Pelatihan Pengembangan Kurikulum 2013 c. Biaya Operasional Sekolah d. Penerimaan Siswa Baru (PSB) SMA dan SMK Negeri e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan UAS/UN SMA dan SMK f.

Pengadaan buku laporan hasil belajar SMA/SMK Negeri/Swasta

VII. Program Pendidikan Non Formal a. Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal (Hari Aksara Internasional) b. Biaya Operasional SKB

28 | R e n j a

VIII. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan a. Sertifikasi Guru dalam Jabatan b. Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan c. Pelatihan Guru Seni Budaya& Prakarya IX. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan a. Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai issu pendidikan. b. Lomba Kreatifitas siswa SMA dan SMK c. Pelaksanaan Lomba OSN SMA dan LKS SMK d. Bimbingan Teknis Aplikasi Dapodikdas e. Biaya Pembinaan Sekolah adiwyata f.

Biaya Pembinaan dan Monitoring Pelaksanaan Kurikulum 2013

Rencana program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi tahun 2015 dan prakiraan maju program dan kegiatan tahun 2016 serta prakiraan kebutuhan dana dapat dilihat dalam tabel berikut:

29 | R e n j a

Nama SKPD : Dinas Pendidikan Kode

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kabupaten Dairi Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Lokasi

target capaian kinerja

Kebutuhan Dana/ pagu indikatif

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

1 01

PENDIDIKAN

1 01 01



02



06

Terpenuhinya perizinan Penyediaan jasa Perizinan/Pajak kenderaan dinas/ Kenderaan Dinas operasional

09


10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11


12


100% Dinas Pendidikan

Catatan Penting (8)

lembar ……dari …... Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja (9)

1.017.400.000,-

Kebutuhan Dana/ pagu indikatif (10)

1.119.140.000,-

12 Bulan

58.000.000,-

12 Bulan

63.800.000,-

Dinas Pendidikan

12 bulan

2.200.000,-

12 Bulan

2.420.000,-


Dinas Pendidikan

12 Bulan

17.000.000,-

12 Bulan

18.700.000,-


Dinas Pendidikan

12 Bulan

110.000.000,-

12 Bulan

121.000.000,-

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Dinas Pendidikan

12 Bulan

14.000.000,-

12 Bulan

15.400.000,-

Tersedianya komponen

Dinas Pendidikan

12 Bulan

5.200.000,-

12 Bulan

5.720.000,-

instalasi listrik/ penerangan Bangunan Kantor

30 | R e n j a


Kode

(1)

(2)


Rencana Tahun 2015 Lokasi



Catatan Penting

Target Capaian Kinerja

(3)

(4)

(5)

14 Penyediaan peralatan rumah tangga

Dinas Pendidikan

12 Bulan

4.600.000,-

12 Bulan

5.060.000,-

15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

Dinas Pendidikan

12 Bulan

5.400.000,-

12 Bulan

5.940.000,-

18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi perjalanan dinas luar ke luar daerah

Terlaksananya

Dinas Pendidikan

12 Bulan

750.000.000,-

12 Bulan

825.000.000,-

19



12 Bulan

51.000.000,-

12 Bulan

56.100.000,-

Dinas Pendidikan

1

01 02


Meningkatnya sarana dan prasarana Aparatur

1

01 02 03

Pemeliharaan Rutin berkala gedung kantor


1

01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Kantor


1

01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor


SKB Dairi

1

01 02 10 Pengadaan mebeluair Kantor


SKB Dairi

1

01 02 24



(9)


Tersedianya peralatan Kebersihan dan bahan pembersih

dan dalam daerah

(8)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

222.500.000,-

(10)

244.750.000,-

Dinas Pendidikan

12 bulan

85.000.000,-

12 bulan

93.500.000,-

SKB Dairi

5 lemari Arsip

7.500.000,-

5 lemari Arsip

8.250.000,-


30.000.000,-


33.000.000,-


50.000.000,-


55.000.000,-

50.000.000,-

1 Unit

55.000.000,-

Dinas Pendidikan

1 Unit

31 | R e n j a


Kode

(1)

1

(2)


01 06

Penyusunan Laporan capaian

01 kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

1

01 15

57

59

Lokasi



(3)

(4)

(5)

(6)

Meningkatnya profesionalisme pengelolaanLaporan Keuangan dan pelaporan kinerja Tersusunnya Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD





58 Biaya Operasional Sekolah

Tersedianya biaya operasional sekolah (TK Negeri) Tersedianya Alat

Pengembangan Pendidikan Anak Usia bermain/Alat Peraga Dini

61 Motivasi Tenaga pendidik PAUD

Rencana Tahun 2015


Edukatif (APE)


Dinas Pendidikan

100%

10.000.000,-

1 Tahun

10.000.000,-

100%

860.000.000,-

Catatan Penting (8)

Target Capaian Kinerja (9)


11.000.000,-

1 Tahun

11.000.000,-

946000.000,-

SKB Dairi

150 orang


2 Unit

50.000.000,-

2 Unit

55.000.000,-

SKB Dairi


60.000.000,-


66.000.000,-

Dinas Pendidikan

300 orang

350.000.000,- Tingkat Lanjutan


400.000.000,-

150 orang

300 orang

385.000.000,-

440.000.000,-

32 | R e n j a

Kode

(1)

Rencana Tahun 2015



Lokasi



(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

100%

15.250.000.000,-

(8)

01 16



01 01 16 11



Kab.Dairi

Terpenuhinya SPM Dikdas

1.250.000.000,-

12



Kab. Dairi


125.000.000,-

13



Kab.Dairi


1

59 Pelatihan Penyusunan Kurikulum

Terlatihnya guru SD,SMP dalam melaksanakan Kurukulum 2013

66 Penyediaan Operasional Sekolah

Tersedianya Biaya Operasional Sekolah

70



Dinas Pendidikan

200 orang

Kab.Dairi

SD dan SMP

Dinas Pendidikan

420 orang

Catatan Penting

(9)


Hibah


1.375.000.000,-

Biaya Umum Hibah


137.500.000,-


11.800.000.000,-

Perubahan Kurikulum 150.000.000,Nasional Tahun 2013

250.000.000,-


16.775.000.000,-

11.800.000.000,- DAK Pendidikan

-


200 orang

SD dan SMP

420 orang

165.000.000,-

-

275.000.000,-

33 | R e n j a

Kode

(1)


Lokasi



(2)

(3)

(4)

(5)

(6)


327 sekolh

80



81



Terlaksananya UN dan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan 87 pelaksanaan UAS dan UN SD/MI, UAS UAS tingkat SD/MI, dan UN SMP/MTs SMP/MTs 88

89

1 01 17

13

Rencana Tahun 2015


Pengadaan Buku Laporan Pendidikan Buku Laporan SD/SMP Pendidikan





Tersedianya buku Pengadaan Buku Pelajaran SMA pelajaran SMA dan dan SMK SMK

Pelatihan Pengembangan 57 Kurikulum 2013


Dinas Pendidikan

Catatan Penting (8)

50.000.000,-

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja (9)

327 sekolh


55.000.000,-

15 Kecamatan

374.000.000,-

15 Kecamatan

411.400.000,-


13.800 orang

50.000.000,-

13.800 orang

55.000.000,-


SD = 9150 SMP= 7810


SD kelas IV,V,VI=21.917 org@ 25.000,dan SMP kls VII, VIII, IX = 19.599 org @ 25.000

1.037.900.000,-

100%

6.202.150.000,-

Kab.Dairi

Dinas Pendidikan

163.100.000,-

SD = 9150 SMP= 7810 SD kelas IV,V,VI=21.917 org@ 25.000,- dan SMP kls VII, VIII, IX = 19.599 org @ 25.000

179.410.000,-

1.141.090.000,-

6.822.365.000,-


4.700.000.000,- DAK Pendidikan


200 orang

Perubahan Kurikulum 140.000.000,Nasional tahun 2013

200 orang

5.170.000.000,-

154.000.000,-

34 | R e n j a

Kode

(1)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (2)

Lokasi



(4)

(5)

77 Biaya Operasional Sekolah



Penerimaan Siswa Baru(PSB) 78 SMA dan SMK Negeri


SMA/SMK SMA: 13 Sekolah Negeri se Kab. SMK: 3 Sekolah Dairi

Pengadaan buku laporan hasil 84 belajar SMA/SMK Negeri dan Swasta Program Pendidikan Non Formal

Publikasi dan sosialisasi 12 pendidikan non formal (Hari Aksara Internasional)

(3)

Rencana Tahun 2015


Monitoring, Evaluasi dan 83 Pelaporan Pelaksanaan UN dan UAS SMA/SMK

1 01 18


Pengawasan Pelaksanaan ujian nasional dan ujian SMA/MA/SMK sekolah SMA/MA/SMK se Kab. Dairi Negeri dan Swasta se Kab. Dairi Tersedianya buku laporan pendidikan

SMA/SMK se Kab. Dairi

Terwujudnya pemerataan dan perluasan fasilitas pendidikan Mengikuti Pameran HAI yang ke 49 Tahun 2015 di salah satu Kab/Kota Propinsi Sumatera Utara

Salah Satu Kab./Kota di Prop.Sumatera Utara

Catatan Penting (8)



1.262.150.000,-

SMA: 13 Unit SMK; 3 Unit

1.388.365.000,-

25.000.000,-


27.500.000,-

5.100 0rang

20.000.000,-

5.100 0rang

22.000.000,-

5.500 Eksemplar

55.000.000,-

5.500 Eksemplar

60.500.000,-

100%

100.000.000,-

1 kegiatan

20.000.000,-

110.000.000,-

1 kegiatan

22.000.000,-

35 | R e n j a

Kode

(1)

Lokasi



(2)

(3)

(4)

(5)

(6)


SKB Dairi

12 bulan

80.000.000,-

100%

857.000.000,-

200 Orang

40.000.000,-

200 orang

44.000.000,-

38 orang

19.000.000,-

38 orang

20.900.000,-

336 orang

168.000.000,-

336 orang

184.800.000,-

100%

857.000.000,-

210 orang

105.000.000,-

210 orang

115.500.000,-

164 orang

82.000.000,-

164 orang

90.200.000,-


Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan

01 Sertifikasi Guru dalam Jabatan


Pengembangan Mutu dan kualitas program pendidikan dan 08 pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan


28

Terlaksananya Pelatihan Guru seni Budaya dan kurikulum bermuatan Prakarya lokal (budaya pakpak) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan


08



18

Adanya wadah bagi Lomba kreatifitas siswa SMA dan siswa SMA dan SMK SMK untuk aktualisasi diri melalui prestasi

1 01 22



18 Biaya Operasional SKB

1 01 20

Rencana Tahun 2015


Dinas pendidikan

Catatan Penting (8)

Target Capaian Kinerja (9)

12 bulan


88.000.000,-

942.700.000,-

Kab. dairi

SD dan SMP


942.700.000,-

Kab.Dairi

36 | R e n j a

Kode

(1)

21

22



(2)

(3)




Meningkatnya kemampuan operator menyelesaikan Aplikasi Dapodikdas/Dapodikm en

Biaya Pembinaan Sekolah 25 adiwyata


Tersedianya biaya Biaya Pembinaan dan Monitoring pembinaan dan 26 pelaksanaan kurikulum 2013 monitoring kurikulum 2013

J u m l a h

Rencana Tahun 2015 Lokasi



(4)

(5)

(6)

Catatan Penting (8)



Kab.Dairi

Kab.Dairi

Kab.Dairi

Kab.Dairi

249 orang

160.000.000,-

249 orang

176.000.000,-

SD = 263 orang SMP = 61 orang SMA = 23 orang SMK = 14 orang

160.000.000,-

SD = 263 orang SMP = 61 orang SMA = 23 orang SMK = 14 orang

176.000.000,-

Seluruh sekolah(SD, SMP, SMA dan SMK)

100.000.000,-

Seluruh sekolah (SD, SMP, SMA dan SMK)

110.000.000,-


250.000.000,-


275.000.000,-

24.746.050.000,-

27.220.655.000,-

37 | R e n j a

BAB VI PENUTUP Rencana Kerja 2015 Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Tahun 2009-2014 untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi yang telah ditetapkan. Untuk memberhasilkan Rencana Kerja ini, membutuhkan perhatian yang serius dari seluruh komponen terkait (Stakeholders) untuk diimplementasikan dengan baik sesuai dengan apa yang telah ditetap dan direncanakan. Suatu rencana selalu bersifat flexibel, setelah dilakukan evaluasi maka pada tahap implementasi dimungkinkan adanya umpan balik (feed back). Dengan demikian jelaslah bahwa kegiatan pendidikan dan pembelajaran dapat mewujudkan visi dan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi. Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan pengembangan dibidang pendidikan di Kabupaten Dairi dan sekaligus dapat dijadikan sebagai acuan dalam merancang pengembangan dibidang pendidikan.

Sidikalang,

Oktober 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DAIRI

Dra. ROSEMA SILALAHI PEMBINA NIP. 196206101990032007

38 | R e n j a

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA

KABUPATEN DAIRI TAHUN ANGGARAN 2015

DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN DAIRI SIDIKALANG 2015

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DAIRI TAHUN 2015 BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Renca Kerja (RENJA) dinas Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi Tahun 2015 disusun berdasarkan RKPD Tahun 2015 dan merupakan awal dari Pelaksanaan RENSTRA-SKPD 2014-2019 dan RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2014-2019 sesuai dengan Masa Jabatan Bupati Dairi Periode ke-II Tahun 2014-2019. Kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan lanjutan dari Kegiatan sesuai RENSTRA-SKPD Tahun 2009-2014 ditambah dengan Kegiatan yang dianggap Prioritas dilaksanakan sesuai kebutuhan Masyarakat Kabupaten Dairi. Proses Penyusunan RENJA-SKPD adalah melalui Pengolahan Datya dan Informasi, Mereview Hasil Pelaksanaan Renja Tahun lalu, Merumuskan Tujuan dan Sasaran, Menelaah Rancangan Awal RKPD, Menelaah Usulan Masyarakat pada Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Merumuskan Kegiatan Prioritas sesuai dengan Visi, Misi Bupati Dairi dan Rancangan Awal RKPD. 1.2. Landasan Hukum 1. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33; Pemerintah Mempunyai Kewajiban Memajukan Kebudayaan Nasional; 2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2689); 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700); 7. Undang-undang Nomor 09 Tahun 1990, Tentang Kepariwisataan; 8. Undang-undang Nomor 03 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional; 9. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pekan Kejuaraan Olahraga; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 Pendanaan Olahraga; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817); 15. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Sumatera Utara Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12); 16. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Sumatera Utara Tahun 2009 - 2013 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah No 129); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2005 - 2025; 20. Peraturan Bupati Dairi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Dairi Tahun 2015; 1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja-SKPD Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi dimaksudkan untuk menyajikan Skala Prioritas Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan, Kepariwisataan, Kepemudaan dan Keolahragaan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Dairi, dimana penyusunannya mengacu pada RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2015 dengan tujuan sebagai berikut : a). Menentukan Program dan Kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Dairi, APBD Provinsi dan APBN; b). Mempercepat Pembangunan yang menyangkut Pembangunan Kebudayaan, Kepariwisataan, Kepemudaan dan Keolahragaan di Kabupaten Dairi; c). Menghimpun usulan pembangunan dari Masyarakat Kabupaten Dairi yang ditampung melalui Musrenbang Tingkat Desa dan Kecamatan. 4

1.4. Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan RENJA-SKPD Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang; 1.2. Landasan Hukum; 1.3. Maksud dan Tujuan; 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA-SKPD; 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD; 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD; 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional; 3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA-SKPD; 3.3. Program dan Kegiatan. BAB IV PENUTUP

3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA-SKPD Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi pada Tahun lalu dapat dijelaskan bahwa Program/Kegiatan yang telah direncanakan dapat tercapai sesuai dengan Target. Untuk Target RENSTRA-SKPD 2009-2014 terdapat Program yang belum mencapai target sesuai dengan Perencanaan, yaitu : Program Pengelolaan Keragaman Budaya, Pengembangan Pemasaran Pariwisata dan Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata, hal ini terjadi karena Minimnya Anggaran yang tersedia. Tindakan yang diambil untuk mengatasi hal tersebut diatas adalah mengusulkan Anggaran untuk Pelaksanaan Promosi Pariwisata Kabupaten Dairi, selain itu Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi membuat alternatif yaitu Promosi melalui Pengumuman-pengumuman di Media Massa, menyebarkan Leaflet/Brosur-brosur dan CD di tempat-tempat Wisata, sehingga melalui Pengumuman dan Brosur-brosur tersebut Masyarakat dapat mengenal dan mengetahui Potensi Objek Wisata di Kabupaten Dairi. Hasil Evaluasi Pelaksanaan RENJA-SKPD Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi disajikan pada Tabel dibawah ini :

4

TABEL 2.1. REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA-SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA-SKPD s/d TAHUN 2014 PROVINSI SUMATERA UTARA/KABUPATEN DAIRI SKPD : DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode

1

17

1

1 17 1

1 02 03 06 09 10 11 12 15 18 19 25

1

17

1

17

1

2 9 10 22 24

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun ...

Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA-SKPD s/d Tahun berjalan

Target Kinerja Capaian Program (RENSTRASKPD) Tahun 2014

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013

4

5

60 Bln

48 Bln

12 Bln

60 Bln

100

60 Bln

48 Bln

12 Bln

60 Bln

100

Target Program dan Kegiatan (RENJA-SKPD Tahun 2014)


Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3 Terpenuhinya Kebutuhan Rutin dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Dinas Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Peralatan Kebersihan Kantor Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

12 Bln

0

12 Bln

12 Bln

100

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

60 Bln

48 Bln

12 Bln

60 Bln

100

Alat Tulis Kantor Barang Cetakan dan Penggandaan

60 Bln 60 Bln

48 Bln 48 Bln

12 Bln 12 Bln

60 Bln 60 Bln

100 100

Alat -Alat Penerangan

60 Bln

48 Bln

12 Bln

60 Bln

100

Bahan Bacaan

60 Bln

48 Bln

12 Bln

60 Bln

100

Perjalanan Dinas Kedalam dan keluar Daerah

60 Bln

48 Bln

12 Bln

60 Bln

100

Tersedianya Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Uang Lembur Pemungut Retribusi Memasuki Kawasan Wisata Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur untuk kelancaran pelaksanaan Tugas Dinas

60 Bln

48 Bln

12 Bln

60 Bln

100

24 Bln

12 Bln

12 Bln

24 Bln

100

15 Unit 100 Bh 5 Keg 60 Bln


0 0 1 Keg 12 Bln


120 62 60 100

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Penyediaan Uang Lembur PNS/Non PNS Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya Komputer, Printer, UPS Tersedianya Mebeleur Pemeliharaan Bangunan Kendaraan Dinas dan Operasional (2 Roda 4 dan 5 Roda 2)

6

Target RENJASKPD Tahun ...

Realisasi RENJASKPD Tahun ...


6

7

8=(7/6)

9

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2014)

10=(5+7+9)

Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)

11=(10/4)

1

17

1

1 17 1

15

1

17

1

17

16

1

2

1

6

11 17

1

17

1

17

5 6 18

1

17

1

15 3

1

18

1

17

1

16 2 3 4 12 13

1

18

1

17

1

3

4

5

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

Pelestarian dan Budaya Daerah

Terlaksananya Pesta Budaya NjuahNjuah

5 Keg

4 Keg

1 Keg

5 Keg

100

Pengadaan Benda Budaya

6 Set

6 Set

2 Set

8 Set

120

Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU)

5 Keg

4 Keg

1 Keg

5 Keg

100

Pesta Danau Toba (PDT)

5 Keg

4 Keg

1 Keg

5 Keg

100

Pendukungan Pengelolaan Museum dan Taman Budaya di Daerah

Pemeliharaan Gedung Nasional Djauli Manik

2 Keg

1 Keg

1 Keg

2 Keg

100

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah Seminar dalam rangka Revitalisasi dan Reaktualisasi Budaya Lokal

Terlaksananya Pekan Raya Jakarta (PRJ) Terlaksananya Festival Seni dan Budaya Daerah Seminar Budaya Lokal

5 Keg

0

0

0

0

5 Keg

1 Keg

1 Keg

2 Keg

40

300 Org

0

0

0

0

Aktualisasi

Adat

Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air

Pengembangan Pariwisata

Kebudayaan

dan

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

1

1

Terpeliharanya Nilai-nilai Budaya

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

5

1

Program Pengembangan Nilai Budaya

17 2

Meningkatnya Budaya

Pengelolaan

Meningkatnya Pengelolaan Budaya Daerah

6

7

8=(7/6)

Kekayaan

Keragaman

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Penelitian dan Pengkajian Kebijakankebijakan Pembangunan Kepemudaan

Tingkat Pengembangan Kebijakan Kepemudaan Sosialisasi Undang-undang No. 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan Pembinaan Pemuda

300 Org

150 Org

150 Org

300 Org

100

Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan Fasilitasi Pekan Temu Wicara Organisasi Pemuda Peringatan Hari Sumpah Pemuda

Pelatihan Kader Pemuda

150 Org

75 Org

75 Org

150 Org

100

Kemah Pemuda

300 Org

235 Org

75 Org

310 Org

103

Bhakti Pemuda Antar Provinsi

150 Org

120 Org

45 Org

165 Org

110

5 Keg

2 Keg

1 Keg

3 Keg

60

Lomba Kreasi dan Bakat di Kalangan Pemuda (Dairi Got Talent) Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

Kompetisi/Lomba Bakat bagi Pemuda

300 Org

150 Org

150 Org

300 Org

100

244 Org

168 Org

44 Org

212 Org

89

Program Peningkatan Kepemudaan

Peranserta

Pelatihan Keterampilan Bagi Pemuda (Paskibraka)

Terlaksananya Upacara Sumpah Pemuda

Peringatan Hari

Bertumbuhnya Kepemudaan Seleksi dan Paskibraka

Kewirausahaan Pelatihan

Anggota

6

1

18

1

1 17 1

20 6 19

1

18

1

17

1

21 2 8

2

4

1

17

1

15 5

2

4

1

17

1

16 1 2

2

4

1

17

1

16 5

2 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Porkab Dairi Tahun 2013 Penyemarakan Peringatan Haornas

3 Terksananya Pembinaan Olahraga

4

5

Tereselenggaranya PORKAB

2 Keg

Terlaksananya Upacara HAORNAS

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam dan di luar negeri

Tingkat Pengembangan Pemasaran Pariwisata Terlaksananya Promosi dan Pameran Pariwisata

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata

Tingkat Pengembangan Destinasi Pariwisata Operasional Taman Wisata Iman dan Silalahi Terlaksananya Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana/Prasarana Pariwisata

Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan

Tingkat Pengembangan Pariwisata Sosialisasi Sadar Wisata

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

1 Keg

1 Keg

2 Keg

100

5 Keg

4 Keg

1 Keg

5 Keg

100

Tersedianya Lapangan Olahraga yang Standar Pembangunan Sumur Bor

1 Unit

1 Unit

0

1 Unit

100

Pemeliharaan Rutin

36 Bln

24 Bln

12 Bln

36 Bln

100

5 Keg

2 Keg

1 Keg

3 Keg

60

60 Bln

48 Bln

12 Bln

60 Bln

100

25 Keg

4 Keg

1 Keg

5 Keg

20

5 Keg

0

1 Keg

1 Keg

20

Kemitraan

7

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi berdasarkan Indikator Kinerja yang ditentukan dalam SPM Bidang Kesenian adalah sebagai berikut : 1.

CAKUPAN KAJIAN SENI; Target Cakupan Kajian Seni hingga Tahun 2014 adalah 50% dari 15 Kegiatan yang bersifat Kajian Seni sesuai pada Indikator SPM. Realisasi sampai dengan Tahun 2013 adalah 13%. Kegiatan yang bersifat Kajian Seni yang dilaksanakan adalah : 1) Inventarisasi; 2) Dokumentasi.

2.

CAKUPAN FASILITASI SENI; Target Cakupan Fasilitasi Seni hingga Tahun 2014 adalah 30% dari 7 Bentuk Fasilitasi Seni sesuai pada Indikator SPM. Realisasi sampai dengan Tahun 2013 adalah 14%. Jenis Fasilitasi Seni yang dilaksanakan adalah : 1) Promosi.

3.

CAKUPAN GELAR SENI; Target Cakupan Gelar Seni hingga Tahun 2014 adalah 75% dari 4 Wujud Gelar Seni sesuai pada Indikator SPM. Realisasi sampai dengan Tahun 2013 adalah 75%. Pagelaran Seni Budaya yang dilaksanakan adalah : 1) Pagelaran; 2) Festival; 3) Lomba.

4.

MISI KESENIAN; Target Indikator Misi Kesenian hingga Tahun 2014 adalah 100% dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Minimal melaksanakan 1 Kali Misi Kesenian ke Luar Daerah. Realisasi sampai dengan Tahun 2013 adalah 100%. Misi Kesenian yang dilaksanakan adalah : 1) PRSU.

5.

CAKUPAN SUMBER DAYA MANUSIA KESENIAN; Target Indikator Sumber Daya Manusia Kesenian hingga Tahun 2014 adalah 25% dari 8 Kualifikasi SDM sesuai pada Indikator SPM. Realisasi sampai dengan Tahun 2013 adalah 25%. SDM Kesenian yang ada pada Dinas BUDPARPORA Kabupaten Dairi adalah : 1) Seniman/Budayawan; 2) Pamong Budaya;

17

6.

CAKUPAN TEMPAT; Target Indikator Cakupan Tempat hingga Tahun 2014 adalah 100% dari 2 Indikator sesuai pada SPM. Realisasi sampai dengan Tahun 2013 adalah 100%. Kabupaten Dairi memiliki 2 Unit tempat menggelar Seni Budaya dan memasarkan Karya Seni, yaitu: 1) Balai Budaya; 2) Taman Wisata Iman Sitinjo (TWI) sebagai tempat memasarkan Karya Seni.

7.

CAKUPAN ORGANISASI. Target Indikator Cakupan Organisasi hingga Tahun 2014 adalah 34% dari 3 Organisasi/Lembaga yang ditetapkan pada SPM. Realisasi sampai dengan Tahun 2013 adalah 33,33%. Organisasi Struktural yang menangani Seni Budaya di Kabupaten Dairi adalah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan OLahraga. Pencapaian Kinerja Bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga pada Tahun 2010 s/d

2014 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

4

TABEL 2.2. PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SUMATERA UTARA/KABUPATEN DAIRI No.

1 A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. B. 1.

2. 3. C. 1. 2. 3.

Indikator

2 Bidang Kebudayaan Cakupan Kajian Seni Cakupan Fasilitas Seni Cakupan Gelar Seni Misi Kesenian Cakupan SDM Kesenian Cakupan Tempat Cakupan Organisasi Bidang Pariwisata Kunjungan Wisata Kontribusi Bidang Pariwisata terhadap PDRB Objek Wisata Unggulan Bidang Pemuda dan Olahraga Gelanggang/Balai Remaja Jumlah OKP Lapangan Olahraga

SPM/Standar Nasional

IKK

3

Target RENSTRA-SKPD Tahun

Realisasi Capaian Tahun

Proyeksi

2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014

Catatan Analisis

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

50% 30% 75% 100% 25% 100% 34%

-

40% 30% 75% 100% 25% 100% 34%

40% 30% 75% 100% 25% 100% 34%

40% 30% 75% 100% 25% 100% 34%

40% 30% 75% 100% 25% 100% 34%

40% 30% 75% 100% 25% 100% 34%

13% 14% 75% 100% 25% 100% 33,33%

13% 14% 75% 100% 25% 100% 33,33%

13% 14% 75% 100% 25% 100% 33,33%

13% 14% 75% 100% 25% 100% 33,33%

13% 14% 75% 100% 25% 100% 33,33%

-

-

100.000 Orang

110.000 Orang

122.000 Orang

142.500 Orang

163.000 Orang

101.110 Orang

83.288 Orang

88.131 Orang

76.822 Orang

163.000 Orang

-

-

Rp. 475.000.000

Rp. 475.000.000

Rp. 900.000.000

Rp. 900.000.000

Rp. 600.000.000

Rp. 372.452.000

Rp. 496.445.000

Rp. 544.516.000

Rp. 400.139.000

Rp. 600.000.000

-

-

2 Objek

2 Objek

2 Objek

2 Objek

2 Objek

2 Objek

2 Objek

2 Objek

2 Objek

2 Objek

-

-

2 Unit 41 OKP 11 Unit










17

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD a. Bidang Kebudayaan Kebudayaan mempunyai peran strategis untuk memajukan Pariwisata di Kabupaten Dairi karena Masyarakatnya masih memelihara dan memegang teguh Budaya dan Adat istiadat secara turun temurun, mulai dari Nenek Moyang hingga saat ini, hal ini dapat terlihat dari Peninggalanpeninggalan Bersejarah Nenek Moyang seperti Benda Cagar Budaya, Upacara-upacara Tradisional yang masih dilaksanakan ditengah-tengah Masyarakat, Seni Budaya berupa Musik, Tari, Ukiran, Lukisan, Busana dan lain-lain yang semuanya itu dapat mengundang minat Wisatawan untuk berkunjung maupun mendalaminya, sehingga Pariwisata semakin berkembang. Salah satu Event Budaya Pariwisata adalah Pesta Budaya Njuah-juah yang Rutin dilaksanakan setiap tahun di Kabupaten Dairi. Disamping itu Pagelaran Seni Budaya pada Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU), Festival Seni Budaya, Pagelaran dan Lomba pada Festival Danau Toba (FDT). 7 (Tujuh) Kabupaten yang berada di Kawasan Danau Toba secara bergilir akan menjadi Tuan Rumah Penyelenggara Festival Danau Toba (FDT). b. Bidang Kepemudaan Dalam Urusan Kepemudaan, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi melaksanakan Pelayanan Kepemudaan terhadap Pemuda. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Kategori Pemuda adalah Usia 16 – 30 Tahun. Bentuk Pelayanan yang diberikan kepada Pemuda adalah : Pembinaan Mental, Pelatihan Kewirausahaan dan Pelatihan Keterampilan sehingga para Pemuda mempunyai skil dan dapat bersaing di bursa kerja, selain itu Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi juga melaksanakan Pembinaan terhadap Organisasi Kepemudaan (OKP) yang ada di Kabupaten Dairi. Keterbatasan Lapangan Kerja, Laju pertumbuhan Penduduk yang tidak sebanding dengan pertambahan Lapangan Pekerjaan merupakan permasalahan besar kepada para Pemuda, berbagai permasalahan Sosial akan timbul seiring meningkatnya angka pengangguran, kritis, dinamis dan reformis merupakan sebagian dari karakteristik Pemuda, menjadi peluang kepada pihak lain yang memiliki berbagai kepentingan dan menjadikan Pemuda sebagai alat untuk tujuan-tujuan yang negatif, Pengembangan Potensi, Bakat, Minat, Kreatifitas dan Penghargaan kepada Pemuda kurang mendapat perhatian, Potensi dan Keahlian yang dimiliki Pemuda tidak dapat maksimal demikian juga halnya dengan pemberian penghargaan kepada Pemuda Berprestasi kurang mendapat perhatian. c. Bidang Olahraga Kondisi Keolahragaan di Kabupaten Dairi belum menunjukkan Prestasi yang menggembirakan, hal ini disebabkan minimnya Pembinaan maupun Kompetisi yang diselenggarakan baik di Tingkat Kecamatan, Kabupaten maupun Tingkat Provinsi. Oleh sebab itu Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi bertujuan menyelenggarakan Kompetisi-kompetisi Olahraga dan melaksanakan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga.

19

d. Bidang Pariwisata Objek Pariwisata Unggulan yang menjadi Daerah Tujuan Wisata di Kabupaten Dairi adalah Taman Wisata Iman (TWI) di Kecamatan Sitinjo dan Pantai Silalahi di Kecamatan Silahisabungan yang masih perlu mendapat penanganan dan penataan sehingga dapat mendongkrak Prekonomian Masyarakat dan Meningkatkan Penerimaan PAD dari Sektor Pariwisata. Selain Objek Pariwisata tersebut diatas Kabupaten Dairi masih memiliki Potensi Objek Pariwisata yang belum dikelola, misalnya : Potensi Danau Sicike-cike di Kecamatan Parbuluan, Danau Kempawa di Kecamatan Tanah Pinem, Goa Kendet Liang di Kecamatan Gunung Sitember, Panorama Indah di Kecamatan Sidikalang, dll. Isu-isu Strategis dari pada Bidang Pariwisata, kurangnya Sarana dan Prasarana untuk menunjang keberadaan Objek Wisata, masih minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) Pariwisata baik Aparatur maupun Masyarakat dan masih rendahnya kesadaran Masyarakat terhadap keberadaan Objek Wisata. 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Pembangunan Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi di arahkan untuk mencapai Visi Kabupaten Dairi yaitu : Masyarakat Kabupaten Dairi yang lebih maju dan sejahtera melalui Agribisnis yang berdaya saing. Sejalan dengan Visi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi yaitu Mewujudkan Perlindungan Seni dan Budaya, Penataan Objek Wisata yang berdaya saing serta Pelayanan Kepemudaan dan Pembinaan Olahraga. Mengacu kepada arah kebijakan Pendapatan Daerah dan arah kebijakan Belanja Daerah sebagaimana tercantum pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2015, maka ditetapkan Belanja SKPD Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 4.744.000,000,--. Berdasarkan Hasil Analisis terhadap kebutuhan Program/Kegiatan dalam mendukung pencapaian Prioritas Pembangunan Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi sebagaimana tercantum dalam Rancangan Awal RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2015 dimaksud sudah mencukupi untuk membiayai Program/Kegiatan yang sudah diusulkan sebagaimana tercantum dalam Tabel dibawah ini :

4

TABEL 2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DAIRI No

1 1

2

Rancangan Awal RKPD Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

2

3

4

URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Kab. Dairi Kab. Dairi Kab. Dairi Kab. Dairi

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman

Kab. Dairi Kab. Dairi

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran Penyediaan Uang Lembur PNS/Non PNS

Kab. Dairi

Kab. Dairi Kab. Dairi Kab. Dairi


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Kab. Dairi

Pengadaan Mebeleur

Kab. Dairi

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional


Terlayaninya Administrasi Perkantoran Tersedianya Telepon, Air dan Listrik Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terpenuhinya Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Kantor Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Makanan dan Minuman Perjalanan Dinas Kedalam dan keluar Daerah

Target Capaian

5

Hasil Analisis Kebutuhan

Kebutuhan Dana

100 %

996,000,000

12 Bulan

45,000,000

Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terpenuhinya Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Kantor Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Makanan dan Minuman

12 Bulan

5,500,000

12 Bulan

2,500,000

12 Bulan

20,000,000

12 Bulan 12 Bulan

50,000,000 125,000,000

12 Bulan

25,000,000

12 Bulan

6,000,000

12 Bulan

25,000,000

Perjalanan Dinas Kedalam dan keluar Daerah

12 Bulan

330,000,000

Tersedianya Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Uang Lembur Pemungut Retribusi memasuki Kawasan Wisata

26 Orang

312,000,000

12 Bulan

50,000,000

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur Tersediannya Laptop 3 Unit, Printer 3 Unit dan UPS 3 Unit Tersediannya Meja Biro 10 Unit, Kursi Kerja 10 Unit, Filing Cabinet 5 Unit

100 %

225,000,000

3 Unit

45,000,000

25 Unit

55,000,000

1 Unit 7 Unit

45,000,000 80,000,000

Program Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

6

7

8

9

Kab. Dairi

Terlayaninya Administrasi Perkantoran Tersedianya Telepon, Air dan Listrik

100 %

996,000,000

12 Bulan

45,000,000

12 Bulan

5,500,000

12 Bulan

2,500,000

12 Bulan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik

Kab. Dairi

20,000,000

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

12 Bulan 12 Bulan

50,000,000 125,000,000

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


12 Bulan

25,000,000

Kab. Dairi

12 Bulan

6,000,000

12 Bulan

25,000,000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman

12 Bulan

330,000,000

Kab. Dairi

Tersedianya Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Uang Lembur Pemungut Retribusi memasuki Kawasan Wisata

26 Orang

312,000,000

12 Bulan

50,000,000

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran Penyediaan Uang Lembur PNS/Non PNS

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur Tersediannya Laptop 3 Unit, Printer 3 Unit dan UPS 3 Unit Tersediannya Meja Biro 10 Unit, Kursi Kerja 10 Unit, Filing Cabinet 5 Unit

100 %

225,000,000

3 Unit

Terpeliharanya Gedung Kantor Jasa Service, BBM, Oli dan Sparepart Kendaraan Roda 2 dan Roda 4

Target Capaian

Pagu Indikatif




45,000,000


Kab. Dairi

25 Unit

55,000,000

Pengadaan Mebeleur

Kab. Dairi

1 Unit 7 Unit

45,000,000 80,000,000



19

Terpeliharanya Gedung Kantor Jasa Service, BBM, Oli dan Sparepart Kendaraan Roda 2 dan Roda 4

10

11

Catatan Penting

12

Rancangan Awal RKPD

No

1 3

4

Program/Kegiatan

Lokasi

2

3

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5

Program Pengembangan Nilai Budaya Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah

Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama Bidang Budaya (Pembinaan Sanggar Seni)

6

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Pemeliharaan dan Perawatan Gedung Djauli Manik

7

Program Budaya

Pengelolaan

Disbudparpo ra


Medan dan Danau Toba Kab. Dairi

Keragaman

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah 8

Kab. Dairi


PEMUDA DAN OLAHRAGA PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN

Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan

Sidikalang Sidikalang

Peringatan Hari Sumpah Pemuda

Sidikalang

Lomba Kreasi dan Bakat di Kalangan Pemuda Seleksi dan Pelatihan Paskibraka

Sidikalang

Fasilitasi Pekan Temu wicara Organisasi Pemuda

Sidikalang


Indikator Kinerja

4

Target Capaian

5

Pagu Indikatif

6

100 %

40,000,000

3 Orang

40,000,000

100 %

10,000,000

Tersedianya Laporan Kinerja dan Keuangan SKPD

12 Bulan

10,000,000

Terlestarikannya Nilai-nilai Budaya Terlaksananya Pesta Budaya Njuah-Njuah Pemberian Bantuan Kepada Sanggar Tari/Musik

100 %

350,000,000

Meningkatnya Sumber Daya Aparatur Tersedianya Sumber Daya Manusia yang Kompeten Meningkatnya Profesionalisme Pengelolaan Keuangan dan Pelaporan Kinerja

3000 Orang 5 Sanggar

300,000,000 50,000,000

Program Kegiatan

Lokasi

7

8

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kab. Dairi

Disbudparpo ra

Program Pengembangan Nilai Budaya Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah

Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama Bidang Budaya (Pembinaan Sanggar Seni)


100 %

400,000,000

2 Kegiatan 12 Bulan

350,000,000

Meningkatnya Pengelolaan Keragaman Budaya Daerah

100 %

200,000,000

Tersedianya Alat Musik Tradisional

1 Set

100,000,000

Terlaksananya Festival Seni dan Budaya Daerah

1 Keg

100,000,000

Meningkatnya Peran serta Kepemudaan Kemah Pemuda

100 %

618.000.000

75 Orang 2 Orang

50.000.000 40.000.000

Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan

Fasilitasi Pekan Temu wicara Organisasi Pemuda

Kab.Dairi Kab.Dairi

900 Orang

28.000.000

Peringatan Hari Sumpah Pemuda

Kab.Dairi

10 Finalis

150.000.000

Lomba Kreasi dan Bakat di Kalangan Pemuda

Sidikalang

44 Orang

350.000.000

Seleksi dan Pelatihan Paskibraka

Sidikalang

Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya Terlaksananya PRSU Medan, Mengikuti Festival Danau Toba

Tercapainya Perawatan Gedung Djauli Manik

Bakti Pemuda Antar Propinsi (BPAP)

Terlaksananya Peringatan Sumpah Pemuda Terlaksananya Kompetisi/Lomba Bakat bagi Pemuda Terlaksananya Seleksi dan Pelatihan Paskibraka

50,000,000

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Pemeliharaan dan Perawatan Gedung Djauli Manik

Medan dan Danau Toba Kab. Dairi


Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah


PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN

4

Target Capaian

Kebutuhan Dana

100 %

40,000,000

3 Orang

40,000,000

100 %

10,000,000


12 Bulan

10,000,000

Terlestarikannya Nilai-nilai Budaya Terlaksananya Pesta Budaya NjuahNjuah Pemberian Bantuan Kepada Sanggar Tari/Musik

100 %

350,000,000

Indikator Kinerja

9

Meningkatnya Sumber Daya Aparatur Tersedianya Sumber Daya Manusia yang Kompeten Meningkatnya Profesionalisme Pengelolaan Keuangan dan Pelaporan Kinerja

10

3000 Orang 5 Sanggar

11

300,000,000 50,000,000

100 %

400,000,000

2 Kegiatan 12 Bulan

350,000,000

Meningkatnya Pengelolaan Keragaman Budaya Daerah

100 %

200,000,000


1 Set

100,000,000


1 Keg

100,000,000

Meningkatnya Peran serta Kepemudaan Kemah Pemuda Bakti Pemuda Antar Propinsi (BPAP)

100 %

618.000.000

75 Orang 2 Orang

50.000.000 40.000.000

900 Orang

28.000.000

10 Finalis

150.000.000

44 Orang

350.000.000

Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya Terlaksananya PRSU Medan, Mengikuti Festival Danau Toba

Tercapainya Perawatan Gedung Djauli Manik

Terlaksananya Peringatan Sumpah Pemuda Terlaksananya Kompetisi/Lomba Bakat bagi Pemuda Terlaksananya Seleksi dan Pelatihan Paskibraka

50,000,000

Catatan Penting

12

No

1 9

Rancangan Awal RKPD Program/Kegiatan

Lokasi

2

3

Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga

Medan

PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA

Peningkatan Jumlah dan Kualitas serta Kompetensi Pelatih, Peneliti, Praktisi dan Teknisi Olahraga Penyemarakan, Peringatan Hari-hari Besar 10

11

Kab. Dairi

Indikator Kinerja Terlaksananya Olahraga

4

Pembinaan

Mengikuti Kompetisi Sepak Bola Pelajar U-17 Piala Gubsu Pelatihan Instruktur Senam Kesegaran Jasmani Tereselenggaranya POPKAB

5

100 %

Pagu Indikatif

6

355,000,000

25 Orang

50,000,000

30 Orang

20,000,000

3 Cabang Olahraga 30 Orang

150,000,000

60,000,000

Sidikalang

Jumlah Peserta yang Mengikuti Bola Voley dan Catur

500 Orang

350.000.000

100 %

550,000,000

Terlaksananya Renovasi Kolam Renang Panji dan Pengadaan Mesin Pompa Air di Kolam Renang Panji Pemeliharaan Stadion Panji

1 Unit Kolam Renang dan 2 Unit Mesin Pompa Air

450,000,000

1 Unit Stadion

100,000,000

100 %

200,000,000

Terlaksananya Promosi Pariwisata

2 Media

200,000,000

Tingkat Pengembangan Destinasi Pariwisata

100 %

840,000,000

12 Bulan

250,000,000

Mesjid, Gereja, Pura, Jln Setapak, Halte dan 2 Portal

400,000,000

1 Objek

150,000,000

100 Orang

40,000,000

JUMLAH ...

4,784,000,000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga

Kab. Dairi

Pemeliharaan Stadion Panji

1 Unit Stadion

100,000,000

100 %

200,000,000

Terlaksananya Promosi Pariwisata

2 Media

200,000,000


100 %

840,000,000

12 Bulan

250,000,000


400,000,000

Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata

1 Objek

150,000,000

Pengembangan Daerah Tujuan Wisata

Kab. Dairi

100 Orang

40,000,000

Sosialisasi Geopark Kaldera Toba

Kab. Dairi

JUMLAH ...

4,784,000,000

Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Pengembangan Daerah Tujuan Wisata

Kab. Dairi


Kab. Dairi

Operasional Taman Wisata Iman dan Silalahi Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pariwisata Terlaksananya Pembangunan Destinasi Pariwisata Sicike-cike Terlaksananya Sosialisasi Geopark Kaldera Toba

150,000,000

Terlaksananya Pelatihan terhadap Tenaga Pelatih Cabang Olahraga

450,000,000

TWI Sitinjo dan Silalahi TWI Sitinjo


Kab. Dairi


Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan

20,000,000

Peningkatan Jumlah dan Kualitas serta Kompetensi Pelatih, Peneliti, Praktisi dan Teknisi Olahraga Penyemarakan, Peringatan Hari-hari Besar

Kab. Dairi

Destinasi

30 Orang

Kab. Dairi

Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga

Program Pengembangan Pariwisata

50,000,000

Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga

550,000,000

Media Cetak dan Media Elektronika (Televisi)

25 Orang

Kab. Dairi

100 %

Tingkat Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Mengikuti Kompetisi Sepak Bola Pelajar U-17 Piala Gubsu Pelatihan Instruktur Senam Kesegaran Jasmani Tereselenggaranya POPKAB

Medan

Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Terlaksananya Renovasi Kolam Renang Panji dan Pengadaan Mesin Pompa Air di Kolam Renang Panji

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

355,000,000

Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi

800 Orang

PARIWISATA

100 %

8


dan

Terlaksananya Pembinaan Olahraga

7

PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA

Sidikalang

Sarana

Kebutuhan Dana

Lokasi


Program Peningkatan Prasarana Olahraga

75,000,000

Target Capaian

Program Kegiatan

Kab. Dairi

Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri 12

Kab. Dairi

Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian

Program Peningkatan Prasarana Olahraga

Sarana

dan

Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga

Kab. Dairi


Kab. Dairi

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri Program Pariwisata

Pengembangan

Destinasi

Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan

19

Media Cetak dan Media Elektronika (Televisi)

TWI Sitinjo dan Silalahi TWI Sitinjo

Indikator Kinerja

9

Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Tingkat Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Operasional Taman Wisata Iman dan Silalahi Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pariwisata Terlaksananya Pembangunan Destinasi Pariwisata Sicike-cike Terlaksananya Sosialisasi Geopark Kaldera Toba

10

11

75,000,000

Catata n Penting

12

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Rancangan Arah Kebijakan Nasional dalam Pembangunan Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Bidang Kesenian; Sarana dan Prasarana Bidang Kesenian; Pengelolaan Kekayaan Budaya; Pengelolaan Keragaman Budaya; Pelayanan Pemuda; Peningkatan Peranserta Kepemudaan; Peningkatan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda; Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga; Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga; Pengembangan Pemasaran Pariwisata; Pengembangan Destinasi Pariwisata; Pengembangan Kemitraan; Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata.

3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA-SKPD Untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi maka dirumuskan Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai sehingga Kinerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi dapat terarah. Tujuan : 1. Terpeliharanya Seni Budaya Daerah; 2. Meningkatnya pemahaman terhadap Hukum Adat; 3. Meningkatkan kwalitas Objek Wisata; 4. Terfasilitasinya Kegiatan Pelayanan Kepemudaan; 5. Meningkatkan Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga. Sasaran : 1. Melestarikan Seni Budaya Daerah; 2. Melestarikan Nilai-nilai Budaya kearifan Lokal; 3. Meningkatnya Jumlah Pengunjung Wisata; 4. Terbinanya warga Usia 16-30 tahun dan Organisasi Kepemudaan (OKP); 5. Meningkatnya Prestasi Olahraga. 3.3. Program dan Kegiatan Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan tahun 2015 adalah untuk mendukung Pencapaian Visi dan Misi Bupati Dairi yang berkaitan dengan Urusan Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, seperti tertera dalam Misi ke 6 (enam) Mengembangkan Industri Pariwisata yang Berbudaya dan berdaya saing. Kemudian pertimbangan selanjutnya adalah dalam rangka Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesenian sesuai Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM 106/HK.501/MKP/2010.

19

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DAIRI Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Uraian Kegiatan

Kode 1

1 1

17 17

25

2 URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran Penyediaan Uang Lembur PNS/Non PNS

09


10

Pengadaan Mebeleur

22


01 02 03 06 09 10 11 12 15 17 18 19

1

17

02

24

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan 3

Terlayaninya Administrasi Perkantoran Tersedianya Telepon, Air dan Listrik

Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

Sumber Dana

Lokasi


Sasaran

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)

4

5

6

7

APBD Kab. 8

100 %

Meningkatnya Kinerja Aparatur dalam Pelayanan Kepada Masyarakat

996,000,000

996,000,000

APBD Prov.

APBN

9

10

11

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.)

12

13

1,095,600,000

Kab. Dairi

12 Bulan

45,000,000

45,000,000

-

-

-

12 Bulan

49,000,000

Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terpenuhinya Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Kantor Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Makanan dan Minuman Perjalanan Dinas Kedalam dan keluar Daerah Tersedianya Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Uang Lembur Pemungut Retribusi memasuki Kawasan Wisata Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur Tersediannya Laptop 3 Unit, Printer 3 Unit dan UPS 3 Unit Tersediannya Meja Biro 10 Unit, Kursi Kerja 10 Unit, Filing Cabinet 5 Unit Terpeliharanya Gedung Kantor

Kab. Dairi

12 Bulan

5,500,000

5,500,000

-

-

-

12 Bulan

6,050,000

Kab. Dairi

12 Bulan

2,500,000

2,500,000

-

-

-

12 Bulan

2,750,000

Kab. Dairi

12 Bulan

20,000,000

20,000,000

-

-

-

12 Bulan

22,000,000


12 Bulan 12 Bulan

50,000,000 125,000,000

50,000,000 125,000,000

-

-

-

12 Bulan 12 Bulan

55,000,000 137,500,000

Kab. Dairi

12 Bulan

25,000,000

25,000,000

-

-

-

12 Bulan

27,500,000

Kab. Dairi

12 Bulan

6,000,000

6,000,000

-

-

-

12 Bulan

6,600,000


12 Bulan 12 Bulan

25,000,000 330,000,000

25,000,000 330,000,000

-

-

-

12 Bulan 12 Bulan

27,500,000 363,000,000

Kab. Dairi

26 Orang

312,000,000

312,000,000

-

-

-

26 Orang

343,200,000

Kab. Dairi

12 Bulan

50,000,000

50,000,000

-

-

-

12 Bulan

55,000,000

225,000,000

225,000,000

Jasa Service, BBM, Oli dan Sparepart Kendaraan Roda 2 dan Roda 4

100 %

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur

247,500,000

Kab. Dairi

3 Unit

45,000,000

45,000,000

-

-

-

3 Unit

49,500,000

Kab. Dairi

25 Unit

55,000,000

55,000,000

-

-

-

25 Unit

60,500,000

Kab. Dairi

1 Unit

45,000,000

45,000,000

-

-

-

1 Unit

49,500,000

Kab. Dairi

7 Unit

80,000,000

80,000,000

-

-

-

7 Unit

88,000,000

17

1

17

05 03

1

17

06 01

1

17

15 01 05

1

17

16 06 21

1

17

17 01 05

1

18

1

18

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Meningkatnya Sumber Daya Aparatur Tersedianya Sumber Daya Manusia yang Kompeten


Meningkatnya Profesionalisme Pengelolaan Keuangan dan Pelaporan Kinerja



Program Pengembangan Nilai Budaya

Terlestarikannya Budaya

Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama Bidang Budaya (Pembinaan Sanggar Seni) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Pemeliharaan dan Perawatan Gedung Djauli Manik Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Terlaksananya Pesta Budaya NjuahNjuah Pemberian Bantuan Kepada Sanggar Tari/Musik

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah


Kab. Dairi


Kab. Dairi

URUSAN WAJIB PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Peranserta Kepemudaan

16 03 04 12 13 14

Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan Fasilitasi Pekan Temu Wicara Organisasi Pemuda Peringatan Hari Sumpah Pemuda Lomba Kreasi dan Bakat di Kalangan Pemuda Seleksi dan Pelatihan Paskibraka

Kab. Dairi

Peran

Meningkatkan Sumber Daya Manusia Aparatur

3 Orang 100 %

Disbudpar pora

Meningkatkan Pengembangan Profesionalisme Kinerja

12 Bulan 100 %

Nilai-nilai

Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya Terlaksananya PRSU Medan dan Mengikuti Festival Danau Toba Tercapainya Perawatan Gedung Djauli Manik Meningkatnya Pengelolaan Keragaman Budaya Daerah

Meningkatnya Kepemudaan

100 %

Meningkatnya Pelestarian Budaya Daerah

40,000,000

40,000,000

40,000,000

40,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

350,000,000

350,000,000

44,000,000 -

-

-

3 Orang

44,000,000 11,000,000

-

-

-

12 Bulan

11,000,000 385,000,000

Kab. Dairi

3000 Orang

300,000,000

300,000,000

-

-

-

3000 Orang

330,000,000

Kab. Dairi

5 Sanggar

50,000,000

50,000,000

-

-

-

5 Sanggar

55,000,000

400,000,000

400,000,000

100 %


440,000,000

Medan dan Danau Toba

2 Kegiatan

350,000,000

350,000,000

-

-

-

2 Kegiatan

385,000,000

Kab. Dairi

12 Bulan

50,000,000

50,000,000

-

-

-

12 Bulan

55,000,000

200,000,000

200,000,000

1 Set

100,000,000

100,000,000

-

-

-

1 Set

110,000,000

1 Keg

100,000,000

100,000,000

-

-

-

1 Kegiatan

110,000,000

618,000,000

618,000,000

100 %

serta


100 %

Meningkatnya Pelayanan Kepemudaan

220,000,000

679,800,000

Kemah Pemuda Bhakti Pemuda Antar Provinsi

Kab. Dairi Provinsi

75 Orang 2 Orang

50,000,000 40,000,000

50,000,000 40,000,000

-

-

-

75 Orang 2 Orang

55,000,000 44,000,000

Terlaksananya Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda Kompetisi/Lomba Bakat bagi Pemuda Seleksi dan Pelatihan Anggota PASKIBRAKA

Sidikalang

900 Orang

28,000,000

28,000,000

-

-

-

900 Orang

30,800,000

Sidikalang

150 Orang

150,000,000

150,000,000

-

-

-

150 Orang

165,000,000

Sidikalang

44 Orang

350,000,000

350,000,000

-

-

-

44 Orang

385,000,000

4

1

18

20

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga

Terlaksananya Pembinaan Olahraga Mengikuti Kompetisi Sepak Bola Pelajar U-17 Piala Gubsu Pelatihan Instruktur Senam Kesegaran Jasmani Tereselenggaranya POPKAB

13

Peningkatan Jumlah dan Kualitas serta Kompetensi Pelatih, Peneliti, Praktisi dan Teknisi Olahraga


17

Penyemarakan, Peringatan Hari-hari Besar


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga

Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasaraa Olahraga Terlaksananya Renovasi Kolam Renang Panji dan Pengadaan Mesin Pompa Air di Kolam Renang Panji Pemeliharaan Stadion Panji

03 05 06

1

18

21 02 07

2 2

04 04

URUSAN PILIHAN PARIWISATA Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri

Tingkat Pengembangan Pemasaran Pariwisata Terlaksananya Promosi Pariwisata

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata


Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata

Operasional Taman Wisata Iman dan Silalahi Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pariwisata

06

Pengembangan Daerah Tujuan Wisata

07


Terlaksananya Pembangunan Destinasi Pariwisata Sicike-cike Terlaksananya Sosialisasi Geopark Kaldera Toba

15 05

2

04


16 01 02

100 %

Meningkatnya Pembinaan Olahraga

355,000,000

355,000,000

390,500,000

Medan

25 Orang

50,000,000

50,000,000

-

-

-

-

55,000,000

Kab. Dairi

30 Orang

20,000,000

20,000,000

-

-

-

30 Orang

22,000,000

Kab. Dairi

150,000,000

150,000,000

-

-

-

75,000,000

75,000,000

-

-

-


165,000,000

Kab. Dairi


Sidikalang

800 Orang

60,000,000

60,000,000

-

-

-

800 Orang

66,000,000

550,000,000

550,000,000

100 %

Meningkatnya Pembinaan Olahraga

82,500,000

605,000,000

Kab. Dairi


450,000,000

450,000,000

-

-

-


495,000,000

Kab. Dairi

1 Unit Stadion

100,000,000

100,000,000

-

-

-

1 Unit Stadion

110,000,000

200,000,000

200,000,000

100 % Media Cetak dan Media Elektronika (Televisi)

Meningkatnya Pemasaran Pariwisata

2 Media

200,000,000

100 %

Meningkatnya Pengelolaan Wisata

Objek

200,000,000

840,000,000

840,000,000

220,000,000 -

-

-

2 Media

220,000,000

924,000,000

TWI Sitinjo dan Silalahi

12 Bulan

250,000,000

250,000,000

-

-

-

12 Bulan

275,000,000

TWI Sitinjo


400,000,000

400,000,000

-

-

-

440,000,000

1 Objek

150,000,000

150,000,000

-

-

-


1 Objek

165,000,000

100 Orang

40,000,000

40,000,000

-

-

-

100 Orang

44,000,000

4,784,000,000

4,784,000,000


JUMLAH ...

19

5,262,400,000

BAB IV PENUTUP Program dan Kegiatan yang direncanakan pada tahun ini adalah upaya untuk mencapai Sasaran-sasaran yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam RENSTRA-SKPD Tahun 2014-2019 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi yang akan ditindaklanjuti secara berkesinambungan selama 5 (lima) Tahun kedepan dan juga untuk mendukung Visi dan Misi Bupati Dairi serta untuk Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesenian. Dari seluruh Program dan Kegiatan yang direncanakan pada tahun ini yang menjadi Program Prioritas adalah : 1. Program Pengembangan Nilai Budaya; 2. Program Pengelolaan Keragaman Budaya; 3. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan; 4. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga; dan 5. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata. Pelaksanaan dari Kegiatan-kegiatan tahun ini tetap mempedomani PP No. 54 Tahun 2012 dan melibatkan Rekanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku Kami menyadari bahwa RENJA ini masih penuh dengan keterbatasan untuk mencapai keberhasilan Pembangunan Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, namun untuk mengatasi hal tersebut diperlukan kerja keras dari seluruh Stakeholder dan dukungan Masyarakat guna tercapainya Sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Sidikalang,

September 2014

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN DAIRI

Drs. BONAR BUTAR - BUTAR PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19570604 198203 1 011

4

RENCANA KERJA (RENJA) KANTOR KETAHANAN PANGAN KABUPATEN DAIRI TAHUN ANGGARAN 2015

KANTOR KETAHANAN PANGAN KABUPATEN DAIRI SIDIKALANG 2015

BAB I I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Rencana Kinerja adalah aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang digunakan di masa yang akan datang. Sehingga pada pokoknya perencanaan kinerja adalah penetapan tingkat pencapaian kinerja yang dinyatakan dengan ukuran kinerja atau indicator kinerja dalam rangka mencapai sasaran atau target yang telah ditetapkan. Penerapan Kinerja merupakan bagian dari teknik dan fungsi manajemen untuk peningkatan kinerja yang mengutamakan daya analisis yang tajam guna menentukan target yang realitas. Sehingga selanjutnya stategi dan langkah-langkah terinci kegiatan yang terkoordinasi dalam mencapai sasaran dapat dirumuskan dalam perencanaan operasional jangka pendek yang lebih tajam. Hal inilah yang cukup penting mengingat rencana stratejik hanya memuat hal-hal yang bersifat stratejik jangka menengah dan jangka panjang dan tidak sampai merinci secara detail kegiatan operasional sehari-hari. Rencana Kerja

Kantor Ketahanan Pangan berisikan rencana kerja tahunan

untuk Periode Tahun 2015. Perencanaan ini lebih berorientasi kepada gambaran tentang Tupoksi, Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan dan Strategi serta Rencana Program dan Kegiatan yang menjadi Binaan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi yang akan dilaksanakan pada kurun waktu Tahun 2015. Dalam mewujudkan Visi dan Misi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan, perlu dipahami pengertian tentang pangan dan ketahanan pangan sehingga adanya sinergi antara seluruh rencana program dan kegiatan yang disusun dengan Visi dan Misi yang akan diwujudkan. Pangan diartikan sebagai segala sesuatu dari sumber hayati (tanaman, hewan, ikan dan air) yang diolah maupun yang tidak diolah yang peruntukannya sebagai makanan dan minuman untuk konsumsi manusia. Sedangkan Ketahanan Pangan adalah suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup untuk menghasilkan karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia baik dalam jumlah maupun mutunya, aman dan merata dengan harga terjangkau dan berkelanjutan. Hal ini memberikan gambaran bahwa dalam Ketahanan Pangan dikenal adanya tiga Sub Sistem yaitu Sub Sistem Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Sub Sistem Distribusi dan Akses Pangan, Sub Sistem Konsumsi, Mutu dan Keamanan Pangan. Untuk mewujudkan Ketahanan Pangan melalui Program dan Kegiatan yang terarah dan terencana dengan baik di Kabupaten Dairi, maka Kantor Ketahanan Pangan menyusun Rencana Kerja Tahunan. Sehubugan dengan hal tersebut diatas, Kantor ketahanan Pangan Kabupaten Dairi menyusun pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur dengan mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA) dan Recana Kerja Tahunan (RENJA) Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi yang ada, serta SPM Bidang Ketahanan Pangan.

M doc\Kantor Ket. Pangan Kab. Dairi\Renja 2015.doc

1

1.2. Landasan Hukum 1.

Undang –Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabuaten Daerah Tk. II Dairi dengan mengubah undang-undang nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

6.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

(Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 9.

Undang-Undang

Nomor

12

Tahun

2011

tentang

Pembentukan

Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia


2

Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

(Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 16. Peraturan

Pemerintah Nomor

6

Tahun

2008

tentang

Pedoman

Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 20. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 125); 24. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 129);


3

25. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 150); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor….. Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor ….., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor …..);

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi No. 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Dairi, Kantor Ketahanan Pangan Merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor dan berada dibawah dan serta bertanggung jawab kepada Bupati Kabupaten Dairi melalui Sekretaris Daerah. Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi dipimpin oleh seorang kepala kantor dengan jabatan Eselon IIIa dan membawahi 4 (empat) pejabat Struktural Eselon Iva. Adapun susunan jabatan struktural

kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi adalah

sebagai berikut : 1.

Sub Bagian Tata Usaha

2.

Seksi Sumber Daya dan Analisa Mutu Pangan

3.

Seksi Ketersediaan dan Analisa Mutu Pangan

4.

Seksi Distribusi Pangan Berdasarkan Peraturan Bupati Dairi No. 16 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok

dan Uraian Tugas tiap-tiap jabatan pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Dairi, mempunyai tugas : Membantu Bupati Dairi dalam menyelenggarakan pemerintahan Daerah di bidang Ketahanan Pangan. Disamping mempunyai tugas juga mempunyai fungsi sebagai berikut : 

Perumusan Kebijakan teknis dalam bidang Ketahanan Pangan



Pemberian Dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang ketahanan pangan.



Pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis dalam bidang ketahanan pangan



Pengelolaan urusan ketatausahaan kantor



Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya

1.3. Maksud dan Tujuan 1.3.1. Maksud RENJA Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi Tahun 2015 ini disusun dengan memperhatikan Visi dan Misi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi yang termuat dalam RENSTRA untuk memberikan arah kebijakan dalam pemanfaatan sumber dana dan daya yang di alokasikan kepada Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi secara Optimal sehingga mampu mengantisipasi perubahan dan perkembangan serta permasalahan yang ada melalui kerjasama kemitraan dengan seluruh stakeholder dalam wadah koordinasi Dewan Ketahanan Pangan dan segenap komponen strategis dalam M doc\Kantor Ket. Pangan Kab. Dairi\Renja 2015.doc

4

masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Dairi khususnya dalam rangka pemantapan dan peningkatan ketahanan pangan. 1.3.2. Tujuan Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi Tahun 2015 adalah: 1.

Menjabarkan Rencana Kerja Program kegiatan Prioritas Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi Tahun 2015.

2.

Menjadi Pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS serta Rancangan APBD Kantor Ketahanan Pangan Tahun 2015.

3.

Menjadi acuan bagi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi dalam pelaksanaan Program Kegiatan tahun 2015.

1.4. Sistematika Penulisan Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi, maka sistematika penyusunan RENJA ini adalah sebagai berikut: BAB.I

Pendahuluan, berisikan latar belakang, landasan hokum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB.II

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu, berisikan Evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD, Analisis kinerja pelayanan SKPD, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD serta Penelaahan usulan program dan kegiatan.

BAB.III. Tujuan ,Sasaran Program dan Kerangiatan, berisikan Telaahan terhadap kebijakan Nasional serta Tujuan dan sasaran renja SKPD, Program dan Kegiatan.


5

BAB. II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 2.1.1. Yang dicapai Tahun 2011 : 1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan 

Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan dana Rp. 75.000.000.- dari jumlah dana sebesar Rp. 75.000.000.- yang bersumber dari dana APBD . adapun hasil yang dicapai dari kegiatan ini tersedianya data Kondisi Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi setiap bulan dan meningkatnya keterampilan

petugas

Kecamatan

sebagai

enumerator

dalam

sistem

Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) sebayak 30 orang. 

Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan dana Rp. 221.901.000.- dari jumlah dana sebesar Rp. 225.000.000.- yang bersumber dari dana APBD. Adapun hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah : 1.

Pembinaan Kelompok Wanita Tani (KWT) dalam pemanfaatan pekarangan (10 KWT) untuk meningkatkan gizi keluarga dan 15 Sekolah dasar (SD) untuk pengenalan lebih dini tentang pemanfaatan pekrangan untuk pemenuhan gizi keluarga.

2.

Terlaksananya pemberian bantuan bibit sayuran (benih bayam hijau = 50 Kg, benih sawi 500 gram, benih kangkung darat = 125 kg) dan pupuk organic sebayak = 11.000 kg dan bibit ternak itik dara sebayak 800 ekor kepada 10 kwt pada 10 Kecamatan dan terlaksananya pemberian bantuan bibit sayuran (benih bayam hijau) = 7,5 kg , benih sawi =300 gram, benih kangkung darat = 7,5 kg dan pupuk organic sebayak 2.250 kg kepada 15 SD.

3.

Pelaksanaan Lomba cipta menu berbasis pangan lokal bagi 15 kelompok wanita tani (KWT) untuk memotivasi kelompok wanita tani untuk mewujudkan tercapainya penganekaragaman konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang (3B) dan aman berbasis bahan pangan lokal melalui pengembangan pangan lokal.

4.

Mengikut sertakan dan mempasilitasi kelompok wanita tani (KWT) binaan untuk mengikuti lomba Cipta Menu pada Hari Pangan Sedunia (HPS) ke – XXXI tingkat Provinsi di Medan.

5.

Pembuatan dan Penyebaran Leaflet pengolahan Pangan Lokal.


6



Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan (GEMA PANGAN). Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan dana Rp. 124.662.000,- dari jumlah dana sebesar Rp. 125.000.000,- yang bersumber dari dana APBD. Adapun hasil kegiatan yang dicapai dari kegiatan ini adalah: 1.

Pembinaan kelompok afinitas Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan (GEMA PANGAN) terhadap 5 kelompok afinitas yang telah mendapat bantuan melalui dana APBD 1 tahun 2010 yaitu : desa parbuluan III, Desa Bintang Marsada, Desa Kuta Tengah, Desa Tambahan, Desa Pardomuan.

2.

Sosialisasi

dan

pembinaan

terhadap

kelompok

afinitas

Gerakan

Masyarakat Mandiri Pangan (GEMA PANGAN) tahun 2011 yaitu; Desa Lae Sering Dan Desa Pegagan Julu II; 3.

Pemberi Bantuan kepada.  Kelompok afinitas di Desa Lae Sering : Benih jagung = 160 kg, urea= 2000 kg,kompos= 8000 kg, SP 36= 800 Kg dan KCL= 800 kg.  Kelompok afinitas di Desa Pegagan Julu II: Bibit ubi jalar= 150.000 stek, pupuk Urea= 500 kg, NPK= 1000 Kg.



Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan (LUEP) Adapun tujuan kegiatan ini adalah mengalokasikan Dana Punguatan Modal (DPM) kepada Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan ( LUEP) untuk melakukan pembelian jagung petani yang tergabung dalam Gapoktan untuk mengantisipasi dan menjaga stabilitas harga jagung produksi petani. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan dana yang bersumber dari dana APBD I (Provinsi) yang dialokasikan kepada 3 Pengusaha Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) Yaitu : a. Desa Pasir Mbelang (UD . Hendra) sebesar Rp. 100.000.000,-,b. Desa Bakkal Julu (UD. Roarta) sebesar Rp. 83.000.000,-,. Dan c. Desa Tualang (UD. Roarta) sebesar Rp. 100.000.000,-.



Lumbung Pangan Kegiatan

ini

dilaksanakan

dengan

menggunakan

dana

sebesar

Rp.

80.000.000,- yang bersumber dari dana APBD I (Propinsi) yang dilokasikan ke kelompok lumbung yaitu: a.

Kelompok Lumbung Pangan di Desa Pandan sebesar Rp. 20.000.000,-,

b.

Kelompok Lumbung Pangan di Desa Pegagan Julu III sebesar Rp. 20.000.000,-

c.

Kelompok Lumbung Pangan di Desa Parbuluan sebesar Rp. 40.000.000,-,

Dimana dana tersebut digunakan untuk pengadaan cadangan pangan (Gabah/ Beras)

dan penguatan modal usaha kelompok lumbung pangan masing-

masing kelompok Lumbung pangan tersebut.


7

2.

Peningkatan Divertisifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan dana Rp. 598.249.888,- dari jumlah dana sebesar Rp. 602.000.000,- yang bersumber dari dana Tugas Pembantuan APBD (Nomor DIPA: 0969/018/11.4.01/02/2011 Tangal 20 Desember 2010. Adapun hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengembangan Desa Mandiri Pangan Tahun 2011 yaitu: a.

Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dan Penanganan Daerah Rawan Pangan Pada kegiatan ini dilakukan: 1.

Pembinaan Terhadap Desa Mandiri Pangan yaitu: a. Desa Juma Siulok ; b. Desa Bintang ; c. Desa Parbuluan II dan 2 Desa Inti yaitu: Desa Pegagan III Dan Desa Pandan

2.

Penyaluran Dana Bantuan Sosial dan Pembinaan kepada 3 Desa Replikasi Lama ( tahun 2010) di kecamatan sumbul yaitu: a. Desa pegagan Julu II ; b.Desa Dolok Tolong ; c. Desa Pegagan Julu VI dan;

3.

Penyaluran Dana Bantuan Sosial Dan pembinaan 3 Desa Replikasi Baru (tahun 2011) di Kecamatan Siempat Nempu Hulu, yaitu: a. Desa Tualang; b. Desa Bakal Julu; c. Desa Sipoltong.

b.

Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan segar Pada kegiatan ini dilakukan: 1.

Promosi melalui Pembuatan dan Penyebaran Leaflet, Booklet, Poster dan Standing Banner.

2.

Melakukan Uji Laboratorium untuk 15 paket sampel sayur dan Buah dari pasar dan beberapa daerah sentra produksi buah dan sayuran untuk mengetahui tingkat penggunaan bahan kimia terhadap kandungan residu pestisida.

3.

Fasilitasi Sosialisasi , Apresiasi dan Pembinaan Keamanan Pangan bagi Aparat Kabupaten Kecamatan dan Desa.

4.

Memfasilitasi kegiatan Hari Pangan Sedunia (HPS) ke- XXXI Tingkat Propinsi di Medan.

c.

Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP) Pada kegiatan ini dilakukan: 1.

Pemberian Bantuan Bahan pangan (Sembako) kepada korban bencana gempa yang terjadi pada tanggal yang terjadi tanggal 06 September 2011 di 4 Kecamatan yaitu: a. Kecamatan Sidikalang; b. Kecamatan Berampu; c. Kecamatan Lae Parira; d. Kecamatan Siempat Nempu.

2.

Pengumpulan dan Analisis Data Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG).


8

2.1.2. Program/Kegiatan Yang dicapai Tahun 2012 1.

Program Peningkatan Ketahanan Pangan 

Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan dana Rp.122.555.000,- dari jumlah dana sebesar Rp. 123.160.000,- yang bersumber dari dana APBD. Adapun hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya data Kondisi Ketahanan Pangan Kab. Dairi setiap bulan dan meningkatnya ketrampilan petugas Kecamatan (PPL) sebagai Enumerator dalam Sistem kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) sebanyak 30 orang.



Pemanfaatan Pekarangan untuk pengembangan Pangan Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan dana Rp. 117.100.400 dari jumlah dana sebesar Rp. 117.640.000,- yang bersumber dari dana APBD. Adapun hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah: 1.

Pembinaan kelompok wanita Tani (KWT) dalam pemanfaatan pekarangan (8 KWT/PKK) untuk meningkatkan pemenuhan konsumsi Gizi keluarga;

2.

Terlaksananya pemberiaan bantuan bibit sayuran (benih bayam hijau= 16 kg, benih sawi = 4000 gram , benih kangkung darat = 40 kg, Benih Kacang panjang = 40 kg) dan pupuk kandang sebanyak = 8..000 kg dan Bibit Ternak Itik Dara sebanyak 480 Ekor kepada 8 KWT/PKK pada 6 Kecamatan.



Pembinaan Pangan Lokal Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan dana Rp. 87.840.000,- sari jumlah dana sebesar Rp. 88.040.000,- yang bersumber dari dana APBD. Adapun hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah: 1.

Pembinaan kelompok wanita tani (KWT/ PKK) dalam pengolahan bahan pangan berbasis pangan lokal (10 KWT/ PKK) untuk meningkatkan keterampilan kelompok dalam pengolahan pangan lokal .

2.

Lomba Cipta Menu berbasis bahan pangan lokal bagi 15 Kelompok Wanita Tani (KWT) untuk memotivasi kelompok wanita ini untuk mewujudkan tercapainya penganekaragaman konsumsi pangan yang beragam , bergizi, berimbang

(3B)

dan

aman

berbasis

bahan

pangan

lokal

melalui

pengembangan pangan lokal; 3.

Mengikutsertakan dan memfasilitasi Kelompok Wanita Tani (KWT) binaan untuk mengikuti Lomba Cipta Menu pada Hari Pangan Sedunia (HPS) keXXXI tingkat Propinsi di Madan.



Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan Kegiatan ini dilaksanakan menggunakan dana Rp. 209.006.000,- dari jumlah dana sebesar Rp. 209.006.000,- yang bersumber dari dana APBD. Adapun hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah:


9

1.

Melaksanakan Sosialisasi penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan terhadap petugas pembantu lapangan survey data konsumsi pangan rumah tangga.

2.

Terlaksananya Survey

data konsumsi pangan rumah tangga sebanyak

10.200 KK dari 15 Kecamatan Kabupaten Dairi. 

Peningkatan/Pembinaan Pemantauan Mutu dan Keamanan Pangan Kegiatan ini dilaksanakan menggunakan dana Rp. 67,490,000.- dari jumlah Rp. 67,490,000.- bersumber dari dana APBD. Adapun hasil kegiatan yang dicapai dari kegiatan ini adalah: 1.

Pembinaan terhadap 5 Kelompok tani buah dan sayur di Kecamatan Sitinjo, Sumbul, Sidikalang, Siempat Nempu Hulu dan Berampu.

2.

Pembinaan Keamanan Pangan bagi Aparat Kabupaten, Kecamatan dan Desa.

3.

Melakukan uji Laboratorium untuk 15 paket sampel sayur dan buah dari beberapa kecamatan daerah sentra produksi buah dan sayur untuk mengetahui tingkat terhadap kandungan residu pestisida.

4.

Pembuatan dan penyebaran Leaflet, dan buklet, infomasi mutu dan keamanan pangan.



Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan (GEMA PANGAN) Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan dana Rp.115.134.000,- dari jumlah dana besar Rp.115.400.000,- yang bersumber dari dana APBD. Adapun hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah: 1.

Pembinaan terhadap kelompok afinitas Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan (GEMA PANGAN) tahun 2011 yaitu; Desa Lae Sering dan Desa Pegagan Juiu II;

2.

Pemberian bantuan kepada:  Kelompok Afinitas di Desa Pegagan Julu VIII Kec. Sumbul Jenis bantuan : Bibit Ubi Jalar = 120.000 stek, pupuk urea = 320 Kg, Pupuk NPK 600 Kg. Pupuk kandang = 2.000 kg.  Kelompok Afinitas di Desa Bukit Baru Kec. Pegagan Hilir : Benih Jagung = 80 kg, pupuk Urea = 600 kg, Pupuk Sp36 = 400 kg, Pupuk KCL = 400 kg, Pupuk Kandang = 400 Kg.  Kelompok Afinitas di Tualang Kec. Siempat Nempu Hulu : Benih Jagung = 80 kg, Pupuk Urea = 600 kg, Pupuk Sp36 = 400 kg, Pupuk KCL = 400 kg, pupik kandang = 400 Kg.  Kelompok Afinitas di Desa Soban Kec. Siempat Nempu : Benih Jagung = 80 kg, Pupuk Urea = 600 Kg, Pupuk sp36 =400 kg, Pupuk KCL = 400 kg, Pupuk Kandang = 400 kg.  Kelompok Afinitas di Desa Lae Itam Kec. Siempat Nempu HIlir : Benih Jagung = 80 Kg, Pupuk Urea = 600 Kg, Pupuk Sp36 = 400 Kg, Pupuk KCL = 400 kg, Pupuk Kandang = 400 kg.


10



Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) Adapun tujuan kegiatan ini adalah mengalokasikan Dana Penguatan Modal (DPM) kepada Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) untuk melakukan pembelian jagung petani yang tergabung dalam Gapoktan untuk mengantisipasi dan menjaga stabilitas harga jagung produksi petani . Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan dana yang bersumber dari dana APBD I (Propinsi) yang dialokasikan kepada 5 Pengusaha Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) yaitu : a. Desa Pasir Mbelang (UD. Hendra ) sebesar Rp. 100.000.000,-, b. Desa Bakkal Julu (UD. Roarta) sebesar Rp. 83.000.000,-, c. Desa Tualang ( UD. Roarta) sebesar Desa Berampu (UD. Bintang Lestari) sebesar Rp. 100.000.000,-

 Lumbung Pangan Kegiatan ini dilaksanakan

dengan menggunakan dana yang bersumber dari

dana APBD I (Propinsi) yang dialokasikan ke kelompok lumbung pangan yaitu: a. Kelompok Lumbung Pangan Satahi di Desa Gomit Kec. Siempat Nempu,-

2. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanaan Pangan Masyarakat Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan dana Rp. 4233.500.000,- dari jumlah dana sebesar Rp. 435.500.000,- yang bersumber dari dana Tugas Pembantuan APBN (Nomor DIPA: 6772/018.114.01/02/2012 tanggal 09 Desember 2011. Adapun hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengembangan Desa Mandiri Pangan Tahun 2012 yaitu: 

Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dan Penanganan Daerah Rawan Pangan Pada kegiatan ini dilakukan: 1.

Pembinaan terhadap Desa Mandiri Pangan yaitu: a. Desa Bintang ; b. Desa Parbuluan III dan 2 Desa Inti yaitu: Desa Pegagan Julu dan Desa Pandan.

2.

Pembinaan Kepada 3 Desa Replikasi Lama (tahun 2010) di Kecamatan Sumbul yaitu: a. Desa Pegagan Julu II; b. Desa Dolok Tolong; c. Desa Pegagan Julu VI.

3.

Pembinaan 3 Desa Replikasi (Tahun 2011) di Kecamatan siempat Nempu Hulu, yaitu: a. Desa tualang; b. Desa Bakkal Julu ; c. Desa Sipoltong.



Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar Pada kegiatan ini dilakukan: 1.

Promosi melalui pembuatan dan penyebaran Leaflet, Booklet, Poster, dan Standing Banner.


11

2.

Melakukan Uji Laboratorium untuk 15 paket sampel sayur dan buah dari pasar dan beberapa daerah sentra produksi buah dan sayuran untuk mengetahui tingkat penggunaan bahan kimia terhadap kandungan residu pestisida.

3.

Fasilitasi Sosialisasi, Apresiasi dan pembinaan Keamanan Pangan bagi Aparat Kabupaten, Kecamatan dan Desa.

4.

Memfasilitasi Kegiatan Hari Pangan Sedunia (HPS) ke- XXXI tingkat Propinsi di Medan.



Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP) Pada kegiatan ini dilakukan: 1.

Pemberian Bantuan Bahan Pangan ( Sembako ) kepada Masyarakat miskin daerah rawan pangan di desa Lae Haporas Kec. Siempat Nempu Hilir berjumlah 170 KK.

2.

Pengumpulan dan Analisis Data Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)

2.1.3.

Program/Kegiatan Yang dicapai Tahun 2013 1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan: 

Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan; Kegiatan

ini

dilaksanakan

dengan

realisasi

penggunaan

dana

Rp.

262,499.000,- (97,65%) dari jumlah dana sebesar Rp. 268.799.000,- yang bersumber dari dana APBD tahun 2013. Adapun hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah : Terbinanya Kelompok Wanita Tani (KWT) tahun 2013 dalam pemanfaatan pekarangan sebanyak 15 KWT , tahun 2012 sebanyak 8 kelompok dimana sampai pada tahun 2013 sudah dilakukan pembinaan KWT sebanyak 48 kelompok dari target sesuai dengan renstra sebanyak 40 KWT . Bila dibandingkan dengan tahun 2012 terjadi peningkatan di tahun 2013 sebanyak 37,5 % . Kelompok Wanita Tani yang terbina dalam melaksanakan pemanfaatan lahan pekarangan dengan memberikan bantuan bibit sayuran (benih bayam hijau = 15.000 gr, benih sawi = 15.000 gram , benih kangkung darat = 75 kg, Benih Kacang Panjang = 75 kg), pupuk kandang sebanyak 30.000 kg dan Bibit Ternak Itik Dara = 1.500 ekor. 

Pembinaan Pangan Lokal Kegiatan

ini

dilaksanakan

dengan

realisasi

penggunaan

dana

Rp.

163.270.600.- (99,98 %) dari jumlah dana sebesar Rp. 163.303.800,- yang bersumber dari dana APBD tahun 2013. Kegiatan ini adalah bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota Kelompok pangan lokal dalam hal peningkatan teknologi pengolahan pangan yang berbasis sumber daya lokal. Kegiatan ini dilaksanakan melalui : M doc\Kantor Ket. Pangan Kab. Dairi\Renja 2015.doc

12

1.

Pembinaan Kelompok Wanita ini (KWT/PKK) dalam pengolahan bahan pangan berbasis pangan local tahun 2013 sebanyak 15 Kelompok, tahun 2012 sebanyak 10 (20%) kelompok dari target 50 kelompok untuk meningkatkan keterampilan kelompok dalam pengolahan pangan lokal, di mana sampai dengan tahun 2013 sudah terbina sebanyak 45 kelompok bila dibandingkan dengan tahun 2012 terjadi peningkatan di tahun 2013 sebanyak 30% dari sasaran jumlah kelompok binaan sebanyak 50 kelompok.

2.

Melaksanakan Lomba Cipta Menu berbasis bahan pangan lokal pada tahun 2013 di ikuti sebanyak 45 Kelompok Wanita Tani (KWT) dan pada tahun 2012 diikuti sebanyak 15 Kelompok Wanita Tani dengan demikian jumlah kelompok wanita tani yang termotivasi sebanyak 65 kelompok wanita tani sehingga mampu untuk mewujudkan tercapainya penganekaragaman konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang (3B) dan aman berbasis bahan pangan lokal melalui pengembangan bahab pangan lokal;

 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan daerah tentang Dewan Ketahanan Pangan Kegiatan ini dilaksanakan dengan realisasi penggunaan dana Rp. 82.195.000.(98,68%) dari jumlah dana sebesar Rp. 83.295.000.- yang bersumber dari dana APBD tahun 2013. Adapun hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah : Sebagai Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi yang di tetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dairi Nomor : 500.1/352/IX/2013 tentang Penetapan Anggota Dewan Ketahanan Pangan Kab. Dairi Tahun 2013. Kantor Ketahanan Pangan telah melaksanakan fasilitasi kordinasi dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsinya Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi pada tahun 2013 antara lain : a. Pertemuan Perencanaan Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi untuk menyusun Rancangan Kebijakan dan Program Peningkatan Ketahanan Pangan yang dilaksanakan di ruang rapat Sekda Kabupaten Dairi. b. Pertemuan bulanan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi dalam memantau

dan

memonitor

perkembangan

ketahanan

pangan

yang

mencakup Aspek Ketersediaan, Konsumsi dan Keamanan Pangan c. Pertumbuhan Tim Teknis Dewan Ketahanan Pangan untuk membahas kebijakan dan permasalahan yang dihadapi sebagai bahan masukan bagi Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kab. Dairi. d. Melaksanakan kunjungan ke beberapa Kecamatan untuk meninjau langsung pelaksanaan kebijakan dan program peningkatan ke tahanan pangan dan membantu memecahkan berbagai masalah yang dihadapi.


13

 Penyusunan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan Kegiatan ini dilaksanakan realisasi penggunaan dana Rp. 97.700.600.- (99,54%) dari jumlah dana sebesar Rp. 98.150.600.- yang bersumber dari dana APBD tahun 2013. Dimana pada 2012 kegiatan ini belum pernah dilaksanakan (kegiatan baru). Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan merupakan alat untuk mengidentifikasi prioritas penanganan daerah rawan pangan dan juga alat bantu memfasilitasi strategis hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah : 1.

Melaksanakan penyusunan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan di 15 Kecamatan Kabupaten Dairi dan telah tersusun 1 Peta Ketahanan

Pangan.

Dari

Peta

Ketahanan

Pangan

tersebut

setiap

Kecamatan dapat dikategorikan menjadi Kecamatan cukup Tahan Pangan dan Agak Rawan Pangan. 2.

Dengan adanya Peta Ketahanan pangan diharapkan Pemda dapat mengambil langkah- langkah tindak lanjut untuk meningkatkan efektifitas pembangunan

guna

dapat

mewujudkan

Ketahanan

Pangan

dan

Pengentasan Kemiskinan.  Peningkatan/Pembinaan Pemantauan Mutu dan Keamanan Pangan Kegiatan ini dilaksanakan realisasi penggunaan dana Rp. 68.796.000.- (99,85%) dari jumlah Rp. 68.896.000.- yang bersumber dari dana APBD tahun 2013. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat Mutu dan Keamanan Pangan Buah dan Sayuran segar yang diproduksi petani sehingga dapat memberikan peringatan dini baik bagi Petani produsen maupun para Konsumen. Adapun hasil kegiatan yang dicapai dari kegiatan ini adalah Pengawasan dan Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan buah dan sayuran segar yang ada didaerah produsen maupun yang ada di pasar – pasar, Pembinaan Kelompok Tani sayur dan buah dalam meningkatkan Mutu dan Keamanan Pangan tahun 2013 berjumlah 7 Kelompok (15,90%), bila dibandingkan dengan sampai Tahun 2012 jumlah kelompok binaan sudah mencapai 15 Kelompok (34,09%) . dengan demikian pada tahun 2013 terjadi peningkatan sebesar 15,90% (22 Kelompok (50%) dari jumlah 44 kelompok dari target SPM. Melaksanakan Uji Laboratorium untuk menganalisis Mutu beberapa jenis buah dan sayur segar terutama terhadap kandungan residu pestisida sehingga di harapkan dapat aman di Konsumsi oleh Masyarakat.

2.

Penyelenggaran Tugas Pembantuan 2013 1.

Bidang a.

Dasar Hukum Dalam upaya mencapai tujuan pertama Milenium Develoment Goals yaitu untuk mengurangi angka kemiskinan dan kelaparan di dunia sampai setangahnya di Tahun 2015, pemerintah sudah dan masih melanjutkan


14

Program pembangunan yana teryuang di dalam revitalisasi pertanian, Kehutanan,

Kelautan

dan

Ekonomi

Pedesaan

untuk

mengurangi

Kemiskinan. Dalam bidang Ketahanan Pangan, landasan Perwujudan Ketahanan didasarkan pada pasal 2 Undang - Undang Nomor. 7 Tahun 1996 tentang Pangan menyatakan, bahwa Pembangunan Pangan diselenggarakan untuk memenuhi Kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil dan merata berdassarkan Kemandirian, dan tidak bertentangan dengan keyakinan masayrakat. Pelaksaan Kegiatan ini di Laksanakan bersumber dari dana Tugas Pembantuan APBN ( Nomor DIPA : 018. 11. 4. 0785/ 2013 tanggal 05 Desember 2012). b.

Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Pemerintah melalui Badan Ketahanan Pangan Kementrian Pertanian Republik Indonesia dengan meluncurkan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.

c.

SKPD yang Melaksanakan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Tugas Pembantuan melalui Program Peningkatan Diversivikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat yang dialokasikan untuk dapat di laksanakan di Kabupaten Dairi di laksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan Kab. Dairi.

d.

Sumber dan Jumlah Anggaran yang digunakan Tahun 2013 Kegiatan ini dilaksanakan yang bersumber dari dana Tugas Pembantuan APBN dengan realisasi dana Rp. 1.018.900.000.- dari jumlah dana sebesar Rp. 1.024.800.000.- dengan perincian seperti pada Tabel berikut :

2.

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masayarakat Kegiatan : 1.

Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan

2.

Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar

3.

Dukungan manajemen dan teknis lainnya Badan Ketahanan Pangan



Pengembangan Ketersediaan dan Penaganan Rawan Pangan Pada kegiatan ini dilakukan : 1.

Pembinaan terhadap Desa Mandiri Pangan yang di berdayakan yaitu: a. Desa Bintang; dan Desa Parbuluan II

2.

Hasil yang dicapai dari kegiatan ini pada tahun 2013 adalah terlaksananya Kemandirian Desa Mandiri Pangan yaitu Desa Parbuluan II yang diharapkan dapat meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan


15

mendorong

Kemampuan

Masyarakat

Desa

untuk

mewujudkan

Ketahanan Pangan dan Gizi Keluarganya, sehingga dapat menjalani hidup sehat dan produktif. 3.

Pengumpulan dan Analisis data Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi ( SKPG)



Pengembangan

Penganekaragaman

Konsumsi

Pangan

dan

Peningkatan keamanan Pangan Segar Pelaksanaan kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan ( P2KP ) merupakan inflementasi dari Rencana Strategis

Kementrian

Pertanian yang ditindaklajuti oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/ Permentan/OT.140/10/2009

tentang

Gerakan

Percepatan

Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal pada tahun 2013 Program P2KP di imlementasikan melalui kegiatan 1.

Pendampingan

P2KP

(Percepatan

Penganekaragaman

Konsumsi

Pangan) melalui Kegiatan KRPL (Kawasan Rumah Pangan

Lestari)

dengan optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan yang dilaksanakan Kelompok Wanita Tani dan Pemberdayaan Pemanfaatan Kebun Sekolah di 15 Kecamatan. 2.

Melakukan Uji Laboratorium untuk 15 paket sampel sayur dan buah dari pasar dan beberapa daerah sentra produksi buah dan sayuran untuk mengetahui tingkat penggunaan bahan kimia terthadap kandungan residu pestisida.

3.

Fasilitasi Sosialisasi, Apresiasi dan Pembinaan keamanan Pangan bagi Aparat Kabupaten, Kecamatan dan desa.

4.

Memfasilitasi Kegiatan Hari Pangan Sedunia (HPS) ke- XXXIII tingkat Propinsi di Medan.

2.2.

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Ketahanan Pangan

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk

menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja yang akan dicapai

adalah sebagai

berikut: a.

Sub Sistem Sumber Daya dan Produksi Pangan. 1.

Tersedianya

bahan

pangan

pokok

strategis

sesuai

dengan kebutuhan

masyarakat secara merata dengan harga terjangkau serta aman dikonsumsi oleh masyarakat yang pemenuhannya sebagian besar dari produksi local. 2.

Tersedianya pangan yang cukup berdasarkan ketersediaan energy minimal 2.200 kkal/Kapita/Hari dan ketersediaan protein 57 Gr/Kapita/Hari.

3.

Berkembangnya

kelembagaan

pangan

yang

mendukung

peningkatan

ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan cadangan pangan masyarakat di setiap Kecamatan untuk mengantisipasi terjadinya masalah kekurangan pangan terutama daerah-daerah yang mengalami rawan pangan.


16

4.

Menurunya jumlah penduduk rawan pangan sekurang-kurangnya 1% per tahun.

5.

Terbinanya peningkatan taraf hidup dan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan Desa Mandiri Pangan.

6.

Meningkatkan kewaspadaan dan penaganan terhadap daerah rawan pangan.

7.

Meningkatnya kapasitas penggunaan lahan pekarangan dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

b.

Sub Sistem Distribusi dan Akses Pangan 1.

Terciptanya stabilitas harga bahan pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah dan Harga Referensi Daerah (HRD).

2.

Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam rangka mengakses pangan

3.

Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung distribusi bahan pangan sampai ke daerah terpencil.

4.

Tersedianya sarana pemasaran hasil-hasil produksi pangan sampai ketingkat Kecamatan dan Desa.

5.

Meningkatnya

partisipasi

masyarakat

dan

investasi

swasta

dalam

pengembangan bisnis pangan. 6. c.

Berkutrangnya frekwensi terjadinya fluktuasi harga bahan pangan.

Sub Sistem Konsumsi, Mutu dan Keamanan Pangan 1.

Meningkatnya keanekaragaman dan kualitas konsumsi pangan masyarakat per kapita dan menurunnya tingkat konsumsi beras masyarakat dari 160 kg/Kapita/Tahun menjadi 152 Kg/Kapita/Tahun.

2.

Tercapainya sasaran konsumsi energy sebesar 85,8 % dengan proporsi padipadian 64%; umbi-umbian 1,5%; Pangan hewani 11,2 %; minyak dan lemak 9,67%; sayur dan buah 5,61 %; buah biji berminyak 2,5%; kacang-kacangn 1 %; gula 4,45 % dari Angka Kecukupan Gizi (AKG) dan Pola Pangan Harapan (PPH).

3.

Terlaksananya pengawasan mutu dan keamanan pangan produk pangan di setiap Kecamatan.

4.

Terlaksananya sertifikasi/pelabelan terhadap produk buah dan sayuran segar di Kabupaten Dairi.

2.2.1. Ketersediaan dan Cadangan Pangan

1.

Data Konsumsi energi masyarakat Kabupaten Dairi tahun 2010 mencapai 2006 kkl/kpta/hr bila dibandingkan dengan target SPM (1.980 kkl/kpta/hr), tahun 2011 mencapai 2001,18 kkl/kpta/hr, tahun 2012 mencapai 2001,18 kkl/kpta/hr, keadaan tahun 2013 mengalami peningkatan realisasi adalah sebesar 2071,16 Kkal/Kpta/hr ( 104,60 %) dan protein sebesar 53,89 Grm/kpta /hr (105,5%)

. Bila dibandingkan

dengan tahun 2012 realisasi 2.001,18 Kkal/Kpta/hr (101,06 %) realisasi angka persentasi mengalami peningkatan ketersediaan energi

dari

dari target

capaian 1.980 kkal/kpta/hr . M doc\Kantor Ket. Pangan Kab. Dairi\Renja 2015.doc

17

Kondisi ini hampir mencapai Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan , yaitu ketersediaan energi 2.200 Kkal/kpta/hr dan protein 57 Gram/kpta/hr, namun Komposisi masyarakat masih dodominasi oleh konsumsi beras. 2.

Cadangan pangan ditingkat masyarakat sampai dengan tahun 2012 sebesar 10,11 ton yang masing-masing dialokasikan di kelompok lumbung pangan yaitu Pandan (Kec. Siempat Nempu Hulu), Pegagan Julu III (kec.Sumbul), Parbuluan III (Kec. Parbuluan), dan Gomit (Kec. Siempat Nempu). Untuk memenuhi target SPM sebayak 60 ton cadangan pangan masyarakat maka pada tahun 2014 dialokasikan sebayak 31,65 ton sehingga sampai dengan tahun 2014 pencapaian cadangan pangan masyarakat mencapai 41,76 ton. Pencapaian target SPM sampai dengan tahun 2015 diharapkan akan dapat tercapai sebayak 60 ton.

2.2.2. Distribusi dan Akses Pangan.

1.

Ketersediaan Informasi pasokan harga dan akses pangan yaitu pada ketersediaan enumerator ( Petugas pendataan harga bahan pangan pokok dan pendataan produksi panen ) dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 hanya tersedia 15 orang

enumerator (62,50 %) dari target SPM 24 orang , kondisi sebenarnya pada

setiap Kecamatan minimal tersedia 1 orang enumerator yang bertugas untuk melakukan pendataan harga bahan pokok strategis di setiap kecamatan . Selain enumerator agar masyarakat petani memperoleh informasi yang dapat dilihat setiap minggu pada hari pekan maka diperlukan papan pengumuman yang bertujuan untuk menyampaikan data informasi harga bahan pokok strategis . Kabupaten dairi sampai dengan 2013 masih belum memiliki papan pengumuman di setiap kecamatan .

2.

Perkembangan harga bahan pangan pokok dan strategis di Kabupaten Dairi pada tahun 2013 umumnya mengalami kenaikan dibandingkan dari tahun 2009, 2010, 2011 dan 2012 dengan tingkat pertumbuhan antara : 1,36 s/d 35,22 % Fluktuasi harga biasanya terjadi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional, namun masih dalam batas ambang normal. Beberapa komoditas yang sangat menonjol dalam peningkatan harga antara lain Beras, Telur Ayam, Cabe, Bawang Merah, Daging Ayam Ras.

3.

Dalam rangka stabilitas harga produk yang dihasilkan oleh petani khususnya jagung telah dilaksanakan

oleh

Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) yang

bersumber dari dana APBD Provinsi . Bila dibandingkan dengan tahun 2009 berjumlah 3 Pengusaha, 2010 berjumlah 2 Pengusaha,

2011

berjumlah 8

Pengusaha (LUEP) dan pada tahun 2012 mengalami peningkatan karena jumlah LUEP yang bertambah selama tahun 2012 menjadi 10 pengusaha (LUEP) ( 76,92 %). Hal ini diakibatkan adanya perguliran dana dari LUEP tahun 2009 dan 2010. sehingga diharapkan petani dapat menerima harga yang layak dalam pemasaran


18

hasil produksinya, sedangkan pada tahun 2013 tidak adanya kucuran dana tambahan bagi pengembangan Lembanga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP).

4.

Produksi padi pada tahun 2013

sebesar 96.886 ton bila dikonversi keberas

(produksi x 58 %) = 56.194 ton beras dimana tahun 2012 produksi padi 96. 581 ton dengan konversi ke beras

56. 016 ton beras. Ketersediaan beras tahun 2013

mengalami peningkatan 0,32 % bila dibandingkan dari tahun 2012 dimana tahun 2011 ( 55,981.000 kg/thn), tahun 2012 ( 56.016,000 kg/thn) dan tahun 2013 (56.194.000 kg/thn) hal ini disebabkan produktivitas padi meningkat. 5.

Ketersediaan bahan pangan pokok dan strategis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umumnya cukup tersedia, baik yang bersumber dari produksi Kabupaten Dairi maupun yang didatangkan dari daerah lain. Permasalahan utama pada peningkatan luas panen adalah masih terjadinya alih fungsi lahan produktif yang sulit dikendalikan serta kurangnya penyediaan maupun perbaikan infrastruktur pertanian.

2.2.3. Penganekaragaman Pangan

1.

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) sesuai target 90% (90) . Dan pencapaian skor PPH berdasarkan konsumsi masyarakat tahun 2011 mencapai 91,226, pada tahun 2012 mencapai 90,963 (101,07 %) dan tahun 2013 mencapai 90,952 (101,05%) dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pencapaian pola pangan harapan sudah hampir mendekati sesuai dengan target yang diharapkan . Hal ini disebapkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi bahan pangan yang beragam, bergizi , berimbang dan Aman

semakin meningkat ( tidak tergantung

pada 1 komoditi

seperti beras.)

2.

Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan bila dibandingkan dengan tahun 2009 berjumlah

5 kelompok, 2010 berjumlah 5 kelompok, 2011 berjumlah 5

kelompok dan tahun 2012 berjumlah 15 kelompok (34,09 %) pada tahun 2013 realisasi

7 kelompok (15,91%) dengan demikian

terhadap pembinaan kelompok tani sayur dan buah

sampai dengan tahun 2013 dalam meningkatkan mutu

pangan segar dari penggunaan pestisida yang berlebihan mengalami peningkatan jumlah kelompok sebayak 37 kelompok (84,09%) dari target capaian sesuai SPM sebanyak 44 kelompok dengan demikian bila dihimpun maka capaian dari target meningkat.

2.2.4. Penanganan Daerah rawan Pangan 1.

Penanganan Daerah rawan Pangan (PDRP) dimana terantisipasinya kejadian rawan pangan secara dini serta tertanggulanginya kejadian rawan pangan transien dan kronis dengan sasaran penerima manfaat diarahkan kepada masyarakat yang terindikasi rawan pangan. Pada tahun 2013 realisasi tidak ada dimana tahun 2012 realisasi 1 Kelompok (1 Desa terhadap 170 KK RTM) dimana tahun 2011


19

telah realisasi terhadap 5 kelompok (38,46 %) dari target capaian 13 kelompok , dan tahun 2010 realisasi terhadap 11 kelompok (84,61%) dari target capaian 13 kelompok,

sehingga target capaian penanganan daerah rawan pangan sampai

dengan tahun 2013 sudah mencapai 17 Kelompok ( 130,76 %) Meningkatnya kewaspadaan pangan masyarakat terhadap ancaman berproduksi (bencana alam banjir dan kekeringan serta gangguan hama dan penyakit) serta melaksanakan upaya-upaya dini sehingga tidak terjadi kerawanan pangan akibat kekurangan produksi sehingga menurunnya tingkat kerawanan pangan yang digambarkan dengan optimalnya fungsi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG). 2.

Kegiatan Pembinaan Desa Mandiri Pangan (Demapan) pada tahun 2012 dilaksanakan di 2 Desa Rawan Pangan di Kecamatan Parbuluan (Desa Parbuluan II) dan Kec. Sidikalang (desa Bintang) ditambah dengan 6 Desa Replikasi (

Desa

pengembangan di sekitar (tetangga) dari desa mandiri pangan yang telah mandiri dan desa mandiri berpartisifasi mendampingi desa-desa reflikasi)

di 2 Kecamatan

yaitu tahun 2010 Kecamatan Sumbul 3 desa , dan tahun 2011 Kecamatan Siempat Nempu Hulu.

3 desa

yang kegiatannya adalah Pembinaan, penumbuhan,

bpengembangan, kemandirian kelompok afinitas dengan penguatan

modal usaha

kelompok yang telah diberikan melalui Lembaga Keuangan Desa (LKD) di masingmasing desa mandiri pangan dalam rangka peningkatan kemampuan akses pangan masyarakat. 3.

Kegiatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan yang Beragam Bergizi dan Berimbang oleh Badan Ketahanan Pangan Propinsi Sumatera Utara dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi pangan 3B dan Manggadong (Makan Ubi sebelum makan nasi)

2.3.

Isu- Isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi SKPD

Beberapa isu strategis yang menjadi masalah dalam pembngunan ketahanan pangan di Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut: a.

Tingginya angka konversi lahan di Kabupaten Dairi menjadi kendala dalam upaya peningkatan produksi pangan.

b.

Belum optimalnya penggunaan sarana produksi seperti pupuk dan benih bersertifikat.

c.

Belum berkembangnya kelembagaan pangan yang mendukung peningkatan ketersediaan cadangan pangan pemerintah daerah untuk mengantisifasi masalah kekurangan pangan di daerah rawan pangan.

d.

Masih terjadi gejolak harga bahan pangan terutama pada saat menghadapi Harihari Besar Keagamaan Nasional.

e.

Kurangnya sarana dan prasarana distribusi yang mendukung ketersediaan pangan sampai kedaerah terpencil.

f.

Rendahnya kemampuan masyarakat dalam rangka mengakses pangan.

g.

Masih tingginya konsumsi beras masyarakat Dairi.


20

h.

Masih rendahnya kualitas dan keragaman konsumsi pangan masyarakat.

i.

Belum terlaksananya pengawasan mutu dan keamanan produk pangan.

2.3.1. Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan.

Visi dan Misi harus mengarahkan factor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran dengan mempertimbangkan siapa yang melaksanakan, apa yang harus dilakukan,

bilamana

dilaksanakan,

dimana

dilaksanakan

dan

bagaimana

melaksanakan. Berdasarkan analisa terhadap lingkungan maka faktor-faktor kunci keberhasilan dirumuskan sebagai berikut: 1.

Perencanaan Ketahanan Pangan Rencana Ketahanan Pangan yang sudah dilakukan ada dua hal yaitu: 1)

Penyusunan Rencana Strategis Kantor Ketahanan Pangan.

2)

Rencana Kerja Tahunan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi.

Rencana tahunan ini dilaksanakan secara sinergi antara Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan melalui Pembahasan Rencana Kegiatan dan Persiapan Pelaksanaan Kegiatan yang dilakukan bersama sama antara Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan. 2.

Penyusunan Kebijakan Ketahanan Pangan Untuk mewujudkan Pemantapan Ketahanan Pangan secara berkelanjutan, dibutuhkan dukungan Instansi secara koordinasi melalui Dewan Ketahanan Pangan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Dairi Nomor : 500.1/352/IX/2013 tentang Penetapan Anggota Dewan Ketahanan Pangan Kab. Dairi Tahun 2013.

Dalam

merumuskan kebijakan program pembangunan ketahanan pangan tahunan kantor ketahanan pangan

Kabupaten Dairi

bersama-sama dengan seluruh anggota

Dewan Ketahanan Pangan melaksankan perumusan kebijakan melalui rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan,

rapat koordinasi pokja ketersediaan,

Distribusi, Konsumsi dan Mutu Pangan dan Gizi, yang selanjutnya dituangkan kedalam Program Ketahanan Pangan melalui Surat Keputusan Bupati Dairi. 3.

Pelaksanaan/Pengelolaan APBN dan APBD Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan daerah No. 1 Tahun 2009 tentang Pengelolaan APBD Kabupaten Dairi telah dilakukan penyusunan laporan realisasi Keuangan, Neraca, Laporan Arus kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Kemudian

berdasarkan Undang-Undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan sudah dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.


21

4.

Monitoring dan Evaluasi Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan dan memecahkan permasalahan secara dini , dilakukan Monitoring dan Evaluasi ke Kecamatan bersama-sama dengan anggota Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi dan Tim Tekhnis Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.

Disamping itu Monitoring

kegiatan dilaksanakan melalui rapat POSKO setiap bulan yang di ikuti oleh seluruh institusi terkait dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan

untuk perencanaan tahun berikutnya.

Yang

selanjutnya

dituangkan kedalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi. 5.

Pengembangan SDM Aparatur. Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparat bertujuan memberikan pelayanan masalah kepegawaian/SDM secara cepat dan tepat waktu mulai dari perencanaan pegawai sampai berakhirnya tugas pegawai yaitu Pensiun. Ketersediaan SDM merupakan kekuatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi dimana jumlah SDM yang ada masih kurang mendukung dalam melaksanakan tupoksi, sedangkan sarana dan prasarana yang dimiliki masih kurang memadai dalam mendukung aktivitas kerja di Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi khususnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Pembangunan

Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi diarahkan untuk

mencapai Visi Kabupaten Dairi yaitu : “ Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Dairi yang lebih maju dan Sejahtera melalui Agribisnis yang berdaya saing “. Sejalan dengan Visi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi yaitu : “Terwujudnya Ketahanan Pangan Masayrakat Yang Berbasis Kepada sumber daya lokal Yang Berkelanjutan Menuju Masayrakat Yang Berkualitas Dan Sejahtera”. Mengacu kepada arah kebijakan pendapatan daerah dan arah kebijakan belanja daerah sebagaimana tercantum pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2015, maka ditetapkan bahwa belanja SKPD Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi untuk belanja langsung sebesar Rp. 2.117.000.000.Berdasarkan hasil analisis terhadap kebutuhan program/kegiatan dalam mendukung pencapaian Prioritas pembangunan Kantor Ketahanan Pangan, alokasi belanja SKPD Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2015 dimaksud sudah mencukupi untuk membiayai program/kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam hal ketentuan SPM Bidang ketahanan Pangan ditentukan 4 (empat) jenis Pelayanan dasar yaitu : 1.

Ketersediaan dan Cadangan Pangan

2.

Distribusi dan Akses Pangan

3.

Penganekaragaman dan Keamanan Pangan

4.

Penaganan Kerawanan Pangan


22

Program dan kegiatan bidang ketahanan pangan daerah merupakan kegiatan yang selalu bersentuhan dengan masyarakat, baik pembinaan maupun bantuan sosial modal usaha bersama yang mana bertujuan agar mendapatkan masyarakat tani dan keluarganya dapat meningkat, yang sangat diharapkan dapat mandiri setelah berbagai upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak termasuk bidang ketahanan pangan. Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu pemeliharaan pembangunan ketahanan pangan mulai dari perencanaan hingga evaluasi baik terhadap Sub Sistem Sumber Daya dan Produksi Pangan, Sub Sistem Distribusi dan Akses Pangan maupun Sub Sistem Konsumsi, Mutu dan Keamanan Pangan, telah memberikan konstribusi bagi pencapai pembangunan secara umum maupun pembangunan Ketahanan Pangan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Untuk

menggerakkan roda pemerintahan,

pembangunan dan pembinaan

kemasyarakatan, perlu ditentukan program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi berdasarkan hasil musrembang. Pembangunan Ketahanan Pangan ditujukan untuk memenuhi ketersediaan pangan sampai ke tingkat rumah tangga . Adapun usulan program dan kegiatan dari masyarakat di bidang Ketahanan Pangan dari setiap Kecamatan adalah mengenai permintaan Pengadaan benih padi dan jagung, Pengadaan Bibit Sayur Mayur, Pengadaan ternak babi, Pengadaan bibit ikan lele, Pengadaan ternak itik dan pengadaan pupuk organik . Usulan dari masyarakat ini telah ditampung pada rancangan awal RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2015, akan tetapi oleh karena keterbatasan anggaran usulan ini tidak ditampung semua pada rancangan akhir RKPD tahun 2015 dan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi akan berusaha untuk mengusulkan kembali pada rencana kegiatan tahun mendatang. Berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan oleh kantor ketahanan pangan Kabupaten Dairi dalam rangka memberikan konstribusinya dalam pembangunan Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi yang bersumber dari APBD yang difokuskan kepada hal-hal sebagai berikut : 1.

Pengembangan Desa Mandiri Pangan Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang langsung menyentuh masyarakat miskin di daerah pedesaan yang mengalami rawan pangan

2.

Percepatan Diversifikasi Konsumsi Pangan Kegiatan ini dimaksudkan agar pola konsumsi pangan masyarakat lebih beragam bergizi dan Berimbang (3B) antara bahan pangan hewani dan nabati dan antara karbohidrat dan protein serta vitamin dan mineral.

3.

Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan Kegiatan ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat yang tergolong rawan pangan

sehingga

masyarakat

yang

dibantu

dapat

lebih

berdaya

dalam

melaksanakan kegiatan pokoknya.


23

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional Program Pembangunan Ketahanan Pangan pada Kantor Ketahanan Pangan bertujuan memberdayakan Aparat dan Masyarakat agar mampu memaksimalkan pemanfaatan sumber daya serta dapat mengatasi kendala dalam mewujudkan Ketahanan Pangan, melalui: 1. Pemantapan Ketersediaan Pangan dengan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki secara berkelanjutan; 2. Pemantapan kelancaran distribusi pangan untuk menjamin stabilitas pasokan pangan secara merata dan terjangkaunya daya akses pangan masyarakat; 3. Peningkatan percepatan diversifikasi konsumsi pangan; 4. Pencengahan dan penanggulangan kerawanan pangan.

Rencana Kerja Kantor Ketahanan Pangan berisikan rencana kerja tahunan untuk periode tahun 2015. Perencanaan ini lebih berorientasi kepada gambar tentang Tupoksi, Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan dan Strategi serta rancangan program dan kegiatan yang menjadi binaan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi yang akan dilaksanakan pada kurun waktu tahun 2015. Visi adalah cara pandangan jauh kedepan dimana motivasi pemerintah harus di bawa agar dapat eksis, antisipatif dan motivatif. Visi adalah suatu gambaran yang memandang tentang keadaan masa depan yang di inginkan oleh instansi pemerintah.Visi Kantor Ketahanan Pangan adalah : “Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat Yang Berbasis Kepada sumber daya lokal Yang Berkelanjutan Menuju Masyarakat Yang Berkualitas Dan Sejahtera”. Untuk memberikan kejelasan agar tidak menimbulkan persepsi dan pengertian, berbeda perlu dijelaskan hakeket yang terkandung dalam visi tersebut: 1.

Terwujudnya ketahanan pangan masayrakat yaitu setiap anggota atau setiap keluaga mampu

memoerolehbahab

pangan,

baik

jumlah,

mutu

dan

terjangkau

serta

mengkonsumsinya secara cukup sesuai standar kesehatan. 2.

Terwujudnya ketahanan pangan masayrakat yang berbasis sumber daya lokal yang dimiliki yaitu bahan pangan yang diperoleh bersumber dari produk lokal dan bukan dari luar.

3.

Menuju masyarakat yang berkualitas dan sejahtera yaitu mengkonsumsi bahan pangan secara cukup, seimbang, berkualitas serta beragam yang pada akhirnya menghasilkan generasi- generasi yang cerdas.

Misi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi dalam mewujudkan Visinya adalah: 

Meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masayrakat untuk mewujudkan Ketahanan pangan yang berbasis sumber daya local yang dimiliki serta mendorong berkembangnya kelembagaan Ketahanan Pangan dan memfasilitasi peningkatan pengelolaan Manajemen kelembagaan pangan masyarakat.


24



Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengembangkan jaringan dan system Koordinasi antar instansi perencanaan dan pelaksanaan manajemen pembangunan Ketahanan Pangan.

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi sesuai dengan Tugas dan Fungsi yang ditetapkan, perlu di pahami pengertian tentang pangan dan ketahanan pangan sehingga adanya sinergi antara seluruh rencana program dan kegitan yang disusun dengan Visi dan Misi yang akan di wujudkan.

Pangan diartikan sebagai segala sesuatu dari sumber hayati (tanaman, hewan,ikan, dan air) yang diolah maupun yang tidak diolah yang peruntukanya sebagai makanan dan minuman untuk konsumsi manusia. Sedangkan Ketahanan Pangan adalah suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup untuk menghasilkan karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral yang sama sangar di butuhkan oleh tubuh manusia baik dalam jumlah, maupun mutunya, aman dan merata dengan harga terjangkau dan berkelanjutan. Hal ini memberikan gambaran bahwa dalam ketahanan pangan dikenal adanya tiga subsistem yaitu Sub Sistem Ketersediaan dan Kerawanan Pangan,Sub Sistem Distribusi dan Akses Pangan, Sub Sistem Konsumsi, Mutu dan Keamanan Pangan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Sasaran Program Pembangunan Ketahanan Pangan yang ingin dicapai pada Tahun 2014, yaitu: 1.

Meningkatkan Kualitas pengkajian dan perumusan serta pengembangan dan pemantauan

ketahanan pangan yaitu: (a) tersedianya data dan informasi

ketersediaan, cadangan dan kerawanan pangan: (b) tersedianya data dan informasi distribusi, harga dan akses pangan; (c) tersedianya data dan informasi kosumsi,mutu dan keamanan pangan. 2.

Meningkatnya koordinasi dalam perumusan kebijakan dan pengelolaan dan pemantauan ketahanan pangan, yaitu: (a) tersedianya konsep rumusan kebijakan ketersediaan dan kerawanan pangan; (b) tersedianya konsep rumusan kebijakan distribusi,

harga

dan

akses

pangan;

(c)

tersedianya

bahan

kebijakan

penganekaragaman konsumsi mutu dan keamanan pangan sertap referensi pangan masayrakat. 3.

Meningkatkan ketersediaan bahan pangan pokok dan strategis dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang bersumber dari produksi sendiri melalui peningkatan produksi, pengembangan cadangan pangan pemerintah daerah dan cadangan pangan masayrakat, perbaikan dan penyediaan prasarana dan sarana pendukung ketahanan pangan,

penerapan teknologi tepat guna dan penyediaan modal bagi

masyrakat. 4.

Dipertakannya ketersediaan pangan yang cukup yaitu ketersedian enegi minimal 2.200Kkal/Kapita/ Hari dan Ketersediaan protein minimal 57 Gram / kapita/ Hari.


25

5.

Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) 100% serta konsumsi pangan yang beragam, bergizi dan berimbang (3B).

6.

Tercapainya stabilitas harga pokok dan pasokan.

7.

Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan.

8.

Penanganan Dearah Rawan Pangan.

9.

Meningkatkan peranserta masayrakat dalam mencapai kemandirian pangan, yaitu: (a) meningkatnya peran Sekretariat DKP dalam Koordinasi Ketahanan Pangan; (b) meningkatnya motivasi masayrakat dalam mewujudkan ketahanan pangan; (c) meningkatnya partisipasi masayrakat bersama pemerintah dalam meningkatkan Ketahanan pangan.

10. Meningkatnya

kualitas pelayanan prima dalam mendukung kegiatan ketahanan

pangan,yaitu: (a) tersedianya bahan perencanaan pembangunan ketahanan pangan ; (b) tersedianya laporan dan evaluasi ketahanana pangan; (c) meningkatnya kualitas aparat dalam pelayanan ketahanan pangan; (d) meningkatnya efektifitas pelayanan ketahanan pangan; (e) meningkatnya komunikasi dalam pelayanan `ketahanan pangan kepada masyarakat.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam recana kerja ini adalah sebagai berikut: 1.

Program Peningkatan Ketahanan Pangan 

Program Peningkatan Ketahanana Pangan ini bertujuan untuk: a.

Meningkatkan keanekaragaman produksi, ketersediaan dan konsumsi pangan bersumber dari ternak, tanaman pangan, hertikultural dan kebun serta produk olahan.

b.

Mengembangkan kelembagaan produksi pangan yang mendukung peningkatan ketersediaan, distribusi dan konsumsi

c.

Mengembangkan usuah bisnis pangan yang kompetitif dan menghindarkan monopoli usaha bisnis pangan serta menjamin ketersediaan pangan dan gizi yang baik nagi masyarakat.



Sasaran program ini adalah: a.

Meningkatnya produksi dan ketersediaan,pangan, beras secara berkelanjutan serta mempertahankan swasembada pangan.

b.

Meningkatkan keanekaragaman dan kualitas konsumsi pangan masyarakat perkapita dan menurunkan konsumsi beras.

c.

Meningkatkan skor mutu pola pangan harapan (PPH) dan berkurngnya jumlah keluarga rawan pangan dan gizi.

d.

Meningkatnya pemanfaatan teknologi produksi pertanian dan pengolahan bahan pangan.

e.

Meningkatnya kuantitas dan kualitas pangan yang dipasarkan.

f.

Berkambangnya industry dan bisnis pangan dan penyebaranya meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Dairi.

g.

Meningkatnya

partisipasi

masayrakat

dan

investasi

swasta

dalam

pengembangan bisnis pangan.


26



Program ini memuat kegiatan –kegiatan pokok sebagai berikut: a.

Pengembangan Desa Mandiri Pangan (Demapan) pada Desa / Kelurahan yang tergolong Rawan Pangan

b.

Pemberian bantuan langsung masyarakat berupa pangan local, lumbung pangan, tunda jual, pemanfaatan pekarangan dan stabilitas harga gabah melalui Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM- LUEP).

c.

Peningkatan produktifitas faktor- faktor produksi pangan pada masayrakat tani.

d.

Diversifikasi Konsumsi Pangan menuju pola pangan beragam, bergizi dan berimbang (3B)

e.

Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung ketahanan pangan.

f.

Peningkatan bantuan tambahan bahan pangan dalam jangka pendek kepada keluarga miskin/ rawan pangan.

g.

Pengamanan sistem persediaan pangan melalui pengembangan cadangan pangan sebagai lumbung pangan desa dan cara pengamanan lainnya.

h.

Peningkatan keterampilan petani dan petugas pelayanan.

i.

Pembinaan lembaga pengkreditan yang menunjang peningkatan ketahanan pangan.

2. Program Peningkatan kesejahteraan Petani  Program Peningkatan Kesejahteraan Petani ini bertujuan untuk: a.

Penguatan Kelembagaan, penumbuhan kembali sistem penyuluhan.

b.

Pendamping pertaniaan dan peningkatan Kemampuan petani.

 Sasaran Program ini adalah: a.

Meningkatnya Kualitas sumber daya manusia pertanian di pedesaan.

b.

Penguatan sistem penyuluhan di Desa.

c.

Pendidikan, pelatihan dan pembinaan petani.

d.

Penyempurnaan dan Pengembangan basis data dan informasi lingkup pertanian.

 Program ini memuat kegiatan – kegiatan pokok sebagai berikut: a.

Peningkatan kapasitas dan posisi tawar petani.

b.

Meningkatkan akses petani terhadap modal teknologi pangan dan informasi bisnis pangan.

c.

Pemberdayaan penyuluh Pertanian melalui pelatihan.

3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2015

A. Seksi Sumber Daya dan Produksi pangan 

Program Peningkatan Ketahanan Pangan: o

Laporan berkala kondisi Ketahanan pangan daerah dengan lokasi kegiatan Kabupaten Dairi dengan lokasi kegiatan di Kabupaten Dairi;

o

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

o

Pemantauan Ketahanan Pangan melalui Rapat Pos Simpul Koordinasi (POSKO)


27

o

Lomba Penyusunan Menu Pangan 3B Makanan tradisional sesuai Potensi Sumber Daya Wilayah

o

Pelatihan dan Pembinaan dalam Rangka Peningkatan Sumber Daya petugas Kelompok Lumbung Pangan, Tunda Jual dan Pangan Lokal

o 

Pembinaan Warung Sehat di Lingkungan SD/MI

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani: o

Pengembangan dan Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) di Desa Binaan TP PKK Kab. Dairi

o

Pembinaan Pangan Lokal

B. Seksi Ketersediaan dan Analisa Mutu Pangan 


Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan

o

Pengembangan dan Pemantauan Cadangan Pangan Daerah

o

Pengembangan Desa Mandiri Pangan

o

Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

o

Pengembangan dan Pemantapan sistem kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)

o

Penyusunan Peta Kerawanan Pangan Kabupaten

o

Pengawasan, Peredaran Mutu Buah Dan Sayuran serta Uji Laboratorium Residu Pestisida

o

Sertifikasi Buah dan Sayuran Segar

o

Sosialisasi Mutu dan keamanan Pangan Otoritas Kompetensi Buah/ Sayur Segar

o 

Pemantapan Mitra Keamanan Pangan


Bantuan Langsung Masayrakat (BLM) PMUK berdasarkan FIA

C. Seksi Distribusi Pangan 


Pemantauan dan Akses Pangan Masyarakat

o

Dana Pendampingan Operasional Kegiatan

o

Pemantauan Pola Komsumsi Pangan Masyrakat

o

Penyusunan Peta Akses Pangan Kabupaten Dairi

o

Pertukaran

Informasi

Ketahanan

Pangan

Kedaerah

Yang

Ketahanan

Pangannya lebih Mantap 


Penguatan Modal Usaha Kelompok Pada LM3

o

Pembinaan dan Penanggulangan Masyarakat Miskin di Daerah Rawan Pangan


28

BAB. IV PENUTUP

Rencana Kerja Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi 2015 merupakan acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi guna memberhasilkan Program Ketahanan Pangan Dairi yang dalam implementasinya di jabarkan secara rinci dalam sasaran kegiatan, pengangaran, pelaksanaan dan penanggung jawab yang akan dilaksanakan oleh seksi – seksi pada Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi untuk memfasilitasi Rencana tahunanya dengan memperhatikan Evaluasi kinerja pada tahun yang lalu dan perkembangan kebijakan pemantapan ketahanan pangan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Dengan tersusunya Rencana kerja ini di harapkan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi akan Sesuai dengan Tujuan dan sasaran yang di harapkan.

Sidikalang,

2014

KEPALA KANTOR KETAHANAN PANGAN KABUPATEN DAIRI

Drs. TAMBAR BARUS PEMBINA Tk. I NIP. 19670101 199303 1 014


29

RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN BERAMPU

TAHUN ANGGARAN 2015

KABUPATEN DAIRI BERAMPU 2015

BAB I PENDAHULUAN

Secara umum tugas dan kewajiban Pemerintah adalah menindaklanjuti regulasi baik dibidang pelayanan umum, pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum, pelestarian nilai – nilai sosial dan budaya, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang – undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mewujudkan tugas – tugas tersebut

tentunya membutuhkan suatu

pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan norma – norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa dan Negara. Dalam pelaksanaanya diperlukan penerapan prinsif good governance yang memuat prinsif – prinsif akuntabilitas, transparansi, rule of low, profesionalisme, efektivitas dan efisien. Dengan penerapan prinsif – prinsif tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang – undangan sebagaimana yang diamanatkan rakyat baik dipusat maupun didaerah. Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan Pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan : Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah. Jadi dapat dikatakan semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab dalam mengemban tugas. Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati juga menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan yang meliputi : 1.

Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

2.

Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum;

3.

Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan;

4.

Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

5.

Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan;

6.

Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

7.

Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

RENJA Kecamatan Berampu 2015

46

1.1.

Latar Belakang Mengingat semakin kompleksnya tugas Camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat terarah dan komprehensif sehingga dalam pelaksanaan tugas – tugas kecamatan dapat lebih terarah. Untuk itu perlu disusun suatu acuan kerja, yakni apa yang akan dilaksanakan dan bagaimana cara melaksanakannya yang dituangkan dalan suatu rencana kerja yang dinamakan Rencana Kerja ( Renja) Kecamatan Berampu Tahun 2015 yang dalam penyusunannya dilakukan dengan menjaring aspirasi masyarakat (Jaring Asmara) melalui mekanisme Musrenbang baik ditingkat desa, dan kecamatan dengan tetap mempedomani Rencana Strategis Kecamatan Berampu dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Periode 2014-2019. Renja SKPD atau Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususyna dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kantor Camat Berampu Tahun 2015 adalah dokumen perencanaan SKPD Kantor Camat Berampu untuk tahun 2015 yang memuat kebijakan, program dan kegiatan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

1.2.

Landasan Hukum Landasan penyusunan Renja Kecamatan Berampu Tahun 2015 adalah : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);


47

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389; 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 11. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 12. Undang – undang nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Tahun

2005

Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara

Pemerintah,

Pemerintah

Daerah

Provinsi

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

dan

Pemerintahan

Daerah

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15. Peraturan

Pemerintah

Nomor

06

Tahun

2008

tentang

Pedoman

Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); RENJA Kecamatan Berampu 2015

48

17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 ( Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 07 Tahun 2006 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 106); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 125); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 127); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 128); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor

Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 – 2019. 23. Peraturan Bupati Dairi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Tiap-tiap Jabatan pada Kecamatan dan Kelurahan; 24. Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;

1.3.

Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Renja ini adalah untuk memberikan gambaran dan arah organisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi 1 (satu) tahun kedepan secara obtimal dengan sumber daya yang dimiliki Kantor Camat Berampu, sehingga mendukung terselenggaranya pemerintahan yang berbasis kinerja di Kabupaten Dairi. Adapun Rencana Kerja Kecamatan Berampu disusun untuk memberikan penjabaran atau implementasi dari tugas pokok fungsi Kantor Camat Berampu yang selaras dengan Renstra Kantor Camat Berampu, RKPD dan RPJMD Kabupaten Dairi dengan memperhitungkan faktor – faktor penentu keberhasilan yang ada dan tujuan pembangunan yang realistis yang dapat dicapai. Dengan demikian adapun

tujuan penyusunan Renja

Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut: 1. Menyediakan acuan resmi bagi Perangkat Kecamatan Berampu dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan tahunan yang bersumber dari APBD Kabupaten Dairi dan sumber dana lainnya; 2. Menyediakan tolok ukur untuk melakukan evaluasi kinerja tahunan ; RENJA Kecamatan Berampu 2015

49

3. Memudahkan Pemerintah Kecamatan Berampu untuk mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

1.4.

Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Berampu Tahhun 2015 adalah sebagai berikut : Bab I

Bab II

PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang

1.2

Landasan Hukum

1.3

Maksud dan Tujuan

1.4

Sistematika Penulisan

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Berampu Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kantor Camat Berampu

2.2

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Kantor Camat Berampu

2.3

Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Kantor Camat Berampu

Bab III

Bab IV

2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan 3.1

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Kantor Camat Berampu

3.3

Program dan Kegiatan

PENUTUP


50

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Berampu Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Berampu

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kantor Camat Berampu dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi masing – masing indikator kinerja sasaran. Pada Tahun Anggaran 2013 Kecamatan Berampu melaksanakan 10 (sepuluh) program yang terdiri dari 27 ( dua puluh tujuh ) kegiatan sedangkkan tahun 2014 (tahun berjalan) Kantor Camat Berampu melaksanakan

( 11 ) program dengan

(28) kegiatan,

dengan rincian sebagai berikut : Tabel 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

No

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Uraian Kegiatan

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kenderaan dinas/operasional Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor Penyediaan ATK Penyediaan barang cetak dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2013 (n-2) Tahun 2014 Tingkat Alokasi Realisasi Target Realisasi (Rp) (Rp) (Rp) (%) 3.300.000 3.300.000 100,00 3.300.000 6.600.000 6.594.961 99,92 6.600.000 0

0

0

1.500.000

1.900.000

1.900.000

100’00

1.900.000

22.683.000 5.700.000

22.683.000 5.700.000

100,00 100,00

20.000.000 5.700.000

3.800.000

3.800.000

100,00

3.800.000

5.700.000

5.700.000

100,00

5.700.000

100.000.000 62.750.000

100.000.000 62.602.000

100,00 99,76

20.000.000 40.000.000

Dari Tabel diatas diketahui bahwa penyerapan anggaran program pelayanan administrasi perkantoran tahun 2013 sebesar Rp. 212.279.961,- dari total alokasi anggaran sebesar Rp. 212.433.000,- (99,92 %). Hal ini terjadi karena terdapat penghematan pada penggunaan sumber daya air dan listrik serta pada kegiatan rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah. Untuk kegiatan tahun berjalan (2014) terjadi penambahan kegiatan yakni penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kenderaan dinas / operasional, dengan anggaran sebesar Rp. 1.500.000,-. Disamping itu anggaran tahun berjalan terjadi pengurangan pangu RENJA Kecamatan Berampu 2015

51

anggaran pada kegiatan antara lain :

No

1 2 3

Uraian Kegiatan

Pagu Anggaran Pagu Anggaran 2013 2014 (Rp) (Rp) Penyediaan ATK 22.683.000 20.000.000 Penyediaan makanan dan minuman 100.000.000 20.000.000 Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi 62.750.000 40.000.000 keluar daerah 185.433.000 80.000.000

Selisih (3-4) (Rp) 2.683.000 80.000.000 22.750.000 105.433.000

Pengurangan anggaran terjadi karena terbatasnya kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi. Tabel 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur No

1 2 3 4 5 6

7

Uraian Kegiatan

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mobeleur Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas operasional Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2013 (n-2) Tahun 2014 Tingkat Alokasi Realisasi Target Realisasi (Rp) (Rp) (Rp) (%) 0 0 0 5.000.000 0 0 0 15.000.000 8.000.000 8.000.000 100,00 0 19.000.000 19.000.000 100’00 4.000.000 59.800.000 59.800.000 100,00 8.000.000 28.300.000

28.300.000

100,00

40.000.000

2.000.000

2.000.000

100,00

2.000.000

3.000.000

3.000.000

100,00

3.000.000

Dari tabel diatas diketahui bahwa penyerapan anggaran program peningkatan sarana dan prasarana aparatur tahun 2013 terlaksana sesuai rencana dengan serapan anggaran sebesar Rp. 115.100.000,00 dari total anggaran sebesar Rp. 115.100.000,- ( 100 % ). Pada tahun 2014 (n-1) terdapat penambahan kegiatan yakni Pengadaan perlengkapan gedung kantor dan pengadaan peralatan gedung kantor dengan total anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- . Hal ini dilaksanakan semata – mata untuk meningkatkan sarana dan prasarana kantor untuk menunjang peningkatan kinerja aparatur pemerintahan di Kecamatan Berampu. Tabel 3 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa No

1

Uraian Kegiatan

Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan desa tentang APB Desa

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2013 (n-2) Tahun 2014 Tingkat Alokasi Realisasi Target Realisasi (Rp) (Rp) (Rp) (%) 4.000.000 4.000.000 100,00 2.500.000

Tabel 4 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan No

Uraian Kegiatan


Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2013 (n-2) Tahun 2014 Alokasi Realisasi Tingkat Target

52

(Rp) 1

Koordinasi Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW)

23.000.000

(Rp)

Realisasi (%) 23.000.000 100,00

(Rp) 14.000.000

Tabel 5 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan No

1

Uraian Kegiatan

Kegiatan Perempuan

Pembinaan

Organisasi


Tabel 6 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Sosial (PMKS) lainnya No

1

Uraian Kegiatan

Koordinasi dan penyaluran raskin bagi keluarga miskin


Tabel 7 Program Pengelolaan Keragaman Budaya No

1

Uraian Kegiatan

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah


Tabel 8 Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda No

1

Uraian Kegiatan

Pembinaan organisasi kepemudaan


Tabel 9 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan No

Uraian Kegiatan


Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2013 (n-2) Tahun 2014 Alokasi Realisasi Tingkat Target (Rp) (Rp) Realisasi (Rp)

53

1

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai – nilai luhur bangsa

23.650.000

23.650.000

(%) 100,00

15.000.000

Tabel 10 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa No

1 2 3 4

Uraian Kegiatan

Pelaksanaan Musyawarah pembangunan desa dan kecamatan Pemberian stimulus pembangunan desa Pelaksanaan perlombaan desa tingkat kecamatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2013 (n-2) Tahun 2014 Tingkat Alokasi Realisasi Target Realisasi (Rp) (Rp) (Rp) (%) 12.000.000 12.000.000 100,00 5.000.000 10.000.000 5.900.000

10.000.000 5.900.000

100,00 100,00

0 5.000.000

21.500.000

21.500.000

100,00

5.000.000

Tabel 11 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa No

1

Uraian Kegiatan

Fasilitasi Penyelenggaraan Kepala Desa

Pemilihan

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2013 (n-2) Tahun 2014 Tingkat Alokasi Realisasi Target Realisasi (Rp) (Rp) (Rp) (%) 10.000.000 0 0 4.000.000

Dari tabel 3 (tiga) sampai dengan tabel 10 (sebelas) dapat dijelaskan bahwa seluruh program dan kegiatan realisasi kegiatanya tercapai sebagaimana direncanakan dan serapan anggarannya sebesar 100 %. Pada program Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa pada tahun 2013 sebagaimana yang digambarkan pada tabel 11 tidak terlaksana sebagaimana yang direncanakan disebabkan adanya kebijakan Pemerintah secara nasional untuk menunda penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa sampai tahun 2015. Dengan keluarnya kebijakan pemerintah tersebut otomatis perkiraan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ditahun berjalan (2014) akan tertunda kembali. Secara umum pelaksanaan kegiatan 5 (lima) tahun terakhir dapat digambarkaan pada tabel 12 (terlampir). Dari segi tugas penagihan pendapatan asli daerah yang bersumber pada penerimaan PAD dan PBB di Kecamatan Berampu

lebih

diarahkan

pada optimalisasi

melalui upaya yang efektif dan efisien. Adapun arah pengelolaan PAD di Kecamatan Berampu berupa : 1.

Intensifikasi

dan

ekstensifikasi

penggalian

sumber-sumber pendapatan

daerah, terutama melalui usaha daerah dan pendayagunaan aset daerah. 2.

Upaya-upaya

efektif

dalam

penggalian

sumber-sumber pendapatan daerah

harus terus dilakukan tanpa harus menambah beban bagi masyarakat sehingga nantinya pendapatan daerah tidak lagi harus bergantung pada satu atau dua jenis pajak daerah saja


54

3.

Diversifikasi

sumber

pendapatan

daerah

menjadi

mutlak

dicari

agar

ketergantungan dan resiko dapat disebar, mengingat struktur ekonomi di Dairi lebih banyak didominasi oleh sektor primer, maka sudah saatnya dirancang berbagai tindakan

yang

dapat

menggali sumber-sumber

pendapatan

daerah

yang

berbasiskan pada sektor primer dan mata rantainya. 2.2

Analisa kinerja Pelayanan SKPD Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Berampu berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Berampu dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja : 

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran



Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur



Meningkatnya Sistim Pengawasan Internal dan Pengendalian

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka Kecamatan Berampu memberikan pelayananpelayanan kepada masyarakat sebagai berikut. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan : 1.

Mengadakan sosialisasi peraturan perundang – undangan di seluruh desa bersama Dinas dan Intstansi terkait ;

2.

Mengadakan pembinaan dan penekanan kepada pemerintah desa untuk membuat peraturan desa sebagai dasar atau payung hukum di tingkat desa;

3.

Melaksanakan Peringatan hari – hari besar nasional terutama

Perayaan HUT

Kemerdekaan RI;. 4.

Sosialisasi kepada masyarakat wajib PBB pentingnya melunasi PBB sebelum jatuh tempo;

5.

Mengintensifkan penagihan pajak – pajak dan retribusi daerah;.

6.

Melaksanakan penilaian lomba desa;

7.

Pembinaan dan pembenahan administrasi pelayanan baik di kecamatan dan desa se Kecamatan Sumberpucung;

8.

Pembinaan aparat kecamatan dan perangkat desa secara rutin;

9.

Mengadakan Rapat koordinasi Sekretaris Desa se Kecamatan Berampu setiap hari senin setelah pelaksanaan apel pagi;.

10.

Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan dan desa untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya;


55

11.

Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan Dinas dan Instansi di tingkat kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas para aparat yang ada di dinas dan instansi di tingkat kecamatan;

12.

Mengadakan pengawasan melekat terhadap aparat yang berada di Kecamatan Berampu;

13.

Peningkatan kedisiplinan perangkat desa;

14.

Pembinaan kelengkapan administrasi desa termasuk pendampingan membuat Perdes tentang APBDes, dan Susunan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintahan Desa;

15.

Memberikan sosialisasi bagi perangkat desa dan kelurahan terkait dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang terus mengalami penyempurnaan dan perubahan;

16.

Pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan 1.

Pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan antara lain dengan Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berbasis masyarakat (kemitraan, swadaya murni, PPIP, PNPM dan sumber dana lainnya);

2.

Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan revitalisasi pertanian, dan peternakan;

3.

Pemantauan kegiatan perluasan, rehabilitasi dan normalisasi jaringan irigasi;

4.

Memfasilitasi, dan memantau kegiatan pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah;

5.

Monitoring pelaksanaan musrenbang desa dan melaksanakan musrenbang kecamatan;

6.

Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana strategis kecamatan dengan seluruh elemen di tingkat kecamatan;

7.

Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan di desa dengan melibatkan para tokoh masyarakat;

8.

Pelestarian lingkungan hidup dengan gerakan penghijauan dan gerakan kebersihan, ketertiban dan keindahan di wilayah Kecamatan Berampu;

9.

Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan Sanitasi Masyakat (SANIMAS);

10.

Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Gerakan Keluarga Berencana serta Kesehatan;

11.

Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Posyandu;

12.

Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Pendataan Keluarga Sejahtera

Kinerja Pelayanan di Bidang Kemasyarakatan 1.

Monitoring penyaluran beras rumah tangga miskin (Raskin).

2.

Pembinaan, koordinasi dan harmonisasi lembaga – lembaga keagamaan;

3.

Memfasilitasi pembangunan tempat – tempat ibadah;

4.

Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan;


56

5.

Pembinaan di bidang kepemudaaan yang terkait kegiatan olah raga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;

6.

Pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;

7.

Pembinaan dan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi di dalam kehidupan sehari-hari;

8. 2.3

Membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam.

Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Kantor Camat Berampu 2.3.1 Analisa Lingkungan Internal Adapun isu – isu internal dilingkungan Kantor Camat Berampu antara lain : 

Sumber daya manusia yang belum memadai baik dari segi kualitas maupun kwantitas;



Sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan Pemerintahan yang belum lengkap



Administrasi yang belum tertib



Lemahnya perencanaan program kegiatan

2.3.2 Analisa Lingkungan Exsternal Isu – isu strategis External antara lain : 

Lemahnya koordinasi antar Dinas / Badan yang memiliki progran kegiatan dikecamatan dengan pihak Kecamatan;



Pelaksanaan Standar Operasional Pelayanan belum obtimal;



Penyusunan laporan keuangan SKPD belum sepenuhnya mengacu pada standart Akuntansi Pemerintah.

2.3.3 Analisa SWOT Analisa terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun exsternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weakness), peluang (opportuniteas) dan ancaman (threats) yang ada. Analisa SWOT yang dipergunakan oleh Pemerintah dalam manajemen pemerintahan dan pembangunan yang efektif, efisien dan tepat sasaran didalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good public governance) didasarkan kepada potensi, peluang dan kendala yang ada yaitu :

1.

Kekuatan (Strengths) a. Tersedianya SDM b. Terbitnya Perda No 4 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Dairi Nomor 14 Tahun 2008; c. Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2010

2.

Kelemahan (Weakness)


57

a. Sarana dan prasarana yang belum maksimal b. Rendahnya motivasi kerja c. Kurangnya kerjasama aparatur 3.

Peluang (Opportunites) a. Adanya keinginan masyarakat untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih; b. Tersedianya peraturan perundang – undangan dibidang pemerintahan desa dan Kecamatan sebagai pedoman kerja; c. Adanya penghargaan bagi yang berprestasi dan sangsi bagi aparatur yang kurang disiplin; d. Adanya kesempatan untuk pengembangan diri bagi aparatur melalui diklat – diklat yang diselenggarakan pemerintah.

4.

Ancaman (Threats) a. Rendahnya kesadaran aparatur akan tugas pokok dan fungsi; b. Seringnya perubahan peraturan perundang – undangan; c. Adanya mutasi personil

5.

Faktor – faktor kunci keberhasilan Faktor – faktor kunci keberhasilan berfungsi utuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan misi organisasi secara efektif dan efisien. Seiring dengan misi yang dimiliki oleh Kantor Camat Berampu, faktor kunci keberhasilan yang turut mendukung pencapaian misi tersebut meliputi : a. Tersedianya Sumber Daya Aparatur yang pofesional; b. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai; c. Meningkatnya koordinasi antar aparatur pemerintah; d. Meningkatnya kesadaran aparatur akan pentingnya tugas pokok dan fungsi masing – masing.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015, yang ditetapkan dalam prioritas pembangunan pada Tahun 2015 sebagai berikut :

No.

Prioritas Daerah


Sasaran

58

1) 2) 1

Repormasi Birokrasi dan tata kelola

3) 4) 5) 6) 7) 1) 2)

2

Pendidikan

3) 4) 5) 6) 7)

Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan dibidang perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah; Meningkatnya kwalitas pelayanan masyarakat (Public Service) yang berorientasi pada layanan yang cepat, murah, transparan dan tidak diskriminatif; Memperkuat integritas dan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS); Berkembangnya system informasi dan data kepegawaian; Penyempurnaan system pendidikan dan pelatihan; Diterapkanya manajemen berbasis kinerja; Berkembangnya keterbukaan informasi public. Meningkaynya taraf pendidikan; Turunnya kesenjangan partisipasi pendidikan antara kelompok status ekonomi; Meningkatnya daya jangkau dan daya tampung sekolah; Diberikanya beasiswa kepada siswa miskin; Perbaikan kwalitas penyelenggaraan pendidikan; Meningkatnya kwalitas tenaga pendidik (guru dan dosen); Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan dan perbaikan manajemen pendidikan.

1) 2) 3) 4)

3

Kesehatan

Terjadinya perbaikan tingkat gizi masyarakat; Meningkatnya pelayanan terhadap ibu hamil dan pelayanan KB; Meningkatnya cakupan kunjungan pemeriksaan kehamilan; Meningkatnya kesehatan anak dan cakupan imunisasi lengkap anak balita; 5) Kasus - kasus penyakit menular dapat dikendalikan; 6) Meningkatnya penyediaan akses sumber air minum dan sanitasi layak; 7) Meningkatnya kemampuan dan kesadaran masyarakat untuk memeliharaderajat kesehatan secara mandiri; 8) Meningkatnya manajemen pelayanan pada Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Pos Kesehatan desa (Poskesdes); 9) Meningkatnya jumlah, kwalitas dan penyebaran sumber daya manusia kesehatan untuk memenuhikebutuhan pelayanan kesehatan diseluruh wilayah terutama pada daerah terpencil, tertinggal, perbatasandan kepulauan; 10) Terjaminnya ketersediaan, keterjangkauan, mutu penggunaan serta pengawasan obat dan makanan. 1) 2) 3)

4

Penanggulangan Kemiskinan

4) 5) 6)

5

Ketahanan Pangan


Berkembangnya dan berdayana koperasi; Berkembangnya Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) dan program Kredit Usaha Rakyat (KUR); Berkurangnya beban pengeluaran rumah tangga miskin akibat kenaikan harga – harga pangan; Berkembangnya kapasitas masyarakan dan meluasnya kesempatan berusaha dalam kegiatan kepariwisataan; Meningkatnya akses pada pelayanan dasar seperti pangan, pendidikan dan kesehatan; Meningkatnya akses penguasaan dan pemilikan tanah/lahan bagi masyarakat miskin melalui penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T).

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

Tersedianya pangan dengaan cadangan yang cukup; Pendistribusian dan akses pangan yang terjamin; Terjadinya penganekaragaman dan keamanan pangan; Pengadaan dan Pendistribusian bibit dan pupuk secara baik; Pemberantasan dan pencegahan hama; Meningkatnya produksi pangan; Terjaminya aksesbilitas masyarakat miskin terhadap pangan; Terbukanya lapangan kerja pada sektor pertanian, perikanan dan kehutanan; 9) Meningkatnya luas lahan yang dilayani jaringan irigasi; 10) Memulihkan fungsi jaringan irigasi melalui rehabilitasi jaringan irigasi, peningkatan /rehabilitasi jaringan rawa; 11) Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi air tanah; 12) Pembangunan embung.

59

1) 2)

3) 6

Infrastruktur

4) 5)

1) 7

Iklim Investasi dan Usaha

2) 3) 1)

8

2)

Energi

3) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9

Lingkungan Hidup dan Bencana

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 1.

10

Pembangunan Daerah Tertinggal, terdepan, terluar, pasca konflik..

2. 1. 2.

11

Kubudayaan, ekonomi kreatif, dan inovasi teknologi

3. 4. 5. 6.

12

3 (tiga) prioritas nasional lainnya :

pembangunan 1. 2.

Terpeliharanya jaringan irigasi dengan baik; Berkurangnya ruas jalan dan jembatan yang kondisinya rusak sehingga dapat membuka dan memperlancar arus orang dan barang terutama dari daerah yang memiliki potensi pengembangan dan peningkatan ekonomi daerah; Pembangunan sarana dan prasarana pengairan dan irigasi, transportasi, perumahan dan pemukiman, komunikasi dan informatika; penyediaan infrastruktur dasar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk mendukung daya saing sector ril perekonomian; Pembangunan infrastruktur transportasi mencakup sarana jalan, angkutan sungai danau dan penyeberangan (ASDP), angkutan laut dan angukat udara serta penyediaan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman. Percepatan dan pengawasan penerbitan izin usaha dengan tidak menghilangkan hak – hak masyarakat; Mengembangkan dan melindungi keberadaan pasar tradisional; Penataan pedagang kaki lima untuk penguatan ketahanan ekonomi lokal. Perencanaan kebutuhan dan pengawasan pendistribusian BBM, Gas, listrik; Mendukung program konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas; Penyelesaian hambatan energy alternative dan energy terbarukan. Penertiban Proktek usaha peryambangan dan kehutanan yang illegal dan merusak lingkungan; Mencegah kerusakan hutan; Perbaiakan sanitasi; Pencegahan banjir; Peningkatan pelaksanaan uji emisi; Penyuluhan kepada masyarakat untuk kesiagaan dan kesiapan menghadapi bencana alam; Pencegahan korban bencana alam (early warning system) dan penanggulangan pasca bencana; Pemeliharaan ekosistem wilayah pesisir dan laut guna menjaga kelestarian sumber daya ikan biota lainnya; Rehabilitasi dan konservasi sumber daya pesisir, laut dan pulau– pulau kecil; Pengendalian pencemaran air, udara dan limbah padat; Perbaikan program kali bersih; Mengembangkan standard dan teknologi emisi dan kebisingan kenderaan; Penataan dan penegakan hukum lingkungan; Menurunkan beban pencemaran. Membuka keterisolasian ddaerah tertinggal, terdepan, terluar melalui pembangunan sarana prasarana pendidikan, kesehatan dan infrastruktur; Pemulihan kehidupan social dan ekonomi didaerah konflik. Perlindungan pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal; Pengembangan potensi dan perbaikan sarana prasarana kebudayaan dan pariwisata; Pengembangan ekonomi kreatif masyarakat; Penerapan inovasi teknologi melalui pengembangan dan pemberdayan kelompok informasi masyarakat dan pendistribusiian informasi nasional; Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap keragaman seni dan budaya; Pemantapan karakter dan jati diri bangsa yang didukung kerjasana dan kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat; Penegakan supremasi hukumm untuk memastikan keserasian dan keselarasan antara peraturan daerah dengan peraturan di tingkat pusat;

a

Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

b

Bidang Perekonomian

Menurunkan angka kemiskinan, pengangguran dan inflasi

Bidang Kesejahteraan rakyat

1. 2. 3. 4. 5. 6.

c


Program rumah murah dan rumah sangat murah; Program kenderaan angkutan murah; Program air bersih untuk rakyat; Program listrik murah dan hemat; Program peningkatan kehidupan nelayan; Program peningkatan kehidupan masyarakat pinggir perkotaan.

60

Berdasarkan Prioritas yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015, Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi

merencanakan

kegiatan yang mendukung prioritas tersebut sebagaimana table berikut ini. TABEL 13 Keterkaitan Rencana Kegiatan Kecamatan Berampu Tahun 2015 Dengan Prioritas RKPD Kab. Dairi Tahun 2015 No.

Kegiatan SKPD Kecamatan Berampu

Prioritas RKPD Kab. Dairi

1

Program Pelayanan Administrasi perkantoran

2.


Meningkatnya kwalitas pelayanan masyarakat (Public Service) yang berorientasi pada layanan yang cepat, murah, transparan dan tidak diskriminatif; Memperkuat integritas dan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS)

3


Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan dibidang perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah

4

Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa

5

Koordinasi Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW)

penyediaan infrastruktur dasar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk mendukung daya saing sector ril perekonomian

6

Koordinasi dan Penyaluran Raskin bagi Keluarga Miskin

Berkurangnya beban pengeluaran rumah tangga miskin akibat kenaikan harga – harga pangan

7

Pembinaan Organisasi Perempuan

Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan

8

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

Perlindungan pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal

9

Pembinaan organisasi kepemudaan

10

Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai – Nilai Luhur Bangsa

11

Pelaksanaan Musrenbang Desa / Kecamatan

Pemantapan karakter dan jati diri bangsa yang didukung kerjasana dan kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Pemantapan karakter dan jati diri bangsa yang didukung kerjasana dan kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Memberikan ruang partisipasi public dalam pembangunan

12

Pemberian Stimulus Pembangunan Desa

Memberikan pembangunan

13

Pelaksanaan Perlombaan Desa Tingkat Kecamatan

Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan

2.5.

ruang

partisipasi

public

dalam

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatoris, maka renja Kecamatan Berampu juga mempertimbangkan usulan-usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, dan dari Musrenbang Desa . Namun demikian, dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi kecamatan serta keterbatasan pagu anggaran yang diberikan RENJA Kecamatan Berampu 2015

61

kepada kecamatan, maka yang dilakukan kecamatan terhadap usulan-usulan tersebut sebagai berikut : Pertama, Kecamatan mencatat usulan-usulan yang direkap dari Musrenbang Desa (daftar terlampir pada tabel 14) yang memenuhi kriteria: (1) bersifat lintas desa, (2) berdaya ungkit tinggi terhadap kemampuan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Kedua, memilah dan memilih usulan berdasar kriteria tersebut dan mencocokkan dengan daftar usulan sejenis yang belum tertampung dari musrenbang tahun lalu. Ketiga, memilih dan memilah berdasarkan bidang urusan dan kewenangan SKPD yang bertanggungjawab dan dibawa ke tingkat Forum SKPD Kabupaten, sesuai bidang urusan SKPD yang menangani. Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Berampu pada tahun 2014 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada : 1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya; 2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa; 3. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi; 4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika, UPT dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah kecamatan. 5. Mendorong masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam pembangunan serta meningkatkan swadaya masyarakat untuk mendukung pembangunan. Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan pendidikan sebagai prioritas usulan pembangunan sarana pendidikan yang meliputi 1) Program Pendidikan Anak Usia Dini, 2) Program pendidikan Wajib Belajar 9 tahun 3) Program Pendidikan Non Formal 4) Pengoptimalan program pelaksanaan jam belajar. Usulan terkait dengan pembangunan sarana kesehatan didesa dimaksudkan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat pedesaan utamanya ketersediaan pusat pelayanan kesehatan didesa yang mudah dijangkau masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan seperti Polindes, Posyandu maupun Poskesdes ; Dalam rangka peningkatan peran wanita dalam pembangunan yang mencakup berbagai urusan pengembangan ketenagakerjaan serta pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi Wanita maka diperlukan adanya tenaga perempuan yang mampu mengembangkan pemberdayaan UMKM dengan mengikut sertakan pada pelatihan-pelatihan dengan tujuan untuk : a, Peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi Wanita ; b. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah ; c. Pengembangan system pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah ; d. Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif .


62

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sementara itu Paralel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Renja-SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra-SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dengan mengacu pada Undang-Undang tersebut, maka mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan juga dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.


63

Perencanaan pembangunan daerah dimaksud disusun oleh pemerintahan daerah sesuai

dengan

Pembangunan

kewenangannya Daerah.

yang

Penyusunan

dilaksanakan perencanaan

oleh

Badan

pembangunan

Perencanaan daerah

juga

dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari shopping list ke working plan. Dimana satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom up dan top down. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat sehingga penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatankegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini. 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Kantor Camat Berampu Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki serta kondisi dan proyeksi kinerja yang diinginkan kedepan maka visi Kecamatan Berampu Kab. Dairi, adalah : ”TERWUJUDNYA KECAMATAN BERAMPU YANG MAJU DAN SEJAHTERA” Pernyataan Visi diatas dimaksudkan untuk menjadikan Kecamatan Berampu sebagai kecamatan yang maju dan sejahtera serta lembaga yang profesional dalam merespon aspirasi masyarakat dengan tetap memperhatikan peraturan perundang –undangan yang berlaku dalam memberikan pelayanan yang akuntabel dan partisipatif dan berusaha untuk memberdayakan masyarakat dalam membantu pelaksanaan tugas – tugas pemerintahan. Visi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, dimana dengan pernyataan visi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan tugas – tugas pemerintahan. Misi pembangunan Kecamatan Berampu mengacu kepada visi yang ingin diwujudkan yaitu out come yang ingin dicapai adalah indeks pembangunan manusia, untuk itu dirumusannya dapat dikelompokkan kepada empat sektor pokok yakni : 1.

Menjadikan Kecamatan Berampu menjadi kecamatan percontohan;

2.

Meningkatkan SDM Aparatur Kecamatan dan Desa;

3.

Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya;


64

4.

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan pemerintahan.

3.2.1 Tujuan Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu – isu strategik. Tujuan tidak harus dinyatanan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan Kantor Camat Berampu Kabupaten Dairi, yang ditempuh melalui penetapan beberapa tujuan dimana tujuan yang satu dengan lainnya saling terkait. Adapun tujuan yang ditetapkan adalah sebagai berikut : 1.

Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan;

2.

Meningkatkan pelaksanaan gotong royong di desa;

3.

Meningkatkan peran lembaga masyarakat yang ada di desa;

4.

Meningkatkan pelaksanaan pelatihan bagi aparatur Kecamatan dan Desa;

5.

Meningkatkan kualitas SDM pelayanan public;

6.

Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait dibidang pelayanan;

7.

Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat desa;

8.

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;

9.

Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;

10.

Meningkatkan kenyamanan aparatur dalam bekerja.

3.2.2 Sasaran Tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya tentu akan berhasil dilaksanakan jika ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran dimana antara satu kegiatan dengan lainnya salinng terkait. Sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut : 1.

Meningkatnya kebersihan lingkungan di Kecamatan Berampu;

2.

Meningkatnya kegiatan gotong royong di desa;

3.

Meningkatnya koordinasi dengan lembaga masyarakat desa;

4.

Terwujudnya SDM yang berkualitas;

5.

Meningkatnya SDM aparatur dalam memberikan pelayanan public;

6.

Meningkatnya koordinasi yang baik antara Kecamatan, Desa dan unit teknis lainya yang ada di kecamatan;

7.

Meningkatnya program pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat di Kecamatan Berampu;

8.

Meningkatnya swadaya masyarakat dalam pembangunan;


65

9.

Meningkatnya mutu pelayanan demi terlaksananya pelayanan yang cepat dan tepat sasaran;

10.

Meningatnya disiplin waktu aparatur dalam bekerja.

3.3. Program dan Kegiatan Kecamatan Berampu Tahun 2015

Program dan kegiatan Renja Kecamatan Berampu tahun 2015, didasarkan pada beberapa pendekatan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu: (1) pendekatan tehnokratis, yaitu pertimbangan analisis rasional kondisi internal dan ekternal sesuai tugas dan fungsi lembaga, (2) pendekatan Top Down, yaitu melakukan sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan pemerintah tingkat atasnya; (3) pendekatan politis, yaitu memenuhi visi dan misi kepala daerah terpilih; (4) pendekatan Bottom Up, yaitu mempertimbangan peta permasalahan pemerintah tingkat di bawahnya; (5) pendekatan partisipatif, yaitu mempertimbangkan permasalahan dan aspirasi dari komunitas di wilayahnya.

3.3.1.

Program Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Berampu maka program-program yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2015 adalah sebagai berikut :            

3.3.2.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Pragram Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Program Pengelolaaan Keragaman Budaya Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Kegiatan Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Untuk mendukung tercapainyaprogram yang telah ditetapkan maka kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut :


66



Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan :          



Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur        



Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kenderaan dinas/operasional Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan peraalatan dan perlengkapan kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor

Program peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja keuangan



Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa (ADD)  Fasilitasi penyusunan rancangan peraturan desa tentang APB Desa



Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita  Penyuluhan kesehatan anak balita





Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah  Koordinasi perencanaan pengembangan infrastruktur social ekonommi wilayah (PISEW) Pragram Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan  Pembinaan organisasi perempuan



Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya  Koordinasi dan penyaluran Raskin bagi keluarga miskin



Program Pengelolaaan Keragaman Budaya Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah



Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda Pembinaan organisasi kepemudaan


67



Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai – nilai luhur bangsa



Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa.  Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa/k elurahan  Pemberian stimulus pembangunan desa  Pelaksanaan perlombaan desa Tingkat Kecamatan

Rumusan rancangan program dan kegiatan SKPD Kantor Camat Berampu tahun 2015 dan prakiraan maju tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 15 (terlampir)


68

BAB IV PENUTUP

Dalam upaya mewujudkan program – program kerja yang akan dilaksanakan, maka dengan segenap kemampuan yang ada Kantor Camat Berampu telah menyusun Rencana Kerja yang menjadi pedoman bagi aparatur pemerintah di kecamatan dalam melaksanakan tugas dibidang pelayanasn kemasyarakatan, pembangunan maupun pemerintahan ditahun 2015. Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Kantor Camat Berampu Tahun 2015, diharapkan Kantor Camat Berampu dapat mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih di Kabupaten Dairi melalui pelayanan administrasi pemerintahan yang professional sesuai dengan Renstra Kantor Camat Berampu tahun 2009 -2014. Akhirnya untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bersih dituntut kesunguhan dan komitmen bersama dari seluruh Aparatur Kantor Camat Berampu.

Berampu,

Oktober 2014

CAMAT BERAMPU

YON HENRIK, AP, MSi PEMBINA NIP. 19731019 199311 1 001


69

1

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa,

pengembangan kehidupan

demokrasi , menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip Good governance yang memuat prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efesiensi. Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah. Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan : Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani urusan otonomi daerah. Sebagai aplikasi dari uraian di atas maka perlu disusun suatu Rencana Strategis yang dikenal dengan (RENSTRA) yang merupakan suatu wujud dari model penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (good governance). Oleh sebab itu prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam UU No. 32/2004 yang meliputi demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta keragaman dan potensi daerah merupakan titik tolak dalam penyusunan Rencana Strategis. Selanjutnya berdasarkan rencana strategis yang telah disusun akan diimplementasikan dalam bentuk Rencana Kerja (RENJA) Tahunan. Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana strategis. Hasil dari proses ini merupakan rencana kinerja tahunan. Dalam pengertian lain, bahwa perencanaan kinerja adalah aktivitas analisis dan pengambilan keputusan kedepan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan dimasa yang akan datang. Perencanaan kinerja merupakan bagian dari tehnik dan fungsi manajemen untuk peningkatan kinerja yang mengutamakan daya analisis yang tajam guna menentukan target yang realistis, sehingga strategi dan langkah-langkah terinci serta kegiatan yang terkoordinasi dalam mencapai sasaran dapat dirumuskan dalam perencanaan operasional jangka pendek yang lebih tajam. Hal ini sangat pentig mengingat rencana strategis jangka menengah dan jangka panjang tidak terinci secara mendetail dalam kegiatan operasional sehari-hari.

2

. Demikian halnya Rencana Kinerja Kantor Camat Pegagan Hilir ini, merupakan dokumen perencanaan yang di dalamnya memuat rincian kegiatan yang akan dilaksanakan 1 (satu) tahun mendatang yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan dan sekaligus menjadi pedoman bagi Kantor Camat Pegagan Hilir.

1.2. Landasan Hukum Landasan hukum Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pegagan Hilir Tahun 2015 antara lain : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah TK.II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt.Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom di Provinsi Sumatera Utara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689); 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286); 3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4355); 4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437 ) ; 6. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ; 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058); 10. Undang –Undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

3

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817 ); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 19. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014); 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah daerah Kabupaten dairi (Lembaran daerah Kabupaten dairi Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 125); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah; 24. Peraturan daerah Kabupaten Dairi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Dairi; 25. Peraturan Daerah Kabupaten dairi Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Dairi Nomor 150);

4

26. Peraturan Daerah Kabupaten dairi Nomor........ Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dairi Tahun 2014-2034 (lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor.......,Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor..........) 27. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor...........Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014-2019

1.3. Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan tahun 2015 adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Pegagan Hilir guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Dairi maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat. Adapun tujuan disusunya Rencana Kinerja Kecamatan Pegagan Hilir tahun 2015 : 1.

Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan satu tahun kedepan;

2.

Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Malang khususnya Kecamatan Pegagan Hilir;

3.

Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;

4.

Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

1.4. Sistimatika Penyusunan BAB I. PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang

1.2

Landasan Hukum

1.3

Maksud dan Tujuan

1.4

Sistematika Penyusunan

5

BAB. II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PEGAGAN HILIR TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Kecamatan Pegagan Hilir 2.2

Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pegagan Hilir

2.3

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

2.4


2.5

Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

BAB. III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1

Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

3.2

Tujuan Dan Sasaran Renja Kecamatan Pegagan Hilir

3.3

Program Dan Kegiatan

BAB. IV. PENUTUP

6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PEGAGAN HILIR TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Kecamatan Pegagan Hilir Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2013. Kecamatan Pegagan Hilir Tahun Anggaran 2013 ,melaksanakan 10 ( sepuluh ) program yang terdiri dari 28 ( dua puluh delapan) kegiatan dengan uraian sebagai berikut : 1). Program Administrasi Perkantoran Capaian Program No 1 2

3 4 5 6

7

8 9

10

URAIAN

Tahun 2013 %

ALOKASI ( Rp )

REALISASI ( Rp )

3.300.000

3.300.000

100

10.200.000

8.475.750

83,10

3.410.000

3.410.000

100

26.511.850

20.787.600

85,51

10.250.750

10.250.350

99,99

7.305.000

7.305.000

100

10.250.000

10.235.750

99,86

23.126.220

7.425.000

32.11

Penyediaan Makanan dan Minuman

38.458.000

38.458.000

100

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

92.530.000

91.564.500

98,96

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan peralatan rumah tangga

Out Put

Out Come

Terlaksananya pendistribusian surat Terbayarnya rekening air, listrik dan telepon Terpenuhinya perbaikan peralatan kerja Terpenuhinya ATK Kantor Terpenuhinya Barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya makanan dan minuman dalam melaksanakan rapat-rapat Terpenuhinya dan diikutinya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terpenuhinya administrasi perkantoran

Dari tabel diatas diketahui bahwa penyerapan anggaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tahun 2013 sebesar Rp. 203.944.750 ( 90,50 % ) dari total alokasi anggaran Rp. 225.341.820

7

2). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur No 1 2 3

4

5

6

7

Capaian Program

URAIAN Belanja modal pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala dinas

rumah

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor

Tahun 2013 %

ALOKASI ( Rp )

REALISASI ( Rp )

42.735.000

42.735.000

100

21.648.000

21.648.000

100

24.536.600

24.536.600

100

8.370.200

63.40.000

23.385.000

26.335.000

75,74

112,61

2.000.000

1.970.000

98,50

3.900.000

3.900.000

100

Out Put

Out Come

Tersedianya peralatan kantor Terpenuhinya Mebeleur Terpenuhi dan terlaksananya pemeliharaan Rumah Dinas Terpenuhi dan terlaksananya pemeliharaan Gedung Kantor Terpenuhinya BBM, oli dan service kendaraan dinas Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor

Meningkatnya sarana dan prasarana pengawasan yang efektif, efisien dan ekonomis.

Terpenuhi dan terlaksananya perbaikan peralatan gedung kantor

Dari tabel di atas penyerapan alokasi anggaran pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tahun 2013 sebesar Rp. 127.464.600 ( 98,37 % ) dari total alokasi anggaran Rp. 129.574.800 3). Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan jender dalam pembangunan Capaian Program No 1

URAIAN Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan

ALOKASI ( Rp ) 20.000.000

REALISASI ( Rp ) 20.000.000

Tahun 2013 %

100

Out Put

Out Come

Terlaksananya pembinaan terhadap oraganisasi perempuan

Meningkatnya peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

Dari tabel di atas anggaran pada Program Peningkatan Peran Serta dan Keselarasan Jender Dalam Pembangunan Tahun 2013 sebesar Rp. 20.000.000 (100 %) dari alokasi anggaran Rp.20.000.000

8

4). Program Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya. Capaian Program No

URAIAN

1

Koordinasi dan penyaluran raskin bagi keluarga miskin

ALOKASI ( Rp )

REALISASI ( Rp )

113.745.000

113.445.000

Tahun 2013 %

99,74

Out Put

Out Come

Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan bersih untuk mewujudkan masarakat yang maju dan sejahtera

terbantunya pemenuhan kebutuhan pokok bagi masyarakat miskin

Dari tabel di atas penyerapan anggaran pada Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Tahun 2013 sebesar Rp. 113.445.000 (99,74 %) dari alokasi anggaran Rp.113.745.000 5). Program Pengelolaan Keseragaman Budaya Capaian Program No

URAIAN ALOKASI ( Rp )

1


48.120.000


Tahun 2013 %

100

Out Put Terlaksananya pembinaan terhadap keragaman budaya

Out Come Kesenian dan kebudayaan daerah berkembang dan terpelihara

Dari tabel di atas penyerapan anggaran pada Program Pengelolaan Keseragaman Budaya sebesar Rp. 48.120.000 (100 %) dari totai anggaran Rp.48.120.000 6). Program Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Capaian Program No 1

URAIAN Pembinaan Organisasi Kepemudaan

ALOKASI ( Rp ) 13.560.000


Tahun 2013 %

94,62

Out Put Peranserta kepemudaan dapat ditingkatkan

Out Come Peran serta kepemudaan meningkat

Dari tabel diatas anggaran pada Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan sebesar Rp. 12.830.000(94,62%) dari total alokasi anggaran Rp. 13.560.000

9

7). Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Capaian Program No 1

URAIAN Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-nilai Luhur Bangsa

ALOKASI ( Rp ) 36.972.000

Tahun 2013 %


100

Out Put

Out Come

Wawasan Kebangsaan dapat ditingkatkan

Wawasan Kebangsaan masyarakat Meningkat

Dari tabel diatas anggaran pada Program Pengembangan Wawasan Kebangsaaan sebesar Rp. 36.972.000 (100% ) dari total alokasi anggaran Rp.36.972.000 8). Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Capaian Program No 1

URAIAN Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Tentang APBD Desa.

ALOKASI ( Rp ) 16.920.000


Tahun 2013 % 100

Out Put

Out Come

Meningkatnya penyelenggara an pemerintahan daerah yang baik dan bersih untuk mewujudkan masarakat yang maju dan sejahtera

Peningkatan penyelenggara an pemerintahan desa yang baik dan bersih untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera

Dari Tabel diatas penyerapan anggaran pada Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2013 sebesar Rp. 16.920.000 (100%) dari total sebesar Rp.16.920.000 9). Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Capaian Program No

URAIAN

1

Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa dan Kecamatan

2

Pemberian Stimulan Pembangunan Desa

3


4

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam pengendalian Lingkungan Hidup

Tahun 2013 %

ALOKASI ( Rp ) 24.840.000


100

46.000.000

46.000.000

100

24.703.600

24.703.600

100

25.985.000

25.400.000

97,75

Out Put

Out Come

Terlaksananya Musyawarah Pembangunan Desa dan Kecamatan Terpenuhinya Pemberian Stimulan Pembangunan Desa Terlaksananya Perlombaan Desa Tingkat Kecamatan dan terpilihnya juara 1,2, dan 3 Terlaksananya dan meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam pengendalian Lingkungan Hidup

Peran serta masyarakat dalam pembangunan Desa meningkat

Dari tabel diatas anggaran pada Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Tahun 2013 sebesar Rp. 120.943.600 ( 99,52 % ) dari alokasi anggaran Rp. 121.528.600.

10

10). Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pimilihan Kepala Desa Capaian Program No 1

URAIAN Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa

ALOKASI ( Rp ) 12.000.000

Tahun 2013 %


100

Out Put

Out Come

Terlaksananya Musyawarah Pembangunan Desa dan Kecamatan

Peran serta masyarakat dalam pembangunan Desa meningkat

Dari tabel diatas realiasi penyerapan anggaran Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa tahun 2013 sebesar

Rp. 12.000.000 (100 % ) dari total sebesar Rp.12.000.000

Secara umum, Kecamatan Pegagan Hilir telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam Peraturan daerah Kabupaten dairi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Dairi serta Peraturan Bupati dairi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Tiap Tiap Jabatan pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Dairi. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2013 dan Capaian Renstra SKPD Kecamatan Pegagan Hilir dapat dilihat pada Tabel T.VI.C.5 di bawah ini : 2..2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pegagan Hilir Kinerja Pelayanan di Kecamatan Pegagan Hilir dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja : 




Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur



Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

Meningkatnya Sistim Pengawasan Internal dan Pengendalian Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Pegagan Hilir meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain : 1. Lingkungan Internal Kekuatan : - Visi dan misi organisasi yang jelas - Kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan - Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan - Kewenangan koordanasi di tingkat kecamatan - Adanya sarana dan prasarana

11

Kelemahan - Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai - Belum adanya SPM Kecamatan Siiempat Nempu Hulu - Lemahnya pelaksanaan koordinasi dengan pemerintahan kabupaten dan instansi teknis lainnya - Belum tertib dan lemahnya sistim administrasi organisasi - Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan 2. Lingkungan Eksternal Peluang - RPJM Kabupaten Dairi Tahun 2014 – 2019 - Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan - Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas prasarana wilayah dan pelayanan public. - Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan kecamatan - Dukungan dan partisipasi masyarakat luas - Diklat peningkatan kualitas aparatur - Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat - Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram Ancaman : - Prasarana wilayah yang masih rendah dan kurang memadai - Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan - Pratek-praktek yang merusak akuntabilitas organisasi oleh aparaturnya - Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung pemberdayaan masayarakat. - Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat - Kondisi ekonomi masayarakat yang mengalami penurunan kualitas.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pegagan Hilir bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut : 1)

Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Dairi kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah,

12

potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Dairi; 2)

Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

3)

Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Dairi yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan ativitas masyarakat;

4)

Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan factor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;

5) Sebagai wilayah yang memiliki posisi strategis dan memiliki potensi wisata yang cukup layak untuk dikembangkan, maka Kecamatan Pegagan Hilir harus betul-betul memanfaatkan posisi dan potensi yang dimiliki, guna mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Pegagan Hilir berdasarkan RKPD Kabupaten Dairi sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se Kabupaten Dairi yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Pegagan Hilir. Untuk lebih jelasnya mengenai review rancangan awal RKPD Tahun 2015 dapat dilihat Tabel T.VI.C.7 pada lampiran Renja ini.

13

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Pegagan Hilir tahun 2015 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada : 1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya; 2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa; 3. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi; 4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Uspika, UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah. Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Pegagan Hilir maka keempat hal tersebut diatas perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengemban delegasi.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD KECAMATAN PEGAGAN HILIR 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas public. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Pegagan Hilir kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut : 1. Optimalisasi

pelaksanaan

tugas-tugas

pemerintahan

umum

dalam

rangka

mengoptimalkan

pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan; 2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

14

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Kecamatan Pegagan Hilir Dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi yang dimiliki serta kondisi dan proyeksi yang diinginkan ke depan, maka visi Kecamatan Pegagan Hilir Kabupaten Dairi, adalah :

“ MASYARAKAT PEGAGAN HILIR YANG PARTISIFATIF MELALUI PELAYANAN PRIMA APARATUR.” Pernyataan visi diatas dimaksudkan untuk menjadikan Kecamatan Pegagan Hilir sebagai kecamatan yang maju dan sejahtera dan lembaga yang profesional dalam merespon aspirasi masyarakat dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dalam memberikan pelayanan yang akuntabel dan partisipatif dan berusaha untuk memberdayakan masyarakat dalam membantu pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh organisasi Pemerintah sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Untuk mendukung perwujudan visi, maka misi yang akan dijalankan oleh Kecamatan Pegagan Hilir Kabupaten Dairi adalah : 1. Meningkatkan kualitas Aparatur kecamatan dan desa yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan 2. Meningkatkan koordinasi, pengawasan serta kualitas perencanaan dalam menyelenggarakan tugastugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan 3. Meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis maka Kecamatan Pegagan Hilir mempunyai tujuan : Meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, keamanan, ketertiban, pertanahan dan aset serta kesejahteraan sosial dengan sasaran Terwujudnya penyelenggaraan tugas umum pemerintahan berupa perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi di Kecamatan Pegagan Hilir secara Optimal. A. Tujuan Adapun bentuk tujuan yang akan dicapai sebagai wujud dari berjalannya misi guna mewujudkan visi, adalah sebagai berikut : Misi 1 : Meningkatkan kualitas Aparatur kecamatan dan desa yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Tujuan 1 : Meningkatnya pelayanan prima terhadap masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Sasaran

Program

1. Terciptanya standar dan mekanisme a.Peningkatan pelayanan prima pelayanan yang efisien dan efektif 1. Terciptanya pelayanan yang cepat, b.Peningkatan pelayanan yang cepat ,mudah secara mudah, dan efektif

efektif dan efisien

15

Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas/profesionalisme aparatur Sasaran

Program

1. Meningkatnya kualitas SDM Kantor Peningkatan Camat dan Aparatur Desa

Kualitas

SDM

Aparatur

dengan

mengikutsertakan dalam pelatihan atau diklat

2. Meningkatnya disiplin kerja aparatur kantor camat dan desa

Peningkatan

disiplin

kerja

aparatur

dengan

pengawasan terhadap absensi harian kantor camat dan apel pagi yang dilaksanakan setiap Senin

3.Meningkatnya kesejahteraan aparatur kantor camat dan desa

Misi 2 :

Peningkatan kesejahteraan aparatur kantor camat dan desa

Meningkatkan koordinasi, pengawasan serta kualitas perencanaan dalam menyelenggarakan tugastugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

Tujuan 1 : Meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintahan di Kecamatan Sasaran

Program

1. Terciptanya komunikasi timbal balik yang Peningkatan komunikasi dan komitmen dengan harmonis dengan instansi terkait

instansi terkait dibidang pertanian, pendidikan dan kesehatan

2. Terciptanya komitmen yang sama Peningkatan komitmen yang sama dengan instansi dengan instansi terkait

terkait

3. Terciptanya komunikasi dan hubungan Peningkatan komunikasi dan pembinaan terhadap yang

harmonis

dengan

lembaga- lembaga-lembaga

lembaga desa

desa

terutama

menyangkut

informasi pembangunan desa.

Tujuan 2 : Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartispasi Sasaran

Program

1. Meningkatnya jumlah masyarakat yang Pengembangan minat masyarakat dalam proses proaktif dalam pembangunan pembangunan 2. Meningkatnya kesadaran masyarakat Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga untuk memelihara hasil-hasil dan memelihara hasil-hasil pembangunan pembangunan 3. Meningkatnya pembinaan generasi muda Peningkatan pembinaan generasi muda dan olahraga dan olahraga

Tujuan 3: Meningkatkan manajemen pemerintahan kecamatan dan desa Sasaran

Program

1.Terwujudnya keterpaduan antar satuan Peningkatan keterpaduan antara satuan kerja di kantor kerja di Kantor Camat dan desa

camat dengan desa

16

Misi 3: Meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Tujuan 1 : Meningkatkan kesadaran masyarakat untk berpartisipasi Sasaran

Program

1.Meningkatnya peran serta masyarakat dan Pelaksanaan

fasilitator

aparatur desa dalam perencanaan, musyawarah

kegiatan-kegiatan

perencanaan

sejak

pembangunan,

pelaksanaan dan pemeliharaan kegiatan pelaksanaan hingga pemeliharaan hasil kegiatan pembangunan di desa

pembangunan di desa misalnya yang bersumber dari ADD, PPIP, PNPM dan lain-lain

2.Meningkatkan

jiwa

gotong

royong Pengintensifan kegiatan gotong royong pembangunan

masyarakat secara swadana untuk di desa termasuk kegiatan Jumat bersih di desa dan di kegiatan-kegiatan pembangunan

kecamatan

Tujuan 2 : Meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat Sasaran

Program

1.Terwujudnya intensifikasi penagihan pajak Peningkatan wajib pajak dan retribusi daerah dan restribusi daerah B.

SASARAN Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan dalam hal ini adalah Kantor Camat Pegagan Hilir dalam jangka tahunan. Misi 1 : Meningkatkan kualitas Aparatur kecamatan dan desa yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Tujuan 1

: Meningakatkan kualitas aparatur yang qualified dan kreatif

No 1

Sasaran Meningaktanya kualitas pegawai kantor camat Pegagan Hilir

Tujuan 2

Sasaran Meningkatnya mutu pelayanan masyarakat

Tujuan 3

Indikator Jam kerja

: Meningakatkan kualitas kepala desa dan perangkatnya

No 1

60 % S-1

: Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang berwibawa dan bersih

No 1

Indikator

Sasaran

Indikator

Meningakatkan kualitas kepala desa dan perangkatnya di Laporan Bulanan kecamatan Pegagan Hilir

Tujuan 4 No 1

: meningkatkan semangat, motivasi dan kesejahteraan aparatur kecamatan Sasaran

Indikator

Meningakatkan kesejahteraan pegawai Kantor Camat Pegagan Tunjangan, Hilir

Insentif

17

Misi 2 : Meningkatkan koordinasi, pengawasan serta kualitas perencanaan dalam menyelenggarakan tugastugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Tujuan 1 : Meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah di Kecamatan No 1

Sasaran Terjalinnya

Indikator

hubungan koordinasi antar instansi pemerintah Rapat Koordinasi 1 x bulan

yang baik

Tujuan 2 : Meningkatkan kemampuan aparat pemerintah desa dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah desa No 1

Sasaran

Indikator

Skill atau kemampuan Kepala Desa dengan perangkatnya Pelayanan masyarakat dalam melakukan pelayanan masyarakat

Tujuan 3 : Meningkatkan kemampuan adan tugas BPD sebagai mitra pemerintah desa No 1

Sasaran

Indikator

Terwujudnya pola hubungan yang serasi antara BPD dengan Kerjasama BPD dengan Pemerintah Desa

Kepala Desa

Tujuan 4: Meningkatkan kemampuan dan tugas LPM sebagai Lembaga Masyarakat Desa No 1

Sasaran Meningkatnya

peran

dan

kemampuan

Indikator LPM

dalam Peran serta LPM

merencanakan dan melaksanakan pembangunan desa

Misi 3 : Meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Tujuan 1 : Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi No 1

Sasaran Ikut sertanya masyarakat dalam proses pembangunan

Indikator Swasaya

dan

gotong

royong

Tujuan 2 : Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk taaat pajak dan restribusi daerah No 1

Sasaran

Indikator

Terwujudnya kesadaran masyarakat yang membayar pajak dan Target setoran pajak retribusi daerah

18

Tujuan 3 : Meningkatnya kesadaran masyarakat kelengkapan dokumen kependudukan No

Sasaran

1

Indikator

Terwujudnya kesadaran masyarakat untuk memiliki KTP, Akte KTP Lahir, Akte Kawin dan dokumen lainnya

Tujuan 4 : meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengurus ijin usaha No

Sasaran

1

Indikator

Meningkatnya kesadaran masyarakat berusaha berdasarkan Ijin HO peraturan yang berlaku

B. Strategi Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor-faktor lingkungan strategis yang dihadapi, maka strategi yang ditetapkan guna mewujudkan tujuan melalui pencapaian beberapa sasaran yang telah ditetapkan, adalah sebagai berikut : No

Sasaran

Strategi

1

Meningkatnya kualitas pegawai kantor Camat Mengukuti Diklat dan Sosialiasi Pegagan Hilir

2

Meningkatnya mutu pelayanan masyarakat

3

Meningkatnya kualitas kepala perangkatnya di Pegagan Hilir

4

Meningkatnya kesejahateraan pegawai Kantor Mengusulkan insentif yang layak sesuai Camat Pegagan Hilir prestasi kerja

5

Terjalinnya hubungan koordinasi antar instansi Mengadakan kerjasama dengan instansi lain pemerintah yang baik

6

Skill atau kemampuan Kepala Desa dengan Pembinaan dalam hal manajemen dan perangkatnya dalam melakukan pelayanan pelayanan prima pada masyarakat masyarakat

7

Terwujudnya pola hubungan yang serasi antar Mengadakan pembinaan bagi BPD dan BPD dan Pemerintah Desa anggota

8

Meningkatnya peran dan kemampuan LPM Mengadakan pembinaan bagi para LPM dan dalam merencanakan dan melaksanakan anggota pembangunan desa

9

Ikut sertanya pembangunan

10

Terwujudnya kesadaran masyarakat yang Merealisasikan pajak dan retribusi dalam membayar pajak dan retribusi daerah wujujd nyata pembangunan

11

Terwujudnya kesadaran masyarakat untuk Mengadakan sosialisassi tentang pentingnya memiliki KTP, Akte Lahir, Akte Kawin dan dokumen kependudukan dokumen lainnya

12

Meningkatnya kesadaran masyarakat berusaha Memberikan penyuluhan dan penerangan berdasarkan peraturan yang berlaku tentang syarat membuat usaha dan proses perijinannya.

desa

Menegakkan disiplin kepada pegawai dan Mengadakan pelatihan Kepala Desa dan Perangkatnya

masyarakat dalam proses Melibatkan masyarakat secara langsung dalam kegiatan pembanguan dan gotong royong

19

3.3. Program Dan Kegiatan Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Sesuai dengan Finalisasi Draft KUA PPAS APBD Tahua Anggaran 2015 Kantor Kecamatan Pegagan Hilir maka program-program yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2015 adalah sebagai berikut : 







Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capain Kinerja dan Keuangan



Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa



Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang masalah kesejahteraan Sosial



Program Peran Serta damn Kesetaraan Gender dalam Pembangunan






Program Peningkatan Upaya penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda



Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan



Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarkat Desa Untuk lebih jelasnya mengenai Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2015 dan prakiraan maju tahun 2016 Kecamatan Pegagan Hilir dapat dilihat Tabel T-VI.C.10 terlampir.

20

BAB IV PENUTUP

Renja Kecamatan Pegagan Hilir tahun 2015 merupakan acuan bagi seluruh unit kerja yang ada dilingkungan Kecamatan Pegagan Hilir dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat tercapai secara sinergi dan pelaksanaannya, terutama dalam mendukung sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD Kab Dairi. Untuk medukung keberhasilan implementasi Rencana Startegis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2015, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini: 1. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Hal ini sangat penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat; 2. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat; 3. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat; 4. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Tigabaru, 25 Agustus 2014 CAMAT PEGAGAN HILIR JONNY HUTASOIT,S.Sos PEMBINA NIP.19720923 199203 1 003

21

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja SKPD SKPD Kantor Camat Pegagan Hilir

No

1

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10.a 10.b 10.c

10.d

11 12

13

14

Hasil Pengendalian dan Evaluasi Kesesuaian Faktor Penyebab Tindak lanjut Jenis Kegiatan Ketidakseuaian penyempurnaan Ada Tidak Ada 2 3 4 5 6 Pembentukan tim penyusun renja SKPD dan V penyusunan agenda kerja Pengolahan data dan informasi V Analisis gambaran pelayanan SKPD V Kabupaten/Kota Mengkaji hasil evaluasi renja SKPD V Kabupaten/Kota tahun lau berdasarkan renstra SKPD kabupaten/Kota Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan V tugas dan fungsi SKPD Kabupaten/Kota Penelaahan rancangan awal RKPD Kab/Kota V Perumusan tujuan dan sasaran V Penelaahan usulan masyarakat V Perumusan Kegiatan prioritas V Pelaksanaan forum SKPD Kab/Kota V Mempertajam indikator dan target kinerja V program dan kegiatan SKPD Kab/Kota sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD Kab/Kota Mensinkronkan program dan kegiatan antar V SKPD Kab/Kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan V prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD Kab/Kota sesuai surat edaran Bupati Sasaran Program dan kegiatan SKPD kab/kota V disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu Program dan kegiatan antar SKPD Kab/Kota V dengan SKPD lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum SKPD Kab/Kota Pendanaan program dan kegiatan prioritas V berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD Kab/Kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju Dokumen Renja SKPD Kab/Kota yang telah V disahkan Tigabaru, 25 Agustus 2014 CAMAT PEGAGAN HILIR

JONNY HUTASOIT S.Sos PEMBINA NIP.19720923 199203 1 003

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pegagan Hilir Tabel T.VI.C.1

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN PEGAGAN HILIR KAB. DAIRI KABUPATEN DAIRI No

Indikator

1

2

A INDIKATOR KINERJA UTAMA 1 Rata-rata waktu penyelesaian pelayanan sampai Tingkat Kecamatan

2 Jumlah monitoring dalam aspek pemerintaha umum, pemberdayaan perempuan serta keluarga berencana dan keluarga sejahtera

SPM IKK 3

4

-

-

Tahun 2012 5 Pelayanan adm Kepen. : 1 hari masa kerja KTP KK,Surat Ket Pindah Surat Ket Kematian, ahli waris, rekomendasi SKCK,rekomendasi SKTM, Pelayanan Perizinan : 2 hari masa kerja, rekomendasi IMB SIUP dan ijin keramaian

Target Renstra SKPD Tahun 2013 Tahun 2014 6 7 Pelayanan adm Kepen. : 1 hari masa kerja KTP KK,Surat Ket Pindah Surat Ket Kematian, ahli waris, rekomendasi SKCK,rekomendasi SKTM, Pelayanan Perizinan : 2 hari masa kerja, rekomendasi IMB SIUP dan ijin keramaian

Pelayanan adm Kepen. : 1 hari masa kerja KTP KK,Surat Ket Pindah Surat Ket Kematian, ahli waris, rekomendasi SKCK,rekomendasi SKTM, Pelayanan Perizinan : 2 hari masa kerja, rekomendasi IMB SIUP dan ijin keramaian

Tahun 2015


Realisasi Capaian Tahun 2012 Tahun 2013 9 10 Pelayanan adm Kepen. : 1 hari masa kerja KTP KK,Surat Ket Pindah Surat Ket Kematian, ahli waris, rekomendasi SKCK,rekomendasi SKTM, Pelayanan Perizinan : 2 hari masa kerja, rekomendasi IMB SIUP dan ijin keramaian


Tahun 2014 11

Proyeksi


Tahun 2015 12


13x monitoring unsur PKK 13x monitoring unsur PKK 13x monitoring unsur PKK 13x monitoring unsur PKK 13x monitoring unsur PKK 13x monitoring unsur PKK 13x monitoring unsur PKK 13x monitoring unsur PKK Kecamatan ke unsur PKK Kecamatan ke unsur PKK Kecamatan ke unsur PKK Kecamatan ke unsur PKK Kecamatan ke unsur PKK Kecamatan ke unsur PKK Kecamatan ke unsur PKK Kecamatan ke unsur PKK Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa

13 x monitoring tim delegasi 13 x monitoring tim delegasi Kecamatan pra Kecamatan pra Musrembang Desa, Musrembang Desa, Musrembang Desa dan Musrembang Desa dan Musrembang Kecamatan Musrembang Kecamatan

13 x monitoring tim delegasi Kecamatan pra Musrembang Desa, Musrembang Desa dan Musrembang Kecamatan






Tigabaru, 25 Agustus 2014 Camat Pegagan Hilir,

JONNY HUTASOIT, S.Sos PEMBINA NIP. 19720923 199203 1 003

Catatan Analisis 13

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Kecamatan Pegagan Hilir Tabel T.VI.C.5

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD NAMA SKPD

: KECAMATAN PEGAGAN HILIR KABUPATEN DAIRI

Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Kode

1 1 1.20 1.20.09.10 01

2 Urusan Wajib Program Pelayanan Perkantoran

Indikator Kinerja (Program)outcome/Kegiatan/output

4

3

Jasa surat menyurat

1.20 1.20.09.10 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja Kerja 1.20 1.20.09.10 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat tulis kantor Cetak

dan Belanja cetak dan penggandaan

1.20 1.20.09.10 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Komponen instalasi listrik Listrik/penerangan bangunan kantor 1.20 1.20.09.10 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Peralatan dan perlengkapan kantor kantor 1.20 1.20.09.10 01 17 Penyediaan makanan dan minuman makanan dan minuman 1.20.09.10

01 18

1.20 1.20.09.10 02

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Jumlah rapat rapat koordinasi keluar daerah Program Peningkatan prasarana aparatur

Target Renja SKPD Tahun 2013

Realisasi Renja SKPD Tahun 2013


6

7

8=(7/6)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan Realisasi Capaian

Target Program Tingkkat Program dan dan Kegiatan Kegiatan s/d Tahun Capaian Renja SKPD berjalan Tahun Realisasi Target Tahun 2014 Renstra (%) 2014 9

10 = (5 + 7 + 9)

sarana

dan Sarana dan meningkat

prasarana

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

60 bulan 60 bulan 60 bulan 60 bulan 60 bulan 60 bulan

36 bulan 36 bulan 12 bulan 36 bulan 36 bulan 36 bulan 36 bulan

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan


100%

60 bulan 60 bulan

36 bulan 36 bulan

12 bulan 12 bulan

12 bulan 12 bulan

100%

12

12

12

12

bulan

bulan

bulan

bulan

12 bulan 12

12 bulan 12

12 bulan 12

12 bulan 12

bulan 12

bulan 12

bulan 12

bulan 12

bulan 12

bulan 12

bulan 12

bulan 12

bulan

bulan

bulan

bulan

60 bulan

1.20 1.20.09.10 02 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Jasa komunikasi sumber daya air dan daya air dan listrik listrik 1.20 1.20.09.10 01 06 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah petugas kebersihan

1.20

5

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013

11 = (10/4)

Administrasi Pelayanan administrasi perkantoran meningkat

1.20 1.20.09.10 01 01 Penyediaan Jasa Surat menyurat

Belanja 1.20 1.20.09.10 01 11 Penyediaan Penggandaan

Realisasi Target Target Kinerja Kinerja Hasil Capain Program Program dan (Renstra SKPD Keluaran Tahun 2014) Kegiatan s/d Tahun 2012

60 aparatur

1.20 1.20.09.10 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Perlengkapan gedung kantor

bulan

jumlah peralatan gedung kantor

60 bulan 60

1.20 1.20.09.10 02 10 Pengadaan Mebeulair

Jumlah mebeulair

bulan 60

1.20 1.20.09.10 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Jumlah rumah dinas

bulan 36

1.20 1.20.09.10 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor

bulan

36 bulan


100% 100% 100%

100%

100%


60 Bulan 60 Bulan 12 Bulan 60 Bulan 60 Bulan 60 Bulan 60 Bulan

12 bulan 12 bulan

60 Bulan 60 Bulan

100%

60 Bulan

60 Bulan

100% 20% 100% 100% 100% 100%

100% 100%

100%

60 Bulan

100%

60 bulan

100%

36 Bulan

100%

Catatan

12

1

2

4

3

1.20 1.20.09.10 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor 1.20 1.20.09.10 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah kendaraan dinas dinas operasional 1.20 1.20.09.10 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Jumlah perlengkapan gedung kantor gedung kantor 1.20 1.20.09.10 02 28 Pemeliharaan gedung kantor

rutin/berkala

peralatan jumlah peralatan gedung kantor

1.20 1.20.09.10 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeulair

Jumlah mebeulair

Program peningkatan pengembangan Sistem laporan kinerja dan keuangan sistem pelaporan capain kinerja dan meningkat keuangan 1.20 1.20.09.10 06 01 Penyusunan pelaporan capain kinerja dan Jumlah laporan iktisar realisasi kinerja SKPD

5

6

7

8=(7/6)

60

36

12

12

bulan 60 bulan 60

bulan 36 bulan

bulan 12 bulan 12

bulan 12 bulan 12

bulan 12

bulan 12

bulan

bulan

0 bulan

0 bulan

bulan 60

36 bulan

9

100%

10 = (5 + 7 + 9)

11 = (10/4)

12

60

100%

bulan 60 bulan

100%

100%

bulan 12 bulan 12

100%

bulan 12

100%

60 bulan

100%

60 bulan

100%

bulan 0 bulan

24 bulan

40%

20%

bulan

36 bulan

60 bulan

24 bulan

60

12

bulan

bulan

12 bulan

60 bulan 60 bulan

12 bulan 12 bulan

12 bulan 12 bulan

20%

60 bulan

12 bulan

12 bulan

20%

60

12 bulan

12 bulan

20%

bulan

60 bulan

36 bulan

60 bulan

100%

60 bulan

36 bulan

36 bulan

60%

60 bulan 60 bulan

36 bulan 36 bulan

60 bulan 60 bulan

100%

0%

1.20 1.20.09.10 06

1.20 1.20.09.10 06 02 Penyusunan semesteran

laporan

keuangan Jumlah laporan

1.20 1.20.09.10 06 04 Penyusunan laporan keuangan akhir Jumlah laporan tahun 1.20 1.20.09.10 16

Program peningkatan pelayanan Pelayanan kepala daerah/wakil kedinasan kepala daerah/wakil kepala kepala daerah meningkat daerah

1.20 1.20.09.10 16 07 Rapat koordinasi unsur Muspika

Terlaksana koordinasi unsur muspika

1.20 1.20.09.10 16 08 Kunjungan kerja ke desa/kelurahan

Jumlah kunjungan kerja ke desa

1.20 1.20.09.10 19

20%

Program pembinaan dan pengelolaan keuangan desa

fasilitasi Pengelolaan keuangan terfasilitasi dengan baik

desa

Penyusunan Rancangan Alokasi Dana Desa 1.20 1.20.09.10 19 04 Fasilitasi Peraturan Desa tentang APB Desa

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

1.20 1.20.09.10 29

Program peningkatan pelayanan Kesehatan anak balita meningkat kesehatan anak dan balita 1.20 1.20.09.10 29 01 Penyuluhan kesehatan anak dan balita Jumlah anak balita 1.11 1.20.09.10 18

Program peran serta kesetaraan gender Peran serta kesetaraan gender dalam dalam pembangunan pembangunan meningkat 1.11 1.20.09.10 18 01 Pembinaan organisasi perempuan Jumlah organisasi perempuan 1.11 1.20.09.10 18 07 Pembinaan organisasi PKK dalam desa Jumlah organisasi PKK percontohan 1.17 1.20.09.10 17 Program pengelolaan keragaman Pengelolaan keragaman budaya berjalan dengan baik'

budaya

12 bulan 12 bulan

12 bulan 12 bulan

100% 12% bulan

12 bulan 12 bulan

100%

12

1 2 1.17 1.20.09.10 17 01 Pengembangan kesenian kebudayaan daerah

1.18 1.20.09.10 16 1.18 1.20.09.10 15 1.19 1.20.09.10 17 1.19 1.20.09.10 17 1.19 1.20.09.10 19 1.19 1.20.09.10 19 1.22 1.20.09.10 17 1.22 1.20.09.10 17 1.22 1.20.09.10 17

3 dan Kesenian dan kebudayaan daerah

Program peningkatan peran serta peran serta kepemudaan meningkat kepemudaan 01 Pembinaan organisasi kepemudaan Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan Program Pengembangan Wawasan Wawasan kebangsaan berkembang Kebangsaan 03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan Jumlah acara kenegaraan nilai-nilai luhur bangsa Program peningkatan keberdayaan Keberdayaan masyarakat untuk masyarakat untuk menjaga ketertiban menjga ketertiban dan keamanan 03 Pembinaan masyarakat perdesaan dalam Masyarakat perdesaan menjaga keamanan dan ketertiban Program peningkatan partisipasi Partisipasi masyarakat dalam masyarakat dalam membangun desa membangun desa meningkat 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan Musrenbang desa dan kecamatan desa/kecamatan 03 Pemberian stimulan pembangunan desa Alat-alat kebersihan

1.22 1.20.09.10 17 04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Jumlah monitoring dan evaluasi

4 60 bulan

5 36 bulan

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

10 = (5 + 7 + 9) 60 bulan

11 = (10/4) 100%

60 bulan

36 bulan

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

60 bulan

100%

60 bulan

36 bulan

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

60 bulan

100%

60 bulan

24 bulan

24 bulan

40%

60 bulan 60 bulan 60 bulan 65 desa


60 Bulan 60 Bulan 36 Bulan 65 desa

100%

6 desa

46%

26 desa

72%

1.22 1.20.09.10 17 06 Pelaksanaan perlombaan desa tingkat Desa terbaik tingkat kecamatan kecamatan 1.22 1.20.09.10 18 Program peningkatan kapasitas Kaspasitas aparatur pemerintahan aparatur pemerintahan desa desa meningkat 1.22 1.20.09.10 18 05 Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Pemilihan kepala desa 13 kepala desa desa Program Pemberdayaan Fakir Miskin Persentase PMKS yang memeproleh bantua 1.13 1.20.09.10 15 Komunitas Adat Terpencuil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tersalurkannya Raskin 1.13 1.20.09.10 15 10 Koordinasi Penyaluran Raskin Bagi 36 Keluarga Miskin desa

6

7


8=(7/6)


100% 100% 100% 100%

9


6 desa -

13 desa

13 desa

100 desa

13 desa Tigabaru, 25 Agustus 2014 Camat Pegagan Hilir,


100% 60% 100%

12

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tabel T.VI.C.7

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015 KABUPATEN DAIRI NAMA SKPD

: KECAMATAN PEGAGAN HILIR KAB. DAIRI Rancangan Awal RKPD

Kode

1

1

1.20 1.20.18.10 01 1.20 1.20.18.10 01

Hasil Anlisis Kebutuhan


Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capain

2

3

4

5

Urusan Wajib

Program Pelayanan Perkantoran

Administrasi

01 Penyediaan Jasa Surat menyurat

Terlayanuinya Perkantoran Kec. Pegagan Jasa surat menyurat

Hilir

1.20 1.20.18.10 01

06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Kec. Pegagan Jasa Pemeliharaan perizinan kend dinas/operasional

1.20 1.20.18.10 01

09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kec. Pegagan Jumlah jasa Kerja peralatan kerja

perbaikan

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kec. Pegagan Alat tulis kantor

1.20 1.20.18.10 01

11 Penyediaan Belanja Penggandaan

1.20 1.20.18.10 01

Komponen Instalasi Kec. Pegagan Komponen instalasi listrik 12 Penyediaan Listrik/penerangan bangunan kantor

1.20 1.20.18.10 01

13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kec. Pegagan Peralatan kantor perlengkapan kantor

dan Kec. Pegagan Belanja cetak penggandaan

dan

1.20 1.20.18.10 01

17 Penyediaan makanan dan minuman

1.20 1.20.18.10 01

rapat 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Kec. Pegagan Jumlah keluar daerah koordinasi

Hilir Hilir

dan

Hilir

Kec. Pegagan makanan dan minuman Hilir

1.20 1.20.18.10 02

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1.20 1.20.18.10 02

07 Pengadaan kantor

perlengkapan

1.20 1.20.18.10 02

09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

rapat

tahun 12

Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 bulan 12 Bulan

Hilir

gedung Kec. Pegagan Perlengkapan kantor

Bulan

12

Hilir

Cetak

12

Bulan

Hilir

1.20 1.20.18.10 01

Bulan

1

Hilir

gedung

Hilir

Kec. Pegagan Peralatan gedung kantor

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capain

Kebutuhan Dana

6

7

8

9

10


12

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Kec. Pegagan Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik daya air dan listrik


Urusan Wajib

Adm.

Hilir

1.20 1.20.18.10 01

Pagu Indikatif

1 paket 1

3,000,000.00 Penyediaan Jasa Surat menyurat

Terlayanuinya Perkantoran Kec. Pegagan

12

Hilir

7,000,000.00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Kec. Pegagan Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik daya air dan listrik Hilir

1,500,000.00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Kec. Pegagan

Jasa Pemeliharaan

4,000,000.00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kec. Pegagan Jumlah jasa perbaikan Kerja peralatan kerja Hilir

Kec. Pegagan

Alat tulis kantor

15,000,000.00 Penyediaan Belanja Penggandaan

Cetak

dan Kec. Pegagan Belanja cetak penggandaan

dan

Hilir

8,000,000.00 Penyediaan Komponen Instalasi Kec. Pegagan Komponen instalasi listrik Listrik/penerangan bangunan kantor Hilir

peralatan 11,000,000.00 Penyediaan perlengkapan kantor

dan Kec. Pegagan Peralatan perlengkapan kantor

dan

Hilir

24,000,000.00 Penyediaan makanan dan minuman

Kec. Pegagan

makanan dan minuman

Hilir

rapat 53,000,000.00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Kec. Pegagan Jumlah keluar daerah koordinasi Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 10,000,000.00 Pengadaan kantor

perlengkapan

15,000,000.00 Pengadaan Peralatn Gedung Kantor

rapat

gedung

Hilir

Kec. Pegagan Peralatan Gedung Kantor

7,000,000.00 1,500,000.00

tahun 12

4,000,000.00

Bulan 22,000,000.00

Bulan 12

15,000,000.00

Bulan 12

8,000,000.00

Bulan 12

11,000,000.00

Bulan 12

24,000,000.00

Bulan 12 Bulan

Hilir

gedung Kec. Pegagan Perlengkapan kantor

12 Bulan

12

Hilir

3,000,000.00

Bulan

1

Hilir

22,000,000.00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

11

Adm.

Jasa surat menyurat

1 paket 1

Catatan Penting

53,000,000.00 -

10,000,000.00 15,000,000.00

1

Pengadaan Peralatan 2 Gedung Kantor

3

Peralatan gedung kantor 4

Pengadaan Peralatn 6 Gedung Kantor

5

7

Peralatan Gedung Kantor 8

Paket Hilir

Mebeleur

1.20 1.20.18.10 02

Pengadaan Mebeleur 1 Paket

Kec. Pegagan

Mebeleur

10,000,000.00

Kec. Pegagan Jumlah rumah dinas

1.20 1.20.18.10 02

22 Pemeliharaan kantor

1.20 1.20.18.10 02

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Kec. Pegagan Jumlah kendaraan dinas dinas operasional

1.20 1.20.18.10 02

26 Pemeliharaan rutin/berkala Kec. Pegagan Jumlah perlengkapan perlengkapan gedung kantor gedung kantor

1.20 1.20.18.10 02

28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Kec. Pegagan jumlah peralatan gedung kantor gedung kantor

1 unit

Hilir

gedung Kec. Pegagan Jumlah gedung kantor

1

Hilir Hilir Hilir Hilir

1.20 1.20.18.10 06 1.20 1.20.18.10 19

1.20 1.20.18.10 19 1.20 1.20.18.10 15

1.20 1.20.18.10 19 1.20 1.20.18.10 18 1.20 1.20.18.10 18

Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaina Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Kec. Pegagan dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Program pembinaan dan fasislitasi pengelolaan keuangan desa

Hilir

Hilir

1.20 1.20.18.17 17

Terlaksananya Pembinaan & Fasilitasi Pengelolaan ADD

Program peran serta kesetaraan gender dalam pembangunan 01 Pembinaan organisasi perempuan

Persentase PMKS Yang memperoleh Bantuan

Program budaya

pengelolaan

Sewa

Hilir

Kec. Pegagan Jumlah

perempuan

unit 1 unit roda 4 1 unit roda 2 1 paket 1 paket

1 Tahun

12

Panitia, 01 Koordinasi dan penyaluran raskin bagi Kec. Pegagan Honor keluarga miskin Mobilitas

Hilir

1.20 1.20.18.17 17

Meningkatnya Profesionaisme Pengeloaan Keu dan Pel Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja

04 Fasilitasi Penyusunan Rancangan Kec. Pegagan Perdes APB Desa Peraturan Desa Tentang APB Desa Program Pemberdayaan Fakisr Miskin. Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

organisasi

Perdes

12 desa

12

4,000,000.00 Pemeliharaan dinas

rutin/berkala

rumah Kec. Pegagan Jumlah rumah dinas Hilir

9,500,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kec. Pegagan Jumlah gedung kantor kantor Hilir

50,000,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Kec. Pegagan Jumlah kendaraan dinas dinas operasional Hilir

rutin/berkala Kec. Pegagan Jumlah perlengkapan 2,000,000.00 Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor gedung kantor Hilir

4,000,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Kec. Pegagan jumlah peralatan gedung kantor gedung kantor Hilir

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 5,000,000.00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Kec. Pegagan dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Terlaksananya Pembinaan Fasilitasi Pengelolaan ADD

&

dan Kec. Pegagan Kesenian dan kebudayaan Pesta Njuah-Juah daerah

Hilir

Meningkatnya Profesionaisme Pengeloaan Keu dan Pel Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja

6,500,000.00 Fasilitasi Penyusunan Rancangan Kec. Pegagan Perdes APB Desa Peraturan Desa Tentang APB Desa Program Pemberdayaan Fakisr Miskin. Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang masalah Kkesejahteraan (PMKS)

Hilir

Program peran serta kesetaraan gender dalam pembangunan 6,500,000.00 Pembinaan organisasi perempuan

Sewa

Hilir

Kec. Pegagan Hilir

Jumlah perempuan

1 paket

4,000,000.00

1

9,500,000.00

unit 1 unit roda 4

organisasi

50,000,000.00

1 unit roda 2 1

2,000,000.00

paket 1

4,000,000.00

paket

1

5,000,000.00

Tahun

12

Persentase PMKS Yang memperoleh Bantuan

105,000,000.00 Koordinasi dan penyaluran easkin bagi Kec. Pegagan Honor Panitia, keluarga miskin Mobilitas

organisasi

keragaman

01 Pengembangan kesenian kebudayaan daerah

1 Paket

Hilir

21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

1.20 1.20.18.10 06

10,000,000.00

Kec. Pegagan

Hilir

1.20 1.20.18.10 02

rutin/berkala

10

Paket

Hilir

10 Pengadaan Mebeleur

9

6,500,000.00

Bulan

12 105,000,000.00 desa

12

6,500,000.00

Organisasi

Program pengelolaan keragaman budaya kesenian 29,000,000.00 Pengembangan kebudayaan daerah

dan Kec. Pegagan Kesenian dan kebudayaan Pesta Njuah-Juah daerah

29,000,000.00

11

1

1.20 1.20.18.17 17

1.20 1.20.18.17 17

1.20 1.20.18.17 17 1.20 1.20.18.17 17 1.20 1.20.18.17 17

1.20 1.20.18.17 17

Pengembangan 2 kesenian kebudayaan daerah

dan

3

Hilir

Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda 01 Pembinaan organisasi kepemudaan


Kesenian dan4 kebudayaan 5 daerah MTQ,Paduan Suara

Pengembangan 6 kesenian kebudayaan daerah

Terbinanya Kepmudaan

Program peningkatan peran serta kepemudaan

Kec. Pegagan Jumlah

Kepemudaan

Hilir

Organisasi

Organisasi

Meningkatnya kebangsaan

Hilir

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa

02 Pelaksanaan musyawarah Kec. Pegagan Musrenbang pembangunan desa/kecamatan kecamatan

desa

dan

Hilir

1.20 1.20.18.17 17

03 Pemberian stimulan pembangunan desa Kec. Pegagan Terlaksananya Royong

1.20 1.20.18.17 17

06 Pelaksanaan perlombaan desa tingkat Kec. Pegagan Jumlah Desa kecamatan diperlombakan

Gotong

Hilir Hilir

JUMLAH

6,500,000.00 Pembinaan organisasi kepemudaan

wawasan

01 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Kec. Pegagan Jumlah Perayaan Hari-hari Besa akan Nilai-Nilai Luhur Bangsa Program peningkatan pemberdayaan masyarakat desa

12 Organiasi

yang

dan

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 2 kali

12 desa 12 desa 12 desa

7

Hilir

Kesenian dan8 kebudayaan 9 daerah MTQ,Paduan Suara

Terbinanya Organisasi Kepmudaan

Kec. Pegagan Hilir

Jumlah Kepemudaan

Organisasi

Hilir


musyawarah Kec. Pegagan Musrenbang 13,000,000.00 Pelaksanaan pembangunan desa/kecamatan kecamatan

desa

dan

Hilir

13,000,000.00 Pemberian stimulun pembangunan Kec. Pegagan Terlaksananya desa Royong

Gotong

Hilir

Desa 13,000,000.00 Pelaksanaan perlombaan desa tingkat Kec. Pegagan Jumlah kecamatan diperlombakan 476,500,000.00

Hilir

12 Organiasi

6,500,000.00

2

26,000,000.00

Meningkatnya wawasan kebangsaan

26,000,000.00 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Kec. Pegagan Jumlah Perayaan Hari-hari Besa akan Nilai-Nilai Luhur Bangsa Program peningkatan pemberdayaan masyarakat desa

10

yang

kali

12

13,000,000.00

desa 12

13,000,000.00

desa 12 desa

13,000,000.00 476,500,000.00



11

Tabel T.VI.C.9

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2015 KECAMATAN PEGAGAN HILIR Kecamatan Tahun No 1

1

2

3

4

: : Desa

Uraian Program/ Kegiatan

2

Desa Onan Lama

Desa Bukit Baru

Desa Bukit Tinggi

Desa Kuta Usang

Pegagan Hilir 2015 Volume

3

Lokasi/ Desa/Dusun

4

5

Instansi Pengelola

Keterangan

6

7

1 a. b. c. d. e.

Bidang Sarana dan Prasarana Pembukaan Jalan Pengaspalan jalan Persediaan Air Bersih /Bak Induk Pengaspalan jalan Pengadaan sarana PLN

850 m 1000 m 5000 m 1500 m 2 Km

Dusun Cirakaten Ds Cirakaten-Jln Tanjung Saluksuk Dusun Juma Mejan Ds.Cirakaten - Jumakancil Dusun Juma Kancil

Dinas Bina Marga Dinas Bina Marga Dinas Bina Marga Dinas Bina Marga Ranting PLN Sidikalang

2 a.

Bidang Pendidikan : Pembangunan Gedung Sekolah PAUD

2 unit

Ds. Cirakaten

Dinas Pendidikan

1 a. b. c. d.

Bidang Sarana dan prasarana : Pengaspalan Pengerasan Telford Pembukaan Jalan Parit Semen

1000 m 2000 m 3000 m 5000 m

Ds. Sikambing Ds. Barisan Kilang Ds. Sikambing/Ds. Barisan Kilang Ds. SikambingDs. Barisan Kilang, Barisan gereja, Gunung gajah, Ds. Parsiroan.

Dinas Bina Marga Dinas Bina Marga Dinas Bina Marga Dinas Bina Marga Dinas Cipta Karya

2 a. b.

Bidang Pendidikan : Pengadaan Ruang PAUD Penambahan Guru SMP Negeri 3 Pegagan Hilir

1 Unit 5 Orang

Ds. Barisan Gereja Ds. Parsiroan

Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

1 a. b. c. d.

Bidang Sarana dan Prasarana Pembukaan jalan antar Dusun Pembukaan Jalan Telfort Pembukaan Jalan Telfort Pembukaan Jalan

2000 m 2000 m 700 M 700 M

Ds. Bukit Lehu ke Ds.kuta Raja Ds. Bukit Lehu ke Ds.kuta Raja Dusun Simarsar Dusun Bukit Sosor

Dinas Bina Marga Dinas Bina Marga Dinas Bina Marga Dinas Bina Marga

1 a. b.

Bidang Sarana dan Prasarana Pengaspalan Jalan PSAB

1000 m 3000 m

Dinas Bina Marga Dinas Cipta Karya

c. d. e.

Penyisipan Jalan Pengaspalan Jalan Pembangunan Jembatan

400 m 2000 m 4 x 14 m

Ds. Kuta Rimbaru Ds. Kuta Rimbaru, Kuta Usang Juma Tambak. Ds. Kompleks SD Inpres (Jl.Sekolah) Ds. Juma Tahan Ds. Gunung Mas

Dinas Bina Marga Dinas Bina Marga Dinas Bina Marga

5

6

7

8

f g h

Pengaspalan Jalan Pembangunan Jembatan Pengadaan MCK

1700 m 4 x 14 m 2 unit

Ds. Gunung Mas Ds. Kuta Usang Ds. Kuta Usang

Dinas Bina Marga Dinas Bina Marga Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

Desa Tanjung Saluksuk

1 a. b. c.

Bidang Sarana dan Prasarana Perkerasan jalan Pengaspalan jalan Pembukaan Jalan

1000 m 1200 m 1000 m

Dusun Saluksuk Dusun Pange Pinto Ds. Saluksuk menuju Ds.Pange Pinto


Desa Mbinanga

1 a. b. c. d. e.

Bidang Sarana dan Prasarana Pembukaan jalan usaha tani Penyisipan Jalan Penambahan debit air minum Rehap Perpipaan Air Minum Rehap Perpipaan Air Minum

1000 m 1000 m 3000 m 1500 m 1500 m

Ds. Mbinanga Desa Bukit Tinggi menuju Dusun Mbinanga Dusun Mbinanga Dusun Bukit 1

Dinas Bina Marga

f.

Pembangunan SD Negeri

1 Unit

Desa Mbinanga

Dinas Pendidikan

1 a. b. c. d. e. f. g. h. i.

Bidang Sarana dan Prasarana : Pengaspalan Jalan Pengaspalan Jalan Plat Beton/TPT Perkerasan Jalan Pemeliharaan Pipa Air Minum Pengaspalan Jalan Perkerasan Jalan Parit Semen Parit Semen

1000 m 1200 m 10 m 1000 m 3000 m 1500 m 1400 m 1100 m 1200 m

Lae Manasan II Kebun Sibabi II Jalan Kecamatan Lae Manasan II Kebun Sibabi Batu Garut Kebun Sibabi II Kebun Sibabi II Batu Garut

Dinas Bina Marga Dinas Bina Marga Dinas Bina Marga Dinas Bina Marga Dinas Cipta Karya Dinas Bina Marga Dinas Bina Marga Dinas Bina Marga Dinas Bina Marga

1 a. b. c. d. e. f.

Bidang Prasarana Pengaspalan jalan Pengaspalan jalan Pengaspalan jalan Pengaspalan jalan Pengerasan jalan Pengerasan jalan

1000 m 1500 m 1000 m 1000 m 400 m 500 m

Ds. Binjara Dusun Raja Ngampu Ds. Simanduma Julu Dusun Binjara Dusun barisan Ds. Simanduma Julu

Dinas Bina Marga Dinas Bina Marga Dinas Bina Marga Dinas Bina Marga Dinas Bina Marga Dinas Bina Marga

2 a. b. c. d.

Bidang Pertanian : Bantuan Bibit Jagung Bantuan Bibit Durian Bantuan Bibit Padi Bantuan Bibit Jeruk

250 kg 1500 Btg 3000 kg 2000 Btg

Desa Simanduma Desa Simanduma Desa Simanduma Desa Simanduma

Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian

3 a. b.

Bidang Kesehatan Mobilair ./ Alat Kesehatan Rehap PUSTU

1 unit 1 Unit

Dusun Binjara Desa Simanduma

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

Desa Linggaraja II

Desa Simanduma

Dinas Bina Marga Dinas Bina Marga

Diperkeras tahun 1995 Diperkeras tahun 2011 Diperkeras tahun 12010 Dibuka Tahun 2011 Dibuka Tahun 2011 Dibuka Tahun 2012

9

10

Desa Bandar Huta Usang

Desa Simartugan

4 a. b. c.

Bidang Pendidikan Rehap Gedong SD Negeri Simanduma Rehap Lantai SD Negeri Simanduma Rehap WC SD Negeri Simanduma

1 Unit 3 Unit 2 Unit

Desa Simanduma Desa Simanduma Desa Simanduma

Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

1 a. b. c.

Sarana dan Parasarana Pengaspalan jalan Pispis II Parit Semen Pembukaan jalan

2000 m 100 m 1000 m


d.

Pengadaan Tong Sampah

10 Unit

e

Pembangunan Jembatan Beton

1 Unit 12mx5m

Ds. Pispis II Ds. Tigabaru II Ds. Gudang menuju Ds. Bandar Huta Usang Tigabaru I dan II Ds.Pispis I Ds Pispis

2 a. b. c. d. e.

Bidang Pertanian : Mesin hand Tractor Sawah Mesin Babat Bantuan Bibit Jagung Bantuan Bibit Jeruk Bantuan Bibit Kopi

10 unit 10 Unit 1000 Kg 5000 Btg 20000 Btg

Ds Bandar Huta Usang Ds Bandar Huta Usang Ds. Bandar Huta Usang Ds. Bandar Huta Usang Ds. Bandar Huta Usang

Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian

3 a.

Bidang Kesehatan Mobilaer /Alat Kesehatan

1Set

Ds.Pispis

Dinas Kesehatan

4 a. b. c.

Bidang Pendidikan Mobilaer SD Negeri Pispis Rehap Gedong SD Negeri Pispis Rehap Gedong SD Negeri Bandar

100 Unit 3 Unit 2 Unit

SD Negeri Pispis SD Negeri Pispis Bandar Huta Usang

Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

1 a.

Sarana dan Parasarana Pengaspalan jalan

150 m

Dinas Bina Marga

b. c. d. e. f.

Pengaspalan jalan Perkerasan /Pengaspalan Jalan Penyisipan Jalan Pembukaaan Jalan Pengadaan Jembatan

1000 m 700 m 5000 m 2000 m 3 x 15 m

Simartugan julu I menuju Mesjid Baitul Rahman Ds. IV Juma Mbalno Ds. III Simartugan Julu Ds.IV ke Ds.V Ds. Iv Tangga Rube Ds. I ke Ds. IV

g.

Perbaikan Saluran Irigasi

200 m

Ds. III Simartugan Julu

Dinas Bina Marga

2 a. b. c. d.

Bidang Pertanian : Mesin hand Tractor Sawah Bantuan Bibit Jagung Bantuan Bibit Jeruk Bantuan Bibit Padi

6 unit 300 Kg 3000 Btg 4000 Kg

Desa Simartugan Desa Simartugan Desa Simartugan Desa Simartugan

Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian

Diperkeras Tahun 2006

Dinas Bina Marga Dinas PU/Bina Marga

Dinas Bina Marga Dinas Bina Marga Dinas Bina Marga Dinas Bina Marga Dinas Bina Marga

Sudah dibuka jl protokol

Rusak Berat

11

Desa Laksa

3 a. b.

Bidang Kesehatan Rehap Pustu Ds.IV Tanggarube /Mobilaer Air Minum / PSAB

1 Unit 5000 m

Ds.Tanggarube Ds. IV Juma Mbalno


4 a.

Bidang Pendidikan Pengadaan Perpustakaan

1 Unit

SD Juma Mbalno

Dinas Pendidikan

1 a. b. c. d. e.

Sarana dan Prasarana Pembukaan jalan Pengaspalan Jalan Perkerasan Jalan PSAB Pengaspalan Jalan

1000.Mtr 1500. Mtr 1000. Mtr 3000. Mtr 1500 Mtr

Dusun Panohalan Lae Namboras Laksa - Langga Suha Langga Suha - Tumpak Raja Langga Suha Laksa - Halebaran

Dinas Bina Marga Dinas Bina Marga Dinas Bina Marga Dinas Bina Marga Dinas Bina Marga

2 a. b.

Pendidikan Penambahan Guru Kelas Penambahan Gr Agama Protestan

5. Org 1. Org

Laksa Laksa

Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

3 a. b.

Bidang Kesehatan Pendirian Puskesddes Penempatan Tenaga Medis

1. Unit 2. Org

Langga Suha Pustu Laksa


4 a. b.

Bidang Pertanian Pengadaan Bibit Padi Darat Pengadaan Bibit Jagung

1500. Kg 650. Kg

Laksa Laksa

Dinas Pertanian Dinas Pertanian

5

Kehutanan

a.

Pengadaan Bibit Kayu Uru

15000. btg

Panohalan

Dinas Kehutanan



3.2 Program dan Kegiatan

Tabel T.VI.C.10 RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KECAMATAN PEGAGAN HILIR

NAMA SKPD : KECAMATAN PEGAGAN HILIR Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

RENCANA TAHUN 2015 URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN URAIAN KEGIATAN

KODE

20 18

01

LOKASI

TARGET CAPAIAN KINERJA

SASARAN

tersedianya jasa surat menyurat Tersedianya jasa Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air komunikasi sumber daya dan Listrik air dan listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Tersedianya perijinan Kendaraan Dinas / Operasional kendaraaan dinas Tersedianya jasa perbaikan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja peralatan kerja terseidianya alat tulis Ktr. Camat Penyediaan Alat Tulis Kantor kantor Pegagan Hilir Tersedianya barang Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan cetakan dan penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Tersedianya komponen Penerangan Bangunan Kantor instalasi listrik Tersedianya peralatan dan Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor Tersedianya makanan dan Penyediaan Makanan dan Minuman minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Tersedianya biaya Daerah perjalanan dinas Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)


Catatan Penting

SUMBER DANA APBD Kab.

148,500,000

148,500,000

APBD. Prov


APBN

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)

185,625,000

01 Pelayanan Jasa Surat Menyurat

100%

3,000,000

3,000,000

100%

3,750,000

02

100%

7,000,000

7,000,000

100%

8,750,000

1,500,000

1,500,000

4,000,000

4,000,000

22,000,000

22,000,000

100%

27,500,000

15,000,000

15,000,000

100%

18,750,000

8,000,000

8,000,000

100%

8,800,000

100%

11,000,000

11,000,000

100%

12,100,000

100%

24,000,000

24,000,000

100%

26,400,000

100%

53,000,000

53,000,000

100%

66,250,000

104,500,000

104,500,000

1 paket

130,625,000

10,000,000

10,000,000

1 paket

12,500,000

06 09 10 11 12 13 17 18 20 18

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN

02

100% 100% 100%

Meningkatnya adminitrasi perkantoran

100% 100%


100% 100%

1,875,000 5,000,000

07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya perlengkapan gedung kantor

1 paket


Tersedianya peralatan gedung kantor

1 paket

15,000,000

15,000,000

1 unit

18,750,000

10 Pegadaan Mebeleur

Tersedianya Mebeleur

1 paket

10,000,000

10,000,000

1 paket

12,500,000

21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

Terpeliharanya rumah dinas

1 unit

4,000,000

4,000,000

1 unit

5,000,000

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor


9,500,000

9,500,000

1 unit

11,875,000

50,000,000

50,000,000

22

26

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaran Dinas/Operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas

Terpeliharanya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung perlengkapan gedung kantor kantor

Ktr. Camat Pegagan Hilir

1 unit 1 unit roda 4


1 unit roda 2 1 thn

1 unit roda 4

12,500,000

1 unit roda 2 2,000,000

2,000,000

1 thn

2,500,000

SKPD

28

20 18

Pemeliharaan rutin/berkala Perlatan Gedung Kantor

Terpeliharnya peralatan gedung kantor

1 thn


06

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Tersususunnya laporan 01 realiasi kinerja capaian kinerja dan


100%

realisasi kinerja

20 18


Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan desa

19 04

Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa

Meningkatnya profesionalisme pengelolaan keuangan dan pelaporan kinerja

Jumlah Perdes APB Desa

13 Perdes

Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi

4,000,000

4,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

6,500,000

6,500,000

6,500,000

6,500,000

105,000,000

105,000,000

105,000,000

105,000,000

6,500,000

6,000,000

6,500,000

6,000,000

29,000,000

28,000,000

29,000,000

28,000,000

1 thn

5,000,000

6,250,000 100%

6,250,000

8,125,000 13 Perdes

8,125,000

pengelolaan ADD

20 18

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

15 10

20 18

Koordinasi dan Penyaluran Raskin Bagi Keluarga Honor Panitia, Sewa Miskin Mobilitas

17

17


17


13 Organisasi

Terbinanya Organisasi Perempuan

Terlaksananya pengembangan dan pembinaan terhadap keragaman budaya daerah


Pesta Njuah-Juah

Terlestarikannya nilai-nilai budaya daerah


Jumlah Organiasi Kepmudaan


131,250,000 100%

13 Organisasi

Pesta Njuah-Juah

Paduan Suara

Paduan Suara

13 Organisasi

6,500,000

6,500,000

6,500,000

6,500,000

26,000,000

26,000,000

8,125,000 36,250,000

MTQ,Marhaban

Terbinanya organisasi kepemudaan

131,250,000 8,125,000

MTQ,Marhaban

Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda 01 Pembinaan Organisasi Kepemudaan

20 18

Jumlah Organisasi Perempuan

Program Pengelolaan Keragaman Budaya 01

20 18

13 Perdes

Program Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

18

01 Pembinaan Organisasi Perempuan 20 18


Persentase PMKS yang memperoleh bantuan

36,250,000

8,125,000 13 Organisasi

8,125,000

32,500,000

01

20 18

Peningkatan Kesadaran masyarakat akan nilainilai luhur bangsa

Jumlah Perayaan Hari-hari Ktr. Camat Besar Pegagan Hilir

2 kali

Meningkatnya wawasan kebangsaan

Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa

17

02

Pelaksanaan Mussyawarah Pembangunan Desa/Kecamatan

03 Pemberian Stimulan Pembangunan Desa 06


Jumlah Pelaksanaan Musrembang Terlaksananya gotong royong Jumlah desa yang diperlombakan

13 Desa


13 Desa 13 Desa


26,000,000

26,000,000

2 kali

32,500,000

39,000,000

36,000,000

13,000,000

12,000,000

13 Desa

16,250,000

13,000,000

12,000,000

13 Desa

16,250,000

13,000,000

12,000,000

13 Desa

16,250,000

476,500,000

476,500,000

48,750,000

524,150,000



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2015

KANTOR CAMAT SIEMPATNEMPU HILIR

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Efektivitas pembangunan dalam mengatasi berbagai permasalahan dan untuk merespon kebutuhan serta menjawab tantangan perkembangan masyarakat ditentukan sejauh mana proses pembangunan dapat meningkatkan kapasitas Kecamatan mencapai kemandirian dan kesejahteraan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar penduduk berada di daerah Kecamatan (Kumpulan : perdesaan). Dengan demikian, keberhasilan membangun Kecamatan akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap keberhasilan pembangunan nasional secara makro. Dari cara pandang di atas, menjadi sangat penting untuk memacu peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur Pemerintahan Desa dengan meningkatkan daya dukung (support system) dalam pengelolaan pembangunan,yang mencakup, antara lain: a.

Mutu,

kesesuaian

dan

ketepatan

perangkat

lunak

pembangunan

Kecamatan

(peraturan

perundangan.pedoman, petunjuk pelaksanaan dan teknis lainterkait). b.

Efektivitas sistem pengelolaan pembangunan Kecamatan.

c.

Kemampuan desa atau sebutan lain dalam menyelenggarakan pembangunan.

d.

Kemampuan dan keberdayaan masyarakat maupun aparatur Pemerintahan Kecamatan.

Berdasarkan hal di atas dan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka perlu disusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

B. Landasan Hukum Peraturan perundang – undangan yang menjadi dasar Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Siempatnempu Hilir adalah sebagai berikut : 1. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang – Undang Nomor 7 Drt.Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) 3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335) ; 4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 7. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 8. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 9. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) 11.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

12.Peraturan Pemerintah Nomor

39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 13.Peraturan Pemerintah Nomor

38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 15.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan , Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 16.Peraturan Pemerintah Nomor

26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 17.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 18.Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; 20.Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Dairi Tahun 2008 21.Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Dairi ; 22.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Uraian Tugas Tiap – Tiap Jabatan pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Dairi;

23.Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi; 24.Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJD) Kabupaten Dairi 2009-2014; 25.Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 07 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dairi untuk Tahun 2009-2014 26. Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2010, tentang Pelimpahan sebahagian Wewenang Bupati kepada Camat.

C. Maksud dan Tujuan Renja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai Penjabaran dari sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam perencanaan ini diuraikan rencana kegiatan operasional unit kerja sesuai batas kewenangan serta tugas pokok dan fungsi dalam rangka perwujudan akuntabilitas kinerja instansi dalam hal ini adalah unit kerja SKPD Kantor Camat Siempatnempu Hilir. Tujuan disusunnya Rencana Kinerja adalah :  Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Kantor Camat Siempatnempu Hilir dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu,terarah dan terukur;  Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Kantor Camat Siempatnempu Hilir dalam memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan;  Sebagai penjabaran visi,misi kebijakan dan program kantor Camat Siempatnempu Hilir dalam mewujudkan Perencanaan Pembangunan Kantor Camat Siempatnempu Hilir yang efisien,efektif dan profesional.

D. Sistematika Penulisan BAB I Pendahuluan A. Latar Belakang B. Landasan Hukum C. Maksud dan Tujuan D. Sistematika Penulisan

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD C. Isu – Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III Tujuan,Sasaran, Program dan Kegiatan A. Tujuan B. Sasaran Renja SKPD C. Program A. Kegiatan BAB IV Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KANTOR CAMAT SIEMPATNEMPU HILIR TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja pada Tahun 2013 dan Capaian Renstra

Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja /kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi dan merupakan sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun dokumen Penetapan Kinerja SKPD. Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentan waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang di kelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Target kinerja dalam Dokumen Penetapan Kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Evaluasi pelaksanaan Renja 2013 dan capaian terhadap Renstra Kantor Camat Siempatnempu Hilir sebagaimana yang tertuang di dalam Tabel 1 Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Kantor Camat Siempatnempu Hilir pada Tahun 2013 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dan APBD Kabupaten Dairi. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2013 adalah : 1. URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN. 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan: a. Tersedianya Jasa Surat Menyurat 12 bulan, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 3.300.000 , (100%) b. Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 bulan dengan realisasi anggaran sebesar Rp 3.207.376, (90%) c. Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kantor 12 bulan dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.900.000,(100%) d. Tersedianya ATK dengan 12 bulan realisasi angggaran Rp 18.669.400,(100%) e. Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 8.800.000,(100%)

f. Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan realisasi anggaran Rp 5.850.000,(100%) g. Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan realisasi Rp 17.783.900 (100%) i.

Tersedianya Makanan dan Minuman dengan realisasi anggaran Rp 20.500.000 ,(100%)

j.

Terlaksananya Rapat – Rapat Koordinasi Dalam Daerah dan Konsultasi Keluar Daerah 12 bulan dengan realisasi anggaran Rp 68.400.000,(99,5%)

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Tersedianya Peralatan Gedung Kantor 12 bulan dengan realisasi anggaran Rp 56.750.000,(100%) b. Tersedianya Meubeulair dengan realisasi anggaran Rp 82.000,(100%) c. Terpeliharannya Perlengkapan Rutin/Berkala Rumah Dinas dengan realisasi anggaran Rp 52.385.000, (100%) d. Terpeliharanya Gedung Kantor 1 Kegiatan dengan realisasi anggara Rp 32.300.000, (100%) e. Terpeliharanya

Kenderaan Dinas/ Operasional 1 Kegiatan dengan realisasi anggaran Rp

36.143.500,(100%) f.

Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor 1 Kegiatan dengan realisasi anggaran Rp 2.000.000,(100%)

g. Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor 1 Kegiatan dengan realisasi anggaran Rp 3.500.000 (100%) h. Terlaksananya Rehabilitasi

gedung kantor 1 kegiatan dengan realisasi anggaran Rp

33.000.000,(100%) URUSAN KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA.

3. 1.

Program Pengelolaan Keragaman Budaya dengan kegiatan : a. Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah 1 kegiatan urusan kebudayaan diadakan di Kecamatan dan Kabupaten. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain Mengikuti Pesta Njuah-Njuah, Hari Jadi Kabupaten Dairi dan MTQ. Peserta Pesta Njuah – Njuah dari Kecamatan Siempatnempu Hilir berjumlah 100 orang. Pelaksanaan MTQ dilaksanakan dengan mengikutsertakan pelajar – pelajar yang beragama muslim untuk mengikuti setiap kategri perlombaan dengan realisasi anggaran Rp 43.480.000 Persentase realisasi kegiatan 100%.

2. Program Peningkatan Peran serta kepemudaan dengan kegiatan: a. Pembinaan organisasi kepemudaan 1 kegiatan dilaksanakan dengan mengadakan perlombaan bola volley antar desa bagi pemuda dengan realisasi anggaran Rp 10.000.000,(100%).

3.

URUSAN KESEHATAN 1.

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita, dengan kegiatan : a. JIka dibandingkan Tahun 2012 dengan realisasi anggaran Rp 2.250.000 maka Tahun 2013 tidak ada ditampung di dalam DPA Kantor Camat Siempatnempu Hilir sehingga dilaksanakan dengan bekerjasama dengan UPT – Puskesmas Sopobutar.

4.

URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI.

1. Program Pengembangan wawasan kebangsaan dengan kegiatan: a. Terlaksananya Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai – nilai luhur bangsa 1 Kegiatan. Kegiatan ini dilaksanakan bersama Dan Pos Ramil Sopobutar. Camat beserta Kasi Kesra, Dan Pos Ramil dan Kapol Pos Pardomuan melaksanakan kegiatan dimaksud di SMAN-1 dan SMPN-2 Siempatnempu Hilir, jumlah peserta 80 (delapan puluh) orang dengan realisasi anggaran Rp 16.228.000, persentase realisasi (100%).

5.

URUSAN PENINGKATAN PERAN SERTA GENDER DAN PEREMPUAN 1.

Program Peranserta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan, dengan kegiatan : a. Terlaksananya Pembinaan organisasi perempuan 1 kegiatan dengan realisasi anggaran Rp 6.000.000 (100%) ,kegiatan yang dilaksanakan adalah pengukuhan Bunda PAUD di – 10 (sepuluh) desa di Kecamatan Siempatnempu Hilir dihadiri oleh Ketua TP.PKK Kabupaten Ibu Ny.Dumasi Sitohang sekaligus pelepasan PAUD angkatan tahun 2013. b. Pembinaan organisasi PKK dalam desa percontohan 1 kegiatan dengan realisasi anggaran Rp 4.000.000 diselenggarakan dengan mengadakan pembinaan – pembinaan TP.PKK Desa antara lain desa Jambur Indonesia dan Desa Sopobutar.

6.

URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa(ADD) dengan kegiatan: a. Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Desa (RAPB Desa) 1 Kegiatan, jumlah desa yang difasilitasi 10 (sepuluh) desa. Tahapan pertama adalah menjelaskan tentang Ranperdes dan menjelaskan cara pembuatan Ranperdes. Selanjutnya 10(Ranperdes) diajukan ke Bapemmas dan PD Kabupaten Dairi untuk diperiksa. Setelah adanya Perbaikan maka diajukan kembali untuk disahkan, sehingga 10 (Perdes) sudah disahkan untuk Tahun 2013 yaitu Perdes tentang APBD Desa dengan realisasi anggaran Rp 4.000.000,(100%). 2.

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa dengan kegiatan: a. Terlaksananya Musyawarah Pembangunan

Kecamatan dan Desa 1 Kegiatan. Pelaksanaan

Musrenbang pertama kali dilaksanakan di Desa (10 desa).Hasil musrenbang dibawah ke Kecamatan setelah diurutkan berdasarkan prioritas dan perangkingan. Jumlah peserta setiap desa 50 (lima puluh) orang. Musrenbang Kecamatan diikuti Muspika,Kades,Ka.UPT,Kasek,Koord.PPL Pertanian,PLKB,Masyarakat dengan jumlah peserta 100 (seratus orang) pada bulan Februari Tahun 2013 dengan realisasi anggaran Rp 10.000.000,persentase realisasi kegiatan(100%). b. Terlaksananya Pemberian Stimulan Pembangunan Desa 1 Kegiatan. Pemberian Stimulan dilaksanakan di 10(sepuluh) desa. Kegiatan dipusatkan di Kecamatan Siempatnempu Hilir ,setiap desa menerima bantuan stimulan pelaksanaan gotong royong di desa dengan realisasi anggaran Rp 10.000.000, persentase realisasi kegiatan(100%). c. Terlaksananya Perlombaan Desa Tingkat Kecamatan 1 Kegiatan. Jumlah desa yang dperlombakan 10 (sepuluh) desa,Hasil yang diperoleh Juara 1 : Desa Sopobutar, Juara 2 : Simungun dan Juara 3 : Desa Pardomuan. Tim yang menilai ada 5 (lima) orang dengan realisasi anggaran Rp 10.000.000,di alokasi anggaran hanya Rp 10.000.000 persentase realisasi kegiatan (100%).

3.

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dengan kegiatan a. Pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan disebababkan belum ada periodisasi Kepala Desa pada Tahun 2013 sehingga dana yang dianggarkan Rp 2.000.000 dikembalikan ke kas daerah pada tanggal 31 Desember 2013.

Beberapa Evaluasi Realisasi Kegiatan Pelaksanaan Renja pada Tahun 2013 digambarkan berdasarkan realisasi sebagai berikut : 1.

Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 

Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Penyelenggaran Pemilihan Kepala Desa. Hal ini diakibatkan penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa untuk seluruh Kabupaten Dairi.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 

Realisasi program/kegiatan yang telah memenenuhi target kinerja/keluaran yang direncanakan adalah seluruh program dan kegiatan selain daripada penyelenggaraan pemilihan kepala desa, hal ini disebabkan adanya perencanaan yang matang dalam penetapan renja tahun 2013. Selain itu adanya pengawasan melekat dari pimpinan SKPD kepada seluruh staf dan aparatur .

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 

Tidak ada realisasi realisasi program yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan; 

Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja adalah penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa akibat adanya pemilihan umum gubernur,Bupati dan Wakil Bupati, legislatif dan presiden Tahun 2014.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD dan kinerja pelayanan SKPD kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut .

B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Untuk menganalisis kinerja pelayanan SKPD digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada SPM dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan PP No. 6/2008, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra SKPD dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan. Pencapaian Hasil yang maksimal dan kondisi kerja yang baik harus memperhatikan factor – factor penentu dan pendukung yang merupakan penentu keberhasilan suatu program. Kecamatan Siempatnempu Hilir memiliki factor – factor tersebut. Hal ini dapat digolongkan kedalam 2 (dua) factor yaitu factor internal (dalam) dan eksternal (luar). A. Analisis Faktor Internal a. Kekuatan ( Strength) Faktor – faktor yang menjadi kekuatan dalam hal peningkatan pembangunan di Kecamatan Siempatnempu Hilir antara lain : 1.Tersedianya Potensi Sumber Daya Alam seperti air terjun, air minum, lahan pertanian 2.Lahan atau tanah yang subur, cocok untuk tanaman komoditi dan juga tanaman tua 3.Adanya Lembaga Kemasyaratan yang memelihara tata nilai social budaya untuk peningkatan taraf hidup. 4.Kondisi keamanan dan harmonisasi masyarakat 5.Ikatan kekeluargaan sangat kuat b. Kelemahan ( Weakness) Faktor – faktor yang menjadi Kelemahan atau kekurangan dalam hal peningkatan pembangunan di Kecamatan Siempatnempu Hilir antara lain : 1.Kurangnya Sumber Daya Manusia 2.Jumlah Personil Aparatur kurang sehingga harus menduduki jabatan rangkap 3.Sistem pertanian masih mengandalkan bahan – bahan kimia tanpa mengolah dengan teknologi ramah lingkungan 4.Angka Kemiskinan masih tinggi 5.Prasarana dan sarana di desa masih minim 6.Belum semua desa bisa dijangkau jaringan selular untuk komunikasi

B. Analisis Faktor Eksternal (Luar) a. Peluang (Oppurtunity) Faktor – faktor yang menjadi peluang dalam hal peningkatan pembangunan di Kecamatan Siempatnempu Hilir antara lain : 1.Adanya dukungan dari Kepala Daerah 2.Adanya dukungan dari DPRD 3.Lahan yang subur untuk penanam tanaman komoditty ekspor 4.Peningkatan pendidikan anak sekolah dengan berdirinya lembaga – lembaga kursus 5.Peningkatan Sumber Daya Aparatur Kecamatan dan Perangkat Desa dengan adanya pelatihan – pelatihan dan adanya kemajuan Teknologi Internet yang sudah tersedia di Kantor Camat Siempatnempu Hilir

b. Ancaman ( Threats) Faktor – faktor yang menjadi Ancaman dalam hal peningkatan pembangunan di Kecamatan Siempatnempu Hilir antara lain : 1.Kondisi Perekonomian Masyarakat yang rendah 2.Harga pasar komoditi produk petani fluktuatif 3.Harga – harga pupuk dan obat – obat pertanian masih mahal 4.Jalan utama sering putus akibat banjir dan bencana alam 5.Pengaruh budaya pergaulan bebas dan narkoba 6.Motifasi kerja aparatur menurun 7.Tidak adanya penempatan the Right Man on the Right Place. 8. Masyarakat mengalami ketergantungan kepada pemerintah tanpa berusaha Pencapaian Kinerja Kantor Camat Siempatnempu Hilir pada tahun 2013 s.d. 2014 dapat diuraikan pada tabel 2 dibawah ini:

C. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Dirumuskan berdasarkan analisis gambaran pelayanan SKPD, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra SKPD. Isu-isu penting, mencakup :

 Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD.  Khusus untuk SKPD provinsi, juga harus melihat sejauhmana sinergitas dan koordinasi perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan antara SKPD provinsi dengan SKPD kabupaten/kota serta dengan Kementerian dan Lembaga di tingkat pusat dalam mencapai tujuan pembangunan.  Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD.  Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional dan internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Developmnet Goals).  Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD.  Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan. Terkait dengan hal tersebut di atas maka isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan di Kecamatan Siempatnempu Hilir antara lain: 1. Belum optimalnya untuk pengembangan data informasi serta pemanfaatan potensi sumber daya alam 2. Sifat gotong royong masyarakat mengalami penurunan sehingga pelaksanaan pembangunan selalu bertumpu kepada pemerintah 3. Potensi unggulan belum mampu ditunjukkan kepada masyarakat Kabupaten Dairi 4. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang mengalami penurunan 5. Kepala Desa sebagai penyelenggaran pemerintahan desa sangat efektif dan efisien untuk melaksanakan pembangunan hal ini disebabkan kepala desa memiliki peran aktif 6. Koordinasi dan kerjasama dengan Uspika sangat baik, sehingga banyak permasalahan dapat diselesaikan dengan mengedepankan kerjasama.

D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Dari rancangan awal yang telah disusun pada Kantor Camat Siempatnempu Hilir telah disesuaikan dengan perencanaan Kantor Camat Siempatnempu Hilir. Review terhadap Rancangan Awal RKPD dilaksanakan dengan menyesuaikan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) Kecamatan Siempatnempu Hilir. Dari rancangan awal ini dipergunakan indicator out put dan indicator out come. Indikator Out Put Kantor Camat Siempatnempu Hilir didasarkan pada 10 (sepuluh) Program, ditargetkan harus bisa menghasilkan persentase yang maksimal yaitu 100 %. Review terhadap rancanagan awal RKPD Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel 4 . E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Langkah – langkah yang dilakukan dan penelaahan Program dan Kegiatan Masyarakat antara lain : •

Menginventarisasi usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat.

•

Menyesuaikan dengan nomenklatur program/kegiatan yang berlaku.

•

Meliti kelengkapan informasi dari usulan, bila belum lengkap terutama mengenai jenis kegiatan, indikator kinerja, lokasi, dan besaran volume kegiatan

•

Bila belum lengkap dilakukan konfirmasi (kalau memungkinkan), atau mencatat untuk dikonfirmasikan dengan hasil analisis kebutuhan SKPD

•

Memeriksa apakah usulan program/kegiatan tersebut sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

•

Membuat rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

A. TUJUAN Tujuan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 1 – 5 tahun,langkah – langkah yang dilakukan dalam penetapan tujuan ini adalah sebagai berikut : 1. Mengidentifikasi pernyataan tujuan dalam Renstra SKPD. 2. Membandingkan rumusan tujuan tersebut dengan hasil evaluasi kinerja pelayanan SKPD, apakah masih sesuai dengan kondisi nyata dan realita kebutuhan. 3. Mengidentifikasi kebijakan nasional dan terkait tugas dan pokok SKPD, misalnya dalam rangka pencapaian SPM dan MDGs (Millenium Development Goals). 4. Mengidentifikasi kebijakan Kabupaten. Adapun Tujuan Kecamatan Siempatnempu Hilir adalah sebagai berikut : Misi 1 :

Meningkatkan kualitas (mutu) aparatur kecamatan dan desa sehingga mampu dan tanggap terhadap berbagai kebutuhan masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

Tujuan :

- Meningkatkan kapasitas aparatur yang qualified dan kreatif - Meningkatkan penyelenggaran pemerintahan yang berwibawa dan bersih - Meningkatkan kualitas Kepala Desa dan perangkatnya - Meningkatkan semangat ,motivasi dan kesejahteraan aparatur Kecamatan

Misi 2 :

Meningkatkan

koordinasi,

pengawasan

serta

kualitas

perencanaan

dalam

menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; Tujuan :

- Meningkatkan Koordinasi antar instansi pemerintah di Kecamatan - Meningkatkan kemampuan aparat pemerintah desa dalam melaksanakan penyelenggaran pemerintah desa - Meningkatkan kemampuan dan tugas BPD sebagai mitra pemerintah desa - Meningkakan Kemampuan dan tugas LPM sebagai lembaga masyarakat desa

Misi 3 :

Meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

Tujuan

- Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi

Misi 4 :

Meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat .

Tujuan :

- Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk taat pajak - Meningkatkan kesadaran masyarakat kelengkapan dokumen kependudukan - Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengurus ijin usaha.

B. SASARAN Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan dalam hal ini adalah Kantor Camat Siempatnempu Hilir dalam jangka tahunan. Langkah – langkah yang dilakukan adalah : 1. Merumuskan sasaran-sasaran yang hendak dicapai berdasarkan rumusan tujuan sebelumnya. 2. Untuk pernyataan tujuan yang masih sesuai dengan tujuan di dalam Renstra SKPD, mencuplik rumusan sasaran di dalam Renstra SKPD tersebut dan/atau sasaran target pelayanan kinerja menurut hasil perumusan kebutuhan program dan kegiatan. 3. Untuk rumusan tujuan yang baru (tidak sama dengan Renstra SKPD), dijabarkan secara tersendiri apa yang menjadi sasaran dari rumusan tujuan tersebut. Sehingga sasaran Kantor Camat Siempatnempu Hilir dapat dijabarkan sebagai berikut : Misi 1 :

Meningkatkan kualitas (mutu) aparatur kecamatan dan desa sehingga mampu dan tanggap terhadap berbagai kebutuhan masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

Tujuan 1:

Meningkatkan kapasitas aparatur yang qualified dan kreatif

No 1

Sasaran Meningkatnnya Siempatnempu Hilir

kualitas

pegawai

Indikator kantor

camat

75 % S-1

Tujuan 2

Meningkatkan penyelenggaran pemerintahan yang berwibawa dan bersih

No 1

Sasaran Meningkatnya mutu pelayanan masyarakat

Tujuan 3

Jam kerja

Meningkatkan kualitas Kepala Desa dan perangkatnya

No 1

Indikator

Sasaran

Indikator

Meningkatnnya kualitas Kepala Desa dan Perangkatnya di

Laporan Bulanan

Siempatnempu Hilir

Tujuan 4

Meningkatkan semangat ,motivasi dan kesejahteraan aparatur Kecamatan

No 1

Sasaran

Indikator

Meningkatnnya Kesejahteraan Pegawai Kantor Camat

Tunjangan Insenstif

Siempatnempu Hilir

Misi 2 :

Meningkatkan

koordinasi,

pengawasan

serta

kualitas

perencanaan

dalam

menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; Tujuan 1 :

Meningkatkan Koordinasi antar instansi pemerintah di Kecamatan

No 1

Sasaran

Indikator

Terjalinnya hubungan koordinasi antar instansi pemerintah

Rapat Koordinasi

yang baik

Tujuan 2

Meningkatkan

1 x bulan

kemampuan

aparat

pemerintah

desa

dalam

melaksanakan

penyelenggaran pemerintah desa No 1

Sasaran

Indikator

Skill atau kemampuan Kepala Desa dengan perangkatnya

Pelayanan Masyarakat

dalam melakukan pelayanan masyarakat

Tujuan 3

Meningkatkan kemampuan dan tugas BPD sebagai mitra pemerintah desa

No 1

Sasaran

Indikator

Terwujudnya pola hubungan yang serasi antara BPD dengan

Kerjasama BPD dengan

Pemerintah Desa

Tujuan 4

Meningkatkan Kemampuan dan tugas LPM sebagai lembaga masyarakat desa

No 1

Kepala Desa

Sasaran Meningkatnya

peran

dan

kemampuan

Indikator LPM

dalam

Peran serta LPM

merencanakan dan melaksanakan pembangunan desa

Misi 3 :

Meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

Tujuan 1

Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi

No 1

Sasaran Ikut sertanya masyarakat dalam proses pembangunan

Indikator Swadaya dan gotong royong

Misi 4 :

Meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat .

Tujuan 1 :

Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk taat pajak dan retribusi daerah

No 1

Sasaran

Indikator

Terwujudnya kesadaran masyarakat yang membayar pajak

Target Setoran Pajak

dan retribusi daerah

Tujuan 2 No 1

Meningkatkan kesadaran masyarakat kelengkapan dokumen kependudukan Sasaran

Indikator

Terwujudnya kesadaran masyarakat untuk memiliki KTP,Akte

KTP

Lahir,Akte Kawin dan dokumen lainnya Tujuan 3

Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengurus ijin usaha.

No 1

Sasaran

Indikator

Meningkatnya kesadaran masyarakat berusaha berdasarkan

Ijin HO

peraturan yang berlaku

C. PROGRAM Program adalah Instrumen kebijakan yang berisikan satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Camat Siempatnempu Hilir untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemeritah. Program Kecamatan Siempatnempu Hilir disesuaikan dengan 3 (tiga) prioritas Kabupaten Dairi yaitu : 1. Tuntas Wajib Belajar 9 (sembilan) tahun 2. Mantap ketahanan pangan melalui proteksi terhadap petani 3. Mantap kesehatan keluarga miskin dengan pelayanan dasar gratis Penjabaran Prioritas ini diterapkan di Kecamatan , Program – program Kecamatan antara lain : D. KEGIATAN Kegiatan adalah penerapan atau aplikasi dari Program yang telah ditetapkan oleh Kantor Camat Siempatnempu Hilir,Program dan Kegiatan harus sinkron sehingga mempermudah pencapaian tujuan dan sasaran . Program dan Kegiatan Kantor Camat Siempatnempu Hilir dapat digambarkan dalam tabel tersebut di bawah ini:

No 1

Program Peningkatan Kwalitas SDM

Kegiatan 1. Mengusulkan dan mengirimkan aparatur untuk mengikuti diklat 2. Melatih

Pegawai

yang

belum

bisa

menggunakan Komputer 3. Pelatihan singkat tentang Internet 4. Mengusulkan dan memotivasi untuk mengambil pendidikan S2 jika sudah S1 dan melanjutkan S1 bagi tamatan SLTA 2

Menegakkan Disiplin kepada pegawai agar tetap dikantor pada jam kerja

1. Mengadakan rapat staf 2. Membuat kegiatan di kantor camat 3. Absensi harus ditandatangani setiap hari 4. Melaksanakan Apel Pagi

3

Mengadakan pelatihan Kepala Desa dan Perangkatnya

1. Mengusulkan dan mengirimkan Kepala Desa untuk mengikuti diklat 2. Mengusulkan setiap kepala desa memiliki

computer 3. Melatih Kepala Desa untuk menata kearsipan atau agenda surat 4. Memberikan

buku

–buku

perundang

–

undangan tentang tugas kepala desa 4

Mengusulkan Insentif yang layak sesuai

1. Mengusulkan

prestasi kerja

pegawai

agar

memperoleh

prenghasilan yang layak. 2. Memberikan motivasi kerja dan bagi habis tugas setiap staf yang ada

5

Mengadakan kerjasama dengan instansi Mengadakan Rapat Koordinasi setiap bulan dengan lain

Kepala UPT Puskesmas, UPT DIkdas, PPL Pertanian dan Muspika

6

Pembinaan dalam hal manajemen dan Menata agenda surat – surat kantor pelayanan prima pada masyarakat

Menata Sisem Informasi Kepegawaian Memelihara alat – alat dan gedung kantor

7

Mengadakan pembinaan bagi para BPD Memberikan pembekalan dalam pemantapan BPD dan anggota

per triwulan dalam hal TUPOKSI Pengadaan buku – buku tentang peraturan – peraturan yang mendukung tugas BPD

8

Mengadakan pembinaan bagi para LPM Memberikan pembekalan dalam pemantapan LPM dan anggota

per triwulan Pengadaan buku – buku tentang peraturan – peraturan yang mendukung tugas LPM

9

Melibatkan masyarakat secara langsung Mengadakan gotong royong setiap desa dalam kegiatan pembangunan dan gotong Masyarakat dimotivasi suka berkorban untuk orang royong

10

lain.

Merealisasikan Pajak dan Retribusi dalam Turun ke desa untuk mengutip pajak dari wujud nyata pembangunan

11

Mengadakan

sosialisasi

masyakakat tentang Mengadakan sosialisasi ke desa – desa dan ikut

pentingnya dokumen kependudukan 12

serta dalam pembuatan e-KTP

Memberikan penyuluhan dan penerangan Mensosialisasikan melalui kepala desa tentang izin tentang syarat membuat usaha dan proses HO dan mempermudah pengurusannya perijinannya

BAB IV PENUTUP

Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indicator kinerja Kantor Camat Siempatnempu Hilir didasarkan pada kebijakan,program,kegiatan dan sasaran ataupun tujuan Kantor Camat Siempatnempu Hilir sebagai penjabaran visi misi dan Renstra Kantor Camat Siempatnempu Hilir yang mengidentifikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan – kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Rencana kerja ini disusun dengan Rancangan awal

sebagai sinkronisasi antara SKPD dalam menyusun

program dan kebijakan tahun 2015, hal ini dipandang sangat perlu karena merupakan aplikasi dari proses pembangunan yang terarah dan terukur dengan sistem “bottom up” sehingga akan mencapai sasaran yang tepat untuk kemajuan masyarakat Kabupaten Dairi. Harapan yang sangat besar adalah stake holder terutama di Kabupaten dapat merealisasikan program dan kegiatan yang berhubungan dengan sektor pertanian, pendidikan dan kesehatan di Kecamatan Siempatnempu Hilir demi menyukseskan motto Kabupaten Dairi “ Bekerja Untuk Rakyat”.

Sopobutar, September 2014 CAMAT SIEMPATNEMPU HILIR

PANDAPOTAN SITUMORANG PEMBINA NIP. 19610826 198304 1 001

TABEL 1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL RENCANA KERJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD TAHUN 2014 KANTOR CAMAT SIEMPATNEMPU HILIR

Kode


1

2

1

Indicator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)

3

Target Capaian Kinerja RPJMD Sampai Tahun 2014

Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2012

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2013

Target

Realisasi

Tingkat Realisasi

Target Program/ Kegiatan Renja Tahun Berjalan 2014

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun Berjalan

Realisasi Capaian Program/

4

5

6

7

8

9

10

60 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

Tingkat Capaian Realisasi Target Tahun 2014 (%)

SKPD Penanggung jawab

11

12

38 bulan

20%

Kantor Camat Siempatnempu Hilir

WAJIB

1

20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan

1

20

9

9

1

20

9

9

1

1

20

9

9

1

1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1

20

9

9

1

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik Sumber Daya Air dan Listrik

60 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

89%

12 bulan

38 bulan

20%


1

20

9

9

1

9

Penyediaan Jasa Peralatan Kerja

60 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

38 bulan

20%


1

20

9

9

1

10


60 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

38 bulan

20%


1

20

9

9

1

11

Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya bahan surat menyurat Penggandaan

60 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

38 bulan

20%


1

20

9

9

1

12

Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya alat-alat listrik dan elektronik Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

60 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

38 bulan

20%


1

20

9

9

1

13

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

60 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

38 bulan

20%


Kecamatan Siempatnempu Hilir Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terkirim Surat yang disampaikan tepat waktu

Perbaikan Tersedianya peralatan kerja yang siap pakai Tersedianya alat tulis kantor

Tersedianya peralatan kantor yang siap pakai

1

20

9

9

1

17

Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman pendukung rapat

60 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

38 bulan

20%


1

20

9

9

1

18

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Tersedianya biaya perjalanan dinas

60 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

38 bulan

20%


1

20

9

9

2

1

20

9

9

2

7

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai

60 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

100%

3 bulan

38 bulan

0%


1

20

9

9

2

22

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Terpeliharanya gedung kantor Kantor

60 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

31.03%

3 bulan

38 bulan

0%


1

20

9

9

2

24



60 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

100%

3 bulan

38 bulan

0%


1

20

9

9

2

26

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor

60 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

42.80%

3 bulan

38 bulan

0%


1

20

9

9

2

28

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terpeliharanya peralatan gedung kantor

60 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

98.80%

3 bulan

38 bulan

20%


1

20

9

9

2

44

Rehabilitasi Sedang/Berat Kenderaan Terpeliharanya kenderaan dinas Dinas/Operasional

60 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

100%

3 bulan

38 bulan

0%


1

20

9

9

19


1

20

9

9

19 5

Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tetang APB Desa

60 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

100%

3 bulan

10 Desa

0%


1

2

1

2

1

20 9

9

29

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

1

2

1

20 9

9

29 1

Penyuluhan Kesehatan Anak Balita

Terlaksananya penyuluhan kesehatan balita dengan baik

5 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

100%

1 Keg

1 Keg

0%


1

11

1

11

1

20 9

9

18

1

11

1

20 9

9

18 1

Terlaksananya pembinaan organisasi perempuan dengan baik

5 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

50%

1 Keg

1 keg

20%



Jumlah Desa yang difasilitasi

Urusan Wajib Kesehatan

Urusan Wajib Permberdayaan Perempuan Program Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Pembinaan Organisasi Perempuan

1

13

1

20 17 15

Program Pemberdayaan Fakir Miskin,Komunitas Adat Terpencil(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya

1

13

1

20 17 15

Honorarium PNS

Tersedianya Dana Petugas Distribusi

24 bulan

-

12 bulan

12 bulan

100%

12 bln

-

0%


1

13

1

20 17 15

Honorarium Non PNS

Tersedianya Dana Petugas Distribusi

24 bulan

-

12 bulan

12 bulan

100%

12 bln

-

0%


1

13

1

20 17 15

Belanja Sewa Mobilitas Darat

Tersalurnya Raskin RTS-PM

30 putaran

-

100%

15 Putaran

-

0%


1

17

1

17

1

20 9

9

17


1

17

1

20 9

9

17 1


5 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

100%

1 Keg

1 Keg

0%


1

18

1

18

1

20 9

9

16

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

1

20 9

9

16 1

Pembinaan Organisasi Kepemudaan Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan

5 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

100%

1 Keg

1 Keg

10%


5 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

100%

1 Keg

1 Keg

10%


5 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

100%

1 Keg

1 Keg

75%


50 Desa

10 Desa

10 Desa

10 Desa

100%

10 Desa

-

-


15 Putaran 15 Putaran

Urusan Wajib Kebudayaan

Terlaksananya pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

Urusan Pemuda dan Olahraga

1

19

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1

19

1

20 9

9

17


1

19

1

20 9

9

17 3

Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terlaksananya kesadaran perayaan hari akan Nilai-nilai Luhur Bangsa besar kenegaraan

1

22

1

22

1

20 9

9

17

1

22

1

20 9

9

17 2

Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa/Kecamatan

Terlaksananya Musrembang dengan baik

1

22

1

20 9

9

17 3


Tersedianya alat kebersihan/ gotong royong desa

Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

1

22

1

20 9

9

17 4


Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dengan baik

5 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

100%

1 tahun

1 Keg

0%


1

22

1

20 9

9

17 6


Terlaksananya perlombaan Desa Tingkat Kecamatan dengan baik

5 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

100%

1 Keg

1 Keg

20%


Sopobutar,

2014

CAMAT SIEMPATNEMPU HILIR

PANDAPOTAN SITUMORANG PEMBINA NIP.19610826 198304 1 001

TABEL 2

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD No 1

1


SPM/Standard Nasional

2

Target Renstra SKPD

Realisasi Capaian

Proyeksi

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

90%

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik

90%

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

Tersedianya peralatan kerja yang siap pakai

100%

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

Tersedianya alat tulis kantor

80%

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

Tersedianya bahan surat menyurat

85%

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

Tersedianya alat-alat listrik dan elektronik

90%

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan


85%

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

Tersedianya makanan dan minuman pendukung rapat

80%

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan


90%

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan


90%

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

Tersedianya mebeleur kantor yang memadai

90%

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan


90%

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan


90%

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan


90%

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan


90%

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan


90%

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

Terpeliharanya mebeleur

90%

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

Jumlah desa yang dibina dalam pengelolaan keuangan desa

100%

10 Desa

10 Desa

10 Desa

10 Desa

10 Desa

10 Desa

10 Desa

10 Desa

10 Desa

10 Desa

10 Desa


100%

10 Desa

10 Desa

10 Desa

10 Desa

10 Desa

10 Desa

10 Desa

10 Desa

10 Desa

10 Desa

10 Desa

13

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terkirim Surat yang disampaikan tepat waktu

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Catatan Analisis 14

4 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Terlaksananya penyuluhan kesehatan balita dengan baik 5 Program Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Terlaksananya pembinaan organisasi perempuan dengan baik

90%

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

90%

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

90%

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

90%

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

90%

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

6 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Terlaksananya pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 7 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan 8 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Terlaksananya kesadaran perayaan hari besar kenegaraan 9 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Terlaksananya Musrembang dengan baik

90%

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun


90%

10 Desa

10 Desa

10 Desa

10 Desa

10 Desa

10 Desa

10 Desa

10 Desa

10 Desa

10 Desa

10 Desa


100%

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun


100%

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

100%

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

0

0

1 tahun

1 tahun

1 tahun

0

1 Tahun

10 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Terlaksananya Pilkades dengan baik

Sopobutar, 2014 CAMAT SIEMPATNEMPU HILIR


TABEL 3

REKAPITULASI EVALUASI HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SKPD S.D. TAHUN 2014 SKPD KANTOR CAMAT SIEMPATNEMPU HILIR


Kode


Target Capaian Kinerja RPJMD Sampai Tahun 2014

Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2013

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2013

Target

1

2

1

Realisasi

Tingkat Realisasi

Target Program/ Kegiatan Renja Tahun Berjalan 2014

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program/ Kegiatan Tahun 2014

Tingkat Capaian Realisasi Target Tahun 2014 (%)

SKPD Penanggung jawab

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Terkirim Surat yang disampaikan tepat waktu

60 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

12 bulan

20%


WAJIB

1

20


1

20

9

9

1

20

9

9

1

1

20

9

9

1

1


1

20

9

9

1

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik Sumber Daya Air dan Listrik

60 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

90%

12 bulan

12 bulan

20%


1

20

9

9

1

9


60 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

12 bulan

20%


1

20

9

9

1

10


60 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

12 bulan

20%


1

20

9

9

1

11

Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya bahan surat menyurat Penggandaan

60 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

12 bulan

20%


1

20

9

9

1

12

Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya alat-alat listrik dan elektronik Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

60 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

12 bulan

20%


1

20

9

9

1

13


60 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

12 bulan

20%


1

20

9

9

1

17

Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman pendukung rapat

60 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

12 bulan

20%


1

20

9

9

1

18


60 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

99,5%

12 bulan

12 bulan

20%


1

20

9

9

2

Kecamatan Siempatnempu Hilir Program Pelayanan Perkantoran

Administrasi

Perbaikan Tersedianya peralatan kerja yang siap pakai





1

20

9

9

2

7



60 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

12 bulan


1

20

9

9

2

10

Pengadaan Mebeleur


60 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

12 bulan

0%


1

20

9

9

2

21

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Terpeliharanya rumah dinas Dinas

60 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

12 bulan

0%


1

20

9

9

2

22

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Terpeliharanya gedung kantor Kantor

60 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

12 bulan

0%


1

20

9

9

2

24



60 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

12 bulan

0%


1

20

9

9

2

26



60 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

12 bulan

20%


1

20

9

9

2

28



60 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

12 bulan

0%


1

20

9

9

2

44

Rehabilitasi Sedang/Berat Kenderaan Terpeliharanya mebeleur Dinas/Operasional

60 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

12 bulan

0%


1

20

9

9

19


1

20

9

9

19 4

Pemantauan dan Evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD)


10 Desa

10 Desa

10 Desa

10 Desa

100%

10 Desa

10 Desa

0%


1

20

9

9

19 5



10 Desa

10 Desa

10 Desa

10 Desa

100%

10 Desa

10 Desa

0%


1

2

1

2

1

20 9

9

29


1

2

1

20 9

9

29 1



5 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

100%

1 tahun

1 tahun

20%


1

11

1

11

1

20 9

9

18

1

11

1

20 9

9

18 1

5 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

100%

1 tahun

1 tahun

10%


1

17

1

17

1

20 9

9

17


1

17

1

20 9

9

17 1


5 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

100%

1 tahun

1 tahun

0%


1

18

1

18

1

20 9

9

16

0%


Urusan Wajib Permberdayaan Perempuan Program Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Pembinaan Organisasi Perempuan Terlaksananya pembinaan organisasi perempuan dengan baik Urusan Wajib Kebudayaan

Urusan Pemuda dan Olahraga Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan


1

20 9

9

16 1

Pembinaan Organisasi Kepemudaan Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan

5 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

100%

1 tahun

1 tahun

10%


5 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

100%

1 tahun

1 tahun

0%


75%


1

19

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1

19

1

20 9

9

17


1

19

1

20 9

9

17 3

Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terlaksananya kesadaran perayaan hari akan Nilai-nilai Luhur Bangsa besar kenegaraan

1

22

1

22

1

20 9

9

17

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

1

22

1

20 9

9

17 2



5 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

100%

1 tahun

1 tahun

1

22

1

20 9

9

17 3



50 Desa

10 Desa

10 Desa

10 Desa

100%

10 Desa

10 Desa


1

22

1

20 9

9

17 4



5 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

100%

1 tahun

1 tahun


1

22

1

20 9

9

17 6



5 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

100%

1 tahun

1 tahun

0%

1

22

1

20 9

9

18

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

1

22

1

20 9

9

18 5

Penyelenggaraan Pilkades

Terlaksananya Pilkades dengan baik

5 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

0%

1 tahun

1 tahun

-

Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



Sopobutar, 2014 CAMAT SIEMPATNEMPU HILIR


TABEL 4

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2014 Rancangan Awal RKPD

No

1

Program / Kegiatan

Lokasi


2

3

4

Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian Kinerja RPJMD Sampai Tahun 2014

Pagu Indikatif(Rp)

5

6

Program / Kegiatan

Lokasi

7

8

WAJIB

WAJIB



Kecamatan Siempatnempu Hilir

Kecamatan Siempatnempu Hilir

Program Pelayanan Perkantoran

134,250,000 Program Pelayanan Perkantoran

Administrasi


Ktr. Camat Siempatnempu Hilir

Terkirim Surat yang disampaikan tepat waktu

12 bulan

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik


Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik

12 bulan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kenderaan Dinas/ Operasional


Tersedianya Jasa Pemeliharaan Izin Kenderaan Dinas Camat Siempatnempu Hilir

12 bulan



Tersedianya peralatan kerja yang siap pakai

12 bulan




12 bulan

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


Tersedianya bahan surat menyurat

12 bulan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor


Tersedianya alat-alat listrik dan elektronik





Perbaikan

Target Capaian Indicator Kinerja Kinerja RPJMD Program (Outcome)/ Sampai Tahun Kegiatan (Output) 2014 9

10

Kebutuhan Cat.Penting Dana(Rp) 11

134,250,000

Administrasi

3,300,000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Ktr. Camat Terkirim Surat yang Siempatnempu Hilir disampaikan tepat waktu 6,600,000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Ktr. Camat Tersedianya jasa Daya Air dan Listrik Siempatnempu Hilir komunikasi, air dan listrik

12 bulan

3,300,000

12 bulan

6,600,000

1,500,000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Ktr. Camat Tersedianya Jasa Perizinan Kenderaan Dinas/ Siempatnempu Hilir Pemeliharaan Izin Operasional Kenderaan Dinas Camat Siempatnempu 2,400,000 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Ktr. Camat Tersedianya peralatan Kerja Siempatnempu Hilir kerja yang siap pakai

12 bulan

1,500,000

12 bulan

2,400,000

12 bulan

20,000,000

8,800,000 Penyediaan Barang Cetakan dan Ktr. Camat Tersedianya bahan Penggandaan Siempatnempu Hilir surat menyurat

12 bulan

8,800,000

12 bulan

5,850,000 Penyediaan Komponen Instalasi Ktr. Camat Tersedianya alat-alat Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Siempatnempu Hilir listrik dan elektronik

12 bulan

5,850,000


12 bulan

8,800,000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Ktr. Camat Tersedianya peralatan Siempatnempu Hilir kantor yang siap pakai

12 bulan

8,800,000

Tersedianya makanan dan minuman pendukung rapat

12 bulan

Ktr. Camat Tersedianya makanan Siempatnempu Hilir dan minuman pendukung rapat

12 bulan

20,000,000

20,000,000 Penyediaan Alat Tulis Kantor

20,000,000 Penyediaan Makanan dan Minuman

Ktr. Camat Tersedianya alat tulis Siempatnempu Hilir kantor

12




12 bulan

57,000,000 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ktr. Camat Tersedianya biaya ke Luar Daerah Siempatnempu Hilir perjalanan dinas






12 bulan

Pengadaan Mebeleur



12 bulan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas



12 bulan




12 bulan




12 bulan

50,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional




12 bulan

2,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor




12 bulan

Rehabilitasi Sedang/Berat Kenderaan Dinas/Operasional


Terpeliharanya Kenderaan Dinas

12 bulan

76,000,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5,000,000 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Ktr. Camat Tersedianya Siempatnempu Hilir perlengkapan gedung kantor yang memadai Ktr. Camat Tersedianya mebeleur Siempatnempu Hilir kantor yang memadai

12 bulan

5,000,000

12 bulan

-

4,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

Ktr. Camat Terpeliharanya rumah Siempatnempu Hilir dinas

12 bulan

4,000,000

8,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Ktr. Camat Terpeliharanya gedung Siempatnempu Hilir kantor

12 bulan

8,000,000

Ktr. Camat Terpeliharanya Siempatnempu Hilir kendaraan dinas

12 bulan

50,000,000

12 bulan

2,000,000

12 bulan

3,500,000

12 bulan

3,500,000

- Pengadaan Mebeleur

Ktr. Camat Terpeliharanya Siempatnempu Hilir perlengkapan gedung kantor 3,500,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Ktr. Camat Terpeliharanya Gedung Kantor Siempatnempu Hilir peralatan gedung kantor 3,500,000 Rehabilitasi Sedang/Berat Kenderaan Ktr. Camat Terpeliharanya Dinas/Operasional Siempatnempu Hilir mebeleur

Pemantauan dan Evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD)



10 Desa

- Pemantauan dan Evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD)




10 Desa

5,000,000 Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tetang APB Desa


57,000,000

76,000,000


5,000,000 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa


5,000,000 Ktr. Camat Jumlah desa yang Siempatnempu Hilir dibina dalam pengelolaan Ktr. Camat Jumlah Desakeuangan yang Siempatnempu Hilir difasilitasi

10 Desa

-

10 Desa

5,000,000






Urusan Wajib Permberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

12 bulan


12 bulan

8,000,000 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita


8,000,000 Penyuluhan Kesehatan Anak Balita

Ktr. Camat Terlaksananya Siempatnempu Hilir penyuluhan kesehatan balita dengan baik

8,000,000

12 bulan

8,000,000

Urusan Wajib Permberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ktr. Camat Siempatnempu Hilir

8,000,000 Program Peran Serta dan Kesetaraan Ktr. Camat Gender Dalam Pembangunan Siempatnempu Hilir

8,000,000




12 bulan

8,000,000 Pembinaan Organisasi Perempuan

Pembinaan Organisasi PKK dalam desa percontohan



12 bulan

Pembinaan Organisasi PKK dalam desa percontohan

Program Pemberdayaan Fakir Miskin,Komunitas Adat Terpencil(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Koordinasi dan Penyaluran bagi Keluarga Miskin


Terdistribusinya Raskin dengan tepat sasaran

12 bulan

Urusan Wajib Kebudayaan Ktr. Camat Siempatnempu Hilir




12 bulan

Urusan Pemuda dan Olahraga Ktr. Camat Siempatnempu Hilir

Pembinaan Organisasi Kepemudaan


Kebangsaan


Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Bangsa



Program Pemberdayaan Fakir Miskin,Komunitas Adat Terpencil(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKS) lainnya 91,022,625 Koordinasi dan Penyaluran bagi Ktr. Camat Terdistribusinya Keluarga Miskin Siempatnempu Hilir Raskin dengan tepat sasaran

Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan

12 bulan


30,000,000 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

Ktr. Camat Terlaksananya Siempatnempu Hilir pengembangan kesenian dan

10,000,000 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan


10,000,000 Pembinaan Organisasi Kepemudaan

Ktr. Camat Terlaksananya Siempatnempu Hilir pembinaan organisasi kepemudaan

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Negeri 20,000,000 Dalam Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Terlaksananya kesadaran perayaan hari besar kenegaraan

12 bulan

20,000,000 Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Bangsa

12 bulan

8,000,000

12 bulan

12 bulan

91,022,625

30,000,000.00

30,000,000 Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Urusan Pemuda dan Olahraga

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Siempatnempu Hilir pembinaan organisasi perempuan dengan

Urusan Wajib Kebudayaan


Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program Pengembangan Wawasan

Ktr. Camat Terlaksananya Siempatnempu Hilir pembinaan organisasi perempuan dengan Ktr. Camat Terlaksananya

30,000,000 12 bulan

10,000,000

12 bulan

10,000,000

20,000,000

Ktr. Camat Siempatnempu Hilir Ktr. Camat Terlaksananya Siempatnempu Hilir kesadaran perayaan hari besar kenegaraan

30,000,000

12 bulan

20,000,000

Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 30,000,000 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

30,000,000




12 bulan

10,000,000 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa/Kecamatan

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup


Tercapainya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup

12 bulan




12 bulan

10,000,000 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Ktr. Camat Tercapainya dalam Pengendalian Lingkungan Hidup Siempatnempu Hilir kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup 10,000,000 Pelaksanaan Perlombaan Desa Ktr. Camat Terlaksananya Tingkat Kecamatan Siempatnempu Hilir perlombaan Desa Tingkat Kecamatan dengan baik

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Fasilitasi Penyelenggaraan Pilkades

Ktr. Camat Terlaksananya Siempatnempu Hilir Musrembang dengan baik

12 bulan

10,000,000

12 bulan

10,000,000

12 bulan

10,000,000

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Ktr. Camat Siempatnempu Hilir

Terlaksananya Pilkades dengan baik

1 keg

- Fasilitasi Penyelenggaraan Pilkades

Ktr. Camat Terlaksananya Siempatnempu Hilir Pilkades dengan baik

412,272,625

1 keg

-

412,272,625

CAMAT SIEMPATNEMPU HILIR


TABEL 5 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2015 KECAMATAN SIEMPATNEMPU HILIR SKPD :KANTOR CAMAT SIEMPATNEMPU HILIR

No.

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN URAIAN KEGIATAN

LOKASI

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

Besaran/ Volume

CATATAN PENTING

1

2

3

4

5

6

1 unit

APBD

1 ls

PLN

01

Pengadaan Gedung SD Negeri

Desa Lae Haporas

Gedung SD dan Guru

02

Pengadaan Jaringan Listrik

Desa Lae Haporas

Instalasi

03

Perbaikan Irigasi Lae Haporas

Desa Lae Haporas

Tersalurnya air untuk pengairan sawah

1,2 KM

APBD

04

Pembangunan parit semen dusun IX

Desa Janji

Tersalurnya air dengan baik

1.000 m

APBD

05

Pengadaan Bibit Jagung

Desa Janji

Tersalurnya bibit tepat waktu

1000 zak

APBD

06

Pengadaan Bibit Kayu Uru dan Mahoni

Menjaga penghijauan

5000 btg

APBD

07

Perkerasan Jalan dusun III

Lae Itam

Terlaksananya perkerasan Jalan tepat waktu.

2.000 m

APBD

08

Pengadaan Jaringan Listrik Dsn Lae Markepas,Labah Raja dan Pahlawan

Lae Itam

Instalasi

3 dusun

PLN

09

Pengadaan Bibit Coklat

Lae Itam

Peningkatan Produktifitas

10.000 btg

APBD

10

Pembukaan Jalan Dusun IV

Lae Sering

Terbukanya jalan

2.000 m

APBD

11

Pengadaan Bibit Kayu Uru dan Mahoni

Lae Sering


10.000 btg

APBD

12

Pengadaan Jaringan Listrik Dusun Parsaoran

Lae Sering

Instalasi

1 ls

APBD

13

Pembangunan Tembok Penahan Dusun I

Sopobutar

Tersedianya Tembok Penahan

400 m

APBD

14


Sopobutar


5.000 zak

APBD

15

Rehab PSAB Dusun I s.d. VIII

Pardomuan

Tersedianya fasilitas air minum

4.000 m

APBD

16


Pardomuan


5.000 m

APBD

Janji

17

Pengaspalan Jalan Desa Pardomuan-Lae Itam

Pardomuan

Tersedianya jalan yang layak

6.000 m

APBD

18

Perkerasan Jalan Dusun Cinta Maju

Lae Markelang


2.000 m

APBD

19

Pengadaan Jaringan Listrik Dusun Bar.Tonga - Tonga dan Lae Gambir

Lae Markelang

Instalasi

1 ls

APBD

20

Pengadaan Jaringan Listrik Dusun Lubuk Raya

Lae Markelang

Instalasi

1 ls

APBD

21

Pembangunan Parit Semen Dusun I s.d. VI

Jambur Indonesia

Tersedianya parit semen yang baik

2.000 m

APBD

22


Jambur Indonesia


1.000 zak

APBD

23

Pengaspalan Jalan Dusun Lae Bas Bas

Lae Luhung


2.000 m

APBD

24

Pengadaan Bibit Unggul

Lae Luhung


1.000 zak

APBD

25

Pembukaan Jalan Dusun III

Simungun


4.000 m

APBD

24


Simungun


4.000 zak

APBD

201

RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA)

KELURAHAN BINTANG HULU TAHUN 2015

PEMERINTAH KELURAHAN BINTANG HULU TAHUN 2014


Latar Belakang Dalam Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dipertegas oleh Peraturan Pemerintah No. 73 tentang Kelurahan, selain berperan dalam menangani masalah pemerintahan umum dan konteks kewilayahan, kelurahan juga berperan sebagai SKPD. Atas dasar itulah, Kelurahan Bintang Hulu memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Kelurahan Bintang Hulu Tahun 2015. Dalam Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanan PP No.

8

Tahun

2008

tentang

Tahapan,

Tatacara

Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pada pasal 1 disebutkan bahwa Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan,

pemerintah

daerah

baik

maupun

yang

dilaksanakan

yang ditempuh

langsung

dengan

oleh

mendorong

partisipasi masyarakat. Secara sederhana, Renja SKPD setidaknya berisi tentang Program dan Kegiatan, Lokasi Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran,

serta

Pagu

Indikatif

dan

Perakiraan Maju.

Selanjutnya, terdapat beberapa tahapan dalam penyusunan Renja SKPD, yang terdiri dari : a. persiapan penyusunan Renja SKPD; b. penyusunan rancangan Renja SKPD; c. pelaksanaan Forum SKPD; d. penetapan Renja SKPD.

1

1.2.

Landasan Hukum Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan Renja Kelurahan Bintang Hulu Tahun 2015 adalah sebagai berikut : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2964 Nomor 9) menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689); 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826); 2. Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Pembangunan

Nomor Jangka

17

Tahun

Panjang

2007

Nasional

tentang Tahun

Rencana 2005-2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

2

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 125); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 127); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 149); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Dairi

Pembangunan

Tahun

2005-2025

Jangka

Panjang

(Lembaran

Daerah

Daerah

Kabupaten

Kabupaten

Dairi

Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 150);

3

14. Peraturan Darah tentang RPJMD 15. Perbup tentang pelimpahan kewenangan Bupati kepada Kelurahan 16. Peraturan Bupati Dairi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 14); 17. Renstra Kelurahan Bintang Hulu Tahun 2014-2019

1.3.

Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud Renja Kelurahan Bintang Hulu Tahun 2015 ini disusun dengan mengacu pada visi Kelurahan Bintang Hulu

yang tertuang dalam

Renstra Kelurahan Bintang Hulu Tahun 2014-2019. Selanjutnya, dokumen ini juga dimaksudkan agar digunakan sebagai sebagai salah satu bahan dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Dairi Tahun 2015, serta untuk memberikan arah dan pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam lingkup Kelurahan Bintang Hulu. Adapun Visi Kelurahan Bintang Hulu Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi adalah : “ MASYARAKAT KELURAHAN BINTANG HULU YANG BERSIH, INDAH AMAN DAN TERTIB DENGAN DUKUNGAN APARATUR DALAM MEMBERIKAN

PELAYANAN

PRIMA “, Sebagaimana tertuang pada RPJMD Kabupaten Dairi, visi Kabupaten Dairi adalah : ”MASYARAKAT KABUPATEN DAIRI YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA MELALUI AGRIBISNIS YANG BERDAYA SAING”. 1. Mewujudkan Pemerintah Daerah yang berkualitas dan pemerintahan yang bersih; 2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat; 3. Meningkatkan pengelolaan potensi daerah dan investasi di Daerah; 4. Peningkatan infrastruktur daerah berdasarkan rencana tata ruang wilayah.

4

1.3.2 Tujuan Dalam tata urut dokumen perencanaan, tujuan penyusunan Renja SKPD adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dalam jangka waktu satu tahunan. Hal ini, secara yuridis diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Oleh karena itu, tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Kelurahan Bintang Hulu ini adalah: 1. Menjabarkan Renstra Kelurahan Bintang Hulu Tahun 2014-2019 ke dalam rencana program dan kegiatan prioritas pada Tahun Anggaran 2015;

1.4.

Sistematika Penulisan Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi, maka sistematika penyusunan Renja Kelurahan Bintang Hulu ini adalah sebagai berikut : Bab I

Pendahuluan, yang berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika dokumen RKPD serta.

Bab II

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu, berisi evaluasi pelaksanaan Renja Kelurahan Bintang Hulu Tahun 2013 dan capaian Renstra Kelurahan Bintang Hulu, analisis kinerja pelayanan Kelurahan Bintang Hulu, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kelurahan Bintang Hulu, review terhadap Rancangan Awal RKPD, dan penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

5

Bab III

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, berisi Telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Kelurahan Bintang Hulu,

serta

Program

dan Kegiatan

Kelurahan Bintang Hulu Tahun 2015.

Bab IV

Penutup, berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja Kelurahan Bintang Hulu Tahun 2013 dan Capaian Renstra Kelurahan Bintang Hulu Tahun 2009-2014

Secara umum, Kelurahan Bintang Hulu

telah melaksanakan tugas

pokok dan fungsi sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Dairi dan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Tiap-tiap Jabatan pada Kecamatan dan Kelurahan. Akan tetapi, evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut perlu dilakukan secara simultan, guna menjadi masukan dalam upaya pembenahan yang berkelanjutan. Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kelurahan Bintang Hulu Tahun 2013, terdapat 5 (lima) indikator kinerja yang ijadikan sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Kelurahan Bintang Hulu pada Tahun 2013, sebagai mana disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Pengukuran Kinerja Kelurahan Bintang Hulu Tahun 2013

No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

1 1.

2 Meningkatnya pelayanan administrasi Perkantoran

3  Jumlah Surat Keluar  Jumlah Surat Masuk  Jumlah Surat Pengantar  KTP  Kartu Keluarga  Surat Keterangan Pindah  Surat Ket. Lahir  Surat Ket. Kawin  Surat Ket. Ahli Waris  SKCK  Surat.Ket.Kurang Mampu/Ekonomi Lemah  Surat.Ket. Pengganti KTP  Surat Ket.Tanah/Silang Sengketa

4 500 Lembar 500 Lembar

Persentase (%) 5 6 178 Lembar 35,60 126 Lembar 25,20

200 Lembar 110 Lembar 80 Lembar 80 Lembar 60 Lembar 50 Lembar 70 Lembar 200 Lembar

118 Lembar 70 Lembar 58 Lembar 60 Lembar 18 Lembar 13 Lembar 24 Lembar 102 Lembar

59,00 63,63 72,50 75,00 30,33 26,00 34,28 51,00

80 Lembar

54 Lemabar

67,50

60 Lembar

26 Lembar

43,33

Realisasi

 Surat Ket.Usaha Berkelakuan Baik  Surat Ket. Kematian 2.

Meningkatnya koordinasi dan singkronisasi perencanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat

&

100 Lembar

39 Lembar

39,00

40 Lembar

27 Lembar

67,50

 Musrenbang Kelurahan

1 Kali

1 Kali

100

 Rapat Koordinasi dengan Kepala Lingkungan

4 Kali

4 Kali

100

Sumber : LAKIP Kelurahan Bintang Hulu Tahun 2013

Dari Tabel 2.1 diatas, dapat diketahui bahwa target indikator dari sasaran strategis “meningkatnya koordinasi dan singkronisasi perencanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat” dapat tercapai karena kegiatan tersebut bersifat rutin dan wajib dilaksanakan. Kemudian, target indikator dari sasaran strategis “meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran” tidak tercapai. Hal ini disebabkan oleh : 

Indikator pengukuran kinerja yang telah ditentukan tersebut berbasis pelayanan publik. Oleh karena itu, jumlah pelayanan yang diberikan kepada

masyarakat

sangat

tergantung

kepada

jumlah

dari

masyarakat yang berurusan dengan Kelurahan Bintang Hulu. 

Indikator pengukuran kinerja tersebut bersifat insidentil, sehingga sulit untuk memproyeksikan target yang mungkin dapat dicapai.



Lemahnya

pengadministrasian

pada

Kelurahan

Bintang

Hulu

sebagai akibat dari sumber daya manusia yang sangat terbatas dan sarana prasarana yang belum memadai.

Sementara itu, dari sisi penganggaran pada APBD, terdapat beberapa realisasi anggaran yang tidak sesuai target. Pada Tahun 2013, jumlah dana yang dianggarkan pada APBD untuk Kelurahan Bintang Hulu mencapai Rp. 160.776.000,-

yang

terdiri

dari

Belanja

Tidak

Langsung

sebesar

Rp.79.100.000,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 81.676.000,-. Ternyata, sesuai dengan data yang disajikan pada LAKIP Kelurahan Bintang Hulu 2013, anggaran yang dapat diserap mencapai 96,01 % atau sebesar Rp. 154.446.600,- , yang terdiri dari penyerapan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 79.100.000,- (77,05%) dan penyerapan Belanja Langsung sebesar Rp 60.850.000,- (95,09%). Untuk pemahaman lebih lanjut, dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kelurahan Bintang Hulu dan Pencapaian Renstra Kelurahan Bintang Hulu sampai dengan Tahun 2014 Kabupaten Dairi

KODE

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2014 (Akhir Periode)

1

2

3

4

Realisasi Target Program Dan Kegiatan S/D Tahun 2012 5

Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan Tahun 2013 Target Renja Tahun 2013

Realisasi Renja Tahun 2013


6

7

8 = (7/6)

Target Program/ Kegiatan Tahun 2014

9

20

1

20.01.20.26

01

1

20.01.20.26

01

02


Telepon, Listrik dan Air

2,600,000

1

20.01.20.26

01

09

Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

1,000,000

1

20.01.20.26

01

10


Pemenuhan Alat Tulis Kantor

9,284,000

1

20.01.20.26

01

11


01

12

Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

01

13


1

20.01.20.26

20.01.20.26

Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun 2014

Tingkat Capaian Realisasi Target S/D Tahun 2014 (%)

10 = (5+7+9)

11 = (10/4)

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN

1

1

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra S/D Tahun 2014

Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

134,023,375

Pemenuhan Barang Cetak dan Penggandaan Pemenuhan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor Pemenuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3,000,000

1,000,000

2,500,000

23

KODE




1

2

3

4

1

20.01.20.26

01

17


1

20.01.20.26

01

18

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah

01

19

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi

1

1

1

1

20.01.20.26

20.01.20.26 20.01.20.26

20.01.20.26

Pemenuhan makanan dan minuman Pemenuhan Kebutuhan Koordinasi dan Konsultasi Pemenuhan Tenaga Pendukung Administrasi /Teknis Perkantoran


02

02

07

Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor

02

09

Penyediaan peralatan gedung kantor

1

20.01.20.26

02

10

Pengadaan mebeleur

1

20.01.20.26

02

22

Pemeliharaan rutin gedung kantor

1

11.01.20.26

21

1

11.01.20.26

21

Pembinaan Organisasi PKK dalam Desa Percontohan

5




6

7

8 = (7/6)


9

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra S/D Tahun 2014 Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun 2014


10 = (5+7+9)

11 = (10/4)

8,640,000 25,144.000

28,800,000

41,000,000 Pemenuhan Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor Pemenuhan Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor Pemenuhan pemeliharaan mebeleur Pemenuhan pemeliharaan gedung kantor

Program Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 01

Realisasi Target Program Dan Kegiatan S/D Tahun 2012

11,000,000

15,000,000

10,000,000 5,000,000 5,624,000

Pemenuhan Organisasi PKK

5,624,000

23

KODE




1

2

3

4

1

18.01.20.26

17

1

18.01.20.24

17

1

22.01.20.24

17

1

22.01.20.24

17





6

7

8 = (7/6)

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa / Kelurahan 04

Pembinaan organisasi kepemudaan/ Karang Taruna

Penyelenggaraan pemberian stimulan kebersihan

9



10 = (5+7+9)

11 = (10/4)

5,980,000 Pembinaan Kepemudaan

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 14



5,980,000

39,000,000 Kegiatan Gotong Royong

JUMLAH

39,000,000

249,241,375

Sumber : RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2015, Renja Kel. Bintang Hulu Tahun 2012-2014, LAKIP Kel. Bintang Hulu Tahun 2013

Bintang Hulu, Agustus 2014 LURAH BINTANG HULU

ALBOIN HUTASOIT PENATA Tk.I NIP. 19580412 198203 1 016

23

2.2

Analisis Kinerja Pelayanan Kelurahan Bintang Hulu Berdasarkan LAKIP Kelurahan Bintang Hulu Tahun 2013, kinerja pelayanan pada kelurahan ini dapat dikatakan baik yang ditandai

dengan tidak adanya pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan pelayanan publik di kantor ini. Akan tetapi, sebagaimana telah disampaikan pada pembahasan sebelumnya bahwa apabila dilihat dari sisi pencapaian target penyelenggaraan pelayanan, maka semua pencapaian tidak mencapai target. Hal ini disebabkan oleh intensitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat bersifat insidentil, sehingga tidak dapat diproyeksikan. Kemudian, untuk indikator musrenbang kelurahan akan dilaksanakan 1 kali dalam setahuan sesuai dengan tuntutan peraturan perundang-undangan yang wajib dilaksanakan pada awal tahun. Sementara indikator Rapat Koordinasi dengan Kepala Lingkungan, yang semula ditargetkan hanya 4 kali dalam setahun, maka pada Tahun 2015 direncanakan akan dilaksanakan setiap bulan atau 12 Kali dalam setahun. Hal ini penting, terutama untuk mengkoordinasikan pencapaian tugas-tugas mendesak yang dilimpahkan kepada kelurahan. Salah satu tugas mendesak tersebut adalah Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PPB) sebagai ujung tombak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Dairi. Selain itu, guna menjamin terlaksananya penanganan pengadaan Pemagaran Kantor Kelurahan Bintang hulu secara maksimal bekerjasama dengan atau ditangani oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Dairi.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut ini:

23

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kelurahan Bintang Hulu Kabupaten Dairi

No 1

I

Indikator Kinerja Program

SPM/ Standar Nasional

IKK

2

3

4

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Meningkatkan pelayanan Publik kepada Masyarakat melalui prosedur yang jelas kepada Masyarakat

TARGET RENSTRA SKPD

REALISASI CAPAIAN

PROYEKSI

2012

2013

2014

2015

2012

2013**

2014

2015

5

6

7

8

9

10

11

12

1.Pelayanan Administrasi Kependudukan (KTP,KK,Surat Ket.Pindah,Surat Ket.Domisili : 1 hari masa kerja

1.Pelayanan Administrasi Kependudukan (KTP,KK,Surat Ket.Pindah,Surat Ket.Domisili 1 hari masa kerja



2. Pelayanan Surat Keterangan Meninggal dunia,Surat Ket.Tanah, Surat Ket.Ahli waris,Surat Ket.Belum Menikah,Surat Ket.Menikah 1 hari masa kerja

2. Pelayanan Surat Keterangan Meninggal dunia,Surat Ket.Tanah, Surat Ket.Ahli waris,Surat Ket.Belum Menikah,Surat Ket.Menikah 1 hari masa kerja 3. Pelayanan Surat Ket.Usaha dan berkelakuan Baik,Surat Ket.Pengantar SIM,SKCK,Reko mendasi IMB,Surat Ekonomi lemah,dll 1 hari masa kerja

3. Pelayanan Surat Ket.Usaha dan berkelakuan Baik,Surat Ket.Pengantar SIM,SKCK,Rekom endasi IMB,Surat Ekonomi lemah,dll 1 hari masa kerja

2. Pelayanan Surat Keterangan Meninggal dunia,Surat Ket.Tanah, Surat Ket.Ahli waris,Surat Ket.Belum Menikah,Surat Ket.Menikah 1 hari masa kerja 3. Pelayanan Surat Ket.Usaha dan berkelakuan Baik,Surat Ket.Pengantar SIM,SKCK,Rekome ndasi IMB,Surat Ekonomi lemah,dll 1 hari masa kerja

2. Pelayanan Surat Keterangan Meninggal dunia,Surat Ket.Tanah, Surat Ket.Ahli waris,Surat Ket.Belum Menikah,Surat Ket.Menikah 1 hari masa kerja 3. Pelayanan Surat Ket.Usaha dan berkelakuan Baik,Surat Ket.Pengantar SIM,SKCK,Rekom endasi IMB,Surat Ekonomi lemah,dll 1 hari masa kerja





3. Pelayanan Surat Ket.Usaha dan berkelakuan Baik,Surat Ket.Pengantar SIM,SKCK,Rekomend asi IMB,Surat Ekonomi lemah,dll 1 hari masa kerja

3. Pelayanan Surat Ket.Usaha dan berkelakuan Baik,Surat Ket.Pengantar SIM,SKCK,Rekomend asi IMB,Surat Ekonomi lemah,dll 1 hari masa kerja

1.Pelayanan Administrasi Kependudukan (KTP,KK,Surat Ket.Pindah,Surat Ket.Domisili 1 hari masa kerja 2. Pelayanan Surat Keterangan Meninggal dunia,Surat Ket.Tanah, Surat Ket.Ahli waris,Surat Ket.Belum Menikah,Surat Ket.Menikah 1 hari masa kerja 3. Pelayanan Surat Ket.Usaha dan berkelakuan Baik,Surat Ket.Pengantar SIM,SKCK,Rekom endasi IMB,Surat Ekonomi lemah,dll 1 hari masa kerja

Catatan Analisis 13


2. Pelayanan Surat Keterangan Meninggal dunia,Surat Ket.Tanah, Surat Ket.Ahli waris,Surat Ket.Belum Menikah,Surat Ket.Menikah 1 hari masa kerja 3. Pelayanan Surat Ket.Usaha dan berkelakuan Baik,Surat Ket.Pengantar SIM,SKCK,Rekomendasi IMB,Surat Ekonomi lemah,dll 1 hari masa kerja

23

Peningkatan  penyelenggaraan II pemerintahan Desa dan Kelurahan

 Peningkatan III Pendapatan Asli Daerah (PAD)  Penyaluaran IV RASKIN 

 Pembinaan V organisasi 

VI Musrenbang Kelurahan

Fasilitasi Pelaksaan Gotong Royong Kebersihan lingkungan di Kelurahan bersama Kepala lingkungan sebanyak 4 Kepling

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di 4 lingkungan Penyaluran Beras Miskin Kepada warga masyarakat miskin di 4 lingkungan Pemibanan organisasi Perempuan melalui PKK ,Organisasi Kepemudaan di Kelurahan Pelaksaan Musrenbang di Kelurahan

Fasilitasi Fasilitasi Pelaksaan Fasilitasi Pelaksaan Pelaksaan Gotong Gotong Royong Gotong Royong Royong Kebersihan Kebersihan Kebersihan lingkungan di lingkungan di lingkungan di Kelurahan bersama Kelurahan bersama Kelurahan Kepala lingkungan Kepala lingkungan bersama Kepala sebanyak 4 Kepling sebanyak 4 Kepling lingkungan sebanyak 4 Kepling Pemungutan Pajak Pemungutan Pajak Pemungutan Pajak Bumi dan Bumi dan Bangunan Bumi dan Bangunan Bangunan (PBB) di (PBB) di 4 (PBB) di 4 4 lingkungan lingkungan lingkungan Penyaluran Beras Penyaluran Beras Penyaluran Beras Miskin Kepada Miskin Kepada Miskin Kepada warga warga masyarakat warga masyarakat masyarakat miskin di miskin di 4 miskin di 4 4 lingkungan lingkungan lingkungan Pemibanan organisasi Perempuan melalui PKK ,Organisasi Kepemudaan di Kelurahan Pelaksaan Musrenbang di Kelurahan

Pemibanan organisasi Perempuan melalui PKK ,Organisasi Kepemudaan di Kelurahan Pelaksaan Musrenbang di Kelurahan





Fasilitasi Pelaksaan Goton g Royong Kebersihan lingkungan di Kelurahan bersama Kepala lingkungan sebanyak 4 Kepling

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di 4 lingkungan

Pemungutan Pajak Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bumi dan Bangunan (PBB) di 4 lingkungan (PBB) di 4 lingkungan Penyaluran Beras Penyaluran Beras Miskin Kepada Miskin Kepada warga warga masyarakat masyarakat miskin di 4 miskin di 4 lingkungan lingkungan

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di 4 lingkungan

Penyaluran Beras Miskin Kepada warga masyarakat miskin di 4 lingkungan


Penyaluran Beras Miskin Kepada warga masyarakat miskin di 4 lingkungan

Pemibanan organisasi Perempuan melalui PKK ,Organisasi Kepemudaan di Kelurahan



Pelaksaan Musrenbang di Kelurahan



Bintang Hulu, Agustus 2014 LURAH BINTANG HULU

ALBOIN HUTASOIT PENATA Tk. I NIP. 19580412 198203 1 016

23

2.3

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pada Kelurahan Bintang Hulu

Pada dasarnya, tingkat kinerja pelayanan pada Kelurahan Bintang Hulu selama ini sudah tergolong baik. Namun, sebagai akibat dari dinamika masyarakat dan adanya kebijakan tingkat Kabupaten yang pengimplementasiannya juga menjadi tanggung jawab bersama termasuk kelurahan, maka penyelenggaraan pelayanan tersebut harus ditingkatkan. Hal ini merupakan langkah adaptif agar dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang sedang dihadapi saat ini.

2.3.1 Permasalahan pada Kelurahan Bintang Hulu Terdapat beberapa permasalah di Kelurahan Bintang Hulu yang sifatnya mendesak untuk ditangani, yaitu:

a. Masalah Internal pada Kantor Kelurahan Bintang Hulu : 1. Administrasi. Masalah yang terjadi pada administrasi kantor Kelurahan Bintang Hulu adalah belum tertatanya administrasi kantor secara baik dan benar sesuai dengan kaidah kearsipan dan administrasi perkantoran. Hal ini terjadi akibat dari terbatasnya sarana dan prasarana kantor, sehingga terkesan adanya pembiaran selama ini.

b. Masalah Eksternal Pada Kelurahan Bintang Hulu 1. Pajak Bumi dan Bangunan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber vital Pendatapan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Dairi. Sejalan dengan itu, Kelurahan

Bintang

Hulu

sebagai

kelurahan

yang

dibebani

target

pendapatan PBB terkecil di Kecamatan Sidikalang (mencapai Rp. 14.000.000,-), untuk meningkatkan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perlu diadakan Pendataan Objek Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang baru dilingkungan wilayah Kelurahan Bintang Hulu untuk tahun 2015 yang akan datang.

23

Ada kecenderungan yang terjadi di masyarakat bahwa mereka akan melunasi pajak mereka jika mereka ada urusan ke kantor kelurahan. Kesadaran masyarakat yang rendah dan himbauan yang minim pada tingkat kabupaten menyebabkan masyarakat tersebut terlena dan terkesan apatis. Oleh karena itu, berkaitan dengan kapasitas kelurahan yang berperan sebagai tenaga penagih di lapangan, maka perlu adanya personil yang lebih energik dan sigap dalam melakukan penagihan door to door, guna menggenjot perolehan PBB tersebut agar mencapai target. Pendataan ulang terkait perbaikan data SPPT perlu dilakukan, karena adanya keluhan dari masyarakat bahwa mereka belum akurat. Oleh karena itu, pendataan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Dairi perlu melibatkan kelurahan selaku instansi yang lebih mengetahui kondisi yang ada diwilayahnya.

2. Keamanan dan Ketertiban Lingkungan. Meningkatnya angka tindak kriminal termasuk kenakalan remaja akhir-akhir ini, menyebabkan perlunya pemberdayaan masyarakat agar terlibat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayahnya masingmasing.

2.3.2 Dampak Permasalahan terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Dairi

Beberapa permasalahan yang disebutkan diatas sangat berdampak pada pencapaian visi dan misi Kabupaten Dairi. Permasalahan internal pada Kantor Kelurahan Sidikalang sangat berdampak pada baik tidaknya penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Sementara permasalahan eksternal Kelurahan Bintang Hulu juga sangat menentukan tercapainya visi dan misi Kabupaten Dairi. Pencapaian target PBB sangat berpengaruh pada pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat digunakan untuk melaksanakan percepatan pembangunan. Penanganan sampah,

kebersihan

dan

lingkungan

berkelanjutan,

sangat

menentukan

23

tercapainya visi Kabupaten Dairi terutama misi ke-4, yaitu Peningkatan infrastruktur daerah berdasarkan rencana tata ruang wilayah. Selanjutnya, terlaksananya seluruh program dan kegiatan untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Dairi sangat ditentukan oleh tingkat keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, perwujudan keamanan dan ketertiban lingkungan yang berbasis pemberdayaan masyarakat perlu mendapat perhatian.

2.3.2 Tantangan, Peluang, dan Rekomendasi

Tantangan

yang

dihadapi

dalam

menyelesaikan

permasalahan

sebagaimana telah disebutkan diatas sangat beragam. Tantangan yang dihadapi dalam menghadapi permasalahan internal Kantor Kelurahan Bintang Hulu sebenarnya tidak terlalu rumit, namun membutuhkan komitmen dan tenaga ekstra dalam melakukan penataan sedemikian rupa pada kantor itu sendiri. Lain halnya dengan permasalahan eksternal kelurahan Bintang Hulu, tantangan yang dihadapai dapat dikategorikan rumit, karena selain berkaitan dengan kepentingan masyarakat, penyelesaian permasalahan tersebut melibatkan lintas instansi, tidak hanya Kelurahan Bintang Hulu.

Di atas semuanya itu,

tantangan terberat sebenarnya adalah komitmen dari Pemerintah Kabupaten Dairi untuk menggugah resistensi masyarakat agar bersedia untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Kabupaten Dairi seperti kesadaran membaya PBB, kesadaran akan pentingnya penanganan sampah dan kebersihan lingkungan berkelanjutan, dan berpartisipasi dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di lingkungannya masing-masing. Pada

dasarnya,

masyarakat

pasti

tunduk

kepada

pemimpin

dan

pemerintahnya. Oleh karena itu, komitmen dari pemerintah Kabupaten Dairi merupakan penentu tuntas-tidaknya permasalahan yang dihadapi. Setelah komitmen disepakati, maka dibutuhkan aksi nyata. Beberapa rekomendasi yang mungkin untuk dilakukan adalah :

a. Masalah Internal pada Kantor Kelurahan Bintang Hulu : 1. Administrasi.

23

Agar penataan administrasi kantor Kelurahan Bintang Hulu dapat dilakukan secara baik dan benar sesuai dengan kaidah kearsipan dan administrasi perkantoran, maka sarana dan prasarana kantor, serta fasilitas kantor lainnnya perlu dilengkapi.

b. Masalah Eksternal Pada Kelurahan Bintang Hulu Dalam rangka pelaksanaan penagihan PBB di lapangan, diperlukan adanya personil yang lebih energik dan sigap dalam melakukan penagihan door to door. Selain itu, pendataan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Dairi perlu melibatkan kelurahan selaku instansi yang lebih mengetahui kondisi yang ada diwilayahnya.

1. Penanganan Sampah dan pengembangan lingkungan berkelanjutan dalam konteks kebersihan dan kenyamanan lingkungan. Penanganan masalah persampahan di Kabupaten Dairi khususnya di Kelurahan Bintang Hulu seharusnya dilakukan secara komprehensif dan melibatkan seluruh stakeholder, termasuk kelurahan. Selain berupa memberi himbauan, keterlibatan kelurahan memerlukan adanya aksi nyata berupa tenaga kebersihan di lapangan, yang sepenuhnya merupakan tanggung jawab kelurahan Bintang Hulu.

2. Keamanan dan Ketertiban Lingkungan. Peningkatan keamanan dan ketertiban lingkungan dapat dilakukan dengan mengaktifkan kembali fungsi perlindungan masyarakat (linmas) atau Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling).

2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Pelaksanaan review terhadap awal RKPD perlu dilakukan dalam rangka

menganalisis kebutuhan sekaligus membandingkan antara program/kegiatan dan pagu

indikatif

yang

tercantum

pada

rancangan

awal

RKPD

terhadap

program/kegiatan yang dituangkan ke dalam rancangan Renja.

23

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari hasil analisis kebutuhan pada Tahun 2015, maka hampir seluruh beberapa program/ kegiatan yang memerlukan penambahan pagu indikatif, yang terdiri dari: 

Penambahan pagu indikatif pada kegiatan Penyediaan jasa peralatan kerja, Penyediaan

Alat

Tulis

Kantor,

Penyediaan

barang

cetakan

dan

penggandaan, Penyediaan komponen instalasi listrik, penyediaan makanan dan minuman, dan Pengadaan Pemagaran Kantor, Pengadaan Air PDAM , Pengadaan Fiilling Kabinet, Pengadaan Kursi Tamu/ Sofa,Pengadaan Kursi Kerja/Putar,

Pengadaan

Gorden

Kantor,

Pengadaan

Komputer

,

Pengadaan Printer A3, Pengadaaan Penambahan perjalanan dinas perlu dilakukan mengingat volume pelayanan administrasi dan surat-menyurat pada Kantor Kelurahan Bintang Hulu cukup banyak dan cenderung bertambah setiap tahunnya. Oleh karena itu perlu adanya penambahan jumlah anggaran, untuk memperlancar penyelenggaraan pelayanann, termasuk membenahi faktor-faktor pendukung penyelenggaraan pelayanan itu sendiri. 

Penambahan pagu indikatif pada kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, Pengadaan Meubeleur, Pemagaran Kantor, Pengadaan Air PDAM Kantor dan memeliharaan gedung kantor juga perlu dilakukan mengingat kondisi kantor Kelurahan Bintang Hulu saat ini masih perlu dibenahi.



Penambahan pagu indikatif pada kegiatan Pembianaan Organisasi PKK, Organisasi Pemuda, dan Lembaga atau Organisasi Kemasyarakatan perlu dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dalam konteks pemberdayaan masyarakat. Selain penambahan pagu indikatif sebagaimana disebutkan diatas, juga

terdapat usulan kegiatan baru yaitu Kegiatan Pendataan Objek-Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang baru yang berlokasi di Kelurahan Bintang Hulu. Kegiatan ini sangat perlu dilakukan sebagai bentuk nyata Penambahan dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Dairi Khususnya Kelurahan Bintang Hulu. Untuk informasi yang lebih jelas, dapat di lihat pada Tabel 2.4 berikut ini:

23

Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2015 Kabupaten Dairi RANCANGAN AWAL RKPD KODE REKENING 1

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

2

3

4

5

PAGU INDIKATIF

PROGRAM / KEGIATAN

6

7

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

8

9

10

11


100%

Tersedianya biaya telepon, listrik dan air

12 Bulan

CATATAN PENTING 12

1.20 OTONOMI DAERAH ,PEMERINTAHAN UMUM,ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

0.1

1

1

1

1

1

20

20

20

20

20

20

1

1

1

1

1

1

20

20

20

20

20

20

26

26

26

26

26

26

01


01


01

01

01

01

02

09

10

11

12

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja


Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Terlayaninya Administrasi Perkantoran Kelurahan Bintang Hulu Kelurahan Bintang Hulu Kelurahan Bintang Hulu Kelurahan Bintang Hulu Kelurahan Bintang Hulu

Tersedianya biaya telepon, listrik dan air Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

100%

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

58.928,000


2,600,000


1,000,000

9,284,000

3,000,000

1,000,000



Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kelurahan Bintang Hulu Kelurahan Bintang Hulu Kelurahan Bintang Hulu

Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya Alat Tulis Kantor

Kelurahan Bintang Hulu

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan


Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

64,820,000

2,860,000

Mewujudkan Misi I Renstra Kelurahan Bintang Hulu

12 Bulan

1,100,000


12 Bulan

10,212,400


12 Bulan

3,300,000


12 Bulan

1,100,000


23

RANCANGAN AWAL RKPD KODE REKENING

PROGRAM / KEGIATAN

1 1

1

1

1

02

1

1

1

1

20

20

20

20

20

20

20

20

20

1

1

1

1

1

1

1

1

1

20

20

20

20

20

20

20

20

20

2 26

26

26

26

26

26

26

26

26

01

01

01

02

13

17

18

19

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi /Dalam Keluar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi

02


02


02

02

02

07

09

10

22


Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

LOKASI 3 Kelurahan Bintang Hulu Kelurahan Bintang Hulu Kelurahan Bintang Hulu


Kelurahan Bintang Hulu Kelurahan Bintang Hulu

Kelurahan Bintang Hulu Kelurahan


INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

PROGRAM / KEGIATAN

4

5

6

7

Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor

12 Bulan

Tersedianya Makanan dan minuman rapat Terlaksananya Perjalanan Dinas dalam dan luar daerah Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100%

Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor

1 Paket

Tersedianya Peralatan Gedung Kantor

1 Paket

Tersedianya Mebeleur Kantor

1 Paket

Terpeliharanya Gedung Kantor

1 Unit

2,500,000

8,640,000

16,504,000

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

14,400,000


38,000,000


8,000,000

15,000,000

10,000,000

5,000,000

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

8

9

10

11



12 Bulan


Tersedianya Makanan dan minuman rapat


Terlaksananya Perjalanan Dinas dalam dan luar daerah


Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

12


12 Bulan

9,504,000


12 Bulan

18,154,400


12 Bulan

15,840,000


100%

Penyediaan Perlengkapan Gedung Kantor



Penyediaan Peralatan Gedung Kantor



1 Paket

Penyediaan Mebeleur Kantor


Tersedianya Mebeleur Kantor

1 Paket

Kelurahan Bintang


Pemeliharaan Gedung Kantor

2,750,000

CATATAN PENTING

41,800,000

1 Paket

8,800,000


16,500,000


11,000,000


5,500,000

1 Unit

23

Mewujudkan Misi I Renstra


PROGRAM / KEGIATAN

1

20

1

20

1

1

20

20

2

26

26

06


06


01

LOKASI 3 Bintang Hulu


INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

4

5

6

7

8 Hulu

INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

9

10

11

1

1

20

26

02

20

1

20

26

02

Meningkatnya Profesionalisme Pengelolaan Keuangan dan Pelaporan Kinerja Kelurahan Bintang Hulu

Program Peningkatan Peran serta Kesetaraan Gender 07

Kegiatan Pembinaan Organisasi PKK dalam Desa Percontohan

12

Kelurahan

Bintang Hulu

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD

1 Tahun

3,000,000

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja



1 Tahun



1 PKK

3,300,000


1.11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 20

CATATAN PENTING

Terbinanya Organisasi Perempuan Kelurahan Bintang Hulu


1 PKK

4,000,000

Pembinaan Organisasi PKK

4,400,000


1.18 PEMUDA DAN OLAHRAGA 1

1

20

20

1

1

20

20

26

26

Program Peningkatan Peran Serta Pemuda

02

02

16


Terbinanya Organisasi Kepemudaan Kelurahan Bintang Hulu

Terbinanya Organisasi Karang Taruna

1 Tahun

3,000,000



Terbinanya Organisasi Karang Taruna

1 Tahun

3,300,000


23


PROGRAM / KEGIATAN

1 2 1.22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 1

20

1

20

26

02

Program Mendukung Kegiatan Pemerintah

1

20

1

20

26

02

Stimulan Kebersihan

JUMLAH


LOKASI

INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

3

4

5


Meningkatnya Kelancaranm Kegiatan Pemerintah

12 Bulan

15,000,000

Peningkatan Gotong Royong


Meningkat Kesadaran Kebersihan Kelurahan

12 Bulan

15,000,000

Jumlah Alat-alat Gotong Royong

12 Bulan

15,000,000




12 Bulan

15,000,000


PAGU INDIKATIF

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

PROGRAM / KEGIATAN

6

7

8

9

10

11

121,928,000

132,620,800

Bintang Hulu, Agustus 2014 LURAH BINTANG HULU,

ALBOIN HUTASOIT Penata Tk.I NIP. 19580412 198203 1 016

23

CATATAN PENTING 12

2.5

Penelaahan Usulan dari Masyarakat Pada saat Rancangan Renja Kelurahan Bintang Hulu ini disusun, terdapat

beberapa usulan yang merupakan hasil diskusi dengan masyarakat termasuk dari sejumlah kepala lingkungan terkait pelaksanaan tugas-tugas yang bersifat pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Bintang Hulu. Beberapa usulan yang dapat dilaksanakan pada tingkat kelurahan dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut ini:

Tabel 2.5 Usulan dan Program Kegiatan dari Pemangku (MUSRENBANG KELURAHAN) Kepentingan Tahun 2015 Kabupaten Dairi No.

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

BESARAN/ VOLUME

CATATAN TERHADAP USULAN MASYARAKAT

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

Bidang Pertanian Hanftraktor Traktor Jetor Mesin Babat Rumput Pompa Semprot Mesin Bibit Kayu Uru Bibit Pohon Enau Bidang Prasarana Pengaspalan Jalan Padat Karya Pembangunan Jalan Sambungan menuju Bintang Mersada Pengaspalan Jalan Pengaspalan Jalan Pengerasan Jalan dibuka P2KP Pembukaan Jalan

Bidang Pendidikan Pengerasan Jalan Pembuatan Pagar Bidang Sarana Penerangan Jalan Pengadaan Lampu Jalan di tiap Lingkungan Bidang Sarana Perkantoran Pembuatan Pagar Kantor Kelurahan Pengadaan pembuatan Air PDAM


Tersedianya peralatan Kebersihan Kantor / lingkungan di Kelurahan

1 Unit 2 Unit 4 Unit 4 Unit 3000 Batang 4000 Batang

3 M X 500 M Tersedianya Transportasi yang baik

6 M X 1000 M 3 M X 1000 M 3 M X 1600 M 3 M X 500 M 3 M X 1000 M

Tersedianya kenyamanan sarana Pendidikan

Tersedianya kenyaman pengunaan jalan

Tersedianya/terpeliharanya kantor dan kenyamanan Kantor

3 M X 150 M 200 M

20 unit

360 M 1 unit

23

23

BAB III TUJUAN, SASARAN, dan PROGRAM KEGIATAN 3.1

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada hakikatnya, peran kelurahan dalam mewujudkan kebijakan nasional setidaknya mencakup 2 (dua) tanggung jawab yang melekat pada kelurahan itu sendiri. Sama halnya dengan Kelurahan Bintang Hulu, tanggung jawab yang melekat tersebut antara lain tanggung jawab Kebersihan lingkungan dalam wilayah kelurahan. Selanjutnya, perubahan peraturan yang mengatur tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), mengamanatkan bahwa PBB merupakan bahagian dari Pendapatan asli daerah (PAD) juga menjadi salah satu tanggung jawab yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Bupati, dan oleh Bupati kepada SKPD termasuk kelurahan.

3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Kelurahan Bintang Hulu

Secara harfiah, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting atau permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. Atas dasar itu, Kelurahan Bintang Hulu telah merumuskan permasalahan dimaksud pada pembahasan BAB II, yang tentunya juga dikaitkan dengan sasaran target kinerja yang dituangkan pada Renstra Kelurahan Bintang Hulu, sebagaimana dijelaskan pada gambar 3.1 berikut ini.

Dalam upaya menjawab tantangan permasalahan internal pada Kantor Kelurahan Bintang Hulu, terdapat 3 (tiga) tujuan yaitu : 

Tujuan I yaitu Meningkatnya penataan administrasi perkantoran dan penyelenggaraan pelayanan, dengan sasaran yaitu: 1. Tertatanya administrasi perkantoran yang sesuai dengan kaidah kearsipan. 2. Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan administrasi yang baik kepada masyarakat

31

Selanjutnya, dalam upaya mengatasi permasalahan yang berasal dari luar kantor Kelurahan Bintang Hulu, terdapat beberapa 6 (enam) tujuan yang harus dicapai, yaitu : 

Tujuan I yaitu Meningkatnya Pencapaian permungutan Pajak Bumi dan Banguanan (PBB) dengan sasaran yaitu : 1. Tercapainya target Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Kelurahan Bintang Hulu. 2. Tersusunnya data Wajib pajak yang up to date.



Tujuan II yaitu Terciptanya Kelurahan Bintang Hulu yang bersih dan nyaman, dengan sasaran yaitu : 1. Terciptanya manajemen penanganan sampah yang berbasis gotong royong dan berwawasan lingkungan. 2. Meningkatnya pengelolaan sampah yang memiliki nilai ekonomis melalui keberadaan bank sampah Kelurahan Sidikalang.



Tujuan III yaitu Terciptanya keamanan dan ketertiban lingkungan, dengan sasaran yaitu : 1. Penguatan fungsi aparat keamanan lingkungan.

3.3

Program dan Kegiatan Kelurahan Bintang Hulu Tahun 2015

Guna

menjamin

tercapainya

tujuan

dan

sasaran

sebagaimana

disebutkan pada pembahasan sebelumnya, maka dibutuhkan rumusan program dan kegiatan yang setidaknya dapat mengakomodir penyelesaian semua tantangan yang ada di Kelurahan Bintang Hulu. Khusus masalah pengadaan keperluan kebutuhan Kantor kelurahan Bintang Hulu, pada Renja ini sudah dikalkulasikan mengenai rencana kebutuhan dana yang dibutuhkan, manakala pengelolaan di wilayah kelurahan sudah dilimpahkan kepada pihak Kelurahan Bintang Hulu, yaitu sebagai berikut -

Pengadaan Air PDAM Kantor

Rp.

3.000.000

-

Pengadaan Taman Kantor

Rp.

5.000.000

-

Pengadaan Pagar Kantor 360 Meter (Cipta Karya) Rp. 100.000.000

-

Pengadaan Fiiling Kabinet 4 Unit

Rp.

12.551.600

-

Pengadaan Kursi Tamu/Sofa 1 Set

Rp.

6.270.000

-

Pengadaan Papan Data /Wifeboard

Rp.

949.100

-

Pengadaan Kursi / Putar 5 Unit

Rp.

10.037.000 31

-

Pengadaan Komputer

1 Unit

Rp.

14.298.900

-

Pengadan Printer A3

1 Unit

Rp.

7.500.000

-

Pengadaan Televisi

1 Unit lengkap

Rp.

6.500.000

-


Rp.

10.000.000

-

Jumlah total dana dibutuhkan…………….Rp. 181.107.100 (Seratus delapan puluh satu juta seratus tujuh ribu seratus rupiah)

Secara singkat, program dan kegiatan Kelurahan Bintang Hulu Tahun 2015 dapat diketahui pada Tabel 3.1, yaitu:

31

Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kelurahan Bintang Hulu Tahun 2015 Dan Perakiraan Maju Tahun 2016 Kabupaten Dairi

RANCANGAN AWAL RKPD KODE REKENING 1


PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

2

3

4

5

PAGU INDIKATIF

PROGRAM / KEGIATAN

6

7

CATATAN PENTING

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

8

9

10

11


100%

70,500,000


12 Bulan

2,600,000

Sesuai

Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja

12 Bulan

1,000,000

Perlu Penambahan


12 Bulan

10,000,000

Perlu Penambahan

12

1.20 OTONOMI DAERAH ,PEMERINTAHAN UMUM,ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

0.1

20

1

20

26

01

1

20

1

20

26

01

02


1

20

1

20

26

01

09


1

20

1

20

26

01

10


1

20

1

20

26

01

11


12


1

20

1

20

26

01

Kelurahan Bintang Hulu Kelurahan Bintang Hulu Kelurahan Bintang Hulu Kelurahan Bintang Hulu Kelurahan Bintang Hulu


100%

70.500,000


12 Bulan

2,600,000



12 Bulan

1,000,000



12 Bulan

10,000,000



12 Bulan

4,000,000




12 Bulan

4,000,000

Perlu Penambahan

1,000,000




12 Bulan

1,000,000

Perlu Penambahan


12 Bulan

Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran Kelurahan Bintang Hulu Kelurahan Bintang Hulu Kelurahan Bintang Hulu

31


PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

2

3 Kelurahan Bintang Hulu Kelurahan Bintang Hulu Kelurahan Bintang Hulu

4 Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor

1

20

1

20

26

01

13


1

20

1

20

26

01

17


1

20

1

20

26

01

18

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi /Dalam Keluar Daerah

19


1

20

1

20

26

02

02

20

1

20

26

02

1

20

1

20

26

02

19

Pengadaan Pemasangan Air PDAM Kelurahan

1

20

1

20

26

02

20

Pengadaan Taman Kantor

1

20

1

20

26

02

19



1

20

1

20

26

02

19

Pengadaan Kursi Tamu /Sofa Kelurahan

Kelurahan Bintang

8 Kelurahan Bintang Hulu Kelurahan Bintang Hulu Kelurahan Bintang Hulu


12 Bulan

23,500,000

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

12 Bulan

14,400,000


100%

179,557,100


Tersediianya Televisi Kantor

19

7



02

6

8.000,000

Tersedianya Filling Kabinet Kantor

26

5

12 Bulan


20

LOKASI


Pengadaan Filling Kabinet Kelurahan

1

PROGRAM / KEGIATAN


Tersedianya Taman Kantor

20

PAGU INDIKATIF

6,000,000

Tersedianya Air PAM Kantor

1

TARGET CAPAIAN

12 Bulan


Pengadaan Televisi Lengkap Kantor Kelurahan


Tersedianya Kursi Tamu / Sofa Kantor



INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

9 Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor

10

11 6,000,000

Sesuai


12 Bulan

8,000,000

Perlu Penambahan


12 Bulan

25,500,000

Perlu Penambahan

14,400,000

Sesuai


Penyediaan Kebutuhan Air Kantor


Tersedianya Kebutuhan Air

12 Bulan

5,000,000

Penyediaan Taman Kantor


Tersedianya Taman Kantor

4 unit

12,551,600

Penyediaan Perlengkapan Kantor


Tersedianya Jumlah Perlengkapan Kebutuhan Kantor

6,500,000



6,270,000



1 Set

1 Set

12

12 Bulan

3,000,000

12 Bulan

CATATAN PENTING

Tersedianya Jumlah Perlengkapan Kebutuhan Kantor Tersedianya Jumlah Perlengkapan Kebutuhan Kantor

12 Bulan

100% 12 Bulan

12 Bulan 12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

179,557,100

3,000,000

Perlu Pengadaan

5,000,000

Perlu Pembuatan

12,551,600

Perlu Pengadaan

6,500,000

Perlu Pengadaan

6,270,000

Perlu Pengadaan

31


PROGRAM / KEGIATAN

1

1

1

20

20

1

1

20

20

2

26

26

02

02

LOKASI 3 Hulu


INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

PROGRAM / KEGIATAN

4

5

6

7

19

Pengadaan Papan Data/Whiteboard Kelurahan


Tersedianya Papan Data /Wifeboard Kantor

19

Pengadaan Pemagaran Kantor


Tersedinya Pagar Kantor


Tersedianya Kursi Kerja Kantor

5 Buah


Tersedianya Gorden Kantor

20 Meter

1

20

1

20

26

02

19

Pengadaan Kursi Kerja/Putar Kelurahan

1

20

1

20

26

02

19

Pengadaan Gorden Kantor Kelurahan

1

20

1

20

26

02

19

Pengadaan Komputer Kelurahan

1

20

1

20

26

02

19

Pengadaan Printer A 3 Kelurahan

1

20

1

20

26

02

22


Kelurahan Bintang Hulu Kelurahan Bintang Hulu Kelurahan Bintang Hulu

1 Buah

360 Meter

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

8

9

10

11



Penyediaan Pemagaran Kantor


10,037,500



6,000,000





949,100

1.000.000

Tersedia Komputer Kantor

1 Unit

14,298,900

Tersedianya Printer Kantor

1 Unit

7.500,000

Penyediaan Peralatan Kantor


12 Bulan

10,000,000



Tersedianya Jumlah Perlengkapan Kebutuhan Kantor Terlaksananya Penataan /Pengamanan Kantor Tersedianya Jumlah Perlengkapan Kebutuhan Kantor

12 Bulan

949,100

12 Bulan

12 Bulan

Tersedianya Jumlah Perlengkapan Kebutuhan Kantor Tersedianya Jumlah Perlengkapan Kebutuhan Kantor

12 Bulan

Tersedianya Jumlah Perlengkapan Kebutuhan Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

1

20

26

06

12

Perlu Pengadaan Pengadaan Cipta Karya

10,037,500

6,000,000

14,298,900

7,500,000 10,000,000

1.11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 20

CATATAN PENTING

Program Peningkatan Peran serta Kesetaraan Gender

31

Perlu Pengadaan Perlu Pengadaan Perlu Pengadaan

Perlu Pengadaan Perlu Perawatan


PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

2

3

4

5

Terlaksanya Peran Serta Wanita dalam Pembangunan

1 Dokumen

4,000,000

Penyediaan PKK


Terlaksanya Peran Wanita dalam pembangunan

12 Bulan

4,000,000

12 Bulan

3,000,000

Pembinaan Kepemudaan


Meningkatkan Pembinaan Kepemudaan

12 Bulan

3,000,000

12 Bulan

15,000,000




12 Bulan

15,000,000

100%

3,000,000

1 Dokumen

3,000,000

1 1

20 a.

1

20

26

06

11

Kegiatan Pembinaan Organisasi PKK dalam Desa Percontohan

PEMUDA DAN OLAHRAGA

1

20

1

20

26

06

18

1

20

1

20

26

06

01 04



PAGU INDIKATIF

PROGRAM / KEGIATAN

6

7

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

8

9

10

11

CATATAN PENTING 12 Penyesuaian

Program Peningkatan upaya penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan hidup pemuda



Terlaksanya Pembinaan Kepemudaan


Terlaksanaya Kegiatan Gotong Royong

1.22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

1

20

1

20

26

06

01 14

1

20

1

20

26

06

20

1

20

26

06

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam menbangun Desa Stimulan Kebersihan


01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kelurahan Bintang

Meningkatanya profesionalisme pengelolaan keuangan dan pelaporan kinerja

100%

3,000,000


Jumlah laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD

1 Dokumen

3,000,000


Meningkatanya profesionalisme pengelolaan keuangan dan pelaporan kinerja Kelurahan Bintang Hulu

Jumlah laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD

31

Sesuai


PROGRAM / KEGIATAN 2

LOKASI 3 Hulu


INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

PROGRAM / KEGIATAN

4

5

6

7

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

8

9

10

11

JUMLAH…………Rp. 275.057.100,- ( Dua ratus tujuh puluh lima juta lima puluh tujuh juta ribu seratus rupiah ) Bintang Hulu, Agustus 2014 LURAH BINTANG HULU,


31

CATATAN PENTING 12

BAB IV PENUTUP Setelah mencermati Rancangan Rencana Kerja Kelurahan Bintang Hulu ini BAB demi BAB, maka dapat dipahami bahwa Tujuan dan Sasaran dari Kelurahan Bintang Hulu yang dimanifestasikan dalam program dan kegiatan, pada hakikatnya adalah untuk peningkatan kinerja Kelurahan Bintang Hulu, sekaligus diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Dairi secara akumulatif.

Akhirnya, demikianlah Rancangan Rencana Kerja Kelurahan Bintang Hulu ini disusun sedemikian rupa, dengan harapan bahwa usulan yang disampaikan dapat disetujui oleh pihak yang berwenang.

Bintang Hulu, Agustus 2014 LURAH BINTANG HULU,


BAB IV PENUTUP Setelah mencermati Rancangan Rencana Kerja Kelurahan Bintang Hulu ini BAB demi BAB, maka dapat dipahami bahwa Tujuan dan Sasaran dari Kelurahan Bintang Hulu yang dimanifestasikan dalam program dan kegiatan, pada hakikatnya adalah untuk peningkatan kinerja Kelurahan Bintang Hulu, sekaligus diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Dairi secara akumulatif.

Akhirnya, demikianlah Rancangan Rencana Kerja Kelurahan Bintang Hulu ini disusun sedemikian rupa, dengan harapan bahwa usulan yang disampaikan dapat disetujui oleh pihak yang berwenang.

Bintang Hulu,

Agustus 2014

LURAH BINTANG HULU,

ALBOIN HUTASOIT PENATA TK.I NIP. 19580412 198203 1 016

31


Latar Belakang Dalam Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dipertegas oleh Peraturan Pemerintah No. 73 tentang Kelurahan, selain berperan dalam menangani masalah pemerintahan umum dan konteks kewilayahan, kelurahan juga berperan sebagai SKPD. Atas dasar itulah, Kelurahan Panji Dabutar memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Kelurahan Panji Dabutar Tahun 2015. Dalam Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanan PP No.

8

Tahun

2008

tentang

Tahapan,

Tatacara

Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pada pasal 1 disebutkan bahwa Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan,

pemerintah

daerah

baik

maupun

yang

dilaksanakan

yang ditempuh

langsung

dengan

oleh

mendorong

partisipasi masyarakat. Secara sederhana, Renja SKPD setidaknya berisi tentang Program dan Kegiatan, Lokasi Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran,

serta

Pagu

Indikatif

dan

Perakiraan Maju.

Selanjutnya, terdapat beberapa tahapan dalam penyusunan Renja SKPD, yang terdiri dari : a. persiapan penyusunan Renja SKPD; b. penyusunan rancangan Renja SKPD; c. pelaksanaan Forum SKPD; d. penetapan Renja SKPD.

1

1.2.

Landasan Hukum Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan Renja Kelurahan Panji Dabutar Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun

1964

tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826); 3. Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Pembangunan

Nomor Jangka

17

Tahun

Panjang

2007

Nasional

tentang Tahun

Rencana 2005-2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

2

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 125); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 127); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 149); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Dairi

Pembangunan

Tahun

2005-2025

Jangka

Panjang

(Lembaran

Daerah

Daerah

Kabupaten

Kabupaten

Dairi

3

Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 150); 15. Peraturan Darah tentang RPJMD??? 16. Perbup

tentang

pelimpahan

kewenangan

Bupati

kepada

Kelurahan??? 17. Peraturan Bupati Dairi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 14); 18. Renstra Kelurahan Panji Dabutar Tahun 2014-2019

1.3.

Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud Renja Kelurahan Panji Dabutar Tahun 2015 ini disusun dengan mengacu pada visi Kelurahan Panji Dabutar yang tertuang dalam Renstra Kelurahan Panji Dabutar Tahun 2014-2019. Selanjutnya, dokumen ini juga dimaksudkan agar digunakan sebagai sebagai salah satu bahan dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Dairi Tahun 2015, serta untuk memberikan arah dan pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam lingkup Kelurahan Panji Dabutar. Sebagaimana tertuang pada RPJMD Kabupaten Dairi, visi Kabupaten Dairi adalah : ”MASYARAKAT KABUPATEN DAIRI YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA MELALUI AGRIBISNIS YANG BERDAYA SAING”. Untuk

mewujudkan

visi

Kabupaten

Dairi

tersebut,

maka

dirumuskan misi Kabupaten Dairi sebagai berikut: 1. Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang berkualitas berbasis tata kelola

kepemerintahan

yang

baik

(Good

Governance)

dan

pemerintahan yang bersih (Clean government); 2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat; 3. Meningkatkan pengelolaan potensi daerah dan investasi di Daerah; 4. Peningkatan infrastruktur daerah berdasarkan rencana tata ruang wilayah.

4

1.3.2 Tujuan Dalam tata urut dokumen perencanaan, tujuan penyusunan Renja SKPD adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dalam jangka waktu satu tahunan. Hal ini, secara yuridis diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Oleh karena itu, tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Kelurahan Panji Dabutar ini adalah: 1. Menjabarkan Renstra Kelurahan Panji Dabutar Tahun 2014-2019 ke dalam rencana program dan kegiatan prioritas pada Tahun Anggaran 2015;

1.4.

Sistematika Penulisan Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi, maka sistematika penyusunan Renja Kelurahan Panji Dabutar ini adalah sebagai berikut : Bab I

Pendahuluan, yang berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika dokumen RKPD serta.

Bab II

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu, berisi evaluasi pelaksanaan Renja Kelurahan Panji Dabutar Tahun 2013 dan capaian Renstra Kelurahan Panji Dabutar, analisis kinerja pelayanan Kelurahan Panji Dabutar, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kelurahan Panji Dabutar, review terhadap Rancangan Awal RKPD, dan penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, berisi Telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja

5

Kelurahan Panji Dabutar, serta Program dan Kegiatan Kelurahan Panji Dabutar Tahun 2015. Bab IV

Penutup, berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja Kelurahan Panjin DabutarTahun 2013 dan Capaian Renstra Kelurahan Panji DabutarTahun 2009-2014

Secara umum, Kelurahan Panji Dabutar telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Dairi dan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Tiap-tiap Jabatan pada Kecamatan dan Kelurahan. Akan tetapi, evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut perlu dilakukan secara simultan, guna menjadi masukan dalam upaya pembenahan yang berkelanjutan. Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kelurahan Panji Dabutar Tahun 2013, terdapat 5 (lima) indikator kinerja yang dijadikan sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Kelurahan Panji Dabutar pada Tahun 2013, sebagai mana disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Pengukuran Kinerja Kelurahan Panji Dabutar Tahun 2013 No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

1 1.

2 Meningkatnya pelayanan administrasi Perkantoran

3  Jumlah Surat Keluar  Jumlah Surat Masuk  Jumlah Surat Pengantar  KTP  Kartu Keluarga  Surat Keterangan Pindah  Akte Lahir  Akte Kawin  Akte Kematian  Musrenbang Kelurahan

2.

Meningkatnya koordinasi dan singkronisasi perencanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat

 Rapat Koordinasi dengan Kepala Lingkungan

Persentase (%) 4 5 6 1500 Lembar 1200Lembar 80,00 250Lembar 235Lembar 94,00 Target

Realisasi

120Lembar 80Lembar 50 Lembar 60 Lembar 15Lembar 15 Lembar 1 Kali

120 Lembar 72 Lembar 50 Lembar 56 Lembar 13 Lembar 13 Lembar 1 Kali

12 Kali

12 Kali

100 90.00 100 93,00 66,00 86,00 100 100

Sumber : LAKIP Kelurahan Panji DabutarTahun 2013

7

Dari Tabel 2.1 diatas, dapat diketahui bahwa target indikator dari sasaran strategis “meningkatnya koordinasi dan singkronisasi perencanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat” dapat tercapai karena kegiatan tersebut bersifat rutin dan wajib dilaksanakan. Kemudian, target indikator dari sasaran strategis “meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran” tidak tercapai. Hal ini disebabkan oleh : 

Indikator pengukuran kinerja yang telah ditentukan tersebut berbasis pelayanan publik. Oleh karena itu, jumlah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sangat tergantung kepada jumlah dari msyarakat yang berurusan dengan Kelurahan Panji Dabutar



Indikator pengukuran kinerja tersebut bersifat insidentil, sehingga sulit untuk memproyeksikan target yang mungkin dapat dicapai.



Lemahnya pengadministrasian pada Kelurahan Panji Dabutar sebagai akibat dari sumber daya manusia yang sangat terbatas dan sarana prasarana yang belum memadai.

Sementara itu, dari sisi penganggaran pada APBD, terdapat beberapa realisasi anggaran yang tidak sesuai target. Pada Tahun 2013, jumlah dana yang dianggarkan pada APBD untuk Kelurahan Panji Dabutar mencapai Rp. 156.548.000,,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 77.600.000,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 78.948.000,-. Ternyata, sesuai dengan data yang disajikan pada LAKIP Kelurahan Panji Dabutar Tahun 2013, anggaran yang dapat diserap mencapai 89,54 % atau sebesar Rp. 140.176.359,- , yang terdiri dari penyerapan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.62.100.000,- (80,02%) dan penyerapan Belanja Langsung sebesar Rp 78.076.359,- (98,89%). Tidak tercapainya target Belanja Tidak Langsung tersebut disebabkan tidak terserapnya tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, sementara tidak tercapainya target Belanja langsung tersebut disebabkan tidak terserapnya belanja penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp. 871.641- ,. Untuk pemahaman lebih lanjut, dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini :

8

Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kelurahan Panji Dabutar dan Pencapaian Renstra KelurahanPanji Dabutar sampai dengan Tahun 2014 Kabupaten Dairi

KODE




1

2

3

4





6

7

8 = (7/6)



9



10 = (5+7+9)

11 = (10/4)


1

20

1

20.01.20.24

01

1

20.01.20.24

01

02


1

20.01.20.24

01

08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

1

20.01.20.24

01

09


1

20.01.20.24

01

10


1

20.01.20.24

01

11


1

20.01.20.24

01

12


1

20.01.20.24

01

13



55,138.000

47,948,000

41,398,000

40.526.359

354,400,000

2.600,000

2,600,000

2,600,000

1.728.359

2.600.000

-

-

-

-

Peralatan kerja

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

Alat Tulis Kantor

4,683,000

4,493,000

4.493,000

Barang Cetakan dan Penggandaan

2,700,000

2,700,000

2,700,000

7,550,000

7,550,000

750,000

6,565,000

6,565,000

2,815,000

Telepon, Listrik dan Air Jumlah jasa kebersihan kantor

Peralatan kebersihan dan bahan pembersih

-

-

100.00%

1,000,000

3,000,000

100 %

4,493,000

100.00%

4,683,000

13,669,000

291%

2,700,000

100.00%

2,700,000

8,100,000

300%

100.00%

7,550,000

100.00%

6,565,000

2,815,000

-

617,671,160

---

15.945.000

242,87%

9

KODE




1

2

3

4





6

7

8 = (7/6)

1

20.01.20.24

01

17


1

20.01.20.24

01

18


1

20.01.20.24

01

19

1

20.01.20.24

02

1

20.10.08.

02

07

Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor


-

8,000,000

1

20.10.20.08

02

09

Pengadaan Peralatan Gedung

Tersedianya peralatan Gedung Kantor

12,000,000

-

1

20.10.20.08

02

10

Pengadaan Mebeleur

Terpenuhinya Kebutuhan Mebeleur

15,000,000

-

1

20.10.08.

02

22

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor


5.000.000

3.000.000

10.800.000

1

11.01.20.24

18


7,000,000

7.000,000

6,000,000

6,000,000

1

11.01.20.24

18


7,000,000

6.000,000

6,000,000

6,000,000

1

18.01.20.24

16

Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

5,000,000

2.000,000

1,000,000

1

18.01.20.24

16

Pembinaan Karang Taruna

5,000,000

2.000,000

1,000,000

01

04


9



10 = (5+7+9)

11 = (10/4)

7,000,000

-

6,000,000

6,000,000

100%

7,000,000

13,000,000

185,71%

8,640,000

8,640,000

6,640,000

6,640,000

100%

8,640,000

23,920,000

276,85%


14,400,000

14,400,000

14,400,000

14,400,000

100.00%

14,400,000

43,200,000

300,00%


40,000,000 8,0000,000

8,000,000

100%

15,000,000

15.000.000

100%

5.000.000

15.000.000

7,000,000

20.000,000

5,000,000

8,000,000

5,000,000

8.000,000

Perjalanan Dinas

15,750,000

-

1,000,000

12,000,000

100%

100.00%

285.71%

160.00%

10

KODE




1

2

3

4

1

22.01.20.24

17

1

22.01.20.24

17

14





6

7

8 = (7/6)


12,000,000

12,000,000

4,000,000

4,000,000

Penyelenggaraan pemberian stimulan kebersihan

12,000,000

12,000,000

4,000,000

4,000,000

119,138,000

49,889,000

78,076,359

JUMLAH


100.00%

9



10 = (5+7+9)

11 = (10/4)

12,000,000

28,000,000

12,000,000

28,000,000

23.33%

119,138,000

Sumber : RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2015, Renja Kel. Panji dabutarTahun 2012-2014, LAKIP Kel. Panji Dabutar Tahun 2013

Panji Dabutar, 22 September 2014 LURAH Panji Dabutar

SARUDIN SAGALA Penata Tk. I NIP. 19651017 198602 1 003

11

2.2

Analisis Kinerja Pelayanan Kelurahan Panji Dabutar Berdasarkan LAKIP Kelurahan Panji Dabutarr’ Tahun 2013, kinerja

pelayanan pada kelurahan ini dapat dikatakan baik yang ditandai dengan tidak adanya pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan pelayanan publik di kantor ini. Akan tetapi, sebagaimana telah disampaikan pada pembahasan sebelumnya bahwa apabila dilihat dari sisi pencapaian target penyelenggaraan pelayanan, maka semua pencapaian tidak mencapai target. Hal ini disebabkan oleh intensitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat bersifat insidentil, sehingga tidak dapat diproyeksikan. Kemudian, untuk indikator musrenbang kelurahan akan dilaksanakan 1 kali dalam setahuan sesuai dengan tuntutan peraturan perundang-undangan yang wajib dilaksanakan pada awal tahun. Sementara indikator Rapat Koordinasi dengan Kepala Lingkungan, yang semula ditargetkan hanya 4 kali dalam setahun, maka pada Tahun 2015 direncanakan akan dilaksanakan setiap bulan atau 12 Kali dalam setahun. Hal ini penting, terutama untuk mengkoordinasikan pencapaian tugas-tugas mendesak yang dilimpahkan kepada kelurahan. Salah satu tugas mendesak tersebut adalah Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PPB) sebagai ujung tombak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Dairi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut ini:

12

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kelurahan Panji Dabutar Kabupaten Dairi No

Indikator Kinerja

SPM/ Standar Nasional

1

2

3

Jumlah Surat Keluar Jumlah Surat Masuk Jumlah Surat Pengantar  - KTP  - Kartu Keluarga  - Surat Keterangan Pindah  - Akte Lahir  - Akte Kawin  - Akte Kematian 4 Musrenbang Kelurahan 5 Rakor dgn Kepling 1 2 3

-

IKK 4

TARGET RENSTRA SKPD

REALISASI

PROYEKSI

2013

2014

2015

2016

2013

2014**

2015

2016

5

6

7

8

5

6

7

8

Catatan Analisis 4

-

1,500 Lbr

1,600 Lbr

1,700 Lbr

1,800 Lbr

1,200Lbr

?

1,700 Lbr

1,800 Lbr

-

250 Lbr

235 Lbr

260Lbr

270 Lbr

235 Lbr

?

250 Lbr

270Lbr

-

-

120 Lbr

130 Lbr

140Lbr

150Lbr

120 Lbr

?

140 Lbr

150 Lbr

-

80 Lbr

90 Lbr

100 Lbr

110Lbr

72 Lbr

?

100 Lbr

110 Lbr

-

50 Lbr

55 Lbr

60 Lbr

65 Lbr

50 Lbr

?

60 Lbr

65Lbr

-

60Lbr

70 Lbr

75Lbr

85 Lbr

56 Lbr

?

75Lbr

85 Lbr

-

15 Lbr

18 Lbr

25Lbr

30 Lbr

13 Lbr

?

25Lbr

30Lbr

-

15 Lbr

20 Lbr

30

30Lbr

13 Lbr

?

25 Lbr

30 Lbr

-

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

?

1 Kali

1 Kali

-

4 Kali

4 Kali

12 Kali

12 Kali

4 Kali

?

12 Kali

12 Kali

-

Panji Dabutar, 22 September 2014 LURAH PANJI DABUTAR

SARUDIN SAGALA Penata Tk. I NIP. 19651017 198602 1 003

13

2.3

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pada Kelurahan Panji Dabutar

Pada dasarnya, tingkat kinerja pelayanan pada Kelurahan Panji Dabutar selama ini sudah tergolong baik. Namun, sebagai akibat dari dinamika masyarakat dan adanya kebijakan tingkat Kabupaten yang pengimplementasiannya juga menjadi tanggung jawab bersama termasuk kelurahan, maka penyelenggaraan pelayanan tersebut harus ditingkatkan. Hal ini merupakan langkah adaptif agar dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang sedang dihadapi saat ini.

2.3.1 Permasalahan pada Kelurahan Panji Dabutar Terdapat beberapa permasalah di Kelurahan Panji Dabutar yang sifatnya mendesak untuk ditangani, yaitu:

a. Masalah Internal pada Kantor Kelurahan Panji Dabutar : 1. Administrasi. Masalah yang terjadi pada administrasi kantor Kelurahan Panji Dabutar adalah belum tertatanya administrasi kantor secara baik dan benar sesuai dengan kaidah kearsipan dan administrasi perkantoran. Hal ini terjadi akibat dari terbatasnya sarana dan prasarana kantor, sehingga terkesan adanya pembiaran selama ini.

b. Masalah Eksternal Pada Kelurahan Panji Dabutar 1. Pajak Bumi dan Bangunan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber vital Pendatapan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Dairi. Sejalan dengan itu, Kelurahan panji Dabutar dibebani target pendapatan PBB sebesar di Kecamatan Panji Dabutar (mencapai Rp. 33.148.323,-), pencapaian target yang hanya berada di bawah 80% pada beberapa tahun belakangan. Hal ini sangat berkaitan pada kondisi personil yang ada dan pendataan yang lebih akurat. Ada kecenderungan yang terjadi di masyarakat bahwa mereka akan melunasi pajak mereka jika mereka ada urusan ke kantor kelurahan. Kesadaran masyarakat yang rendah dan himbauan yang minim pada tingkat kabupaten menyebabkan masyarakat tersebut terlena dan terkesan apatis. Oleh karena itu, berkaitan dengan kapasitas kelurahan yang 14

berperan sebagai tenaga penagih di lapangan, maka perlu adanya personil yang lebih energik dan sigap dalam melakukan penagihan door to door, guna menggenjot perolehan PBB tersebut agar mencapai target. Pendataan ulang terkait perbaikan data SPPT perlu dilakukan, karena adanya keluhan dari masyarakat bahwa mereka belum akurat 2. Penanganan dan pengembangan kebersihan lingkungan berkelanjutan dalam konteks kebersihan dan kenyamanan lingkungan. Penanganan

masalah

kebersihan

lingkuan

dan

kenyamanan

lingkungan, seharusnya dilakukan secara komprehensif. Penanganan yang terfragmentasi sebagaimana yang terjadi saat ini, menjadi pertanda bahwa keseriusan Pemerintah Kabupaten Dairi dalam menangani masalah kebersihan lingkungan masih perlu ditingkatkan. Target pencapaian Adipura pada kategori Kota Kecil sebagaimana telah dicanangkan oleh Bupati Dairi beberapa tahun terakhir, seharusnya dapat dijadikan sebagai dasar pikir bahwa diperlukan adanya suatu menejemen pengelolaan kebersihan lingkungan yang komprehensif yang melibatkan seluruh stakeholder, termasuk tingkat kelurahan. Keterlibatan Kelurahan tersebut tidak hanya berupa himbauan kepada masyarakat, tetapi perlu adanya aksi nyata berupa tenaga kebersihan di lapangan, yang sepenuhnya merupakan tanggung jawab kelurahan itu sendiri.

3. Keamanan dan Ketertiban Lingkungan. Meningkatnya angka tindak kriminal termasuk kenakalan remaja akhir-akhir ini, menyebabkan perlunya pemberdayaan masyarakat agar terlibat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayahnya masingmasing.

15

2.3.2 Dampak Permasalahan terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Dairi

Beberapa permasalahan yang disebutkan diatas sangat berdampak pada pencapaian visi dan misi Kabupaten Dairi. Permasalahan internal pada Kantor Kelurahan panji Dabutar sangat berdampak pada baik tidaknya penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Sementara permasalahan eksternal Kelurahan Panji Dabutar juga sangat menentukan tercapainya visi dan misi Kabupaten Dairi. Pencapaian target PBB sangat berpengaruh pada pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat digunakan untuk melaksanakan percepatan pembangunan. Penanganan kebersihan dan pengembangan lingkungan, sangat menentukan tercapainya visi Kabupaten Dairi terutama misi ke-4, yaitu Peningkatan infrastruktur daerah berdasarkan rencana tata ruang wilayah. Selanjutnya, terlaksananya seluruh program dan kegiatan untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Dairi sangat ditentukan oleh tingkat keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, perwujudan keamanan dan ketertiban lingkungan yang berbasis pemberdayaan masyarakat perlu mendapat perhatian.

2.3.2 Tantangan, Peluang, dan Rekomendasi

Tantangan

yang

dihadapi

dalam

menyelesaikan

permasalahan

sebagaimana telah disebutkan diatas sangat beragam. Tantangan yang dihadapi dalam menghadapi permasalahan internal Kantor Kelurahan Panji Dabutar sebenarnya tidak terlalu rumit, namun membutuhkan komitmen dan tenaga ekstra dalam melakukan penataan sedemikian rupa pada kantor itu sendiri. Lain halnya dengan permasalahan eksternal kelurahan Panji Dabutar tantangan yang dihadapai dapat dikategorikan rumit, karena selain berkaitan dengan kepentingan masyarakat, penyelesaian permasalahan tersebut melibatkan lintas instansi, tidak hanya Kelurahan Panji Dabutar.

Di atas semuanya itu,

tantangan terberat sebenarnya adalah komitmen dari Pemerintah Kabupaten Dairi untuk menggugah resistensi masyarakat agar bersedia untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Kabupaten Dairi seperti kesadaran membayar PBB, kesadaran akan pentingnya kebersihan lingkungan, dan berpartisipasi dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di lingkungannya masing-masing.

16

Pada

dasarnya,

masyarakat

pasti

tunduk

kepada

pemimpin

dan

pemerintahnya. Oleh karena itu, komitmen dari pemerintah Kabupaten Dairi merupakan penentu tuntas-tidaknya permasalahan yang dihadapi. Setelah komitmen disepakati, maka dibutuhkan aksi nyata. Beberapa rekomendasi yang mungkin untuk dilakukan adalah :

a. Masalah Internal pada Kantor Kelurahan Panji Dabutar : 1. Administrasi. Agar penataan administrasi kantor Kelurahan Panji Dabutar dapat dilakukan secara baik dan benar sesuai dengan kaidah kearsipan dan administrasi perkantoran, maka sarana dan prasarana kantor, serta fasilitas kantor lainnnya perlu dilengkapi.

b. Masalah Eksternal Pada Kelurahan Panji Dabutar 1. Pajak Bumi dan Bangunan Dalam rangka pelaksanaan penagihan PBB di lapangan, diperlukan adanya personil yang lebih energik dan sigap dalam melakukan penagihan door to door.

2. Penanganan dan pengembangan lingkungan berkelanjutan dalam konteks kebersihan dan kenyamanan lingkungan. Berupa memberi himbauan,kepada masyarakat dalam kebersihan lingkungan, yang sepenuhnya merupakan tanggung jawab kelurahan Panji Dabutar.

3. Keamanan dan Ketertiban Lingkungan. Peningkatan keamanan dan ketertiban lingkungan dapat dilakukan dengan mengaktifkan kembali fungsi perlindungan masyarakat (linmas) atau Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling).

17

2.4


Pelaksanaan review terhadap awal RKPD perlu dilakukan dalam rangka menganalisis kebutuhan sekaligus membandingkan antara program/kegiatan dan pagu

indikatif

yang

tercantum

pada

rancangan

awal

RKPD

terhadap

program/kegiatan yang dituangkan ke dalam rancangan Renja. Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari hasil analisis kebutuhan pada Tahun 2015, maka hampir seluruh beberapa program/ kegiatan yang memerlukan penambahan pagu indikatif, yang terdiri dari: 

Penambahan pagu indikatif pada kegiatan Penyediaan jasa peralatan kerja, Penyediaan

Alat

Tulis

Kantor,

Penyediaan

barang

cetakan

dan

penggandaan, Penyediaan komponen instalasi listrik, penyediaan makanan dan minuman, dan perjalanan dinas perlu dilakukan mengingat volume pelayanan administrasi dan surat-menyurat pada Kantor Kelurahan Panji Dabutar cukup banyak dan cenderung bertambah setiap tahunnya. Oleh karena

itu

perlu

adanya

penambahan

jumlah

anggaran,

untuk

memperlancar penyelenggaraan pelayanann, termasuk membenahi faktorfaktor pendukung penyelenggaraan pelayanan itu sendiri. 

Penambahan pagu indikatif pada kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, Pengadaan Meubeleur, dan pemeliharaan gedung kantor juga perlu dilakukan mengingat kondisi kantor Kelurahan Panji Dabutar saat ini masih perlu dibenahi.



Penambahan pagu indikatif pada kegiatan Pembianaan Organisasi PKK, Organisasi Pemuda, dan Lembaga atau Organisasi Kemasyarakatan perlu dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dalam konteks pemberdayaan masyarakat.

Selain penambahan pagu indikatif sebagaimana disebutkan diatas, jugaterdapat

usulan

kegiatan

baru

yaitu

Kegiatan

Penanganan

dan

Pengembangan Kebersihan Lingkungan yang berlokasi di Kelurahan Panji Dabutar. Kegiatan ini sangat perlu dilakukan sebagai bentuk nyata dari perbaikan manajemen .Penanganan dan pengembangan kebersihan lingkungan berjenjang, sekaligus menjadi salah satu upaya nyata percepatan pencapaian Adipura (rencana kebutuhan anggaran dijelaskan pada BAB III, halaman 31). Untuk informasi yang lebih jelas, dapat di lihat pada Tabel 2.4 berikut ini:

18

Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2015 Kabupaten Dairi RANCANGAN AWAL RKPD KODE REKENING 1

CATATAN PENTING

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


100%

60.040.000


12 Bulan

4.000.000

Perlu Penambahan


12 Bulan

5,000,000

Perlu Penambahan


12 Bulan

6.000.000

Sesuai


12 Bulan

4,000,000

Perlu Penambahan

12 Bulan

2,000,000

Kelebihan

12 Bulan

8.000,000

Sesuai

20


1

20

1

20

24

01


1

20

1

20

24

01

02


1

20

1

20

24

01

09

1

20

1

20

24

01

1

20

1

20

24

01

1


OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

100%

55.138,000

Kelurahan P.Dabutar


12 Bulan

2,600,000



Kelurahan P.Dabutar


12 Bulan

1,000,000


10


Kelurahan P.Dabutar


12 Bulan

4.683,000


11


Kelurahan P.Dabutar


12 Bulan

2.700,000


Kelurahan Panji Dabutar

Kelurahan P.Dabutar

12 Bulan

7.550,000



Kelurahan P.Dabutar

12 Bulan

6,565,000



1

20

1

20

24

01

12


1

20

1

20

24

01

13


12

Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor

Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran Kelurahan Panji Dabutar Kelurahan Panji Dabutar Kelurahan Panji Dabutar

Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor

19


PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

2

3 Kelurahan Panji Dabutar Kelurahan Panji Dabutar

4

5


12 Bulan

7.000,000


12 Bulan

8.640,000


12 Bulan

14.400,000


Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

100%

40,000,000


Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor

1 Paket

8,000,000

Jumlah Peralatan Gedung Kantor

1 Set

12,000,000


Jumlah Meubeleur

1 Set

15,000,000

Pengadaan Meubeleur


1 unit

5,000,000


100%

3,000,000


2 Dokumen

3,000,000


1

20

1

20

24

01

17


1

20

1

20

24

01

18


1

20

1

20

24

01

19


1

20

1

20

24

02

1

20

1

20

24

02

07


1

20

1

20

24

02

09


1

20

1

20

24

02

10

Pengadaan Meubeleur

1

20

1

20

24

02

22


1

20

1

20

24

06

1

20

1

20

24

06



Kelurahan Panji Dabutar Kelurahan Panji Dabutar Kelurahan Panji Dabutar Kelurahan Panji Dabutar

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01




Terlaksananya Perjalanan Dinas dalam dan luar daerah Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran

Meningkatanya profesionalisme pengelolaan keuangan dan pelaporan kinerja Jumlah laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD

PAGU INDIKATIF

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

6

7

8 Kelurahan Panji Dabutar Kelurahan Panji Dabutar





CATATAN PENTING

INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

9

10

11


12 Bulan

8.000,000

Perlu Penambahan

12 Bulan

8.640,000

Sesuai

12 Bulan

14.400,000

Sesuai

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

100%

47,000,000

Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor

1 Paket

10,000,000

Perlu Penambahan

Jumlah Peralatan Gedung Kantor

1 Set

12,000,000

Sesuai

Jumlah Meubeleur

1 Set

15,000,000

Sesuai


1 unit

10,000,000

Perlu Penambahan

100%

3,000,000

2 Dokumen

3,000,000

Terlaksananya Perjalanan Dinas dalam dan luar daerah Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran

Meningkatanya profesionalisme pengelolaan keuangan dan pelaporan kinerja Jumlah laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD

12

20

Sesuai



PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

2

3

4

5

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1

11

1

11

1

20

24

21

1

11

1

20

24

21

1

18

1

18

1

20

24

16

1

18

1

20

24

16

1

22

1

20

24

02

1

22

1

20

24

02

Program Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 01



PAGU INDIKATIF

PROGRAM / KEGIATAN

6

7

7,000,000


Terbinanya organisasi Perempuan

100%

7,000,000


Jumlah organisasi PKK yang dibina

1 organisasi

7,000,000


PEMUDA DAN OLAH RAGA



Program Mendukung Kegiatan Pemerintahan 07

Stimulan Kebersihan JUMLAH

LOKASI

TARGET CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

8

9

10

11


100%

7,000,000

Jumlah organisasi PKK yang dibina

1 organisasi

7,000,000

Sesuai

100%

5,000,000

Sesuai

1 organisasi

5,000,000

Sesuai

Meningkatnya kelancaran kegiatan pemerintahan

100%

12.000,000

Jumlah Peralatan Gotong Royong

12 Bulan

12,000,000


12


Program Peningkatan Peran Serta Pemuda 01

CATATAN PENTING

INDIKATOR KINERJA


Terbinanya organisasi Kepemudaan

100%

5,000,000


Jumlah organisasi Kepemudaan yang dibina

1 organisasi

5,000,000



100%

12,000,000

Program Mendukung Kegiatan Pemerintahan

Jumlah Peralatan Gotong Royong

12 Bulan

12,000,000

Stimulan Kebersihan

122.138,000


Kelurahan Panji Dabutar JUMLAH

Terbinanya organisasi Kepemudaan Jumlah organisasi Kepemudaan yang dibina

134.040.000

Panji Dabutar, 22 September 2014 LURAH PANJI DABUTAR SARUDIN SAGALA Penata Tk. I NIP. 19651017 198602 1 003

21

Sesuai

2.5

Penelaahan Usulan dari Masyarakat

Pada saat Rancangan Renja Kelurahan Panji Dabutar ini disusun, terdapat beberapa usulan yang merupakan hasil diskusi dengan masyarakat termasuk dari sejumlah kepala lingkungan terkait pelaksanaan tugas-tugas yang bersifat pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Panji Dabutar. Beberapa usulan yang dapat dilaksanakan pada tingkat kelurahan dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut ini:

Tabel 2.5 Usulan dan Program Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2015 Kabupaten Dairi No.

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

BESARAN/ VOLUME

CATATAN TERHADAP USULAN MASYARAKAT

1

2

3

4

5

6

1 organisasi

Pembinaan organisasi perempuan terutama PKK perlu difungsikan dengan melibatkan Kepala Lingkungan

1 organisasi Karang Taruna

Organisasi Karang Taruna harus difungsikan termasuk organisasi kepemudaan lainnya yang potensial.

4 Organisasi Kemasyarakatan

Organisasi kemasyarakatan yang ada di Kelurahan Panji Dabutar agar di galakkan dan dibina, seperti Kelompok Lansia, Kelompok Pemerhati Lingkungan, dan Komunitas lainnya yang potensial

12 Kali

Kegiatan Gotong royong diharapkan dapat dilaksanakan secara rutin.

1


1.1

Pembinaan Organisasi PKK

2


2.1


3

Program Peningkatan Pemberdayaan Kemasyarakatan dan Desa

3.1

Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan

4


4.1

Stimulan Kebersihan

Terbinanya organisasi Perempuan Kelurahan Panji Dabutar

Jumlah organisasi PKK yang dibina Terbinanya organisasi Kepemudaan


Jumlah organisasi Kepemudaan yang dibina Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa


Terlaksanaya pemberdayaan seluruh Lembaga Dan Organisasi Kemasyarakatan Meningkatnya kelancaran kegiatan pemerintahan


Terlaksananya Gotong royong massal di tingkat kelurahan

23

BAB III TUJUAN, SASARAN, dan PROGRAM KEGIATAN 3.1

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada hakikatnya, peran kelurahan dalam mewujudkan kebijakan nasional setidaknya mencakup 2 (dua) tanggung jawab yang melekat pada kelurahan itu sendiri. Sama halnya dengan Kelurahan Panji Dabutar, tanggung jawab yang melekat tersebut antara lain tanggung jawab Kebersihan lingkungan dalam wilayah kelurahan. Selanjutnya, perubahan peraturan yang mengatur tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), mengamanatkan bahwa PBB merupakan bahagian dari Pendapatan asli daerah (PAD) juga menjadi salah satu tanggung jawab yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Bupati, dan oleh Bupati kepada SKPD termasuk kelurahan.

3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Kelurahan Panji Dabutar

Secara harfiah, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting atau permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. Atas dasar itu, Kelurahan Panji Dabutar telah merumuskan permasalahan dimaksud pada pembahasan BAB II, yang tentunya juga dikaitkan dengan sasaran target kinerja yang dituangkan pada Renstra Kelurahan Panji Dabutar, sebagaimana dijelaskan pada gambar 3.1 berikut ini.

Dalam upaya menjawab tantangan permasalahan internal pada Kantor Kelurahan Panji Dabutar, terdapat 3 (tiga) tujuan yaitu : 

Tujuan I yaitu Meningkatnya penataan administrasi perkantoran dan penyelenggaraan pelayanan, dengan sasaran yaitu: 1. Tertatanya administrasi perkantoran yang sesuai dengan kaidah kearsipan. 2. Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan administrasi yang baik kepada masyarakat

23

Selanjutnya, dalam upaya mengatasi permasalahan yang berasal dari luar kantor Kelurahan Panji Dabutar, terdapat beberapa 3 (tiga) tujuan yang harus dicapai, yaitu : 

Tujuan I yaitu Meningkatnya Pencapaian permungutan Pajak Bumi dan Banguanan (PBB) dengan sasaran yaitu : 1. Tercapainya target Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Kelurahan Panji Dabutar. 2. Tersusunnya data Wajib pajak yang up to date.



Tujuan II yaitu Terciptanya Kelurahan Panji Dabutar yang bersih dan nyaman, dengan sasaran yaitu : Terciptanya manajemen penanganan sampah yang berbasis gotong royong dan berwawasan lingkungan.



Tujuan III yaitu Terciptanya keamanan dan ketertiban lingkungan, dengan sasaran yaitu : Penguatan fungsi aparat keamanan lingkungan.

3.3

Program dan Kegiatan Kelurahan Panji Dabutar Tahun 2015

Secara singkat, program dan kegiatan Kelurahan Panji Dabutar Tahun 2015 dapat diketahui pada Tabel 3.1, yaitu:

24

Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kelurahan Panji Dabutar Tahun 2015 Dan Perakiraan Maju Tahun 2016 Kabupaten Dairi RENCANA TAHUN 2015

PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KODE REKENING

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR

LOKASI


KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF

SUMBER DANA

CATATAN PENTING



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


1

20

1

20

1

20

24

01

1

20

1

20

24

01

02

1

20

1

20

24

01

1

20

1

20

24

1

20

1

20

1

20

1

20

Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terlayaninya administrasi perkantoran

09



01

10



24

01

11


24

01

12


Tersedianya telepon, listrik dan air

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

Kelurahan Panji Dabutar Kelurahan Panji Dabutar Kelurahan Panji Dabutar Kelurahan Panji Dabutar Kelurahan Panji Dabutar

100%

55.138.000

12 Bulan

2,600,000

APBD

12 Bulan

1.000.000

APBD

12 Bulan

4.683.000

APBD

12 Bulan

2.700.000

APBD

12 Bulan

7.550.000

APBD

Mewujudkan Misi I Renstra Kelurahan Panji Dabutar Mewujudkan Misi I Renstra Kelurahan Panji Dabutar Mewujudkan Misi I Renstra Kelurahan Panji Dabutar Mewujudkan Misi I Renstra Kelurahan Panji Dabutar Mewujudkan Misi I Renstra Kelurahan Panji Dabutar

100%

60.040.000

12 Bulan

3.000,000

12 Bulan

2.000,000

12 Bulan

5,000,000

12 Bulan

3.000,000

12 Bulan

2.000,000

26

RENCANA TAHUN 2015

KODE REKENING


INDIKATOR

LOKASI

1

2

3

4 Kelurahan Panji Dabutar Kelurahan Panji Dabutar Kelurahan Panji Dabutar Kelurahan Panji Dabutar

1

20

1

20

24

01

13



1

20

1

20

24

01

17


Tersedianya Makanan dan minuman

1

20

1

20

24

01

18


1

20

1

20

24

01

19


1

20

1

20

24

02

1

20

1

20

24

02

07



1

20

1

20

24

02

09



1

20

1

20

24

02

10

Pengadaan Meubeleur

Tersedianya Meubeleur

1

20

1

20

24

02

22




Terlaksananya Perjalanan Dinas dalam dan luar daerah Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur





SUMBER DANA

CATATAN PENTING



5

6

7

8 Mewujudkan Misi I Renstra Kelurahan Panji Dabutar Mewujudkan Misi I Renstra Kelurahan Panji Dabutar Mewujudkan Misi I Renstra Kelurahan Panji Dabutar Mewujudkan Misi I Renstra Kelurahan Panji Dabutar

9

10

12 Bulan

6.565.000

APBD

12 Bulan

7.000.000

APBD

12 Bulan

8.640.000

APBD

12 Bulan

14.400.000

APBD

100%

40.000.000

1 Paket

8.000.000

APBD

1 Set

12.000.000

APBD

1 Set

15,000,000

APBD

1 unit

5,000,000

APBD

Mewujudkan Misi I Renstra Kelurahan Panji Dabutar Mewujudkan Misi I Renstra Kelurahan Panji Dabutar Mewujudkan Misi I Renstra Kelurahan Panji Dabutar Mewujudkan Misi I Renstra Kelurahan Panji Dabutar

12 Bulan

7,000,000

12 Bulan

7,500,000

12 Bulan

8.640.000

12 Bulan

14.400,000

100%

47.000,000

1 Paket

10,000,000

1 Set

12,000,000

1 Set

15.000,000

1 unit

10.000,000

27

RENCANA TAHUN 2015


KODE REKENING


INDIKATOR

LOKASI



SUMBER DANA

CATATAN PENTING



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


Meningkatanya profesionalisme pengelolaan keuangan dan pelaporan kinerja



1

20

1

20

24

06

1

20

1

20

24

06

1

11

1

11

1

20

24

21

1

11

1

20

24

21

1

18

1

18

1

20

24

16

1

18

1

20

24

16

01


100%

3,000,000

2 Dokumen

3,000,000

100%

7,000,000

1 organisasi

7,000,000

100%

5,000,000

1 Organisasi

5,000,000

APBD

Mewujudkan Misi I Renstra Kelurahan Panji Dabutar

100%

3,000,000

2 Dokumen

3,000,000

100%

7.000,000

1 organisasi

7.000,000

100%

5.000.000

1 Organisasi

5.000,000


01




Jumlah organisasi PKK


APBD

Mewujudkan Misi III Renstra Kelurahan Panji Dabutar


01


Terbinanya organisasi Kepemudaan


Terbinanya organisasi Kepemudaan karang taruna


APBD

Mewujudkan Misi III Renstra Kelurahan Panji Dabutar

28

1

22

RENCANA TAHUN 2015


KODE REKENING


INDIKATOR

LOKASI



SUMBER DANA

CATATAN PENTING



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

20

24

02



100%

12.000,000

100%

12.000,000

29

1

22

RENCANA TAHUN 2015


KODE REKENING


INDIKATOR

LOKASI



SUMBER DANA

CATATAN PENTING



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

20

24

02

07

Stimuan kebersihan

Jumlah peralatan Gotong Royong

JUMLAH

Kel.panji dabutar

12 bulan

12.000.000

APBD

Mwujudan misi renstra Kelurahan Panji Dabutar

12 bulan

122.138.000

12.000.000

134.040.000

Panji Dabutar,22 September 2014 LURAH PANJI DABUTAR

SARUDIN SAGALA Penata TK.I NIP.19651017 198602 1 003

30

BAB IV PENUTUP Setelah mencermati Rancangan Rencana Kerja Kelurahan Panji Dabutar ini BAB demi BAB, maka dapat dipahami bahwa Tujuan dan Sasaran dari Kelurahan Panji Dabutar yang dimanifestasikan dalam program dan kegiatan, pada hakikatnya adalah untuk peningkatan kinerja Kelurahan Panji Dabutar sekaligus diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Dairi secara akumulatif. Akhirnya, demikianlah Rancangan Rencana Kerja Kelurahan Panji Dabutar ini disusun sedemikian rupa, dengan harapan bahwa usulan yang disampaikan dapat disetujui oleh pihak yang berwenang.

31

RENCANA KERJA (RENJA) KELURAHAN SIDIANGKAT

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI KECAMATAN SIDIKALANG TAHUN 2015

Renja Kelurahan Sidiangkat Tahun 2015

KATA PENGANTAR

Puji syukur sepantasnya kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai Tuhan pencipta sekaligus pengatur alam semesta ini, dan karena taufik dan hidayahNya penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kelurahan Sidiangkat Tahun 2015 dapat diselesaikan. Rencana Kerja ini disusun dalam rangka memenuhi Rancangan Awal Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Tahun 2015 yang mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Rencana kerja ini penyusunannya mengacu pada prioritas kegiatan dan anggaran pada tahun 2015, dengan harapan dapat teralisasi karena memuat Pelayanan Publik di Kelurahan Sidiangkat, Kebijakan Kabupaten Dairi, serta mengakomodir perkembangan isu-isu pembangunan masyarakat yang ada. Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih jauh dari sempurna untuk itu kami mengharapkan saran, kritik, arahan dan bimbingan agar dalam pelaksanaannya nanti dapat berjalan dengan baik dan lancar. Demikian Rencana Kerja Kelurahan Sidiangkat Tahun 2015 disusun untuk menjadi bahan data selanjutnya. Sidiangkat,

September 2014

LURAH SIDIANGKAT,

MASRAN BAKO PENATA TK. I NIP. 19603191986021001


BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2015 merupakan kewajiban bagi setiap lembaga pemerintah

seperti Badan, Dinas, Kantor serta Instansi Pemerintah yang lain. RENJA SKPD disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, strategi seluruh aparat Kelurahan Sidiangkat dalam membina, melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat mengevaluasi kinerja SKPD ditahun-tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada SKPD. Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yg ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja SKPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja SKPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik. Proses penyusunan Renja SKPD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja SKPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalis gambaran pelayanan SKPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD yang didasarkan pada penalaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat Renja SKPD Kelurahan Sidiangkat Tahun 2015 merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kelurahan Sidiangkat untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2015 di 8 Lingkungan. Adapun keberhasilan dan tidaknya RENJA SKPD ini tidak lepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat. 1.2. Landasan Hukum Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kelurahan Sidiangkat Tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1)

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964 , tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Tingkat II Dairi dengan mengubah undang-undang nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-undang (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689).

2)

Undang – undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencananan Pembangunan Nasional ( Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Nomor 4421 ); 1


3)

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.

4)

Undang – undang No. 17 Tahun 2007 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 2025; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaporan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah kepada Pemerintah, LaporanKeterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

6)

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7)

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 89, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

8)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesian Nomor 8Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara PenyusunanPengendalian dan Evaluasi Pelaksanaaan RencanaPembangunan Daerah;

9)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi PemerintahDaerah; 11) Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 128); 12) Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 128); 13) Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 149); 14) Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 150);

2


1.3. Maksud dan Tujuan Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk 1 tahunyang ditetapkan dalam RENSTRA SKPD 5 tahunan dengan maksud memberikan arah sekaligus untuk menyediakan acuan kesesuaian program dan kegiatan yang sangat strategis di setiap SKPD. Adapun Maksud dan Tujuan penyusunan Renja SKPD adalah: a. Maksud Perencanaan Kinerja merupakan tahap penting dalam melaksanakan Rencana Strategis (RENSTRA) yang akan menuntun Manajemen dan seluruh anggota organisasi pada pencapaian kinerja yang diinginkan. Dengan berdasarkan perencanaan kinerja yang baik dimaksudkan agar pelaksanaan Renstra juga dapat dipantau, tingkat pencapaiannya lebih operasional, dan dapat dilihat kemungkinan-kemungkinan untuk meningkatkan dan memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi lebih cepat b. Tujuan Untuk tujuan akuntabilitas kinerja, perencaaan kinerja digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi apakah Kantor Kelurahan Sidiangkat dapat melaksanakan tugas dan wewenang yang dibebankan oleh Bupati Dairi dan untuk mengukur seberapa baik pencapaian target-target yang telah ditetapkan dengan cara dan metode yang lebih efisien. Disamping tujuan tersebut di atas, dari perencanaan Kinerja diharapkan akan dapat dimanfaatkan sebagai berikut: 1.

Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatanyang telah ditetapkan dalam 1 tahun yang tersusun dalam rencana.

2.

Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/kegiatan selama 1 tahun oleh SKPD.

3.

Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah-langkah /kebijakan tugas-tugas sesuai dengan kewenangannnya

4.

Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

5.

Menghubungkan perencanaan Strategis, rencana tindakan maupun perencanaan operasional yang terinci.

6.

Menajamkan sistem operasional rangkaian perencanaan sampai dengan tahap penentuan anggaran.

7.

Memudahkan melakukan pengukuran kinerja .

8.

Memudahkan proses monitoring dan evaluasi kinerja.

9.

Melancarkan mekanisme dan peningkatan kinerja.

10. Memudahkan dalam penetapan beban atau target kinerja pada unit kerja. 1.4. Sistematika Penulisan BAB I. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan

3


BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4. Riview terhadap rancangan awal RKPD 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 3.3. Program dan Kegiatan BAB IV. Penutup Lampiran

4


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Untuk Mengukur Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun didalam renja tahun sebelumnya dan tahun berjalan dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kelurahan Sidiangkat ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kelurahan Sidiangkat selama 2 tahun terakhir yaitu tahun 2013-2014. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut : A. Penetapan Indikator Kinerja Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan. B. Capaian Analisis Kinerja Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Evaluasi Program Tahun 2013 Anggaran Tahun 2013 pada Kelurahan Sidiangkat dengan APBD (murni) sebesar Rp 87.422.000 (Delapan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah ) yang terdiri dari 5 program dan 13 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 87.422.000 (Delapan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah),- dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 100 %.

Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2014 Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2014 dengan usulan sebesar Rp. 177.888.000,(seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang terurai dalam 5 program dan 13 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal sama dengan tahun 2013, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

5


Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2013 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2014, dalam menjalankan kegiatannya, Kantor Kelurahan Sidiangkat masih menghadapi hambatan/kendala yang meliputi : a. Organisasi Belum fokusnya kinerja utama yang dihadapi oleh Kantor Kelurahan Sidiangkat sehingga kemungkinan dalam mengawal visi dan misi Kantor Kelurahan Sidiangkat menjadi bias dan belum sinkronnya antara perencanaan dan penganggaran. b. Sumber Daya Manusia (SDM) Pada Kantor Kelurahan Sidiangkat Kabupaten Dairi memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) kurang memadai, dimana kurangnya pegawai pelaksana sehingga tidak berimbang antara kegiatan yang dilaksanakan dengan jumlah aparatur yang ada. jumlah PNS yang ada di kantor Lurah Sidiangkat sebanyak 7 Orang yang terdiri dari : Lurah, Sekretaris Lurah, Kepala Seksi 4 Orang dan 1 orang staf. c. Sarana Kerja dan Perlengkapan Untuk sarana kerja dan perlengkapan kurang mendukung yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas dilingkungan Kantor Kelurahan Sidiangkat. Namun pada Tahun 2014 telah dilaksanakan pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Sidiangkat yang dahulunya Gedung kantornya sudah sangat memprihatinkan. d. Anggaran Terbatasnya anggaran sehingga masih banyak kegiatan yang tidak terakomodir, terutama pada program/kegiatan pelayanan yang berhubungan langsung kepada masyarakat. e. Sistim Informasi manajemen (SIM) Perencanaan Pembangunan Belum adanya kerjasama antar SKPD dalam sebuah aplikasi Sistem Informasi (SIM) Perencanaan Program dan Kegiatan yang dapat memudahkan dalam proses penyusunan RKPD. Permasalahan disini adalah kurang mampunya aparatur dalam mengaplikasikan sistem tersebut baik admin maupun operator di masing-masing SKPD. f. Data Kinerja dan Koordinasi Antar SKPD Belum terbangunnya sistem pengumpulan data kinerja yang akurat dan koordinasi antar Desa/Kelurahan dengan Kecamatan yang masih mengalami hambatan sehingga diperlukan peraturan yang tegas untuk mengatasi hal tersebut. g. Penyusunan LAKIP Belum selaras dan sinergisnya sistem akuntabilitas pemerintah daerah Kabupaten Dairi dengan Satuan Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan kurang kemampuan dan pengetahuan aparatur dalam penyusunan LAKIP.

6


Dari permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas tersebut, kedepan akan dilakukan perbaikan melalui peningkatan dan pengembangan aparatur di lingkungan Kantor Kelurahan Sidiangkat melalui pendidikan kader, fungsional maupun teknis dan penambahan pegawai. Membangun sistim pengumpulan data kinerja dengan baik dan selalu melakukan koordinasi dengan seluruh SKPD dengan peraturan mengatur mengenai koordinasi yang tegas demi terciptanya perencanaan yang akurat dan uptodate demi terciptanya pembangunan yang berdasarkan aspirasi dari masyarakat dan pemangku kepentingan. 2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN KANTOR KELURAHAN SIDIANGKAT Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi Kantor Kelurahan Sidiangkat Kabupaten Dairi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Dairi serta Peraturan Bupati Dairi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Tiap –tiap Jabatan pada Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut : 1)

LURAH

2)

Sekretaris Lurah

3)

Seksi Tata Pemerintahan

4)

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

5)

Seksi Perekonomian dan Pembangunan

6) Seksi Kesejahteraan Rakyat. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kelurahan Sidiangkat didukung oleh 7 (tujuh) orang Pegawai, Jika dilihat dari tingkat pendidikan maka Pegawai Negeri Sipil Kelurahan Sidiangkat terdiri dari 2 (Dua) orang berpendidikan Sarjana (S1), 1 (satu) orang Diploma III dan 4 (Empat) orang berpendidikan SLTA. Secara Struktural Jabatan/Eselonisasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Jabatan Eselon IV/a,1 (Satu) orang, Eselon IV/b sebanyak 5 (lima) orang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Dairi serta Peraturan Bupati Dairi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Tiap –tiap Jabatan pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Dairi. Kelurahan Sidiangkat merupakan salah satu perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dipimpin oleh Lurah. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Lurah mempunyai tugas: 1.

Lurah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas Perangkat Daerah dan atau instansi lainnya dikelurahan.

2. Selain tugas sebagaimana dimaksud, Lurah juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, meliputi : a.

Menetapkan program, rencana kegiatan dan anggaran kelurahan;

b.

Mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Seksi;

c.

Mengoordinasikan dan mengarahkan seluruh staf agar dapat melaksanakan tugas dengan baik;

d.

Mengoordinasikan kegiatan Pemberdayaan masyarakat; 7


e.

Mengoordinasikan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kelurahan;

f.

Mengordinasikan upaya penyelenggaraaan ketentraman dan ketertiban umum;

g.

Mengoordinasikan Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan;

h.

Melaksanakan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan;

i.

Melaksanakan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum di Kelurahan;

j.

Melaksanakan pelayanan kemasyarakatan yang menjadi ruang lingkup tugasnya. Kinerja Kelurahan Sidiangkat Tahun 2013 tercermin dalam pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui

berbagai program dan Kegiatan. Pencapaian Kinerja Sasaran tahun 2013 adalah sebagai berikut : 1. Optimalnya fungsi kelurahan dibidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Kinerja sasaran ini mencapai 100 % dalam usaha mencapai sasaran Kelurahan Sidiangkat menetapkan kebijakan 5 (Lima) Program dan 13 (Tiga belas) kegiatan . Adapun Pencapaian target kinerja 100% dari semua kegiatan yang ada. 2. Program Peningkatan fungsi pembinaan dan fasilitasi pemerintah Kelurahan pada kegiatan Pembinaan Administrasi Kelurahan pencapaian target kinerja 100%, namun pada beberapa kegiatan yang masih memerlukan peningkatan dimana sarana dan prasarana pendukung belum memadai. 3. Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong royong yang dilakukan PNS Kantor Kelurahan Sidiangkat bersama-sama dengan masyarakat setiap hari jumat secara bergiliran di 8 (Delapan) Lingkungan; Hasil pengukuran kinerja pelayanan Kantor Kelurahan Sidiangkat dapat dilihat pada daftar tabel. 2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD a. Isu Internal 1). Tugas Pokok dan Fungsi - Inovasi-inovasi dibidang perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat/fasilitasi untuk mengantisipasi perubahan dan dinamika yang terjadi, dan tugas-tugas lain yg diberikan pimpinan, serta tuntutan masyarakat; - Koordinasi dibidang lintas sektor yang memberikan dampak besar bagi pembangunan Kelurahan Sidiangkat dan strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan, koordinasi, dan dinamika perubahan; - Koordinasi internal dan eksternal sebagai bahan evaluasi; - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan untuk meminimalkan deviasi terhadap Visi dan Misi; - Memanfaatkan peluang untuk menentukan kebijakan dan proses perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat/fasilitasi untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi pembangunan secara lebih terstruktur; - Memanfaatkan kontrol masyarakat untuk meningkatkan hasil penelitian lintas sektor untuk meningkatkan kualitas perencanaan, koordinasi, dan monitoring dan evaluasi; - Selalu cermat dan tanggap atas segala kondisi dan situasi yang terjadi didalam perkembangan dan keinginan masyarakat, sehingga apa yang diinginkan semua pihak dapat diwujudkan dengan baik dan terencana.

8


2). Sumber Daya Manusia Aparatur - Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur. - Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekruitmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme. 3). Sarana dan Prasarana - Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas. - Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan. - Pemeliharaan 4). Keterbatasan Kemampuan Anggaran Pemerintah Daerah Keterbatasan pada kemampuan anggaran tersebut tidak saja dialami oleh pemerintah pusat namun juga dialami oleh pemerintah daerah Kabupaten Dairi. Salah satu konsekuensi menjadi daerah otonom harus mampu membiayai seluruh kebutuhan daerah, sehingga Kabupaten Dairi menerapkan skala prioritas untuk berbagai kebutuhan program dan kegiatan. Sehingga tidak semua program dan kegiatan yang disusun dapat disetujui penganggarannya. Diperlukan kreativitas dan inovasi dalam menyikapi keterbatasan anggaran sehingga dapat menampung semua aspirasi dan program yang ada.

b. Isu Eksternal 1). Globalisasi Seiring kemajuan jaman, pemerintah daerah dituntut untuk selalu mengembangkan ilmu pengetahuan dengan cara mengikuti perkembangan teknologi agar para aparatur berdaya saing tinggi dan memiliki kemampuan yang sejajar agar daerah dapat berkembang dengan pesat. Kemajuan teknologi di bidang teknologi, transportasi, telekomunikasi, dan informasi telah menciptakan dunia tanpa batas, memudahkan terjadinya mobilitas manusia antar daerah maupun pertukaran informasi melalui dunia maya (virtual). 2). Peraturan Perundang-Undangan Gerakan reformasi nasional telah mendorong dilaksanakannya berbagai perubahan-perubahan penting dalam praktek penyelenggaraan good governance dengan menerapkan prinsip partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas. Dibutuhkan komitmen dari semua pihak, pemerintah, dan masyarakat serta pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata supaya penyelenggaraan good governance dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari KKN. Permasalahan

9


Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom-up dan top down, yang disebut dengan istilah dari shopping list ke working plan. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan sampai kepusat yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan di atas. Hasil dari kegiatan Musrenbang tingkat Kelurahan kadang kala tidak termuat di dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disiapkan untuk menampung aspirasi masyarakat yang disebabkan karena keterbatasan dari dana Pemerintah sehingga dilakukan penundaan kegiatan atau mengesampingkan terlebih dahulu diakibatkan kebutuhan lain yang lebih penting sehingga masyarakat merasa dikesampingkan. Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Lurah dalam peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut : 1.

Kemampuan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas serta kurangnya kuantitas SDM yang ada di Kantor Lurah Sidiangkat;

2.

Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;

3.

Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat kelurahan dan di tingkat SKPD yang menyebabkan kurang optimalnya proses koordinasi perencanaan sehingga berdampak pada kualitas produk rencana pembangunan tahunan, contoh penyusunan prioritas usulan pembangunan;

4.

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;

5.

Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan;

6.

Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;

7.

Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus diakomodasi dalam perencanaan maupun penganggaran.

8.

Ketidaksesuaian indikator-indikator yang ada didalam dokumen perencanaan sehingga mempengaruhi secara keseluruhan dari proses perencanaan pembangunan daerah itu sendiri.

Dampak Ketidaksesuaian dokumen perencanaan awal dari tingkat desa/kelurahan sangat berpengaruh terhadap hasilhasil dokumen perencanaan pembangunan sehingga target yang dicanangkan berdasarkan hasil musrenbang 10


tingkat Kelurahan pasti akan membias dan pada akhirnya akan mempengaruhi kepada hasil-hasil pembangunan yang diinginkan sejak awal didalam visi dan misi Kelurahan. Sehingga koordinasi dengan pihak terkait harus selalu dijalankan dan dikomunikasikan secara intensif dengan pihak-pihak terkait selaku pengambil kebijakan juga SKPD baik vertikal maupun horizontal. Belum lagi unsur-unsur politis yang turut mempengaruhi didalam proses perencanaan dan penganggaran sehingga mempengaruhi hasil musrenbang di Kelurahan setelah sampai di tingkat Kabupaten. Adanya tekanan politis mengakibatkan program, kegiatan dan anggaran yang akan dicanangkan mentah di tengah jalan akibat campur tangan politisi. Secara garis besar semua yang berhubungan dengan dokumen perencanaan awal berpengaruh terhadap kebijakan nasional. dibutuhkan konsistensi dalam perencanaan pembangunan sehingga aluralur yang ditetapkan dapat sejalan dan teratur sesuai yang tertuang didalam dokumen-dokumen perencanaan pembangunan pemerintah daerah. Peluang dan Tantangan a.

Peluang ( Opportunity) Beberapa Peluang yang dimiliki oleh Kelurahan Sidiangkat yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan

dalam pengambilan kebijakan untuk menutupi kelemahan yang ada : 1) Adanya program pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kawasan pedesaan. 2) Adanya perkembangan ilmu pengetahuan teknologi informasi dan media massa.

b.

Tantangan ( Threats ) Beberapa Tantangan yang dimiliki oleh Kelurahan Sidiangkat yang dihadapi dalam pelaksanaan Tugas Pokok

dan Fungsi : 1)

Kondisi perekonomian masyarakat masih rendah.

2)

Harga pasar produk pertanian yang tidak menentu.

3)

Adanya persaingan hasil bumi sejenis dari daerah lain baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

4)

Wilayah yang rentan terhadap bencana alam.

5)

Peraturan Perundang Undangan yang belum ditegakkan secara benar.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2015 terhadap hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

11


2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Kantor Kelurahan Sidiangkat akan menampung usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi yang telah dirangkum dari hasil Musrenbang tingkat desa/kelurahan akan dimusyawarahkan ditingkat Kecamatan dalam kegiatan Musrenbang tingkat Kecamatan dan berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari setiap Desa/Kelurahan dengan program dan kegiatan skala prioritas masing-masing yang akan diteruskan ke Musrenbang tingkat Kabupaten. Didalam penyelenggaraan musrenbang Kelurahan akan dihadiri pemangku-pemangku kepentingan yang terdiri dari unsur-unsur masyarakat diantaranya Tokoh masyarakat, Tokoh agama, Tokoh Pemuda, Kepala Lingkungan yang terdiri dari 8 Kepala Lingkungan, UPT. Dinas Kesehatan, UPT Dinas Pendidikan, Organisasi Perempuan (PKK) dan unsur-unsur masyarakat lainnya untuk merencanakan skala prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan di Kelurahan Sidiangkat. Hasil yang dicapai dari kesepakatan merupakan hasil musrenbang Kelurahan Sidiangkat yang akan diteruskan pada musrenbang tingkat Kecamatan yang akan selanjutnya akan dituangkan dalam RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2015. Namun pada saat pembahasan musrenbang tingkat Kabupaten sering sekali usulan-usulan yang telah ditetapkan dalam hasil musrenbang tingkat Desa/Kelurahan sampai Kecamatan tidak diakomodir di RKPD Kabupaten dimana hal ini disebabkan akan keterbatasan anggaran dan ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan 12


politik dan kelompok-kelompok tertentu, sehingga masyarakat merasa usulan-usulan dari tingkat desa melalui musrenbang Kelurahan tidak efektif dan efesien. Dimana masyarakat merasa alasan tersebut sudah menjadi alasan klasik. Walaupun demikian didalam musrenbang Kelurahan Sidiangkat Tahun 2014 sebahagian telah tertampung di APBD Tahun 2014 seperti Pembangunan Kantor Kelurahan Sidiangkat dari tabel dibawah ini kita akan dapat melihat kesesuaian usulan hasil musrenbang sebagai skala prioritas dengan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2015 sebagai berikut :

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Keterkaitan Kebijakan Kabupaten, Provinsi dan Nasional dapat dijelaskan sebagai berikut: TABEL 3.1. Keterkaitan Kebijakan Kabupaten, Provinsi dan Nasional Kebijakan

No 1

1

Kelurahan

Kecamatan

Kabupaten

Provinsi

Nasional

2

3

4

5

6

Pelaksanaan lomba Desa/Kelurahan tebaik di tingkat Kabupaten hasil seleksi yang terbaik ditingkat Kecamatan

Pelaksanaan lomba Desa/Kelurahan tebaik di tingkat Provinsi hasil seleksi yang terbaik ditingkat Kabupaten

Pelaksanaan lomba Desa/Kelurahan tebaik di tingkat Nasional hasil seleksi yang terbaik ditingkat

Pelaksanaan lomba Pelaksanaan Lomba Desa/Kelurahan Desa /Kelurahan tebaik di tingkat Terbaik Tingkat Kecamatan yang Kecamatan. akan diteruskan di tk. Kabupaten 13


Provinsi

2

3

4

5

6

Rapat Koordinasi Bulanan

Rapat Koordinasi dengan Camat akan di implementasikan di kelurahan

Kegiatan Kegiatan Pembinaan Pembinaan Organisasi PKK Organisasi PKK di dalam Desa tingkat Percontohan Kecamatan Data Monografi Pembuatan data dari Kelurahan di pada papan tuangkan dlm monografi di pada papan Kelurahan monografi Kecamatan Perekaman Data Menyampaikan Data penduduk, Sidik penduduk untuk jari dan foto untuk pembuatan E-KTP pembuatan EKTP Penyaluran Raskin yang dikirim dari Bulog Penyaluran Raskin Kabanjahe bagi masyarakat terlebih dahulu ke miskin merupakan Kecamatan kebijakan Nasional Sebelum disalurkan ke Desa/Kelurahan

Hasil rapat koordinasi beberapa hal yang menemukan kendala perlu dilaporkan ke Kabupaten Penyelenggaraan kegiatan organisasi PKK ditingkat Kabupaten

Penyelenggaraan kegiatan organisasi PKK ditingkat Kabupaten

Data dari tingkat Kelurahan, Kecamatan akan dituangkan dalam Dairi dalam angka Hasil Perekaman akan di kumpulkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dairi

Kebijakan Nasional untuk Program E-KPT di Seluruh Indonesia

Laporan hasil Penyampaian penyaluran Raskin laporan hasil dari tiap-tiap daerah penyaluran kepada di sampaikan Bupati kepada gubernur

Program Raskin untuk masyrakat Miskin adalah kebijakan secara Nasional

Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah perlu menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Rencana Kerja Kantor Kelurahan Sidiangkat Tahun 2015 adalah dokumen perencanaan yang substansinya sebagai penjabaran visi, misi dan arah pembangunan daerah Kabupaten Dairi yang merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunannya dilakukan secara terencana, sistematis yang didasarkan pada kondisi, potensi, proyeksi sesuai kebutuhan. Sejalan dengan visi dimaksud, Kelurahan Sidiangkat Visi sebagai pandangan jauh kedepan untuk menentukan arah dan tujuan instansi pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi yang dimilki serta kondisi dan proyeksi yang diinginkan ke depan, maka visi Kantor Kelurahan Sidiangkat Kabupaten Dairi, adalah : ”TERWUJUDNYA KELURAHAN SIDIANGKAT YANG BERSIH, INDAH, AMAN DAN TERTIB SERTA MASYARAKAT YANG PARTISIPATIF MELALUI DUKUNGAN APARATUR DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA” Pernyataan visi diatas dimaksudkan untuk menjadikan Kantor Kelurahan Sidiangkat sebagai lembaga yang berkompeten dalam pelayanan prima dan professional kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan peraturan 14


perundangan yang berlaku sesuai dengan tuntutan global dalam melayani masyarakat dengan transparan, akuntabel dan partisipatif untuk mendukung terwujudnya Kabupaten Dairi yang sejahtera melalui pengembangan agribisnis yang berdaya saing.Berdasarkan visi tersebut, maka sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Misi yang diemban oleh Kantor Kelurahan Sidiangkat untuk mencapai visi maka ada beberapa Misi yang harus dicapai dalam rangka mewujudkan Kabupaten Dairi Sejahtera 2015, yaitu : 1.

Menjadikan Kelurahan Sidiangkat menjadi Kelurahan Percontohan;

2.

meningkatkan Sumber Daya Manusia Kelurahan Sidiangkat dan Lingkungan Masing-masing;

3.

Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya;

4.

meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan pemerintahan;

5.

melaksanakan Gotong royong di setiap lingkungan.

Adanya pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran suatu organisasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Oleh sebab itu misi suatu organisasi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.Kriteria berikutnya yang dijadikan dasar penilaian dan pemilihan usulan program dan kegiatan adalah relevansinya dengan visi RPJM Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014-2019 Dari visi dan Misi tersebut di atas, Prioritas Program dari Renstra Kelurahan Sidiangkat adalah : Non Urusan : I. Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.


2.


3.

Penyediaan alat tulis kantor

4.


5.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerang bangunan kantor

6.


7.

Penyediaan makanan dan minuman

8.


9.

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung administrasi/Teknis Perkantoran

II. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Urusan

: Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

a.

Peningkatan fungsi pembinaan dan fasilitasi Pemerintahan Kelurahan 1. Pembinaan Administrasi Kelurahan 2. Fasilitasi Pengisian kekosongan kepala desa/perangkat desa 3. Fasilitasi Pengelolaan ADD, TPAPD, dan PDRD 4. Pembinaan Kelurahan Percontohan 15


b.

Peningkatan fungsi pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah 1. Fasilitasi Pelayanan Administrasi Perijinan 2. Intensifikasi PBB, Pajak dan Retribusi Daerah 3. Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat Kelurahan 4. Rapat Dinas Pelaksanaan pembangunan di tingkat Kelurahan 5. Updating database Pembangunan

c.

Peningkatan fungsi pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan 1. Pemantauan dan Pengendalian Bencana Alam 2. Fasilitasi Kegiatan PKK 3. Pembinaan dan Patroli Kamtibmas 4. Pembinaan Perlindungan Masyarakat 5. Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan, Olah Raga dan Kesenian 6. Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan 7. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat 8. Pembinaan BPD

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD dalam hal ini Renstra Kelurahan Sidiangkat Tahun 20142019.

A. Tujuan Adapun tujuan dan sasaran yang ingin di capai adalah Penyusunan perencanaan yang tepat sasaran, tersistem, terukur berdasarkan data yang akurat dan uptodate didukung hasil penelitian dan pengembangan menuju pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan, terkendali serta berkesinambungan. B. Sasaran Sasaran terkait dengan tindakan dan pengalokasian sumber daya, berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut : 1. Tersedianya data perencanaan yang akurat dan uptodate; 2. Terlaksananya mekanisme perencanaan yang berjenjang, melalui penjaringan aspirasi pemangku kepentingan; 3. Evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan, secara periodik, terintegrasi dan berkesinambungan; 4. Terciptanya iklim investasi yang kondusif menuju terpromosinya potensi daerah; 5. Terlaksananya kajian, penelitian dan studi potensi sumber daya. 16


3.3 Program dan Kegiatan Kantor Kelurahan Sidiangkat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga perpanjangan yang tangan dari pemerintah kecamatan dan Kabupaten melaksanakan pemerintahan, pelayanan, dan pembangunan di tingkat Kelurahan sebagaimana yang diamanatkan pada undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Apabila dikaitkan dengan pencapian Visi dan Misi Kelurahan Sidiangkat, pada dasarnya kegiatan di Kantor Kelurahan Sidiangkat adalah sebagai lembaga yang berkompeten dalam memberikan pelayanan prima dan professional kepada masyarakat secara langsung dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku sesuai dengan tuntutan global dalam melayani masyarakat dengan transparan, akuntabel dan partisipatif untuk mendukung terwujudnya Kabupaten Dairi yang sejahtera melalui pengembangan agribisnis yang berdaya saing. Sesuai dengan Visi Kelurahan Sidiangkat Tahun 2009 – 2014 yaitu “Terwujudnya Kelurahan Sidiangkat Yang Bersih, Indah, Aman Dan Tertib Serta Masyarakat Yang Partisipatif Melalui Dukungan Aparatur Dalam Memberikan Pelayanan Prima”, maka program dan kegiatan yang dirancang Kelurahan Sidiangkat tahun 2015 terdiri dari : Program Utama : A. Pelayanan Rekomendasi Izin HO B. Pelayanan Rekomendasi IMB : C. Pelayanan Surat Pengantar Administrasi Kependudukan berupa Kartu Keluarga (KK.) , Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Surat Keterangan Pindah (SKP). D. Pelayanan Surat Keterangan Tanah dan Surat Pernyatan Ahli Waris : 1. Surat Keterangan Tanah 2. Surat Keterangan Ahli Waris : C. Bulan Bhakti Gotong Royong Program Penunjang : A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur; D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; Berikut ini adalah indikator keberhasilan pencapaian sasaran tahunan Kantor Kelurahan Sidiangkat, yaitu : No 1

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Pelaksanaan Lomba Desa Persentase Desa yang meningkat 1 /Kelurahan Terbaik Tingkat dalam Kecamatan.

keberhasilan

Program daerah

Target Kelurahan,

meningkatkan

pelaksanaan kebersihan, meningkatkan Program pada Tingkat yang

dilaksanakan

di

tingkat

Desa/Kelurahan, tertib Pelaksanaan Kelurahan, tertib Pelaksanaan Urusan Urusan Desa/Kelurahan. 17


Pemerintahan Pemerintahan.

2.

Rapat Koordinasi Bulanan

Persentase

Rapat

dan

evaluasi 12 kali selama setahun.

bulanan 3.

Kegiatan

Pembinaan Persentase Peningkatan pemahaman 1 Desa dan 1 Kelurahan

Organisasi

PKK

dalam Tugas

Desa Percontohan

Ketua

Desa/Kelurahan,

Pokja tertib

PKK pengisian

Buku Administrasi PKK (6 Buku), pelaksanaan 10 Program Pokok PKK 4.

Kegiatan

Pembinaan Persentase Peningkatan pemahaman 12 Bulan

Organisasi

PKK

dalam Tugas

Desa Percontohan

Ketua

Desa/Kelurahan,

Pokja tertib

PKK pengisian

Buku Administrasi PKK (6 Buku), pelaksanaan 10 Program Pokok PKK 5.

Fasilitasi Pendataan dan Persentase Penagihan PBB

penambahan

WP, WP baru dan perbaikan WP PBB

perbaikan data WP PBB baru dan yang ditagih peningkatan jumlah PBB yang ditagih

6.

Pembinaan

Organisasi Persentase peningkatan pemahaman 1 Karang taruna kelurahan.

Kepemudaan 7.

fungsi organisasi kepemudaan.

Penyuluhan

Kesehatan Persentase peningkatan kesadaran Ibu dan Balita

Anak Balita 8.

kesehatan anak balita

Pembinaan

Organisasi Persentase Peningkatan pemahaman Pembinaan

Perempuan

fungsi Pokja PKK Desa/Kelurahan, Kecamatan

PKK

Desa

dan

tertib pengisian Buku Administrasi PKK (6 Buku), pelaksanaan 10 Program Pokok PKK 9.

Pelaksanaan Musrenbang Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan.

1 Kelurahan

Desa/Kelurahan 11.

12.

Perayaan

Hari

Besar Pelaksanaan Hari Besar dan Pesta

- Perayaan HUT RI - Pelaksanaan Safari Ramadhan Nasional, Keagamaan dan Budaya. - Pelaksanaan Safari Natal Budaya Daerah - Partisipasi pada Pesta Budaya Njuah njuah Belanja Administrasi Persentase Pelaksanaan kegiatan 100 % Umum

/Rutin

Kantor rutin

Kelurahan Sidiangkat

Jumlah Program/Kegiatan pada Tahun Anggaran 2014 : 18


.-

Program dan Kegiatan 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 2.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional

2

Realisasi Jumlah Prog/keg 3

12 bulan

12 bulan

2 Unit STNK

2 Unit STNK

Rencana Jumlah Prog/keg.

3.


4 Unit

4 Unit

4.


4 Unit

4 Unit

5.


40 Jenis

40 Jenis

6.

Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan

8 Jenis Cetak dan 10.320 copy

7.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor

8 Jenis Cetak dan 10.320 copy 15 Jenis

15 Jenis

8.

Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor

26 Jenis

26 Jenis

9.


12 Bulan

12 Bulan

10.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

12 Bulan

12 Bulan

11.


5 Jenis

5 Jenis

27 Jenis

27 Jenis

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12.

Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

13.

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan

3 Unit

3 Unit

14.

Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung

2 Unit

2 Unit

15.

Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan Gedung

9 Unit

9 Unit

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan/ 8 Lingkungan

12 Bulan/ 8 Lingkungan

3 Kegiatan

3 Kegiatan

8 Organisasi

8 Organisasi

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 16.

Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan

Program Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Koordinasi dan Penyaluran Raskin bagi keluarga 18 miskin Program Pengelolaan Keberagaman Budaya 19.

Pengembangan Pariwisata daerah

Program peningkatan peran serta kepemudaan 20


Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun Desa

19


21.

Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan

1 Kelurahan

1 Kelurahan

Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa 24.

Pelaksanaan Perlombaan Kelurahan

1 Kelurahan

1 Kelurahan

25.

Peningkatan Peran Serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

8 Lingkungan

8 Lingkungan

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) SKPD Kelurahan Sidiangkat merupakan dasar pedoman bagi pelaksanaan kegiatan Kantor Kelurahan Sidiangkat selama jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2015. Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan. 20


Output Rencana Kerja Kantor Kelurahan Sidiangkat adalah Program Tahunan Kelurahan Sidiangkat yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program.Rencana Kerja (RENJA) Kelurahan Sidiangkat ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2015, dengan Renja pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pada Kantor Kelurahan Sidiangkat, sehingga Perencanaan dan Penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan.Sebagai manusia kami tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan,untuk itu sumbang saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan. Akhir kata diucapkan terima kasih. Sidiangkat,

September 2014

LURAH SIDIANGKAT,


21


REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015 KELURAHAN SIDIANGKAT KECAMATAN SIDIKALANG KABUPATEN DAIRI PROVINSI SUMATERA UTARA Nama SKPD : Kantor Kelurahan Sidiangkat

Rancangan Awal RKPD


No

1

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

2

3

4

5

Pagu Indikatif (Rp. 000) 6

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

7

8

9

10

Urusan Wajib

1

2





100%

89,100

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Kelurahan Tersedianya jasa Telepon, Listrik dan Listrik Sidiangkat Air

12 Bulan

3,500

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Kelurahan Tersedianya jasa Telepon, Listrik air dan Listrik Sidiangkat dan Air

12 Bulan

Penyediaan Jasa Perbaikan Perbaikan Peralatan Kerja

Kelurahan Tersedianya Jasa Perbaikan Sidiangkat peralatan kerja

12 Bulan

3,000


Kelurahan Tersedianya Jasa Perbaikan Sidiangkat peralatan kerja

12 Bulan



12 Bulan

Kelurahan Tersedianya Alat Tulis Kantor Sidiangkat

12 Bulan


Kelurahan tersedianya Barang Cetakan dan Sidiangkat Penggandaan

12 Bulan

5,000


Kelurahan tersedianya Barang Cetakan Sidiangkat dan Penggandaan

12 Bulan

Penyediaan komponen instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Kelurahan Tersedianya Komponen Instalasi Sidiangkat Listrik

12 Bulan

4,800


Kelurahan Tersedianya Komponen Instalasi Sidiangkat Listrik

12 Bulan


Kelurahan Tersedianya peralatan dan Sidiangkat perlengkapan kantor

12 Bulan

5,000


Kelurahan Tersedianya peralatan dan Sidiangkat perlengkapan kantor

12 Bulan



12 Bulan

7,000 Penyediaan Makanan dan Minuman

Kelurahan Tersedianya Makanan dan Sidiangkat minuman

12 Bulan

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah

Kelurahan Tersedianya biaya Perjalanan Dinas Sidiangkat

12 Bulan

20,000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Kelurahan Tersedianya biaya Perjalanan Daerah Sidiangkat Dinas

12 Bulan

Penyediaan Tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran

Kelurahan Jumlah tenaga pendukung adm. Sidiangkat Teknis perkantoran

12 Bulan

28,800

Penyediaan Tenaga pendukung administrasi Kelurahan Jumlah tenaga pendukung adm. teknis perkantoran Sidiangkat Teknis perkantoran

12 Bulan

100%

57,788


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor



Meningkatnya Sarana dan Prasarana aparatur Kelurahan Tersedianya Perlengkapan Gedung Sidiangkat Kantor

1 Paket

12,000 Penyediaan Alat Tulis Kantor

15,788 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Meningkatnya Sarana dan Prasarana aparatur Kelurahan Tersedianya Perlengkapan Sidiangkat Gedung Kantor

100%

100% 1 Paket

Kabutuhan Dana (Rp. 000) 11

Catatan Penting

12

3


Kelurahan Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Sidiangkat

1 Paket

15,000 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Kelurahan Tersedianya Peralatan Gedung Sidiangkat Kantor

1 Paket

pengadaan Mebeleur

Kelurahan Tersedianya mebeleur Sidiangkat

1 Paket

20,000 pengadaan Mebeleur

Kelurahan Tersedianya mebeleur Sidiangkat

1 Paket


Kelurahan Terpeliharanya Gedung Kantor Sidiangkat

Kelurahan Terpeliharanya Jumlah Sidiangkat Kendaraan Dinas

1 Unit


Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD

Kelurahan Tersusunnya laporan capaian kinerja Sidiangkat dan realisasi SKPD

7,000

100%

Program Peningkatan Pengembangan 3,000 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 Tahun

3,000

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 6


Terbinanya Organisasi Perempuan Kelurahan Jumlah Organisasi Perempuan Sidiangkat

100% 1 Organisasi

9,000


Terbinanya organisasi Kepemudaan Kelurahan Jumlah Organisasi Kepemudaan Sidiangkat

1 Tahun

Terbinanya Organisasi Perempuan Kelurahan Jumlah Organisasi Perempuan Sidiangkat

100% 1 Organisasi

100%

1 Tahun

Program Peningkatan Upaya 5,000 Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda 5,000 Pembinaan Organisasi Pemuda

Terbinanya organisasi Kepemudaan Kelurahan Jumlah Organisasi Kepemudaan Sidiangkat

100%

1 Tahun

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam membangun Desa

Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemberian Stimulan Pembangunan Desa

Kelurahan Tersusunnya laporan capaian Sidiangkat kinerja dan realisasi SKPD

100%

PEMUDA DAN OLAHRAGA

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 9


9,000 Pembinaan Organisasi Perempuan

PEMUDA DAN OLAHRAGA

Pembinaan Organisasi Pemuda

Penyusunan Laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD




8


1 Unit

Kelurahan Gotong Royong Sidiangkat Jumlah...........

100% 1 Kelurahan

17,000


17,000 Pemberian Stimulan Pembangunan Desa 180,888

Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam membangun Desa Kelurahan Gotong Royong Sidiangkat

100% 1 Kelurahan

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD KANTOR KELURAHAN SIDIANGKAT KECAMATAN SIDIKALANG KABUPATEN DAIRI PROVINSI SUMATERA UTARA

No 1 1.

2

Indikator 2 Terlaksananya Pelayanan Umum Menyangkut Pemerintahan Kelurahan

Terlaksananya Pelayanan umum menyangkut Kesejahteraan rakyat

SPM/Standar Nasional

IKK

3

4

Terlaksananya mekanisme perencanaan yang berjenjang, melalui penjaringan aspirasi kepentingan

2015

2016

2011

2014

2015

2016

5

6

7

8

9

10

11

12

Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

2015 KTP

1193 KTP

819 KTP

512 KTP

1870 KTP

936 KTP

819 KTP

512 KTP

Pembuatan Kartu Keluarga

2015 KK

101 KK

819 KK

512 KK

1970 KK

18 KK

150 KK

200 KK

Pembuatan Surat Keterangan Pindah

60 Berkas

50 Berkas

60 Berkas

60 Berkas

44 Berkas

40 Berkas

60 Berkas

55 Berkas

Membuat laporan Mutandis dan Mutasi Kependudukan

12 Laporan

12 Laporan

12 Laporan

12 Laporan

12 Laporan

12 Laporan

12 Laporan

12 Laporan

memfasilitasi Pelaksanaan Pembebasan tanah dan pelapasan hak tanah

150 Surat

150 Surat

100 Surat

150 Surat

70 Surat

70 Surat

100 Surat

150 Surat

Menyusun laporan Kelurahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan

12 Laporan

12 Laporan

12 Laporan

12 Laporan

12 Laporan

12 Laporan

12 Laporan

12 Laporan

8 Lingkungan

8 Lingkungan

8 Lingkungan

8 Lingkungan

8 Lingkungan

8 Lingkungan

8 Lingkungan

8 Lingkungan

Memfasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan

2 Kegiatan

2 Kegiatan

2 Kegiatan

2 Kegiatan

2 Kegiatan

2 Kegiatan

2 Kegiatan

2 Kegiatan

Memfasilitasi kegiatan-kegiatan kebudayaan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

17 Dokumen

17 Dokumen

17 Dokumen

17 Dokumen

17 Dokumen

17 Dokumen

17 Dokumen

17 Dokumen

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

Pelayanan Administrasi Kependudukan

Perencanaan Pembangunan di Bidang Kesejahteraan Sosial

Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah dokumen perencanaan yang ditetapkan Persentase sinkronisasi perencanaan dan penganggaran Terlaksananya kegiatan peningkatan potensi sumber daya/ PAD

Proyeksi

2014

Terselenggaranya musrenbang Tingkat Kelurahan

4.

Realisasi Capaian

Tahun 2011

memfasilitasi penyaluran Raskin kepada Masyarakat Miskin

3

Target Renstra SKPD

Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan PAD Terlaksananya Pemungutan Retribusi Hotel Restotan, IMB dan PBB

Catatan Analisis 13

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2014 KELURAHAN SIDIANGKAT KECAMATAN SIDIKALANG KABUPATEN DAIRI Nama SKPD : Kantor Lurah Sidiangkat

Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Kode

1

2

Indikator Kinerja Program (Outcomes) /Kegiatan (Out Put)

3

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2009 s/d 2014

4

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran KegiatanTahun 2009 s/d 2013

5

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)

Target Renja Realisasi Renja SKPD Tahun 2012 SKPD Tahun 2012 6

7

Target Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2014)

Tingkat Realisasi (%) 8= (7/6)

9

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan Nama SKPD Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2014) 10 = (5+7+9)

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 11= (10/4)

12

1 20

URUSAN WAJIB

1 20


1 20 01

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya Kemampuan Kantor Lurah dalam mengkoordinasi dan memfasilitasi

173,400,000

40,047,500

35,640,000

40,047,500

112%

60,300,000

140,395,000

0.809659746

1 20 01 02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Terpenuhinya Jasa Telepon , Listrik dan Air air dan Listrik

5,000,000

2,600,000

1,800,000

2,600,000

144%

3,500,000

8,700,000

1.74

09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Terpeliharanya Peralatan Kerja Kantor Lurah Sidiangkat

5,000,000

1,000,000

2,000,000

1,000,000

50%

3,000,000

5,000,000

1


Tersedianya Bahan dan peralatan Alat Tulis Kantor Lurah Sidiangkat

21,000,000

9,159,500

5,500,000

9,159,500

167%

12,000,000

30,319,000

1.443761905

11


Terpenuhinya kebutuhan akan percetakan dan penggandaan

18,000,000

2,708,000

5,000,000

2,708,000

54%

5,000,000

10,416,000

0.578666667

12


Terpenuhinya Kebutuhan Instalasi penerangan listrik Kantor Lurah Sidiangkat

7,500,000

4,800,000

10,000,000

4,800,000

48%

4,800,000

14,400,000

1.92

13


Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor Lurah Sidiangkat

7,500,000

2,500,000

3,500,000

2,500,000

71%

5,000,000

10,000,000

1.333333333

10,000,000

-

-

-

0%

7,000,000

7,000,000

0.7

17 Penyediaan Makanan dan Minuman

1 20 02

Terpenuhinya kebutuhan makan/minum aparatur kantor Lurah Sidiangkat

18

Tersedianya kebutuhan kegiatan koordinasi Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan konsultasi keluar/dalam daerah aparatur Daerah Kantor Lurah Sidiangkat

36,400,000

17,280,000

7,840,000

17,280,000

220%

20,000,000

54,560,000

1.498901099

19

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung administrasi

63,000,000

28,800,000

19,200,000

28,800,000

150%

28,000,000

85,600,000

1.358730159

42,000,000

6,000,000

15,000,000

3,000,000

20%

52,788,000

61,788,000

1.471142857


Tersedianya Jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran Meningkatnya kemampuan Kantor Lurah dalam koordinasi dan fasilitasi



1 20 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor


1 11 1 11 18

Meningkatnya pelayanan dan kinerja SDM dalam memberikan pelayanan dan pembangunan Terpenuhinya fasilitas aparatur dalam memberikan kinerja dan pelayanan kantor Lurah Sidiangkat

10,000,000

3,000,000

12,000,000

3,000,000

25%

15,788,000

21,788,000

2.1788

10,000,000

3,000,000

-

-

0%

15,000,000

18,000,000

2

20,000,000

-

-

-

0%

20,000,000

20,000,000

1 1

10 pengadaan Mebeleur

Terpenuhinya sarana dan Prasarana Gedung Kantor Lurah Sidiangkat

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya Gedung Kantor Kelurahan Sidiangkat

2,000,000

-

3,000,000

-

0%

2,000,000

2,000,000

Meningkatnya Peran Serta Perempuan dalam Pembangun

25,000,000

7,000,000

7,000,000

7,000,000

100%

9,000,000

23,000,000

25,000,000

7,000,000

7,000,000

7,000,000

100%

9,000,000

23,000,000

25,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

5,000,000

9,000,000

25,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

5,000,000

9,000,000

60,000,000

12,000,000

12,000,000

12,000,000

17,000,000

41,000,000

60,000,000

12,000,000

12,000,000

12,000,000

17,000,000

41,000,000



1 22 18 01 Pembinaan Organisasi Perempuan

1 18

PEMUDA DAN OLAHRAGA

1 18 17


1 18 17 01 Pembinaan Organisasi Pemuda

1 22

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

1 22 17


03 Pemberian Stimulan Pembangunan Desa

Menigkatnya minat masyarakat dalam berwirausaha dan pendidikan life skill tersedianya pemuda/pemudi yang telah terlatih

Meningkatnya Kepedulian Masyarakat dalam pembangunan tererlaksananya bulan bhakti gotong royong di tingkat desa dan kelurahan

100%

100%

Kelurahan Sidiangkat 0.92



USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2014 KELURAHAN SIDIANGKAT KECAMATAN SIDIKALANG KABUPATEN DAIRI Nama SKPD

: Kantor Lurah Sidiangkat

NO

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Besaran/Volume

Catatan

1

2

3

4

5

6

1

Pembangunan Kantor Lurah Sidiangkat


Terlaksanannya Pembangunan 1 unit Kantor Lurah Sidiangkat

1 Unit

2

pembuatan Tembok / Pagar SDLB Sidiangkat


Terlaksanannya Pembangunan Pagar/tembok SDLB Sidiangkat

300 Meter

3

Peningkatan Jalan Kelingking menuju Kuta Padang


Tersedianya akses jalan Kelingking menuju Kuta Padang

1000 Meter

4

Pembukaan Jalan Base Camp ke Lae rambung


Tersedianya akses jalan langsung menuju Lae Rambung

1800 Meter

5

Pembangunan Tembok/pagar SD No. 034779


Terlaksanannya Pembangunan Pagar/tembok SD No. 034779

600 Meter

6

Pengerasan Jalan ke PUSTU Sidiangkat



100 Meter

7

Peningkatan Jalan Sambungan dari Kuta Tengah ke Kuta Rimbaru



500 Meter

8

Pemasangan Lampu Jalan menuju Pondok Pesantren



10 Unit

9

Pembuatan Kamar Mandi di Lokasi sekolah Pesantren Sidiangkat



3 Unit

10

Pengerasan Jalan Pertanian di Lingkungan IV Lae Songsang



1500 Meter

11

Pemasangan Lampu Jalan Seputaran Jalan Runding



50 Ttitik

12

Pembukaan Jalan dari Depan Peternakan menuju Lae Simbelin



2000 Meter

13

Peningkatan Jalan dari Komplek Pesantren Sidiangkat Menuju Angkat Simbara



1000 Meter

14

Pengerasan Jalan dari angkat Simbara menuju ke Kuta Nadeak



1500 Meter

15

Pembangunan Tembok Penahan di Angkat Simbara menuju Kuta Nadeak



15 Meter

16

Pembangunan Irigasi dari Lokasi Peternakan menuju Kuta Nadeak



1500 Meter

17

Penyuluhan /Kursus Pertanian untuk meningkatkan hasil pertanian



14 Kelompok Tani

18

Penyediaan Bibit Jeruk untuk 14 Kelompok tani



28.000 batang

19

Penyediaan Bibit Kayu untuk penghijauan



15.000 Batang

20

Pembangunan Gedung SMP negeri



1 Unit

21

Pembangunan Gedung TK/PAUD



1 Unit

22

Pembangunan Poskesdes



1 Unit

Pada Tahun 2014 Telah dilaksanakan Rehab Total Gedung Kantor

Penyediaan Bibit Jeruk telah diberikan kepada 2 kelompok tani

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS SKPD TAHUN 2015 PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KELURAHAN SIDIANGKAT KECAMATAN SIDIKALANG KABUPATEN DAIRI PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016

RENCANA TAHUN 2015 Kode Rekening

SASARAN RENSTRA

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN LOKASI

1

20

1

20

01


Sumber Dana APBD Kab.

APBD APBN Prop.

CATATAN PENTING


KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF

02


100%

89,100,000

98,010,000

02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik

Tersedianya jasa Telepon, Listrik dan Air


12 Bulan

3,500,000

APBD Kab.

12 Bulan

3,850,000

09


Tersedianya Jasa Perbaikan peralatan kerja


12 Bulan

3,000,000

APBD Kab.

12 Bulan

3,300,000




12 Bulan

12,000,000

APBD Kab.

12 Bulan

13,200,000

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan


12 Bulan

5,000,000

APBD Kab.

12 Bulan

5,500,000

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor


12 Bulan

4,800,000

APBD Kab.

12 Bulan

5,280,000

13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor


12 Bulan

5,000,000

APBD Kab.

12 Bulan

5,500,000

17 Penyediaan Makanan dan Minuman



12 Bulan

7,000,000

APBD Kab.

12 Bulan

7,700,000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah

Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah


12 Bulan

20,000,000

APBD Kab.

12 Bulan

22,000,000

19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung administrasi

Tersedianya Jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran


12 Bulan

28,800,000

APBD Kab.

12 Bulan

31,680,000

100%

57,788,000

18

20

Sasaran

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF

OTONOMI DAERAH PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN

12

1



Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 10 pengadaan Mebeleur 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Meningkatnya Sarana dan Prasarana aparatur

63,566,800



1 Paket

15,788,000

APBD Kab.

1 Paket

17,366,800



1 Paket

15,000,000

APBD Kab.

1 Paket

16,500,000

Tersedianya mebeleur


1 Paket

20,000,000

APBD Kab.

1 Paket

22,000,000

Terpeliharanya Ruang Kantor


1 Unit

7,000,000

APBD Kab.

1 Unit

7,700,000

1

20

06 01

20



Penyusunan Laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD


PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Program Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

02 07



Terbinanya Organisasi Perempuan Jumlah Organisasi PKK


100%

3,000,000

1 Tahun

3,000,000

100%

9,000,000

1 Organisasi

9,000,000

100%

5,000,000

8 Lingkungan

5,000,000

100%

17,000,000

8 Lingkungan

17,000,000

3,300,000 APBD Kab.

1 Tahun

3,300,000

9,900,000 APBD Kab.

1 Organisasi

9,900,000

PEMUDA DAN OLAHRAGA 20

02

Program Peningkatan Peran Serta Pemuda 16 Pembinaan Organisasi Kepemudaan

Terbinanya organisasi Kepemudaan Jumlah Organisasi Karang Taruna


5,500,000 APBD Kab.

8 Lingkungan

5,500,000

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 20

02

Program Mendukung Kegiatan Pemerintahan 07 Stimulan Kebersihan

Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam membangun Desa Jumlah Alat-alat gotong royong


18,700,000 APBD Kab.

180,888,000

8 Lingkungan

18,700,000 198,976,800

Sidiangkat, September 2014 LURAH SIDIANGKAT,


FAX KODE POS 22212

Recommend Documents