BUPATI PERATURAN NOMOR
PACITAN BUPATI
PACITAN
29 T A H U N
200S
T E N T A N G P E N 3 A B A R A N A N G G A R A N P E N D A P A T A N DAN i
TAHUN
ANGGARAN
BUPATI
BELANJA
DAERAH
2009
PACITAN
Menimbang
: bahwa memenuhi ketentuan Pasa1 6 Peraturan Daerah Kabupaten pacitan Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, pcrlu ditetapkan Peraturan Bupati Pacitan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional Peiaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009.
Mengingat
: 1.
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Oaerah-Daerah Kabupaten oalam Lingkungan Propinsi lawa Timur ( Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9 ) ; Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312 ) sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569 ) ; undang 7 undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang ;Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ; Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea perolehan hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara i Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988) ;
5.
6.
7.
Undang --undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas darl Korupsi, Kolusi dan Nepotlsme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852 ) ;
i undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286 ) ;
i
undang - undang (Lembaran Negara 4355 ) ; \
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor
Jt. JaluaAgungSupiaptoNo. SPociUn Kode Pos 63312 laws Timur Telp. 03S7 881032 Fax. 0357 882472 -
1
-
i
8.
9.
; - 2 undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peratuaran Perundang - Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor S3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 ) ; undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerlksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400 ) ;
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang s i stem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421 ) ; 11. undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 )Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844 ) ; 12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan i Lembaran Negara Nomor 4438) ; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ;
i 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah C Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138 ) ;
i 15. Peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139 ) ; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Oewan Perwakllan Rakyat Daerah (Lembaran, Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan' Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47,-Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712); 17. peraturan;Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502); \
18. peraturanIPemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503 ) ; 19. Peraturan i Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai R o l i t i k ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Noraor 4513 ) ; 20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574 ) ; :
21. Peraturan
Pemerintah
Nomor
3
-
55 Tahun
2005 t e n t a n g
Dana
Perimbangan
C Lembaran N e g a r a Tahun 2005 Nomor 1 3 7 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575 ) i
22.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
56 Tahun
Keuangan'Daerah
C Lembaran Negara
Lembaran'Negara
Nomor 4 5 7 6 ) ;
23. P e r a t u r a n Negara
Pemerintah
Tahun
24. P e r a t u r a n
2005
2005
Tahun
Nomor 57 Tahun
tentang
2005
Sistim
Nomor
2005 tentang
Informasi
138,
Hibah
Nomor 1 3 9 , Tambahan Lembaran Negara
Tambahan
( Lembaran Nomor 4 5 7 7 ) ;
P e m e r i n t a h Nomor 58 Tahun 2005 t e n t a n g P e n g e l o l a a n , Keuangan
Daerah
j C Lembaran Negara
Negara
Nomor 4 5 7 8 ) ;
Tahun
2005
Nomor
1 4 0 , Tambahan Lembaran
i
25. P e r a t u r a n dan
Pemerintah
Nomor
Penerapan Standar
Tahun
2005
26. P e r a t u r a n
Nomor
Pelayanan
2005
tentang
Nomor
pedoman
7 2 Tahun
Penyusunan
C Lembaran
Minimal
1 5 0 , Tambahan Lembaran N e g a r a
Pemerintah
Negara Tahun
65 Tahun
2005
Negara
Nomor 4 5 8 5 ) ;
tentang
C
Desa
Lembaran
2 0 0 5 Nomor 1 5 8 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4 8 5 7 ) ;
2 7 . P e r a t u r a n P e m e r i n t a h Nomor 7 9 Tahun 2 0 0 5 t e n t a n g Pedoman Pembinaan d a n Pengawasan a t a s Tahun
P e m e r i n t a h a n D a e r a h ( Lembaran N e g a r a
2 0 0 5 Nomor 1 6 5 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4 5 8 2 ) ;
28. Peraturan
Pemerintah
dan K i n e r j a 25,
Penyelenggaraan
Nomor 8 Tahun
instansi
2006 t e n t a n g
pelaporan
P e m e r i n t a h ( Lembaran N e g a r a
Tambahan Lembaran Negara
Tahun
Keuangan 2006
Nomor
Nomor 4 6 1 4 ) ;
i t
29. Peraturan^
Pemerintah
Pemerintahan
Nomor
antara
Pemerintahan
3 8 Tahun
Pemerintah,
2007
tentang
Pemerintahan
D a e r a h Kabupaten / K o t a
Nomor 82,1 Tambahan Lembaran Negara i
Pembagian
Daerah
( Lembaran
urusan
Propinsi
dan
Tahun
2007
Negara
Nomor 4 7 3 7 ) ;
I
30. P e r a t u r a n , Pemerintah Daerah
Nomor 4 1 Tahun
( Lembaran Negara
Negara
2007 t e n t a n g O r g a n l s a s i
Tahun
2007
Negeri
Nomor
Nomor
89,
Perangkat
Tambahan Lembaran
Nomor 4 7 4 1 ;
i 31. P e r a t u r a n
Menteri
Pengelolaan
Dalam
1 3 Tahun
Keuangan D a e r a h s e b a g a i m a n a t e l a h
M e n t e r i Dalam N e g e r i Nomor
5 9 Tahun
2006
tentang
d i u b a h dengan
Pedoman Peraturan
2007 ;
i 32. P e r a t u r a n
Menteri
Pengelompokan
Kemampuan
Pertanggungjawaban •PRO
serta
Dalam
Tata
Negeri Keuangan
penggunaan
Cara
Nomor
Belanja
21
Tahun
Daerah,
2007
tentang
Penganggaran
Penunjang Operasional
Pengemballan T u n j a n g a n K o m u n i k a s i
dan
Pimpinan
msentif
dan
Dana O p e r a s i o n a l ; 33. P e r a t u r a n ' Menteri
Dalam
Negeri
Nomor
32 T a h u n
2008
tentang
Pedoman
P e n y u s u n a n A n g g a r a n P e n d a p a t a n dan B e l a n j a D a e r a h Tahun Anggaran 2 0 0 9 ;
i 34. P e r a t u r a n ! M e n t e r i Dana B a g i
Hasi1
Keuangan cukai
Hasil
Nomor S4/PMK.07/2008 Tembakau
A l o k a s i Dana B a g i H a s i l C u k a i h a s i l
dan S a n k s i
Tembakau ;
tentang
Penggunaan
a t a s penyalahgunaan
35. p e r a t u r a n
Daerah
Kabupaten
Pacitan
Kedudukan P r o t o k o l e r dan Keuangan pacitan 16
( Lembaran
Maret
dengan
Nomor
sebagaimana
Peraturan
Daerah
P a c i t a n Nomor
telah
diubah
Kabupaten
Pacitan
( L e m b a r a n D a e r a h Kabupaten p a c i t a n Nomor 36. p e r a t u r a n
oaerah
Kabupaten
Bantuan iKeuangan dengan 37.
Peraturan
Peraturan Rencana 2006
- 2011 sebagaimana pacitan
pokok
Daerah
23
kabupaten
Pengelolaan
Keuangan
15
4
Daerah
terakhir
Tahun
18 l u l l
Nomor
Nomor
E tanggal
kali
Tahun
2006
tentang
telah
diubah
dengan
2007 ;
2006
Kabupaten
2007
2006);
24 Tahun
Tahun
tentang
Pacitan
tahun
Peraturan
Daerah
2007 ;
P a c i t a n Nomor 7 Tahun Daerah
Seri
sebagaimana
diubah
Tahun
1
tanggal 2
tentang
OPRD Kabupaten
Nomor
pacitan
Menengah telah
Nomor
U
Politik
Pacitan
3angka
2005
beberapa
Nomor
Kabupaten
Kabupaten
Pembangunan
peraturari
pacitan
partai
Daerah
Daerah
Kabupaten 38.
Kepada
Tahun
P i m p i n a n dan Anggota
D a e r a h Kabupaten
2005)
1
(Lembaran
2006
Daerah
tentang
Kabupaten
PokokPacitan
Nomor 7 T a h u n 2006 t a n g g a l 18 Desember 2 0 0 6 ) ; 39.
peraturan
Daerah
penyertaan
Modal
Daerah
Kabupaten
Kabupaten
Pacitan
Nomor
Pemerintah Daerah
11
pada
P a c i t a n Nomor 12 Tahun
PT
Tahun sank
2007,
2007. t e n t a n g
latim
tanggal
4
(Lembaran September
2007 ) ; : 40. P e r a t u r a n
Daerah
Penyertaan
Modal
3awa T i m u r tanggal
Kabupaten
Pacitan
Nomor
P e m e r i n t a h D a e r a h pada
(Lembaran
4 September
Daerah
Kabupaten
12
PT
Tahun
2007
tentang
Bank P e r k r e d i t a n
P a c i t a n Nomor
Rakyat
13 Tahun
2007,
2007);
>
i 41. Peraturan•• Daerah Penyertaan
Kabupaten
Modal
(Lembaran; Daerah
Pacitan
pemerintah Kabupaten
Nomor
Daerah
Pacitan
13
pada Nomor
Tahun
PDAH
2007
tentang
Kabupaten
Pacitan
14 Tahun
2007,
tanggal
4
September j 2007 ) ; >. r
42. P e r a t u r a n
Daerah
Organlsasi Daerah
Kabupaten
Pacitan
Nomor
19
Tahun
2007
tentang
s e k r e t a r l a t D a e r a h dan s e k r e t a r l a t Dewan p e r w a k l l a n
Rakyat
(Lembaran D a e r a h Kabupaten p a d t a n Nomor 26 Tahun 2007, t a n g g a l
10 dESEMBER
2007 ) ;
i 1
43. P e r a t u r a n
Daerah
organlsasi
Dinas
Kabupaten Daerah
Pacitan
Kabupaten
Padtan
P a d t a n Nomor 27 Tahun 2007, t a n g g a l 44. Peraturan
Daerah
Kabupaten
o r g a n l s a s i : Lembaga
Teknis
Pacitan Daerah
Nomor 10
20
Tahun
(Lembaran
DESEMBER
Nomor
Kabupaten
21
Daerah
Tahun 10
tentang Kabupaten
2007 ) ;
Padtan
K a b u p a t e n P a c i t a n Nomor 28 Tahun 2007, t a n g g a l
2007
2007
tentang
(Lembaran
DESEMBER
Daerah
2007 ) ;
r
45. P e r a t u r a n
Daerah
Kabupaten
Organlsasi;Kecamatan
Padtan
dan K e l u r a h a n
Nomor Kabupaten
22
Tahun
2007
tentang
p a c i t a n (Lembaran
K a b u p a t e n P a c i t a n Nomor 29 Tahun 2007, t a n g g a l
10
DESEMBER
Daerah
2007 ) ;
i
46. P e r a t u r a n Anggaran tanggal
Daerah
Kabupaten
Padtan
Nomor
12
Tahun
2008
P e n d a p a t a n dan B e l a n j a D a e r a h K a b u p a t e n Tahun Anggaran | 23 Desember !' 1
2008.
tentang 2009
-
5 -
M E M U T U S K A N Menetaplcan
PERATURAN
BUPATI
PACITAN
TENTANG
PEN3ABARAN
ANGGARAN
PENDAPATAN
DAN
BELAN3A OAERAH TAHUN ANGGARAN 2009. ; Anggaran
pasa1
pendapatan
dan
Belanja
1 oaerah
Rp. 646.822.328.843,07 dengan r i n c i a n s e b a g a i a. p e n d a p a t a n A s l i
oaerah
Rp.
b. Dana perimbangan
berikut ;
26.221.449.662,63
Rp. 519.720.076.000,00 RD.
•
24.944.782.013.20
pendapatan
2. B e l a n j a a.
2009 . s e j u m l a h
pendapatan Daerah
yang Sah lumlah
Anggaran
i
1. Pendapatan :
c. L a i n - l a i n
Tahun
Rp. 570.886.307.675,83
;
Belanja
tidak!langsung ;
1 ) B e l a n j a pegawai
Rp.
367.340.472.443.07
2) B e l a n j a Hibah
Rp.
S.172.000.000,00
2) B e l a n j a Bantuan S o s i a l
Rp.
4.642.180.000.00
3) B e l a n j a Bagi
Rp.
1.896.300.700,00
4 ) B e l a n j a B a n t u a n keuangan
Rp.
48.491.010.000,00
5) B e l a n j a T i d a k
Rp.
4.DOO.000.000.00
Hasil terduga
3uinlah B e l a n j a T i d a k Langsung b. B e l a n j a
langsung
Rp,
22.318.718.925,00
2 ) B e l a n j a e a r a n g dan j a s a
Rp.
70.802.595.450,00
RS^
119.9Q5.Q5a.325.00
Jumlah
431.541.963.143,07
Rp.
213.026.365.700.00
Rp.
644.568.328.843.07
;
1 ) B e l a n j a pegawai 3) Belanja
Rp.
modal B e l a n j a Langsung
lumlah
Belanja
(Rp.73.682.021.167,24)
Surplus D e f i s i t
3. pembiayaan a.
peneriraaan
b. p e n g e l u a r a n
[
Rp:
75.936.021.167,24
'
Rp.
2.254.000.000,00
l u m l a h P e m b i a y a a n Neto
Rp.
S i s a l e b i h pembiayaan Anggaran t a h u n b e r k e n a n
Rp.
Pasal Rincian
Penjabaran
dalam l a m p i r a n 1
\ APBD
73.682.021.167.24
2
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
tercantura
peraturan i n i . Pasal 3
P e n j a b a r a n APBD s e b a g a i m a n a dimaksud dalam p a s a l 1 d i r i n c i lampiran I I peraturan Bupati i n i .
lebih lanjut
dalam
pasal 4
Lampiran
s e b a g a i m a n a dimaksud
yang t i d a k
terplsahkan
dalam P a s a l
darl peraturan
2
dan p a s a l
3 merupakan
bagian
ini.
i pasal 5 Pelaksanaan lebih
Penj abaran
lanjut
daerah s e s u a i
dalam
APBD dokumen
yang
peiaksanaan
(2)
Peraturan bupati Agar
da1am
Anggaran
pe r a t u r a n satuan
1 ni
di tuangkan
kerja
perangkat
dengan K e t e n t u a n perundang-undangan.
pasal (1)
di tetapkan
6
p a c i t a n i n i m u l a i b e r l a k u pada t a n g g a l
s e t i a p ; orang
mengetahuinya,
b u p a t i i n i dalam B e r i t a
memerintahkan
ditetapkan ;
Pengundangan
oaerah. Ditetapkan di Pada
Tanggal
BUPATI
i
peraturan
P a c i t a n 23 - 1 2 - 2 0 0 8
PACITAN
Pasal 4
Lampiran
s e b a g a i m a n a dimaksud
yang t i d a k
terplsahkan
darl
dalam P a s a l
Peraturan
2
dan P a s a l
3 merupakan
bagian
ini.
Pasal 5 Peiaksanaan lebih
Penjabaran
lanjut
daerah s e s u a i
dalam
APBD dokumen
dengan K e t e n t u a n
yang
ditetapkan
peiaksanaan
dalam
Peraturan
Anggaran
satuan
i n i dituangkan kerja
perangkat
Perundang-undangan.
pasal 6 (1)
P e r a t u r a n b u p a t i p a c i t a n i n i m u l a i b e r l a k u pada t a n g g a l d i t e t a p k a n ;
i (2)
Agar
s e t i a p \ Orang
mengetahuinya,
bupati i n i dalam B e r i t a
memerintahkan
Pengundangan
Daerah.
;
Ditetapkan di
'
Pada
Tanggal
BUPATI
P a c i t a n 23 - 12 - 2008
PACITAN
cap t t d
H. S U J 0 N 0 Di umumkan di Pacitan Pada T a n g g a l 23 Desember 2008 SEKRETARIS
DAERAH
Peraturan
*
'f-r. HULYONO. MM Pembina utama Muda NIP. 080 062 150 B e r i t a D a e r a h Kabupaten P a c i t a n Tahun 2008 Nomor
21
