Fany Inasius, S.E., M.M., M.B.A., BKP

EVALUASI ATAS PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK SERTA KONTRIBUSINYA DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN DI KPP PRATAMA JAKARTA KELAPA GADING

Ferdinan Otto Rumimpunu Unversitas Bina Nusantara, Jalan Kebun Jeruk Raya No.27 Jakarta Barat [email protected]

Fany Inasius, S.E., M.M., M.B.A., BKP. ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang cara pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak dan mengevaluasi hasil pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading, untuk mengevaluasi hambatan yang dihadapi dan solusi untuk mengatasi masalah dalam pelaksanan ekstensifikasi wajib pajak, dan untuk mengevaluasi seberapa besar kontibusi dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading. Metode penelitian yang dilakukan adalah menggunakan metode analisis deskriptif dan kualitatif. Penulis juga melakukan wawancara langsung kepada pihak seksi ekstensifikasi wajib pajak dan meminta data langsung kepada seksi pengolahan data dan informasi. Hasil dalam penelitian ini adalah KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading ini dari tahun 2011-2013 pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak dilihat dari target yang ingin dicapai setiap tahun selalu mencapai target yang diinginkan dan juga kontribusinya terhadap pajak penghasilan orang pribadi juga setiap tahun dari tahun 2011-2013 selalu mengalami kenaikan. Kesimpulannya adalah bahwa KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading telah melakukan pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak dengan sangat baik. Kata kunci : pajak, ekstensifikasi, wajib pajak, pajak penghasilan

EVALUATION OF THE TAXPAYERS EXTENSIFICATION AND HIS CONTRIBUTION TO INCREASE REVENUE INCOME TAX AT KPP PRATAMA JAKARTA KELAPA GADING ABSTRACK The purpose of this study is to describe how the implementation of extending the tax payers and evaluate the results of the implementation extending the tax payers in STO Kelapa Gading Jakarta, to evaluate the obstacles faced and the solutions to overcome the problems in extending the implementation of the taxpayer, and to evaluate how much the highly respected contribution of results extending the implementation of the tax payers in increasing personal income tax revenue at KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading. The research method is to use descriptive and qualitative analysis method. The author also conducted interviews section extending directly to the taxpayer and request the data directly to the processing of data and information section. The results in this study are KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading ini of the taxpayer 2011-2013 pelaksanaan seen extending from the target to be achieved each year always achieve the desired targets and also its contribution to personal income tax also every year from 2011-2013 has increased. The conclusion is that KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading has made the implementation of extending the tax payers very well. Keywords: taxes, extension, taxpayers, income tax

PENDAHULUAN Negara Indonesia adalah negara berkembang yang sedang giat-giatnya membangun. Dalam era sekarang ini pemerintah terus-menerus memperbaiki dan meningkatkan pembangunan nasional salah satunya yaitu pembangunan sektor publik. Pembangunan sektor publik yaitu pembangunan sarana dan prasarana misalnya jalan tol, rumah sakit, sekolah dan lain-lain. Pembangunan dalam sektor publik tentunya membutuhkan modal yang sangat banyak. Neraca modal pemerintahan umum adalah neraca yang memperlihatkan transaksi modal dan pembiayaannya, antara pemerintah dan badan-badan lain (termasuk luar negeri). (bps.go.id). Modal tersebut dapat diperoleh melalui sektor internal dan eksternal. Penerimaan negara dari sektor eksternal diperoleh dari pinjaman luar negri sedangkan penerimaan negara dari sektor internal berasal dari penerimaan pajak. Pembangunan nasional pada dasarnya diselenggarakan untuk masyarakat dan dilakukan secara bersama-sama antara masyarakat dan pemerintah. Pajak dapat digunakan sebagai alat pengatur (regulerend). Fungsi ini mempunyai pengertian bahwa pajak dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu (pajak.go.id) baik yang bersifat langsung maupun tidak bersifat langsung dari masyarakat untuk membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Saat ini penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan terbesar untuk negara. Pajak yang dikumpulkan dapat digunakan untuk membangun perekonomian bangsa yang bertujuan untuk mensejahterahkan kehidupan rakyat tanpa terkecuali baik yang digunakan untuk masyarakat dikota,desa maupun tempat terpencil. Pajak tidak hanya sumber pendapatan tetapi juga digunakan sebagai salah satu variabel kebijaksanaan untuk mengatur jalannya perekonomian, oleh karena itu pajak harus dikelola dengan baik dan benar dengan melakukan langkah-langkah yang tepat dalam mengoptimalkan potensi pajak. Kemajuan dan pembangunan negara ini tak terlepas dari kesadaran warga masyarakat dalam membayar pajak. Pajak diarahkan pada upaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi negara yang mandiri dan andal untuk meningkatkan pendapatan bangsa Indonesia. Pertumbuhan perekonomian indonesia pada tahun 2011 itu sebesar 6.02% dari tahun 2012 yaitu 5.91% dan juga tahun 2011 sebesar 5.78% (bps.go.id). Pajak yang dikumpulkan oleh negara akan dijadikan sebagai suatu sumber dana untuk membiayai pembangunan dan sumber investasi. Penghasilan pajak juga digunakan untuk pembiayaan bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara dapat menikmati berbagai fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang semuanya berasal dari penerimaan pajak. Dengan demikian peranan pajak dominan dan

mempunyai kedudukan yang strategis dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Dengan adanya peningkatan kebutuhan dana pemerintah yang relatif cukup besar untuk menjalankan roda pemerintahan maka pemerintah cenderung mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan negara yang stabil yang berasal dari simpanan rakyat yaitu dari sektor perpajakan. Penerimaan Indonesia dari tahun 2011-2013 dilihat dari APBN mengalami kenaikan tiap tahunnya tercatat penerimaan dari tahun 2011 mencapai 1.210.599,6 milyar rupiah dan meningkat pada tahun selanjutnya menjadi 1.358.205,0 rupiah pada tahun 2012 dan 1.529.673,1 milyar rupiah pada tahun 2013. Perpajakan masih menjadi harapan bagi penerimaan negara dengan lebih 72% penerimaan negara berasal dari sektor perpajakan. Tercatat penerimaan pajak dari sektor perpajakan selalu meningkat tiap tahunnya sehingga menyebabkan peningkatan pendapatan negara Indonesia. Pada tahun 2011 penerimaan dari sektor pajak sebesar 873.874,0 milyar rupiah atau 72,16% dari total penerimaan negara, pada tahun 2012 sebesar 1.016.273,3 atau 74,82% dari penerimaan negara dan pada tahun 2013 menjadi 1.192.994,1 atau 77,99% dari penerimaan negara. Penerimaan dari sektor pajak paling besar adalah diberikan oleh PPh non migas 358.026,2 milyar rupiah. Jika dari penerimaan migas pemerintah menyadari bahwa peneriman dari sektor migas kurang dapat dihandalkan sebab sektor migas merupakan hasil alam yang semakin lama semakin berkurang dan tidak dapat diperbaharui. Menyadari hal tersebut secara ketergantungan terhadap migas mulai dikurangi, adapun upaya yang dilakukan pemerintah saat ini dalam mencari sumber pembiayaan alternatif yang dianggap potensial dan juga dapat dihandalkan yaitu dengan mengoptimalkan penerimaan negara terutama dari sektor pajak. Beberapa usaha telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mengoptimalkan penerimaan pajak yaitu salah satunya dengan cara ekstensifikasi wajib pajak. Namun pada saat ini yang menjadi masalah saat ini adalah mengenai kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak tersebut. Bagaimana cara untuk memberikan kesadaran masyarakat untuk patuh dalam membayar pajak ? Masyarakat masih memiliki kecenderungan untuk tidak membayar pajak. Kepatuhan membayar pajak dinegara ini masih sangatlah rendah. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dikarenakan pengetahuan wajib pajak terhadap perpajakan yang kurang paham sehingga mengakibatkan tingkat kesadaran wajib pajak yang rendah pula.

Oleh karena itu dalam mendukung program kerja penggalian potensi perpajakan maka Direktorat Jenderal Pajak membuat yaitu surat edaran nomor SE-51/PJ/2013 yang berisi instruksi untuk melaksanakan program ekstensifikasi wajib pajak dan surat edaran Direktorat Jenderal Pajak no SE-113/PJ/2010 tentang penggalian potensi pengamanan penerimaan wajib pajak orang pribadi baru. Dengan begitu melalui ini diharapkan dengan adanya program yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak ini maka penerimaan pajak yang didapat dari rakyat lebih optimal lagi. Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik membuat skripsi yang berjudul “EVALUASI ATAS PELAKSANAAN

EKSTENSIFIKASI

WAJIB

PAJAK

SERTA

KONTRIBUSINYA

DALAM

MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA JAKARTA KELAPA GADING” METODE PENELITIAN Dalam

melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif.

Penulis mengumpulkan dan menggunakan data-data dari berbagai sumber literatur serta mendeskripsikan dan menganalisisnya untuk memperoleh kesimpulan yang tepat dan sesuai dengan teori yang ada. Penulis juga menggunaan dengan metode wawancara yaitu dengan cara bertanya jawab dengan petugas pelaksana ekstensifikasi wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading dan juga peneliti juga menggunakan dengan metode observasi yaitu dengan cara mendatangi lamgsung kantor KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading untuk meminta data tentang pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak. EVALUASI DAN BAHASAN Evaluasi yang dilakukan ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak, hasil pelaksanaan ekstensifikasi dan juga apa saja hambatan yang muncul pada saat pelaksanaan dan bagaimana solusi yang dilakukan untuk

mengatasi hambatan tersebut. Evaluasi ini juga dilakukan untuk

mengetahui seberapa besar kontribusi pelaksanaan ekstensifikasi yang dilaksanakan ini untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading. Pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi ini diatur dalam surat edaran Direktorat Jenderal Pajak SE-51/PJ/2013 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor PER-35/PJ/2013 tentang tata cara ekstensifikasi. PERENCANAAN EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK Perencanaan ekstensifikasi ini dilaksanakan oleh seksi ekstensifikasi. Hal pertama yang dilakukan untuk merencanakan ekstensifikasi ini adalah dengan cara menyusun DSE (dasar sasaran ekstensifikasi).

Melalui daftar sasaran ekstensifikasi (DSE) ini dapat diketahui wajib pajak mana yang sudah ber-NPWP dan belum ber-NPWP. Sasaran wajib pajak ekstensifikasi ini diperoleh dari data yang ada yaitu bisa melalui kegiatan intensifikasi mapping, profiling dan fiding, data dari kanwil DJP dan juga dari kantor pusat DJP. Perolehan data yang diambil dari sana tersebut diketahui apakah wajib pajak sudah memenuhi syarat objektif dan subjektif berdasarkan ketentuan perudang-undangan dan juga memenuhi persyaratan sebagai pengusaha kena pajak. Setelah dilakukan analisis tersebut data yang ada dicocokkan kedalam master file melalui program sistem informasi perpajakan. Dari hasil pencocokan tersebut dapat terlihat wajib pajak yang terdaftar dan mempunyai NPWP atau belum. Daftar wajib pajak yang belum ber NPWP ini dipisahkan lagi berdasarkan wilayah domisili wajib pajak yang seharusnya di jaring oleh KPP dimana wajib pajak berdomisili. Jika ada wajib pajak yang berdomisili ditempat lain maka wajib pajak yang bersangkutan akan dikirim kepada KPP yang bersangkutan atas wilayah domisili wajib pajak tersebut. Dan wajib pajak yang berdomosili di wilayah kawasan KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading maka akan dilaksanakan kegiatan ekstensifikasi wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading yang akan masukkan dalam DSE.

PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK Pelaksanaan ekstensifikasi ini dilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh kepala seksi ekstensifikasi wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading. Untuk mengawali pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak ini tim pelaksana ekstensifikasi juga harus melakukan koordinasi terhadap pihak terkait lokasi setempat yang akan dilaksanakan kegiatan ekstensifikasi tersebut. Koordinasi dengan lokasi setempat adalah dengan cara mendatangani pemerintah kecamatan dan kelurahan wilayah setempat untuk meminta data penduduk wajib pajak yang akan didatangi oleh tim pelaksana ekstensifikasi wajib pajak. Dengan begitu petugas pelaksana ekstensifikasi dapat memperoleh data wajib pajak tersebut dengan mudah. Dengan mengetahui informasi wajib pajak tersebut dibuatlah daftar sasaran ekstensifikasi (DSE) dan setelah itu dibuat lalu dilanjutkan dengan daftar penugasan ekstensifikasi (DPE). Setelah ada daftar penugasan ekstensifikasi (DPE) tersebut maka tim pelaksana ekstensifikasi mendatangi wajib pajak yang ingin diekstensifikasi dengan membawa formulir pendaftaran berdasarkan daftar penugasan ekstensifikasi (DPE) tersebut

TINDAK LANJUT EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK Tindak lanjut yang pertama adalah melalui perekaman formulir pendaftaran. Formulir pendaftaran ini didapat dan dikumpulkan melalui petugas ekstensifikasi yang mendatangi lokasi wajib pajak, melalui pemberi kerja dan juga melalui pengiriman surat imbauan kepada wajib pajak yang menanggapi tanggapan surat imbauan tersebut. Setelah semua formulir itu semua didapatkan maka semua formulir pendaftaran yang sudah didapatkan tersebut diberikan kepada petugas bagian seksi ekstensifikasi untuk direkam oleh aplikasi pendaftaran wajib pajak. Lalu setelah di rekam kedalam aplikasi pendaftaran wajib pajak tersebut maka formulir pendaftaran beserta kelengkapannya tersebut disampaikan kepada seksi bagian pelayanan tempat wajib pajak terdaftar untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui surat keterangan (SKT) dan NPWP. PEMANTAUAN DAN EVALUASI Pemantauan dan ekstensifikasi tahap perencanaan, pelaksanaan dan tindak lanjut ini dilakukan ditingkat Kantor pusat DJP, kanwil DJP, dan KPP. Setelah dilakukan tugas pelaksanaan ekstensifikasi maka pelaksana ekstensifikasi memberikan laporan hasil pelaksanaan tersebut secara berkala kepada kepala seksi ekstensifikasi yang akan dilanjutkan ke kepala KPP dan di teruskan kepada kepala kanwil DJP. Laporan ekstensifikasi tersebut juga dari kepala kanwil DJP kepada direktur ekstensifikasi dan penilaian. Penyampaian laporan bulanan ekstensifikaasi dari kepala KPP kepada kepala kanwil DJP itu paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Sedangkan penyampaian laporan bulanan ekstensifkasi wajib pajak dari kepala kanwil DJP kepada direktur ekstensifikasi dan penilaian paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Laporan hasil pelaksanaan ini dikirim dalam bentuk surat yang dikirimkan melalui pos. KONTRIBUSI

HASIL

PELAKSANAAN

EKSTENSIFIKASI

WAJIB

PAJAK

DALAM

MENINGKATKAN PENERIMAAN PPH ORANG PRIBADI Tabel 4.3 Hubungan antara jumlah WP hasil ekstensifikasi terhadap penerimaan WP hasil ekstensifikasi, penerimaan PPh OP dan Penerimaan pajak keseluruhan

Uraian

2011

2012

2013

Jumlah wajib pajak

3.300

3.200

3.102

3.896

3.500

3.285

(rencana) Jumlah wajib pajak hasil ekstensifikasi (realisasi) Penerimaan wajib

50.976.214.175

60. 109.951. 646

87. 982. 906. 092

121. 373. 397.095

143. 564. 011. 429

148. 157. 240. 947

1.622.817.286.110

2.276.338. 135.635

2.336.610. 454.483

pajak hasil ekstensifikasi (Rp) Penerimaan PPh OP (Rp) Penerimaan pajak (Rp)

Sumber : Seksi Ekstensifikasi KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa antara satu dengan yang lain sangat mempengaruhi yaitu yang pertama adalah dilihat dari jumlah wajib pajak dari hasil ekstensifikasi. Dari tabel tersebut kita dapat melihat bahwa dari hasil realisasi wajib pajak yang tedaftar setiap tahun selalu melebihi target. Pencapaian ini dilakukan yaitu dengan tiga cara yang sudah di jelaskan dibagian pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi yaitu datang ke tempat untuk memberi formulir, melalui pemberi kerja dengan surat himbauan yang ada. tiga cara inilah yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi wajib pajak ini dapat berjalan dan dampaknya adalah telihat dari hasilnya yaitu setiap tahun selalu melebihi target yang di rencanakan. melalui tiga cara tersebut ternyata wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading ternyata berbuah baik yaitu para wajib pajak baru mau menyetorkan pajaknya dan hasilnya adalah jumlah penerimaan pajak dari wajib pajak baru juga selalu meningkat setiap tahun. Dengan adanya penerimaan dari wajib pajak baru berarti juga berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi baru khususnya. Dilihat dari tabel diatas bahwa setiap tahun penerimaan KPP Pratama Kelapa Gading mengalami peningkatan penerimaan pajak khususnya dari wajib pajak PPh orang pribadi. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak dari hasil ekstensifikasi sangat menambah jumlah penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dan juga akan menambahkan penerimaan pajak keseluruhan di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading pada tahun 2011-2013.

HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK Hambatan internal yang dialami oleh KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading dalam pelaksanaan ekstensifikasi adalah : 1.

Keterbatasan petugas ekstensifikasi Dalam melaksanakan ekstensifikasi wajib pajak dilapangan seksi ekstensifikasi wajib pajak

sangat memerlukan petugas yang banyak untuk datang langsung ke lapangan untuk menemukan wajib pajak yang belum terdaftar. Sedangkan petugas dalam seksi ekstensifikasi sangat minim sekali dan mereka harus meminta bantuan kepada petugas dari seksi lain untuk melakukan kegiatan pelaksanaan ekstensifikasi. Tetapi meminta bantuan kepada seksi lain untuk diperbantukan ini tidaklah mudah karena dari setiap mereka pasti mempunyai kesibukannya dari pekerjaan mereka tersebut dan harus mendapat persetujuan dari kepala seksi yang diperbantukan dalam pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi ini. 2.

Keterbatasan petugas dalam mengenali lokasi wajib pajaknya Untuk mengetahui potensi wajib pajak yang ada petugas harus mengetahui karakteristik lokasi wilayahnya. Terkadang petugas tidak mengetahui secara rinci lokasi tersebut dan ini sedikit mengganggu kelancaran pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak.

3.

Kurangnya koordinasi / sosialisasi dengan pihak terkait Untuk memperoleh data wajib pajak yang ada para petugas pelaksana ekstensifikasi pastinya harus melakukan kooordinasi dengan pihak terkait dimana lokasi mana yang akan di minta keterangan wajib pajaknya. Tetapi terkadang pada pelaksanannya koordinasi ini sangat susah karena para instansi atau petugas setempat terkadang susah ditemukan ditempat dengan berbagai kesibukan yang ada untuk diminta keterangan dan untuk mendapatkan data yang diminta tidak mudah karena harus melalui proses dan ketentuan yang berlaku di instansi/ petugas setempat. Dan para petugas pemerintah setempat dan juga instansi terkadang malas untuk mengerti tentang peraturan pajak dan ketentuan pajak itu sendiri oleh karena itu sosialisasi ini tidak berjalan dengan baik karena hal tersebut. Dan juga dengan kurangnya koordinasi dengan pihak terkait ini juga terhambat karena terkadang ada beberapa instansi tidak dapat memberikan datanya kepada petugas

pelaksana karena data yang diminta bersifat rahasia dan untuk menjaga kode etik antar kantor pajak dengan instansi akhirnya petugas ekstensifikasi wajib pajak tidak dapat mendapatkan hasil yang dibutuhkan. Hambatan ekstern yang dialami dalam pelaksanaan ekstensifikasi di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading : 1.

Rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak Tingkat kesadaran dan pemahaman Wajib Pajak tentang perpajakan masih rendah, hal ini

bisa di lihat dari ketidak pahaman masyarakat tentang pajak itu sendiri. Mereka tidak mengerti fungsi dari pajak dan apa guna dari pajak itu sendiri dan mereka tidak mau peduli dengan pajak. Mereka menganggap bahwa membayar pajak itu akan sangat mengurangi penghasilan mereka dan juga mereka tidak akan merasakan secara langsung manfaat dari pajak itu sendiri yang mereka setorkan kepada kantor pajak. 2.

Pandangan negatif masyarakat tentang petugas pajak. Pandangan masyarakat bisa melihatnya dari petugas pajak yang ada. Mereka melihat bahwa

petugas pajak itu tidak bersahabat dengan wajib pajak. Oleh karena itu mereka menjadi enggan dan menghindar untuk berurusan dengan petugas pajak yang datang ketika memeriksa ditempat. Melalui media sosial yang ada juga masyarakat bisa menilai dengan melihat berbagai instansi pemerintah yang melakukan korupsi uang dari rakyat yang dari pajak itu sendiri. Dengan begitu masyarakat enggan menyetorkan pajak tersebut. 3.

Wajib pajak tidak memberikan informasi secara lengkap. Dalam hal ini wajib pajak enggan memberikan data yang asli untuk diketahui petugas pajak. mereka terkadang tidak mau memberi

data yang asli kepada petugas pajak ketika diminta/

diperiksa oleh petugas pajak. Terkadang di setiap instansi yang ada mereka akan membuat banyak laporan tetapi laporan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang ada ditempat untuk diberi kepada petugas pajak jika saat diperiksa. Dan masih banyak wajib pajak yang menyembunyikan sumber penghasilannya karena mereka menganggap bahwa jika mereka memberitahu semuanya

kepada petugas pajak mereka tidak akan mendapat keutungan yang lebih dari hasil usaha mereka yang dijalankan. SOLUSI YANG DILAKUKAN UNTUK MENGATASI HAMBATAN

DALAM PELAKSANAAN

EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK Sama halnya dengan ekstensifikasi Wajib Pajak, KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading juga melakukan beberapa solusi untuk mengatasi dan meminimalisasi hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak. Berikut solusi yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading : 1.

Melakukan sosialisasi atau penyuluhan Untuk mengatasi rendahnya tingkat pengetahuan wajib pajak tentang pajak oleh karena itu dilakukan sosialisasi kepada setiap wajib pajak tentang apa itu pajak , fungsi pajak, untuk apa pajak itu di pungut dan peraturan pajak yang sederhana untuk mengetahui tentang pajak itu sendiri. Dengan adanya penyuluhan dan sosialisasi tersebut diharapkan wajib pajak akan lebih mengerti tentang pajak tersebut.

2.

Melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah daerah setempat Dalam melakukan koordinasi ini dilakukan dengan cara mengadakan pertemuan. Dalam forum tersebut KPP dapat menjelaskan upaya ekstensifikasi yang akan dilaksanakan. Untuk itu peran serta antar pemerintah kecamatan dan kelurahan sangat diharapkan. Dengan begitu setiap ada petugas pajak yang perlu data mereka sudah tahu maksud dan tujuan kedatangannya dan segera memberi bantuan.Kerja sama dengan pihak swasta juga harus dijalin. Merekalah yang mungin mempunyai data yang potensial karena biasanya pihak swasta berhubungan dengan para pengusaha. Salah satu langkah yang dapat diambil misalnya mengadakan pertemuan berkala baik secara formal dan informal misalnya dengan asosiasi. Dengan begitu diharapkan antara kantor pajak dan instansi tersebut dapat menjalin kerjasama dengan baik. KESIMPULAN DAN SARAN Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, pada bab ini penulis mencoba mengambil kesimpulan atas kegiatan ekstensifikasi dalam rangka menambah jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar dan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading sebagai berikut :

1.

Ekstensifikasi wajib pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading sudah berdasarkan surat edaran SE-51/PJ/2013 tentang petunjuk pelaksanaan PER-35/PJ/2013 tentang cara tata cara ekstensifikasi wajib pajak yaitu dengan tahap persiapan, pelaksanaan, tahap tindak lanjut dan pemantauan dan evaluasi.

2.

Terdapat beberapa hambatan yang dihadapi yaitu : Keterbatasan petugas pelaksana ekstensifikasi dilapangan,Rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak, Pandangan masyarakat tentang petugas pajak, Wajib pajak tidak memberikan informasi secara lengkap, Data wajib pajak yang tidak up to date, Kurangnya koordinasi /sosialisasi dengan pihak terkait, Belum terbukanya informasi dari instansi, Keterbatasan petugas dalam mengenali lokasi wajib pajak

3.

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak adalah Melakukan sosialisasi, Melakukan koordinasi dengan pihak daerah terkait, Mengubah citra petugas pajak, Meembuat skala prioritas, Penambahan petugas pelaksana esktensifikasi wajib pajak

Sebagai bagian dari akhir skripsi ini penulis ingin mencoba memberi saran kepada yang diharapkan akan bermanfaat bagi para petugas di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading yaitu : 1.

KPP hendaknya senantiasa memberikan penyuluhan yang terus menerus setiap tahunnya agar para wajib pajak yang belum mengerti hal pajak bisa lebih mengerti tentang pajak dan mereka tidak salah menanggapi tentang pajak tersebut.

2.

KPP harus melakukan koordinasi dengan pihak pihak terkait dengan menjalin hubungan baik agar dalam pelaksanaannya petugas pelaksana tidak susah lagi untuk meminta data wajib pajak yang dibutuhkan.

3. Petugas pajak juga harus memberikan pelayanan yang bersahabat terhadap wajib pajak agar wajib pajak tidak menghindar ketika berurusan dengan petugas pajak khususnya ketika petugas pajak mendatangi instansi yang terkait. Dan juga pada saat pelayanan didalam kantor pajak para petugas pajak harus memberikan pelayanan yang baik dalam melayani wajib pajak yang datang.

REFERENSI Brotodihardjo,S.(2011). Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Jakarta: Refika aditama Direktorat Jenderal Pajak. (2007). SE-06/PJ/2001 tentang Tujuan Pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak. Direktorat Jenderal Pajak. (2013). SE-51/PJ//2013 tentang instruksi untuk melaksanakan program ekstensifikasi wajib pajak Diaz Priantara. (2012).Perpajakan Indonesia. Jakarta : Mitra Wacana Media Ilyas, W, B., Burton, R. (2010). Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat. Kurnia Sari. (2013). Ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi sebagai upaya peningkatan penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan. Tidak dipublikasikan : Universitas Bina Nusantara Mardiasmo. (2011).Perpajakan. Jakarta : Andi Supramono.(2010). Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: Andi Publisher. Waluyo. (2010). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat www.pajak.go.id

RIWAYAT HIDUP Nama

: Ferdinan Otto Rumimpunu

Tempat/tanggal lahir : Manado, 19 oktober 1992 Pendidikan normal

: 2010-2014 Binus University S1 Akuntansi