PENGARUH IMPLEMENTASI ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP KINERJA PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR INSTANSI PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung)
SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Menempuh Ujian Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama
Disusun Oleh : Nama :
Venni Avionita
NPM :
0109U035
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS WIDYATAMA Terakreditasi (Accredited) SK. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor: 014/BAN-PT/AK-XII/S1/VI/2009 Tanggal 12 Juni 2009 BANDUNG 2013
PENGARUH IMPLEMENTASI ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP KINERJA PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR INSTANSI PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung) SKRIPSI Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh Ujian Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama
Disusun oleh : Nama
: Venni Avionita
NPM
: 0109U035
Menyetujui, Dosen Pembimbing
(Dini Arwaty, S.E., M.Si., Ak) NIP: 111.11.91.021
Mengetahui, Dekan Fakultas Ekonomi
(Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak) NIP: 195.512.181.986.011.001
Ketua Program Studi Akuntansi S1
(Erly Sherlita, S.E., M.Si., Ak) NIP: 111.11.99.056
SURAT PERNYATAAN
Saya yang bertandatangan di bawah ini: Nama
:
Venni Avionita
NRP
:
0109U035
Tempat / Tanggal Lahir
:
Ujung Pandang / 24 Maret 1992
Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: “Pengaruh Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Program Peningkatan Disiplin Aparatur Instansi Pemerintah Daerah” (Studi Kasus Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung). Merupakan hasil pekerjaan saya sendiri. Bila terbukti tidak demikian, saya bersedia menerima sanksi yang telah ditetapkan.
Bandung, Februari 2013
Venni Avionita
ABSTRAK Pengaruh Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Program Peningkatan Disiplin Aparatur Instansi Pemerintah Daerah
Adanya reformasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan langkah konkrit dalam merespon tuntutan reformasi yaitu dalam penerapan anggaran berbasis kinerja dan membawa konsekuensi bagi daerah dalam bentuk pertanggungjawaban atas pengalokasian dana yang digunakan dengan cara yang efektif dan efisien. Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dapat dibilang sangat tergantung oleh disiplin para anggotanya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh aggaran berbasis kinerja terhadap kinerja program peningkatan disiplin aparatur pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kota Bandung yang sedang mengalami perkembangan yang pesat dalam pembangunannya. Metode yang digunakan penulis adalah metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti yaitu dengan menyebarkan kuesioner dan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan juga sumber lain yang berhubungan dengan topik yang dibahas. Berdasarkan hasil pengujian statistik diperoleh nilai t hitung sebesar 8,875 dengan t tabel sebesar 1,71387 dan menunjukkan bahwa Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh positif terhadap Kinerja Program Peningkatan Disiplin Aparatur Instansi Pemerintah Daerah. Selain itu, diperoleh korelasi antara implementasi anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja program peningkatan disiplin aparatur instansi pemerintah daerah adalah sebesar R = 0,880, yang termasuk dalam kategori hubungan sangat kuat. Dapat pula diketahui besarnya pengaruh implementasi anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja program peningkatan disiplin aparatur instansi pemerintah daerah yaitu sebesar 77,4%.
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Program Peningkatan Disiplin Aparatur Instansi Pemerintah Daerah” (Studi Kasus Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung). Penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi pada Universitas Widyatama. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna, dikarenakan terbatasnya kemampuan dan pengetahuan penulis, untuk itu saran dan kritik sangat diharapkan penulis. Selama menyusun skripsi dan selama mengikuti perkuliahan, penulis mendapatkan bimbingan, dukungan, doa, dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada: 1. Allah SWT yang telah melimpahkan kasih sayang, berkah, rahmat, dan karunia-Nya yang begitu besar kepada penulis 2. Ayahku Ir. Jajang Sumantri dan mamahku tercinta Dra. Ida Farida Rostiana yang selalu berdoa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran serta pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis.
3. Ibu Dini Arwaty S.E., M.Si., Ak selaku dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan petunjuk, pengetahuan, bimbingan, dan pengarahan selama penyusunan skripsi ini. 4. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah Abdoel kadir, M.S., Ak., selaku Ketua Badan Pengurus Yayasan Widyatama. 5. Bapak Dr. H. Mame S. Soetoko, Ir., DEA., selaku Rektor Universitas Widyatama. 6. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 7. Bapak H. Nuryaman, S.E., M.Si., selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 8. Ibu Erly Sherlita S.E., M.Si., Ak., selaku Ketua Program Studi Akuntansi S1. 9. Ibu Intan Oviantari, S.E., M.Ak., Ak selaku Sekertaris Program Studi Akuntansi S1. 10. Bapak Bachtiar Asikin, S.E., M.M., Ak., selaku Dosen Wali penulis. 11. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama yang telah memberikan bekal pendidikan dan ilmu yang sangat berharga. 12. Bapak dan Ibu pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung khususnya Drs. Amru Hizar, M.T., atas waktu dan kesempatan yang diberikan selama penulis melakukan penelitian 13. Kakakku Rani Apriani, S.E., S.H., M.H., yang telah banyak membantu. 14. Keluarga Besar H. MA Sunarya dan Keluarga Besar H. Ucu Halimah yang yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
15. Teman-temanku Ken, Natasya, Meidina, Rika, Sinta, Rikza, Devi dan seluruh teman angkatan 2009 terima kasih semuanya. 16. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam pembuatan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Akhir kata, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk membalas kebaikan dari semua pihak yang terlibat, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.
Bandung, Januari 2013
Penulis
DAFTAR ISI
ABSTRAK
……………………………………………………………. i ……………………………………………. ii
KATA PENGANTAR DAFTAR ISI
……………………………………………………. v
DAFTAR TABEL
……………………………………………………. ix
DAFTAR GAMBAR
……………………………………………. xi
DAFTAR LAMPIRAN
……………………………………………. xii
BAB I
BAB II
PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Penelitian
……………………
1
1.2
Identifikasi Masalah ……………………………
7
1.3
Maksud dan Tujuan Penelitian
……………
8
1.4
Kegunaan Penelitian ……………………………
9
1.5
Lokasi dan Waktu Penelitian
……………
10
TINJAUAN PUSTAKA Konsep Konstruk, Variabel Penelitian
….… 11
2.1.1
Pengertian Anggaran Sektor Publik
……. 11
2.1.2
Pengertian Anggaran Berbasis Kinerja
……. 12
2.1.3
Karakteristik Anggaran Berbasis Kinerja ……. 16
2.1.4
Keunggulan Anggaran Berbasis Kinerja
2.1.5
Siklus Anggaran Berbasis Kinerja ……………. 18
2.1.6
Pengertian Kinerja Program Peningkatan
2.1
……. 17
……………………………
21
…………….……..
23
…...
24
2.2
Kerangka Pemikiran …………………………...
31
2.3
Hipotesis Penelitian ………………………..….
34
Disiplin Aparatur
BAB III
2.1.7
Pengukuran Kinerja
2.1.8
Tahapan dalam Pengukuran Kinerja
OBJEK DAN METODE PENELITIAN 3.1 3.1.1
Objek Penelitian
…………………………...
Gambaran Umum Badan Perencanaan ……
Pembangunan Daerah Kota Bandung 3.1.2
……………………
.……… 38
Tugas dan Fungsi Pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung
3.1.5
37
Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung
3.1.4
35
Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung
3.1.3
35
……….. 40
Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung
……………………………….…… 41
3.2
Populasi dan Sampel Penelitian
3.3
Metode Penelitian
3.3.1 3.4 3.4.1
……………
44
……………………..…….. 46
Tekhnik Pengumpulan Data Operasional Variabel Penelitian
……………
46
…….……… 47
Teknik Pengolahan dan Analisis Data
……. 48
3.4.2 3.5
Pengujian Kualitas Data Metode Analisis Data
……………………. 50 ……………………. 55
3.5.1
Metode Successive Interval (MSI) ………….… 56
3.5.2
Analisis Regresi Linier Sederhana ……….…… 57
3.5.3
Pengujian Asumsi Klasik pada Regresi Linier …. 58 …………..… 58
3.5.3.1
Uji Asumsi Normalitas
3.5.3.2
Uji Asumsi Heteroskedastisitas
3.5.4
…….. 58
Pengujian Koefisien Regresi Linier Sederhana … 59 …………..… 59
3.5.4.1
Uji Model Regresi (Uji F)
3.5.4.2
Uji Koefisien Regresi (Uji t) ……………
3.5.5 Koefisien Korelasi
………………………….… 61
3.5.6 Koefisien determinasi …………………………… BAB IV
60
61
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1
Hasil Penelitian
………………………….... 62
4.1.1
Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja ……. 62
4.1.2
Kinerja Program Peningkatan Disiplin Aparatur Instansi Pemerintah Daerah ………..………….
67
4.1.3
Analisis Validitas Alat Ukur
……………
70
4.1.4
Analisis Reabilitas Alat Ukur
……………
72
4.1.5
Perhitungan Methode of Successive Interval (MSI).72
4.1.6
Model Regresi Sederhana …………………….. 75
4.1.7
Pengujian Asumsi Regresi Linier Klasis pada Regresi Sederhana …………………………….
77
4.1.8 4.2
Pengujian Model dan Koefisien Regresi Sederhana.80 Pembahasan
………………………………….….
82
4.2.1
Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja …..…. 82
4.2.2
Kinerja Program Peningkatan Disiplin Aparatur Instansi Pemerintah Daerah …………………….
4.2.3
85
Pengaruh Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Program Peningkatan Disiplin Aparatur Instansi Pemerintah Daerah
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN 5.1
Kesimpulan
………………………………..….
91
5.2
Saran ……………………………………………
92
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
………………………………………. 88
DAFTAR TABEL
……………
48
……
49
……………………………………
55
……………
61
Tabel 4.1
Hasil Kuesioner Mengenai Tahap Persiapan ……………
63
Tabel 4.2
Hasil Kuesioner Mengenai Tahap Ratifikasi ……………
64
Tabel 4.3
Hasil Kuesioner Mengenai Tahap Implementasi
……
65
Tabel 4.4
Hasil Kuesioner Mengenai Tahap Pelaporan dan Evaluas .. 65
Tabel 4.5
Akumulasi Pernyataan Responden terhadap Pertanyaan
Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel Penelitian
Tabel 3.2
Penggunaan Skala Pengukuran dalam Kuesioner
Tabel 3.3
Tingkat Realibilitas
Tabel 3.4
Tingkat Hubungan Koefisien Korelasi
mengenai Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja ……
66
Tabel 4.6
Hasil Kuesioner Mengenai Efisiensi
……………
67
Tabel 4.7
Hasil Kuesioner Mengenai Efektifitas
……………
68
Tabel 4.8
Hasil Kuesioner Mengenai Pertumbuhan Pegawai
……
68
Tabel 4.9
Akumulasi Pernyataan Responden terhadap Pertanyaan mengenai Kinerja Program Peningkatan Disiplin Aparatur Instansi Pemerintah Daerah
Tabel 4.10
Hasil Uji Validitas pada Variabel Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja
Tabel 4.11
……...…….. 69
……………………
70
Hasil Uji Validitas pada Variabel Kinerja Program Peningkatan Disiplin Aparatur
……………………
71
Tabel 4.12
Hasil Uji Reabilitas pada Variabel Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dan Kinerja Program Peningkatan Disiplin Aparatur
…………………..
……………………………
Tabel 4.13
Hasil Perhitungan MSI
Tabel 4.14
Hasil SPSS Koefisien Regresi Implementasi Anggaran
72 75
Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Program Peningkatan Disiplin Aparatur ………………………………………..
76
Tabel 4.15
Hasil SPSS One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test …...
77
Tabel 4.16
ANOVA
………………………………………..….
80
Tabel 4.17
Hasil SPSS Nilai Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi
…………………………………………..
81
DAFTAR GAMBAR
………………………………………….
78
………………………….
78
…………………………………………
79
Gambar 4.1
Histogram
Gambar 4.2
Normal Probability Plot
Gambar 4.3
Scatterplot
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1.
Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung
Lampiran 2.
Surat Survey
Lampiran 3.
Kuesioner
Lampiran 4.
Kinerja BAPPEDA Kota Bandung Tahun 2011
Lampiran 5.
Pembiayaan dalam Pencapaian Sasaran Tahun 2011
Lampiran 6.
Data Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (X) Berskala Ordinal
Lampiran 7.
Data Kinerja Program Peningkatan Disiplin Aparatur (Y) Berskala Ordinal
Lampiran 8.
Hasil
Perhitungan
Akumulasi
Jawaban
Data
Indikator
Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (X) Lampiran 9.
Hasil Perhitungan Akumulasi Jawaban Data Indikator Kinerja Program Peningkatan Disiplin Aparatur (Y)
Lampiran 10. Hasil Perhitungan Proses Transformasi Data Dari Skala Ordinal Menjadi Skala Interval Pada Data Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (X) Melalui Metode Successive Interval. Lampiran 11. Hasil Perhitungan Proses Transformasi Data Dari Skala Ordinal Menjadi Skala Interval Pada Data Kinerja Program Peningkatan Disiplin Aparatur (Y) Melalui Metode Successive Interval. Lampiran 12. Data Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (X) Berskala Interval. Lampiran 13. Data Kinerja Program Peningkatan Disiplin Aparatur (Y) Berskala Interval. Lampiran 14. Kartu Bimbingan Lampiran 15. Daftar Riwayat Hidup
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penelitian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah karena terkesan menghilangkan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, bergesernya pemahaman antar tingkatan pemerintahan, tingginya kekuasaan legislatif daerah, dan merebaknya korupsi di daerah. Maka dari itu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 direvisi menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah dengan tekanan pada peningkatan pengawasan terhadap jalannya otonomi daerah. Undang-undang tersebut merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi pemerintah yang sesungguhnya. Reformasi sektor publik yang disertai adanya tuntutan desentralisasi menjadi suatu fenomena global termasuk Indonesia. Desentralisasi melahirkan otonomi daerah yang bertujuan untuk memaksimalkan pelayanan dan lebih mendekatkan fungsi pemerintahan kepada masyarakat dan diharapkan mampu meningkatkan percepatan pembangunan dalam usaha pencapaian tujuan negara yaitu masyarakat adil dan makmur.
Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 dan Nomor 33 Tahun 2004, membawa konsekuensi bagi daerah dalam bentuk pertanggungjawaban atas pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara yang efektif dan efisien. Pemerintah daerah perlu melakukan pengelolaan dana publik yang didasarkan pada konsep dasar performance budgeting system (anggaran kinerja). Anggaran sektor publik merupakan instrument akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dari uang publik. Anggaran digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan instansi
pemerintah
yang
menunjukkan
bagaimana
tahap
perencanaan
dilaksanakan. Anggaran menggambarkan standar efektivitas dan efisiensi karena memuat suatu set keluaran yang diinginkan. Proses
penyelenggaraan
kekuasaan
negara
dalam
melaksanakan
penyediaan public goods and services merupakan bagian dari good governance. Terselenggaranya suatu pemerintah daerah yang baik sebagai upaya good governance ditunjukkan dengan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas suatu instansi pemerintah yang merupakan suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan masalah instansi yang bersangkutan. Penerapan dan pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sangat diperlukan sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil. Pembangunan akan kebutuhan masyarakat akan menjadikan landasan berpikir bagaimana mengoperasikan
otonomi sehingga betul-betul mencapai sasaran yaitu meningkatkan taraf dan kualitas hidup masyarakat. Sebagai perwujudan dari pelaksanaan otonomi daerah, salah satunya melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandung yang merupakan salah satu badan yang telah menerapkan anggaran berbasis kinerja. Sebelum berlakunya sistem Anggaran Berbasis Kinerja, metode penganggaran yang digunakan adalah metoda tradisional atau item line budget. Cara penyusunan anggaran ini tidak didasarkan pada analisa rangkaian kegiatan yang harus dihubungkan dengan tujuan yang telah ditentukan, namun lebih dititikberatkan pada kebutuhan untuk belanja/pengeluaran dan sistem pertanggung jawabannya tidak diperiksa dan diteliti apakah dana tersebut telah digunakan secara efektif dan efisien atau tidak. Tolok ukur keberhasilan hanya ditunjukkan dengan adanya keseimbangan anggaran antara pendapatan dan belanja namun jika anggaran tersebut defisit atau surplus berarti pelaksanaan anggaran tersebut gagal. Dalam perkembangannya, muncullah sistematika anggaran kinerja yang diartikan sebagai suatu bentuk anggaran yang sumber-sumbernya dihubungkan dengan hasil. Anggaran kinerja mencerminkan beberapa hal. Pertama, maksud dan tujuan permintaan dana. Kedua, biaya dari program-program yang diusulkan dalam mencapai tujuan ini. Dan yang ketiga, data kuantitatif yang dapat mengukur pencapaian serta pekerjaan yang dilaksanakan untuk tiap-tiap program. Penganggaran dengan pendekatan kinerja ini tidak hanya didasarkan pada apa yang dibelanjakan saja, seperti yang terjadi pada sistem anggaran tradisional, tetapi juga didasarkan pada tujuan/rencana tertentu yang pelaksanaannya perlu
disusun dan didukung oleh suatu anggaran biaya yang cukup dengan penggunaan biaya yang efisien dan efektif. Berbeda
dengan
penganggaran
dengan
pendekatan
tradisional,
penganggaran dengan pendekatan kinerja ini disusun dengan orientasi output. Dengan membangun suatu sistem penganggaran yang dapat memadukan perencanaan kinerja dengan anggaran tahunan akan terlihat adanya keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil yang diharapkan. Sistem penganggaran seperti ini disebut dengan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK). Adapun penelitian terdahulu yang penulis jadikan sebagai bahan rujukan adalah: 1. “Tinjauan Penganggaran Berbasis Kinerja Sebagai Upaya Peningkatan Kinerja Pemerintahan Indonesia” oleh Afiah (2010). Penelitian ini menunjukkan bahwa dengan membangun suatu sistem anggaran berbasis kinerja yang dapat memadukan perencanaan kinerja dengan anggaran tahunan akan terlihat adanya keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil yang diharapkan. 2. “Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja Terhadap Efektivitas Pengendalian” oleh Asmoko (2006). Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penganggaran berbasis kinerja terhadap efektivitas pengendalian yang meliputi efektivitas pengendalian keuangan dan efektivitas pengendalian kinerja pada pemerintah daerah. Hasil pengujian menunjukkan bahwa penganggaran berbasis kinerja
berpengaruh positif secara signifikan terhadap efektivitas pengendalian keuangan dan efektivitas pengendalian kinerja. Berhubungan dengan penelitian sebelumnya yaitu mengenai anggaran berbasis kinerja, penulis ingin meneliti lebih dalam mengenai implementasi dari anggaran berbasis kinerja yang mempengaruhi kinerja instansi pemerintah daerah. Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tugas yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah. Dicantumkan pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BAPPEDA Kota Bandung Tahun 2011, dari hasil pengukuran kinerja yang dilakukan, pencapaian sasaran BAPPEDA secara umum sudah mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan data pengukuran kinerja BAPPEDA Kota
Bandung Tahun 2011 terlihat prosentase pencapaian misi
BAPPEDA, yaitu meningkatkan kompetensi aparatur perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung yang professional 100%, meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perencanaan pembangunan 100%, memantapkan sistem pengelolaan perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dan transparan 100%, meningkatkan sinergitas penyelenggaraan perencanaan antar pemerintah kabupaten/kota, provinsi dan pusat 100%, dan meningkatkan kerjasama perencanaan pembangunan dan investasi dengan dunia usaha dalam dan luar negeri 100%. Prosentase pencapaian misi berdasarkan pengukuran kinerja BAPPEDA menunjukkan hasil yang sangat memuaskan yaitu mencapai 100%.
Selain itu, berdasarkan analisis terhadap rincian kinerja yang dihubungkan dengan pembiayaan terhadap pencapaian sasaran kinerja BAPPEDA yang tercantum
dalam
LAKIP,
terdapat
berbagai
program
dengan
tingkat
pencapaiannya, yaitu program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 79,98%, program pelayanan administrasi 98,18%, program peningkatan disiplin aparatur 99%, program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100%, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 80,44%, program perencanaan tata ruang 81,33%, program pengembangan data informasi 87,51%, program perencanaan pengembangan kota menengah dan besar 75,26%, program perencanaan pengembangan wilayah 85,55%,
program
perencanaan
pembangunan
daerah
86,65%,
program
perencanaan pembangunan ekonomi 99,19%, program perencanaan sosial budaya sumber daya pemerintahan 74,49%, program pengendalian pencemaran dan perusakan 94,44%, program perencanaan pembangunan bidang fisik dan tata ruang 76,26%, program optimalisasi pemanfaatan tekhnologi informasi 94%, program peneltian dan pengembangan daerah 90,85%, program kerjasama pembangunan 80.17%, program peningkatan iklim dan realisasi investasi 97,90%, program peningkatan promosi dan kerjasama investasi 97,98%. Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai suatu tujuan dapat dibilang sangat tergantung oleh disiplin para anggotanya. Salah satu program yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung yaitu program peningkatan disiplin aparatur. Program peningkatan disiplin aparatur merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan disiplin aparatur.
Pencapaian sasaran program peningkatan disiplin aparatur BAPPEDA yaitu mencapai 99%. Kedisiplinan aparatur akan sangat berpengaruh pada baik atau buruknya kegiatan yang sedang dijalankan agar sesuai dengan harapan. Adapun yang menjadi alasan diambilnya instansi pemerintah ini sebagai objek penelitian karena penulis ingin mengetahui dan memahami sejauh mana pelaksanaan anggaran berbasis kinerja di BAPPEDA pada Kota Bandung yang sedang mengalami perkembangan dalam pembangunannya dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh terhadap kinerja program peningkatan disiplin aparaturnya. Apakah telah sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan sehingga dapat beroperasi secara efisien dan efektif. Atas dasar uraian latar belakang penelitian penulis berminat untuk melakukan penelitian dengan judul : “Pengaruh Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Program Peningkatan Disiplin Aparatur Instansi Pemerintah Daerah (Studi kasus pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandung)”
1.2 Identifikasi Masalah Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka identifikasi masalah yang akan diteliti pada penelitian ini adalah
1) Bagaimana implementasi anggaran berbasis kinerja di instansi pemerintah daerah dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandung. 2) Bagaimana kinerja program peningkatan disiplin aparatur di instansi pemerintah daerah dalam hal ini
Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (BAPPEDA) Kota Bandung. 3) Bagaimana pengaruh implementasi anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja program peningkatan disiplin aparatur instansi pemerintah daerah dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandung.
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian Maksud dari diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penganggaran berbasis kinerja terhadap kinerja program peningkatan disiplin aparatur di instansi pemerintah daerah. Sedangkan tujuan dari diadakannya penelitian antara lain adalah sebagai berikut : 1) Mengetahui implementasi anggaran berbasis kinerja di instansi pemerintah daerah dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandung. 2) Mengetahui kinerja program peningkatan disiplin aparatur di instansi pemerintah daerah dalam hal ini Daerah (BAPPEDA) Kota Bandung.
Badan Perencanaan Pembangunan
3) Mengetahui pengaruh implementasi anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja program peningkatan disiplin aparatur instansi pemerintah daerah dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandung.
1.4 Kegunaan Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam masalah ini, yaitu: a) Bagi penulis Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahanan penulis dalam ilmu akuntansi khususnya penganggaran berbasis kinerja. b) Bagi instansi pemerintah daerah Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi pemerintah daerah sebagai bahan pertimbangan untuk peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah daerah. c) Bagi pihak lain Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan dan dapat menjadi bahan referensi, khususnya untuk mengkaji topik-topik yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian Untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan penelitian pada instansi pemerintah daerah dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandung yang berlokasi di Jl. Taman Sari nomor 76 Bandung. Waktu penelitian dimulai dari bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Desember 2012.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Konsep, Konstruk, Variabel Penelitian 2.1.1 Pengertian Anggaran Sektor Publik Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu. Definisi anggaran menurut The National Committee on Govermental Accounting (NCGA) yang saat ini telah menjadi Govermental Accounting Standards Board (GASB) dalam Halim (2004:14) yaitu: “A budget is plan of financial operation embodying an estimated of proposed expenditures for a given period of time and the proposed means of financing them.”
Jadi anggaran adalah rencana kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk financial, meliputi usulan pengeluaran yang diperkirakan untuk suatu periode waktu serta usulan cara-cara memenuhi pengeluaran tersebut. Sedangkan menurut Purnomo (2009:7) anggaran publik adalah sebagai berikut: “Anggaran Publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, biaya, dan aktivitas”.
Selain itu, menurut Mardiasmo (2009:12) anggaran sektor publik adalah sebagai berikut:
“Anggaran sektor publik merupakan instrument akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik”.
Anggaran menjadi penghubung antara sumber daya keuangan dengan perilaku manusia dalam rangka pencapaian tujuan. Pada sektor swasta, anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik, namun sebaliknya pada sektor publik anggaran justru harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan.
2.1.1 Pengertian Anggaran Berbasis Kinerja Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, penganggaran daerah di Indonesia disusun dengan pendekatan Kinerja. Pendekatan Kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kekurangan yang terdapat dalam pendekatan tradisional, khususnya kekurangan yang disebabkan oleh tidak adanya tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan
publik.
Menurut
Direktorat
Pengawasan
Penyelenggaraan
Keuangan Daerah mendefinisikan anggaran berbasis kinerja sebagai berikut: ”Penganggaran Berbasis Kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut.”
Menurut
Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
pengertian anggaran berbasis kinerja adalah:
”(1) Suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan; (2) Didasarkan pada tujuan dan sasaran kinerja. Anggaran dipandang sebagai alat untuk mencapai tujuan; (3) Penilaian kinerja didasarkan pada pelaksanaan value for money dan efektivitas anggaran; dan (4) Anggaran kinerja merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program.”
Sedangkan menurut Darise (2008:146), penganggaran berbasis kinerja dapat didefinisikan sebagaii berikut: ”Penganggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggararan yang dilakukan dengan memmperhatikan keterkaitan antara keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dari hasil tersebut.”
Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja. Sedangkan bagaimana tujuan itu dicapai, dituangkan dalam program diikuti dengan pembiayaan pada setiap tingkat pencapaian tujuan. Program pada anggaran berbasis kinerja didefinisikkan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Sistem anggaran kinerja pada dasarnya merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program. Dengan anggaran kinerja akan terlihat juga hubungan yang jelas antara input, output, dan outcome yang akan mendukung terciptanya sistem pemerintahan yang baik.
Anggaran berbasis kinerja sebagai suatu organisasi dalam memperoleh hasil yang maksimal, dimana seluruh aktivitas yang akan dilakukan harus selalu dalam kerangka tujuan yang ditetapkan serta dalam jangka panjang dapat mewujudkan strategi yang dimiliki. Oleh karena itu, suatu anggaran yang akan didisain dan disusun harus mampu menjadi panduan yang baik bagi pelaksanaan aktivitas yang akan dilakukan oleh organisasi sesuai dengan tujuan dan strategi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan hal tersebut, dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja harus melalui beberapa tahap penyusunan seperti yang dikemukakan oleh Nordiawan (2006: 79-83) berikut ini: “1. Penetapan Strategi Organisasi (Visi dan Misi) 2. Pembuatan Tujuan 3. Penetapan Aktivitas 4. Evaluasi dan Pengambilan Keputusan.”
Adapun penjelasan mengenai beberapa tahap penyusunan anggaran berbasis kinerja yang telah dikutip diatas adalah sebagai berikut : 1. Penetapan Strategi Organisasi (Visi dan Misi) Visi dan misi adalah sebuah cara pandang yang jauh ke depan yang memberi gambaran tentang suatu kondisi yang harus dicapai oleh suatu organisasi. Dari sudut pandang lain visi dan misi organisasi dapat : a. Mencerminkan apa yang ingin dicapai b. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas c. Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis d. Memiliki orientasi masa depan e. Memerlukan seluruh unsur organisasi
f. Menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi. 2. Pembuatan Tujuan Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun atau disebut juga dengan tujuan operasional. Tujuan operasional merupakan turunan dari visi dan misi organisasi, oleh karena itu tujuan operasional harus menjadi dasar untuk alokasi sumber daya yang dimiliki, mengelola aktivitas harian, serta pemberian penghargaan (reward) dan hukuman (punishment). Sebuah tujuan operasional yang baik harus mempunyai karakteristik berikut ini : a. Mempersetansikan hasil bukan keluaran. b. Dapat diukur, untuk mengetahui hasil akhir yang diharapkan telah dicapai. c. Dapat diukur dalam jagka pendek agar dapat dilakukan tindakan koreksi. d. Tepat, artinya tujuan tersebut memberikan peluang kecil untuk menimbulkan interprestasi individu. 3. Penetapan Aktivitas Aktivitas dipilih berdasarkan strategi organisasi dan tujuan operasional yang telah ditetapkan. Organisasi kemudian membuat sebuah unit atau peket keputusan yang berisi beberapa alternatif keputusan atas setiap aktivitas. Alternatif keputusan tersebut menjadi identitas dan penjelasan bagi aktivitas yang bersangkutan. Secara umum alternatif keputusan berisi komponen sebagai berikut :
a. Tujuan aktivitas, dinyatakan dalam suatu cara yang membuat tujuan yang diharapkan menjadi jelas. b. Alternatif aktivitas atau alat untuk mencapai tujuan yang sama dan alasan mengapa alternatif-alternatif tersebut ditolak. c. Konsekuensi dari tidak dilakukannya aktivitas tersebut. d. Input, kuantitas atau unit pelayanan yang disediakan (output) dan hasil (outcome) pada beberapa tingkat pendanaan. 4. Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Setelah pengajuan anggaran disiapkan langkah selanjutnya (penelaahan dan dan penentuan peringkat). Proses ini dapat dilakukan dengan standar baku yang ditetapkan oleh organisasi ataupun dengan memberikan kriteria dalam menentukan peringkat. Tekhnisnya, alternatif keputusan dari setiap aktivitas program yang direncanakan digabungkan dalam satu tabel dan diurutkan berdasarkan priorotasnya.
2.1.3 Karakteristik Anggaran Berbasis Kinerja Karakteristik anggaran berbasis kinerja menurut Nordiawan (2006:58) adalah sebagai berikut : “1. Mengklasifikasikan akun-akun dalam anggaran berdasarkan fungsi dan aktivitas dan juga berdasarkan unit organisasi dan rincian belanja. 2. Menyelidiki dan mengkur aktifitas guna mendapatkan efisiensi maksimum dan untuk mendapatkan standar biaya. 3. Mendasarkan anggaran untuk periode yang akan datang pada biaya perunit standar dikalikan dengan jumlah unit aktivitas yang diperkirakan harus dilakukan pada periode tertentu.”
Anggaran berbasis kinerja melakukan pengklasifikasian akun-akun dalam setiap anggaran berdasarkan fungsi dan aktivitasnya, mengukur seluruh aktivitasnya dengan menggunakan standar biaya untuk memperoleh efisiensi yang maksimal yang anggaran yang disusun berdasarkan pada perkiraan biaya perunit standar dikalikan dengan jumlah unit aktivitas yang akan dilakukan dalam periode tersebut.
2.1.4 Kelebihan Anggaran Berbasis Kinerja Anggaran berbasis kinerja
merupakan bagian dari
New Public
Management yang merupakan penyempurnaan dari anggaran tradisional, dimana anggaran dengan pendekatan kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kekurangan yang disebabkan oleh tidak adanya tolok ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran publik. Meskipun
demikian,
anggaran
kinerja
di
susun
sebagai
dasar
penyempurnaan anggaran tradicional. Menurut Nordiawan (2007) dijelaskan bahwa kelebihan dari anggaran berbasis kinerja adalah sebagai berikut: “1. Kelebihan dari penggunaan anggaran berbasis kinerja adalah: a. Anggaran disusun berdasarkan aktivitas yang di dukung oleh estimasi biaya dan pencapaian yang di ukur secara kuantitatif. b. Penekanannya pada kebutuhan untuk mengukur output dan input. c. Anggaran kinerja memasyarakatkan adanya data-data kinerja memungkinkan legislatif untuk menambah atau mengurangi dari jumlah yang diminta dalam fungsi dan aktivitas tertentu. d. Menyediakan pada eksekutip pengendalian yang lebih terhadap bawahannya. e. Anggaran kinerja menekankan aktivitas yang memakai anggaran daripada berapa jumlah anggaran yang terpakai.”
2.1.5 Siklus Anggaran berbasis Kinerja Penyusunan anggaran berbasis kinerja harus melalui beberapa tahap penyusunan seperti yang dikemukakan oleh Nordiawan (2006: 79-83) berikut ini: “1. Penetapan Strategi Organisasi (Visi dan Misi) 2. Pembuatan Tujuan 3. Penetapan Aktivitas 4. Evaluasi dan Pengambilan Keputusan.”
Selain itu, penelitian sebelumnya menyatakan bahwa siklus anggaran meliputi empat tahap yang diungkapkan menurut Mardiasmo (2009:70) yang terdiri atas: ”1. Tahap Persiapan 2. Tahap Ratifikasi 3. Tahap Implementasi 4. Tahap Pelaporan dan Evaluasi”
Adapun penjelasan mengenai siklus anggaran yang telah diutip diatas adalah sebagai berikut : 1. Tahap Persiapan Pada tahap persiapan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Yang didasari oleh visi, misi, dan tujuan organisasi. Terkait dengan hal tersebut, perlu diperhatikan bahwa sebelum
menyetujui
taksiran
pengeluaran,
hendaknya
dilakukan
penaksiran pendapatan terlebih dahulu. 2. Tahap Ratifikasi Tahap ini merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang cukup rumit. Pimpinan eksekutif dituntut memiliki integritas serta kesiapan
mental yang tinggi. Hal tersebut penting karena dalam tahap ini pimpinan eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional atas segala pertanyaan dan bantahan dari pihak legislatif. 3. Tahap Implementasi Dalam tahap pelaksanaan anggaran, hal terpenting yang diperhatikan oleh manajer keuangan publik adalah dimilikinya sistem (informasi) akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Manajer keuangan publik dalam hal ini bertanggungjawab untuk menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan handal untuk perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati, dan bahkan diandalkan untuk tahap penyusunan anggaran periode berikutnya. 4. Tahap Pelaporan dan Evaluasi Tahap persiapan, ratifikasi, dan implementasi anggaran terkait dengan aspek operasional anggaran, sedangkan tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka diharapkan tahap pelaporan dan evaluasi tidak akan menemui banyak masalah. Semua kegiatan penyusunan rencana anggaran menjadi tanggung jawab unit kerja, yang nantinya akan dituangkan dalam bentuk rencana anggaran satuan kerja (RASK). Berkaitan dengan pertanggungjawaban publik, APBD tersebut secara
etis harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan secara legal harus dipertanggungjawabkan kepada DPRD. Penganggaran dengan pendekatan kinerja ini disusun dengan orientasi output. Jadi, apabila kita menyusun dengan pendekatan kinerja, maka mindset kita harus fokus pada ”apa yang ingin dicapai”. Jika fokus ke ”output”, berarti pemikiran tentang ”tujuan” keiatan harus tercakup di setiap langkah ketika menyusun anggaran. Sistem ini menitikberatkan pada penatalaksanaan sehingga selain efisiensi penggunaan dana juga hasil kerjanya diperiksa. Jadi, tolak ukur keberhasilan sistem anggaran ini adalah performance atau prestasi dari tujuan atau hasil anggaran dengan menggunakan dana secara efisien. Dengan membangun suatu sistem penganggaran yang dapat memadukan perencanaan kinerja dengan anggaran tahunan akan terlihat adanya keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil yang diharapkan. Untuk dapat menyusun Anggaran Berbasis Kinerja terlebih dahulu harus disusun perencanaan strategik (Renstra). Penyusunan Renstra dilakukan secara obyektif melibatkan seluruh komponen yang ada di dalam pemerintahan dan masyarakat agar sistem dapat berjalan dengan baik perlu ditetapkan beberapa hal yang sangat menentukan yaitu standar harga, tolak ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tugas yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah.
2.1.6 Pengertian Kinerja Program Peningkatan Disiplin Aparatur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, maka penyusunan APBD dilakukan dengan mengintegrasikan program dan kegiatan masing-masing satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Dengan demikian tercipta sinergi dan rasionalitas yang tinggi dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas. Hal tersebut juga untuk menghindari duplikasi rencana kerja serta bertujuan untuk meminimalisasi kesenjangan antara target dengan hasil yang dicapai beradasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa kinerja adalah: “Keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.”
Sedangkan menurut Bastian (2001:329), pengertian dari kinerja adalah sebagai berikut: “Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (strategic planning) suatu organisasi.”
Selain itu, menurut TIM AKIP BPKP (2000:7) menjelaskan definisi kinerja sebagai berikut: “Kinerja merupakan kondisi yang harus diketahui dan diinformasikan kepada pihak-pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu
organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif suatu kebijakan operasional yang diambil.” Jadi secara umum dapat diartikan bahwa kinerja merupakan prestasi atau hasil yang telah dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Kinerja dapat digunakan manajemen untuk melakukan penilaian secara periodik mengenai efektivitas operasional suatu organisasi berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengertian program menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu: “Program adalah rancangan mengenai asas-asas serta usaha-usaha (di ketatanegaraan, perekonomian, dsb) yang akan dijalankan.”
Suatu program akan terlaksana dengan baik jika didukung dengan tingkat kedisiplinan yang baik. Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap peraturan-peraturan dalam melakukan pekerjaan tertentu yang menjadi tanggung jawabnya. Pengertian disiplin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu: “Disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan tata tertib.”
Bagi aparatur instansi pemerintah, disiplin mencakup unsur-unsur ketaatan, kesetiaan, kesungguhan dalam menjalankan tugas dan kesanggupan berkorban, dalam arti mengorbankan kepentingan pribadi dan golongannya untuk kepentingan negara dan masyarakat. Disiplin aparatur merupakan kesanggupan aparatur untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa kinerja program peningkatan disiplin aparatur merupakan prestasi atau hasil yang telah dicapai sesuai dengan rancangan yang telah ditetapkan mengenai ketaatan atau kepatuhan aparatur terhadap peraturan atau tata tetib yang berlaku. Program peningkatan disiplin aparatur bertujuan untuk peningkatan, pengembangan dan
disiplin
dalam
menjalankan
tugas
aparatur
dalam
melaksanakan tugas. Selain itu, program tersebut mendorong dan memotivasi aparatur dalam rangka peningkatan kinerja. Sasaran dalam program ini adalah terwujudnya disiplin pegawai. Program peningkatan disiplin pegawai termasuk dalam program rutin. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini berhubungan dengan absensi, pembinaan kedisiplinan aparatur, pelatihan pegawai. Selain itu, kegiatan dalam program peningkatan disiplin aparatur yaitu pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya dan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu dengan tujuan meningkatkan disiplin aparatur dalam berpakaian.
2.1.7 Pengukuran Kinerja Menurut Lembaga Administrasi Negara RI, pengukuran kinerja didefinisikan sebagai berikut: “Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.”
Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Selanjutnya, dikatakan bahwa pengukuran kinerja juga digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran (goals and objectives) dengan elemen kunci sebagai berikut: (1) Perencanaan dan penetapan tujuan; (2) Pengembangan ukuran yang relevan; (3) Pelaporan formal atas hasil; (4) Penggunaan informasi. Menurut Mahmudi (2005:14), tujuan dilakukannya pengukuran kinerja organisasi sektor publik adalah sebagai berikut: “1. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi 2. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai 3. Memperbaiki kinerja periode berikutnya 4. Memberikan pertimbangan yang sistematik dalam pembuatan keputusan pemberian reward dan punishment 5. Memotivasi pegawai 6. Menciptakan akuntabilitas public”
2.1.8 Tahapan dalam Pengukuran Kinerja Dalam melakukan pengukuran kinerja harus dilakukan penetapan indikator kinerja, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. Menurut Bastian (2001:337) mendefinisikan indikator kinerja sebagai berikut: “Indikator kinerja adalah pengukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan elemen indikator kinerja”
Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data informasi untuk menentukan capaian tingkat kinerja kegiatan atau program. Dalam
pengukuran kinerja diperlukan juga penetapan capaian kinerja, yang dimaksud untuk mengetahui dan menilai capaian indikator kinerja pelaksanaan kegiatan atau program kebijakan yang telah ditetapkan. Sebelum menyusun dan menetapkan indikator kinerja, terlebih dahulu perlu diketahui syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu indikator kinerja. Syarat-syarat yang berlaku untuk semua kelompok kinerja tersebut sebagai berikut: 1. Spesifik dan jelas, sehingga tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi. 2. Dapat diukur secara objektif baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, yaitu dua atau lebih mengukur indikator kinerja yang berkesimpulan sama. 3. Relevan, indikator kinerja harus menangani aspek-aspek objektif relevan. 4. Dapat
dicapai,
penting dan harus
berguna
untuk
menunjukkan
keberhasilan masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, serta dampak. 5. Efektif, dan atau informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, dioleh, dan dianalisis dengan biaya yang tersedia. Elemen kinerja menurut Bastian (2001:337) adalah sebagai berikut: “1. Masukan (input) 2. Proses (process) 3. Keluaran (output) 4. Hasil (outcome) 5. Manfaat (benefits)” Adapun penjelasan dari elemen kinerja yang telah dikutip diatas adalah sebagai berikut:
1. Masukan (input) mengukur jumlah sumber daya seperti
dana, SDM,
peralatan, material, dan masukan lainnya yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan. 2. Proses (process), organisasi merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Rambu yang paling dominan dalam proses adalah tingkat efisiensi dan ekonomis pelaksanaan kegiatan organisasi. 3. Keluaran (output) digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluarn, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan terlaksanan sesuai dengan rencana. 4. Hasil (outcome) lebih utama dari pada sekedar output. Dengan outcome, organisasi akan dapat mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. 5. Manfaat (benefits) menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil. Manfaat tersebut baru tampak setelah beberapa waktu kemudian, khususnya dalam jangka menengah dan jangka panjang. Manfaat menunjukkan hal yang diharapkan untuk dicapai bila keluaran dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal (tepat waktu dan lokasi). Indikator kinerja yang dikembangkan hendaknya memiliki karakteristik seperti yang dijelaskan menurut Mahmudi (2005:97) antara lain: “1. Sederhana dan mudah dipahami 2. Dapat diukur 3. Dapat dikuantifikasikan, misalnya dalam bentuk rasio, persentase dan angka
4. Dikaitkan dengan standar atau target kinerja 5. Berfokus pada customer service, kualitas, dan efisiensi 6. Dikaji secara teratur.” Menurut Asmoko (2006), mengatakan bahwa pencapaian target anggaran memainkan peranan penting karena anggaran menggambarkan standar efektivitas dan efisiensi. Selain itu, Mardiasmo (2009:70) mengatakan lemahnya perencanaan
anggaran
memungkinkan
munculnya
underfinancing
atau
overfinancing yang akan mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran. Efektivitas dan efisiensi didukung oleh konsep value for money yang merupakan konsep dalam organisasi sektor public yang memiliki pengertian penghargaan terhadap nilai uang. Melihat pada konsep di atas, maka indikator kinerja yang dapat dipakai untuk mengukur kinerja program dapat dilihat dari aspek-aspek: 1. Efektivitas Efektivitas berkaitan erat dengan tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang mempengaruhi keberhasilan suatu kegiatan agar dapat tercapai sesuai dengan rencana. Pengertian efektivitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu: “Sesuatu yang memiliki pengaruh atau akibat yang ditimbulkan, manjur dan membawa hasil dan merupakan keberhasilan suatu usaha atau tindakan.” Selain itu, pengetian efektivitas menurut Syahrul (2000:326) yaitu:
“Tingkat dimana kinerja sesungguhnnya (aktual) sebanding dengan kinerja yang ditargetkan.” 2. Efisiensi Kegiatan dikatakan efisien apabila hasil kerjanya dapat dengan dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendahrendahnya. Pengetian efesiensi menurut Mulyamah (1987:3) yaitu: “Efisiensi merupakan suatu ukuran dalam membandingkan rencana
penggunaan
masukan
dengan
penggunaan
yang
direalisasikan.” Untuk melakukan pengukuran ini perlu mengaitkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan rencana yang disusun dan dilakukan evaluasi yang merupakan suatu proses penilaian. Selain efektivitas dan efisiensi, pertumbuhan pegawai akan berpengaruh pada kinerja suatu program atau kegiatan seperti yang diungkapkan oleh Tampubolon (2007), yang mengatakan bahwa sumber daya manusia sebagai salah satu faktor yang memegang peranan penting berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan sehingga perlu diarahkan melalui manajemen sumber daya manusia. Oleh karena itu, pertumbuhan pegawai merupakan salah satu indikator dalam mencapai kinerja dan tujuan yang diharapkan. Kinerja dan prestasi kerja yang tinggi dari seorang karyawan dihasilkan tidak hanya dari kemampuan atau keterampilan, tetapi juga dipengaruhi oleh
motivasi dan kesempatan berprestasi. Kemampuan, motivasi, dan kesempatan berprestasi merupakan cara untuk mendorong tercapainya tujuan organisasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kemampuan memiliki kata dasar mampu yang artinya kuasa (bisa, sanggup) melakukan sesuatu, oleh karena itu maka kemampuan sendiri memiliki arti kesanggupan. Jadi, kemampuan adalah kesanggupan seorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan. Kemampuan sering disamakan dengan bakat, William dan Micahel (Suryabrata, 2004:160) menjelaskan bahwa: “Bakat merupakan kemampuan individu untuk melakukan suatu tugas yang tergantung sedikit banyak latihan.” Secara psikologis, kemampuan (ability) pegawai terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan reality (knowledge and skill). Artinya, pegawai yang memiliki IQ di atas rata-rata (IQ 110-120) dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka akan lebih mudah mencapai kinerja yang diharapkan. Oleh karena itu, pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan sesuai dengan keahliannya. Sedangkan motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan pegawai terarah untuk mencapai tujuan organisasi (tujuan kerja). Menurut Wexley & Yuki (As’ad, 1987) menjelaskan bahwa motivasi merupakan pemberian dan penimbulan motif, dapat pula diartikan hal atau keadaan menjadi motif. Oleh karena itu, maka motivasi akan menimbulkan pengaruh dalam pencapaian tujuan organisasi.
Dan yang terakhir, kesempatan berprestasi adalah suatu dorongan dalam diri pegawai untuk melakukan suatu kegiatan atau tugas secara berkualitas dengan sebaik-baiknya agar mampu mencapai prestasi dengan predikat terpuji. Hasil kerja yang berkualitas akan mempengaruhi peningkatan karier setiap pegawai. Mangkunegara (2004:68) berpendapat bahwa terdapat hubungan positif antara motif berprestasi dengan pencapaian kinerja. Agar diperoleh data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, maka perlu dibangun atau dikembangkan sistem pengumpulan data kinerja atau sistem informasi kinerja. Sistem informasi kinerja ini hendaknya dibangun dan dikembangkan di atas prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat.
Untuk
itu,
sistem
informasi
kinerja
yang
dibangun
dapat
mengintegrasikan data yang dibutuhkan dan unit-unit yang bertanggung jawa dalam pencatatan, secara terpadu dengan sistem informasi yang ada. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memasukkan kewajiban membuat laporan secara regular atas data kinerja. Beberapa cara atau metode pengukuran kinerja adalah membandingkan antara rencana dengan realisasinya, membandingkan antara realisasi tahun ini dengan realisasi sebelumnya, membandingkan dengan organisasi lain yang sejenis dan dianggan terbaik dalam bidangnya, dan membandingkan antara realisasi dengan standar. Cara atau metode pengukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Kota
membandingkan antara rencana dan realisasinya.
Bandung
adalah
dengan
2.2 Kerangka Pemikiran Reformasi sektor publik yang disertai adanya tuntutan demokratisasi menjadi suatu fenomena global termasuk Indonesia. Tuntutan demokratisasi ini menyebabkan aspek transparansi dan akuntabilitas menjadi hal penting dalam pengelolaan pemerintah termasuk bidang pengelola negara. Agar dapat mengukur hal tersebut, maka penggunaan anggaran merupakan titik fokus dalam proses perencanaan dan pengendalian. Menurut Mardiasmo (2009:12) anggaran sektor publik adalah sebagai berikut: “Anggaran sektor publik merupakan instrument akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik”.
Penganggaran merupakan perencanaan yang dikembangkan untuk dapat mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai dan sesuai dengan tanggung jawabnya kepada publik. Penganggaran berbasis kinerja diantaranya menjadi jawaban untuk digunakan sebagai alat pengukuran dan pertanggungjawaban kinerja pemerintah. Menurut Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah mendefinisikan anggaran berbasis kinerja sebagai berikut: ”Penganggaran Berbasis Kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut.” Pemerintah daerah menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah sebagai alat utama untuk menjalankan otonomi
daerah yang nyata dan bertanggung jawab dan merupakan rencana operasional keuangan pemerintah daerah yang menggambarkan pengeluaran untuk kegiatan keseharian daerah dan proyek pembangunan daerah. Penganggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara keluaran dan hasil yang diharapkan. Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja. Menurut Bastian (2001:329), pengertian dari kinerja adalah sebagai berikut: “Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (strategic planning) suatu organisasi.”
Sedangkan bagaimana tujuan itu dicapai, dituangkan dalam program dengan diikuti dengan pembiayaan pada setiap tingkat pencapaian tujuan. Pengertian program menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu: “Program adalah rancangan mengenai asas-asas serta usaha-usaha (di ketatanegaraan, perekonomian, dsb) yang akan dijalankan.” Suatu program akan terlaksana dengan baik jika didukung dengan tingkat kedisiplinan yang baik. Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap peraturan-peraturan dalam melakukan pekerjaan tertentu yang menjadi tanggung jawabnya. Pengertian disiplin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu: “Disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan tata tertib.”
Disiplin aparatur merupakan kesanggupan aparatur untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa kinerja program peningkatan disiplin aparatur merupakan prestasi atau hasil yang telah dicapai sesuai dengan rancangan yang telah ditetapkan mengenai ketaatan atau kepatuhan aparatur terhadap peraturan atau tata tetib yang berlaku. Anggaran harus didasarkan pada sasaran yang hendak dicapai pada tahun tersebut. Setiap unit kerja harus bisa merencanakan anggaran berdasarkan tugas pokok dan fungsi, tingkat prioritas, tujuan dan sasaran tertentu yang disertai dengan penilaian yang jelas dan bisa diukur sehingga dapat dilihat efisiensi dan efektivitasnya. Dengan adanya Anggaran berbasis kinerja maka kinerja instansi pemerintah daerah seharusnya lebih baik, karena anggaran berbasis kinerja dibuat berdasarkan tujuan dan sasaran kinerja dengan memperhitungkan efisiensi dan efektifitas anggaran yang mana efisiensi dan efektivitas adalah indikator kinerja dalam pengukuran kinerja organisasi/instansi pemerintah. Selain itu, motivasi, dan kesempatan berprestasi merupakan salah satu cara penting untuk mendorong tercapainya tujuan organisasi. Pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan sesuai dengan keahliannya agar dapat lebih menggerakkan pegawai untuk mencapai tujuan organisasi (tujuan kerja).
2.3 Hipotesis Penelitian Berdasarkan uraian kerangka pemikiran tersebut, penulis menyajikan hipotesis sebagai berikut : H1 : Adanya pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja program peningkatan disiplin aparatur.
BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN
3.1 Objek Penelitian Objek penelitian skripsi ini adalah Pengaruh Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Program Peningkatan Disiplin Aparatur pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung yang berlokasi di Jl. Tamansari Nomor 76, Bandung.
3.1.1 Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bandung adalah salah satu lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Awal mula pembentukan Bappeda bermula ketika pada tahun 1972 Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan penyempurnaan Badan Perancang Pembangunan Daerah (Bappemda) Provinsi Jawa Barat dengan membentuk Badan Perancang Pembangunan Kotamadya (Bappemko) dan Badan Perancang Pembangunan Kabupaten (Bappemka), yang merupakan badan perencanaan pertama di Indonesia yang bersifat regional dan lokal serta ditetapkan dengan SK Gubernur Provinsi Jawa Barat No. 43 Tahun 1972. Setelah berjalan 2 tahun, kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dikukuhkan dan diakui dengan SK Presiden No. 15 Tahun 1974, sedangkan untuk Daerah Tingkat II masih berlaku SK Gubernur. Baru kemudian
dengan SK Presiden No. 27 Tahun 1980, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II diakui secara nasional. Dengan SK Presiden tersebut, lahirlah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I atau Bappeda Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II atau Bappeda Tingkat II. Pertimbangan yang mendasari terbitnya SK Presiden No. 27 Tahun 1980, yaitu: 1. Untuk meningkatkan keserasian pembangunan di daerah diperlukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan regional; 2. Untuk menjamin laju perkembangan, keseimbangan, dan kesinambungan pembangunan di daerah diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah, dan terpadu. Dalam lingkup Kota Bandung sendiri, pembentukan Bappeda Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung didasarkan pada Perda No. 21 Tahun 1981 dan Perda No. 24 Tahun 1981, sebagaimana telah mengalami penyesuaian sejalan dengan perubahan paradigma pembangunan. Seiring dengan diberlakukannya UndangUndang Nomor 22 Tahun 1999, maka Pemerintah Kota Bandung menata kembali Struktur Organisasi Perangkat Daerahnya, termasuk merubah nama Bappeda Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung menjadi Bappeda Kota Bandung. Perubahan ini ditetapkan dengan Perda Kota Bandung No. 06 Tahun 2001 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Tingkat Kota Bandung, sedangkan uraian tugas dan fungsinya ditetapkan dengan Perda No. 17 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung.
3.1.2 Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai bagian integral dari Pemerintah Kota Bandung, yang memiliki peran dan fungsi perencanaan pembangunan sangat strategis keberadaannya dalam kerangka pencapaian visi Pemerintah Kota yaitu, ”Memantapkan Kota Bandung sebagai Kota Jasa Bermartabat” sebagaimana tertuang dalam peraturan daerah nomor 09 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung tahun 2009-2013. Rumusan visi yang ingin dicapai Bappeda pada masa mendatang adalah ”Terwujudnya Bappeda sebagai lembaga perencanaan pembangunan yang kredibel
dalam
Memantapkan
Kota
Bandung
sebagai
Kota
Jasa
Bermartabat”. Pengertian Visi Bappeda tersebut adalah sebagai lembaga teknis di lingkungan Permerintah
Kota Bandung yang memiliki kewenangan dalam
perencanaan dan pengendalian, harus kredibel artinya dapat dipercaya, sehingga segala rumusan kebijakan yang akan ditetapkan dan dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan prosedural. Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan tersebut dengan bertumpu kepada potensi sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta ditunjang dengan semangat kebersamaan, tanggung jawab yang optimal dan proporsional dari seluruh aparat Bappeda dan dukungan pemangku kepentingan, maka ditetapkan Misi sebagai berikut :
1. Meningkatkan kompetensi aparatur perencanaan pembangunan daerah kota Bandung yang profesional ; 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana perencanaan pembangunan yang memadai; 3. Memantapkan sistem pengelolaan perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dan transparan; 4. Meningkatkan sinergitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan internal daerah, antar Pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat; 5. Meningkatkan kerjasama perencanaan pembangunan dan investasi dengan dunia usaha dalam dan luar negeri.
3.1.3 Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung Berdasarkan visi dan misi Bappeda Kota Bandung, maka tujuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda dari penjabaran misi, adalah: MISI 1.
MISI 2
Tujuan : Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur perencana melalui peningkatan keterampilan, profesionalisme, disiplin dan etos kerja serta pembinaan mental spiritual. Sasaran : 1. Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan aparatur. Terwujudnya attitude (sikap) aparatur perencanaan yang baik untuk menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan Tujuan : 1. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dan memuaskan 2. Meningkatkan peran, fungsi dan kinerja kelembagaan perencanaan pembangunan (Bappeda) yang profesional. 3. Mewujudkan tata kelola kepemerintahan kota yang baik (good governance)
MISI 3
MISI 4
MISI 5
Sasaran : 1. Terselenggaranya sistem pelayanan yang berazaskan pada transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, dan tidak diskriminatif; 2. Terwujudnya pelayanan yang sederhana dalam prosedur, adanya kejelasan persyaratan teknis dan administratif, kepastian waktu, akurasi produk pelayanan, kelengkapan sarana dan prasarana termasuk penyediaan sarana teknologi informasi dan komunikasi, keamanan, tanggungjawab, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan serta kenyamanan 3. Pembenahan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang mencakup pembaharuan sistem dan struktur pemerintahan yang berbasis kinerja Tujuan : Meningkatkan kualitas mekanisme sistem perencanaan pembangunan yang aspiratif, antisipatif, aplikatif dan akuntabel. Sasaran : 1. Terumuskannya kebijakan umum pembangunan daerah yang integratif dan akuntabel 2. Meningkatnya aksesibilitas terhadap penyusunan dokumen perencanaan 3. Meningkatnya kualitas pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah 4. Meningkatnya kualitas dan intensitas pengendalian perencanaan pembangunan Tujuan : Terselenggaranya peningkatan sinergitas kebijakan dan harmonisasi networking (jejaring) perencanaan antar Pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat. Sasaran : Meningkatnya koordinasi perencanaan pembangunan antar sektor skala Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat. Tujuan : Terciptanya partisipasi masyarakat dan dunia usaha (swasta) dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Sasaran: 1. Meningkatnya peran masyarakat dan dunia usaha dalam proses perencanaan 2. Meningkatnya peran dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan.
3.1.4 Tugas dan Fungsi Pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Pada Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung diatur berdasarkan Peraturan Walikota No 474 Tahun 2008. Badan Perencanaan Pembangun Daerah sebagai lembaga Teknis di lingkungan Pemerintah Kota Bandung mempunyai Tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Lingkup perencanaan pembangunan daerah. Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda sesuai dengan peraturan dimaksud dimaksud, adalah sebagai berikut : 1. Tugas Pokok Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. 2. Fungsi a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal; b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah; c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan daerah di bidang penanaman modal; d. Pembinaan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal yang meliputi perencanaan tata ruang dan fisik, perencanaan ekonomi dan pembiayaan, perencanaan social budaya dan kesejahtraan rakyat, pemerintahan, penelitian pengembangan dan statistik serta penanaman modal;
e. Pelaksanaan pelayanan teknis administrative Badan; dan f. Pelaksanaan tugas lain yang diterbitkan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3.1.5
Struktur Organisasi
dan
Uraian
Tugas
Badan
Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Bandung Struktur organisasi adalah salah satu aspek yang penting dalam pencapaian tujuan organisasi. Hal ini untuk mengganbarkan deskripsi tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh masing-masing satuan kerja atau personil. Berikut ini gambaran umum tentang susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung adalah : 1) Kepala Badan; 2) Sekretariat, membawahkan : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Program. 3) Bidang Perencanaan Tata Ruang, Sarana dan Prasarana, membawahkan : a. Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup; b. Sub Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana. 4) Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembiayaan, membawahkan : a. Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Ekonomi; b. Sub Bidang Perencanaan Pembiayaan dan Pengembangan Usaha Daerah. 5) Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan : a. Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya; b. Sub Bidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat.
6) Bidang Perencanaan Pemerintahan, membawahkan : a. Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Pemerintahan; b. Sub Bidang Perencanaan Kerjasama Pembangunan Daerah. 7) Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik, membawahkan : a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan; b. Sub Bidang Statistik. 8) Bidang Penanaman Modal, membawahkan : a. Sub Bidang Informasi Penanaman Modal dan Promosi Daerah; b. Sub Bidang Bina Potensi dan Kerjasama Investasi. 9) Unit
Pelaksana
Teknis
Bandung
Electronic
Procurement,
membawahkan : a. Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Bandung Electronic Procurement. 10) Kelompok Jabatan Fungsional.
Penentuan anggaran dan program dipengaruhi oleh kepala badan, kepala bidang, maupun kepala sub bidang dan yang berpengaruh terhadap penulisannya adalah sub bagian keuangan dan sub bagian program, selain itu yang berpengaruh dalam penulisan program peningkatan disiplin aparatur adalah sub bagian umum dan kepegawaian dengan rincian tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 10 tahun 2010 adalah sebagai berikut : (A) Sub Bagian Keuangan 1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat lingkup keuangan.
2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi keuangan badan; b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyiapan
bahan
penyusunan
penyusunan anggaran,
rencana
anggaran,
koordinasi pengelola
koordinasi
dan pengendalian
keuangan, serta menyusun laporan keuangan badan; c. Evaluasi dan pelaporan lingkup pengelolaan administrasi keuangan badan. (B) Sub Bagian Program 1) Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat lingkup program. 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Program mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi program kerja badan; b. Pelaksanaan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dinas, koordinasi penyusunan rencana dan program dinas serta koordinasi pengendalian program; c. Evaluasi dan pelaporan lingkup pengelolaan administrasi program kerja badan.
(C) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat lingkup umum dan kepegawaian. 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian badan; b. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan badan, penyelenggaraan kerumahtanggaan badan, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas; c. Pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan
bahan
penyusunan
rencana
mutasi,
cuti,
disiplin,
pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai; d. Evaluasi dan pelaporan kegiatan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian Populasi merupakan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian. Sugiyono (2010:61) mendefinisikan populasi adalah sebagai berikut : “Wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pimpinan sub unit kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung, yang terdiri dari : 1) 1 orang Kepala Badan, 2) 1 orang Sekertaris, 3) 6 orang Kepala Bagian, 4) 16 orang Kepala Sub Bidang, 5) 1 orang Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan, dan 6) 1 orang Kelompok Jabatan Fungsional Sehingga apabila dihitung keseluruhan populasinya berjumlah 26 (dua puluh enam) orang pemimpin. Dalam penelitian studi kasus, populasi yang dijadikan penelitian sudah hampir memiliki karakter yang sama. Pengertian sampel yang dikemukakan oleh Sugiyono (2010:62), yaitu : “Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimilki oleh populasi tersebut”. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik sampling jenuh dikarenakan menurut Sugiyono (2010:85), sampling jenuh merupakan teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil yaitu kurang dari 30 orang. Maka berdasarkan pendapat Sugiyono, sampel penelitian yang diambil pada instansi BAPPEDA adalah sampel yang memiliki karakteristik yang dibutuhkan dalam penelitian yaitu yang berpengaruh dalam penentuan anggaran dan mengetahui kedisiplinan para aparatur sebanyak 26 orang.
3.3 Metode Penelitian Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan studi kasus. Menurut Moh. Nazir (2003:63) metode penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan studi kasus adalah : “Suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang”. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk menggambarkan suatu keadaan instansi secara sistematik, aktual, dan akurat dengan cara mengumpulkan data berdasarkan fakta yang nampak dalam organisasi dimana fakta tersebut dikumpulkan, dioleh, dan dianalisis, sehingga dapat memberikan saran-saran untuk masa yang akan datang. Subjek penelitian dapat berupa individu, kelompok, lembaga, maupun masyarakat. Hasil dari penelitian studi kasus merupakan suatu generalisasi dari pola studi kasus tang tipikal dari individu atau lembaga yang diteliti. 3.3.1 Teknik Pengumpulan Data Untuk memperoleh hasil penelitian yang diharapkan maka diperlukan data dan informasi yang mendukung. Berkaitan dengan keperluan tersebut, maka penelitian yang dilakukan penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 1) Penelitian Lapangan (Field Research) Yaitu, penelitian secara langsung ke objek penelitian dengan cara : a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan secara langsung objek yang diteliti.
b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan dengan cara tanya jawab dengan pejabat yang berwenang mengenai masalah yang diteliti. c. Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara membuat pertanyaan-pertanyaan yang diajukan penulis kepada kepala badan, sekertariat, kepala bidang dan kepala sub bidang. 2) Penelitian Literatur (Literature Research) Yaitu, penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan literatur-literatur, catatan-catatan ilmiah yang dijadikan landasan teoritis untuk menjawab identifikasi masalah.
3.4 Operasional Variabel Penelitian Menurut Sugiyono (2010), variabel penelitian adalah sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Sesuai dengan judul penelitian “Pengaruh Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Program Instansi Pemerintah Daerah” maka variabel yang terkait, yaitu: 1) Anggaran berbasis kinerja (variabel X), yaitu suatu variabel yang mempengaruhi variabel lainnya. 2) Kinerja program peningkatan disiplin aparatur instansi pemerintah daerah (variabel Y), yaitu suatu variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen.
Untuk kepentingan pengujian hipotesis, kedua variabel tersebut dijabarkan lebih lanjut sehingga diperoleh indikatornya. Lebih jelasnya operasionalisasi variabel tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel Penelitian Operasionalisasi Variabel Anggaran Berbasis Kinerja (X) Mardiasmo (2010) Kinerja Program Peningkatan Disiplin Aparatur Instansi Pemerintah Daerah (Y) Asmoko (2006), Tampubolon (2007)
Indikator Persiapan Ratifikasi Implementasi Evaluasi dan Pelaporan a. Efektifitas b. Efisiensi c. Pertumbuhan Pegawai (Kemampuan, Motivasi, kesempatan berprestasi)
Skala Pengukuran
Instrumen
a. b. c. d.
Ordinal
Observasi Wawancara Kuesioner
3.4.1 Teknik Pengolahan dan Analisis Data Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisis menggunakan dua metode analisis data, yaitu : 1) Analisis Kualitatif Yaitu, suatu analisis di mana data yang diperoleh mengenai objek penelitian yang merupakan data kualitatif dianalisis berdasarkan perbandingan antara teori dengan kenyataan yang diperoleh penulis selama penelitian dilakukan di perusahaan.
2) Analisis Kuantitatif Yaitu, suatu analisis data dengan menggunakan rumus statistika berupa analisis koefisien regresi dan korelasi, koefisien determinasi, dan uji hipotesis. Untuk keperluan analisis ini, penulis mengumpulkan dan mengolah data yang diperoleh dari kuesioner dengan cara memberikan bobot penilaian dari setiap pertanyaan dengan menggunakan teknik skala Likert yang berskala ordinal. Adapun kategori dan bobot penilaian jawaban dari kuesioner tersebut adalah sebagai berikut : Tabel 3.2 Penggunaan Skala Pengukuran dalam Kuesioner Notasi Sangat Setuju (SS)
Nilai 5
Setuju (S)
4
Ragu-ragu (RG)
3
Tidak Setuju (TS)
2
Sangat Tidak Setuju (STS)
1
Keterangan Jawaban apabila responden sangat setuju dengan pernyataan dalam kuesioner Jawaban apabila responden setuju dengan pernyataan dalam kuesioner Jawaban apabila responden ragu-ragu dengan pernyataan dalam kuesioner Jawaban apabila responden tidak setuju dengan pernyataan dalam kuesioner Jawaban apabila responden sangat tidak setuju dengan pernyataan dalam kuesioner
Setelah diperoleh skor keseluruhan dari pernyataan mengenai implementasi anggaran berbasis kinerja maupun mengenai program peningkatan disiplin aparatur, maka dapat diketahui apakah implementasi anggaran berbasis kinerja dan program peningkatan disiplin aparatur masuk dalam kategori sangat buruk, buruk, netral, baik, atau sangat baik dengan dilakukannya perhitungan melalui tabel akumulatif berdasarkan kriteria ideal (perhitungan kuesioner).
3.4.2 Pengujian Kualitas Data Dalam penelitian data memiliki kedudukan yang sangat penting karena data merupakan penggambaran variabel yang diteliti dan berfungsi sebagai alat pembuktian hipotesis yang akan menjadi kesimpulan penelitian. Kesimpulan penelitian yang berupa jawaban atas pemecahan masalah penelitian dibuat berdasarkan hasil proses pengujian data yang meliputi pemilihan, pengumpulan dan analisis data. Oleh karena itu, hasil penelitian tergantung pada kualitas data. Untuk mengungkapkan aspek-aspek atau variabel-variabel yang diteliti, diperlukan suatu alat ukur atau skala tes yang valid dan dapat diandalkan agar kesimpulan penelitian tidak akan keliru dan tidak akan memberikan gambar yang jauh berbeda dengan keadaan yang sebenarnya, untuk itu perlu dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. a. Pengujian Validitas Instrumen Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Menurut Sugiyono (2010:348) mendefinisikan valid sebagai berikut : “Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa saja yang seharusnya diukur”.
Dengan demikian untuk mengukur sesuatu harus digunakan instrumen atau alat ukur yang tepat. Pengujian validitas tiap butir digunakan analisis item, yaitu mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total. Adapun koefisien korelasi yang digunakan untuk menghitung korelasi antara skor item dengan skor total dalam pengujian validitas alat ukur
penelitian ini adalah koefisien korelasi rank Spearman. Hal ini dikarenakan skala pengukuran pada alat ukur penelitian adalah berskala ordinal. Rumus koefisien korelasi rank Spearman menurut Sitepu (1995:26) adalah sebagai berikut :
rs
n 1 R( X ) R(Y ) n 2
2
2 2 ( R( X )) 2 n n 1 ( R(Y )) 2 n n 1 2 2
Keterangan : R(X) = Ranking variabel X (skor item) R(Y) = Ranking variabel Y (skor total) rs
= koefisien korelasi rank Spearman
n
= jumlah
responden
(banyaknya
pasangan
data
observasi) Berdasarkan hasil korelasi antara skor tiap item dengan skor total item (uji validitas), maka dapat diketahui item-item mana yang valid dan tidak valid berdasarkan kriteria discriminating power test dari Daniel J. Mueller (1986) dalam Al-Rasyid (2003:133), yaitu: a.
Jika rs > 0 dan signifikan (nyata), artinya item dapat dipergunakan (valid)
b.
Jika rs > 0 dan tidak signifikan (tidak nyata), artinya item tidak dapat dipergunakan (tidak valid)
c.
Jika rs = 0 artinya item tidak dapat dipergunakan (tidak valid)
d.
Jika rs < 0 dan signifikan (nyata), artinya item harus diperiksa apakah ada kekeliruan atau tidak dipergunakan (tidak valid)
e.
Jika rs < 0 dan tidak signifikan (tidak nyata) artinya tidak dapat dipergunakan (tidak valid)
Untuk menguji signifikan (nyata) atau tidaknya, perhatikan hal berikut: a.
Untuk data penelitian n < 30, maka dilakukan dengan membandingkan rs dengan rs tabel. Jika rs > rs tabel, maka tolak H 0 (signifikan).
b.
Untuk data penelitian n > 30, maka dilakukan dengan membandingkan t dengan t tabel. Jika t > t tabel, maka tolak H0 (signifikan), dengan nilai
t
c.
r n2
1 r 2
Selain itu dapat pula dengan melihat nilai p-value dari korelasinya. Jika nilai p-value < α = 0,05 maka signifikan (nyata).
Item yang valid dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya. Sedangkan item yang tidak valid tidak dapat digunakan (dibuang) atau diperbaiki.
b. Pengujian Reliabilitas Instrumen Menurut Sugiyono (2010:348) mendefinisikan instrumen yang reliabel sebagai berikut : “Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa
kali
untuk
mengukur
menghasilkan data yang sama”.
objek
yang
sama,
akan
Dengan demikian, suatu instrumen dikatakan reliabel bila digunakan untuk mengukur berkali-kali data yang sama (konsisten). Pengujian keandalan (reliabilitas) ditunjukan untuk menguji sejauh mana hasil pengukuran dapat dipercaya, tinggi rendahnya keandalan digambarkan melalui koefisien reliability dalam suatu angka tertentu. Dalam pengujian keandalan ini digunakan tes internal consistency, yaitu sistem pengujian terhadap kelompok yang kemudian dihitung skor dan diuji konsistensinya terhadap berbagai item yang ada dalam kelompok tersebut. Sedangkan teknik yang digunakan dalam analisis reliabilitas adalah Split Half (Belah Dua). Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut Ancok (1989:25) : 1.
Membagi item-item valid menjadi dua belahan (kelompok), yaitu item bernomor ganjil dan item bernomor genap. Item yang bernomor ganjil dikelompokkan sebagai belahan pertama, sedangkan yang bernomor genap dikelompokkan sebagai belahan kedua.
2.
Skor masing-masing item pada tiap belahan dijumlahkan. Langkah ini akan menghasilkan dua skor total untuk masing-masing responden, yakni skor total belahan pertama dan skor belahan kedua.
3.
Mengkorelasikan skor total belahan pertama dan skor total belahan kedua dengan menggunakan teknik korelasi Rank Spearman, dengan rumus :
rs
n 1 R( X ) R(Y ) n 2
2
2 2 ( R( X )) 2 n n 1 ( R(Y )) 2 n n 1 2 2
Keterangan : R(X) = Ranking variabel X (skor total ganjil) R(Y) = Ranking variabel Y (skor total genap) rs
= koefisien korelasi rank Spearman
n
= jumlah
responden
(banyaknya
pasangan
data
observasi) 4.
Oleh karena angka korelasi yang diperoleh adalah angka korelasi dari alat ukur yang dibelah, maka angka korelasi yang dihasilkan lebih rendah daripada angka korelasi yang didapat jika alat ukur tersebut tidak dibelah. Oleh karena itu, harus dicari angka reliabilitas untuk keseluruhan item tanpa dibelah. Cara mencari reliabilitas untuk keseluruhan item adalah dengan mengkorelasikan angka korelasi yang diperoleh dengan memasukkan ke dalam rumus :
rtot
2( rtt ) 1 rtt
Keterangan : rtot
: angka reliabilitas keseluruhan item
rtt = rs
: angka korelasi belahan pertama dan belahan kedua
Parameter untuk mengetahui derajat reliabilitas suatu alat ukur melalui tabel Guilford sebagai berikut:
Tabel 3.3 Tingkat Reliabilitas Interval Koefisien
Tingkat Reliabilitas
0,00 – 0,199
Sangat Rendah
0,20 – 0,399
Rendah
0,40 – 0,599
Sedang
0,60 – 0,799
Kuat
0,80 – 1,000
Sangat Kuat
Sumber: Sugiyono (2003:216)
3.5 Metode Analisis Data Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis tersebut adalah dengan menggunakan analisis statistik. Data yang diperoleh dalam penelitian ini harus dianalisis dengan tepat, analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca atau diinterprestasikan. Selain itu penelitian ini juga menggunakan uji statistik atau teknik statistik. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Meng ingat variabel-variabel dalam penelitian ini memiliki skala ordinal, sedangkan analisis regresi mensyaratkan data berskala interval, maka data penelitian yang berskala ordinal akan dinaikkan terlebih dahulu menjadi data berskala interval dengan menggunakan Metode Successive Interval (MSI).
3.5.1 Metode Successive Interval (MSI) Metode Successive Interval (MSI) merupakan metoda untuk menaikkan data penelitian berskala ordinal menjadi interval. Adapun langkah-langkah dari MSI menurut Somantri & Sabas (2006) adalah sebagai berikut: 1.
Tentukan alternatif jawaban dari alat ukur. Dalam penelitian ini terdapat tujuh alternatif jawaban yang memiliki skor satu sampai lima.
2.
Tentukan jumlah respinden yang menjawab dari setiap alternatif jawaban yang sudah ditentukan (frekuensi= fi)
3.
Menentukan proporsi, yaitu membagi setiap frekuensi (fi) pada responden yang bersesuaian dengan responden yang dijawab dengan banyaknya respon total (pi=fi/f)
4.
Menghitung proporsi kumulatif dengan menjumlahkan proporsi (pi) secara berurutan untuk setiap respon.
5.
Proporsi kumulatof (pk) dianggap mengikuti distribusi normal baku.
6.
Tentukan nilai Z dengan menggunakan tabel Z.
7.
Tentukan nilai density untuk setiap Z yang diperoleh.
8.
Hitung nilai skala (SV) dengan rumus: SV = (Density at Lower limit) (Area Below Upper Limit)
9.
- (Density at Lower Limit) -
(Area Below Lower Limit)
Tentukan nilai transformasi dengan rumus Y = SV + │1- │VSmin ││
Setelah data berskala interval, maka data tersebut digunakan dalam analisis regresi linier sederhana
3.5.2 Analisis Regresi Linier Sederhana Analisis regresi digunakan untuk mengetahui bagaimana variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Jika X adalah variabel independen dan Y adalah variabel dependen, maka terdapat hubungan antara variabel X dan Y, di mana variasi dari X akan diiringi pula variasi dari Y. dengan kata lain, variabel dari Y disebabkan oleh variasi dari variabel independen X dan oleh variasi lainnya yang tidak diteliti. Persamaannya adalah sebagai berikut ini : Y = 0 + 1 X + Keterangan : Y
=Kinerja program peningkatan disiplin aparatur instansi pemerintah daerah
β0
= Konstanta
β1
= Koefisien regresi
X
= Implementasi anggaran berbasis kinerja Dengan analisis regresi ini, kita akan menguji apakah ada atau tidak
pengaruh antara variabel bebas (implementasi anggaran berbasis kinerja) dengan variabel terikat (kinerja program peningkatan disiplin aparatur instansi pemerintah daerah). Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif adalah suatu analisis data dengan menggunakan rumus statistika berupa analisis regresi, uji hipotesis, koefisien korelasi, koefisien determinasi.
3.5.3 Pengujian Asumsi Klasik pada Regresi Linier Persamaan regresi linier memerlukan pemenuhan asumsi regresi linier klasik untuk mendapatkan BLUE (best linear unbias estimation/estimasi linier terbaik yang tidak bias). Pengujian asumsi regresi linier klasik diperlukan sebelum melakukan pengujian terhadap keberartian koefisien regresi. Apabila asumsi regresi linier klasik terpenuhi, maka dapat dilakukan pengujian keberartian koefisien regresi, tetapi jika asumsi regresi linier klasik tidak terpenuhi, maka pengujian keberartian koefisien regresi tidak perlu dilakukan karena tidak memenuhi syarat BLUE (best linear unbias estimation). 3.5.3.1 Uji Asumsi Normalitas Penggunaan model regresi untuk prediksi akan menghasilkan kesalahan (disebut residu), yakni selisih antara data aktual dengan data hasil peramalan. Residu yang ada seharusnya berdistribusi normal. Pengujian asumsi normalitas ini dapat dilakukan melalui program SPSS dengan alat bantu histogram dan normal probability plot atau melalui uji Kolmogorov-Smornov menurut Santoso (2009:342), dengan hipotesis sebagai berikut : H0 : Data residu berdistribusi normal Ha : Data residu tidak berdistribusi normal
3.5.3.2 Uji Asumsi Heteroskedastisitas Heterokedastisitas adalah ketidaksamaan varian residual dari suatu model regresi. Uji heterokedastisitas ini untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian residual dari satu observasi dengan yang lain.
Heterokedastisitas ini dapat diuji dengan menggunakan program SPSS pada fasilitas Scatterplot. Apabila tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat dikatakan tidak terdapat heteroskedastisitas, tetapi jika jika ada pola tertentu seperti gelombang, melebar lalu menyempit maka terdapat heterokedastisitas pada model regresi tersebut Santosa (2006:243).
3.5.4 Pengujian Koefisien Regresi Linier Sederhana 3.5.4.1 Uji Model Regresi (Uji F) Hipotresis Pengujian: H0 : Model regresi tidak berarti H1 : Model regresi berarti Rumus pengujian untuk uji F : R2 . N (K + 1) F= (1 − R2 )(K) Keterangan : R2 = Koefisien determinasi N = Banyaknya responden K = Jumlah variabel bebas Kriteria pengujian : 1.
Taraf nyata sebesar 0,05
2.
Apabila Fhitung > Ftabel atau p < = 0,05, maka Ha diterima dan Ho ditolak, artinya model regresi berarti.
3.
Apabila Fhitung < Ftabel atau p > = 0,05, maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya model regresi tidak berarti.
F table (α = 0,05; k = 1, n – k -1) = F table (α = 0,05; 1, 25 – 1 – 1 = 23) 3.5.4.2 Uji Koefisien Regresi (Uji t) H0 : Koefisien regresi tidak berarti H1 : Koefisien regresi berarti Rumus pengujian untuk uji t : t=
r n−2 1 − r2
Keterangan : R = Koefisien N = Banyaknya pengamatan Dengan kriteria sebagai berikut : 1.
Taraf nyata sebesar 0,05
2.
Apabila thitung > ttabel atau p < = 0,05, maka Ha diterima dan Ho ditolak, artinya koefisien regresi berarti atau terdapat pengaruh positif antara implementasi anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja program peningkatan disiplin aparatur instansi pemerintah daerah..
3.
Apabila thitung < ttabel atau p > = 0,05, maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya koefisien regresi tidak berarti atau tidak terdapat pengaruh positif antara implementasi anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja program peningkatan disiplin aparatur instansi pemerintah daerah.
4. Uji pihak kanan t tabel (α = 0,05; n – 2) 3.5.5 Koefisien Korelasi Untuk mengetahui kuatnya hubungan/pengaruh antara kedua variabel yang diteliti, maka perlu dihitung koefisien korelasi: Tabel 3.4 Tingkat Hubungan Koefisien Korelasi Interval Koefisien 0,00 – 0,199 0,20 – 0,399 0,40 – 0,599 0,60 – 0,799 0,80 – 1,000
Tingkat Hubungan Sangat Rendah Rendah Sedang Kuat Sangat Kuat
Sumber: Sugiyono (2003:216)
3.5.6 Koefisien Determinasi Besarnya koefisien determinasi adalah kuadrat dari koefisien korelasi (R²). Nilai (R²) mempunyai interval antara 0 sampai 1 (0 ≤ R² ≤ 1). Semakin besar R² (mendekati 1), semakin baik hasil untuk model regresi tersebut dan semakin mendekati 0, maka variabel independen tidak dapat menjelaskan variabel dependen. Rumus koefisien determinasi adalah : Kd = R² x 100% Di mana : Kd =
Koefisien determinasi
R
Koefisien korelasi
=
Koefisien determinasi dapat digunakan untuk menunjukkan besarnya pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat.
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1
Hasil Penelitian Hasil penelitian mengenai pengaruh Implementasi Anggaran Berbasis
Kinerja (X) terhadap Kinerja Program Peningkatan Disiplin Aparatur Instansi Pemerintah Daerah (Y) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandung. Pelaksanaan penyebaran dan pengumpulan angket dalam penelitian ini ditujukan pada seluruh pimpinan sub unit kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandung yang terpilih sebagai responden (populasi) sejumlah 26 orang, dan kuesioner yang dikembalikan adalah sebanyak 25 kuesioner dengan hasil dan informasi sebagai berikut. 4.1.1 Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner, pendapat responden mengenai Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja berdasarkan indikatorindikator yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut: A. Persiapan Tahap persiapan dilakukan dalam bentuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang merupakan dasar pelaksanaan kegiatan BAPPEDA sebagai pengguna anggaran, dan mengutamakan pencapaian hasil kerja dari pelaksanaan alokasi biaya yang ditetapkan. Setiap kegiatan atau program dilaksanakan sesuai dengan sasaran dan tugas yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi
dan misi. Visi, misi, tujuan, dan sasaran menjadi tujuan tertinggi yang hendak dicapai. Tahapan persiapan yang dilakukan BAPPEDA diperlukan sebagai bagian dari upaya jangka panjang dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Pada tahap persiapan perolehan skor setiap pertanyaan kuesioner adalah sebagai berikut: Tabel 4.1 : Hasil Kuesioner Mengenai Tahap Persiapan
Pertanyaan Anggaran disusun berdasarkan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan Anggaran disusun berdasarkan tujuan organisasi Dalam jangka waktu lebih dari satu tahun BAPPEDA memiliki tujuan yang sudah jelas, selaras dengan visi misi, dan menjadi dasar utama pembuatan target program Informasi finansial tersedia dengan lengkap untuk dapat digunakan sebagai penyusunan anggaran Rapat penyusunan rencana kinerja anggaran dilaksanakan sebelum penyusunan anggaran dinas
STS F %
TS F
Pernyataan RG S % F % F %
SS F
%
0
0
3
12
3
12
13
52
6
24
0
0
2
8
2
8
11
44
10
40
0
0
3
12
0
0
16
64
6
24
0
0
1
4
3
12
16
64
5
20
0
0
0
0
1
4
15
60
9
36
B. Ratifikasi Setelah melaksanakan tahap persiapan, tahap selanjutnya yang dilakukan adalah tahap ratifikasi atau pengesahan. Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang telah disusun pada tahap perencanaan disahkan oleh kepala BAPPEDA yang kemudian dirangkum dalam bentuk Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
yang kemudian dibahas bersama untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada tahap ratifikasi perolehan skor setiap pertanyaan kuesioner adalah sebagai berikut: Tabel 4.2 : Hasil Kuesioner Mengenai Tahap Ratifikasi
Pertanyaan Pimpinan telah memilki integritas yang tinggi dalam tahap ratifikas Ketepatan waktu pengesahan telah sesuai dengan rencana implementasi anggaran Alasan yang disampaikan dalam pengesahan anggaran telah sesuai dengan perencanaan pembuatan anggaran untuk pelaksanaan program
F
STS %
Pernyataan TS RG S F % F % F %
SS F
%
0
0
4
16
4
16
12
48
5
20
2
8
6
24
5
20
9
36
3
12
0
0
2
8
2
8
19
76
2
8
C. Implementasi Dalam tahap implementasi, kegiatan dan program BAPPEDA secara nyata mulai berjalan sesuai dengan komitmen atau kesepakatan bersama yang telah ditetapkan dalan proses ratifikasi. Dalam tahap ini, terdapat sistem pengendalian dan pelaporan keuangan dalam bentuk sistem informasi yang dinamakan sistem informasi keuangan daerah yang dilakukan agar proses implementasi tidak menyimpang dari kesepakatan yang telah ditetapkan. Pada tahap implementasi perolehan skor setiap pertanyaan kuesioner adalah sebagai berikut:
Tabel 4.3 : Hasil Kuesioner Mengenai Tahap Implementasi
STS Pertanyaan F % Pada tahap pelaksanaan anggaran terdapat sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen 0 0 Pelaksanaan anggaran di BAPPEDA telah selaras dengan tujuan serta realistis (dapat dicapai) 0 0
Pernyataan TS RG S F % F % F %
SS F
%
4
16
4
16
14
56
3
12
2
8
3
12
18
72
2
8
Terdapat sistem akuntansi yang memadai untuk pengendalian anggaran
0
0
1
4
2
8
16
64
6
24
Sistem akuntansi diandalkan untuk tahap penyusunan anggaran berikutnya
0
0
2
8
1
4
18
72
4
16
D. Pelaporan dan Evaluasi Tahap pelaporan dan evaluasi yang dilakukan oleh BAPPEDA dilakukan dengan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan ini mencakup besarnya alokasi anggaran unit kerja, besarnya anggaran yang telah dikeluarkan beserta pencapaian hasil kerja atau kegiatan dan program kerja yang telah dilaksanakan, serta sisa dana yang belum terpakai dan kegiatan atau program kerja yang belum dilaksanakan. Untuk selanjutnya laporan tersebut akan dirangkum dalam laporan pertanggungjawaban tahunan. Pada tahap pelaporan dan evaluasi perolehan skor setiap pertanyaan kuesioner adalah sebagai berikut: Tabel 4.4 : Hasil Kuesioner Mengenai Tahap Pelaporan dan Evaluasi Pernyataan STS TS RG S SS Pertanyaan F % F % F % F % F % Tahap pelaporan dan evaluasi sangat memperhatikan akuntabilitas suatu anggaran 0 0 0 0 2 8 19 76 4 16
Hasil pelaporan dan evaluasi sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen Sistem anggaran kinerja telah berperan sebagai patokan dalam melaksanakan tujuan dan sasaran dinas Dalam hal pelaporan anggaran telah sesuai dengan kerangka acuan program Laporan realisasi anggaran BAPPEDA telah memberikan gambaran yang jelas atas tingkat keberhasilan, serta mendorong aparatur BAPPEDA untuk selalu meningkatkan kinerja
0
0
1
4
2
8
19
76
3
12
0
0
5
20
1
4
16
64
3
12
0
0
1
4
2
8
20
80
2
8
0
0
3
12
4
16
16
64
2
8
Secara keseluruhan hasil pernyataan 25 responden terhadap pernyataan mengenai Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (X) yang terdiri dari 17 pertanyaan dengan 5 pernyataan dalam setiap pertanyaan, dapat disajikan melalui tabel akumulatif berikut: Tabel 4.5 Akumulasi Pernyataan Responden terhadap Pertanyaan mengenai Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (X) Pernyataan Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Ragu-ragu Setuju Sangat Setuju
Koding (k) 1 2 3 4 5
1
2
3
4
5
6
0 3 3 13 6
0 2 2 11 10
0 3 0 16 6
0 1 3 16 5
0 0 1 15 9
0 4 4 12 5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
2 0 6 2 5 2 9 19 3 2 Jumlah
0 4 4 14 3
0 2 3 18 2
0 1 2 16 6
0 2 1 18 4
0 0 2 19 4
0 1 2 19 3
0 5 1 16 3
0 1 2 20 2
0 3 4 16 2
Frekuensi (f) 2 40 41 267 75
Pengkategorian skor untuk anggaran berbasis kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan daerah (BAPPEDA) dilakukan perhitungan melalui tabel akumulatif berdasarkan kriteria ideal (perhitungan kuesioner) sebagai berikut: -
Skor terendah : Jumlah Pertanyaan x Skor Minimum Pernyataan x Jumlah Responden
fxk 2 80 123 1068 375 1648
= 17 x 1 x 25 = 425 -
Skor tertinggi : Jumlah Pertanyaan x Skor Maksimum Pernyataan x Jumlah Responden = 17 x 5 x 25 = 2125
-
Selisih skor tertinggi – skor terendah : 2125 – 425 = 1700
-
Rentang antar kategori : 1700 : 5 = 340 Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh skor total untuk implementasi
anggaran berbasis kinerja adalah 1648 yang terletak antara rentang 1445 dan 1784. Hal ini mengindikasikan implementasi anggaran berbasis kinerja BAPPEDA Kota Bandung berada pada kategori baik. 4.1.2 Kinerja Program Peningkatan Disiplin Aparatur Instansi Pemerintah Daerah A. Efisiensi Dilihat dari aspek efisiensi, perolehan skor setiap pertanyaan kuesioner adalah sebagai berikut: Tabel 4.6 : Hasil Kuesioner Mengenai Efisiensi
Pertanyaan Dalam melaksanakan program BAPPEDA selalu dengan kinerja yang optimal dengan penggunaan anggaran seminimal mungkin Penggunaan anggaran sesuai dengan perencanaan yang telah disusun Evaluasi dilakukan untuk menilai efisiensi suatu program Dalam menjalankan kegiatan, BAPPEDA menggunakan sumber daya secara efisien
STS F %
Pernyataan TS RG S F % F % F %
SS F
%
0
0
5
20
6
24
12
48
2
8
0
0
1
4
3
12
16
64
5
20
0
0
6
24
1
4
13
52
5
20
0
0
2
8
6
24
13
52
4
16
B. Efektivitas Dilihat dari aspek efektivitas, perolehan skor setiap pertanyaan kuesioner adalah sebagai berikut: Tabel 4.7 : Hasil Kuesioner Mengenai Efektivitas
Pertanyaan Anggaran telah memperhatikan pencapaian yang diharapkan Pelaksanaan anggaran telah berhasil guna dalam mencapai tujuan dan sasaran Anggaran di BAPPEDA telah memberikan informasi kinerja yang tepat sehingga dapat digunakan untuk melakukan efektivitas dalam implementasi anggaran Program dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan
Pernyataan TS RG S F % F % F %
STS %
F
SS F
%
0
0
1
4
5
20
17
68
2
8
0
0
1
4
4
16
18
72
2
8
0
0
4
16
3
12
13
52
5
20
0
0
5
20
4
16
12
48
4
16
C. Pertumbuhan Pegawai Dilihat dari aspek pertumbuhan pegawai, perolehan skor setiap pertanyaan kuesioner adalah sebagai berikut: Tabel 4.8 : Hasil Kuesioner Mengenai Pertumbuhan Pegawai
Pertanyaan Penempatan pegawai telah sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki Pendidikan kinerja pegawai yang meningkat mempengaruhi kemajuan instansi Secara periodik diadakan pelatihan atau pembinaan untuk pegawai Setiap pegawai BAPPEDA bekerja dengan tekun dan rajin Setiap pegawai BAPPEDA bekerja dengan baik agar memiliki karier yang terus meningkat
Pernyataan TS RG F % F % F
STS F %
S
SS %
F
%
0
0
9
36
8
32
5
20
3
12
0
0
6
24
9
36
10
40
0
0
1
4
5
20
4
16
14
56
1
4
1
4
2
8
4
16
16
64
2
8
0
0
3
12
5
20
14
56
3
12
Evaluasi prestasi setiap pegawai dilakukan secara berkala Prestasi pegawai akan berdampak pada kinerja BAPPEDA Pengembangan kinerja program akan dipengaruhi dengan motivasi kerja pegawai Fasilitas kerja yang disediakan kantor sudah mendukung kelancaran tugas pegawai Setiap pegawai BAPPEDA bekerja dengan tekun, rajin, dan baik agar mendapatkan promosi jabatan
0
0
7
28
6
24
12
48
0
0
0
0
2
8
1
4
15
60
7
28
0
0
3
12
1
4
17
68
4
16
0
0
1
4
10
40
11
44
3
12
1
4
6
24
8
32
9
36
1
4
Secara keseluruhan hasil pernyataan 25 responden terhadap pernyataan mengenai Kinerja Program Peningkatan Disiplin Aparatur Instansi Pemerintah Daerah (Y) yang terdiri dari 18 pertanyaan dengan 5 pernyataan dalam setiap pertanyaan, dapat disajikan melalui tabel akumulatif berikut: Tabel 4.9 Akumulasi Pernyataan Responden terhadap Pertanyaan mengenai Kinerja Program Peningkatan Disiplin Aparatur Instansi Pemerintah Daerah (Y) Pernyataan Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Ragu-ragu Setuju Sangat Setuju
Koding (k) 1 2 3 4 5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
0 5 6 12 2
0 1 3 16 5
0 6 1 13 5
0 2 6 13 4
0 1 5 17 2
0 1 4 18 2
0 0 4 5 3 4 13 12 5 4 Jumlah
0 9 8 5 3
0 0 6 9 10
1 5 4 14 1
1 2 4 16 2
0 3 5 14 3
0 7 6 12 0
0 2 1 15 7
0 3 1 17 4
0 1 10 11 3
1 6 8 9 1
Frekuensi (f) 3 63 85 236 63
Pengkategorian skor untuk anggaran berbasis kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan daerah (BAPPEDA) dilakukan perhitungan melalui tabel akumulatif berdasarkan kriteria ideal (perhitungan kuesioner) sebagai berikut: -
Skor terendah : Jumlah Pertanyaan x Skor Minimum Pernyataan x Jumlah Responden = 18 x 1 x 25 = 450
fxk 3 126 255 944 315 1643
-
Skor tertinggi : Jumlah Pertanyaan x Skor Minimum Pernyataan x Jumlah Responden = 18 x 5 x 25 = 2250
-
Selisih skor tertinggi – skor terendah : 2250 – 450 = 1800
-
Rentang antar kategori : 1800 : 5 = 360 Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh skor total untuk Kinerja
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Instansi Pemerintah Daerah (Y) adalah 1643 yang terletak antara rentang 1530 dan 1889. Hal ini mengindikasikan kinerja program peningkatan disiplin aparatur instansi pemerintah daerah berada pada kategori baik.
4.1.3 Analisis Validitas Alat Ukur Setiap item dikatakan valid, apabila korelasi antara item dengan total item yang dinyatakan melalui nilai koefisien korelasi rank Spearman lebih besar dari nilai rs tabel ( = 0,05; n = 25) sebesar 0,3362. Hasil pengujian validitas alat ukur penelitian ini diperoleh sebagai berikut Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas pada Variabel Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (X) Variabel
Item/Pertanyaan 1
Rs 0,796
rs tabel 0,3362
Kesimpulan Valid
Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (X)
2
0,747
0,3362
Valid
3
0,796
0,3362
Valid
4
0,703
0,3362
Valid
5
0,445
0,3362
Valid
6
0,879
0,3362
Valid
7
0,869
0,3362
Valid
8 Item/Pertanyaan 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0,676 rs 0,804 0,757 0,586 0,751 0,483 0,576 0,843 0,577 0,68
0,3362 rs tabel 0,3362 0,3362 0,3362 0,3362 0,3362 0,3362 0,3362 0,3362 0,3362
Valid Kesimpulan Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
Sumber : Hasil Pengolahan Data Kuesioner
Berdasarkan Tabel 4.10 terlihat bahwa seluruh item alat ukur pada variabel Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (X) adalah valid. Hal ini berarti seluruh item/pertanyaan benar-benar dapat mengukur variabel Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (X). Tabel 4.11 Hasil Uji Validitas pada Variabel Kinerja Program Peningkatan Disiplin Aparatur Instansi Pemerintah Daerah (Y) Variabel
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Item 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
rs 0,806 0,802 0,844 0,836 0,789 0,721 0,851 0,912 0,818 0,569 0,469 0,613 0,838
rs tabel 0,3362 0,3362 0,3362 0,3362 0,3362 0,3362 0,3362 0,3362 0,3362 0,3362 0,3362 0,3362 0,3362
Kesimpulan Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
31 32 33 34 35
0,911 0,344 0,468 0,539 0,791
0,3362 0,3362 0,3362 0,3362 0,3362
Valid Valid Valid Valid Valid
Sumber : Hasil Pengolahan Data Kuesioner
Tabel 4.11 menerangkan bahwa seluruh item alat ukur pada variabel Kinerja Program Peningkatan Disiplin Aparatur Instansi Pemerintah Daerah (Y) adalah valid. Hal ini berarti seluruh item/pertanyaan dapat digunakan untuk mengukur variabel Kinerja Program Peningkatan Disiplin Aparatur Instansi Pemerintah Daerah (Y).
4.1.4 Analisis Reliabilitas Alat Ukur Hasil pengujian reliabilitas alat ukur penelitian ini diperoleh sebagai berikut: Tabel 4.12 Hasil Uji Reliabilitas pada Variabel Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (X), dan Kinerja Program Peningkatan Disiplin Aparatur Instansi Pemerintah Daerah (Y)
Variabel
Korelasi Antar Belahan
Koefisien Reliabilitas
X
0,878
0,94
Y
0,922
0,96
Kriteria Reliabilitas Guilford (0,80-1,00) Reliabilitas Sangat Tinggi (0,80-1,00) Reliabilitas Sangat Tinggi
Sumber : Hasil Pengolahan Data Kuesioner
Dengan melihat tabel kriteria penentuan reliabilitas dan korelasi pada Bab III, maka berdasarkan Tabel 4.12 terlihat bahwa alat ukur untuk variabel Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (X) dan Kinerja Program Peningkatan Disiplin Aparatur Instansi Pemerintah Daerah (Y) dapat dikatakan reliabel (dapat dipercaya atau dapat diandalkan). 4.1.5 Perhitungan Methode of Successive Interval
Metoda transformasi data ordinal menjadi interval yang digunakan adalah Methode of Successive Interval (MSI). Berikut adalah perhitungan MSI untuk item nomor 7 pada variabel Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (X): 1.
Nilai ordinal yang muncul adalah 1, 2, 3, 4 dan 5, selanjutnya disimpan pada kolom kategori.
2.
Hitung frekuensi muncul masing-masing kategori Frek (1) = 2 Frek (2) = 6 Frek (3) = 5 Frek (4) = 9 Frek (5) = 3
3.
4.
Hitung proporsi tiap frekuensi. Prop (1) = 2/25
= 0,08
Prop (2) = 6/25
= 0,24
Prop (3) = 5/25
= 0,20
Prop (4) = 9/25
= 0,36
Prop (5) = 3/25
= 0,12
Hitung proporsi kumulatif. Untuk kategori (1) = 0,08 Untuk kategori (2) = 0,08 + 0,24 = 0,32 Untuk kategori (3) = 0,32 + 0,20 = 0,52 Untuk kategori (4) = 0,52 + 0,36 = 0,88 Untuk kategori (5) = 0,88 + 0,12 = 1,00
5.
Menentukan nilai Z. Dicari dari tabel distribusi nonnal standar dengan nilai peluang pada kolom proporsi kumulatif. Nilai Z untuk p = 0,08 → Z = -1,40507 Nilai Z untuk p = 0,32 → Z = -0,46770 Nilai Z untuk p = 0,53 → Z = 0,05015 Nilai Z untuk p = 0,88 → Z = 1,17499
6.
Menghitung nilai fungsi densitas untuk masing-masing nilai Z
f ( z)
1 Z 2 e 2
untuk Z = -1,40507 → f ( z )
1 1,40507 e = 0,148666 2
untuk Z = -0,46770 → f ( z )
1 0,46770 e = 0,357611 2
untuk Z = 0,05015 → f ( z )
1 0,050152 e = 0,398441 2
untuk Z = 1,17499 → f ( z )
1 1,174992 e = 0,200040 2
7. Menghitung nilai Nilai Skala (NS) untuk tiap kategori
NS
(Densitas kelas sebelumnya) - (Densitas kelas) (Peluang kumulatif kelas) - (Peluang kumulatif kelas sebelumnya)
NS (1)
(0) - (0,148666) - 1,85833 (0,08) - (0)
NS (2)
(0,148666) - (0,357611) - 0,87060 (0,32) - (0,08)
NS (3)
(0,357611) - (0,398441) - 0,20415 (0,52) - (0,32)
NS (4)
(0,398441) - (0,200040) 0,55111 (0,88) - (0,52)
NS (5)
(0,200040) - (0) 1,66700 (1 ) - (0,88)
8.
Menghitung nilai transformasi interval dengan rumus: Y = NS + [1+ |NSmin|] NSmin = - 1,85833 |NSmin| = 1,85833 Y (1)
= - 1,85833 + [ 1 + 1,85833] = 1,00000
Y (2)
= - 0,87060 + [ 1 + 1,85833] = 1,98772
Y (3)
= - 0,20415 + [ 1 + 1,85833] = 2,65418
Y (4)
= 0,55111 + [ 1 + 1,85833] = 3,40944
Y (5)
= 1,66700 + [ 1 + 1,85833] = 4,5253 Tabel 4.13 Hasil Perhitungan MSI
No. Kategori Item 1 2 7 3 4 5
frek
Prop 2 6 5 9 3
prop-kum
0,08 0,24 0,20 0,36 0,12
0,08 0,32 0,52 0,88 1
nilai-Z -1,40507 -0,46770 0,05015 1,17499
PDF-Z
SV
0,148666 -1,85833 1 0,357611 -0,87060 1,98772 0,398441 -0,20415 2,65418 0,200040 0,55111 3,40944 1,66700 4,52533
Dengan cara yang sama, maka diperoleh hasil perhitungan MSI untuk semua item pada variabel Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (X) dan variabel Kinerja Program Peningkatan Disiplin Aparatur Instansi Pemerintah Daerah (Y) seperti pada lampiran.
SCL
4.1.6 Model Regresi Sederhana Berdasarkan hasil pengolahan data Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (X) terhadap Kinerja Program Peningkatan Disiplin Aparatur Instansi Pemerintah Daerah (Y) diperoleh hasil koefisien regresi sebagai berikut. Tabel 4.14 Hasil SPSS Koefisien Regresi Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (X) Terhadap Kinerja Program Peningkatan Disiplin Aparatur Instansi Pemerintah Daerah (Y)
Model 1 (Constant) Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (X)
Unstandardized Coefficients B 3.274 .951
T .616 8.875
Sig. .544 .000
Sumber : Hasil Uji Data SPSS Berdasarkan hasil pengolahan data seperti diuraikan pada tabel di atas, maka dapat diketahui persamaan regresi variabel Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (X) terhadap Kinerja Program Peningkatan Disiplin Aparatur Instansi Pemerintah Daerah (Y) sebagai berikut. Y = 3,274 + 0,951 X Pada persamaan regresi di atas, dapat dilihat koefisien regresi dari variabel independen X bertanda positif yang searah. Dengan kata lain, semakin baik pimpinan melakukan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (X), maka akan semakin baik pula Kinerja Program Peningkatan Disiplin Aparatur Instansi Pemerintah Daerah (Y) atau semakin buruk pimpinan melakukan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (X), maka akan semakin buruk pula Kinerja Program Peningkatan Disiplin Aparatur Instansi Pemerintah Daerah (Y), sehingga berdasarkan persamaan regresi di atas, setiap terjadi peningkatan X sebesar 0,951 akan diikuti pula oleh peningkatan Y sebesar 0,951.
4.1.7
Pengujian Asumsi Regresi Linier Klasik pada Regresi Sederhana Persamaan regresi linier sederhana memerlukan pemenuhan asumsi regresi
linier klasik untuk mendapatkan BLUE (best linear unbias estimation/estimasi linier terbaik yang tidak bias). Pengujian asumsi regresi linier klasik diperlukan sebelum melakukan pengujian terhadap keberartian koefisien regresi. A.
Uji Asumsi Normalitas Hasil perhitungan dan pengujian sebagai berikut: Tabel 4.15 Hasil SPSS One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed)
Unstandardized Residual .605 .858
Pada tabel di atas diperoleh nilai statistik uji Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 0,605 dengan nilai probabilitas (signifikansi) dari uji KolmogorovSmirnov sebesar 0,858. Oleh karena nilai probabilitas pada uji KolmogorovSmirnov masih lebih besar dari tingkat kekeliruan 5% (0,05), maka disimpulkan bahwa model regresi berdistribusi normal. Selain itu, pemenuhan asumsi normalitas dapat dilihat dari histogram dan normal probability plot sebagai berikut:
Gambar 4.1 Histogram Berdasarkan gambar histogram di atas terlihat bahwa data distribusi nilai residu (error) menunjukkan distribusi normal. Dengan demikian, model regresi memenuhi asumsi normalitas atau residu dari model dapat dianggap berdistribusi normal.
Gambar 4.2 Normal Probability Plot
Berdasarkan gambar normal probability plot di atas terlihat bahwa sebaran error (berupa dot) masih berada di sekitar garis lurus. Dengan demikian, model regresi memenuhi asumsi normalitas atau residu dari model dapat dianggap berdistribusi normal. B.
Uji Asumsi Heteroskedastisitas Heterokedastisitas ini dapat diuji dengan menggunakan program SPSS
pada fasilitas Scatterplot. Dengan hasil sebagai berikut:
Gambar 4.3 Scatterplot Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas sebab tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat dikatakan uji heteroskedastisitas terpenuhi. Berdasarkan hasil pengujian di atas, ada asumsi regresi klasik terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa hasil estimasi model regresi Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (X) terhadap Kinerja Program Peningkatan Disiplin Aparatur Instansi Pemerintah Daerah (Y) memenuhi syarat BLUE (best linear
unbias estimation). Dengan demikian, layak untuk dilanjutkan pada pengujian hipotesis koefisien regresi. 4.1.8
Pengujian Model dan Koefisien Regresi Sederhana Selanjutnya untuk menguji apakah pengaruh Implementasi Anggaran
Berbasis Kinerja (X) terhadap Kinerja Program Peningkatan Disiplin Aparatur Instansi Pemerintah Daerah (Y) signifikan secara statistik, maka dilakukan uji keberartian model regresi dengan ANOVA atau Uji F dan uji keberartian koefisien regresi dengan uji t, dengan hasil sebagai berikut:
Tabel 4.16 ANOVA
Model 1
Regression Residual Total
ANOVAb Sum of Squares 2758.771 805.508 3564.279
Df 1 23 24
Mean Square 2758.771 35.022
F 78.772
Sig. .000a
Berdasarkan Tabel 4.16 terlihat bahwa dari hasil pengujian model regresi diperoleh statistik uji F sebesar 78,772 yang lebih besar dari F tabel (α = 0,05, k = 1, n-k-1 = 23) = 4,28 atau nilai probabilitas (p) sebesar 0,000 yang lebih kecil dari tingkat kekeliruan (α) = 0,05. Hal ini berarti tolak H0 artinya model regresi berarti. Dan berarti model regresi dapat digunakan untuk memprediksi hubungan kausalitas antara variabel implementasi anggaran berbasis kinerja dengan kinerja program peningkatan disiplin aparatur instansi pemerintah daerah. Berdasarkan Tabel 4.14 di atas terlihat bahwa dari hasil pengujian koefisien regresi diperoleh statistik uji t sebesar 8,875 yang lebih besar dari t tabel (0,05, 23) = 1,71387 atau nilai probabilitas sebesar 0,000 yang lebih kecil dari
tingkat kekeliruan (α) = 0,05. Hal ini berarti tolak H0 artinya koefisien regresi 1 berarti, sehingga persamaan regresi berarti. Dengan kata lain, Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (X) berpengaruh positif terhadap Kinerja Program Peningkatan Disiplin Aparatur Instansi Pemerintah Daerah (Y). Untuk mengetahui kuatnya hubungan (korelasi) antara Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (X) terhadap Kinerja Program Peningkatan Disiplin Aparatur Instansi Pemerintah Daerah (Y) dapat diketahui melalui koefisien korelasi (R). Sedangkan untuk mengetahui besarnya pengaruh Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (X) terhadap Kinerja Program Peningkatan Disiplin Aparatur Instansi Pemerintah Daerah (Y) dapat diketahui melalui koefisien determinasi (KD = R2 x 100%). Nilai koefisien korelasi dan koefisien determinasi dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 4.17 Hasil SPSS Nilai Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi R .880
R Square .774
Berdasarkan tabel di atas dapat diterangkan bahwa korelasi antara Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (X) terhadap Kinerja Program Peningkatan Disiplin Aparatur Instansi Pemerintah Daerah (Y) adalah 0,880, yang termasuk dalam kategori hubungan sangat kuat berdasarkan tabel Guilford. Selain itu, dapat diketahui besarnya pengaruh Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (X) terhadap Kinerja Program Peningkatan Disiplin Aparatur Instansi Pemerintah Daerah (Y) melalui koefisien derterminasi, yaitu sebesar R2 x 100% = (0,880)2 x 100% = 0,774 x 100% = 77,4%. Sedangkan besarnya pengaruh variabel lain
selain Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (X) yang tidak diteliti dalam penelitian ini terhadap Kinerja Program Peningkatan Disiplin Aparatur Instansi Pemerintah Daerah (Y) adalah sebesar 100% - 77,4% = 22,6%.
4.2
Pembahasan Berdasarkan hasil pengolahan data dan pengujian statistik yang sesuai
serta dengan mempelajari buku-buku dan literatur yang berkaitan, maka dapat dijelaskan bahwa implementasi anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap kinerja program peningkatan disiplin aparatur instansi pemerintah daerah dalam hal ini BAPPEDA Kota Bandung, sebagai berikut:
4.2.1 Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Berdasarkan Tabel 4.5 yang menyajikan akumulasi pernyataan responden mengenai implementasi anggaran berbasis kinerja diperoleh skor sebesar 1648, yang berada dalam kategori Baik (1445-1784). Hal ini menunjukkan bahwa implementasi anggaran berbasis kinerja di BAPPEDA Kota Bandung telah dilaksanakan dengan baik dengan penjabaran sebagai berikut: a.
Persiapan Pada indikator persiapan, skor pernyataan yang diperoleh adalah sebesar
509. Skor tersebut berada dalam kategori Baik (425 – 524). Hal ini ditunjukkan oleh mayoritas responden yang menyatakan sangat setuju dan setuju pada setiap pertanyaan. 76% responden menyatakan sangat setuju dan setuju bahwa anggaran disusun berdasarkan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan. 84%
responden menyatakan sangat setuju dan setuju bahwa anggaran disusun berdasarkan tujuan organisasi, salah satunya yaitu mengingkatkan kualitas sumberdaya
aparatur
perencana
melalui
peningkatan
keterampilan,
profesionalisme, disiplin dan etos kerja serta pembinaan. 88% responden menyatakan sangat setuju dan setuju bahwa dalam jangka waktu lebih dari satu tahun BAPPEDA memiliki tujuan yang sudah jelas, selaras dengan visi misi, dan menjadi dasar utama pembuatan target program, dengan salah satu programnya yaitu program peningkatan disiplin aparatur. 84% responden menyatakan sangat setuju dan setuju bahwa informasi finansial tersedia dengan lengkap untuk dapat digunakan sebagai penyusunan anggaran, dan 96% responden menyatakan sangat setuju dan setuju bahwa rapat penyusunan rencana kinerja anggaran dilaksanakan sebelum penyusunan anggaran dinas yaitu dimulai dari bulan Juli sampai dengan bulan Agustus. Hal menggambarkan bahwa persiapan anggaran berbasis kinerja BAPPEDA Kota Bandung telah selaras dengan visi, misi, dan tujuan dengan didukung oleh ketersediaan informasi finansial yang lengkap, sehingga dapat digunakan sebagai perencanaan anggaran. b.
Ratifikasi Pada indikator ratifikasi, skor pernyataan yang diperoleh adalah sebesar
269. Skor tersebut berada dalam kategori Baik (255 – 314). Hal ini ditunjukkan oleh mayoritas responden yang menyatakan sangat setuju dan setuju pada setiap pertanyaan. 68% responden menyatakan sangat setuju dan setuju bahwa pimpinan telah memiliki integritas yang tinggi dalam tahap ratifikasi. 48% responden menyatakan sangat setuju dan setuju bahwa ketepatan waktu pengesahan telah
sesuai dengan rencana implementasi anggaran dengan batas waktu pengesahan yaitu 31 Desember. 84% responden menyatakan sangat setuju dan setuju bahwa alasan yang disampaikan dalam pengesahan anggaran telah sesuai dengan perencanaan pembuatan anggaran untuk pelaksanaan program yaitu sesuai dengan kebutuhan kapasitas dan standar kerja yang telah ditetapkan. c.
Implementasi Pada indikator implementasi, skor pernyataan yang diperoleh adalah
sebesar 387. Skor tersebut berada dalam kategori Baik (340 – 419). Hal ini ditunjukkan oleh mayoritas responden yang menyatakan sangat setuju dan setuju pada setiap pertanyaan. 68% responden menyatakan sangat setuju dan setuju bahwa pada tahap pelaksanaan anggaran terdapat sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen, dimana sistem tersebut dinamakan sistem informasi keuangan daerah yang merupakan suatu program atau aplikasi komputer dengan total anggaran yang sudah tercatat dalam sistem, penarikan keuangan setiap triwulan telah ditentukan besarannya, data pertanggungjawaban keuangan yang dicairkan dimasukkan ke dalam sistem. 80% responden menyatakan sangat setuju dan setuju bahwa pelaksanaan anggaran di BAPPEDA telah selaras dengan tujuan serta realistis (dapat dicapai). 88% responden menyatakan sangat setuju dan setuju bahwa terdapat sistem akuntansi yang memadai untuk pengendalian anggaran. 88% responden menyatakan sangat setuju dan setuju bahwa sistem akuntansi diandalkan untuk tahap penyusunan anggaran berikutnya.
d.
Laporan dan Evaluasi Pada indikator laporan dan evaluasi, skor pernyataan yang diperoleh
adalah sebesar 483. Skor tersebut berada dalam kategori Baik (425 – 524). Hal ini ditunjukkan oleh mayoritas responden yang menyatakan sangat setuju dan setuju pada setiap pertanyaan. 92% responden menyatakan sangat setuju dan setuju bahwa tahap pelaporan dan evaluasi sangat memperhatikan akuntabilitas suatu anggaran dengan laporan yaitu mengenai penyerapan anggaran. 88% responden menyatakan sangat setuju dan setuju bahwa hasil pelaporan dan evaluasi sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen, apabila sistem tersebut terlaksana dengan baik maka laporan yang dihasilkan pula akan baik dan sesuai dengan rencana. 76% responden menyatakan sangat setuju dan setuju bahwa sistem anggaran kinerja telah berperan sebagai patokan dalam melaksanakan tujuan dan sasaran dinas. 88% responden menyatakan sangat setuju dan setuju bahwa dalam hal pelaporan anggaran telah sesuai dengan kerangka acuan setiap kegiatan. 72% responden menyatakan sangat setuju dan setuju bahwa laporan realisasi anggaran BAPPEDA telah memberikan gambaran yang jelas atas tingkat keberhasilan, serta mendorong aparatur BAPPEDA untuk selalu meningkatkan kinerja.
4.2.2 Kinerja Program Peningkatan Disiplin Aparatur Instansi Pemerintah Daerah Berdasarkan Tabel 4.9 yang menyajikan akumulasi pernyataan responden mengenai kinerja program peningkatan disiplin aparatur instansi pemerintah
daerah diperoleh skor sebesar 1643, yang berada dalam kategori Baik (1530 – 1889). Hal ini menunjukkan bahwa kinerja program peningkatan disiplin aparatur instansi pemerintah daerah di BAPPEDA Kota Bandung telah dilaksanakan dengan baik, dengan penjabaran sebagai berikut: a.
Efisiensi Pada indikator efisiensi, skor pernyataan yang diperoleh adalah sebesar
372. Skor tersebut berada dalam kategori Baik (340 – 419). Hal ini ditunjukkan oleh mayoritas responden yang menyatakan sangat setuju dan setuju pada setiap pertanyaan. 56% responden menyatakan sangat setuju dan setuju bahwa dalam melaksanakan program peningkatan disiplin aparatur selalu dengan kinerja yang optimal dengan penggunaan anggaran seminimal mungkin. 84% responden menyatakan sangat setuju dan setuju bahwa penggunaan anggaran sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. 72% responden menyatakan sangat setuju dan setuju bahwa evaluasi dilakukan untuk menilai efisiensi suatu program. 68% responden menyatakan sangat setuju dan setuju bahwa dalam menjalankan kegiatan BAPPEDA menggunakan sumber daya secara efisien, yaitu dengan cara membandingkan rencana dengan realisasinya. b.
Efektivitas Pada indikator efektivitas, skor pernyataan yang diperoleh adalah sebesar
375. Skor tersebut berada dalam Baik (340 – 419). Hal ini ditunjukkan oleh mayoritas responden yang menyatakan sangat setuju dan setuju pada setiap pertanyaan. 76% responden menyatakan sangat setuju dan setuju bahwa anggaran telah memperhatikan pencapaian yang diharapkan. 80% responden menyatakan
sangat setuju dan setuju bahwa pelaksanaan anggaran telah berhasil guna dalam mencapai tujuan. 72% responden menyatakan sangat setuju dan setuju bahwa anggaran di BAPPEDA telah memberikan informasi kinerja yang tepat sehingga dapat digunakan untuk melakukan efektivitas dalam implementasi anggaran. 64% responden menyatakan sangat setuju dan setuju bahwa program dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. c.
Pertumbuhan pegawai Pada indikator pertumbuhan pegawai terdapat tiga faktor yaitu faktor
kemampuan, kesempatan berprestasi, dan motivasi, skor pernyataan yang diperoleh adalah sebesar 896. Skor tersebut berada dalam Baik (850 – 1049). Hal ini ditunjukkan oleh mayoritas responden yang menyatakan sangat setuju dan setuju pada setiap pertanyaan. 36% responden menyatakan tidak setuju bahwa penempatan pegawai telah sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan, ini menunjukkan bahwa penempatan pegawai belum sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan. 40% responden menyatakan setuju bahwa pendidikan kinerja pegawai yang meningkat mempengaruhi kemajuan instansi, dengan tingkat pendidikan S3 sebanyak 1 orang, S2 sebanyak 25 orang, S1 sebanyak 44 orang, D3 sebanyak 6 orang, SMA sebanyak 11 orang. 60% responden menyatakan sangat setuju dan setuju bahwa secara periodik diadakan pelatihan atau pembinaan untuk pegawai. 72% responden menyatakan sangat setuju dan setuju bahwa setiap pegawai BAPPEDA bekerja dengan tekun dan rajin. 68% responden menyatakan sangat setuju dan setuju bahwa setiap pegawai BAPPEDA selalu berusaha untuk meningkatkan prestasi dalam bekerja. 48% responden menyatakan setuju bahwa
evaluasi prestasi setiap pegawai dilakukan secara berkala. 88% responden menyatakan sangat setuju dan setuju bahwa prestasi pegawai akan berdampak pada kinerja BAPPEDA. 84% responden menyatakan sangat setuju dan setuju bahwa pengembangan kinerja program akan dipengaruhi dengan motivasi kerja pegawai. 56% responden menyatakan sangat setuju dan setuju bahwa fasilitas kerja yang disediakan kantor sudah mendukung kelancaran tugas pegawai. 40% responden menyatakan sangat setuju dan setuju bahwa setiap pegawai BAPPEDA bekerja dengan baik agar memiliki karier yang terus meningkat, yang berarti seorang staf/pelaksana yang telah bekerja dengan baik dapat memperoleh kesempatan untuknya menjadi pejabat struktural. 4.2.3 Pengaruh Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Program Peningkatan Disiplin Aparatur Instansi Pemerintah Daerah Berdasarkan hasil pengujian statistik pada Tabel 4.14 diperoleh nilai t hitung sebesar 8,875 dengan nilai probabilitas (signifikansi) sebesar 0,00 < nilai tingkat kekeliruan = 0,05. Bahwa Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh positif terhadap Kinerja Program Peningkatan Disiplin Aparatur Instansi Pemerintah Daerah. Artinya, semakin baik Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja, maka semakin baik pula Kinerja Program Peningkatan Disiplin Aparatur Instansi Pemerintah Daerah. Kemudian berdasarkan Tabel 4.17 diperoleh korelasi antara Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (X) terhadap Kinerja Program Peningkatan Disiplin Aparatur Instansi Pemerintah Daerah (Y) adalah sebesar R = 0,880, yang
termasuk dalam kategori hubungan sangat kuat. Selain itu, berdasarkan Tabel 4.17 dapat pula diketahui besarnya pengaruh Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (X) terhadap Kinerja Program Peningkatan Disiplin Aparatur Instansi Pemerintah Daerah (Y) yaitu sebesar r2 x 100% = (0,880)2 x 100% = 0,774 x 100% = 77,4%. Sedangkan besarnya pengaruh variabel lain selain Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (X) yang tidak diteliti dalam penelitian ini terhadap Kinerja Program Peningkatan Disiplin Aparatur Instansi Pemerintah Daerah (Y) adalah sebesar 100% - 77,4% = 22,6%. Berdasarkan hasil akumulasi pernyataan responden terhadap implementasi anggaran berbasis kinerja dan kinerja program disiplin aparatur instansi pemerintah daerah dapat dijelaskan bahwa implementasi anggaran berbasis kinerja BAPPEDA Kota Bandung berada dalam kategori baik yaitu dengan dijalankannya tahap persiapan, tahap ratifikasi, tahap implementasi, dan tahap pelaporan serta evaluasi dengan skor jawaban responden sebagai berikut: 1. Pada tahap persiapan skor yang diperoleh adalah sebesar 509 dari skor maksimal sebesar 625 2. Pada tahap ratifikasi skor yang diperoleh adalah sebesar 269 dari skor maksimal sebesar 375 3. Pada tahap implementasi skor yang diperoleh adalah sebesar 387 dari skor maksimal sebesar 500 4. Pada tahap pelaporan dan evaluasi skor yang diperoleh adalah sebesar 483 dari skor maksimal 625
Kinerja program peningkatan disiplin aparatur juga berada dalam kategori baik yaitu dengan dijalankannya efisiensi, efektivitas, dan pertumbuhan pegawai dengan skor jawaban responden sebagai berikut: 1. Pada indikator efisiensi skor yang diperoleh adalah sebesar 372 dari skor maksimal 500 2. Pada indikator efektivitas skor yang diperoleh adalah sebesar 375 dari skor maksimal 500 3. Pada indikator pertumbuhan pegawai skor yang diperoleh adalah sebesar 896 dari skor maksimal 1250
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut: 1.
Implementasi anggaran berbasis kinerja di instansi pemerintah daerah dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandung berada dalam kategori Baik. Berdasarkan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja melalui beberapa tahap yaitu tahap persiapan, ratifikasi atau pengesahan, implementasi, dan pelaporan serta evaluasi yang telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari skor total jawaban responden sebesar 1648 yang terletak pada rentang 1445 dan 1784 yang mengindikasikan implementasi anggaran berbasis kinerja berada dalam kategori baik.
2.
Kinerja program peningkatan disiplin aparatur di instansi pemerintah daerah dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandung telah berjalan dengan baik. Berdasarkan pengukuran kinerja yang menggunakan indikator efisiensi, efektivitas, dan pertumbuhan pegawai menunjukkan bahwa kinerja program peningkatan disiplin aparatur pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandung berada dalam kategori Baik. Hal ini dapat dilihat dari skor total jawaban responden sebesar 1643 yang terletak pada
rentang 1530 dan 1889 yang mengindikasikan kinerja program peningkatan disiplin aparatur berada dalam kategori baik. 3.
Berdasarkan hasil pengujian koefisien regresi dalam analisis regresi, Implementasi anggaran berbasis kinerja berpengaruh secara positif terhadap program peningkatan disiplin aparatur instansi pemerintah daerah. Hal ini berarti semakin baik implementasi anggaran berbasis kinerja, maka semakin baik pula kinerja program peningkatan disiplin aparatur instansi pemerintah daerah. Besarnya pengaruh implementasi anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja program peningkatan disiplin aparatur instansi pemerintah daerah adalah sebesar 77,4%. Sedangkan besarnya pengaruh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini terhadap program peningkatan disiplin aparatur adalah sebesar 22,6%.
5.2 Saran Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang diharapkan dapat menjadi masukkan yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan yaitu sebagai berikut: 1.
Bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Meskipun implementasi anggaran berbasis kinerja BAPPEDA Kota Bandung telah dilaksanakan dengan baik, hendaknya perlu ditingkatkan kembali menjadi sangat baik seperti dengan peningkatan ketepatan waktu pengesahan yang sesuai dengan rencana implementasi anggaran agar
kinerja program peningkatan disiplin aparatur instansi pemerintah daerah dapat terlaksana lebih baik lagi. 2.
Bagi Peneliti Selanjutnya Mengingat terdapat pengaruh variabel lain di luar variabel penelitian terhadap
kinerja
program
peningkatan
disiplin
aparatur
instansi
pemerintah daerah sebesar 22,6%, maka disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk meneliti pengaruh variabel lain di luar variabel penelitian yang dapat mempengaruhi kinerja program peningkatan disiplin aparatur instansi pemerintah daerah, contohnya pengendalian internal untuk perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang penganggaran.
DAFTAR PUSTAKA
Al Rasyid, Harun. 2003. Teknik Penarikan Sampel dan Penyusunan Skala. Bandung: Program Pasca Sarjana Universitas Padjajaran. Ancok, Djamaludin.
1989. Validitas dan Reabilitas Instrumen Penelitian.
Yogyakarta: Universitas Gajah Mada. As’ad, Moh. 1987. Psikologi Industri (Edisi Ketiga). Yogyakarta: Liberty. Bastian, Indra. 2001. Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Yogyakarta: BPFE. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung. 2011. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Darise, Nurlan. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik). Jakarta: PT INDEKS. Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Halim, Abdul. 2004. Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YPKN. Lembaga Administrasi Negara RI. 2003. Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Mahmudi. 2005. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP AMP YPKN. Mangkunegara, A. Anwar Prabu. 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: Remaja Rosadakarya. Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi. Moh, Nazir. 2003. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia. Nordiawan, Deddi. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Purnomo, Budi S. 2009. Obligasi Daerah. Bandung: Alfabeta. Santosa, Purbayu Budi. Ashari. 2005. Analisis Statistik dengan Microsoft Excell dan SPSS. Yogyakarta: Andi Santoso, Singgih. 2009. Panduan Lengkap Menguasai Statistik dengan SPSS 17. Jakarta: Elex Media Komputindo. Sitepu, SK Nirwana. 1995. Program SPSS dan Aplikasi Penggunaannya. Jakarta: PT Rineka Cipta. Somantri, Ating. Sambas, Ali Muhidin. 2006. Aplikasi Statistika dalam Penelitian. Bandung: Pustaka Setia. Sugiyono. 2010. Statistika untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta. Suryabrata, Sumadi. 2004. Psikologi Pendidikan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Syahrul, & Afdinizar, Muhammad. 2000. Kamus Akuntansi. Jakarta: Citra Harta Prima. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
Skirpsi dan Jurnal Penelitian Afiah, Nunuy Nur. 2010. Tinjauan penganggaran Berbasis Kinerja Sebagai Upaya Peningkatan Kinerja Pemerintah Indonesia. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. V No. 1. Asmoko, Hindri. 2006. Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Efektivitas Pengendalian. Jurnal Akuntansi Pemerintah Volume 2. Tampubolon, Biatna Dulbert. 2007. Analisis Faktor Gaya Kepemimpinan dan Faktor Etos Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Organisasi yang Telah Menerapkan SNI 19-9001-2001. Jurnal Standarisasi Vol. 9. Verasvera, Febrina Astria. 2012. Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Studi Kasus Pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Bandung: Universitas Widyatama.
Lampiran 6
DATA IMPLEMENTASI ANGGARAN BERBASIS KINERJA (X) BERSKALA ORDINAL n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 5 4 4 4 4 4 2 4 5 4 4 5 2 3 3 3 4 5 4 5 4 4 2 5 4
2 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 3 5 2 2 4 4 5 5 4 5 4 3 4 5 4
3 5 4 4 4 4 4 2 4 5 4 4 5 2 4 4 4 4 5 4 5 4 4 2 5 4
4 5 4 4 4 4 4 5 3 5 4 3 5 2 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4
5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 3 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5
6 5 4 3 5 4 4 2 2 5 4 3 5 3 3 4 4 4 5 4 4 4 2 2 4 4
7 4 3 3 4 2 4 1 2 4 4 3 5 2 2 3 3 4 5 2 4 4 2 1 4 5
PERTANYAAN TOTAL 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 73 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 67 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 70 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 67 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 69 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 58 2 2 2 4 2 4 4 2 4 2 51 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 79 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68 3 3 3 2 4 3 2 2 4 2 51 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 84 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 61 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 64 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 62 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 69 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 66 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 73 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68 2 2 2 5 2 5 4 2 2 2 50 4 2 4 4 4 4 4 2 3 4 55 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 73 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 71
Lampiran 7
DATA KINERJA PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR (Y) BERSKALA ORDINAL n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
PERTANYAAN TOTAL 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 66 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 5 4 4 4 5 4 3 3 69 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 5 4 4 3 65 3 4 4 4 4 4 4 3 3 5 4 5 4 3 4 3 3 2 66 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 62 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 70 4 4 2 4 4 4 4 2 2 5 2 2 2 2 5 5 5 1 59 2 4 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 2 4 4 3 2 51 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 76 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 5 5 5 4 71 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 1 1 2 2 2 2 3 2 39 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 81 2 3 4 3 3 3 3 3 2 4 2 4 3 2 4 4 2 3 54 3 4 4 4 4 4 3 4 3 5 4 3 4 3 5 5 3 5 70 3 4 5 4 4 4 4 4 5 5 2 4 4 4 5 4 4 3 72 3 3 2 2 3 3 4 3 2 5 3 3 3 2 4 4 4 2 55 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 71 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 85 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72 4 5 5 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 74 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 69 2 4 2 3 3 4 2 2 2 3 2 2 2 2 4 2 3 2 46 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 45 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 78 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 77
Lampiran 8
HASIL PERHITUNGAN AKUMULASI JAWABAN DATA INDIKATOR IMPLEMENTASI ANGGARAN BERBASIS KINERJA (X)
Pernyataan Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Ragu-ragu Setuju Sangat Setuju
PERSIAPAN Koding (k) 1 2 0 0 1 3 2 2 3 2 3 13 11 4 6 10 5 Jumlah Kriteria
Jumlah Responden Jumlah Pertanyaan Skor Maksimum Skor Minimum Selisih (Rentang) Banyak Kelas Panjang Kelas
: : : : : : :
RATIFIKASI Koding (k) 6 0 1 4 2 4 3 12 4 5 5 Jumlah Kriteria
Pernyataan Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Ragu-ragu Setuju Sangat Setuju
Jumlah Responden Jumlah Pertanyaan Skor Maksimum Skor Minimum Selisih (Rentang) Banyak Kelas Panjang Kelas
Pernyataan Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Ragu-ragu Setuju Sangat Setuju
3 0 3 0 16 6
4 0 1 3 16 5
5 0 0 1 15 9
Frekuensi (f) 0 9 9 71 36
25 5 625 125 500 5 100
7 2 6 5 9 3
8 0 2 2 19 2
Frekuensi (f)
IMPLEMENTASI Koding (k) 9 10 11 0 0 0 1 4 2 1 2 4 3 2 3 14 18 16 4 3 2 6 5
12 0 2 1 18 4
Frekuensi (f)
: : : : : : :
fxk 0 18 27 284 180 509 Baik
2 12 11 40 10
fxk 2 24 33 160 50 269 Baik
25 3 375 75 300 5 60
0 9 10 66 15
fxk 0 18 30 264 75
Jumlah Kriteria
387 Baik
Jumlah Responden Jumlah Pertanyaan Skor Maksimum Skor Minimum Selisih (Rentang) Banyak Kelas Panjang Kelas
Pernyataan Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Ragu-ragu Setuju Sangat Setuju
Jumlah Responden Jumlah Pertanyaan Skor Maksimum Skor Minimum Selisih (Rentang) Banyak Kelas Panjang Kelas
25 4 500 100 400 5 80
PELAPORAN DAN EVALUASI Koding (k) 13 14 15 16 17 0 0 0 0 0 1 0 1 5 1 3 2 2 2 1 2 4 3 19 19 16 20 16 4 4 3 3 2 2 5 Jumlah Kriteria
25 5 625 125 500 5 100
Frekuensi (f) 0 10 11 90 14
fxk 0 20 33 360 70 483 Baik
Lampiran 9
HASIL PERHITUNGAN AKUMULASI JAWABAN DATA INDIKATOR KINERJA PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR (Y)
Pernyataan Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Ragu-ragu Setuju Sangat Setuju
Jumlah Responden Jumlah Pertanyaan Skor Maksimum Skor Minimum Selisih (Rentang) Banyak Kelas Panjang Kelas
Pernyataan Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Ragu-ragu Setuju Sangat Setuju
Jumlah Responden Jumlah Pertanyaan Skor Maksimum Skor Minimum Selisih (Rentang) Banyak Kelas Panjang Kelas
Pernyataan Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Ragu-ragu Setuju Sangat Setuju
Efisien Koding (k) 18 19 0 0 1 5 1 2 6 3 3 12 16 4 2 5 5 Jumlah
: : : : : : :
20 0 6 1 13 5
21 0 2 6 13 4
Frekuensi (f)
fxk 0 28 48 216 80 372 Baik
0 14 16 54 16
25 4 500 100 400 5 80
Efektif Koding (k) 22 0 1 1 2 5 3 17 4 2 5 Jumlah Kriteria
23 0 1 4 18 2
24 0 4 3 13 5
25 0 5 4 12 4
Frekuensi (f) 0 11 16 60 13
fxk 0 22 48 240 65 375 Baik
25 4 500 100 400 5 80
Koding (k) 1 2 3 4 5
26 0 9 8 5 3
Pertumbuhan Pegawai 27 28 29 30 31 0 1 1 0 0 0 5 2 3 7 6 4 4 5 6 9 14 16 14 12 10 1 2 3 0 Jumlah
32 0 2 1 15 7
33 0 3 1 17 4
34 0 1 10 11 3
35 1 6 8 9 1
Frekuensi (f) 3 38 53 122 34
fxk 3 76 159 488 170 896
Kriteria
Jumlah Responden Jumlah Pertanyaan Skor Maksimum Skor Minimum Selisih (Rentang) Banyak Kelas Panjang Kelas
Pernyataan Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Ragu-ragu Setuju Sangat Setuju
: : : : : : :
25 10 1250 250 1000 5 200
Kemampuan Koding (k) 26 27 0 0 1 9 0 2 8 6 3 5 9 4 3 10 5 Jumlah Kriteria
Jumlah Responden Jumlah Pertanyaan Skor Maksimum Skor Minimum Selisih (Rentang) Banyak Kelas Panjang Kelas
Pernyataan Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Ragu-ragu Setuju Sangat Setuju
Jumlah Responden Jumlah Pertanyaan Skor Maksimum Skor Minimum Selisih (Rentang) Banyak Kelas Panjang Kelas
Baik
28 1 5 4 14 1
Frekuensi (f) 1 14 18 28 14
fxk 1 28 54 112 70 265 Baik
25 3 375 75 300 5 60
Kesempatan Berprestasi Koding (k) 29 30 31 1 0 0 1 2 3 7 2 4 5 6 3 16 14 12 4 2 3 0 5 Jumlah Kriteria
: : : : : : :
25 4 500 100 400 5 80
32 0 2 1 15 7
Frekuensi (f) 1 14 16 57 12
fxk 1 28 48 228 60 365 Baik
Pernyataan Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Ragu-ragu Setuju Sangat Setuju
Jumlah Responden Jumlah Pertanyaan Skor Maksimum Skor Minimum Selisih (Rentang) Banyak Kelas Panjang Kelas
Koding (k) 1 2 3 4 5
33 0 3 1 17 4 Jumlah Kriteria
: : : : : : :
Motivasi 34 0 1 10 11 3
25 3 375 75 300 5 60
35 1 6 8 9 1
Frekuensi (f) 1 10 19 37 8
fxk 1 20 57 148 40 266 Baik
Lampiran 10
HASIL PERHITUNGAN PROSES TRANSFORMASI DATA DARI SKALA ORDINAL MENJADI SKALA INTERVAL PADA DATA IMPLEMENTASI ANGGARAN BERBASIS KINERJA (X) MELALUI METODE SUCCESSIVE INTERVAL MENGGUNAKAN PROGRAM MINITAB Data Display 1 Row Ordinal 1 2 2 3 3 4 4 5
frek 3 3 13 6
prop 0.12 0.12 0.52 0.24
prop_kum 0.12 0.24 0.76 1.00
Z_val -1.17499 -0.70630 0.70630 *
Z*_val 0.200040 0.310873 0.310873 *
SV -1.66700 -0.92361 0.00000 1.29530
Interval 1.00000 1.74340 2.66700 3.96231
Data Display 2 Row Ordinal 1 2 2 3 3 4 4 5
frek 2 2 11 10
prop 0.08 0.08 0.44 0.40
prop_kum 0.08 0.16 0.60 1.00
Z_val -1.40507 -0.99446 0.25335 *
Z*_val 0.148666 0.243312 0.386343 *
SV -1.85833 -1.18307 -0.32507 0.96586
Interval 1.00000 1.67526 2.53326 3.82418
Data Display 3 Row Ordinal 1 2 2 4 3 5
frek 3 16 6
prop 0.12 0.64 0.24
prop_kum 0.12 0.76 1.00
Z_val -1.17499 0.70630 *
Z*_val 0.200040 0.310873 *
SV -1.66700 -0.17318 1.29530
Interval 1.00000 2.49383 3.96231
Data Display 4 Row Ordinal 1 2 2 3 3 4 4 5
frek 1 3 16 5
prop 0.04 0.12 0.64 0.20
prop_kum 0.04 0.16 0.80 1.00
Z_val -1.75069 -0.99446 0.84162 *
Z*_val 0.086174 0.243312 0.279962 *
SV -2.15434 -1.30948 -0.05727 1.39981
Interval 1.00000 1.84486 3.09708 4.55415
Data Display 5 Row Ordinal 1 3 2 4 3 5
frek 1 15 9
prop 0.04 0.60 0.36
prop_kum 0.04 0.64 1.00
Z_val -1.75069 0.35846 *
Z*_val 0.086174 0.374118 *
SV -2.15434 -0.47991 1.03922
Interval 1.00000 2.67444 4.19356
Data Display 6 Row Ordinal 1 2 2 3 3 4 4 5
frek 4 4 12 5
prop 0.16 0.16 0.48 0.20
prop_kum 0.16 0.32 0.80 1.00
Z_val -0.994458 -0.467699 0.841621 *
Data Display 7 Row Ordinal 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5
frek 2 6 5 9 3
prop 0.08 0.24 0.20 0.36 0.12
prop_kum 0.08 0.32 0.52 0.88 1.00
Z_val -1.40507 -0.46770 0.05015 1.17499 *
Z*_val 0.148666 0.357611 0.398441 0.200040 *
SV -1.85833 -0.87060 -0.20415 0.55111 1.66700
Interval 1.00000 1.98772 2.65418 3.40944 4.52533
Data Display 8 Row Ordinal 1 2 2 3 3 4 4 5
frek 2 2 19 2
prop 0.08 0.08 0.76 0.08
prop_kum 0.08 0.16 0.92 1.00
Z_val -1.40507 -0.99446 1.40507 *
Z*_val 0.148666 0.243312 0.148666 *
SV -1.85833 -1.18307 0.12453 1.85833
Interval 1.00000 1.67526 2.98286 4.71666
Z*_val 0.243312 0.357611 0.279962 *
SV -1.52070 -0.71437 0.16177 1.39981
Interval 1.00000 1.80633 2.68247 3.92051
Data Display 9 Row Ordinal frek 1 2 4 2 3 4 3 4 14 4 5 3 Data Display 10 Row Ordinal frek 1 2 2 2 3 3 3 4 18 4 5 2
prop_kum 0.16 0.32 0.88 1.00
Z_val -0.99446 -0.46770 1.17499 *
Z*_val 0.243312 0.357611 0.200040 *
SV -1.52070 -0.71437 0.28138 1.66700
prop prop_kum 0.08 0.08 0.12 0.20 0.72 0.92 0.08 1.00
Z_val -1.40507 -0.84162 1.40507 *
Z*_val 0.148666 0.279962 0.148666 *
SV Interval -1.85833 1.00000 -1.09413 1.76420 0.18236 3.04068 1.85833 4.71666
Data Display 11 Row Ordinal frek 1 2 1 2 3 2 3 4 16 4 5 6
prop prop_kum 0.04 0.04 0.08 0.12 0.64 0.76 0.24 1.00
Z_val -1.75069 -1.17499 0.70630 *
Z*_val 0.086174 0.200040 0.310873 *
SV Interval -2.15434 1.00000 -1.42333 1.73101 -0.17318 2.98117 1.29530 4.44965
Data Display 12 Row Ordinal frek
prop 0.16 0.16 0.56 0.12
Interval 1.00000 1.80633 2.80207 4.18770
prop
prop_kum
Z_val
Z*_val
SV
Interval
2 1 18 4
0.08 0.04 0.72 0.16
0.08 0.12 0.84 1.00
-1.40507 -1.17499 0.99446 *
0.148666 0.200040 0.243312 *
-1.85833 -1.28436 -0.06010 1.52070
1.00000 1.57397 2.79823 4.37903
Data Display 13 Row Ordinal frek 1 3 2 2 4 19 3 5 4
prop 0.08 0.76 0.16
prop_kum 0.08 0.84 1.00
Z_val -1.40507 0.99446 *
Z*_val 0.148666 0.243312 *
SV -1.85833 -0.12453 1.52070
Interval 1.00000 2.73379 4.37903
Data Display 14 Row Ordinal frek 1 2 1 2 3 2 3 4 19 4 5 3
prop 0.04 0.08 0.76 0.12
prop_kum 0.04 0.12 0.88 1.00
Z_val -1.75069 -1.17499 1.17499 *
Z*_val 0.086174 0.200040 0.200040 *
SV -2.15434 -1.42333 0.00000 1.66700
Interval 1.00000 1.73101 3.15434 4.82135
Data Display 15 Row Ordinal frek 1 2 5 2 3 1 3 4 16 4 5 3
prop 0.20 0.04 0.64 0.12
prop_kum 0.20 0.24 0.88 1.00
Z_val -0.84162 -0.70630 1.17499 *
Z*_val 0.279962 0.310873 0.200040 *
SV -1.39981 -0.77278 0.17318 1.66700
Interval 1.00000 1.62703 2.57299 4.06681
Data Display 16 Row Ordinal frek 1 2 1 2 3 2 3 4 20 4 5 2
prop 0.04 0.08 0.80 0.08
prop_kum 0.04 0.12 0.92 1.00
Z_val -1.75069 -1.17499 1.40507 *
Z*_val 0.086174 0.200040 0.148666 *
SV -2.15434 -1.42333 0.06422 1.85833
Interval 1.00000 1.73101 3.21856 5.01267
Data Display 17 Row Ordinal frek 1 2 3 2 3 4 3 4 16 4 5 2
prop 0.12 0.16 0.64 0.08
prop_kum 0.12 0.28 0.92 1.00
Z_val -1.17499 -0.58284 1.40507 *
Z*_val 0.200040 0.336623 0.148666 *
SV -1.66700 -0.85364 0.29368 1.85833
Interval 1.00000 1.81336 2.96069 4.52533
1 2 3 4
2 3 4 5
Lampiran 11
HASIL PERHITUNGAN PROSES TRANSFORMASI DATA DARI SKALA ORDINAL MENJADI SKALA INTERVAL PADA DATA KINERJA PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR (Y) MELALUI METODE SUCCESSIVE INTERVAL MENGGUNAKAN PROGRAM MINITAB Data Display 1 Row Ordinal 1 2 2 3 3 4 4 5
frek 5 6 12 2
prop 0.20 0.24 0.48 0.08
prop_kum 0.20 0.44 0.92 1.00
Z_val -0.84162 -0.15097 1.40507 *
Z*_val 0.279962 0.394422 0.148666 *
SV -1.39981 -0.47692 0.51199 1.85833
Interval 1.00000 1.92289 2.91180 4.25814
Data Display 2 Row Ordinal 1 2 2 3 3 4 4 5
frek 1 3 16 5
prop 0.04 0.12 0.64 0.20
prop_kum 0.04 0.16 0.80 1.00
Z_val -1.75069 -0.99446 0.84162 *
Z*_val 0.086174 0.243312 0.279962 *
SV -2.15434 -1.30948 -0.05727 1.39981
Interval 1.00000 1.84486 3.09708 4.55415
Data Display 3 Row Ordinal 1 2 2 3 3 4 4 5
frek 6 1 13 5
prop 0.24 0.04 0.52 0.20
prop_kum 0.24 0.28 0.80 1.00
Z_val -0.706303 -0.582842 0.841621 *
Data Display 4 Row Ordinal 1 2 2 3 3 4 4 5
frek 2 6 13 4
prop 0.08 0.24 0.52 0.16
prop_kum 0.08 0.32 0.84 1.00
Z_val -1.40507 -0.46770 0.99446 *
Z*_val 0.148666 0.357611 0.243312 *
SV -1.85833 -0.87060 0.21981 1.52070
Interval 1.00000 1.98772 3.07813 4.37903
Data Display 5 Row Ordinal 1 2 2 3 3 4 4 5
frek 1 5 17 2
prop 0.04 0.20 0.68 0.08
prop_kum 0.04 0.24 0.92 1.00
Z_val -1.75069 -0.70630 1.40507 *
Z*_val 0.086174 0.310873 0.148666 *
SV -2.15434 -1.12350 0.23854 1.85833
Interval 1.00000 2.03085 3.39288 5.01267
Data Display 6 Row Ordinal 1 2 2 3 3 4 4 5
frek 1 4 18 2
prop 0.04 0.16 0.72 0.08
prop_kum 0.04 0.20 0.92 1.00
Z_val -1.75069 -0.84162 1.40507 *
Z*_val 0.086174 0.279962 0.148666 *
SV -2.15434 -1.21118 0.18236 1.85833
Interval 1.00000 1.94317 3.33670 5.01267
Data Display 7 Row Ordinal 1 2 2 3 3 4 4 5
frek 4 3 13 5
prop 0.16 0.12 0.52 0.20
prop_kum 0.16 0.28 0.80 1.00
Z_val -0.994458 -0.582842 0.841621 *
Z*_val 0.243312 0.336623 0.279962 *
SV -1.52070 -0.77760 0.10896 1.39981
Interval 1.00000 1.74310 2.62966 3.92051
Data Display 8 Row Ordinal 1 2 2 3 3 4 4 5
frek 5 4 12 4
prop 0.20 0.16 0.48 0.16
prop_kum 0.20 0.36 0.84 1.00
Z_val -0.841621 -0.358459 0.994458 *
Z*_val 0.279962 0.374118 0.243312 *
SV -1.39981 -0.58847 0.27251 1.52070
Interval 1.00000 1.81134 2.67232 3.92051
Z*_val 0.310873 0.336623 0.279962 *
SV -1.29530 -0.64375 0.10896 1.39981
Interval 1.00000 1.65155 2.40427 3.69511
Data Display 9 Row Ordinal 1 2 2 3 3 4 4 5
frek 9 8 5 3
prop 0.36 0.32 0.20 0.12
prop_kum 0.36 0.68 0.88 1.00
Z_val -0.35846 0.46770 1.17499 *
Z*_val 0.374118 0.357611 0.200040 *
Data Display 10 Row Ordinal frek 1 3 6 2 4 9 3 5 10
prop 0.24 0.36 0.40
prop_kum 0.24 0.60 1.00
Z_val -0.706303 0.253347 *
Data Display 11 Row Ordinal frek 1 1 1 2 2 5 3 3 4 4 4 14 5 5 1
prop 0.04 0.20 0.16 0.56 0.04
prop_kum 0.04 0.24 0.40 0.96 1.00
Z_val -1.75069 -0.70630 -0.25335 1.75069 *
Z*_val 0.086174 0.310873 0.386343 0.086174 *
SV -2.15434 -1.12350 -0.47168 0.53602 2.15434
Interval 1.00000 2.03085 2.68266 3.69036 5.30869
Data Display 12 Row Ordinal frek 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 16 5 5 2
prop 0.04 0.08 0.16 0.64 0.08
prop_kum 0.04 0.12 0.28 0.92 1.00
Z_val -1.75069 -1.17499 -0.58284 1.40507 *
Z*_val 0.086174 0.200040 0.336623 0.148666 *
SV -2.15434 -1.42333 -0.85364 0.29368 1.85833
Interval 1.00000 1.73101 2.30070 3.44803 5.01267
Data Display 13 Row Ordinal frek 1 2 3 2 3 5 3 4 14 4 5 3
prop 0.12 0.20 0.56 0.12
prop_kum 0.12 0.32 0.88 1.00
Z_val -1.17499 -0.46770 1.17499 *
Z*_val 0.200040 0.357611 0.200040 *
SV -1.66700 -0.78785 0.28138 1.66700
Interval 1.00000 1.87915 2.94838 4.33401
Data Display 14 Row Ordinal frek 1 2 7 2 3 6 3 4 12
prop 0.28 0.24 0.48
prop_kum 0.28 0.52 1.00
Z_val -0.582842 0.050154 *
Data Display 15 Row Ordinal frek 1 2 2 2 3 1 3 4 15 4 5 7
prop 0.08 0.04 0.60 0.28
prop_kum 0.08 0.12 0.72 1.00
Z_val -1.40507 -1.17499 0.58284 *
Z*_val 0.148666 0.200040 0.336623 *
SV -1.85833 -1.28436 -0.22764 1.20223
Interval 1.00000 1.57397 2.63069 4.06055
Data Display 16 Row Ordinal frek 1 2 3 2 3 1 3 4 17 4 5 4
prop 0.12 0.04 0.68 0.16
prop_kum 0.12 0.16 0.84 1.00
Z_val -1.17499 -0.99446 0.99446 *
Z*_val 0.200040 0.243312 0.243312 *
SV -1.66700 -1.08178 0.00000 1.52070
Interval 1.00000 1.58522 2.66700 4.18770
Data Display 17 Row Ordinal frek 1 2 1 2 3 10 3 4 11 4 5 3
prop 0.04 0.40 0.44 0.12
prop_kum 0.04 0.44 0.88 1.00
Z_val -1.75069 -0.15097 1.17499 *
Z*_val 0.086174 0.394422 0.200040 *
SV -2.15434 -0.77062 0.44178 1.66700
Interval 1.00000 2.38372 3.59612 4.82135
Data Display 18 Row Ordinal frek 1 1 1 2 2 6 3 3 8 4 4 9 5 5 1
prop 0.04 0.24 0.32 0.36 0.04
prop_kum 0.04 0.28 0.60 0.96 1.00
Z_val -1.75069 -0.58284 0.25335 1.75069 *
Z*_val 0.086174 0.336623 0.386343 0.086174 *
SV -2.15434 -1.04354 -0.15537 0.83380 2.15434
Interval 1.00000 2.11080 2.99897 3.98815 5.30869
Z*_val 0.310873 0.386343 *
Z*_val 0.336623 0.398441 *
SV -1.03922 0.05158 0.78785 1.66700 SV -1.29530 -0.20964 0.96586
SV -1.20223 -0.25757 0.83009
Interval 1.00000 2.09080 2.82707 3.70622 Interval 1.00000 2.08567 3.26116
Interval 1.00000 1.94465 3.03231
DATA IMPLEMENTASI ANGGARAN BERBASIS KINERJA (X) BERSKALA INTERVAL N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 3,96231 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 1 2,667 3,96231 2,667 2,667 3,96231 1 1,7434 1,7434 1,7434 2,667 3,96231 2,667 3,96231 2,667 2,667 1 3,96231 2,667
2 3,82418 2,53326 2,53326 3,82418 3,82418 2,53326 3,82418 2,53326 3,82418 2,53326 1,67526 3,82418 1 1 2,53326 2,53326 3,82418 3,82418 2,53326 3,82418 2,53326 1,67526 2,53326 3,82418 2,53326
3 3,96231 2,49383 2,49383 2,49383 2,49383 2,49383 1 2,49383 3,96231 2,49383 2,49383 3,96231 1 2,49383 2,49383 2,49383 2,49383 3,96231 2,49383 3,96231 2,49383 2,49383 1 3,96231 2,49383
4 4,55415 3,09708 3,09708 3,09708 3,09708 3,09708 4,55415 1,84486 4,55415 3,09708 1,84486 4,55415 1 3,09708 3,09708 3,09708 3,09708 4,55415 3,09708 3,09708 3,09708 1,84486 3,09708 3,09708 3,09708
5 4,19356 4,19356 2,67444 2,67444 2,67444 4,19356 4,19356 2,67444 4,19356 2,67444 1 4,19356 2,67444 2,67444 2,67444 2,67444 2,67444 4,19356 2,67444 2,67444 2,67444 2,67444 4,19356 2,67444 4,19356
6 3,92051 2,68247 1,80633 3,92051 2,68247 2,68247 1 1 3,92051 2,68247 1,80633 3,92051 1,80633 1,80633 2,68247 2,68247 2,68247 3,92051 2,68247 2,68247 2,68247 1 1 2,68247 2,68247
7 3,40944 2,65418 2,65418 3,40944 1,98772 3,40944 1 1,98772 3,40944 3,40944 2,65418 4,52533 1,98772 1,98772 2,65418 2,65418 3,40944 4,52533 1,98772 3,40944 3,40944 1,98772 1 3,40944 4,52533
PERTANYAAN 8 9 2,98286 2,80207 2,98286 2,80207 2,98286 1,80633 2,98286 2,80207 2,98286 2,80207 2,98286 2,80207 2,98286 1 1 1 2,98286 4,1877 2,98286 2,80207 1,67526 1,80633 4,71666 4,1877 2,98286 2,80207 2,98286 2,80207 2,98286 1,80633 1,67526 1,80633 2,98286 2,80207 4,71666 4,1877 2,98286 2,80207 2,98286 2,80207 2,98286 2,80207 1 1 2,98286 1 2,98286 2,80207 2,98286 2,80207
10 3,04068 3,04068 3,04068 3,04068 3,04068 3,04068 3,04068 1 3,04068 3,04068 1,7642 4,71666 1,7642 3,04068 3,04068 1,7642 3,04068 4,71666 3,04068 3,04068 3,04068 1 3,04068 3,04068 3,04068
11 2,98117 2,98117 1,73101 2,98117 2,98117 2,98117 2,98117 2,98117 4,44965 2,98117 1 4,44965 1,73101 2,98117 2,98117 2,98117 2,98117 4,44965 2,98117 4,44965 2,98117 4,44965 2,98117 4,44965 2,98117
12 2,79823 2,79823 2,79823 2,79823 2,79823 2,79823 2,79823 1 2,79823 2,79823 2,79823 4,37903 1,57397 2,79823 2,79823 2,79823 2,79823 4,37903 2,79823 4,37903 2,79823 1 2,79823 4,37903 2,79823
13 2,73379 2,73379 2,73379 2,73379 2,73379 2,73379 2,73379 2,73379 4,37903 2,73379 1 4,37903 1 2,73379 2,73379 2,73379 2,73379 4,37903 2,73379 2,73379 2,73379 4,37903 2,73379 2,73379 2,73379
14 3,15434 1,73101 3,15434 3,15434 3,15434 3,15434 3,15434 3,15434 3,15434 3,15434 1 4,82135 1,73101 3,15434 3,15434 3,15434 3,15434 4,82135 3,15434 3,15434 3,15434 3,15434 3,15434 3,15434 4,82135
15 2,57299 2,57299 2,57299 2,57299 2,57299 2,57299 1 1 4,06681 2,57299 1 4,06681 1,62703 2,57299 2,57299 2,57299 2,57299 4,06681 2,57299 2,57299 2,57299 1 1 2,57299 2,57299
16 3,21856 3,21856 3,21856 3,21856 3,21856 3,21856 3,21856 3,21856 3,21856 3,21856 3,21856 5,01267 3,21856 3,21856 1,73101 3,21856 3,21856 5,01267 3,21856 3,21856 3,21856 1 1,73101 3,21856 3,21856
17 1,81336 2,96069 2,96069 2,96069 2,96069 2,96069 2,96069 1 4,52533 2,96069 1 2,96069 1,81336 1,81336 2,96069 1,81336 2,96069 4,52533 2,96069 2,96069 2,96069 1 2,96069 2,96069 2,96069
Lampiran 12
TOTAL 55,9245 48,1434 44,9256 51,3319 48,6721 50,322 42,4422 33,289 64,6297 48,8029 30,404 72,6326 30,7126 42,9009 44,6408 42,3969 50,0938 74,1972 47,3812 55,9069 48,8029 33,3261 38,2067 55,9069 53,1049
DATA KINERJA PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR (Y) BERSKALA INTERVAL
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
18 2,9118 2,9118 1,92289 1,92289 1,92289 2,9118 2,9118 1 2,9118 2,9118 1 4,25814 1 1,92289 1,92289 1,92289 2,9118 2,9118 2,9118 2,9118 2,9118 1 1 4,25814 2,9118
19 3,09708 3,09708 3,09708 3,09708 3,09708 3,09708 3,09708 3,09708 4,55415 3,09708 1 4,55415 1,84486 3,09708 3,09708 1,84486 3,09708 4,55415 3,09708 4,55415 3,09708 3,09708 1,84486 4,55415 3,09708
20 2,40427 2,40427 2,40427 2,40427 1,65155 2,40427 1 1 3,69511 2,40427 1 3,69511 2,40427 2,40427 3,69511 1 2,40427 3,69511 2,40427 3,69511 2,40427 1 1 2,40427 2,40427
21 3,07813 1,98772 1,98772 3,07813 3,07813 3,07813 3,07813 1 4,37903 3,07813 1,98772 4,37903 1,98772 3,07813 3,07813 1 3,07813 4,37903 3,07813 3,07813 3,07813 1,98772 1,98772 4,37903 3,07813
22 3,39288 3,39288 3,39288 3,39288 3,39288 3,39288 3,39288 1 5,01267 3,39288 2,03085 3,39288 2,03085 3,39288 3,39288 2,03085 3,39288 5,01267 3,39288 3,39288 3,39288 2,03085 2,03085 3,39288 3,39288
23 3,3367 3,3367 3,3367 3,3367 3,3367 3,3367 3,3367 1 5,01267 3,3367 1,94317 3,3367 1,94317 3,3367 3,3367 1,94317 3,3367 5,01267 3,3367 3,3367 3,3367 3,3367 1,94317 3,3367 3,3367
24 2,62966 2,62966 1,7431 2,62966 2,62966 2,62966 2,62966 1 3,92051 2,62966 1 3,92051 1,7431 1,7431 2,62966 2,62966 2,62966 3,92051 2,62966 2,62966 2,62966 1 1 3,92051 3,92051
25 2,67232 2,67232 1,81134 1,81134 2,67232 2,67232 1 1 2,67232 2,67232 1 3,92051 1,81134 2,67232 2,67232 1,81134 2,67232 3,92051 2,67232 2,67232 2,67232 1 1 3,92051 3,92051
PERTANYAAN 26 27 2,0908 1 2,0908 1 2,0908 2,08567 2,0908 3,26116 2,0908 1 1 2,08567 1 3,26116 1 2,08567 2,82707 2,08567 1 2,08567 1 1 3,70622 3,26116 1 2,08567 2,0908 3,26116 3,70622 3,26116 1 3,26116 2,82707 2,08567 2,82707 3,26116 2,82707 2,08567 2,0908 3,26116 2,0908 2,08567 1 1 1 1 2,82707 3,26116 3,70622 3,26116
28 2,68266 5,30869 3,69036 3,69036 3,69036 3,69036 2,03085 3,69036 3,69036 2,03085 1 3,69036 2,03085 3,69036 2,03085 2,68266 2,68266 3,69036 3,69036 3,69036 3,69036 2,03085 2,68266 3,69036 3,69036
29 3,44803 3,44803 3,44803 5,01267 2,3007 3,44803 1,73101 3,44803 3,44803 3,44803 1 3,44803 3,44803 2,3007 3,44803 2,3007 3,44803 5,01267 3,44803 3,44803 3,44803 1,73101 2,3007 3,44803 3,44803
30 2,94838 2,94838 1,87915 2,94838 1,87915 2,94838 1 2,94838 2,94838 2,94838 1 4,33401 1,87915 2,94838 2,94838 1,87915 2,94838 4,33401 2,94838 2,94838 2,94838 1 1,87915 2,94838 4,33401
31 1,94465 3,03231 1,94465 1,94465 1,94465 3,03231 1 1 3,03231 3,03231 1 3,03231 1 1,94465 3,03231 1 3,03231 3,03231 3,03231 3,03231 1,94465 1 1 3,03231 3,03231
32 2,63069 4,06055 4,06055 2,63069 1,57397 2,63069 4,06055 2,63069 2,63069 4,06055 1 2,63069 2,63069 4,06055 4,06055 2,63069 2,63069 4,06055 2,63069 2,63069 2,63069 2,63069 1 2,63069 2,63069
33 2,667 2,667 2,667 1,58522 2,667 2,667 4,1877 2,667 2,667 4,1877 1 2,667 2,667 4,1877 2,667 2,667 2,667 4,1877 2,667 2,667 2,667 1 1 2,667 2,667
34 2,38372 2,38372 3,59612 2,38372 2,38372 3,59612 4,82135 2,38372 2,38372 4,82135 2,38372 3,59612 1 2,38372 3,59612 3,59612 3,59612 4,82135 3,59612 3,59612 3,59612 2,38372 2,38372 3,59612 3,59612
35 2,99897 2,99897 2,99897 2,1108 2,99897 3,98815 1 2,1108 2,99897 3,98815 2,1108 3,98815 2,99897 5,30869 2,99897 2,1108 3,98815 3,98815 3,98815 3,98815 2,99897 2,1108 2,1108 3,98815 3,98815
Lampiran 13
TOTAL 48,3177 52,3709 48,1573 49,3314 44,3105 52,6096 44,5389 34,0617 60,8705 55,1258 23,4563 65,8111 35,5057 53,8241 55,5744 37,3111 53,4289 72,6218 54,4366 57,6238 51,6235 30,3394 28,1636 62,2555 60,4159
Lampiran 15
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 1. Data Pribadi Nama Lengkap
: Venni Avionita
Tempat Tanggal Lahir
: Ujung Pandang, 24 Maret 1992
Jenis Kelamin
: Wanita
Kewarganegaraan
: Indonesia
Agama
: Islam
Status Perkawinan
: Belum Menikah
Alamat
: Terusan Tubagus Ismail Indah 5A RT. 001 RW. 015 Kel. Sekeloa Kec. Coblong Bandung
Telepon
: 0856 9519 3392
Email
:
[email protected]
2.
Pendidikan
1996-1997
: TK. Bunga Tanjong-Medan
1997-1999
: SD Negeri PTPN II Tanjung Morawa–Medan
2000
: SD Negeri Pujokusuman III-Yogyakarta
2001
: SD Negeri Lowokwaru VI-Malang
2002-2003
: SD Negeri Sukamandi IV-Subang
2003-2006
: SMP Negeri 1 Karawang
2006-2009
: SMA Negeri 1 Karawang
2009-sekarang
: Universitas Widyatama
Bandung, Februari 2013 Venni Avionita
