TAX & ACCOUNTING REVIEW, VOL. 3, NO.2, 2013
FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERENCANAAN WAJIB PAJAK DI SURABAYA
Herlina dan Agus Arianto Toly Program Akuntansi Pajak Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Petra Email:
[email protected]
ABSTRAK Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh perbedaan tarif pajak, loopholes, sanksi administrasi, persepsi wajib pajak, dan moral wajib pajak terhadap perencanaan pajak wajib pajak badan di Surabaya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 21. Teknik penelitian yang digunakan adalah analisa regresi linier berganda. Teknik pengumpulan data primer yang digunakan adalah dengan penyebaran kuesioner di mana skala pengukuran pada tiap pertanyaan menggunakan skala Likert. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa perbedaan tarif pajak, loopholes, sanksi administrasi, persepsi wajib pajak, dan moral wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap perencanaan pajak wajib pajak badan di Surabaya. Determinan indikator menunjukan bahwa R2 adalah 74,4% yang artinya kelima variabel mampu menjelaskan variasi variabel perencanaan pajak adalah sebesar 74,4% dan sisanya sebesar 25,6% dijelaskan oleh variabel lain. Kata Kunci: Perencanaan Pajak, Perbedaan Tarif Pajak, Loopholes, Sanksi Administrasi, Persepsi Wajib Pajak, Moral Wajib Pajak.
ABSTRACT This study was conducted to know the affect of the differences in tax rates, loopholes, administrative sanctions, the perception of the taxpayer, and the taxpayer’s morale on tax planning of corporate taxpayer in Surabaya. This study was performed by using SPSS version 21. The technique used in this study was multiple linear regression analysis. Primary data collection technique used was questionnaire where the measurement scale for each question used Likert scale. The results of the research showed that the differences in tax rates, loopholes, administrative sanctions, the perception of the taxpayer, and the taxpayer’s morale had significant effect on tax planning of corporate taxpayer in Surabaya. According to the indicator determinant showed the R 2 was 74.4%, which means the five variables explained the variation in tax planning variable equal to 74.4% and the remaining 25.6% was explained by other variables. Keyword: Tax Planning, Differences in Tax Rates, Loopholes, Administrative Sanctions, The Perception of The Taxpayer, The Taxpayer’s Morale.
1
TAX & ACCOUNTING REVIEW, VOL. 3, NO.2, 2013 legal. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian
PENDAHULUAN mempunyai
tersebut dapat menghindari pengenaan pajak yang
kesejahteraan
lebih besar atau sama sekali tidak dikenai pajak
pemegang saham dengan memaksimalkan nilai
melalui apa yang disebut sebagai penghindaran
perusahaan.
Untuk
menciptakan
pajak (tax avoidance) dan bukan penyelundupan
kesejahteraan
pemegang
perusahaan
pajak (tax evasion). Dari pengertian perencanaan
dituntut agar memanfaatkan sumber daya yang
pajak tersebut, dapat kita pahami bahwa syarat
terbatas dan beroperasi pada tingkat produktivitas
utama perencanaan pajak adalah tidak melanggar
yang optimal (Suandy, 2008). Produktivitas yang
ketentuan perpajakan sehingga perencanaan pajak
optimal dapat ditandai dengan laba yang maksimal
menjadi tindakan yang legal bagi setiap wajib pajak
dan biaya yang minimal sesuai dengan harapan
(WP).
Perusahaan tujuan
pada
untuk
umumnya
memaksimalkan
dapat saham,
Berdasarkan hasil penelitian Rachmawati
pemegang saham. pengusaha
(2003), perusahaan-perusahaan di wilayah Jakarta
mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban
dan Bekasi sebagai WP badan telah mengenal dan
sehingga akan berusaha meminimalkan beban
melakukan praktik perencanaan pajak dengan
pajak
laba.
cukup efektif. Namun pihak Direktorat Jenderal
kewajiban pajak tersebut sering
Pajak sendiri kurang menyukai praktek-praktek
diasosiasikan dengan suatu elemen dalam suatu
pengecilan pajak terbukti dengan adanya berita
perusahaan yang disebut dengan manajemen pajak
bahwa
(Suandy,
(1996)
menyesuaikan kekayaan para nasabah bank dengan
menyebutkan manajemen pajak sebagai suatu
pajak yang dibayarkan untuk memastikan kejujuran
strategi penghematan pajak. Salah satu strategi
dari pelaporan WP (Detik Finance, 25/2/2014).
penghematan pajak adalah perencanaan pajak di
Selain di Indonesia, banyak negara juga sangat
mana perencanaan pajak merupakan rekayasa pajak
berhati-hati dalam memantau wajib pajaknya agar
yang
perpajakan.
tidak terjadi penghindaran pajak. Salah satu cara
Penghematan pajak yang melanggar peraturan
yang banyak dilakukan di beberapa negara adalah
perpajakan tidak bisa disebut perencanaan pajak
dengan
melainkan penyelundupan pajak (tax evasion).
penghindaran pajak yang bersifat umum (General
Dalam
praktek
tersebut
Pengelolaan
tidak
bisnis,
guna
2008).
mengoptimalkan
Lumbantoruan
melanggar
aturan
Direktorat
menerbitkan
Jenderal
Pajak
ketentuan
ingin
pencegahan
Menurut Rahayu (2010), dalam perspektif
Anti Avoidance Rule/GAAR). Tujuannya adalah
administrasi perpajakan, penghindaran pajak (tax
untuk langkah antisipasi praktik penghindaran
avoidance) adalah upaya memanfaatkan peluang
pajak yang belum diatur dalam ketentuan yang
loopholes dalam aturan pajak sehingga dianggap
bersifat khusus atau untuk melawan tindakan tax
tidak melawan hukum. Sedangkan penggelapan
avoidance yang pada saat dibuatnya peraturan
pajak (tax evasion) cenderung menutupi fakta
belum dikenal (Rahayu, 2010).
material pajak yang semestinya dibayar, dengan
Menurut Suandy (2008), motivasi yang
demikian dianggap melawan hukum. Sedangkan
mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak
menurut Zain (2003) pengertian perencanaan pajak
umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan
adalah proses pengendalian tindakan agar terhindar
yaitu :
dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak
1.
Kebijakan perpajakan (tax policy)
dikehendaki, dan merupakan suatu tindakan yang
2.
Undang-undang perpajakan (tax law)
2
TAX & ACCOUNTING REVIEW, VOL. 3, NO.2, 2013 3.
Administrasi perpajakan (tax administration)
tindak
pidana
(Arnold
&
McIntyre,
2002).
Ketiga unsur tersebut terjadi menurut proses
Pengertian penghindaran pajak dan perencanaan
sesuai dengan urutan waktu penyusunan sistem
pajak ini berbeda dengan penyelundupan pajak
perpajakan.
dimana penyelundupan pajak adalah pengurangan
Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu,
pajak dengan cara illegal termasuk melakukan
peneliti merasa bahwa faktor kebijakan perpajakan,
penipuan atau kebohongan yang disengaja sehingga
peraturan perpajakan, dan administrasi perpajakan
dapat diancam dengan sanksi pidana (Arnold &
sudah cukup banyak diteliti oleh para peneliti
McIntyre, 2002).
terdahulu dan ketiga faktor tersebut dirasa kurang
Perencanaan pajak mempunyai tujuan yang
spesifik dan terlalu luas cakupannya. Karena itu,
spesifik yaitu meminimalkan jumlah pajak yang
peneliti mengambil 5 faktor selain kebijakan
harus dibayarkan. Perencanaan pajak merupakan
perpajakan, peraturan perpajakan, dan administrasi
upaya legal yang bisa dilakukan wajib pajak karena
perpajakan yang lebih spesifik yaitu perbedaan tarif
penghematan pajak harus mempertimbangkan tiga
pajak, loopholes, sanksi administrasi, persepsi
hal yaitu:
wajib pajak, dan moral WP. Peneliti ingin mencari
1.
tidak melanggar ketentuan perpajakan
tahu apakah kelima faktor tersebut berpengaruh
2.
masuk akal
signifikan di tahun 2014 dan WP yang diteliti tidak
3.
dengan dilandasi bukti-bukti pendukung yang
hanya terbatas di sebagian wilayah di Surabaya
memadai
baik
saja, tetapi juga di berbagai wilayah di Surabaya.
substantif.
bersifat
formal
maupun
Umumnya perencanaan pajak adalah proses
Perencanaan Pajak
merekayasa
berkonotasi
ditekan serendah
lengkap
yang diharapkan. Secara teoritis, fungsi manajemen
implementation), dan pengendalian pajak (tax
penghindaran
pajak
penyelundupan
pajak
(tax (tax
tepat
waktu
sehingga
dapat
Perencanaan Pajak
Di sisi lain ada yang disebut perlawanan bagian
dan
Pengaruh Perbedaan Tarif Pajak Atas
control).
tiga
perencanaan
optimal (Darmayasa & Hardika, 2011).
planning), pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax
dari
sebagai
menghindari pemborosan sumber daya secara
pajak ada tiga yaitu perencanaan pajak (tax
terdiri
positif
pemenuhan kewajiban perpajakan secara benar,
mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas
yang
untuk
perpajakan. Namun, perencanaan pajak juga dapat
ketentuan perpajakan dengan benar tetapi jumlah
pajak
pajak
pemerintah tetapi masih dalam bingkai peraturan
pajak didefinisikan sebagai sarana untuk memenuhi
dapat
wajib
meminimalkan pajak yang harus dibayar ke
Menurut Lumbantoruan (1996), manajemen
pajak yang dibayar
transaksi
yaitu
Menurut Suandy (2008), perbedaan tarif yang
avoidance),
diterapkan di Indonesia mengakibatkan seorang
evasion),
dan
perencana
pajak
berusaha
sebisa
mungkin
perlawanan pasif. Pengertian penghindaran pajak
dikenakan tarif yang paling rendah. Menurut Barry
mirip dengan perencanaan pajak yaitu transaksi
Bracewell and Milnes seperti dikutip Suandy
atau perjanjian yang dilakukan oleh wajib pajak
(2008), bahwa “semakin besar beban pajak,
dalam rangka meminimalkan jumlah pajak terutang
semakin kuat motif, dan semakin luas ruang
dengan cara yang legal sehingga tidak bisa disebut
lingkup terjadinya penghindaran pajak, karena
3
TAX & ACCOUNTING REVIEW, VOL. 3, NO.2, 2013 wajib pajak dapat menghindari tarif pajak yang
suatu peraturan, belum tentu dapat mencakup
lebih tinggi namun tetap terutang tarif pajak yang
semua aspek (Rori, 2013). Maka dari itu, selain
lebih rendah”. Maka dapat disimpulkan bahwa
pengetahuan yang memadai, WP juga wajib untuk
semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan, semakin
selalu mengikuti perkembangan dan perubahan
tinggi
peraturan perpajakan agar dapat menentukan
pula
motivasi
WP
untuk
melakukan
perencanaan pajak. Sebagai contoh, WP badan
loopholes lainnya.
yang omsetnya di atas Rp 50 milyar per tahun akan
Loopholes
dapat
dimanfaatkan
untuk
berusaha sedapat mungkin mengecilkan omsetnya
membayar pajak lebih kecil atau tidak membayar
sehingga dapat menikmati fasilitas pengurangan
sama sekali. Dalam penghindaran pajak, WP dapat
tarif pajak sebesar 50% sesuai dengan Undang-
mengecilkan
undang Pasal 31 E. Hal ini memotivasi WP
memanfaatkan loopholes secara optimal, seperti
melakukan
pengecualian-pengecualian dan pemotongan yang
perencanaan
pajak
agar
dapat
dikenakan tarif serendah mungkin.
pajak
secara
legal
dengan
diperkenankan dalam peraturan perpajakan ataupun
Dalam bukunya yang berjudul Perencanaan
hal-hal
yang belum diatur
dalam peraturan
Pajak, Suandy (2008) juga menuliskan dengan jelas
perpajakan. Hal ini yang memotivasi WP dalam
bahwa motivasi dilakukannya perencanaan pajak
mencermati
celah-celah
adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak
perpajakan
yang
melalui analisis yang cermat dalam memanfaatkan
perencanaan pajak yang baik.
(loopholes)
dapat
peraturan
digunakan
untuk
peluang yang ada dalam peraturan perpajakan
Hasil suatu perencanaan pajak bisa dikatakan
dengan memanfaatkan perbedaan tarif pajak,
baik atau tidak tergantung dengan apa yang kita
perbedaan perlakuan atas objek pajak, loopholes,
lakukan dan semua itu harus sesuai dengan
shelters, dan havens.
kebutuhan
perusahaan.
Kadang-kadang
suatu
rencana harus diubah mengingat adanya perubahan
Pengaruh
Loopholes
peraturan
Terhadap
umumnya,
penekanan
diperlukan penambahan biaya. Sepanjang terdapat
utama
penghematan pajak yang cukup besar yang bisa
perencanaan pajak adalah meminimalkan beban
diperoleh, rencana tersebut harus tetap dijalankan,
pajak yang harus dibayar. Tetapi perencanaan pajak menjadi
legal
Tindakan
perubahan tersebut harus tetap dijalankan walaupun
Perencanaan Pajak Pada
perundang-undangan.
karena
perencanaan
karena
pajak
bagaimanapun
juga
kerugian
yang
ditanggung haruslah kerugian yang minimal.
memanfaatkan celah-celah (loopholes) yang tidak diatur dalam peraturan perpajakan (Darmayasa & Hardika, 2011). Menurut Hutagoal dalam Dewi et.
Pengaruh Sanksi Administrasi Terhadap
al. (2014), penghindaran pajak secara legal yang
Perencanaan Pajak
tidak
melanggar
dapat
Indonesia merupakan negara berkembang
dilakukan wajib pajak dengan mencari kelemahan
yang masih kesulitan dalam menerapkan sistem
peraturan (loopholes).
administrasi yang memadai sehingga sering kali
Pengetahuan
peraturan
yang
perpajakan
memadai
mengenai
terjadi perbedaan penafsiran antara WP dengan
peraturan perpajakan merupakan langkah penting
fiskus.
bagi perusahaan utuk menentukan loopholes yang
perencanaan pajak agar terhindar dari sanksi
menguntungkan karena bagaimanapun lengkapnya
administrasi akibat perbedaan penafsiran tersebut
4
Hal
ini
mendorong
WP
melakukan
TAX & ACCOUNTING REVIEW, VOL. 3, NO.2, 2013 (Suandy, 2008). Dalam jurnal yang ditulis Rahman
aktualisasi
(2010), disebutkan bahwa salah satu alasan
pemahaman dan penafsiran dari wajib pajak badan
mengapa perencanaan pajak perlu dilakukan adalah
atas beban pajaknya. Misalnya bagi wajib pajak,
untuk
sanksi
pembayaran pajak merupakan suatu beban dan
administrasi yang dapat beresiko dari segi material.
tidak mendapatkan manfaatnya dari negara. Selain
Pembayaran sanksi administrasi perpajakan
itu, wajib pajak merasa bahwa penggunaan pajak
yang tidak seharusnya merupakan pemborosan
tidak digunakan sebagaimana mestinya. Pelayanan
sumber daya perusahaan. Sanksi administrasi
yang diberikan oleh pegawai pajak tidak baik dan
tersebut seharusnya bisa dialokasikan ke arah yang
tidak
lebih produktif dan efisien oleh perusahaan
dibutuhkan sehingga wajib pajak tidak puas dengan
sehingga
dan
layanan pegawai pajak. Menurut penelitian yang
mengerjakan yang seharusnya (Suandy, 2008).
dilakukan oleh Aryobimo (2012), persepsi wajib
Sanksi administrasi dapat berupa denda, bunga,
pajak
maupun
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
menghindari
dapat
dikenakannya
memaksimalkan
kenaikan.
Semua
kinerja
sanksi
tersebut
merupakan pemborosan dana yang dapat dihindari. Sistem
perpajakan
Indonesia
sikap
cukup
yang
dicerminkan
memberikan
tentang
kualitas
dalam
informasi
pelayanan
yang
fiskus
Persepsi wajib pajak akan mempengaruhi tindakan
menganut
wajib pajak sehingga wajib pajak cenderung
prinsip substance over form sehingga walaupun
berusaha menghindari untuk membayar pajak,
WP telah memenuhi kewajiban perpajakan dengan
salah satu bentuknya yaitu dengan mengecilkan
benar tetapi substansi mengatakan tidak sesuai
beban pajak yang harus dibayar termasuk dengan
dengan peraturan perpajakan, maka fiskus dapat
perencanaan pajak.
menganggap bahwa WP tidak patuh memenuhi kewajiban perpajakannya dan dapat menjatuhkan
Pengaruh Moral Wajib Pajak Terhadap
sanksi administrasi kepada WP (Suandy, 2008).
Perencanaan Pajak
Hal
ini
dapat
memotivasi
WP
melakukan
Menurut Piaget (dalam Azizah, 2005), moral
perencanaan pajak agar kewajiban perpajakannya
adalah kebiasaan seseorang untuk berperilaku lebih
dapat dijalankan dengan baik dan benar sesuai peraturan
sehingga
terhindar
dari
baik atau buruk dalam memikirkan masalah-
sanksi
masalah sosial terutama dalam tindakan moral.
administrasi.
Sistem perpajakan yang dianut di Indonesia saat ini adalah system self assessment di mana WP
Pengaruh
Persepsi
Wajib
Pajak
diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar
Terhadap Perencanaan Pajak Persepsi
merupakan
proses
dan
melaporkan
pajaknya
sendiri
sehingga
aktivitas
dibutuhkan kesadaran dan tingkat kejujuran yang
seseorang dalam memberikan kesan, penilaian,
tinggi dari diri WP (Cahyonowati, 2011). Tingkat
pendapat, memahami, mengorganisir, menafsirkan
kesadaran dan kejujuran di sini merupakan salah
yang memungkinkan situasi, peristiwa yang dapat
satu indikator moral WP. Menurut Basri et. al.
memberikan kesan perilaku yang positif atau
(2011), norma moral merupakan norma yang
negatif (Stephen, dalam Tanjung, 2013).
dimiliki oleh seseorang, namun belum tentu
Oleh karena persepsi selalu diawali dengan
dimiliki oleh orang lain. Perilaku WP tidak hanya
pemahaman terhadap objek persepsi, maka konteks
dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga
persepsi dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai
didasarkan pada moral WP, etika, dan norma sosial
5
TAX & ACCOUNTING REVIEW, VOL. 3, NO.2, 2013 lainnya (Wenzel, dalam Indriyani, 2014). Apabila
berjumlah 30 item pertanyaan. Metode statistik
WP memiliki moral yang tinggi, maka semakin
yang digunakan untuk menguji hipotesis yang
tinggi pula tingkat kesadaran bahwa pajak sangat
diajukan dalam penelitian ini adalah teknik analisis
penting bagi kehidupan rakyat Indonesia. Dengan
regresi berganda dengan bantuan program SPSS
demikian maka WP tidak akan melakukan usaha
21.
pengecilan pajak termasuk perencanaan pajak. Salah satu contoh moral WP yang tinggi
HASIL PENELITIAN DAN
adalah WP rela membayar pajak atas penghasilan
PEMBAHASAN
yang diterima karena sadar bahwa itulah kewajiban sebagai
warga
memiliki
negara
prinsip
Indonesia.
WP
menjalankan
Pada penelitian ini, data dikumpulkan melalui
yang
kuesioner yang disebar kepada 70 wajib pajak
kewajiban
badan di Surabaya yang memiliki omset per
perpajakannya dengan baik juga termasuk salah
tahunnya di atas Rp 4.800.000.000,00. Dari 70
satu contoh moral pajak yang tinggi.
kuisioner yang telah disebar, berikut gambaran profil responden:
METODE PENELITIAN Desain penelitian ini adalah survey, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui
Tabel 1. Deskriptif Profil Responden
pengaruh perbedaan tarif pajak, loopholes, sanksi administrasi, persepsi wajib pajak, dan moral wajib pajak terhadap perencanaan pajak wajib pajak
Deskripsi
badan di Surabaya.
Jenis Usaha
Jenis dan sumber data yang digunakan adalah
Jumlah
Persentase
-manufaktur
18
26%
data primer melalui kuesioner yang berasal
-food&beverage
12
17%
langsung dari objek penelitian. Populasi dari
-perhotelan
5
7%
penelitian ini adalah wajib pajak badan yang
-jasa lain
14
20%
terdaftar di KPP kota Surabaya yang omset per
-perdagangan
21
30%
tahunnya di atas Rp 4.800.000.000,00. Jumlah
Pendidikan terakhir - SMA
7
32%
- D3
13
19%
- S1
34
48%
- S2
16
23%
- 0-5 tahun
23
34%
sampel yang digunakan dalam penelitian adalah sebanyak 70 wajib pajak badan yang terdaftar di KPP kota Surabaya yang omset per tahunnya di atas
Rp
4.800.000.000,00.
pengambilan digunakan
sampel teknik
Untuk
dalam
teknik
penelitian
non-probability
Lama kerja
ini
sampling
- 6-10 tahun
24
35%
purposive, dengan kriteria wajib pajak badan yang
- 11-15 tahun
18
24%
menjadi responden adalah wajib pajak badan yang
- 16-20 tahun
3
4%
memiliki
- >=21 tahun
2
3%
omset
per
tahunnya
di
atas
Rp
4.800.000.000,00 dan berlokasi di Surabaya. Instrumen penelitian dalam penelitian ini menggunakan skala likert 5 poin. Instrumen yang digunakan
untuk
mengukur
semua
variabel
6
TAX & ACCOUNTING REVIEW, VOL. 3, NO.2, 2013 regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut
Tabel 2. Statistik Deskriptif
Y X1 X2 X3 X4 X5 Valid N
N 70 70 70 70 70 70 70
Min 3.00 m 3.00 2.60 3.50 1.00 1.25
Maxm 5.00 um 5.00 4.40 5.00 3.67 4.00
Mean 4.162 3.871 9 3.725 4 4.342 7 1.723 9 2.428 8 6
S. Dev .46848 .45791 .36858 .35991 .64324 .61847
Y = 1,345 + 0,234X1 + 0,302X2 + 0,330X3 0,185X4 – 0,135X5 + e. Nilai konstanta sebesar 1,345 menunjukkan besarnya perencanaan pajak wajib pajak badan di
(listwise)
Surabaya apabila kelima variabel sama dengan nol
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa variabel
atau tidak memberikan pengaruh.
Y memiliki nilai terendah 3 dan nilai tertinggi 5
Nilai koefisien regresi Perbedaan Tarif Pajak
dengan nilai rata-rata sebesar 4,16 dan standar
(X1) sebesar 0,234 (bernilai positif) menunjukkan
deviasi 0,468. Variabel X1 memiliki nilai terendah
adanya arah pengaruh positif perbedaan tarif pajak
3 dan nilai tertinggi 5 dengan nilai rata-rata sebesar
terhadap perencanaan pajak wajib pajak badan di
3,87 dan standar deviasi 0,457. Variabel X2
kota Surabaya.
memiliki nilai terendah 2,6 dan nilai tertinggi 4,4
Nilai
dengan nilai rata-rata sebesar 3,72 dan standar
koefisien
regresi
Loopholes
(X2)
sebesar 0,302 (bernilai positif) menunjukkan
deviasi 0,368. Variabel X3 memiliki nilai terendah
adanya arah pengaruh positif loopholes terhadap
3,5 dan nilai tertinggi 5 dengan nilai rata-rata
perencanaan pajak wajib pajak badan di kota
sebesar 4,34 dan standar deviasi 0,359. Variabel
Surabaya.
X4 memiliki nilai terendah 1 dan nilai tertinggi
Nilai koefisien regresi Sanksi Administrasi
3,67 dengan nilai rata-rata sebesar 1,72 dan standar
(X3) sebesar 0,330 (bernilai positif) menunjukkan
deviasi 0,643. Variabel X5 memiliki nilai terendah
adanya arah pengaruh positif sanksi administrasi
1,25 dan nilai tertinggi 4 dengan nilai rata-rata
terhadap perencanaan pajak wajib pajak badan di
sebesar 2,42 dan standar deviasi 0,618.
kota Surabaya.
Penelitian ini telah memenuhi uji asumsi
Nilai koefisien regresi Persepsi Wajib Pajak
klasik sebagai syarat sebelum masuk ke dalam
(X4) sebesar -0,185 (bernilai negatif) menunjukkan
tahap analisis regresi berganda. Uji asumsi klasik
adanya arah pengaruh negatif persepsi wajib pajak
yang telah dilakukan meliputi uji multikolinearitas,
terhadap perencanaan pajak wajib pajak badan di
uji heterokedastisitas, uji normalitas dan uji
kota Surabaya.
autokorelasi.
Nilai koefisien regresi Moral Wajib Pajak (X5) sebesar -0,135 (bernilai negatif) menunjukkan adanya arah pengaruh negatif moral wajib pajak terhadap perencanaan pajak wajib pajak badan di
Tabel 3. Koefisien Model Regresi
kota Surabaya. Model 1. Constant X1 X2 X3 X4 X5
B 1,345 ,234 ,302 ,330 -,185 -,135
Std. Error ,527 ,109 ,129 ,092 ,061 ,062
Beta T
,229 ,238 ,254 -,254 -,178
2,549 2,150 2,348 3,569 -3,045 -2,167
Sig.
Tabel 4. Koefisien Determinasi
,013 ,035 ,022 ,001 ,003 ,034
R
7
a
R Square
.763
Adjusted R Square
.744
(Constant)
Berdasarkan tabel 3 diatas, maka model
.873
.23694
TAX & ACCOUNTING REVIEW, VOL. 3, NO.2, 2013 Tabel 6 menunjukkan hasil pengujian parsial di
Dari Tabel 4 Adjusted R2 menunjukkan nilai
mana
perbedaan
tarif
pajak
terhadap
0,744 yang artinya kelima variabel mampu
perencanaan pajak wajib pajak badan menghasilkan
menjelaskan variasi variabel perencanaan pajak
nilai signifikansi hitung (0,035) lebih kecil dari
adalah sebesar 74,4% dan sisanya sebesar 25,6%
pada nilai α (0,05). Selain itu, nilai t hitung (2,150)
dijelaskan oleh variabel lain.
lebih besar dari pada nilai t tabel (1,998). Berdasarkan hasil tersebut maka disimpulkan bahwa
Tabel 5. Uji Simultan b
Sum of
Mean
Squares
Square
1. Regression
11,550
2,310
Residual
3,593
,056
Total
perbedaan
tarif
pajak
mempengaruhi perencanaan pajak wajib pajak
ANOVA
Model
variabel
F
badan di kota Surabaya. Tanda positif pada nilai t
Sig.
hitung 41,146 .000
b
menunjukkan
hubungan
positif
yaitu
peningkatan perbedaan tarif pajak menyebabkan peningkatan perencanaan pajak wajib pajak badan di Surabaya, begitupun sebaliknya.
15,143
Berdasarkan responden
tabel
memiliki
2,
sebagian
pengetahuan
besar tentang
perbedaan tarif pajak dan melakukan perencanaan
Tabel 5 menunjukkan F hitung = 41,146, sedangkan F tabel = 2,358 (df1 = k-1 = 5 dan df2 =
pajak
yang
artinya
n-k-1 = 64). F hitung > F tabel dan nilai
memotivasi wajib pajak melakukan perencanaan
signifikansi = 0,000 di bawah 0,05 sehingga dapat
pajak.
disimpulkan variabel-variabel independen secara
diinterpretasikan bahwa semakin tinggi tarif pajak
bersama-sama mempengaruhi variabel dependen.
yang dikenakan kepada wajib pajak badan di
Berdasarkan hasil ini hipotesis penelitian (H1-6)
Surabaya, maka semakin tinggi pula motivasi wajib
yang menduga bahwa variabel perbedaan tarif
pajak untuk melakukan perencanaan pajak guna
pajak, loopholes, sanksi administrasi, persepsi
menghindari jumlah pajak terutang yang besar.
wajib pajak, dan moral wajib pajak secara bersama-
Wajib pajak badan memiliki kewajiban untuk
sama mempengaruhi perencanaan pajak wajib
membayar pajak kepada negara tetapi wajib pajak
pajak badan di kota Surabaya, diterima.
melihat bahwa terdapat peluang untuk dikenakan
Dari
hasil
perbedaan
penelitian
tarif
ini
pajak
dapat
tarif yang lebih rendah sehingga wajib pajak akan berusaha melakukan perencanaan pajak untuk
Tabel 6. Uji Parsial
dikenakan tarif pajak terendah. Model
B
Std.
Beta
T
Tabel 6 menunjukkan hasil pengujian parsial
Sig.
di mana loopholes terhadap perencanaan pajak
Error 1,345
,527
2,549
,013
wajib pajak badan menghasilkan nilai signifikansi
X1
,234
,109
,229 2,150
,035
hitung (0,022) lebih kecil dari pada nilai α (0,05).
X2
,302
,129
,238 2,348
,022
Selain itu, nilai t hitung (2,348) lebih besar dari
X3
,330
,092
,254 3,569
,001
pada nilai t tabel (1,998). Berdasarkan hasil
X4
-,185
,061
-,254 -3,045
,003
tersebut
X5
-,135
,062
-,178 -2,167
,034
1. Constant
maka
disimpulkan
bahwa
variabel
loopholes mempengaruhi perencanaan pajak wajib pajak badan di kota Surabaya. Tanda positif pada
8
TAX & ACCOUNTING REVIEW, VOL. 3, NO.2, 2013 nilai t hitung menunjukkan hubungan positif yaitu
dan melakukan perencanaan pajak yang berarti
peningkatan loopholes menyebabkan peningkatan
sanksi
perencanaan pajak wajib pajak badan di Surabaya,
melakukan perencanaan pajak. Mereka berusaha
begitupun sebaliknya.
menghindari sanksi tersebut dengan melakukan
Berdasarkan
tabel
2,
sebagian
besar
administrasi
memotivasi
wajib
pajak
perencanaan pajak yang baik. Sanksi administrasi
responden memiliki pengetahuan tentang loopholes
merupakan
atau celah-celah peraturan pajak dan melakukan
seharusnya bisa dialokasikan ke hal yang lebih
perencanaan
loopholes
produktif dan menguntungkan perusahaan. Karena
memotivasi wajib pajak melakukan perencanaan
itu, untuk menghindari sanksi administrasi ini,
pajak. Salah satu loopholes yang paling banyak
sebagian besar wajib pajak badan di Surabaya telah
dilakukan adalah memberikan fasilitas tunjangan
melakukan tax review dan ekualisasi jumlah pajak
berupa
terutang dengan buku besar.
uang
pajak
yang
kepada
berarti
karyawan
dari
pada
pemborosan
sumber
daya
yang
memberikan barang karena tunjangan berupa uang
Tabel 6 menunjukkan hasil pengujian parsial
dapat dibiayakan untuk mengurangi penghasilan
di mana persepsi wajib pajak terhadap perencanaan
kena pajak sedangkan pemberian barang tidak
pajak wajib pajak badan menghasilkan nilai
dapat dibiayakan. Dari hasil penelitian dapat
signifikansi hitung (0,003) lebih kecil dari pada
diinterpretasikan bahwa semakin banyak celah
nilai α (0,05). Selain itu, nilai -t hitung (-3,045)
pada peraturan perpajakan (loopholes), semakin
lebih kecil dari pada nilai -t tabel (-1,998).
besar pula motivasi wajib pajak badan dalam
Berdasarkan hasil tersebut maka disimpulkan
melakukan perencanaan pajak. Wajib pajak akan
bahwa variabel persepsi wajib pajak mempengaruhi
mempelajari peraturan perpajakan dan selalu
perencanaan pajak wajib pajak badan di kota
mengikuti perkembangan dan perubahannya agar
Surabaya. Tanda negatif pada nilai t hitung
dapat
menunjukkan hubungan negatif yaitu penurunan
menemukan
loopholes
lainnya
dan
melakukan perencanaan pajak.
persepsi wajib pajak menyebabkan peningkatan
Tabel 6 menunjukkan hasil pengujian parsial
perencanaan pajak wajib pajak badan di Surabaya,
di mana sanksi administrasi terhadap perencanaan
begitupun sebaliknya.
pajak wajib pajak badan menghasilkan nilai
Berdasarkan
tabel
2,
sebagian
besar
signifikansi hitung (0,001) lebih kecil dari pada
responden memiliki persepsi yang kurang baik
nilai α (0,05). Selain itu, nilai t hitung (3,569) lebih
terhadap perpajakan di Indonesia dan melakukan
besar dari pada nilai t tabel (1,998). Berdasarkan
perencanaan pajak yang berarti persepsi wajib
hasil tersebut maka disimpulkan bahwa variabel
pajak
sanksi administrasi mempengaruhi perencanaan
perencanaan pajak. Dari hasil penelitian dapat
pajak wajib pajak badan di kota Surabaya. Tanda
diinterpretasikan bahwa semakin buruk persepsi
positif pada nilai t hitung menunjukkan hubungan
wajib pajak, semakin besar pula motivasi wajib
positif yaitu peningkatan
sanksi administrasi
pajak badan dalam melakukan perencanaan pajak.
menyebabkan
peningkatan
perencanaan
Wajib
wajib
badan
pajak
di
Surabaya,
pajak
begitupun
memotivasi
pajak
badan
wajib
di
pajak
Surabaya
melakukan
cenderung
memiliki persepsi yang buruk terhadap pajak di
sebaliknya.
Indonesia.
Mereka
merasa
bahwa
pajak
di
Berdasarkan 2, sebagian besar responden
Indonesia masih belum dikelola dengan baik dan
memiliki pengetahuan tentang sanksi administrasi
belum memberikan manfaat. Selain itu wajib pajak
9
TAX & ACCOUNTING REVIEW, VOL. 3, NO.2, 2013 juga merasa bahwa pajak merupakan beban yang
1. Perbedaan Tarif Pajak (X1) mempengaruhi
tidak memberikan keuntungan apapun, ditambah
secara positif Perencanaan Pajak Wajib Pajak
dengan
Badan di Surabaya (Y).
pelayanan
pegawai
pajak
kurang
memuaskan sehingga hal ini memotivasi wajib
2. Loopholes (X2) mempengaruhi secara positif
pajak untuk mengecilkan pajak terutang salah satu
Perencanaan Pajak Wajib Pajak Badan di
caranya dengan perencanaan pajak.
Surabaya (Y). 3. Sanksi
Tabel 6 menunjukkan hasil pengujian parsial
Administrasi
(X3)
mempengaruhi
di mana moral wajib pajak terhadap perencanaan
secara positif Perencanaan Pajak Wajib Pajak
pajak wajib pajak badan menghasilkan nilai
Badan di Surabaya (Y).
signifikansi hitung (0,034) lebih kecil dari pada
4. Persepsi Wajib Pajak (X4) mempengaruhi
nilai α (0,05). Selain itu, nilai -t hitung (-2,167)
secara negatif Perencanaan Pajak Wajib Pajak
lebih kecil dari pada nilai -t tabel (-1,998).
Badan di Surabaya (Y).
Berdasarkan hasil tersebut maka disimpulkan
5. Moral Wajib Pajak (X5) mempengaruhi secara
bahwa variabel moral wajib pajak mempengaruhi
negatif Perencanaan Pajak Wajib Pajak Badan
perencanaan pajak wajib pajak badan di kota
di Surabaya (Y).
Surabaya. Tanda negatif pada nilai t hitung
6. Perbedaan Tarif Pajak (X1), Loopholes (X2),
menunjukkan hubungan negatif yaitu penurunan
Sanksi Administrasi (X3), Persepsi Wajib
moral wajib pajak menyebabkan peningkatan
Pajak (X4), dan Moral Wajib Pajak (X5)
perencanaan pajak wajib pajak badan di Surabaya,
mempengaruhi Perencanaan Pajak Wajib Pajak
begitupun sebaliknya.
Badan di Surabaya (Y) secara simultan.
Berdasarkan
tabel
2,
sebagian
besar
Saran
responden memiliki moral pajak yang kurang baik
Berdasarkan hasil dari pembahasan dan
dan melakukan perencanaan pajak yang berarti moral
wajib
pajak memotivasi
wajib
kesimpulan yang telah dilakukan, maka terdapat
pajak
beberapa saran seperti:
melakukan perencanaan pajak. Wajib pajak badan
1.
di Surabaya masih merasa tidak rela membayar
Bagi fiskus sebaiknya mengevaluasi kembali kebijakan, peraturan, dan sistem administrasi
pajak karena memiliki anggapan bahwa membayar
perpajakan yang ada agar wajib pajak tidak
pajak bukanlah kewajiban. Wajib pajak badan di
termotivasi untuk melakukan pengecilan pajak.
Surabaya juga tidak merasa bersalah bila tidak
Selain itu, fiskus juga disarankan untuk
melaporkan seluruh penghasilannya khususnya
memperbaiki
penghasilan tambahan di luar penghasilan utama.
pelayanannya
kepada
wajib
pajak agar persepsi wajib pajak terhadap fiskus
Moral wajib pajak seperti inilah yang memotivasi
membaik.
wajib pajak untuk mengecilkan pajak dengan
2.
melakukan perencanaan pajak.
Bagi
pemerintah
sebaiknya
melakukan
perbaikan dalam pengalokasian pajak agar wajib pajak merasakan manfaat dari membayar
KESIMPULAN DAN SARAN
pajak dan persepsi wajib pajak terhadap
Dari hasil penelitian yang diperoleh maka
pemerintah juga membaik.
dapat disimpulkan bahwa:
3.
Bagi penelitian selanjutnya dapat mencari variable lain yang mempengaruhi perencanaan pajak selain variable perbedaan tarif pajak,
10
TAX & ACCOUNTING REVIEW, VOL. 3, NO.2, 2013 loopholes, sanksi administrasi, persepsi wajib
Anteseden Dan Konsekuensinya. Semarang:
pajak, dan moral wajib pajak.
Universitas Diponegoro. Dewi, Ni Nyoman Kristiana, & Jati, I Ketut. (2014).
Pengaruh
Karakter
Eksekutif,
Karakteristik Perusahaan, Dan Dimensi Tata
DAFTAR PUSTAKA
Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Tax Avoidance Di Bursa Efek Indonesia. E-Jurnal
Aryobimo, Putut Tri. (2012). Pengaruh Persepsi
Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 6, No.
Wajib Pajak tentang Kualitas Pelayanan
2, pp. 249-260.
Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Fad’aq, Fatimah. (2013). Analisis Faktor-Faktor
dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak dan Preferensi
Risiko
Moderating.
sebagai
Yang
Variabel
Semarang:
Planning
Universitas
Nur.
(2005).
Perilaku
Religiusitas
Siswa
Pendidikan
Umum
Moral
Yesi
Mutia
et.
Ketidakpatuhan
Berlatar dan
Agama.
Pajak,
Jurnal
al.
Pajak:
(2011).
Studi
Perpajakan
dan
Kualitas
Faktor
yang
Pajak Badan. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 7, No. 2, pp. 431-443. Jefriando, Maikel. (2014). Demi Genjot Pajak, Aturan
Kerahasiaan
Bank
Diperlonggar,
Kepatuhan Perpajakan. Jurnal Akuntansi dan
akan
http://finance.
detik.com/read/2014/02/25/200132/2508357/
Auditing Indonesia, Vol. 15, No. 2, pp. 161-
5/demi-genjot-pajak-aturan-kerahasiaan-
177. Salvatore
Schiavo
&
bank-akan-diperlonggar, (diakses 10 Maret
Patchampet,
2014).
Sundaran. (2000). To Serve And To Preserve: Improving
Public
Competitive
World.
Administration Jakarta:
in
Lumbantoruan, Sophar. (1996). Akuntansi Pajak.
a
Jakarta: Grasindo.
Lembaga
Mangoting, Yenni. (1999). Tax Planning: Sebuah
Administrasi Negara.
Pengantar Sebagai Alternatif Meminimalkan
Crumbley, Larry et. al. (1994). Dictionary of Tax
Pajak. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol.
Terms. New York: Barron’s Educational
1, No. 1, pp. 43-53.
Series.
Mangoting, Yenni & Sadjiarto, Arja. (2013).
Darmayasa, Nyoman, & Hardika, Nyoman Sentosa.
Pengaruh
(2011). Perencanaan Pajak Dari Aspek Rasio
Administrasi
Penghematan
Pajak.
Sebagai Jurnal
Muljono,
Djoko.
(2009).
Tax
Planning
–
Menyiasati Pajak dengan Bijak. Yogyakarta:
Dewi, Mira Riangga. (2011). Persepsi Wajib Pajak Pajak
Terhadap
106-116.
dan
Kewirausahaan, Vol. 7, No. 3, pp. 162-169.
Pengenaan
Motivasi
Akuntansi dan Keuangan, Vol. 15, No. 2, pp.
Strategi Bisnis
Postur
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal
Total Benchmarking, Kebijakan Akuntansi,
Atas
Sanksi
Pelayanan pada Kepatuhan Pelaporan Wajib
Cahyonowati, Nur. (2011). Model Moral dan
dan
Jakarta:
Tanggungjawab Moral, Kesadaran Wajib
Belakang
Mempengaruhinya. Riau: Universitas Riau.
Campo,
Perusahaan.
Tax
Indriyani, Putu Arika & Sukartha, I Made. (2014).
dan
Psikologi, Vol. 33, No. 2, pp. 1-16. Basri,
Pada
Penerapan
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
Diponegoro. Azizah,
Mempengaruhi
Andi.
Penghasilan:
11
TAX & ACCOUNTING REVIEW, VOL. 3, NO.2, 2013 Perdana,
Novrian
Kebijakan
Satria.
(2009).
Perpajakan,
Pengaruh
Suandy, Erly. (2008). Perencanaan Pajak (Edisi
Undang-Undang
Empat). Jakarta: Salemba Empat.
Perpajakan, Dan Administrasi Perpajakan
Supramono, Supramono & Damayanti, Theresia
Terhadap Motivasi Manajemen Perusahaan
Woro.
Dalam
Mekanisme dan Perhitungan. Yogyakarta:
Melakukan
Tax
Planning
Pada
Perusahaan Tekstil Di Eks Karisidenan
(2010).
Perpajakan
Indonesia-
Andi.
Surakarta. Surakarta: Universitas Sebelas
Susanto, Jessica Novia. (2013). Pengaruh Persepsi
Maret.
Pelayanan
Aparat
Pajak,
Persepsi
Rachmawati, Rita. (2003). Studi Tentang Praktik
Pengetahuan Wajib Pajak, dan Persepsi
Perencanaan Pajak Pada Wajib Pajak Badan
Pengetahuan Korupsi Terhadap Kepatuhan.
di Jakarta dan Bekasi. Surakarta: Universitas
Jurnal
Sebelas Maret.
Surabaya, Vol. 2, No. 1, pp. 1-17.
Rahayu, Ning. (2010). Evaluasi Regulasi Atas Praktik
Penghindaran
Modal
Asing.
Pajak
Jurnal
Mahasiswa
Universitas
Tanjung, Sally, & Tjondro, Elisa. (2013). Pengaruh
Penanaman
Akuntansi
Ilmiah
Kebijakan Perpajakan, Peraturan Perpajakan,
dan
Sanksi Administrasi dan Pemeriksaan Pajak,
Keuangan Indonesia, Vol. 7, No. 1, pp. 61-
Persepsi Wajib Pajak Terhadap Perencanaan
78.
Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang
Rahayu, Sri & Lingga, Ita Salsalina. (2009).
Merupakan Klien dari Kantor Konsultan
Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi
Pajak X. Tax & Accounting Review, Vol. 1,
Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
No. 1, pp. 145-151.
Jurnal Akuntansi, Vol. 1, No. 2, pp. 119-138. Rahman,
Abdul.
Perlukah?
Wibowo, Stephanie, & Mangoting, Yenni. (2013).
(2010). Perencanaan Pajak,
Analisis Faktor- Faktor yang Memotivasi
Kajian
Manajemen
Praktis
Menuju
Perusahaan
Melakukan
Tax
Administrasi Perpajakan yang Efisien. Jurnal
Planning. Tax & Accounting Review, Vol. 1,
Ilmu Administrasi Vol. 7, No. 2, pp. 75-85.
No. 1, pp. 152-158.
Robin, Livia. (2012). Analisa Faktor-Faktor yang
Yamin, Luiyanto & Putranti, Titi Muswati. (2009).
Memotivasi Wajib Pajak Orang Pribadi
Model Penyelewengan Pajak Menggunakan
Untuk Melakukan Tax Planning. Surabaya:
Faktur Pajak Fiktif. Bisnis & Birokrasi,
Universitas Kristen Petra.
Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi,
Rohmanah, Chy. (2014). Teori-teori Motivasi Menurut
Para
Vol. 16, No. 1, pp. 1-7.
Ahli,
Yamit, Z. 1996. Manajemen Produksi dan Operasi
http://blogging.co.id/teori-teori-motivasi-
(Edisi Pertama). Yogyakarta: Ekonisia.
menurut-para-ahli, (diakses 3 April 2014).
Zain, Mohammad. (2003). Manajemen Perpajakan.
Rori, Handri. (2013). Analisis Penerapan Tax
Jakarta: Salemba Empat.
Planning Atas Pajak Penghasilan Badan. Jurnal EMBA, Vol.1, No.3, pp. 410-418.
12
