FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MARGIN KEUNTUNGAN DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BPR SYARIAH DANA MULIA SURAKARTA TAHUN Oleh:

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MARGIN KEUNTUNGAN DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BPR SYARIAH DANA MULIA SURAKARTA TAHUN 2009

Oleh: Andy Setiawan NIM. K7402040

Skripsi Ditulis dan diajukan untuk memenuhi sebagian syarat mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan Program Studi Pendidikan Ekonomi Bidang Keahlian Khusus Pendidikan Akuntansi Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2009

commit to user ii


digilib.uns.ac.id

PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta

Persetujuan Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Sri Witurachmi, MM. NIP. 19540614 198103 2 001

Drs. Sukirman, MM NIP. 19500617 198203 1 001

commit to user iii


digilib.uns.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta dan diterima untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan.

Pada Hari : …………………………….. Tanggal

: ……………………………..

Tim Penguji Skripsi:

Nama Terang

Tanda Tangan

Ketua

: Drs. Wahyu Adi, M.Pd.

………..………

Sekretaris

: Jaryanto, S.Pd, M.Si.

Anggota I

: Dra. Sri Witurachmi, MM

Anggota II

: Drs. Sukirman, MM.

…………..…… ………..……… …..……………

Disahkan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta Dekan,

Prof.Dr.H.M.Furqon Hidayatullah,M.Pd NIP. 19600727 198702 1 001

commit to user v


digilib.uns.ac.id

ABSTRAK

Andy Setiawan. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MARGIN KEUNTUNGAN DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) DANA MULIA SURAKARTA TAHUN 2009. Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta, Agustus 2009. Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui karakteristik produk pembiayaan murabahah di BPR Syariah Dana Mulia, (2) untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan margin keuntungan dalam produk pembiayaan murabahah di BPR Syariah Dana Mulia. Sesuai dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling (sampel bertujuan), sampel yang diambil tidak ditekankan pada jumlah, namun pada kekayaan informasi yang dimiliki anggota sampel sebagai sumber data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data model interaktif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa: (1) Karakteristik produk pembiayaan murabahah dalam hal; (a) Akad, pembiayaan murabahah di BPR Syariah Dana Mulia menggunakan akad jual beli, (b) Uang muka, dalam produk pembiayaan murabahah di BPRS Dana Mulia, bank dapat meminta uang muka kepada nasabah, (c) Jangka waktu dan pengembalian, jangka waktu pengembalian ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah, (d) Pembayaran angsuran dan keuntungan, pembayaran angsuran dan margin keuntungan ditetapkan pada awal akad berdasarkan kesepakatan dan tidak berubah selama periode pembiayaan, (e) Biaya-biaya, biaya yang dibebankan berkisar 2% dari jumlah pembiayaan ditambah dengan materai 3 lembar, (f) Agunan, bank berhak untuk meminta agunan kepada nasabah, nilai pembiayaan yang diberikan minimal 30% dari nilai agunan. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan margin keuntungan di BPR Syariah Dana Mulia adalah; (a) Penetapan margin keuntungan pada produk pembiayaan murabahah di BPRS Dana Mulia adalah berdasarkan kebijakan dari manajemen bank, (b) Faktor yang kedua adalah harga pasar. BPR Syariah Dana Mulia sebagai lembaga keuangan syariah dalam menentukan besarnya margin keuntungan dalam produk pembiayaan murabahah masih memperhatikan tingkat suku bunga dari lembaga keuangan lainnya dan harga pasar.

commit to user vi


digilib.uns.ac.id

MOTTO

Katakanlah: “Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya, Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Q.S. Az Zumar: 53)

“Sungguh unik perkara orang mukmin itu! Semua perkaranya adalah baik. Jika mendapat kebaikan ia bersyukur, maka itu menjadi sebuah kebaikan baginya. Dan jika ditimpa musibah ia bersabar, maka itu juga menjadi sebuah kebaikan baginya” ( Al. Hadits)

commit to user vii


digilib.uns.ac.id

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur ke hadirat Allah SWT, karya ini dipersembahkan kepada: ± Kedua orang tua tercinta, atas kasih sayang dan doanya selalu mengiringi langkahku. ± Keluarga besarku, atas perhatian, doa dan kesabaran yang memberiku semangat. ± Istriku, terimakasih atas kesabarannya menjalani kehidupan bersamaku. ± Anakku, tawamu dan kepolosanmu memberikan semangat baru dalam hidupku. ± Sahabat-sahabatku, atas dukungannya, dan kebersamaannya. ± Semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan skripsi ini. ± Almamater

commit to user vii


digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan guna memenuhi sebagian persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikut yang berjuang di jalan-Nya. Banyak hambatan yang menimbulkan kesulitan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, namun berkat bantuan dari berbagai pihak akhirnya kesulitan yang timbul dapat teratasi. Atas segala bantuan dan doa yang diberikan, penulis ucapkan terima kasih kepada : 1. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan surat keputusan penyusunan skripsi dan ijin untuk melaksanakan penelitian. 2. Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan kemudahan dalam proses perijinan skripsi. 3. Ketua Bidang Keahlian Khusus Pendidikan Akuntansi Program Studi Pendidikan Ekonomi Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ijin penyusunan skripsi. 4. Dra. Sri Witurachmi, MM selaku pembimbing I, yang telah mencurahkan waktu, tenaga dan pikiran untuk penulis, memberikan dorongan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini. 5. Drs. Sukirman, MM, selaku pembimbing II, yang telah mencurahkan waktu, tenaga dan pikiran untuk penulis, memberikan dorongan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini. 6. Kedua orang tua penulis, Mama dan Bapak atas doa, dukungan, nasihat dan kesabarannya selama penulis menyelesaikan kuliah. 7. Bapak dan Ibu mertua, terimakasih atas doa dan dukungannya. 8. Buah hatiku, Abyan hadiah terindah dari Allah SWT. 9. Istriku, Dini. Terimakasih atas kesabarannya dalam suka dan duka. commit to user ix


digilib.uns.ac.id

10. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi Bidang Keahlian Khusus Akuntansi, yang telah memberikan bekal kepada penulis sebagai calon guru. 11. Bapak Basrawi Yudi Nugroho SE,MM, selaku Direktur Utama BPR Syariah Dana Mulia Surakarta yang telah memberikan ijin penelitian dan membantu penulis dalam melaksanakan penelitian di lembaga yang beliau pimpin. 12. Bapak Budi Santoso, SH, selaku Kabag. Marketing BPR Syariah Dana Mulia Surakarta yang telah membantu dalam melaksanakan penelitian. 13. Kakak dan adikku, Ka Meiga dan Agung atas dukungan moril dan doanya. 14. Teman-teman Akuntansi 2002 yang hingga kini masih memberikan dukungan pada penulis. 15. Adik-adik tingkat Pendidikan Akuntansi, terimakasih atas bantuannya. 16. Berbagai pihak yang tidak mungkin disebutkan satu-persatu. Semoga amal kebaikan yang diberikan kepada penulis mendapat imbalan yang lebih baik dari Allah SWT, amin. Walaupun disadari dalam skripsi ini masih banyak kekurangan, namun diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dunia pendidikan.

Surakarta, Agustus 2009

Penulis

commit to user x


digilib.uns.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL …………………………………………………………

i

HALAMAN PENGAJUAN

ii

………………………………………………..

HALAMAN PERSETUJUAN ……………………………………………… iii HALAMAN PENGESAHAN

……………………………………………… iv

HALAMAN ABSTRAK ……………………………………………………..

v

HALAMAN MOTTO ……………………………………………………….. vi HALAMAN PERSEMBAHAN ……………………………………………... vii KATA PENGANTAR

……………………………………………………… viii

DAFTAR ISI …………………………………………………………………

x

DAFTAR TABEL …………………………………………………………… xii DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN BAB I

……………………………………………………….. xiii …………………………………………………….. xiv

PENDAHULUAN …………………………………………………

1

A. Latar Belakang Masalah

……………………………………....

1

B. Perumusan Masalah ……………………………………………

6

C. Tujuan Penelitian ………………………………………………

7

D. Manfaat Penelitian …………………………………………….

7

BAB II LANDASAN TEORI

……………………………………………..

8

A. Tinjauan Pustaka

……………………………………………..

8

1. Bank ………………………… ……………………………..

8

2. Bank Pembiayaan Rakyar (BPR) Syariah ………………….. 12 3. Pembiayaan Murabahah

…………………………………. 18

4. Margin Murabahah ………………………………………… 25 B. Kerangka Pemikiran

………………………………………..… 27

BAB III METODOLOGI PENELITIAN ....................................................... 29 A. Tempat dan Waktu Penelitian

……………………………….. 29

B. Bentuk dan Strategi Penelitian

……………………………….. 30

commit to user x


digilib.uns.ac.id

C. Sumber Data

………………………………………………….. 31

D. Teknik Sampling ………………………………………………. 32 E. Teknik Pengumpulan Data ……………………………………. 33 F. Validitas Data

………………………………………………… 34

G. Analisis Data

…………………………………………………. 35

H. Prosedur Penelitian …………………………………………… 37 BAB IV HASIL PENELITIAN ……………………………………………. 39 A. Deskripsi Lokasi Penelitian

………………………………….. 39

B. Deskripsi Masalah Penelitian

…………………………… 44

C. Temuan Studi yang Dihubungkan dengan Teori ……………… 46 BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

…………………… 59

A. Kesimpulan …………………………………………………… 59 B. Implikasi ………………………………………………………. 60 C. Saran ………………………………………………………….. 61 DAFTAR PUSTAKA

………………………………………………………. 62

LAMPIRAN

commit to user xi


digilib.uns.ac.id

DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1. Waktu Penelitian ……………………………………………. ... 29 Tabel 2. Dewan Komisaris ………………………………………………

40

Tabel 3. Dewan Pengawas Syariah ...........................................................

41

Tabel 4. Dewan Direksi .............................................................................

41

commit to user xii


digilib.uns.ac.id

DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 1. Skema Ba’i Al Murabahah ………………………………. ... 20 Gambar 2. Kerangka Berpikir ....………………………………………..

28

Gambar 3. Komponen-Komponen Analisis Data Model Interaktif ........

36

Gambar 4. Struktur Organisasi ................................................................

40

commit to user xiii


digilib.uns.ac.id

DAFTAR LAMPIRAN Halaman Lampiran 1. Jenis Data dan Teknik Pengumpulannya ….……………. ... 64 Lampiran 2. Pedoman Wawancara …………………………...…………..

67

Lampiran 3. Catatan Lapangan ........................................................... ........

69

Lampiran 4. Laporan Keuangan dan Analisisnya .......................................

74

Lampiran 5. Dokumentasi ...........................................................................

77

commit to user xiv


digilib.uns.ac.id

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perbankan di Indonesia semakin membaik dewasa ini, eksistensi lembaga keuangan khususnya sektor perbankan menempati posisi yang strategis dalam menghubungkan antara pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Menurut Suhardjono (2003: 3) “Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya menghimpun dana dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang”. Dari pengertian ini, usaha utama bank adalah menghimpun dana dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit atau lainnya serta berperan dalam memberikan pelayanan dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Sejak zaman kemerdekaan hingga pada tahun 1992, di Indonesia hanya terdapat Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat yang berlandaskan pada prinsip bunga (Bank Konvensional), kemudian pada tahun 1992 berdirilah Bank Muamalat Indonesia sebagai bank umum yang berlandaskan pada prinsip syariah (Bank Umum Syariah) pertama di Indonesia. Mulai saat itu di Indonesia ada dua jenis bank umum ditinjau berdasarkan prinsip yang digunakan, yaitu Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah. Di sisi lain keinginan munculnya sebuah Bank Perkreditan rakyat yang berdasarkan prinsip syariah sudah muncul jauh sebelum itu, yaitu dengan adanya deregulasi di sektor perbankan sejak 1 Juni 1983 yang memberikan kebebasan kepada bank-bank (termasuk BPR) untuk menetapkan sendiri keuntungannya. Bahkan bank-bank tidak dilarang untuk menerapkan bunga 0%. Kepastian berdirinya BPR tanpa bunga yang sesuai dengan syariat Islam tersebut tampak jelas dengan penjelasan lisan pemerintah dalam rapat kerja dengan komisi VII DPR RI tanggal 5 Juli 1990, bahwa tidak ada halangan untuk mendirikan atau mengoperasionalkan bank (termasuk BPR) yang sesuai dengan prinsip syariah Islam sepanjang pengoperasian bank tersebut

commit to user 1


digilib.uns.ac.id

2 memenuhi kriteria kesehatan bank sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Akhirnya pada tanggal 19 Agustus 1991 PT. BPR Dana Mardhatilla dan PT. BPR Amal Sejahtera berdiri, diikuti kemudian oleh PT. BPR Amanat Rabbaniah pada tanggal 24 Oktober 1991. Sejak saat itu terdapat dua jenis BPR yaitu BPR Konvensional dan BPR Syariah di Indonesia. Setelah era reformasi, terjadi perkembangan dalam sistem perbankan di Indonesia, salah satunya ialah diperkenankannya konversi cabang bank umum menjadi cabang syariah. Maksudnya ialah, bank umum konvensional diperbolehkan membuka unit usaha atau cabang yang berlandaskan pada prinsip syariah. Sebenarnya antara BPR Konvensional dengan BPR Syariah jika dilihat dari fungsinya tidaklah berbeda, kedua jenis bank ini sama-sama menjalankan fungsinya yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat. Hal yang membedakan ialah prinsip yang digunakan oleh kedua jenis bank ini.

Pada BPR Konvensional,

penyaluran dana ke

masyarakat disebut dengan “kredit” serta dalam menentukan harga atau cara penentuan keuntungan yang akan diperoleh manajemen bank menggunakan prinsip bunga. Sedangkan pada BPR Syariah, penyaluran dana ke masyarakat disebut dengan “pembiayaan” serta menggunakan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip bagi hasil (mudharabah), prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah) atau dengan adanya pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina). Perbedaan prinsip ini dikarenakan bunga (interest) menurut ajaran Islam merupakan suatu bentuk riba, sedangkan riba diharamkan dalam agama Islam. Berdasarkan beberapa ayat dalam Al Qur’an, terdapat konsensus diantara para ahli hukum dan para ahli Agama Islam bahwa riba dilarang oleh ajaran agama Islam. Surat didalam Al Qur’an yang menyebutkan larangan untuk mengambil riba diantaranya adalah surat Ali Imran ayat 130 dan surat Al Baqarah ayat 278-279 sebagai berikut:

commit to user


digilib.uns.ac.id

3

⌧

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.

☺ ☺ Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” Dari beberapa ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa riba dilarang dalam agama Islam, dan oleh karena bunga digolongkan oleh para ulama termasuk kedalam bentuk riba maka seorang muslim diharamkan untuk memakan dan mengambil harta riba (bunga). Istilah riba menurut Abdullah Saeed (2004: 34) dapat dipahami dalam delapan arti yaitu: “pertumbuhan (growing), peningkatan (increasing), bertambah (swelling), meningkat (rising), menjadi besar (being big), dan besar (great), dan juga digunakan dalam pengertian bukit kecil (hillock)”. Kemudian menurut Muhammad Syafii Antonio (2002: 37) riba berarti “pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil”. Dalam transaksi pinjam meminjam secara konvensional, si pemberi pinjaman memperoleh tambahan dalam bentukl bunga tanpa adanya timbal balik kepada si peminjam. Hal yang paling tidak adil adalah si peminjam selalu berusaha untung

commit to user


digilib.uns.ac.id

4 dan tidak boleh rugi dalam memberikan pinjaman kepada orang lain. Padahal si peminjam mengajukan pinjaman karena ia kekurangan dana atau modal, akan tetapi harus ditambah lagi dengan beban bunga yang semakin besar. Secara praktis, sistem perbankan berbasis bunga atau konvensional memiliki beberapa kelemahan. Menurut Zaenul Arifin (2002: 39-40) kelemahankelemahan tersebut diantaranya sebagai berikut: 1. Transaksi berbasis bunga melanggar keadilan atau kewajaran bisnis. Dalam sistem perbankan konvensional, peminjam (debitur) diwajibkan untuk membayar tingkat bunga yang telah disepakati, padahal debitur dalam melaksanakan usahanya belum tentu mengalami keuntungan. Meskipun perusahaan untung, bisa jadi bunga yang dibayarkan debitur lebih besar dari keuntungan yang diperoleh. Hal ini jelas bertentangan dengan norma keadilan dalam Islam. 2. Tidak fleksibelnya sistem transaksi berbasis bunga menyebabkan keberatan yang mengarah kepada kebangkrutan. Beban utang yang terus bertumpuk menyebabkan semakin sulitnya upaya pertumbuhan usaha dan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan di masyarakat. 3. Komitmen bank untuk menjaga keamanan uang deposan berikut bunganya membuat bank cemas untuk mengembalikan pokok dan bunganya. Hal ini menyebabkan bank hanya memberikan bantuan kredit kepada bisnis atau perusahaan yang sudah mapan, sehingga pengusaha kecil sulit mendapatkan modal untuk mengembangkan usahanya. 4. Sistem transaksi berbasis bunga mengahalangi munculnya inovasi oleh usaha kecil. Perusahaan besar dapat melaksanakan berbagai inovasi untuk mencoba teknik dan produk baru, karena mereka memiliki cadangan dana jika inovasi yang dilakukan tidak berhasil. Sebaliknya, perusahaan kecil jika ingin melakukan inovasi mereka harus mengajukan pinjaman berbunga dari bank. Jika inovasi yang dilakukan tidak berhasil, mereka harus membayar kembali pinjaman berikut bunganya dan akhirnya mengarah kepada kebangkrutan. 5. Dalam sistem bunga, bank tidak akan tertarik dalam kemitraan usaha kecuali bila ada jaminan kepastian pengembalian modal dan pendapatan bunga

commit to user


digilib.uns.ac.id

5 mereka. Hal ini menyebabkan kesulitan bagi pengusaha kecil yang baru akan memulai usahanya untuk mengajukan kredit. Perbankan Syariah muncul karena prinsip yang digunakan oleh Perbankan Konvensional dalam memperoleh keuntungan tidak sesuai dengan syariat Islam. Dalam hukum Islam bunga digolongkan ke dalam bentuk riba, sedangkan riba hukumnya haram. Islam mengajarkan pada umatnya agar dalam melakukan kegiatan pinjam meminjam, pihak pemberi pinjaman tidak boleh menyulitkan si peminjam dengan membebaninya bunga, akan tetapi dengan cara yang lebih baik yaitu melalui sistem bagi hasil dan jual beli. Salah satu produk perbankan syariah adalah pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah, adalah transaksi jual beli yang dilakukan oleh Bank Syariah/BPR Syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan harga jual dari bank adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan tertentu bagi Bank Syariah/BPRS sesuai dengan kesepakatan. Kepemilikan barang akan berpindah kepada nasabah segera setelah perjanjian jual beli ditandatangani dan nasabah akan membayar barang tersebut secara tunai maupun dalam bentuk cicilan yang jumlahnya tetap sesuai dengan kesepakatan sampai dengan pelunasannya. Contoh bila Pak Badu membutuhkan mesin parut kelapa dengan pembiayaan murabahah maka proses singkatnya adalah sebagai berikut: Misalnya harga beli mesin parut kelapa Rp. 1 juta dan sesuai dengan kesepakatan, BPR Syariah meminta keuntungan sebesar 20% maka harga jualnya menjadi Rp. 1,2 juta (Rp. 1 juta + (20% X Rp. 1 juta)). Disepakati bahwa hutang sebesar Rp. 1,2 juta akan dilunasi selama 12 bulan (1 tahun) sehingga cicilan tetap yang harus dibayar oleh Pak Badu kepada BPR Syariah yang bersangkutan adalah Rp. 1,2 juta : 12 bulan = Rp. 100.000 per bulan. Dalam prakteknya produk pembiayaan ini, sulit bersaing dengan produk sejenis dari BPR/Bank Konvensional. Hal ini disebabkan tingkat margin murabahah yang diminta oleh BPR Syariah atau Bank Syariah hampir sama dengan bunga kredit dari perbankan konvensional. Sehingga timbul anggapan bahwa Perbankan Syariah sama saja dengan Perbankan Konvensional dalam penetapan margin. Berdasarkan penelitian BI menunjukkan bahwa 15% responden

commit to user


digilib.uns.ac.id

6 menilai bank syariah tidak ada bedanya dengan bank konvensional “hanya beda bungkusnya”. Padahal produk pembiayaan murabahah ini merupakan produk yang diminati dan merupakan produk unggulan di perbankan syariah. Kondisi inilah yang perlu dicarikan solusinya, karena selama ini kalangan awam menilai lembaga syariah selalu identik dengan harga murah. Sehingga jika terjadi penjualan barang oleh bank syariah lebih tinggi dibandingkan dengan bank konvensional, maka bank syariah dinilai lebih tidak Islami. Penelitian ini berusaha untuk mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan margin keuntungan oleh perbankan syariah pada umumnya dan BPR Syariah pada khususnya. Penelitian ini mengambil judul: “

Faktor-Faktor

yang

Mempengaruhi

Margin

Keuntungan

dalam

Pembiayaan Murabahah di BPR Syariah Dana Mulia Surakarta Tahun 2009”

B. Perumusan Masalah

Masalah adalah lebih dari sekadar pertanyaan dan jelas berbeda dengan tujuan. Definisi masalah oleh Lincoln dan Guba (1985) seperti yang dikutip oleh Lexy J. Moleong (2000: 62) adalah “Suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang membingungkan”. Faktor yang berhubungan tersebut dapat berupa konsep, data empiris, pengalaman atau unsur yang lain. Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif bersifat tentatif, artinya penyempurnaan rumusan masalah masih tetap dilakukan sewaktu peneliti sudah berada di latar penelitian. Beberapa permasalahan yang dirumuskan sesuai latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimanakah karakteristik dari produk

pembiayaan murabahah di BPR

Syariah ? 2. Faktor-faktor apasajakah yang mempengaruhi penetapan margin keuntungan dalam produk pembiayaan murabahah di BPR Syariah ?

commit to user


digilib.uns.ac.id

7

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan jawaban yang ingin dicapai dari masalah yang dikaji dalam penelitian. Menurut Lexy J. Moleong (2000: 62) ”Tujuan suatu penelitian ialah memecahkan masalah”. Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 1. Untuk mengetahui karakteristik dari produk pembiayaan murabahah di BPR Syariah. 2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan margin keuntungan dalam produk pembiayaan murabahah di BPR Syariah.

D. Manfaat Penelitian 1. Manfaat Teoritis Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan dalam rangka pengembangan bidang pendidikan dan manajemen pembiayaan di perbankan syariah. 2. Manfaat Praktis a. Bagi lembaga, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengembangkan manajemen produk pembiayaan yang lebih menguntungkan bagi nasabah maupun BPR Syariah. b. Bagi masyarakat, penelitian ini memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memilih dan menggunakan lembaga keuangan sebagai wujud partisipasi aktif dalam membangun perekonomian negara terutama sektor perbankan syariah. c. Bagi penulis, penelitian ini sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang

diterima di bangku kuliah sekaligus menambah wawasan dan pengetahuan yang berhubungan dengan hasil penelitian.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka 1. Bank a. Pengertian Bank Mendengar kata Bank sebenarnya tidak asing lagi bagi kita, terutama masyarakat yang hidup di perkotaan. Bahkan di desa sekalipun saat ini kata Bank buka merupakan kata yang asing dan aneh. Menyebut kata Bank, orang selalu mengaitkannya dengan uang, sehingga ada anggapan bahwa yang berhubungan dengan bank selalu ada kaitannya dengan uang. Hal ini tidak salah, karena bank merupakan lembaga keuangan dan memberikan berbagai jasa keuangan. Menurut Kasmir (2004:11) bank secara sederhana diartikan sebagai “lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya”. Kemudian pengertian bank menurut Suhardjono (2003:3) yaitu, “lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghompun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang”. Disisi lain pengertian bank ditinjau dari Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan (Sofyan S. Harahap, Wiroso, M. Yusuf, 2005:3) yaitu “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Dari beberapa pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit atau lainnya. Selain itu bank juga memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang yang ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat. Begitu besar peranan dari lembaga keuangan khususnya lembaga perbankan, sehingga perekonomian negara sangat bergantung kepada lembaga ini.

commit to user 8


digilib.uns.ac.id

9

b. Jenis-Jenis Bank Perekonomian negara akan kuat bila didukung oleh lembaga keuangan khususnya bank, yang sehat dan terpercaya. Pemerintah menyadari akan pentingnya lembaga perbankan, oleh karena itu sistem perbankan di Indonesia memiliki peraturan tersendiri sebagai landasan hukum dan operasional yang disusun dalam suatu bentuk undang-undang. Praktek perbankan saat ini di Indonesia diatur dalam UU RI No. 10 tahun 1998 tentang perbankan. Dalam perkembangannya, di Indonesia terdapat berbagai jenis bank. Perbedaan jenis bank menurut Kasmir (2004:20) dapat dilihat dari beberapa segi yaitu, “segi fungsi, kepemilikan, status, dan segi menentukan harga”.Dibawah ini akan dijelaskan masing-masing jenis bank yang ada di Indonesia, yaitu: 1. Dari Segi Fungsi Berdasarkan fungsinya maka terdapat dua jenis bank yaitu: a. Bank Umum Pengertian Bank Umum sesuai dengan UU RI No. 10 tahun 1998 tentang perbankan (Sofyan S. Harahap dkk, 2005:3) adalah”bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pengertian Bank Perkreditan Rakyat menurut UU RI No. 10 tahun1998 (Sofyan S. Harahap dkk, 2005:3) yaitu, “bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”. Kegiatan usaha BPR jauh lebih sempit dari Bank Umum, ada beberapa kegiatan perbankan yang tidak boleh dilakukan BPR tetapi boleh dilakukan oleh Bank Umum. Disamping kedua jenis bank diatas, masih terdapat satu lagi jenis bank yang ada di Indonesia yaitu Bank Sentral atau Bank Indonesia.

commit to user


digilib.uns.ac.id

10 2. Dari Segi Kepemilikan Jenis bank dilihat dari segi kepemilikannya maksudnya ialah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki oleh bank yang bersangkutan. Jenis bank dilihat dari segi kepemilikannya adalah sebagai berikut: a. Bank Milik Pemerintah Akte pendirian maupun sebgaian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah. Contoh bank pemerintah antara lain Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI 46), Bank Tabungan Negara (BTN) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI). b. Bank Swasta Nasional Bank swasta nasional merupakan bank yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta. Contoh bank swasta nasional antara lain, Bank Central Asia (BCA) dan Bank Bukopin. c. Bank Asing Bank milik asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintah asing suatu negara. Contoh bank milik asing antara lain ABN Amro dan American Express Bank. d. Bank Campuran Bank milik campuran merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Contoh bank campuran antara lain Inter Pacific Bank. 3. Dari Segi Status Pembagian jenis bank ditinjau dari segi status merupakan pembagian bank berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya.

commit to user


digilib.uns.ac.id

11 a. Bank Devisa Bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, pembukaan dan pembayaran letter of credit (L/C), dan transaksi keluar negeri lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ditentukan oleh BI. b. Bank Non Devisa Bank dengan status non devisa merupakan bank yang belum mempunyai ijin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi transaksi yang dilakukan oleh bank non devisa terbatas pada wilayah suatu negara. 4. Dari Segi Menentukan Harga Ditinjau dari segi menentukan harga dapat pula diartikan sebagai cara penentuan keuntungan yang akan diperoleh. Jenis bank jika dilihat dari segi caranya menentukan harga, baik harga jual maupun harga beli, terbagi kedalam dua kelompok, yaitu: a. Bank yang Berdasarkan Prinsip Konvensional Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia adalah bank yang menjalankan usahanya dengan berlandaskan kepada prinsip konvensional Dalam menentukan keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode yaitu: 1). Menetapkan bunga sebagai harga jual untuk produk simpanan seperti tabungan, deposito, dan giro. Demikian juga harga beli untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tersebut. 2). Untuk jasa-jasa di bank konvensional yang lainnya, pihak perbankan konvensional menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau presentase tertentu seperti biaya administrasi, biaya provisi, sewa, iuran, dan biaya lainnya.

commit to user


digilib.uns.ac.id

12 b. Bank yang Berdasarkan Prinsip Syariah Bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah lembaga perbankan Bank Umum maupun BPR yang usaha pokoknya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Prinsip-prinsip syariat Islam yang digunakan oleh bank yang berdasarkan prinsip syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).

2. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah a. Pengertian Bank Syariah Istilah lain yang digunakan untuk sebutan Bank Syariah adalah Bank Islam. Secara akademik, sebenarnya istilah Islam dan Syariah memiliki arti yang berbeda satu sama lain. Akan tetapi secara teknis, penyebutan antara Bank Islam dan Bank Syariah memiliki makna yang sama. Pengertian Bank Islam menurut ensiklopedia Islam (Warkum. S, 2004: 5) adalah “lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariat Islam”. Berdasarkan pengertian tersebut, Bank Islam berarti bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip dan tata cara muamalat yang berlaku dalam Islam, yaitu berlandaskan pada Al Qur’an dan Al Hadist. Sedangkan pengertian bank umum menurut UU RI No. 10 tahun 1998 tentang perbankan (Sofyan S. Harahap dkk, 2005: 3) adalah “bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas

commit to user


digilib.uns.ac.id

13 pembayaran”. Dari pengertian bank syariah menurut UU tersebut dapat disimpulkan bahwa bank umum di Indonesia di bagi menjadi dua yaitu 1) bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional (Bank Konvensional), dan 2) bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (Bank Syariah). Selain kedua jenis bank diatas juga ada satu jenis lagi bank umum yaitu Bank Konvensional yang membuka unit usaha yang menggunakan prinsip syariah. Pengertian prinsip syariah yang dimaksud dalam UU diatas, dijelaskan dalam pasal 1 butir 13 UU RI No. 10 tahun 1998 tentang perbankan (Sofyan S Harahap dkk, 2005 : 3-4) sebagai berikut: Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina). Dari pengertian bank syariah dan prinsip syariah diatas maka dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan, serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang dengan berlandaskan pada hukum dan aturan Islam yaitu, Al Qur’an, Al Hadist dan juga ijma para ulama.

b. Sejarah Berdirinya BPR Syariah Sejarah berdirinya BPR Syariah di Indonesia sebagai salah satu jenis Bank Perkreditan Rakyat, tidak bisa dilepaskan dari sejarah BPR-BPR pada umumnya. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang status hukumnya disahkan dalam Paket Kebijaksanaan Keuangan Moneter dan Perbankan melalui PAKTO tanggal 27 Oktober 1988, pada hakikatnya merupakan penjelmaan model baru dari lumbung desa dan Bank Desa yang ada khususnya di Pulau

commit to user


digilib.uns.ac.id

14 Jawa sejak akhir 1890-an hingga tahun 1967. Sejak dikeluarkannya UU Pokok Perbankan, status hukumnya diperjelas dengan izin dari menteri keuangan. Keberadaan BPR diharapkan mampu menjadi alternative pengganti yang terbaik bagi fungsi dan peranan lembaga lumbung desa dan Bank Desa dalam melindungi petani dari gejolak harga padi dan resiko kegagalan dalam produksi serta ketergantungan petani terhadap para rentenir. Di dalam kenyataannya masyarakat petani di desa yang pada umumnya beragama Islam belum memanfaatkan BPR-BPR yang ada secara optimal. Mereka masih beranggapan bahwa bunga pada BPR-BPR itu termasuk riba yang diharamkan dalam Islam. Oleh karena itu mereka masih mendambakan adanya BPR yang tidak menerapakan sistem bunga. Keinginan masyarakat terhadap adanya BPR tanpa bunga mulai menemukan titik cerah dengan adanya deregulasi di bidang perbankan sejak 1 Juni 1983 yang memberikan kebebasan kepada bank-bank yang ada (termasuk BPR) untuk menetapkan sendiri tingkat bunganya, termasuk menetapkan bunga 0%. Kepastian bagi peluang berdirinya BPR tanpa bunga yang sesuai dengan keinginan umat Islam tersebut tampak jelas dengan penjelasan pemerintah dalam Rapat Kerja dengan komisi VII DPR RI tanggal 5 Juli 1990. Dalam rapat kerja tersebut pemerintah menyatakan bahwa tidak ada halangan untuk mendirikan atau mengoperasionalkan bank (termasuk BPR)yang sesuai dengan prinsip syariah Islam, sepanjang pengoperasian bank tersebut memenuhi kriteria kesehatan bank sesuai dengan ketetntuan Bank Indonesia. Setelah penjelasan lisan pemerintah tersebut pada bulan Agustus 1990 para ulama, cendikiawan Muslim dan praktisis perbankan Muslim menyusun suatu program pendirian BPR Islam. Dengan berbagai upaya akhirnya program tesebut terealisir dengan menetapkan tiga lokasi yang mempunyai potensi berdirinya BPR Syariah, sebagai langkah awal yang nyata. BPR Islam tersebut adalah: 1. PT. BPR Dana Mardhatilla di Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung.

commit to user


digilib.uns.ac.id

15 2. PT. BPR Berkah Amal Sejahtera di Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung. 3. PT. BPR Amanah Rabbaniah di Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung. Ketiga BPR tesebut, akhirnya pada tanggal 8 Oktober 1990 telah mendapatkan izin prisnip dari Menteri Keuangan RI. Dengan diperolehnya izin prinsip itu dilakukanlah persiapan-persiapan yang lebih intensif, terutama yang menyangkut sumber daya manusia sebagai pengelolaan bank yang lebih amanah, professional dan acceptable. Akhirnya pada tanggal 19 Agustus 1991 PT. BPR Dana Mardhatilla dan PT. BPR Amal Sejahtera mendapatkan ijin usaha dari Menteri Keuangan RI. Kemudian disusul oleh PT. BPR Amanat Rabbaniah pada tanggal 24 Oktober 1991. Untuk mempercepat proses berdirinya

BPR

Syariah

di

Indonesia

dibentuklah

lembaga-lembaga

penunjang. Lembaga penunjang yang telah ada adalah: 1. ISED (Institute for Syariah Economic Development) ISED bertugas untuk melaksanakan program pendirian/ pemberian bantuan teknis pendirian BPR Syariah di Indonesia, khususnya di daerahdaerah berpotensi. 2. YPPBS Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Bank Syariah (YPPBS) atas kerjasama Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan Ikatan Cendekiawan Muslim

Indonesia

(ICMI).

Tugas

YPPBS

adalah

membantu

perkembangan BPR Syariah di Indonesia dalam bidang pendidikan technical assistance.

c. Tujuan dan Strategi Usaha BPR Syariah Dalam pelaksanaannya BPR Syariah di Indonesia memiliki beberapa tujuan yang bukan hanya tujuan mencari keuntungan ekonomi semata tapi juga tujuan pengembangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kelas menengah ke bawah di Indonesia. Tujuan operasional BPR Syariah di Indonesia adalah:

commit to user


digilib.uns.ac.id

16 1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam terutama kelompok masyarakat ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan. 2. Menambah lapangan kerja terutama di tingkat kecamatan, sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi. 3. Membina ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan pendapatan perkapita menuju kualitas hidup yang memadai. Untuk mencapai tujuan operasional BPR Syariah tersebut diperlukan strategi operasional sebagai berikut: 1. BPR Syariah tidak bersifat menunggu (pasif) terhadap datangnya permintaan fasilitas, melainkan bersifat aktif dengan melakukan penelitian kepada usaha-usaha yang berskala kecil yang perlu dibantu tambahan modal, sehingga memiliki prospek bisnis yang baik. 2. BPR Syariah memiliki jenis usaha yang waktu perputaran uangnya jangka pendek dengan mengutamakan usaha skala menengah dan kecil. 3. BPR mengkaji pangsa pasar, tingkat kejenuhan serta tingkat kompetitifnya produk yang akan diberi pembiayaan.

d. Produk dan Jasa Perbankan Syariah Konsep dasar operasional BPR Syariah sama dengan konsep dasar operasional bank umum syariah. Dalam Warkum S (2004: 130) ada lima konsep dasar operasional di BPR Syariah yaitu sistem simpanan murni (al wadiah), sistem bagi hasil, sistem jual beli dan marjin keuntungan, sistem sewa, dan sistem upah (fee). Lima konsep dasar ini biasanya diwujudkan dalam produk dan jasa sebagai berikut: 1. Produk Simpanan a. Simpanan Amanah BPR Syariah menerima titipan amanah (trustee account) berupa dana infaq, sedekah, zakat, karena bank dapat menjadi perpanjangan tangan baitul maal dalam menyimpan dan menyalurkan dana umat agar dapat bermanfaat secara optimal. Bank akan

commit to user


digilib.uns.ac.id

17 memberikan kadar profit (berupa bonus yang tidak ditetapkan sebelumnya), dari bagi hasil yang diperoleh bank melalui pembiayaan kepada nasabah. b. Tabungan dan Deposito Wadiah BPR Syariah menerima tabungan baik pribadi maupun badan usaha dalam bentuk tabungan bebas. Akad penerimaan dana ini berdasarkan wadiah, yaitu titipan yang tidak mengandung resiko kerugian serta bank akan memberikan sejumlah profit tertentu berdasarkan bagi hasil yang diterima oleh bank dari hasil penyaluran pembiayaan. c. Tabungan dan Deposito Mudharabah BPR Syariah menerima tabungan baik pribadi maupun badan usaha dalam bentuk tabungan atau deposito. Akad penerimaan dana ini berdasarkan prinsip mudaharabah, dimana bank bertindak sebagai mudharib (pengelola) dan nasabah sebagai shahibul maal. Nasabah akan mendapatkan bagi hasil sebesar yang telah dijanjikan dari pendapatan bank. 2. Produk Pembiayaan a. Pembiayaan Mudharabah Pembiayaan mudharabah adalah suatu perjanjian pembiayaan antara BPR Syariah dengan pengusaha, dimana pihak BPR Syariah menyediakan pembiayaan modal usaha atau proyek yang dikelola oleh pihak pengusaha atas dasar perjanjian bagi hasil. b. Pembiayaan Musyarakah Pembiayaan musyarakah adalah suatu perjanjian pembiayaan antara BPR Syariah dengan pengusaha, dimana baik pihak bank maupun pengusaha secara bersama membiayai suatu usaha atau proyek yang dikelola secara bersama pula, atas dasar bagi hasil sesuai dengan penyertaan. Bagi hasil ini ditentukan oleh kedua belah pihak secara adil.

commit to user


digilib.uns.ac.id

18 c. Pembiayaan Bai’u Bithaman Ajil Pembiayaan Bai’u Bithaman Ajil adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara bank dengan nasabahnya, dimana bank menyediakan dana pembelian barang/asset yang ibutuhkan nasabah untuk mendukung suatu usaha atau proyek. Nasabah akan membayar secara mencicil dengan mark up yang didasarkan atas Oportunity Cost Project (OCP). d. Pembiayaan Murabahah Pembiayaan

murabahah

adalah

suatu

perjanjian

yang

disepakati antara BPRS dengan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya, yang akan dibayar nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank plus marjin keuntungan). e. Pembiayaan Qardhu Hasan Pembiayaan ini adalah perjanjian antara bank dengan nasabah yang dianggap layak menerima dan diprioritaskan bagi pengusaha kecil dan orang yang tidak mampu. Nasabah hanya dibebankan pokok pinjaman ditambah dengan biaya administrasi yang benar-benar untuk keperluan proses pembiayaan. 3. Jasa Perbankan Lainnya Secara bertahap BPR Syariah akan menyediakan jasa untuk memperlancar pembayaran dalam bentuk proses transfer dan inkaso, pembayaran rekening listrik, air, telepon, dan pembayaran KPR.

3. Pembiayaan Murabahah a. Pengertian Pembiayaan Murabahah Pada bank yang menggunakan prinsip konvensional maka penyaluran dana ke masyarakat disebut dengan kredit, sedangkan pada bank yang menggunakan prinsip syariah penyaluran dana disebut pembiayaan. Menurut UU Perbankan No. 21 tahun 2008 pengertian pembiayaan adalah sebagai berikut:

commit to user


digilib.uns.ac.id

19 Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna’; d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil. Salah satu produk pembiayaan yang paling diminati adalah produk pembiayaan murabahah. Menurut Syafi’i Antonio (2001: 101) “Ba’i al murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati”. Sedangkan menurut Adiwarman Karim (2004: 103), “murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli”. Dalam Fatwa Dewan syariah Nasional (Sofyan S Harahap dkk, 2005: 93) yang dimaksud dengan murabahah adalah, “menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan dengan harga yang lebih sebagai laba”. Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pembiayaan murabahah bank bertindak sebagai penjual. Bank membeli dari pihak lain kemudian menjualnya kembali ke nasabah sebesar harga beli ditambah dengan margin atau keuntungan yang diinginkan oleh bank. Bank sebagai penjual harus memberitahukan harga beli yang sebenarnya kepada pembeli. Margin keuntungan bagi bank dapat dinyatakan dalam nominal tertentu atau dalam bentuk prosentase dari harga belinya. Sebagai contoh si Fulan membeli kambing seharga Rp. 300.000,-, biaya-biaya yang dikeluarkan sebesar Rp. 50.000,-. Maka ketika menawarkan kambingnya untuk dijual kembali, ia mengatakan “Saya jual kambing ini seharga Rp. 500.000,-, saya mengambil keuntungan sebesar Rp. 150.00,-”.

commit to user


digilib.uns.ac.id

20 Murabahah sesuai jenisnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 1. Murabahah tanpa pesanan, artinya bank menyediakan barang tanpa melihat apakah ada pesanan atau tidak. 2. Murabahah berdasarkan pesanan, artinya bank baru akan melakukan transaksi jual beli jika sudah ada pesanan. Murabahah berdasarkan pesanan dapat dikategorikan dalam: a. Bersifat mengikat, artinya murabahah berdasarkan pesanan tersebut mengikat untuk dibeli oleh nasabah sebagai pemesan. Jadi, barang yang telah disediakan oleh bank harus dibeli oleh nasabah sebagai pemesan. b. Bersifat tidak mengikat, artinya walaupun sudah dipesan oleh nasabah namun barang tersebut tidak mengikat untuk dibeli oleh nasabah. Skema pembiayaan murabahah dapat digambarkan sebagai berikut: 1. Negosiasi & persyaratan

2. Akad jual beli

NASABAH

BANK

6. Bayar 5. Terima Barang & Dokumen 3. Beli Barang

SUPPLIER

4. Kirim

PENJUAL

(Syafi’i Antonio, 2001: 107) Gambar .1 Skema Ba’i al Murabahah

Berdasarkan

jangka

waktu

pembayarannya

murabahah

dapat

dilakukan dengan cara tunai maupun tangguh (cicilan). Dalam murabahah juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran

commit to user


digilib.uns.ac.id

21 yang berbeda. Misal jika dijual secara tunai harganya Rp. 100.00,- kemudian jika dijual dengan cara cicilan seharga Rp. 120.000,-. Pihak penjual tidak boleh menyebutkan kata-kata seperti “jika tunai sekian, jika cicilan seharga sekian”. Akan tetapi, cara pembayarannya ditetapkan lebih dulu baru disebutkan harganya. Murabahah dengan cara pembayaran tangguh (murabahah muajjal), menurut Adiwarman

Karim (2004: 105)

dicirikan dengan

adanya,

“penyerahan barang di awal akad dan pembayarannya kemudian (setelah awal akad), baik dalam bentuk angsuran maupun dalam bentuk lump sum (sekaligus)”. Hal ini berarti bahwa dalam murabahah dengan pembayaran secara tangguh ada dua cara yang digunakan yaitu, dengan cara angsuran dan dengan cara membayar sekaligus dibelakang (lump sum). Dalam praktek perbankan saat ini yang umum digunakan adalah murabahah berdasarkan pesanan, yang bersifat mengikat dengan cara pembayaran tangguh baik secara angsuran (cicilan) maupun lump sum.

b. Landasan Syariah Pembiayaan Murabahah Landasan syariah pelaksanaan murabahah diantaranya adalah di dalam Al Qur’an, surat An-Nisa ayat 29 dan surat Al Baqarah ayat 275 sebagai berikut:

☺

⌧

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (An Nisa: 29)

commit to user


digilib.uns.ac.id

22

☺⌧ ☺ ☺

☺

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Al Baqarah: 275) Selain itu juga terdapat landasan syariah dalam salah satu hadist Rasulullah SAW yang dikutip dari riwayat Ibnu Majah dari kitabnya Sublu Assalam (Warkum Sumitro 2004: 37) yang artinya sebagai berikut: Dari Suhaeb r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Tiga perkara didalamnya terdapat keberkatan, yaitu (1) menjual dengan pembayaran secara kredit (2) Muqaradhah (nama lain dari murabahah (3) mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual”. Dalam Islam, penetapan suatu hukum harus memiliki landasan berupa dalil naqli dan dalil aqli. Dalil naqli yaitu landasan hukum yang terdapat dalam Al Qur’an dan Hadist. Sedangkan dalil aqli ialah landasan hukum berdasarkan ijtihad (hasil pemikiran) para ulama. Pembiayaan

commit to user


digilib.uns.ac.id

23 murabahah memiliki landasan syariah yang cukup kuat, walaupun tidak dijelaskan secara rinci pada Al Qur’an dan Hadist, petunjuk para ulama sudah cukup untuk melengkapinya. Karena memang pada umumnya Al Qur’an hanya menjelaskan secara global saja mengenai sesuatu hal, kemudian lebih di rinci kembali didalam Hadist. Akan tetapi, jika Al Qur’an dan Hadist belum cukup rinci dan jelas maka diperlukan fatwa dan ijtihad para ulama selama tidak melanggar ketentuan dan norma-norma dalam agama Islam.

c. Rukun dan Syarat Murabahah Dalam setiap melaksanakan transaksi pembiayaan murabahah, bank harus memperhatikan rukun dan syarat murabahah. Hal ini dilakukan agar transaksi yang dilakukan telah sah dan sesuai dengan syariat Islam. Menurut Sofyan S Harahap dkk (2005: 94) rukun murabahah terdiri dari: 1. 2. 3. 4. 5.

Ba’i Musytari Mabi’ Tsaman Ijab Qabul

= Penjual (pihak yang memiliki barang) = Pembeli (pihak yang akan membeli barang) = Barang yang akan diperjualbelikan = Harga, dan = Pernyataan timbang terima

Rukun murabahah merupakan hal-hal yang harus ada atau yang harus dilakukan dalam melakukan transaksi murabahah. Jika salah satu rukun tersebut tidak ada maka transaksi murabahah tersebut tidak bisa dilaksanakan. Sedangkan syarat-syarat murabahah menurut Syafi’i Antonio (2001: 102), adalah sebagai berikut: a. b. c. d.

Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan. Kontrak harus bebas dari riba. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian. e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. Syarat-syarat murabahah merupakan hal-hal yang harus dilakukan dalam transaksi murabahah agar transaksi tersebut sesuai dengan syariat Islam. Jika salah satu dari syarat tersebut tidak ada maka transaksi tersebut tidak sah menurut Islam. Transaksi murabahah tersebut bisa dilaksanakan, jika

commit to user


digilib.uns.ac.id

24 terpenuhi rukun-rukunnya, akan tetapi transaksi tersebut menjadi tidak sah menurut Islam bila syarat-syaratnya tidak terpenuhi.

d. Manfaat dan Resiko Murabahah Sesuai dengan sifat bisnis, pembiayaan murabahah juga memiliki manfaat dan resiko bagi bank yang harus dihadapi. Bagi bank, keuntungan murabahah diperoleh dari selisih antara harga jual dari pemasok dengan harga jual ke pembeli (nasabah). Selain itu murabahah merupakan transaksi yang cukup sederhana sehingga tidak memerlukan biaya administrasi yang besar. Sedangkan resiko yang harus diantisipasi oleh bank adalah: 1. Kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran. 2. Fluktuasi harga, hal ini terjadi bila ada kenaikan harga di pasar. Bank tidak bisa merubah harga barang yang telah disepakati dengan pembeli. 3. Terjadi penolakan oleh pembeli, bisa dikarenakan barang tersebut rusak pada saat pengiriman maupun tidak sesuai dengan spesifikasi barang yang diinginkan oleh pembeli. Oleh sebab itu, bank perlu mengasuransikan barang yang dikirim. Bank juga harus berkonsultasi dengan pembeli tentang spesifikasi barang yang diinginkan pembeli agar tidak terjadi kesalahan. Bila bank telah menandatangi kontrak dengan penjual atau supplier, maka barang tersebut menjadi milik bank, bank mempunyai resiko untuk menjualnya kepada pihak lain jika pembeli/nasabah menolak untuk membeli barang tersebut. 4. Barang yang telah dijual kepada nasabah menjadi hak milik nasabah, walaupun pembayarannya masih dalam bentuk hutang cicilan. Nasabah bisa menjual kembali barangnya kepada pihak lain sehingga resiko kelalaian dari pihak nasabah atas kewajibannya kepada bank menjadi lebih besar. Dalam kegiatan usaha selalu ada resiko yang harus dihadapi, begitupun dalam melaksanakan pembiayaan murabahah ada resiko yang harus diantisipasi dengan baik oleh bank syariah. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi kredit bermasalah dikemudian hari. Bank harus melakukan seleksi

commit to user


digilib.uns.ac.id

25 terhadap nasabah yang mengajukan pembiayaan ke bank, dan melakukan antisipasi dengan pengendalian internal yang bagus terhadap kemungkinan resiko yang mungkin timbul. 4. Margin Murabahah

a. Pengertian Margin Murabahah Bank syariah menerapkan margin keuntungan terhadap produkproduk pembiayaan yang berbasis Natural Certainty Contracts (NCC), yakni akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah, maupun waktu, seperti pembiayaan murabahah, ijarah, ijarah muntahiyyah bittamlik (IMBT), salam dan istishna. Menurut Warkum. Sumitro (2004: 75), “Margin keuntungan/ mark up merupakan unsur biaya yang terdiri dari biaya adminitrasi + tingkat keuntungan yang layak”. Sedangkan menurut Adiwarman Karim (2004: 254), yang dimaksud dengan margin keuntungan adalah “presentase tertentu yang ditetapkan per tahun perhitungan marjin keuntungan secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari, perhitungan marjin keuntungan secara bulanan, maka setahun ditetapkan 12 bulan”. Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa, margin keuntungan adalah jumlah nominal tertentu atau prosentase tertentu dari nilai barang, yang merupakan selisih dari harga beli dengan harga jual yang menjadi keuntungan bagi bank. Margin keuntungan ini diperoleh berdasarkan tawar menawar antara bank syariah dengan nasabah atau calon debitur. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menentukan tingkat margin keuntungan menurut Adiwarman Karim (2004: 254), adalah sebagai berikut: 1. Direct Competitor’s Market Rate (DCMR) 2. Indirect Competitor’s Market Rate (ICMR) 3. Expected Competitive Return for Investors (ECRI) 4. Acquiring Cost 5. Overhead Cost Dalam menentukan tingkat margin keuntungan, bank syariah harus memperhatikan hal-hal diatas sebagai bahan pertimbangan bagi bank. Untuk lebih jelasnya dapat dijabarkan sebagai berikut: 1. Direct Competitor’s Market Rate (DCMR)

commit to user


digilib.uns.ac.id

26 DCMR adalah tingkat margin keuntungan rata-rata bank syariah atau beberapa bank syariah. Bank syariah harus memperhatikan tingkat margin keuntungan rata-rata bank syariah lainnya. Hal ini dilakukan agar tingkat margin keuntungan antar bank syariah menjadi lebih kompetitif. 2. Indirect Competitor’s Market Rate (ICMR) ICMR

adalah

tingkat

suku

bunga

rata-rata

perbankan

konvensional, atau beberapa bank konvensional. Dalam menentukan margin keuntungan, bank syariah harus mampu bersaing dengan bank konvensional. 3. Expected Competitive Return for Investors (ECRI) ECRI adalah target bagi hasil yang kompetitif yang akan diberikan kepada dana pihak ketiga (pemilik dana/shahibul maal). 4. Acquiring Cost Acquiring cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga. 5. Overhead Cost Overhead cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang tidak langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga. Hal-hal diatas merupakan acuan bagi bank dalam menentukan tingkat margin keuntungan. Setelah menentukan tingkat margin keuntungan selanjutnya bank menambahkannya kedalam harga jual. Jadi harga jual pada produk pembiayaan murabahah adalah harga pokok dari pemasok ditambah dengan margin keuntungan. Margin keuntungan ini dapat berupa jumlah nominal tertentu, atau sebesar prosentase tertentu dari harga pokok. Harga Perolehan dari pemasok + Margin = Harga Jual

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Margin Murabahah Dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Budi Asmita, mahasiswa pascasarjana Universitas Indonesia Program Studi Timur Tengah dan Islam dengan kekhususan di bidang Ekonomi dan Keuangan

commit to user


digilib.uns.ac.id

27 Syariah yang

berjudul “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Margin

Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada BPRS PNM Mentari)”, diketahui bahwa faktor biaya overhead dan proporsi bagi hasil dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh signifikan terhadap besarnya margin pembiayaan murabahah, sedangkan tingkat keuntungan yang diharapkan (profit target) tidak terdapat pengaruh yang signifikan walaupun terdapat hubungan korelasi yang positif. (www.psktti-ui.com). Kemudian Adi Nugroho, yang juga mahasiswa pascasarjana Universitas Indonesia, dalam penelitiannya dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Margin Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada PT. Bank Muamalat Indonesia)”, juga mengungkapkan bahwa faktor biaya overhead, dan bagi hasil Dana Pihak Ketiga (DPK) secara signifikan mempengaruhi margin murabahah, sedangkan volume pembiayaan murabahah dan profit target tidak berpengaruh terhadap margin pembiayaan murabahah walaupun terdapat korelasi. (www.psktti-ui.com). Dari penelitian diatas dapat diambil kesimpulan sementara bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi penetapan margin keuntungan dalam produk pembiayaan murabahah di bank syariah yaitu faktor biaya overhead dan proporsi bagi hasil dana pihak ketiga (DPK). Hasil yang diperoleh dari beberapa penelitian yang telah dilakukan tersebut menjadi acuan dan bahan perbandingan dalam melaksanakan penelitian ini selanjutnya. Pada dasarnya setiap orang/individu maupun institusi, dalam melaksanakan usaha ingin memperoleh laba dan menghindari kerugian. Begitupun dengan bank syariah, bank tidak ingin memperoleh kerugian, oleh karena itu tingkat margin keuntungan yang tinggi merupakan salah satu cara bagi bank untuk memperoleh keuntungan dan menghindari kerugian.

B. Kerangka Pemikiran Produk pembiayaan murabahah merupakan salah satu produk yang paling diminati oleh masyarakat. Penelitian ini berusaha untuk mengetahui lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan margin murabahah, baik dari faktor intern bank syariah itu sendiri maupun faktor ekstern. Dalam

commit to user


digilib.uns.ac.id

28

melaksanakan penelitian diperlukan adanya kerangka pemikiran yang mantap agar dalam pelaksanaan penelitian dapat terarah dan mampu menjawab pertanyaanpertanyaan yang timbul dalam penelitian. Oleh karena itu kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Produk Pembiayaan Murabahah Faktor-faktor yang Mempengaruhi: Harga Pokok dari Supplier

Margin Murabahah

Harga Jual (Harga Pokok + Margin)

Gambar 2. Kerangka Berpikir

commit to user

1. Faktor intern 2. Faktor ekstern


digilib.uns.ac.id

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian 1. Tempat Penelitian Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, penelitian ini direncanakan untuk dilaksanakan di BPR Syariah Dana Mulia yang berlokasi di Surakarta. Hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan pemilihan lokasi penelitian tersebut adalah : 1. Tersedianya data-data yang dibutuhkan untuk menunjang proses penelitian ini serta adanya ijin dan kesediaan dari lembaga setempat untuk dijadikan tempat penelitian 2. BPR Syariah Dana Mulia merupakan BPR Syariah pertama di kota Solo. BPR Syariah Dana Mulia terletak di wilayah Surakarta sebagai wilayah dengan potensi ekonomi tinggi dan kondisi masyarakat yang memiliki respon posistif terhadap pengembangan lembaga keuangan syariah

2. Waktu Penelitian Penelitian ini dilaksanakan dalam waktu 8 bulan, mulai bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Agustus 2009 dengan perincian sebagai berikut: BULAN KE

JENIS KEGIATAN 1 1. Persiapan •

Penyusunan Proposal

•

Pengajuan ijin penelitian

2

3

2. Pelaksanaan •

Pengumpulan data

•

Analisis data

3. Penyusunan laporan

commit to user 29

4

5

6

7

8


digilib.uns.ac.id

30 B. Bentuk dan Strategi Penelitian 1. Bentuk Penelitian Suatu permasalahan dalam penelitian perlu dikaji secara detail dan

lengkap. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan permasalahan melalui bentuk penelitian yang tepat. Ada tiga bentuk pendekatan yang dapat digunakan dalam suatu penelitian yaitu: kualitatif, kuantitatif dan kombinasi diantara keduanya. Pendekatan-pendekatan tersebut mempunyai dasar filosofis yang berbeda-beda. Setiap pendekatan mempunyai konsekuensi terhadap pelaksanaan teknis penelitian. Berdasarkan tujuan penelitian dan perumusan masalah yang dikaji, maka penelitian ini menggunakan bentuk penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor seperti yang dikutip oleh Lexy J. Moleong (2000: 3) berpendapat bahwa “Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati”. Menurut H.B. Sutopo (2002:109), penelitian dapat dibedakan menjadi dua yaitu penelitian dasar (basic research) dan penelitian terapan (applied research). Penelitian dasar hanya bertujuan untuk pemahaman mengenai suatu masalah, sedang penelitian terapan tujuannya tidak hanya untuk memahami masalahnya tetapi juga mengarah pada penemuan cara pemecahan masalahmasalahnya dengan tindakan yang bersifat aplikasi praktis. Dalam penelitian terapan terdapat tiga jenis penelitian yaitu penelitian evaluasi, penelitian kebijakan, dan penelitian pengembangan atau tindakan. Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode penelitian terapan dengan bentuk penelitian evaluasi proses. Dari bentuk penelitian tersebut maka akan dapat diketahui karakteristik produk pembiayaan murabahah dan faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan margin keuntungan dalam produk pembiayaan tersebut di BPR Syariah.

commit to user


digilib.uns.ac.id

31 2. Strategi Penelitian Dalam mengkaji permasalahan penelitian ini secara mendetail dan

lengkap, diperlukan suatu pendekatan permasalahan melalui pemilihan strategi yang dipilih oleh peneliti ini, digunakan sebagai dasar untuk mengamati, mengumpulkan informasi, dan untuk menyajikan analisis hasil penelitian. Menurut HB. Sutopo (2002: 112) ”Suatu penelitian disebut sebagai studi kasus tunggal bilamana penelitian tersebut terarah pada satu karakteristik. Artinya, penelitian tersebut hanya dilakukan pada satu sasaran”. Dalam penelitian ini digunakan strategi penelitian tunggal terpancang. Penelitian ini berusaha untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan margin keuntungan dalam produk pembiayaan murabahah di BPR Syariah.

C. Sumber Data Menurut Lexy J. Moleong (2002:155), “sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain”. Sedangkan H.B Sutopo (2002:50) menyatakan bahwa, “sumber data kualitatif dapat berupa manusia, peristiwa dan tingkah laku, tempat atau lokasi, dokumen dan arsip, serta berbagai benda lain”. Sumber data dalam penelitian ini adalah: 1. Informan Informasi diperoleh dari informan, yaitu orang-orang yang memberikan informasi kepada peneliti karena orang tersebut dirasakan mengetahui dan memahami permasalahan yang sedang dikaji dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini informan utamanya adalah petugas yang menangani pembiayaan terutama murabahah dan direktur utama sebagai pengambil keputusan. 2. Dokumen dan Arsip Dokumen dan arsip merupakan bahan tertulis yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu, dan juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber data dalam penelitian. Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti menggunakan dokumen dan arsip sebagai sumber data tertulis untuk memberikan informasi yang lebih jelas dan luas.

commit to user


digilib.uns.ac.id

32 3. Tempat dan Peristiwa Data atau informasi yang dikumpulkan diperoleh dari peristiwa, aktivitas,

atau perilaku melalui pengamatan atau observasi. Peneliti menggunakan data ini agar dapat lebih memahami prosedur pembiayaan murabahah di BPR Syariah.

D. Teknik Sampling Teknik sampling digunakan untuk menyeleksi atau memfokuskan permasalahan agar pemilihan sampel lebih mengarah pada tujuan penelitian. Hadari Nawawi (1993: 152) mengemukakan bahwa : Teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif atau benar-benar mewakili populasi. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling (sampel bertujuan), yaitu sampel diambil tidak ditekankan pada jumlah melainkan lebih kepada kekayaan informasi yang dimiliki anggota sampel sebagai sumber data. Cara pengambilan sampel didasarkan pada karakteristik-karakteristik tertentu yang dimiliki sampel sesuai dengan tujuan penelitian, karena sampel tidak dimaksudkan untuk generalisasi. Peneliti tidak menentukan sejumlah sampel, namun menentukan jumlah informan untuk diwawancarai guna memperoleh informasi

tentang

permasalahan

yang

diteliti.

Peneliti

berusaha

untuk

mendapatkan informasi sebanyak mungkin yang dapat diperoleh dari berbagai sumber. Dalam penelitian ini, penulis cenderung untuk memilih informan yang dianggap mengetahui informasi dan permasalahannya secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap. Teknik ini dikenal dengan nama purposive sampling. Informan yang akan dimintai informasi oleh peneliti adalah orang-orang yang merupakan pengambil keputusan dalam pembiayaan murabahah di BPR Syariah Dana Mulia terutama Direktur dan Kabag Pembiayaan.

commit to user


digilib.uns.ac.id

33 E. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang ditempuh untuk

memperoleh data yang diperlukan dalam suatu penelitian dengan menggunakan suatu alat tertentu. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi; wawancara, dokumentasi dan observasi. 1. Wawancara Teknik wawancara adalah teknik yang paling banyak digunakan dalam pelaksanaan penelitian kualitatif, terutama dalam pelaksanaan penelitian lapangan. Wawancara menurut Suharsimi Arikunto (2005:144), “wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara”. Wawancara merupakan suatu teknik untuk mendekati sumber informasi dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan kepada tujuan penelitian. 2. Analisis Dokumen Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengklasifikasikan bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian. Menurut Hadari Nawawi (1993: 95) “Teknik dokumenter adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen maupun buku-buku, koran, majalah dan lain-lain”. Teknik dokumentasi dilakukan oleh peneliti dengan meminta atau meminjam catatan tertulis dari lembaga obyek penelitian kemudian menelaahnya. Dokumentasi dilakukan dengan tujuan untuk : a. Melengkapi informasi dan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian b. Bahan perbandingan data yang diperoleh dari hasil wawancara 3. Observasi Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi (1999: 70) mengemukakan bahwa, “Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki”. Jadi observasi atau

commit to user


digilib.uns.ac.id

34

pengamatan merupakan cara yang dilakukan untuk memperoleh data dengan pengamatan terhadap objek penelitian dan dari pengamatan tersebut dibuat catatan-catatan yang berguna untuk analisis data. Menurut Lexy J. Moleong (2000: 126) pengamatan atau observasi dapat diklasifikasikan atas pengamatan terbuka dan pengamatan tertutup. Pengamatan terbuka adalah pengamatan dimana peneliti secara terbuka diketahui oleh subjek dan sebaliknya para subjek dengan sukarela memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengamati peristiwa yang terjadi. Sedangkan pengamatan tertutup, peneliti beroperasi dan mengadakan pengamatan tanpa diketahui oleh subjek. Jenis pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengamatan terbuka. Peneliti secara legal meminta ijin kepada lembaga terkait untuk mengadakan penelitian di sana, dalam hal ini BPR Syariah Dana Mulia dengan sepengetahuan direktur, kepala-kepala bagian dan para karyawan. Observasi dilakukan dengan mengamati peristiwa atau transaksi yang terkait dengan penelitian, yaitu transaksi pembiayaan murabahah. F. Validitas Data Validitas data atau kesahihan data merupakan kebenaran data dari kancah penelitian. Agar data yang diperoleh benar-benar valid maka pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik trianggulasi. Lexy J. Moleong (2003:178) menyatakan bahwa, “trianggulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut”. Penulis memilih teknik trianggulasi sumber data dalam pemeriksaan derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui alat yang tersedia dengan sumber penelitian kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong (2003:178) trianggulasi sumber data dapat dicapai dengan: 1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil dari wawancara. 2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.

commit to user


digilib.uns.ac.id

35 3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. 4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan. 5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Dengan cara tersebut, diharapakan data yang terkumpul benar-benar valid. G. Analisis Data Analisis data dalam penelitian kualitatif biasanya dilakukan bersamaan

dengan proses pengumpulan data di lapangan. Analisis data dalam penelitian ini adalah dengan model interaktif. Dalam analisis interaktif, data yang telah terkumpul dibaca, dipelajari dan ditelaah, kemudian dilakukan pembuatan abstraksi. Setelah dilakukan abstraksi, kemudian data disusun dalam satuan-satuan sambil dilakukan pemeriksaan keabsahan data. Tahap akhir yang dilakukan adalah penafsiran data. Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman (1992: 19) mengemukakan tiga komponen utama dalam analisis data penelitian kualitatif. Ketiga komponen tersebut adalah: (1) Reduksi data, (2) Sajian data, (3) Penarikan kesimpulan serta verifikasinya. H.B. Sutopo (2002: 95) menjelaskan pelaksanaan ketiga komponen utama analisis penelitian kualitatif tersebut sebagai berikut: Tiga komponen analisis tersebut aktivitasnya dapat dilakukan dengan cara interaksi, baik antar komponennya, maupun dengan proses yang berbentuk siklus. Dalam bentuk ini peneliti tetap bergerak di antara tiga komponen analisis dengan proses pengumpulan data selama kegiatan pengumpulan data berlangsung. Sesudah pengumpulan data berakhir, peneliti bergerak di antara tiga komponen analisisnya dengan menggunakan waktu yang masih tersisa bagi penelitiannya. Proses analisis ini disebut sebagai model analisis interaktif. (H. B. Sutopo, 2002: 95). Alur analisis data secara interaktif digambarkan sebagai berikut (Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman, 1992: 20):

commit to user


digilib.uns.ac.id

36

Pengumpulan data Penyajian d

Reduksi Kesimpulan-kesimpulan:

d

ik /

i ik i

Gambar 3. Komponen-komponen analisis data model interaktif Kegiatan yang dilakukan dalam model analisis data secara interaktif adalah sebagai berikut: 1. Pengumpulan data merupakan upaya untuk mengumpulkan data dengan berbagai macam cara, seperti: observasi, wawancara, dokumentasi dan sebagainya. Data-data yang dikumpulkan untuk mencapai tujuan penelitian ini adalah; Struktur Organisasi, produk-produk simpanan dan pembiayaan didapatkan dengan teknik dokumentasi; latar belakang pendirian, program kerja, wilayah kerja,dan faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan margin akan didapatkan dari wawancara; dan dari teknik observasi akan didapatkan data mengenai prosedur pembiayaan dan sistem yang digunakan. 2. Reduksi data merupakan proses penilaian, pemusatan perhatian kepada penyederhanaan, pengabstrakan dan transportasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus sampai laporan selesai disusun. Data-data yang telah diperoleh pada tahap pengumpulan data disederhanakan dan dipusatkan pada beberapa bidang kajian, yakni; karakteristik produk simpanan Koperasi Konvensional dan BMT, karakteristik pinjaman pada Koperasi Konvensional dan pembiayaan

commit to user


digilib.uns.ac.id

37 pada BMT, perhitungan keuntungan pada simpanan dan biaya pada pinjaman serta prospek perkembangan lembaga.

3. Penyajian data merupakan sekumpulan data informasi tersusun yang memberi kemungkinan

adanya

penarikan

kesimpulan.

Data-data

yang

telah

disederhanakan dan dipusatkan pada bidang kajian masalah masing-masing akan disimpulkan untuk mendapatkan informasi yang terfokus. 4. Penarikan kesimpulan merupakan proses akhir dari penelitian setelah tahaptahap di atas dilalui. Dari permulaan pengumpulan data peneliti mulai mencari arti

benda-benda,

mencatat

keteraturan,

konfigurasi-konfigurasi

yang

mungkin, alur sebab akibat dan proposisi.

H. Prosedur Penelitian Dalam penelitian ini, penulis menggunkan beberapa langkah atau prosedur penelitian. Langkah-langkah tersebut adalah: 1. Studi Pendahuluan Dalam tahap ini penulis melakukan persiapan awal yaitu penjajakan lapangan untuk mengenal segala unsur yang ada dilapangan yang ada kaitannya dengan penelitian. Hal ini bertujuan untuk persiapan penulis dari segi fisik, mental dan perlengkapan. 2. Tahap Pralapangan Dalam tahap ini penulis belum terjun ke lapangan, melainkan masih dalam tahap berkonsentrasi dalam pembutan proposal penelitian sampai dengan pengurusan berkas perijinan di lapangan. 3. Tahap Lapangan Dalam tahap ini penulis mulai terjun ke lapangan untuk mulai mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Pada tahap ini dilaksanakan pengumpulan data yang berhubungan dengan penelitian melalui observasi kegiatan pembiayaan murabahah yang terjadi pada lembaga obyek penelitian, wawancara dengan direktur dan kabag. pembiayaan serta dokumentasi datadata yang relevan.

commit to user


digilib.uns.ac.id

38

4. Tahap Analisis Data Data yang diperoleh dari lapangan akan diproses. Pemrosesan data dilakukan dari awal sampai pengumpulan data berakhir. Analisis data dilakukan bersamaan dengan tahap pengumpulan data untuk menghindari adanya data yang tercecer atau hilang. Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah mengatur data, mengurutkan data dan mengelompokkan data agar dapat disajikan secara jelas dan rinci sehingga dapat menjelaskan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini. 5. Tahap Penulisan dan Perbanyakan Laporan Tahap ini merupakan tahap terakhir dari prosedur penelitian, yaitu kegiatan untuk menyusun hasil dari penelitian dalam bentuk laporan yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan tim penguji, sampai pembuatan dalam bentuk skripsi serta penggandaannya.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian a. Identitas Kelembagaan 1) Nama

: PT. BPR Syariah Dana Mulia

2) Alamat

: Jl. KH. Agus Salim No. 10

Kelurahan Sondakan

Kecamatan Laweyan Kota Surakarta 3) Badan Hukum : SK Gubernur Bank Indonesia No. 10/12/Kep.GBI/2008 4) Wilayah Kerja : Kota Surakarta dan sekitarnya 5) Visi

: Membangun perbankan yang amanah serta berdasarkan atas prinsip syariah dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu Wata’ala

6) Misi

: Mengemban amanah masyarakat yang menitipkan dana pada BPR Syariah dan membantu masyarakat yang membutuhkan dana menggunakan prinsip syariah

7) Tujuan

: Pendirian PT. BPR Syariah Dana Mulia bertujuan untuk memberikan suatu layanan perbankan syariah bagi masyarakat khususnya dari golongan pengusaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Eks Karesidenan Surakarta.

8) Sejarah Singkat : Berawal dari keinginan beberapa orang yang ingin mendirikan sebuah lembaga keuangan yang berlandaskan pada prinsip syariah kemudian didirikanlah BPR Syariah Dana Mulia. PT. BPR Syariah Dana Mulia diresmikan pada tanggal 26 Maret 2008 oleh Pemimpin Kantor Bank Indonesia Solo dan mulai beroperasi pada tanggal 1 April 2008. Sebagai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang pertama di Eks Karesidenan Surakarta, bank mendapat persetujuan izin prinsip dengan surat dari Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia

Nomor

9/826/Bpbs tertanggal 31 Mei 2007. Selanjutnya bank beroperasi

commit to user 39


digilib.uns.ac.id

40 berdasarkan atas surat keputusan dari Gubernur Bank Indonesia Nomor 10/12/Kep.GBI/2008 tentang Pemberian Izin Usaha PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Dana Mulia yang berkedudukan di Jl. KH. Agus Salim No. 10 Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta. PT. BPR Dana Mulia mulai tanggal 26 Juni 2008 merupakan salah satu bank yang menjadi anggota LPS. b. Manajemen Bank 1). Struktur Organisasi

PEMEGANG SAHAM

DEWAN KOMISARIS

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

DIREKTUR

Kabag. Operasional

Kabag. Marketing

Gambar 4. Struktur Organisasi

2). Personalia a). Dewan Komisaris Tabel 2. Dewan Komisaris NO.

NAMA

JABATAN

1.

Prof. Dr. H. Hartono, MS.

Komisaris Utama

2.

Prof. Dr. H. Mardjani Danuprawiro, MM

Komisaris

commit to user


digilib.uns.ac.id

41 b). Dewan Pengawas Syariah Tabel 3. Dewan Pengawas Syariah NO.

NAMA

JABATAN

1.

Prof. Dr. H. Bambang Setiaji, M.Si.

DPS

2.

Asmuni Bisri Syuhada, S. Pd.

DPS

c). Dewan Direksi Tabel 4. Dewan Direksi NO. 1.

NAMA Basrawi Yudi Nugroho, SE, MM.

JABATAN Direktur Utama

c. Kegiatan Usaha 1. Penghimpunan Dana Jenis sumber dana BPR Syariah Dana Mulia berbentuk simpanan yang terdiri atas: 1). Tabungan Wadiah Tabungan wadiah adalah tabungan berdasarkan atas prinsip wadiah (titipan) yang bersifat simpanan dan bisa diambil setiap saat, tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian bonus yang bersifat sukarela/ sesuai kebijakan bank. Pemberian bonus ini tidak disyaratkan dan tidak diinformasikan baik secara lisan maupun tertulis oleh pihak bank. Produk-produk tabungan wadiah di BPR Syariah Dana Mulia adalah: a) Tabungan Wadiah Haji b). Tabungan Wadiah Qurban c). Tabungan Wadiah ZIS 2). Tabungan Mudharabah Tabungan mudharabah adalah tabungan berdasarkan prinsip mudharabah yang bersifat investasi atau berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu dengan imbala

commit to user


digilib.uns.ac.id

42 yang disyaratkan atau disepakati dalam bentuk nisbah yang tertuang dalam

akad

pembukaan

rekening.

Produk-produk

tabungan

mudharabah di BPR Syariah Dana Mulia adalah: a). Tabungan Mudharabah Umum b). Tabungan Mudharabah Berjangka 3). Deposito Mudharabah Deposito mudharabah adalah jenis penanaman dana nasabah pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dengan bank. Deposito ini menggunakan prinsip Mudharabah Muttlaqah yakni suatu perkongsian antara dua pihak dimana pihak pertama selaku pemilik dana (shahibul maal) menyediakan dana, dan pihak kedua selaku pengelola dana (mudharib) bertanggung jawab atas pengelolaan dana. Keuntungan dari pengelolaan dana itu akan dibagikan sesuai dengan nisbah/ ratio yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak. Produkproduk deposito mudharabah di BPR Syariah Dana Mulia adalah: a). Deposito Berjangka Mudharabah 1,3,6 dan 12 bulan. b).Deposito Mudharabah Muqayyadah 2. Penyaluran Dana Produk penyaluran dana (pembiayaan) di BPR Syariah Dana Mulia dikembangkan menjadi 5 produk, yaitu: 1). Pembiayaan Sistem Bagi Hasil (Mudharabah) Pembiayaan dengan akad Mudharabah di BPR Syariah Dana Mulia berlaku dimana bank bertindak sebagai shahibul maal yang menyediakan dana secara penuh, dan nasabah bertindak sebagai mudharib yang mengelola dana dalam kegiatan usaha. Bank tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah tetapi memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah. Pembiayaan oleh bank dapat diberikan dalam bentuk tunai dan/ atau barang sebagai modal kerja.

commit to user


digilib.uns.ac.id

43 2). Pembiayaan Musyarakah Pembiayaan dengan akad musyarkah di BPR Syariah Dana Mulia berlaku dimana bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana dan/atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu. Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati seperti melakukan review, meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha yang dibuat oleh nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggung jawabkan. 3). Pembiayaan Salam Pembiayaan dengan akad salam di BPR Syariah Dana Mulia berlaku dimana bank bertindak sebagai pembeli barang untuk kegiatan transaksi salam dengan nasabah yang bertindak sebagai penjual barang. Pembiayaan salam diperuntukkan bagi bidang pertanian atau hasil tambang. 4). Pembiayaan Istishna Pembiayaan dengan akad istishna di BPR Syariah Dana Mulia berlaku dimana bank bertindak sebagai penyedia dana maupun penjual barang untuk kegiatan transaksi istishna dengan nasabah yang bertindak sebagai pembeli barang. Pembiayaan salam diperuntukkan bagi proyek infrastruktur (termasuk KPR) maupun hasil manufaktur. 5). Pembiayaan Ijarah Pembiayaan dengan akad ijarah di BPR Syariah Dana Mulia berlaku dimana bank bertindak sebagai pemilik dan/atau pihak yang mempunyai hak penguasaan atas obyek sewa baik berupa barang atau jasa, yang menyewakan obyek tersebut kepada nasabah sesuai kesepakatan. 6). Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) Pembiayaan IMBT di BPR Syariah Dana Mulia berlaku dimana bank sebagai pemilik obyek juga bertindak sebagai pemberi

commit to user


digilib.uns.ac.id

44 janji (wa’ad) untuk memberikan opsi pengalihan kepemilikan dan/atau hak penguasaan obyek sewa kepada nasabah penyewa sesuai dengan kesepakatan. 7). Pembiayaan Transaksi Ijarah Multi Jasa Pembiayaan dengan akad ijarah di BPR Syariah Dana Mulia berlaku dimana bank bertindak sebagai pemilik dan/atau pihak yang mempunyai hak penguasaan atas obyek sewa baik berupa barang atau jasa, yang menyewakan obyek tersebut kepada nasabah sesuai kesepakatan. Bank memperoleh sewa atas transaksi multijasa berupa imbalan (ujrah) yang besarnya harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal yang tetap. 8). Pembiayaan Murabahah Pembiayaan Murabahah di BPR Syariah Dana Mulia merupakan pembiayaan dimana bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam rangka membelikan barang terkait dengan kegiatan transaksi murabahah dengan nasabah sebagai pihak pembeli barang. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya serta wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah.

B. Deskripsi Masalah Penelitian Data yang diperoleh di lapangan perlu dideskripsikan ke dalam permasalahan sehingga mudah untuk dianalisis. Lembaga keuangan yang berbadan hukum Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dapat mengelola usahanya dengan sistem konvensional, yakni menggunakan perhitungan bunga, atau menggunakan sistem syariah dengan perhitungan bagi hasil, jual beli atau sewamenyewa.. Sistem pengelolaan di BPR Konvensional dicirikan dengan penggunaan perhitungan bunga, baik untuk keuntungan para penyimpan dana ataupun untuk beban bagi peminjam dana. Hal ini dianggap sebagai tindakan riba oleh sebagian masyarakat muslim dengan beberapa alasan tertentu. Sistem pembiayaan secara

commit to user


digilib.uns.ac.id

45 syariah di BPR Syariah dicirikan dengan perhitungan berdasarkan akad mudaharabah, murabahah dan ijarah (sewa menyewa). Sistem mudharabah atau bagi hasil mengutamakan akad dan tujuan yang jelas, akan tetapi tidak bisa menjanjikan keuntungan yang pasti secara nominal. Pembiayaan dengan akad murabahah merupakan pembiayaan dengan sistem jual beli berdasarkan atas kesepakatan antara bank dengan nasabah mengenai besarnya margin keuntungan yang akan diterima oleh bank. Margin keuntungan ini ditentukan hanya satu kali pada awal pembiayaan dan tidak berubah selama periode pembiayaan. Sedangkan sistem pembiayaan dengan akad ijarah dimana bank bertindak sebagai pemilik dan/atau pihak yang mempunyai hak penguasaan atas obyek sewa baik berupa barang atau jasa, yang menyewakan obyek tersebut kepada nasabah sesuai kesepakatan. Eksistensi suatu Lembaga Keuangan Syariah sebagai Badan Usaha Bisnis tidak hanya ditentukan oleh besarnya keuntungan yang diperoleh lembaga, namun juga dari kepuasan nasabah sebagai pelanggan serta persaingan yang sehat antar Lembaga Keuangan Syariah yang lain. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kepuasan nasabah adalah keuntungan secara ekonomis, baik dalam hal tabungan maupun pinjaman/pembiayaan. Dalam pembiayaan murabahah digunakan sistem jual beli antara bank dengan nasabah berdasarkan atas harga pokok ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Dalam prakteknya terkadang bank menggunakan presentase dalam penghitungan margin keuntungan, yang besarnya sering sama atau terkadang lebih besar dari bunga bank konvensional. Hal ini membuat masyarakat menjadi ragu dalam mengajukan pembiayaan di BPR Syariah, karena menurut masyarakat sebagai lembaga keuangan syariah seharusnya identik dengan murah dan mudah. Bertolak dari hal tersebut dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah karakteristik dari produk pembiayaan murabahah di BPR Syariah dan faktor-faktor apasajakah yang mempengaruhi penetapan margin keuntungan dalam produk pembiayaan murabahah di BPR Syariah ?

commit to user


digilib.uns.ac.id

46 C. Temuan Studi yang Dihubungkan dengan Kajian Teori 1 Karakteristik Produk Pembiayaan Murabahah a. Perjanjian dan Akad Pembiayaan Murabahah di BPR Syariah Dana Mulia merupakan pembiayaan dengan akad jual beli dimana bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam rangka membelikan barang terkait dengan kegiatan transaksi murabahah dengan nasabah sebagai pihak pembeli barang. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya serta wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah. Pembiayaan murabahah di BPR Syariah Dana Mulia sebagian besar merupakan pembiayaan untuk keperluan pribadi atau usaha. Pembiayaan murabahah di BPR Syariah Dana Mulia mencapai 90% dari seluruh pembiayaan yang diberikan. Hal ini terungkap sebagaimana disampaikan oleh Budi Santoso (BS) Kabag. Marketing BPR Syariah Dana Mulia dalam wawancara

pada hari Kamis 13 April 2009

sebagai berikut ”Pembiayaan yang paling banyak digunakan adalah dalam bentuk murabahah, untuk pembiayaan pembelian kendaraan seperti motor atau mobil. Pembiayaan murabahah ini mencapai sekitar 90% dari seluruh pembiayaan yang dikeluarkan. Sisanya adalah pembiayaan dengan akad ijarah.” Untuk menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan, maka bank bekerjasama dengan pihak lain. Sebagai contoh untuk penyediaan motor, bank bekerjasama dengan dealer sepeda motor. Fungsi bank syari'ah dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah adalah sebagai penjual barang untuk kepentingan nasabah. Bank membeli barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga jual yang setara dengan harga beli ditambah keuntungan bank. Bank harus memberitahukan secara jujur harga pokok barang berikut biaya yang diperluan. Bank juga harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian barang kepada nasabah. Namun demikian, sebagai penyedia barang dalam prakteknya BPR Syariah kerap kali tidak

mau

dipusingkan

dengan

langkah-langkah

commit to user

pembelian

barang.


digilib.uns.ac.id

47 Karenanya, bank syariah menggunakan media akad wakalah dengan memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang tersebut. Langkah pemberian wakalah kepada nasabah inilah yang oleh sebagian akademisi dianggap bahwa bank syariah terkadang kurang bijak dan tidak hati-hati menerapkan media wakalah pembelian barang ini. Fatwa MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000, telah menetapkan bahwa jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Dengan kata lain, pemberian kuasa wakalah dari bank kepada nasabah atau pihak ketiga manapun, harus dilakukan sebelum akad Jual beli murabahah terjadi. Dalam kenyataannya, akad murabahah sering kali mendahului pemberian wakalah dan dropping dana pembelian barang. Di BPR Syariah Dana Mulia dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan penandatangan perjanjian akad jual beli murabahah dilakukan bersamaan dengan serah terima barang/ jasa yang diinginkan oleh nasabah. Bank memberikan kebebasan kepada nasabah untuk memilih sendiri barang/jasa yang diinginkan, untuk selanjutnya dilaporkan kepada bank. Setelah itu pihak bank yang menyelesaikan jual beli dengan pihak ketiga (penjual, suplier atau dealer). Setelah barang tersebut sah menjadi milik bank, kemudian baru diadakan akad jual beli murabahah dengan nasabah. b. Uang Muka Di BPR Syariah Dana Mulia, bank meminta sejumlah uang muka sebagai tanda jadi kepada nasabah. Hal ini diperbolehkan berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No.04/DSN-MUI/IV/2000 bahwa dalam jual beli murabahah bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. Hal ini untuk menghindari kemungkinan terjadinya pembatalan secara sepihak dari nasabah. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, maka ia tinggal membayar sisa harga. Akan tetapi, jika nasabah batal membeli jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung

commit to user


digilib.uns.ac.id

48 oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya c. Jangka Waktu dan Pengembalian Jangka waktu pembiayaan dan waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada bank ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah, setelah terlebih dahulu dilakukan analisis pembiayaan oleh bank. Jangka waktu yang digunakan oleh BPR Syariah Dana Mulia untuk pembelian kendaraan bermotor jangka waktu maksimal pembiayaan adalah 5 tahun. Sedangkan untuk pembiayaan KPR maksimal 10 tahun. d. Pembayaran Angsuran dan Keuntungan (margin) Di BPR Syariah Dana Mulia angsuran pembiayaan selama periode akad dilakukan secara proporsional. Sedangkan kesepakatan atas marjin ditentukan hanya satu kali pada awal pembiayaan atas dasar murabahah dan tidak berubah selama periode pembiayaan. Bank dapat memberikan potongan dalam besaran yang wajar dengan tanpa diperjanjikan dimuka. Potongan yang diperoleh bank akibat membeli barang secara tunai, menjadi hak nasabah dan akan mengurangi jumlah nilai pembiayaan.Hal ini sesuai dengan fatwa DSN No. 16/DSN-MUI/IX/2000, sebagai berikut ” jika dalam jual beli murabahah LKS mendapat diskon dari supplier, harga sebenarnya adalah harga setelah diskon, karena itu diskon adalah hak nasabah”. Selain potongan angsuran atas dasar diskon dari suplier, bank juga dapat memberikan potongan angsuran kepada nasabah yang membayar tepat waktu atau jika nasabah sedang mengalami kesulitan keuangan. Besarnya potongan ini tidak diperjanjikan dalam akad. e. Biaya-biaya Nasabah bersedia menanggung seluruh biaya yang dibebankan terkait pembiayaan yang diterima, meliputi biaya administasi dan lainnya sesuai prinsip syariah. Mengenai biaya-biaya yang dibebankan dijelaskan oleh BS Kabag. Marketing BPR Syariah Dana Mulia sebagai berikut, ”untuk biaya administrasi dan materai. Ada yang dipotong dari dana pembiayaan dan ada juga yang dibayar langsung oleh nasabah. Tergantung kesepakatan antara

commit to user


digilib.uns.ac.id

49 bank dengan nasabah. Besarnya biaya adminstrasi sebesar 2% dari pembiayaan”. Mengenai biaya administrasi ini ada perbedaan pendapat dikalangan ulama, Memang kalau kita membaca fatwa-fatwa DSN MUI yang sudah ada tidak kita temukan fatwa yang secara spesifik membahas tentang boleh tidaknya bank syariah memungut biaya administrasi dalam presentase dari plafond pada saat dilakukan akad pembiayaan di bank syariah. Yang ada kaitannya dengan pengenaan biaya pada akad pembiayaan contoh fatwa DSN nya adalah No:04/DSN-MUI/IV/2000 point 6 “ Bank kemudian menjual barang tsb kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut BIAYA yang diperlukan”. Sebelum dilakukan suatu akad pembiayaan dengan seorang nasabah, bank syariah banyak mengeluarkan biaya-biaya yang berkaitan dengan proses pembiayaan bukan hanya biaya alat tulis dan biaya kertas tetapi biaya yang paling besar adalah biaya studi kelayakan nasabah untuk menerima suatu pembiayaan dan juga biaya pencadangan PPAP : 1. Biaya pencadangan (PPAP) sebesar 1% dari Plafond pembiayaan., ini berdasarkan

PBI

No:9/9/PBI/2007

tentang

perubahan

atas

PBI

No:8/21/PBI/2006 tentang “ Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah” 2. Biaya survey usaha nasabah di lapangan 3. Biaya survey keluarga/tempat kerja nasabah di lapangan 4. Biaya survey asset yang dijaminkan nasabah di lapangan. 5. Biaya untuk membayar tenaga-tenaga ahli yang bisa memutuskan layak atau tidaknya seorang nasabah menerima suatu pembiayaan, yang mana biayanya semakin besar jika plafond pembiayaan yang diambil semakin besar karena tenaga-tenaga ahli yang terlibat juga semakin bertambah. 6. Biaya-biaya pertemuan dengan tenaga-tenaga ahli tsb yang mana sering terjadi tidak cukup sekali pertemuan untuk memutuskan kelayakan seorang nasabah menerima pembiayaan.

commit to user


digilib.uns.ac.id

50 Dan bank syariah akan mengalami kerugian jika ternyata proses pembiayaan nasabah dinyatakan tidak layak (tidak disetujui) karena akan menanggung semua biaya-biaya tsb kecuali biaya no 1. Oleh karena itu sampai saat ini bank diperolehkan memungut biaya administrasi berdasarkan presentase dari plafond selama biaya-biaya yang timbul pada saat sebelum terjadinya suatu akad pembiayaan (seperti 6 jenis biaya yang sebutkan di atas) belum dimasukkan dalam komponen penentuan harga jual di bank syariah. Dan besarnya persentase biaya administrasi tersebut benar-benar tidak jauh berbeda dengan besarnya biaya-biaya riil yang ditanggung bank syariah pada saat memproses suatu pembiayaan seperti 6 jenis biaya yang disebutkan di atas. f. Agunan Bank dapat meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi resiko apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban dalam akad karena kelalaian dan/atau kecurangan. Agunan ini menjadi dasar penilaian bank untuk menentukan besarnya pembiayaan yang diberikan. Mengenai agunan ini dijelaskan oleh BS Kabag. Marketing BPR Syariah Dana Mulia sebagai berikut ”menyerahkan agunan ,agunan yang diterima berupa BPKB, sertifikat. Dan materai minimal 3 lembar sebesar Rp. 18.000,- . Dan pembiayaan di BPR Syariah Dana Mulia ini tidak dikenakan pajak. Pembiayaan yang diberikan minimal adalah 30% dari nilai agunan”. Dalam fatwa DSN No. 04/DSNMUI/IV/2000 dinyatakan bahwa ”Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya, bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang. g. Persyaratan Permohonan Pembiayaan Secara administrasi untuk setiap permohonan pembiayaan, calon debitur diharuskan mengisi formulir-formulir yang akan disediakan oleh petugas bank dengan melengkapi:

commit to user


digilib.uns.ac.id

51 1. Kartu identitas berupa: KTP, Kartu Keluarga dan surat nikah bagi calon debitur perorangan; atau surat keterangan lembaga dilengkapi AD/ART, SIUP, TDP, dan NPWP bagi non perorangan. 2. Memiliki usaha yang jelas 3. Bersedia dilakukan survei tempat usaha 4. Menyerahkan agunan sebagai jaminan.

2 Hasil Analisa Data Keuangan a. Analisis Perbandingan Dari data neraca keuangan yang diperoleh dari BPR Syariah Dana Mulia (lihat lampiran) terjadi kenaikan total aktiva yang sangat besar mencapai 73,1%, dari sekitar Rp. 1,9 Milyar menjadi Rp. 3,3 Milyar pada bulan September 2009. Hal ini disebabkan oleh kenaikan jumlah dana pihak ketiga (DPK) dari tabungan dan deposito sebesar Rp. 1,3 Milyar atau naik sekitar 122,3%. Peningkatan jumlah

DPK mendorong bank untuk

meningkatkan pembiayaannya, hal ini terlihat dari kenaikan jumlah pembiayaan jual beli (murabahah) dari Rp. 858 Juta menjadi Rp. 1,5 Milyar atau naik sebesar 86,3%. Pembiayaan dengan jenis ijarah (sewa) juga mengalami peningkatan sebesar 57,3% atau sekitar Rp. 242 Juta. Selain kedua jenis pembiayaan diatas, pada tahun 2009 juga dikembangkan satu jenis pembiayaan dengan akad istishna. Pada tahun 2009 ini pembiayaan istishna memang masih relatif kecil yaitu sebesar Rp. 46 Juta. Peningkatan yang paling besar pada pos-pos neraca adalah pos kas, persediaan, dan kewajiban lain-lain. Pada pos kas terjadi kenaikan lebih dari Rp. 53 Juta atau setara dengan 535,1% pada tahun 2009. Hal ini disebabkan oleh peningkatan jumlah DPK, untuk menjaga likuiditas maka kas yang ditempatkan juga meningkat jumlahnya disesuaikan dengan proporsi DPK. Pos lainnya yang mengalami kenaikan adalah persediaan, pada tahun 2008 persediaan hanya sebesar Rp. 10.000,- dan kini meningkat 1.730% menjadi Rp. 183.000,-. Persediaan bagi BPR Syariah memang bukan hal yang utama, sebagian besar lembaga keuangan syariah, hanya membeli barang saat ada

commit to user


digilib.uns.ac.id

52 permintaan dari nasabah yang mengajukan pembiayaan. Pos selanjutnya yang mengalami kenaikan adalah pos kewajiban lain-lain yang meningkat lebih dari Rp. 134 Juta atau setara dengan 5.046,6% dari sebelumnya Rp. 2.658.000,-. Pada laporan laba/rugi terlihat jelas bahwa pada tahun 2008 dan 2009 ini BPR Syariah Dana Mulia masih mengalami kerugian, walaupun begitu pada tahun ini terjadi penurunan kerugian lebih dari Rp. 25 Juta atau setara dengan 14,5%. Pada tahun ini BPR Syariah Dana Mulia mengalami peningkatan yang sangat besar dari pendapatan operasionalnya. Pada tahun 2008 pendapatan operasionalnya hanya sebesar Rp. 86 Juta, sedangkan pada tahun 2009 pendapatan operasionalnya naik menjadi Rp. 425 Juta. Kenaikan ini mencapai 392,8%. Pendapatan operasionalnya meningkat dikarenakan peningkatan pendapatan operasional dari penyaluran dana dari pihak ketiga, dan pendapatan operasional lainnya. Pendapatan operasional dari penyaluran dana pihak ketiga meningkat sebesar Rp. 272 Juta atau setara 522% dari tahun 2008. Kemudian juga terjadi kenaikan pendapatan operasional lainnya Rp. 60 Juta atau sekitar 246,9%. Kenaikan pendapatan operasional bank diikuti dengan kenaikan bagi hasil kepada pemilik dana. Bagi hasil kepada pihak ketiga bukan bank meningkat 765% atau sekitar Rp. 121 Juta. Bagi hasil ini dibagi antara produk tabungan dan deposito. Pendapatan operasional setelah distribusi bagi hasil naik 308,9% atau sebesar Rp. 217 Juta dari sebelumnya Rp. 70 Juta. Kenaikan pendapatan operasional diikuti oleh kenaikan beban penyusutan penghapusan aktiva produktif sebesar Rp. 96 Juta atau sekitar 3.762,9%. Hal ini wajar terjadi dikarenakan

kenaikan

dana

pihak

ketiga

harus

dicadangkan

untuk

penghapusan aktiva produktif yang merupakan peraturan dari BI. Dari segi kenaikan beban-beban operasional dirasakan masih wajar karena pada tahun 2008 beban yang diperhitungkan hanya selama 6 bulan dari 1 April 2008. Pada pos laba/rugi, rugi operasional mengalami penurunan lebih dari Rp. 46 Juta atau sekitar 29,8%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan bank untuk memperoleh pendapatan naik, sehingga diharapkan dalam satu atau dua tahun lagi bank akan memperoleh laba.

commit to user


digilib.uns.ac.id

53 b. Analisis Rasio 1). Rasio Likuiditas Rasio antara kredit/pembiayaan dengan dana yang dihimpun (loan to deposit ratio) tahun 2008 dan 2009 sudah cukup baik. Bahkan pada tahun 2009 tingkat penyaluran dananya meningkat. Pada tahun 2009 terjadi kenaikan rasio NPL (non performing loan) dibandingkan tahun 2008. Pada tahun 2009 NPL sebesar 2,17% sedangkan pada tahun 2008 hanya 0,58%. Peningkatan NPL pada tahun 2009 disebabkan oleh kenaikan jumlah penyaluran dana kepada masyarakat.Tingkat NPL ini masih dalam kisaran yang wajar karena masih dibawah 5%. Secara umum tingkat likuiditas BPR Syariah Dana Mulia sudah cukup baik. 2). Rasio Solvabilitas Rasio-rasio solvabilitas menunjukkan kondisi yang cukup sehat.Rasio CAR masih diatas 8% sesuai dengan ketentuan minimal dari BI. Rasio CAR BPR Syariah Dana Mulia pada tahun 2008 sebesar 42,48% dan tahun 2009 sebesar 18,39%. 3). Rasio Rentabilitas Dari rasio NPM, ROE, dan ROA, BPR Syariah Dana Mulia pada tahun 2008 dan 2009 masih mengalami kerugian. Akan tetapi pada tahun 2009 terjadi peningkatan NPM dari sebelumnya -244,64% pada tahun 2008 naik menjadi -51,12% pada tahun 2009. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya kemampuan bank dalam mendapatkan laba. Diharapkan pada 2-3 tahun mendatang bank sudah bisa mendapatkan laba.

3 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Margin Keuntungan a. Faktor Intern 1). Kebijakan Manajemen Bank Dalam

menentukan

besarnya

margin

keuntungan

yang

diinginkan, BPR Syariah Dana Mulia menentukannya berdasarkan keputusan dari rapat Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Margin keuntungan dari pembiayaan murabahah ditentukan dengan melihat

commit to user


digilib.uns.ac.id

54 berbagai aspek. Salah satunya yang menjadi dasar adalah harga pasar. Hal ini diungkapkan oleh Basrawi Yudi Nugroho (BYN) selaku Direktur Utama pada wawancara hari Kamis 7 Mei 2009 sebagai berikut: Cara kami manajemen menentukan margin adalah berdasarkan harga pasar, jadi tergantung margin yang berlaku dipasar berapa. Karena berkaitan dengan akad murabahah ini tentunya berdasarkan harga pokok plus margin, nah kita mengambil keuntungan margin disesuaikan dengan berapa margin di pasar yang berlaku saat ini. 2). Proporsi Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga Proporsi bagi hasil dana pihak ketiga (DPK) juga menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan margin. Hal ini dilakukan supaya bagi hasil produk tabungan maupun deposito tidak jauh berbeda dengan bunga dari bank konvensional ataupun bagi hasil lembaga keuangan syariah lainnya, sehingga lebih kompetitif. Hal ini diungkapkan oleh BYN sebagai berikut ”Prosentasenya kita hitung untuk pembiayaan murabahah sekitar harga pasar diatas 1 persen perbulan. Proporsinya kita berdasarkan nisbah itu rata-rata untuk nasabah sekitar 40-50% nisbahnya. Kalau nasabah 40% maka bank 60% atau bisa juga 50:50.” b. Faktor Ekstern 1). Tingkat Margin Murabahah di BPR Syariah Lainnya Dalam menentukan margin murabahah, BPR Syariah Dana Mulia melihat harga pasar dan tidak terlalu berfokus pada persaingan antar BPRBPR Syariah yang ada. Hal ini diungkapkan oleh BYN sebagai berikut: Kita menyesuaikan dengan kebijakan Bank Indonesia kalau misalnya BI rate menurun kita akan menurun. Perubahan ini tidak serta merta dilakukan karena tergantung masing-masing manajemen bank. Kita menyesuaikan dengan harga pasar dan intinya kita masih kompetitif tidak terlalu monopoli. 2). Tingkat Margin Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah Lainnya Tingkat margin murabahah di BPR Syariah Dana Mulia tidak terlalu terpengaruh oleh tingkat margin murabahah di lembaga keuangan

commit to user


digilib.uns.ac.id

55 syariah lainnya. Seperti yang dinyatakan oleh BYN pada wawancara tanggal 7 Mei 2009sebagai berikut: Tentunya akan berbeda-beda penetapannya tergantung kebijakan masing-masing tidak ada pengaruhnya bagi kami. Karena segmen kami adalah nasabah-nasabah yang kita prioritaskan untuk modal kerja sehingga bagi mereka perputaran usaha khususnya itu bisa menutup kewajiban kepada bank, artinya tidak tidak terlalu signifikan berpengaruh apabila dikomparasikan dengan lembaga keuangan lain. 3). Tingkat Suku Bunga Rata-Rata Perbankan Konvensional Tingkat suku bunga rata-rata pada perbankan konvensional tidak terlalu berpengaruh terhadap besarnya margin murabahah. Akan tetapi manajemen bank tetap memperhitungkannya sebagai dasar penetapan margin, agar margin murabahah yang ada di BPR Syariah Dana Mulia bisa kompetitif. Hal ini seperti diungkapkan oleh BYN sebagai berikut: Tidak ada pengaruh yang terlalu besar ,karena kita memperhatikan harga pasar kalau misalnya presentase dibank konvensional 2% kalau kita lebih besar tentu kita tidak mendapat nasabah dan tidak bisa diterima di masyarakat. Intinya kami dalam beroperasi dalam akad jual beli, kami selalu menekankan yang menjadi prioritas bagi kami adalah distribusi aset dan asas kemanfaatan dari lembaga keuangan ini, bukan semata-mata untuk mengejar profit. Sehingga dalam mengambil keputusan kami selalu mengedepankan ini, takut kalau kami tidak memenuhi aspek-aspek kesyariahan. Kami juga berkonsultasi dengan dewan pengawas syariah (DPS) dan BI selaku regulator. Dari faktor-faktor diatas, faktor intern yang mempengaruhi penetapan margin keuntungan pada BPR Syariah Dana Mulia adalah kebijakan dari Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dengan memperhatikan kepada harga pasar. Kemudian faktor ekstern yaitu harga pasar, dimana tingkat margin keuntungan lembaga keuangan syariah lainnya dan suku bunga rata-rata lembaga keuangan konvensional ikut mempengaruhi margin keuntungan di BPR Syariah Dana Mulia. Karena komponen utama dalam harga pasar adalah suku bunga di lembaga keuangan konvensional dan margin keuntungan di lembaga keuangan syariah.

commit to user


digilib.uns.ac.id

56 Pembiayaan murabahah pada LKS dalam prakteknya merupakan jual beli ulang antara bank dan nasabah dengan menggunakan sistem beli dengan pembayaran tangguh, dan pengambilan margin merupakan keuntungan yang diperoleh bank. Penetapan margin keuntungan pada bank syariah merupakan selisih antara pembelian dan penjualan atas suatu barang yang diambil berdasarkan besaran pembiayaan yang telah dikeluarkan bank. Bank-bank syariah dalam perhitungan margin keuntungan bersifat tetap (Flat), yang tidak akan terjadi perubahan harga, baik dalam kondisi ekonomi yang stabil ataupun tidak stabil, dan berlaku sejak akad pembiayaan ditandatangani antara pihak nasabah dengan pihak bank hingga masa jatuh tempo dari waktu pembiayaan. Penetapan margin keuntungan bagi bank syariah tentunya banyak faktor yang akan menjadi pertimbangan bank dalam menentukan besaran margin yang harus dibebankan pada suatu pembiayaan. Tampaknya dalam pembiayaan murabahah, faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan margin adalah kebutuhan bank syariah untuk memperoleh keuntungan riil, inflasi, suku bunga berjalan, kebijakan moneter, bahkan suku bunga luar negeri, serta marketabilitas barang-barang murabahah, dan tidak terlepas dari itu adalah tingkat laba yang diharapkan dari barang-barang tersebut. Kalau melihat faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan margin tersebut tidak berbeda dengan penetapan suku bunga pada bank konvensional. Bank konvensional dalam mengambil suku bunga bank ditetapkan berdasarkan faktor kebutuhan bank untuk mendapatkan keuntungan riil, demikian pula tergantung pada inflasi, ketidakpastian tingkat inflasi di masa datang, preferensi likuiditas serta permintaan akan pinjaman, kebijakan moneter, dan suku bunga luar negeri. Pembuktian atas kesamaan penentuan margin dengan penentuan bunga telah dilakukan oleh Budi Asmita (2004) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan margin murabahah antara Januari 2001 sampai dengan Desember 2003. hasil penelitian membuktikan bahwa ada tiga variabel yang signifikan mempengaruhi penentuan margin murabahah yaitu biaya overhead, cost of loanable fund dan profit target. Dari hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa penentuan margin murabahah Bank Syariah mirip dengan penentuan

commit to user


digilib.uns.ac.id

57 tingkat kredit Bank Konvensional. Ketiga variabel tersebut merupakan aspek penentu bagi bank konvensional untuk mengambil tingkat bunga yang akan dibebankan pada suatu pinjaman. Biaya overhead meliputi biaya tenaga kerja, biaya administrasi dan umum, biaya penyusutan, biaya pencadangan penghapusan aktiva produktif, dan biaya lainnya yang terkait dengan operasional bank. Profit target mempertimbangkan tingkat inflasi, tingkat suku bunga pasar, premi risiko, spread, cadangan piutang tertagih. Hasil penelitian Bank Indonesia menemukan bahwa masih banyak diantara bank-bank syariah dalam menentukan tingkat margin murabahah menggunakan perhitungan bunga secara flat. Sehingga, margin murabahah tersebut dalam penjumlahannya akan lebih mahal daripada bunga bank konvensional, atau minimal sama dengan bunga bank konvensional. Selanjutnya untuk menentukan margin murabahah tersebut bank syariah masih memasukkan bonus giro, bagi hasil tabungan dan deposito merupakan Cost of Fund, akibatnya margin murabahah yang diambil oleh bank syariah akan lebih mahal atau sama dengan bunga pinjaman. Maka

wajar

sekiranya

masyarakat

umum

seringkali

masih

mempertanyakan bank syariah. Tidak sedikit dari mereka yang menganggap bahwa bank syariah sebenarnya bank konvensional yang dapat label syariah. Jika hal ini dibiarkan terus akibatnya reputasi bank syariah akan jatuh, dan masyarakat tidak percaya lagi dengan bank syariah, toh sama saja dengan bank konvensional. Bank syariah mestinya melakukan penetapan margin dengan benar, baik pembiayaan murabahah, salam, dan istishna. Seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Pada saat melakukan perdagangan Rasulullah secara transparan mengungkapkan berapa harga beli barang tersebut, kemudian biaya yang harus ditanggung dalam proses perdagangan tersebut, dan jumlah keuntungan yang diambilnya. Dalam perdagangan yang dilakukan Rasulullah sangat jelas sekali mengedepankan aspek kejujuran, transparansi, dan amanah (bertanggung jawab). Dan Rasulullah selalu mempermudah di saat membeli, menjual dan membayar dalam perdagangan tersebut. Hal ini merupakan adab Rasulullah di saat

commit to user


digilib.uns.ac.id

58 melakukan perdagangan. Sehingga contoh suri tauladan ini sangat ironis sekiranya ditinggalkan. Tidak hanya dalam perekonomian klasik (tradisional), mestinya perekonomian modern-pun dapat mengejawantahkan contoh perilaku Rasulullah tersebut, tidak terkecuali perbankan syariah. Menurut pendapat Karnaen Perwataatmadja (www.pkesinteraktif.com) Penetapan margin murabahah dengan mencontoh perdagangan yang dilakukan Rasulullah dapat ditentukan dengan : 1. Unsur harga beli dari supplier/pemasok/dealer/agent; 2. Unsur biaya yang harus diperoleh kembali (cost of recovery), yang diperhitungkan dari [a] biaya perolehan, dibagi [b] jumlah barang yang dijual; 3. Unsur keuntungan yang dapat diterima pasar (negotiable). Formula : Harga jual = Harga Beli + Biaya Perolehan + Keuntungan Jumlah Barang Dari formula tersebut bisa dijelaskan bahwa: 1. Harga jual merupakan fungsi dari harga beli di tambah dengan biaya perolehan di bagi dengan jumlah barang dan ditambah dengan keuntungan yang wajar yang dapat diterima pasar. 2. Harga beli barang akan relatif lebih murah apabila didapatkan langsung dari produsen atau sole agen. 3. Hasil bagi dari biaya perolehan dan jumlah barang akan relatif rendah apabila biaya perolehan dilakukan dengan efisien dan dalam jumlah banyak. 4. Keuntungan akan relatif rendah apabila hasil bagi dari butir 3 tinggi, dan relatif tinggi apabila hasil bagi dari butir 3 rendah.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan dan analisis data yang telah penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Karakteristik Produk Pembiayaan Murabahah di BPR Syariah Dana Mulia a. Pengertian Pembiayaan Murabahah di BPR Syariah Dana Mulia merupakan pembiayaan dimana bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam rangka membelikan barang terkait dengan kegiatan transaksi murabahah dengan nasabah sebagai pihak pembeli barang. Pembiayaan murabahah di BPR Syariah Dana Mulia sebagian besar merupakan pembiayaan konsumtif untuk keperluan pribadi. Pembiayaan murabahah di BPR Syariah Dana Mulia mencapai lebih 60% dari seluruh pembiayaan yang diberikan. Untuk menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan bank bekerjasama dengan pihak lain. Sebagai contoh untuk penyediaan motor, bank bekerjasama dengan dealer sepeda motor. b. Uang Muka Bank dapat meminta nasabah untuk membayar uang muka atau urbun saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan barang oleh nasabah. c. Jangka Waktu dan Pengembalian Jangka waktu pembiayaan dan waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada bank ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah, setelah terlebih dahulu dilakukan analisis pembiayaan oleh bank. d. Pembayaran Angsuran dan Keuntungan (margin) Angsuran pembiayaan selama periode akad harus dilakukan secara proporsional. Sedangkan kesepakatan atas marjin ditentukan hanya satu kali pada awal pembiayaan atas dasar murabahah dan tidak berubah

commit to user 59


digilib.uns.ac.id

60 selama periode pembiayaan. Bank dapat memberikan potongan dalam besaran yang wajar dengan tanpa diperjanjikan dimuka. e. Biaya-biaya Biaya-biaya meliputi biaya administasi dan lainnya sesuai prinsip syariah. Besarnya biaya administrasi yang dibebankan adalah sebesar 2% dari total pembiayaan ditambah dengan biaya materai 3 lembar. f. Agunan Bank dapat meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi resiko apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban dalam akad karena kelalaian dan/atau kecurangan. Pembiayaan yang diberikan minimal 30% dari nilai agunan. 2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Margin Keuntungan Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, faktor yang paling berpengaruh dalam menentukan margin keuntungan adalah kebijakan manajemen bank dengan berdasarkan atas harga pasar yang berlaku saat itu. Harga pasar yang dimaksud merupakan kisaran suku bunga dan/atau margin keuntungan dari lembaga keuangan lainnya. B. Implikasi 1. Implikasi Teoritis Dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa penetapan margin keuntungan pada pembiayaan murabahah berdasarkan harga pasar. Hal ini kurang sesuai dengan teori perbankan Islam yang menyebutkan bahwa margin keuntungan pada Bank Syariah seharusnya lebih rendah daripada suku bunga pada Bank Konvensional dan tidak terpengaruh oleh harga pasar. Selain itu BPR Syariah berkedudukan sebagai penjual pada pembiayaan murabahah, seharusnya melakukan proses jual beli dengan menyerahkan barang dan bukan menyerahkan uang saja kepada nasabah untuk dibelikan barang yang diinginkan. Masalah ini dapat menghambat perkembangan BPR Syariah, sebagai Lembaga Keuangan Syariah yang relatif baru, karena nasabah akan lebih memilih lembaga keuangan yang lainnya yang menawarkan harga lebih murah dan proses lebih cepat.

commit to user


digilib.uns.ac.id

61 2. Implikasi Praktis Penentuan margin keuntungan pada BPR Syariah yang mengikuti pola sistem berbasis bunga menyebabkan BPR Syariah tidak memiliki ciri khas kesyariahannya. Akibatnya margin keuntungan yang ditetapkan pun tidak bebeda jauh dengan perbankan konvensional. Hal ini yang menyebabkan masyarakat awam berpikir bahwa perbankan syariah sama saja dengan perbankan konvensional. C. Saran 1. Bagi BPR Syariah a. Dalam penentuan margin diupayakan tidak berdasarkan harga pasar akan tetapi lebih kepada kebijakan bank sendiri berupa perhitungan biaya-biaya dan tingkat keuntungan yang diharapkan. b. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat keuntungan-keuntungan menabung dan mengajukan pembiayaan di BPR Syariah. c. Mensosialisasikan dan mengembangkan produk-produk pembiayaan lainnya di BPR Syariah seperti mudharabah dan ijarah. d. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja di BPR Syariah sehingga dapat menekan biaya-biaya agar berdampak pada kompetitifnya margin murabahah.

2. Bagi Masyarakat a. Ikut berperan serta dalam mengembangkan perbankan syariah di Indonesia dengan memanfaatkan produk tabungan maupun pembiayaan yang ada di perbankan syariah. b. Memahami kinerja produk dan melakukan negosiasi apabila berinteraksi dengan perbankan syariah, karena nasabah ikut menentukan besarkecilnya porsi bagi hasil – bonus dan beban bagi hasil/margin/jasa yang akan diberikan.

commit to user

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MARGIN KEUNTUNGAN DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BPR SYARIAH DANA MULIA SURAKARTA TAHUN Oleh:

Recommend Documents