e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3, No.1 Tahun 2015)
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA ORGANISASI SEKTOR PUBLIK (STUDI EMPIRIS PADA KANTOR DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BULELENG) 1
Gerry Hartajunika Edy Sujana, Anantawikrama Tungga Atmadja
1
2
Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail :{
[email protected],
[email protected],
[email protected]}@undiksha.ac.id Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi sektor publik pada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buleleng. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buleleng. Metode pengambilan sample menggunakan metode purposive sampling. Jumlah kuesioner disebar adalah 50 kuesioner dan yang dapat digunakan adalah 46 kuesioner. Metode statistik yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Alat analisis data menggunakan program SPSS versi 19.0. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa (1) Tujuan yang jelas dan terukur mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi sektor publik pada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buleleng. (2) Motivasi kerja mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi sektor publik pada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buleleng. (3) Sistem pengukuran kinerja mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi sektor publik pada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buleleng. (4) Insentif mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi sektor publik pada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buleleng. (5) Desentralisasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi sektor publik pada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buleleng. (6) Secara simultan variabel tujuan yang jelas dan terukur, motivasi kerja, sistem pengukuran kinerja, insentif, dan desentralisasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi sektor publik pada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buleleng. Kata kunci : Kinerja, tujuan yang jelas dan terukur, motivasi kerja, sistem pengukuran kinerja, intensif dan desentralisasi Abstract This present study was intended to identify the factors contributing to the organizational performance of the public sector, that is, the Department of Man Power and Transmigration of Buleleng Regency. The quantitative approach was used. The population of the study included all the civil servants employed at the Department of Man Power and Transmigration of Buleleng Regency. The samples were taken using the purposive sampling method. The statistical method used was the multiple linier regression analysis. SPSS program version 19.0 was used to analyze the data. The result of analysis showed that (1) the clear and measurable objective significantly affected the organizational performance of the Department of Man Power and
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3, No.1 Tahun 2015) Transmigration of Buleleng Regency; (2) the working motivation significantly contributed to the organizational performance of the Department of Man Power and Transmigration of Buleleng Regency; (3) the performance measurement system significantly contributed to the organizational performance of the Department of Man Power and Transmigration of Buleleng Regency; (4) Incentive significantly contributed to the organizational performance of the Department of Man Power and Transmigration of Buleleng Regency; (5) decentralization significantly affected the organizational performance of the Department of Man Power and Transmigration of Buleleng Regency; (6) the variables of clear and measurable objective, working motivation, performance measurement system, incentive, and decentralization significantly affected the organizational performance of the Department of Man Power and Transmigration of Buleleng Regency. Keywords: Performance, clear and measureable objective, working motivation, performance measurement system, intensive and decentralization
PENDAHULUAN Organisasi sektor publik merupakan bagian dari sistem perekonomian negara yang bertujuan untuk melayani kepentingan publik guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Institusi pemerintahan, partai politik, sekolah, rumah sakit merupakan organisasi sektor publik (Nordiawan, 2009 dalam indudewi, 2012). Pelayanan terhadap masyarakat menjadi fokus utama organisasi sektor publik. Oleh karena itu, akuntabilitas kinerja menjadi faktor penting dalam mempertahankan/menjaga kepercayaan masyarakat terhadap organisasi sektor publik. Manajemen berbasis kinerja dapat digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas organisasi (Propper dan Wilson, 2003). Penerapan manajemen berbasis kinerja dalam sektor publik dipicu oleh konsep reinventing government yang diperkenalkan oleh Osborne dan Gaebler pada tahun 1992 dimana mereka mengusulkan beberapa strategi yang titik beratnya adalah peningkatan kinerja organisasi sektor publik. Pandangan Osborne dan Gaebler ini banyak mempengaruhi perubahan manajemen sektor publik di dunia. Manajemen berbasis kinerja adalah proses perencanaan, pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja pegawai untuk mewujudkan tujuan organisasi serta mengoptimalkan potensi diri pegawai. Manajemen kinerja merupakan suatu siklus yang harus dibangun secara berkelanjutan dan diharapkan dapat meningkatkan kinerja baik pegawai maupun organisasi secara keseluruhan. Manajemen berbasis kinerja juga diharapkan dapat merubah perilaku
pegawai dalam berkinerja ke arah positif (LAN, 2004) Peningkatan kinerja dapat diukur/dinilai dengan adanya pengukuran kinerja mengindikasikan bahwa ukuran kinerja dirancang untuk mengukur tingkat tujuan yang telah dicapai, kepuasan komunitas, kinerja pelayanan, dan untuk perbandingan antar instansi. Epstein mengungkapkan bahwa ukuran kinerja dapat membantu penyusun program agar hasil yang didapat lebih efektif. Pengukuran kinerja dijabarkan dalam indikator-indikator kinerja yang terdapat dalam desain pengukuran kinerja organisasi. Indikator kinerja kemudian menjadi standar pencapaian kinerja dan ditindaklanjuti dengan adanya evaluasi kinerja. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah pencapaian kinerja dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang (LAN, 2004). Selain faktor manajemen kinerja, terdapat beberapa faktor yang juga mempengaruhi kinerja organisasi. Rangan (2004) dalam Verbeeten (2008) mengemukakan tentang teori penetapan tujuan yang mengatakan bahwa tujuan yang jelas dan hasil yang terukur diperlukan dengan cara merinci tujuantujuan jangka panjang dan jangka pendek organisasi sehingga penyelesaian terfokus pada tugas-tugas pokok dan fungsi organisasi. Selain itu, pemberian insentif juga mampu meningkatkan kinerja. Desentralisasi dapat diartikan adanya pelimpahan sebagian wewenang dari pejabat pemerintah daerah terhadap pejabat dibawahnya untuk mengambil
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3, No.1 Tahun 2015) keputusan dan bertanggung jawab terkait dengan alokasi sumber daya dan pelayanan jasa terhadap masyarakat (Indudewi, 2009). Pelimpahan wewenang dapat berasal dari kepala daerah kepada sekretaris daerah/kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD), dan atau dari kepala SKPD kepada kepala unit kerja. Desentralisasi bertujuan agar instansi pemerintah dapat melayani kebutuhan masyarakat maupun stakeholders lainnya dengan cepat dan mendapatkan umpan balik guna peningkatan kinerja instansi yang bersangkutan. Desentralisasi dapat mendorong terjaringnya aspirasi masyarakat dengan adanya umpan balik antar SKPD dengan masyarakat. Tiap-tiap satuan kerja wajib mempertanggungjawabkan anggaran yang telah dipakai dengan menyusun laporan keuangan SKPD. Dalam Verbeeten (2008) meneliti tentang pengaruh tujuan yang jelas dan terukur, insentif, desentralisasi, pengukuran kinerja, sektor dan ukuran organisasi terhadap kinerja sektor publik. Disimpulkan bahwa tujuan yang jelas dan terukur dapat meningfkatkan kinerja baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Sedangkan insentif dapat meningkatkan kuantitas kinerja, namun tidak berpengaruh terhadap kinerja secara kualitatif. Dalam Indudewi (2009) meneliti tentang faktor sasaran yang jelas dan terukur, insentif, desentralisasi, dan pengukuran kinerja terhadap kinerja organisasi. Hasil dari penelitian tersebut, sasaran yang jelas dan terukur, insentif, serta pengukuran kinerja mempengaruhi kinerja organisasi. Sedangkan desentralisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja Dalam Tarigan (2011) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pada Kantor Pelayanan Pajak Semarang Tengah Satu. Hasil dari penelitian tersebut, menunjukkan bahwa tujuan yang jelas dan terukur, insentif, motivasi kerja, remunerasi, desentralisasi tidak berhubungan dengan kinerja pegawai. Sedangkan sistem pengukuran kinerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Dari uraian rumusan masalah yang diambil, maka tujuan penelitian ini adalah :
(1) Untuk mengetahui adakah pengaruh tujuan yang jelas dan teratur terhadap kinerja organisasi sektor publik. (2) Untuk mengetahui adakah pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja organisasi sektor publik. (3) Untuk mengetahui adakah pengaruh sistem pengukuran kinerja terhadap kinerja organisasi sektor. (4) Untuk mengetahui adakah pengaruh kompleksitas tugas terhadap kinerja organisasi sektor publik. (5) Untuk mengetahui adakah pengaruh pemberian insentif terhadap kinerja organisasi sektor publik. (6) Untuk mengetahui adakah pengaruh tujuan yang jelas dan terukur, motivasi kerja, sistem pengukuran kinerja, insentif, dan desentralisasi terhadap kinerja organisasi sektor publik. Goal setting theory berasumsi bahwa sasaran yang spesifik dan terukur dapat meningkatkan kinerja, dibanding dengan sasaran yang sulit dan tidak terukur. Beberapa penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pemahaman terhadap sasaran terbukti dapat meningkatkan kinerja, baik secara kuantitas maupun kualitas (Verbeeten, 2008). H1 : Tujuan yang jelas dan terukur berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi sektor publik. Herzberg menyatakan bahwa seseorang akan mempunyai kinerja yang lebih baik apabila faktor-faktor motivasi (motivational factor) terdapat dalam pekerjaan. Faktor motivasi tersebut antara lain dorongan untuk berprestasi, pengakuan, tanggung jawab, kesempatan untuk maju, dan kepuasan kerja (Mangkunegara, 2002 dalam Tarigan, 2011). Motivasi kerja merupakan elemen penting yang harus dimiliki oleh pegawai sebagai suatu dorongan kebutuhan dalam diri pegawai atau karyawan yang perlu dipenuhi agar pegawai tersebut dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungannya untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dalam bekerja dan menyelesaikan tugas organisasi dengan efektif. H2 : Motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi sektor publik. Untuk mengetahui apakah penetapan tujuan telah terealisasi dengan baik atau tidak, diperlukan adanya suatu standar
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3, No.1 Tahun 2015) pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja terdiri dari indikator-indikator kinerja. Indikator kinerja membantu pemerintah untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan mengevaluasi programprogram serta kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan. Indikator kinerja memiliki peran penting sebagai proses dari learning organization (Mahmudi, 2005 dalam Indudewi, 2009). Penerapan pengukuran kinerja membantu pemerintah untuk mengukur tingkat keberhasilan yang dicapai (Verbeeten, 2008). H3 : Sistem pengukuran kinerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi sektor publik. Hubungan agensi terjadi pada saat terjadi kontrak antara principal dengan agent, dimana principal mendelegasikan wewenangnya kepada agent untuk mengelola organisasi. Agency theory berasumsi bahwa manusia adalah makhluk yang rasional dan berusaha untuk memaksimalkan kebutuhannya dibanding kepentingan organisasi. Oleh karena itu, agency theory menduga bahwa insentif memiliki peran fundamental dalam motivasi dan pengendalian kinerja karena individu memiliki kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraannya (Indudewi, 2012) H4 : Insentif berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi sektor publik. PP 58 tahun 2005 mengatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang mengatur desentralisasi dari kepala daerah kepada pejabat di bawahnya untuk mengelola keuangan dan melaksanakan program-program sesuai dengan tujuan organisasi (Indudewi, 2009). Desentralisasi berupa pelimpahan wewenang (dalam hal ini adalah pengambilan keputusan) terkait dengan alokasi sumber daya dan pelayanan jasa terhadap masyarakat. Desentralisasi menjaring partisipasi dari seluruh unit kerja yang ada dalam tubuh pemerintahan daerah (Indudewi, 2012). H5 : Desentralisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi sektor publik. Berdasarkan dari uraian diatas, penulis menduga hubungan signifikan antara tujuan yang jelas dan terukur, motivasi kerja, sistem pengukuran kinerja, insentif, dan desentralisasi dengan kinerja
organisasi sektor publik tersebut dihipotesiskan : H6 : Tujuan yang jelas dan terukur, motivasi kerja, sistem pengukuran kinerja, insentif, dan desentralisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi sektor publik. METODE Rancangan penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Adapun variabel dalam penelitian ini yaitu tujuan yang jelas dan terukur, motivasi kerja, sistem pengukuran kinerja, insentif, dan desentralisasi sebagai variabel bebas dan kinerja organisasi sektor publik sebagai variabel terikat. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai negeri sipil pada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buleleng. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purpossive sampling. Penyusunan struktur pernyataan yang memuat tentang variabel kinerja organisasi sektor publik, tujuan yang jelas dan terukur, motivasi kerja, sistem pengukuran kinerja, insentif, dan desentralisasi yang merujuk pada skala ordinal. Teknik ini menentukan scorring untuk masing-masing item pernyataan dengan lima alternatif jawaban yaitu setuju, tidak setuju, netral , sangat setuju dan sangat tidak setuju dengan rentang nilai diantara 1 sampai 5. Dalam menguji kebenaran hipotesis yang telah dirumuskan dan diajukan maka teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier namun terlebih dahulu akan diuji validitas dan reabilitas kemudian Uji asumsi klasik ada beberapa asumsi yang harus di penuhi dalam penyusunan model regresi linier berganda agar hasilnya tidak bias. Pada penelitian ini uji asumsi klasik yang digunakan yaitu : Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas dan Uji Heterokedastisitas, Uji Autokorelasi, Uji Parsial (uji t), Uji Koefisien Determinasi (R2) dan Uji Simultan (uji F) Teknik analisis linier berganda digunakan untuk menentukan hubungan variabel dependen (Y) dan variabel independen (X) Sugiyono (2009) rumus : Y= α + β1 X1+ β2 X2 + β3 X3 + β4 X4 + β5 X5 + ε………………(1)
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3, No.1 Tahun 2015) HASIL DAN PEMBAHASAN Responden dalam penelitian adalah para pegawai Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buleleng. Waktu yang digunakan untuk menyebarkan kuesioner sampai kuesioner terkumpul adalah kurang lebih 1 minggu. Distribusi responden menurut jenis kelamin pada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buleleng bahwa dari 46 orang responden dengan presentase 65% adalah laki-laki sebanyak 30 orang dan dengan presentase 16% adalah wanita sebanyak 16 orang. Distribusi responden menurut jabatan pada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buleleng bahwa dari 46 orang responden adalah Kepala Dinas sebanyak 1 orang (2%), Sekretaris 1 orang (2%), Kepala Bidang 4 orang (9%), Kasubag 3 orang (6,5%), Kepala Seksi 12 orang (26%), Kepala UPTD LLK UKM 1 orang (2%), Kepala Sub Seksi Tata Usaha 1 orang (2%), Jabatan Fungsional 4 orang (9%), dan Staf 19 orang (41,5%). Distribusi responden menurut masa kerja pada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buleleng dari 46 orang responden yaitu kurang dari 5 tahun (<5 tahun) sebanyak 16 orang (34,6%), lebih dari 10 tahun (>10 tahun) sebanyak 12 orang (26,2%), dan 5-10 tahun sebanyak 18 orang (39,2%). Distribusi responden menurut jenjang pendidikan pada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buleleng dari 46 orang responden yaitu D3 sebanyak 23 orang (50%), S1 sebanyak 19 orang (41,3%), dan S2 sebanyak 4 orang (8,7%). Syarat minimum suatu kuesioner untuk memenuhi validitas adalah jika korelasi antara butir dengan skor total tersebut positif dan nilainya lebih besar dari rtabel pada 46 responden yaitu sebesar 0,291. Berdasarkan pada hasil pengolahan uji validitas terhadap 46 responden menggunakan SPSS versi 19.0 setiap item pernyataan memiliki rhitung lebih besar dari rtabel sehingga setiap item pernyataan adalah valid. Hasil uji reabilitas dapat dilihat dari nilai Cronbach Alpha untuk setiap setiap variabel instrumen dikatakan reliable
apabila nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0.60. melihat hasil perhitungan menggunakan SPSS versi 19.0 dapat dinyatakan bahwa seluruh variabel telah memenuhi syarat reabilitas yang dapat dilihat dari nilai Cronbach Alpha kinerja organisasi 0,695, tujuan yang jelas dan terukur 0,703, motivasi kerja 0,614, sistem pengukuran kinerja 0,693, insentif 0,654, dan desentralisasi 0,618. Pada hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig yaitu 0.755 karena Asymp. Sig lebih besar dari α = 5% maka dapat dinyatakan bahwa data telah memenuhi syarat normalitas. Pada hasil uji multikolinieritas dapat dilihat bahwa nilai tolerence untuk ketiga variabel bebas lebih besar dari 0,1 sedangkan nilai VIF kurang dari 10. Jadi dapat dinyatakan bahwa model regresi ini tidak terdeteksi masalah multikolinieritas. Pada hasil uji heterokedastisitas bisa terjadi karena terdapat variansi di residual yang tidak konsisten pada model regresi. Pengujian heterokedastisitas penelitian ini menyimpulkan bahwa model regresi berganda bebas dari gejala heterokedastisitas. Dari hasil uji normalitas dengan metode Kolmogorov-Smirnov pada tabel 1 dapat diketahui nilai P value model regresi sebesar 0.755. Hal ini menunjukkan bahwa P value > nilai signifikan (5%), sehingga data dikatakan berdistribusi normal. Pada hasil uji autokorelasi dengan uji Durbin-Watson menunjukkan bahwa nilai dw 1,819 , nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel signifikansi 5%, jumlah sampel N=46, dengan jumlah variabel independen 5, maka diperoleh nilai du sebesar 1,7780. Nilai DW lebih besar dari batas atas (du) yakni 1,819 > 1,7780 dan nilai dw kurang dari (4-du) 4-1,7780 = 2,222 jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi. Pengujian selanjutnya yaitu pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan dengan melakukan uji parsial (uji t), uji determinasi (R2) dan uji simultan (uji F). Dari tabel 2, 3 dan 4 di bawah maka dapat diketahui persamaan regresi dalam penelitian ini sebagai berikut : Y=7,643+0,224X1+0,214X2+0,473X3+ 0,508X4+0,215X5
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3, No.1 Tahun 2015) Dari tabel 3 dapat diketahui Adjusted R Square sebesar 0,852. Hal ini menunjukkan bahwa variabel tujuan yang jelas dan terukur, motivasi kerja, sistem pengukuran kinerja, insentif, dan desentralisasi terhadap kinerja organisasi sektor publik berpengaruh sebesar 85,2% dan sisanya 14,8% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini. Dari tabel 1.4 dapat diketahui uji ANOVA atau F – test, didapat Fhitung sebesar 45,886 dengan tingkat signifikansi 0,000. Tingkat signifikansi 0,000 mengindikasikan bahwa koefesien regresi signifikan, karena nilai Probabilitas < 0,05. Selain itu, nilai Fhitung > Ftabel (45,886 > 2,42) sehingga hipotesis penelitian H6 diterima. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan yang jelas dan terukur, motivasi kerja, sistem pengukuran kinerja, insentif, dan desentralisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi sektor publik pada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buleleng dan model regresi yang digunakan dianggap layak uji. Dilihat dari tujuan yang jelas dan terukur memiliki thitung > ttabel sebesar 2,311 > 1,685 dan nilai probabilitas yaitu 0,026 < 0,05. Ini menunjukkan bahwa variabel tujuan yang jelas dan terukur
berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi sektor publik. Dengan demikian hipotesis H1 dapat diterima. Dilihat dari motivasi kerja memiliki thitung > ttabel sebesar 1,850 > 1,685 dan nilai probabilitas yaitu 0,041 < 0,05. Ini menunjukkan bahwa motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi sektor publik. Dengan demikian hipotesis H2 dapat diterima. Dilihat dari sistem pengukuran kinerja memiliki thitung > ttabel sebesar 3,558 > 1,685 dan nilai probabilitas yaitu 0,001 < 0,05. Ini menunjukkan bahwa sistem pengukuran kinerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi sektor publik. Dengan demikian hipotesis H3 dapat diterima. Dilihat dari insentif memiliki thitung > ttabel sebesar 3,565 > 1,685 dan nilai probabilitas yaitu 0,001 < 0,05. Ini menunjukkan bahwa insentif berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi sektor publik. Dengan demikian hipotesis H4 dapat diterima Dilihat dari desentralisasi memiliki thitung > ttabel sebesar 2,656 > 1,685 dan nilai probabilitas yaitu 0,045 < 0,05. Ini menunjukkan bahwa desentralisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi sektor publik. Dengan demikian hipotesis H5 dapat diterima
Tabel 1. Hasil Uji Normalitas Model Regresi
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,755
Keterangan Normal
Tabel 2. Hasil Uji Regresi Linier Berganda Model
1. (Constant) Tujuan yang jelas dan terukur Motivasi Kerja Sistem Pengukuran Kinerja Insentif Desentralisasi
Unstandardized Coefficients B Std. Error -7,643 2,711 0,224 0,097 0,214 0,104 0,473 0,133 0,508 0,140 0,215 0,203
Standardize Coefficients Beta 0,213 0,280 0,424 0,397 0,277
t -2,820 2,311 1,850 3,558 3,565 2,656
Sig. 0,007 0,026 0,041 0,001 0,001 0,045
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3, No.1 Tahun 2015) Tabel 3. Hasil Uji Koefisien Determinasi Model 1
R 0,923
R Square 0,852
a
Adjusted R Square 0,833
Std. Error 1,015
Tabel 4. Hail Uji F Model 1. Regresion Residual Total
Sum of Suquares 236,154 41,172 277,326
PEMBAHASAN Pengaruh Tujuan yang Jelas dan Terukur Terhadap Kinerja Organisasi Sektor Publik Hasil penelitian ini sesuai dan konsisten dengan teori, literatur maupun penelitian sebelumnya (Verbeeten, 2008; Indudewi, 2009; Betsy, 2010; Agripa, 2011; Ariyadi, 2013) bahwa penetapan tujuan yang jelas dan terukur berhubungan positif dan signifikan terhadap kinerja. Penetapan tujuan yang jelas dan terukur merupakan elemen penting dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penetapan sasaran jelas dan terukur membantu pemerintah dalam menjaga kesinambungan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pencapaian kinerja. Goal setting theory menyatakan bahwa tujuan yang jelas dan terukur mendorong orang untuk berkinerja lebih baik. Hasil pengujian ini didukung dengan data responden dari Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buleleng, dimana baik kepala unit kerja pria wanita, maupun kepala unit kerja yang telah lama menjabat maupun yang baru menunjukkan bahwa, tujuan telah ditetapkan secara jelas dan terukur dalam unit kerja mereka. Disamping itu, hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa pemahaman responden terhadap daftar pernyataan terkait dengan penetapan tujuan yang jelas dan terukur sudah baik. Pada kantor Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buleleng, tujuan yang jelas dan terukur berupa visi, misi, dan sasaran tiap-tiap unit kerja yang ditetapkan organisasi sudah baik
df 5 40 45
Mean Square 47,231 1,029
F 45,886
Sig. 0,000a
dapat dilihat dari tujuan yang ingin dicapai dari masing-masing program baik dalam penyusunan maupun pelaksanaan program secara jelas dengan ukuran dan jumlah sasaran yang sesuai dalam bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi tanpa mengesampingkan unsur budaya, agama, dan adat istiadat di Kabupaten Buleleng. Selain dari uraian di atas, tujuan yang jelas dan terukur dari suatu organisasi juga sangat mempengaruhi kinerja organisasi itu sendiri. Semakin jelas dan terukur penjabaran tujuan organisasi tersebut, maka dalam melaksanakan pekerjaannya, seorang pegawai akan sangat memperhatikan aspek-aspek yang terkandung dalam tujuan organisasi tersebut. Apabila pegawai mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, maka akan menghasilkan kinerja organisasi yang sesuai dengan tujuan yang sudah dicanangkan dari awal tanpa adanya penyimpangan tujuan dan fungsi organisasi. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan yang jelas dan terukur sangat mempengaruhi kinerja organisasi sektor publik dalam menjalankan fungsi organisasinya. Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Organisasi Sektor Publik Hasil penelitian ini sesuai dan konsisten dengan teori, literatur maupun penelitian sebelumnya (Verbeeten, 2008) bahwa penetapan motivasi kerja yang tinggi berhubungan positif dan signifikan terhadap kinerja. Motivasi kerja merupakan elemen penting yang harus dimiliki oleh pegawai
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3, No.1 Tahun 2015) sebagai suatu dorongan kebutuhan dalam diri pegawai atau karyawan yang perlu dipenuhi agar pegawai tersebut dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungannya untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dalam bekerja dan menyelesaikan tugas organisasi dengan efektif. Memiliki motivasi kerja yang tinggi dan bersifat positif dapat membantu para pegawai dalam menyelesaikan tugas baik secara kualitas maupun kuantitas. Hasil pengujian ini didukung pula dengan data responden dari Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buleleng, dimana baik kepala unit kerja pria wanita, maupun kepala unit kerja yang telah lama menjabat maupun yang baru menunjukkan bahwa memiliki motivasi kerja yang tinggi akan sangat berpengaruh dalam menyelesaikan tugas mereka secara efektif dan efisien. Disamping itu, hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa pemahaman responden terhadap daftar pernyataan terkait dengan motivasi kerja sudah baik. Pada kantor Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buleleng, motivasi kerja yang dimiliki pegawai sudah baik dimana terdapat keinginan untuk melakukan yang terbaik dan bekerja sama dalam rangka penyelesaian tugas agar mendapatkan hasil terbaik dari tiap-tiap tugas yang dikerjakan. Adanya keinginan untuk melakukan sesuatu dengan lebih baik dari rekan secara positif dapat memberikan dorongan motivasi kepada diri sendiri agar memperoleh hasil yang lebih baik. Selain dari uraian diatas, memiliki motivasi kerja sebagai suatu dorongan kebutuhan dalam diri pegawai dapat memberikan dorongan untuk berusaha dan melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan dengan baik, efektif dan efisien. Dengan menggabungkan motivasi kerja yang tinggi, pengetahuan dan keahlian dalam melakukan tugas dan persepsi peran positif yang dimiliki seorang pegawai, maka kinerja dapat ditingkatkan. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja sangat mempengaruhi kinerja organisasi sektor publik dalam menjalankan fungsi organisasinya.
Pengaruh Sistem Pengukuran Kinerja Terhadap Kinerja Organisasi Sektor Publik Hasil penelitian sesuai dengan teori maupun penelitian sebelumnya (Verbeeten, 2008; Indudewi, 2009) bahwa pengukuran kinerja berhubungan positif dan signifikan dengan kinerja. Pengukuran kinerja ditetapkan melalui indikator-indikator kinerja. Indikator indikator kinerja tersebut berupa standar untuk mengukur kinerja input, kinerja operasional, kinerja pelayanan, kepuasan komunitas maupun untuk perbandingan kinerja antar instansi. Dengan adanya pengukuran kinerja, pemerintah daerah dapat mengetahui sejauh mana dan sebaik apa kinerja yang telah dicapai. Hasil pengujian didukung pula dengan jawaban responden dari Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buleleng yang cenderung menyatakan bahwa pengukuran kinerja merupakan elemen penting sebagai bahan pertimbangan dalam hasil tiap-tiap program yang sudah direncanakan dan sebagai acuan dalam pembelajaran terhadap tingkat kesesuaian pencapaian program yang telah dilaksanakan. Pada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buleleng, pengukuran kinerja instansi organisasi sudah baik dan cenderung menyatakan bahwa unit kerja mereka telah memiliki indikator pengukuran kinerja. Berdasarkan data responden dapat dilihat bahwa nilai pernyataan indikator kinerja yang menyatakan tingkat kepuasan masyarakat dan standar kualitas pelayanan mendapat nilai yang tinggi dibandingkan pernyataan terhadap indikator yang lain. Hasil dari jawaban ini disebabkan Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buleleng dalam menjalankan tujuan dan fungsi organisasi selalu mengutamakan kepentingan instansi dibandingkan kepentingan individu, sehingga instansi mendapatkan penilaian tinggi dari masyarakat terkait pelayanan publik. Selain dari uraian diatas, Pengukuran Kinerja yang mengacu pada konsep value for money (VFM), menekankan pada hasil atau pelayanan terhadap publik yang tidak hanya berfokus pada pendapatan saja,
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3, No.1 Tahun 2015) tetapi bagaimana meningkatkan pelayanan terhadap publik dengan menekankan tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi dan efektifitas dengan tujuan organisasi tersebut mampu mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi, menyediakan sarana pembelajaran organisasi, memperbaiki kinerja periodeperiode sebelumnya, memberikan pertimbangan yang sistematik dalam pembuatan keputusan pemberian reward dan punishment, memotivasi pegawai, dan menciptakan akuntabilitas publik Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem pengukuran kinerja sangat mempengaruhi kinerja organisasi sektor publik dalam menjalankan fungsi organisasinya. Pengaruh Insentif Terhadap Kinerja Organisasi Sektor Publik Hasil penelitian ini selaras dan konsisten dengan teori, literatur maupun penelitian sebelumnya (Verbeeten, 2008; Indudewi, 2009) bahwa insentif berhubungan positif signifikan terhadap kinerja. Insentif yang diperoleh berupa tambahan penghasilan PNS berdasar prestasi kerja (Permendagri 13/2006) yang dapat memotivasi individu untuk berkinerja lebih baik. Tambahan penghasilan berdasar prestasi kerja diberikan apabila kinerja pemerintahan daerah telah tercapai dengan baik. Agency theory menduga bahwa insentif memiliki peran fundamental dalam motivasi dan pengendalian kinerja individu, karena individu memiliki kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Hasil ini didukung pula dengan jawaban responden dari Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buleleng, baik kepala unit kerja pria dan wanita, maupun kepala unit kerja yang lama maupun yang masih baru menjabat, yang cenderung menyatakan bahwa insentif berhubungan dengan kinerja unit kerja mereka. Pada kantor Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buleleng, insentif yang diterima oleh tiap pegawai sudah sesuai dengan tingkat pencapaian hasil kerja yang dilakukan. Dengan memperoleh insentif yang sesuai,
maka akan dapat memberikan motivasi kepada para pegawai untuk bekerja dengan baik yang tentunya akan berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi, karena individu merupakan makhluk homo economicus yang berusaha untuk memaksimalkan kesejahteraannya. Selain dari uraian diatas, menurut Agency theory dalam Bonner dan Sprinkle, (2002) yang menyatakan bahwa individu akan melalaikan pekerjaannya apabila dia tidak mendapatkan insentif yang menambah manfaat ekonomi bagi mereka. Hal ini menjelaskan bahwa insentif jelas memiliki peran penting dalam memotivasi dan mengontrol kinerja individu karena individu memiliki kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Dengan mendapatkan insentif yang sesuai dengan tingkat pekerjaan yang diselesaikan oleh individu tersebut, maka tingkat kepuasan kerja akan semakin meningkat dan akan berdampak langsung terhadap kinerja organisasi. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa insentif sangat mempengaruhi kinerja organisasi sektor publik dalam menjalankan fungsi organisasinya. Pengaruh Desentralisasi Terhadap Kinerja Organisasi Sektor Publik Desentralisasi yang dimaksud dalam pemerintahan daerah adalah adanya pelimpahan wewenang dari kepala daerah kepada pejabat dibawahnya untuk mengelola keuangan dan melaksanakan program-program sesuai dengan tujuan dan sasaran masing-masing satuan kerja. Dengan adanya pelimpahan wewenang diharapkan kinerja masing-masing satuan kerja dapat meningkat karena mereka dapat melaksanakan program dan kegiatan yang tepat sasaran. Desentralisasi memberikan kewenangan dari pejabat pusat kepada pejabat yang ada di daerah untuk mengelola keuangan dan melaksanakan program-program sesuai dengan tujuan organisasi. Desentralisasi dimaksudkan agar instansi dapat meningkatkan kinerja karena mereka mengetahui kondisi masyarakat dan dapat menetapkan program-program yang tepat sasaran
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3, No.1 Tahun 2015) pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan maupun pelaksanaan programprogram untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan satuan-satuan kerja lebih mengetahui kebutuhan masyarakat dan lebih peka terhadap perubahan-perubahan yang ada. Hasil ini didukung pula dengan jawaban responden dari Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buleleng, baik kepala unit kerja pria dan wanita, maupun kepala unit kerja yang lama maupun yang masih baru menjabat, yang cenderung menyatakan bahwa Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari dari pusat ke daerah dapat mempermudah dalam penyusunan anggaran. Pada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, desentralisasi dapat mempermudah dalam penyusunan anggaran yang mencerminkan pelaksanaan tupoksi tiap-tiap unit kerja. Kewenangan penyusunan anggaran tersebut meliputi kewenangan dalam masalah keuangan, operasional kantor, peningkatan mutu pegawai, pergeseran dana maupun perputaran pegawai. Dengan adanya pelimpahan wewenang dan tanggung jawab, maka organisasi dapat mengutamakan apa yang benar-benar diperlukan dalam menjalankan peran dan fungsi organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa desentralisasi sangat mempengaruhi kinerja organisasi sektor publik dalam menjalankan fungsi organisasinya. Pengaruh Tujuan yang Jelas dan Terukur, Motivasi Kerja, Sistem Pengukuran Kinerja, Insentif, dan Desentralisasi Terhadap Kinerja Organisasi Sektor Publik Dari hasil pengujian secara simultan diketahui bahwa variabel tujuan yang jelas dan terukur, motivasi kerja, sistem pengukuran kinerja, insentif, dan desentralisasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi sektor publik pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buleleng.
Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda, maka dapat diambil suatu justifikasi bahwa terdapat pengaruh yang signifikan tujuan yang jelas dan terukur, motivasi kerja, sistem pengukuran kinerja, insentif, dan desentralisasi secara signifikan terhadap kinerja organisasi. Justifikasi diambil dengan mempertimbangkan kajian teori dan emperis. Secara teori, menurut Locke dan Latham (2002) dalam Nadhiroh (2010) mendefinisikan Teori penetapan tujuan mengasumsikan bahwa ada suatu hubungan langsung antara definisi dari tujuan yang spesifik dan terukur dengan kinerja. Mangkunegara (2001) dalam Tarigan (2011) mendefenisikan motivasi sebagai suatu dorongan kebutuhan dalam diri pegawai atau karyawan yang perlu dipenuhi agar pegawai tersebut dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungannya untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai seorang pegawai dalam bekerja. Greiling (2005) mengasumsikan Konsep pengukuran kinerja di sektor publik mengacu pada konsep value for money yang menekankan pada hasil atau pelayanan terhadap publik dan tidak hanya berfokus pada pendapatan saja, tetapi bagaimana meningkatkan pelayanan terhadap publik. Bonner dan Sprinkle (2002) mengasumsikan Agency theory menjelaskan bahwa insentif memiliki peran penting dalam memotivasi dan mengontrol kinerja individu karena individu memiliki kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Tarigan (2011) mengasumsikan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari kepala daerah kepada pejabat dibawahnya berupa kewenangan dalam menyusun anggaran tersebut mencerminkan pelaksanaan tupoksi tiap-tiap unit kerja yang meliputi kewenangan dalam masalah keuangan, operasional kantor, peningkatan mutu pegawai, pergeseran dana maupun perputaran pegawai Sesuai dengan konsep organisasi yang bekerja tinggi, yang diartikan sebagai kelompok pekerja yang mampu menghasilkan barang atau jasa yang diinginkan pada kualitas yang tinggi dengan menggunakan sumber daya yang seminimal mungkin. Organisasi yang
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3, No.1 Tahun 2015) berkinerja tinggi adalah organisasi yang memiliki misi yang jelas, mengetahui outcome-nya, dan berfokus pada hasil (result), memberdayakan pekerjanya, memotivasi dan mendorong pegawai untuk sukses, fleksibel terhadap situasi baru, kompetitif dalam hal kinerja, merestrukturkan proses kerja untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, dan menjaga komunikasinya dengan para pemangku kepentingan. Berdasarkan hal tersebut, secara teoritis Tujuan yang jelas dan terukur, motivasi kerja, sistem pengukuran kinerja, insentif, dan desentralisasi, secara bersama-sama memberikan pengaruh terhadap kinerja organisasi. Terkait dengan masih banyak jumlah pengangguran di Kabupaten Buleleng, faktor tersedianya lapangan kerja yang belum mampu menyerap sepenuhnya tenaga kerja adalah faktor utama terciptanya angka pengangguran. Pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buleleng mengklaim sudah melakukan upaya semaksimal mungkin untuk mengurangi jumlah tersebut. Terbukti dengan diadakannya pelatihan-pelatihan UKM dan industri rumah tangga, serta pelatihan-pelatihan untuk tenaga kerja indonesia yang akan disalurkan ke negaranegara asia lainnya salah satunya adalah Negara Jepang. Pihak pemerintah Kabupaten Buleleng juga seharusnya mencari solusi dengan menggandeng sektor swasta maupun investor untuk berinvestasi di Kabupaten buleleng dimana nantinya akan mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru dan mampu menyerap para angkatan kerja yang menganggur sehingga jumlah angka pengangguran di Kabupaten Buleleng semakin menurun. SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Berdasarkan hasil pengolahan data serta hasil uji hipotesis yang dilakukan pada bab sebelumnya dapat disusun simpulan sebagai berikut : 1. Tujuan yang jelas dan terukur (X 1) mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi sektor publik pada Kantor Dinas Tenaga
2.
3.
4.
5.
6.
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buleleng. Motivasi kerja (X2) mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi sektor publik pada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buleleng. Sistem pengukuran kinerja (X 3) mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi sektor publik pada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buleleng. Insentif (X4) mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi sektor publik pada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buleleng. Desentralisasi (X5) mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi sektor publik pada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buleleng. Secara simultan variabel tujuan yang jelas dan terukur, motivasi kerja, sistem pengukuran kinerja, insentif, dan desentralisasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi sektor publik pada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buleleng.
Saran Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti dapat mengajukan saran sebagai berikut: 1. Penelitian selanjutnya perlu memperbanyak sampel yang digunakan agar arah penelitian menjadi lebih luas, seperti mengunakan SKPD dalam satu kabupaten dan memberikan kriteriakriteria yang lebih spesifik dalam pemilihan responden. 2. Variabel lain yang kemungkinan berpengaruh terhadap kinerja organisasi sektor publik juga sebaiknya ditambahkan untuk penelitian selanjutnya. 3. Adanya penilaian kinerja SKPD dari sudut pandang masyarakat sebagai stakeholders sehingga dapat memberikan masukan dan kritik membangun bagi SKPD tersebut.
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3, No.1 Tahun 2015) DAFTAR PUSTAKA Ariyadi, Yuli. 2013. Praktik-Praktik Manajemen Kinerja Pada Organisasi Sektor Publik dan Hubungannya dengan Kinerja Organisasi (Studi pada Satuan Kerja Pengelola Dana APBN di Indonesia). Skripsi S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang. Betsy, Josephine. 2009. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi Sektor Publik (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Demak). Skripsi Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi Universitas Diponergoro. Semarang. Bonner, S. E. and G. B. Sprinkle. 2002. The effects of monetary incentives on effort and task performance: Theories, evidence, and a framework for research. Accounting, Organizations and Society, Vol.27, No.4, pp.303-345. Herminingsih. 2009. Pengaruh partisipasi dalam penganggaran Dan peran manajerial pengelola keuangan daerah Terhadap kinerja pemerintah daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten Demak). Tesis Magister Akuntansi Universitas Diponegoro. Semarang. Greiling, D., 2005, Performance measurement in the public sector: the German experience. International Journal of Productivity and Performance Management, Vol.54 No.7, pp. 551-567. Indudewi, Dian. 2009. Pengaruh Sasaran Jelas dan Terukur, Insentif, Desentralisasi, dan Pengukuran Kinerja Terhadap Kinerja Organisasi (Studi Empiris pada SKPD dan BUMD Kota Semarang). Tesis Magister Akuntansi Universitas Diponegoro. Semarang. Indudewi, Dian. 2012. Pengaruh Insentif, Desentralisasi, Ukuran Kinerja Dan Kejelasan Sasaran Terhadap Kinerja
Organisasi (Studi Kasus Pada Fakultas-Fakultas Di Lingkungan Universitas Semarang). Jurnal
Dinamika Sosial Budaya ISSN 1410-9859 vol. 14 no. 1, pp. 5362. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2004. Modul Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Edisi ke-2. Jakarta: LAN. Nadhiroh, Siti. 2010. Pengaruh Kompleksitas Tugas, Orientasi Tujuan dan Self-Efficacy Terhadap Kinerja Auditor Pembuatan Audit Judgment (Studi pada Kantor Akuntan Publik di Semarang). Skripsi S1 Program Reguler 1 Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi Universitas Diponergoro. Semarang. Propper, C. dan Wilson, D. 2003. The use and usefulness of performance measures in the public sector. Oxford Review of Economic Policy, Vol. 19 No. 2, pp. 250-265. Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Bisnis. Cetakan ke-12. Bandung: CV Alfabeta. Tarigan, Agripa Fernando. 2011. Analisis faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai Dalam Organisasi Sektor Publik (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu. Skripsi S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang. Verbeeten, Frank H.M. 2008. Performance management practices in public sector organizations: Impact on performance. Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. 21 Iss: 3, pp.427 – 454.
