KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI Alamat : Gedung Manggala Wanabalcti Blok I Lt. V, J1. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270 Telepon : 5730236- 5730248 Fax. 5733336 Kotak Pos :100 JKWB
Yth. Seluruh Pemegang IUPHHK-HA/IUPHHK-HTI.
SURAT EDARAN
Nomor:
•3/
/f2-0q,
TENTANG SUSUNAN PEMEGANG SAHAM DAN DIREKSI PERUSAHAAN PEMEGANG IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM (IUPHHK-HA) DAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI (IUPHHK-HTI).
Dasar Hukum
1. Undang-undang Nomor : 41 Tahun 1999; 2. Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008; 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.18/MENLHK-II/2015; 4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.34/MenhutII/2009.
Dalam rangka pemenuhan kewajiban dan pemutakhiran data susunan pemegang saham dan Direksi IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Para Pemegang IUPHHK-HA/IUPHHK-HTI berstatus aktif sesuai surat keputusan IUPHHK-HA/IUPHHK-HTI yang diterbitkan pejabat yang berwenang agar: Melaporkan susunan pemegang saham dan Direksi Perusahaan pemegang a. IUPHHK-HA/IUPHHK-HTI sesuai dengan akta notaris yang berketetapan hukum; b. Menyampaikan bukti terkait adanya pengambilalihan saham dan/atau berupa copy akta notaris pemindahtanganan IUPHHK-HA/IUPHHK-HTI perubahan/terakhir dan surat yang menyatakan bahwa akta notaris tersebut telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum/SABH) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Paling lambat akhir bulan Maret 2016 seluruh IUPHHK-HA/IUPHHK-HTI telah c. melaporkan dan/atau menyampaikan susunan pemegang saham dan Direksi perusahaan terbaru/terakhir berikut copy bukti terkait adanya pengambilalihan saham atau pemindahtangan IUPHHK-HA/IUPHHK-HTI dimaksud. 2. Setiap adanya pengambilalihan saham dan pemindahtanganan IUPHHK-HA/IUPHHKHTI yang berakibat tidak ataupun merubah susunan pemegang saham dan Direksi perusahaan agar dilaporkan pada kesempatan pertama kepada Direktur lenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari c.q. Direktur Usaha Hutan Produksi;
3. Dalam hal diketahui bahwa pemenuhan laporan dan atau pemutakhiran data pengambilalihan saham atau akuisisi dan/atau pemindahtanganan terjadi pemalsuan atau memberikan keterangan yang tidak benar, maka pemegang IUPHHKHA/IUPHHK-HTI dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.
tapkan di : Jakarta nggal : Januari 2016 tur Jenderal,
Dr. Ir. Ida Bagus Putera Parthama, M.Sc NIP. 19590502 198603 1 001 Tembusan : 1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sebagai laporan); 2. Kepala Dinas Provinsi Yang Membidangi Kehutanan seluruh Indonesia; 3. Kepala BPPHP seluruh Indonesia.
Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Anggaran SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)
BUKTI PEMBUATAN TAGIHAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
Data Pembayaran Tagihan : Kode Billing
: 820160405256841
Tanggal Billing
: 05-04-2016 12:13:57
Tanggal Kadaluarsa
: 08-04-2016 12:13:57
Tanggal Bayar
: -
Bank/Pos Bayar
: -
Channel Bayar
: -
Nama Perusahaan
: PT.MITRA TANINUSA SEJATI
Kementerian/Lembaga
: KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Unit Eselon I
: SEKRETARIAT JENDERAL
Satuan Kerja
: BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT JENDERAL
Total Setoran
: 10.057.554 (IDR)
Terbilang
:
Status
: Belum Dibayar
NTB
: -
NTPN
: -
Sepuluh Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Empat (IDR)
Detil Pembayaran Tagihan : Lokasi SDA
: RIAU - KAB. PELALAWAN
Jenis Setoran
: II.Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). - A.Kayu: - 1.Kayu Bulat dari Hutan Alam - 2.Kayu bulat dari Hutan Tanaman Industri (HTI): - b.Acasia;
Akun
: 421421 - Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan
Volume
: 1.862,51
Tarif
: 6%
Jumlah Setoran
: 10.057.554 (IDR)
Ketentuan pembayaran tagihan : 1. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum tanggal kadaluarsa. Jika tanggal kadaluarsa telah tercapai, billing receipt ini tidak berlaku lagi, dan Anda diminta mengakses SIMPONI untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali. 2. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam payment channel seperti Over The Counter bank/pos persepsi, ATM, Internet Banking dan EDC (sesuai dengan fasilitas yang dimiliki oleh bank/pos persepsi). 3. Bawalah Bukti Pembuatan Tagihan (Billing Receipt) ini ke tempat-tempat yang telah disebutkan di atas. Kode referensi untuk pembayaran adalah kode billing sesuai yang tertera di dokumen ini. 4. Pastikan dokumen ini atau hasil cetakannya dibawa apabila Anda akan melakukan pembayaran. 5. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sama dengan data yang tertera/tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai. 6. Apabila pembayaran berhasil, Anda akan menerima Tanda Bukti Setor atau struk dari Bank atau payment channel. Anda juga akan menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang akan dikirim ke akun SIMPONI dan email anda.
7. Simpanlah Tanda Bukti Setor/struk/BPN untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 8. Apabila anda mengalami gangguan dalam melakukan transaksi pembayaran atau membutuhkan bantuan, hubungi call center MPN-G2 Ditjen Perbendaharaan di nomor (021)-3840516 & (021)-3864780. 9. Apabila anda mengalami gangguan pada Aplikasi SIMPONI atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Ditjen Anggaran di nomor (021)-34832511 atau melalui email ke
[email protected] (Billing DJA). ---o00o--Tanda Bukti Setor/Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang di dalamnya tercantum Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah dokumen sah yang merupakan bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara Terima kasih atas kepercayaan anda menggunakan SIMPONI
