RENSTRA 2015 - 2019 PENGADiI,AN NEGERI KEFAMENANT] I8 B. Kelemahan Tinjauan kelemahan dikelompokkan sesuai dengan area-area yang menjadi kriteria pengadilan ideal. Berikut adalah kelemahan-kelemahan yang harus menjadi fokus perbaikan. 1. Manajemen dan Kepemimpinan a. Visi yang sekarang cukup sulit diterapkan akibat keterbatasan pemahaman da& tidak adanya penempatan personil dalam j abatan/pekerj €!ar1 yang sesuai dengan kompetensi pendidikan. b. Pembagian tugas dan tanggung jawab antara pimpinan masih belum terjabar dengan spesifik. c. Ketidakjelasan koordinasi antara Ketua dan Wakil Ketua serta Panitera dan Wakil Panitera/Wakil Sekretaris. pengadilan belum mengadopsi pola d. Pola rnanajemen manajemen modern. e. Perencanaan masih belum sesuai kebutuhan. Organisasi kaya fungsi namun miskin stnrkttr. g. Belurn diatumya sistem pembagian tugas secara jelas dalam unit internal pengadilan. h. Kesenjangan eselotering dibandiugkan institusi lain yang sejajar pada level yang sama Pemberian nomenkaltrur yang belum selesai. Struktur organisasi pada Pengadilan Negeri belum jelas, terutama jika dikaitkan dengan garis komando.
di
f,
i. j.
2.
Kebijakan Pengaditran a. Kebijakan pimpinan Mahkamah Agung yang tidak tersosialisasi dengan baik kepada aparatu pengadilan tingkat pertama.
b. Perlu adanya acuan hukum yang jelas soal penafsiran
c. d.
3.
hrftum/undang-undang yang mengikat secara kelembagaan. Belum ada Undang-Unclang Contempt of Court yang dapat menj aga kewibawaan pengadilan. Pengadilan Tingkat Pertarna belum mempunyai kewenangan mengatur sendiri urusan kepegawaian dan manajemeil peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).
SumberDaya
a. b.
c.
d.
e.
Pengelolaan afrggaraflbelum transparan, Fasilitas pengadilan masih kurang memadai.
Putusan pengadilan belum dapat diakses secara cepat oleh masyarakat. Pola mutasi promosi yang tidak seimbangan dengan kebutuhan riil organisasi. Sistim karir (promosi dan mutasi) belum mengacu pada asas-asas kebutuhan.
RENSTRA 20I5 - 2019 PE}{GADII-AN NEGERI KEFAMENANU I9
f. g. h.
i. j.
Wakil Sekretaris, Kepala Urusan Personalia yang kosong karena tidak adanya Sumber Daya Manusia yang dianggap Jabatan
memenuhi standar unhrk meqiabat kedudukan tersebut sedangkan telah ada pegawai yang pensiun dan yang akan pensiun. Tidak adanya aplikasi yang menunjang untuk mempermudah pekerjaan-pekerjaan seperti perpustakaan dan pengarsipan. Gedung kantor Pengadilan Neged Kefamenanu yang belunr sesuai dengan prototype Mahkamah Agung, rumah dinas Ketua Pengadilan, Wakil Ketua, Hakim dan Panitera Sekretaris yang sudah tidak layak huni karena kondisi yang sudah tidak memadai lagi karena sudah termakan usia. Tidak adanya rumah dinas untuk Pejabat dibawah Panitera Sekretmis dan mess pegawai untuk pegawai yang berasal dari luar daerah kabupaten Tirnor Tengah Utara. Belum terpenuhinya saftma komputerisasi untuk Panitera Sekretaris, Wakil Paniter4 Panitera Muda, Panitera Pengganti yang idealnya dengan hitungan I unit computer/Laptop untuk satu
ora[g.
k. Tempat penyimpanan barang bukti dan gudang untuk logistik yang belum sesuai dengan kebutuhan. Pelatihan-pelatihan bidang tekhnis maupun non tekhnis yang tidak merata untuk staflpegawai pengadilan. m. Website yang sudah tidak aktif lagi karena tidak adanya dana
l.
unhrk perpanjangan trftN€r aktif Website, oleh karena itu
n.
transparansi proses peradilan tidak berjalan dergan seharumya baik persidangan maupun administrasi. Meubiler dan kendaraan untuk operasional di dalam maupun ke luar kota yang sudah tua dan tidak layak dipakai lagi
Prose Peradilan/Pengadilan (Manajemen Perkara) a- Masih terdapat disparitas putusan di tirykat pertama. b. Kornposisi majelis hakim tidak cukup dibandingkan dengan
c. d. e.
f.
jumlah perkma yang masuk. Kurangnya tenaga/staf yang berstatus Pegawai Negeri Sipil di masing-masing Kepaniteraan yang di dapat menghambal proses penzmgaran per,kary Masih terdapat perkma-perkara yang tidak selesai dalam waktu 6 bulan, Kurangnya sarana dan prasilana yang menunjang aplikasi CTS/SIPP sehingga proses menginput data oleh user terhambat yang mengakibatkan laporan dalarn bentuk elektronik belum dapat di kerjakan dan Pengadilau Negeri Kefamenanu belum dapat melepaskan cara manual dalam proses persidangan. Tempat penyimpanan barang bukti yang tidak memadai.
RENSTRA 2015 - 2019 PENGADILAN NEGERI KEFAMENANU I10
Kepuasan Pengguna Pengadilan
Pengadilan belum menniliki rnekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan. 6. Keterjangkauan Pengadilan a. Sistim peradilan atau sistem alur perkara yang sekarang menuntut biaYa t''Iggi. b. Pengadilan Negeri belum rnelakukan pengelolahan infonnasi dengan baik untuk diakses oleh masyarkat. 7. Kepercayaan
Publik
a. Fungsi pengawaffrn internal tidakberjalan efektif. b. Pengawasan belum dilakrkan secara sistematis. Peluang yang dimiliki Tinjauan peluang yang dimiliki dikelompokkan sesuai dengan area-areayang menjadi kriteria pengadilan ideal,yakni :
1.
Area Manajemen dan Kepemimpinan Meningkatkan peran dalam melaksanan visi dan misi yang ditetapkan dalam rencana strategis dan program kerja agar aparatur Pengadilan Negeri memiliki pemahaman yang mengenai visi dan misi tersebut, sehingga tujuan organisasi tebih efektif pencapaiannya.
sudah setiap sama
dapat
2.
Area Perencanaan dan Kebijakan Pengadilan (Interna$ a. Melakikan perencanaan kebututran yarrg komprehensif baik terkait kebutuhan sumber daya manusia (pelaksana), sumber dana (anggaran), sarana prasarana (perangkat) dan capaian yang diperoleh (perforrn) dari kegiatan yang ditetapkan. b. Penerapan sistem pembagian tugas (iob description) yang jelas, transparan dan terukur serta efisiensi pelaksanaan kegiatan dari segi waktu dan pencapaian hasil yang berkualitas.
3.
Area Manajemen Sumberdaya (Manusia, Material, Keuangan)
a. Pemberian apresiasi terhadap kecepatan dan
b.
ketepatan
penyelesaian tugas (reward) bagi personil yang berprestasi. Sarana dan prasarana yang ideal (gedung sezuai prototype, ruang
kerja yang nyarnan, perangkat
IT
yang memenuhi standart
minimum kebutuhan serta fasilitas operasional yang ideal).
RtrNSTRA 2OI5 - 20I9 PENGADILAN NEGERI KEFAMENANU I11
c. Hubungan dengan lembaga eksternal terutama lembaga penegak hukm yang lebih baik. d. Kejelasan peran, wewenang dan tanggung jawab perlu ditingkatkan untuk dapat menciptakan efektifitas kinerja
e.
Pengadilan. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Pengadilan dalam hal penempatan dalam suatu jabatan perlu mempertimbangkan asas kebutuhan dan profesionalisrne (kompetensi pendidikan) individu yang tepat dalam menduduki suatu jabatan, zgffi kinerja dari organisasi (Pengadilan Negeri) menjadi lebih terorganisir dan lebih efektif.
4. Area Proses Peradilan
a.
Komitmen pirnpinan Pengadilan Negeri dan seluruh aparatur
b.
pengadilan untuk berubah sesuai tuntrfian reformasi. Meningkatnya dukungan anggtlran Meningkatnya keterbukaan di Institusi peradilan.
d.
Koordinasi yang sudah terlaksana dengan para pihak dalam
c.
penegakan hukum perlu lebih ditingkatkan, >r efektifitas proses dan kualitas dari putusan menjadi lebih baik. 5
Area Kepuasan Pcngguna Jasa Pengadilan a. Ketersediaan fasilitas ruang tamu terbuka dan ruang pelayanan publik. b. Tersedianya kebijakan dan regulasi terkait dengan pelayanan publik. c- Telah tersedianya unit pengaduan terkait aspek penyelenggaraan
d.
6.
peradilan. Pengembangan sistem informasi terkait keuangan, pengadaan dan perkara memberikan kemudahaan akses bagi para pihak dan masyarakat dalarn mendapatkan informasi.
Area Pengadilan yang Teriangkau
a. b.
Biaya prodeo yang sudah ditanggung negara. Asas peradilan yang sederhan4 cepat dan biaya ringan.
Area Kepenenyaan Masyarakat a. Peningkatan pelayanan prima dan transparansi proses peradilan. b. Sosialisasi hukum, tugas pokok dan pefim pengadilan sebagai salah satu institusi penegak hukum yang sudah dilakukan saat ini perlu lebih ditingkatkan lagi, agar pemahaman masyarakat mer{adi lebih baik. c. Melalui sistem informasi yang sudah dibangun saat ini, dari sisi transparansi perlu ditingkatkan. Hal ini perlu dilalarkan, agar
P E N G A D r r,
D.
AN
n,
t
tJ#tl^
"t?T
it"l,i
"# l;
masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang akurat dan akuntabel. Tantangar yang dihadapi Tinjauan tantangan yang dihadapi dikelompokkan sesuai dengan area-araayang menjadi kriteria pengadilan ideal tersebut, yaitu :
1.
Area Manajemen dan Kepemimpinan Visi dan misi yang ada belum dapat diterapkan dengan baik. Hal ini diakibatkan karena akibat keterbatasan pemahaman dan tidak adanya penempatan personil dalam jabatan/pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi pendidikan sedangkan disisi lain visi dan misi merupakan faktor penggerak utama dari lembaga pengadilan dalam menjalankan fungsinya. Diharapkan visi darr misi yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri mampu disesuaikan atau dtadaptasi dengan keadaan yang ada saat ini dan tantangan yang dihadapi di depan, sehingga nantinya dapat lebih mudah mfiik diterapkan sebagai acuan dalam melalrukan kegiatan sesuai dengan keadaan yang ada atau dihadapi. Kurangnya pemahamanakan visi dan misi pengadilan.
Dengan kondisi ini, mengakibatkan tidak adanya perimbangan pembagian tugas sehingga terjadi penumpukan tugas, monopoli tanggung jawab dan berdampak pada tidak efektifnya penyusunan rencana kerja hingga evaluasi pelaksanaan program kerja yang ditetapkan. Sosialisasi visi dan misi secara berjenjang perlu dilakukan untuk mensenhalisasi pmahaman akan visi dan misi pengadilan, sehingga pemahaman yang dimiliki oleh semua elemen di dalamnya menjadi seragam dan standar.
Area Perencanaan dan Kebiiakan Pengadil*n (Internal) a* Perencanaan yang masih belum sesuai dengan kebutuhan. Dalam membuat perencanaan kebijakan diharapkan hasilnya adalah kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan serta kondisi di lapangan. Namun hingga saat ini proses perencanuuln kebijakan Pengadilan Negeri, masih merupakan modifikasi/adaptasi dan
perubahan berupa penambahan/penguangan terhadap
b.
perencanaan dan kebijakan yang sudah ada sebelumny4 hal ini disebabkan karena kebijakan yang cenderung kaku dan bersifat normatif sehingga tidak dapat diimplementasikankan langsung di lapangan. Kurangnya sosialisasi kebijakan MARI. Sosialisasi terkait kebijakan-kebijakan lembaga yang ada masih dapat disebabkan oleh kurang optimal dilakukan. Hat kurangnya dokumen sosialisasi yang dapat dibagikan kepada
ini
RENSTRA 2015 - 20I9 PENGADTI,AN NEGERI KEFAMENANU I13 apamtur pengadilan sehingga menyebabkan banyaknya kebijakan yang tidak terimplementasi karena ketidaktahuan aparat terhadap kebijakan yang sudah ada tersebut.
Area Manajemen Sumberdaya (Manusia, Material, Keuangan)o yang menjadi fokus perhatian pada area ini adalah: a. Kurangnya sarana rmtuk meningkatkan kemarnpuanlkonrpetensi para aparat pengadilan dalam rnenghadapi perubahan. Peningkatan kemampuan atau kompetensi dibutuhkan oleh aparat
b.
c.
d.
e.
pengadilan dalam menghadapi keadaan yang ada dan tuntutan masyarakat, serta mengikuti perkembangarl zaffflrt Nantinya diharapkan agar lernbaga peradilan memiliki sumberdaya yang mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi serta tantangan-tantangan yang dihadapi. Tidak berimbanganya tunjangan antara aparat peradilan. Ketidakberimbangan tunjangan khusus antara hakim dan aparatur pengadilan menyebabkan kecemburuan arfiara paxa aparut peradilan. Hal ini seoara tidak langsung juga memberi danrpak bagi pelaks a&aantugas aparafur pengadilan lainnya. Pennasalahan dishibusi tugas dan tang$mg jawab. Terjadinya rangkap tugas dan jabatan lebih disebabkan karena tidak tersedianya sumber daya manusia aparatur pengadilan yang cukup dan berkompeten dengan kualifikasi pendidikan yang sesuai bidang/tugas dan tanggungiawab jabatan. Penempatan sumber daya manusia yang sesuai dengan kemarnpuan dan kapabilitasnya bertujuan untuk dapat mengefektifkan kinerja dari lembaga pengadilan itu sendiri. Dengan dapat menempatkan sumber daya yang sesuai dengan kemampuannya diharapkan tiaptiap bidang pekerjaan di dalam lembaga peradilan dapat tertangani dengan baik sehingga uumlprl meningkatkan kinerja dmi lembaga pengadilan. Kurang jelasnya peralL wewenang dan tanggung jawab antar aparat peradilan. Kejelasan peran, wewenang dan tanggung jawab dibutuhkan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pekerjaan dan juga berguna untuk rneningkatkan tanggung jawab dari tiap-tiap aparat pengadilan. Sistem pembinaan karir yang kurang objektif. Sistem pembinaan karir dibutuhkan sebagai suatu bentuk dari tanggung jawab lembaga peradilan dalam mengelola sumberdaya rnanusianya. Hal ini bertqiuan untuk memberikan kejelasan mengenai jenjang karir, serta meunberikan kesempatan yang sama bagi setiap aparat peradilan dalam meningkatkan karirnya.
RENSTRA 2A15 _ 20I9 PENGADILAN NEGERI KEFAME,NANU I14
f.
g.
Kurangnyajumlah hakim. Pada saat ini jundah hakim yang ada di dalam lembaga Pengadilan Negeri Kefarnenanu tidak sesuai dengan jumlah ped<ara yang perlu ditangani. Dengan adanya peningkatan jumlah Hakim diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja Pengadilan Negeri Kefamenanu dan meminimalisir terjadinya tumpukan perkara. Anggaran yangadatidak sesuai dengan kebr$uhan. Pada saat ini anggaran yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Kefamenanu tidak dapat mendukung setiap kegiata4 sarana dan prasarana. Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan Pengadilan Negeri.
Interaal Peradilan Belum adanya sistem peradilan yang dapat mempercepat suafu proses berperkara. Perbaikan sistem peradilan diperlukan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengadilan agar dapat melakukan suatu proses perkara secara efektif dan efisien.
4. Area Proses
5.
Area Kepuasan Pengguna Jasa Pengadilan Kurangaya sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang dimiliki Pengadilan Negeri Kefamenanu pada saat ini dirasa belum memadai, kurang layak untuk digunakan, dan juga perawatan yang dilalnrkan terhadap sznam dan prasarana yang ada masih minim. Hal ini disebabkan karena anggarar yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Kefamenanu belum mampu memenuhi semwr kebutuhan yang ada.
Area Pengadilan yang Terjangkau Kurangnya tersedianya akses informasi yang dapat dengan mudah dijangkau oleh masyarakat. Pada saat ini masyarakat masih merasa bahwa informasi yang mereka dapatkan mengenai Pengadilan Negeri Kefamenanu masih terbatas. Hal ini salah satunya disebabkan oleh masih kurangnya dukungan Sarana IT dan belum optimalnya pemamfaatan Smana IT serta belum tersedianya tenaga/personil yang mampu nrengelolanya dengan baik7. Area Kepercayaan
Masyarakat
Kurangnya sosialisasi mengenai hukum kepada masyarakat. Sosialisasi hukum yang dimaksud adalah memberikan pengetahuan
mengenai hukum kepada masyarakat.
Hal ini perlu dilalilkan
mengingat nrasih banyaknya masyarakat yang tidak rnengenal hukum.
RENSTRA 20I5 - 2019 PENGADII,AN NEGERI KEFAMENANU I15 \asl,
BAB TI Mrsr DAI{ TUJUAnI
2,.1. Yisi Pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan dibidang penegakkan hukum khusus pada bidang peradilan umum kepada komponen masyarakat pencari keadilan, maka Pengadilan Negeri Kefamenanu beserta jajaranrrya menyatakan sikap sebagai aparat yang siap melayani sebagai wujud dari abdi negara dan abdi masyarakat, hal tersebut sudah merupakan komiffien yang dijiwai oleh semangat pembaharuan. Demi untuk menyamakan persepsi serta fokus pada tujuan utama sebagaimana amanat reformasi maka ditetapkan Visi sebagai dasar pencapaian harapan yaitu: GTerwujudnya Badan Peradilan [ndonesia
Yang Agurgo'. Bahwa visi Pengadilan Negeri Kefamenanusebagaimana tersebut diatas bukan slogan atau kalimat retorika akan tetapi suatu tekad untuk melalfflon perubahan dari yang bersifat tradisional kearah yang modern demi terwujudnya Peradilan Yang Agung. 2,2.
Misi Pencapaian tujuan terwujudnya suatu peradilan yang agung sudah tentu dilakukan dengan berani dan beresiko dimana penetapan perubahan dari paradigma yang mengarah pada revitalisasi manejemen tadisional kearah manejemen good governqnce yang kompetitif, tanggap, reponsif dan global maka untuk mendukung visi yang mulia tersebut ditetapkan rangkaian misi sebagaimana yang terurai dibawah ini : 1. Menjaga kemandfian badan peradilan. 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan. 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.
Tujuan dalam bentuk Penyusunan retrcana kerja stratess yang kerja yang terencana untuk kurun waktu tertenfu demi pencapaian hasil yang ditetapkan dimaksudkan sebagai penetapan dasar kebijakan, progftrm yang terencanq dan kegiatan yang menjadi prioritas dan pada gilirimn akhir secara institusi dapat dijadikan tolok ukur kinerja yang telah dicapai untuk kurun waktu tertentu, dengan tujuan pokok adalah : 1. Menetapkan ren€anll peniagkatan kualitas Sumber Daya Manusia serta kuantitas pelay anan pada masyarakat. 2. Menciptakan pola kerja yang terpadu, terencana dan berkesinambungan. 3. Peningkatan daya dukung organisasi dan seluruh personil dalam memberikan pelayanan. 4. Menciptakan keterpaduan serta keserasian dan kecepatan maupun ketepatan penyelesaian tugas dan pelayanan. 5. Memberikan pedoman dan alat pengendali kinerja dalam menetapkan dan melaksanakan program kerja secara periodik. 6. Meningkatkan system control (pengawasan) dan pembinaan yang bersifat persuasif.
RENSTRA 2015 _ 2019 PENGADILAN NEGERI KEFAMENANTJ I16
2.4.
Sas*ran
Berpijak pada tujuan penetapan RENSTRA Pengadilan Negeri Kefamenanudan mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki dengan harapan mencapai target seperti yang dirumuskan dalam visi dan misi pada kurun waktu 5 tahun kedepaL Adapun sasaran yang ingin dicapai meliputi: Feningkatan Kinerja. 2. Peningkatan penyelesaian perkara. 3. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim. 4. Peningkatan penanganan administrasi perkara dan administrasi umum. 5. Peningkatan pelayanan prima dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelrangan perkara dan penyelesaiannya (acces to justice). 6. Peningkatan ptrtusan hakim yang berkualitas dan berkeadilan" 7. Meningkatnya kepatuhan pencari keadilan terhadap putusan Pengadilan. 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. 9. Peningkatan kualitas pengawasan dan pembinaan. 10. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
l.
Dari penetapan sasartrn kinerja Pengadilan Negeri Kefamenanu untuk 5 tahun kedepan diharapkan akan menghasilkan beberapa peningkatan dalam penyelenggaraan tugas dan fimgsi, antara lain : l. Peningkatan kualitas kepimpinan pengadilan dalam seluruh level. 2. Peningkatan manajemen yang berbasis kinerja. 3. Target putusan perkara tidak lebih dari 6 bulan dan be*ualitas dan
kurun waktu
4. 5. 6. 7. 8. 9.
berkeadilan. Sistim pelayanao pengadilan yang terjangkau oleh masyarakat pencari keadilan. Memberikan kepuasan bagi masyarakat pencari keadilan, serta pemulihan tingkat kepercayaan publik. Penyelesaian tugas adrninistrasi yang profesional berkualitas, tepat waktu tepat guna dan tepat s&sran. Terciptanya standarnisasi pelayanan publik. Terlaksananya seluruh perencanaan kerja sesuai standart operasional prosedurPeningkatan kualitas pengelolaan anggaran
Bahwa untuk pencapaian kinerja yang maksimal serta guna dmi tahun ke tahun perlu ditetapkannya Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Kefamenanu sehingga dapat diukur sejauh mana pencapaian hasil kinerja pada setiap akhir tahunnya. Gambaran Indikator Kinerja Utama dituangkan dalam matriks dibawah ini:
RENSTRA 20i5 - 2019 PENGADILAN NEG ER I KEFAMENANU I17 MATRIKS RENCANA SIRATEGIS KINERJA 2015-2019 PENGADII-AN NEGERI KEFAMENANU Ternnjudtrya Brdm Peradilan Indon€sir Yrng Agung Menjaga kemardidm badao p€radilac Memberika, pelaFnan hukum yaDg berkeadilan kepada pencad keadilan. Meoilgka*an kualihs kepemiml,iDan badm peradilatr. Meningkatkm kedibilihs dan txanspamDsi badatr peladilflL
Visi : Misi : l
2. 3. a.
TUruAN
CARAMENCAPAI TUruAN DAN SASARAN (STRATEGD
SASARAN
KETERANGAN
TARGET
I
I]RAIAN
INI)IKATOR
1
2
Peningkatan penyelesaian perkara
Presentase
2015
2016
2011
2018
2019
o/o
80%
80%
80%
80
o/o
putusan yang berkekuatan
hukum
2.
Peningkatan aksebilitas masyarakat terhadap peradilan (acces
Persentase
95
v,
95
o/o
95%
95
INDIKATOR
KNBIJAKAN
5
6
4
-1
80
I]RAIAN
Yo
95
Yo
perkara prodeo yang diselesaikan
Terwujudnya
-
percepatan penyelesaian perkara
perkara yang diselesaikan dalam kurun waltu 6 bulan -Persentase sisa perkara yang diselesaikan
Presentase
Aksebilitas
Persentase
masyarakat atas putusan perkara
jumlah perkara yang sudah putus dan
dipublikasikan
to justice)
PROGRAM 7
Peningkatan Manajemen Peradilan
Peningkatan pelayanan prima terhadap publik serta
aksesibilitas masyarakat terhadap penangan perkara dan
J.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia
Presentase peserta diklat
yang lulus
t00%
l0o,
100%
t00%
t00%
Sumber daya manusia yang berkualitas
-
Persentase
pegawai yang
diusulkan mengikuti
diklat
Denyelesaiannya Peningkatan sumber daya manusia dan kinerja aparatur oensadilan
I
RENSTRA 2415 - 2019 PENGADILAN NEGERl KEFAME,NANU I18 -
Persentase Penambahan
pegawai untuk
mengisi kekosongan iabatan 4.
100%
t00%
l00Yo
100%
100 %
Optimalisasi
Peningkatan
Presentase
kualitas
penyerapan
penyerapan
pengelolaan anggaran
anggaran
anggaran
-
Peningkatan
pemenuhan angga.ran yang
kualitas
diusulkan -
5.
Persentase
Peningkatan
Persentase
tertib adminitrasi
berkas yang
80%
80
o/o
80Yo
80%
80
o/o
diregister
perkara
Terwujudnya tertib admnitrasi
-
perkara
Persentase
penggunaan anggaran yang telah
penggunaan anssaran
dialokasikan
Persentase
Peningkatan
berkurangnya berkas yang
penenganan
diajukan
perkara dan
banding, kasasi
administrasi umum
dan PK. - Persentase
administrasi
berkas yang
diregister dan siap
didishibusikan ke Maielis 6
Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana
Persentase pengadaan sarana dan prasarana
90
o/o
90%
90
o/o
90%
90%
Tersedianya
-
Presentase
Peningkatan pembangunan
sarana dan prasarana yang
usulan
memadai
yang dipenuhi
sarana dan praserana yang
Presentase
memadai
pengadaan -
penggunaan anggaran
