100 Juta Orang Miskin = Empat Orang Kaya

KLIK !!!

SURAT KABAR HARIAN

http://metroandalas.co.id/

ECERAN

Rp4.000/eks

(Luar kota Padang + ongkos kirim) EDISI 659 /Th.IV/2017 JUMAT 24 FEBRUARI 2017 TERBIT 16 HALAMAN Customer Care: Redaksi: 0751 8952449 Iklan: 0853 6413 1264 FAX: 0751 8952449

Untuk Keutuhan Indonesia

Hari Ini Gubernur Buka Minang Book Fair PADANG (Metrans) Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dijadwalkan akan membuka Minang Book Fair, Jumat (24/2) di Masjid Raya Sumbar. Diprediksi hingga sepuluh hari kedepan (24 Februari hingga 5 Maret 2017) Masjid Raya Sumbar akan dipenuhi ribuan buku bacaan dari berbagai pengarang dan percetakan. Bukan hanya ribuan buku dan pengarang saja, bahkan bedah buku bersama penulis juga akan dilaksanakan di ikon wisata religi sumbar itu. “Pembukan dilaksanakan besok, dan akan dibuka langsung oleh bapak gubernur,” ujar Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat Alwis, Kamis (23/2) di Padang. Alwis mengatakan, pergelaran pameran buku merupakan salah satu item acara Minang Book fair yang dilaksanakan Pemprov Bekerjasama dengan Yayasan Gemar Membaca Indonesia (Yagemi). Perhelatan itu

AKSI TENAGA HONORER - Ratusan massa honorer K2 melakukan aksi unjukrasa di depan Kantor Kemenpan-RB, Jakarta, Kamis (23/2). Dalam aksinya tersebut mereka menuntut kepada Pemerintah untuk penyelesaian pengangkatan honorer K2. ANTARA FOTO

PERBANDINGAN HARTA

100 Juta Orang Miskin = Empat Orang Kaya Tuntuan Abadi Itu Bernama Upah Oleh TRIYONO

Gejolak buruh terhadap penetapan upah merupakan hal yang sering terjadi pascareformasi. Hal ini karena upah sebagai salah satu jalan menuju kesejahteraan. Di samping itu, upah merupakan hak yang diperoleh buruh setelah mengerjakan kewajibannya. Oleh karena itu, hal yang sangat wajar jika buruh selalu memperjuangkan Oleh:

 Sambungan ke Halaman 7

NASIONAL

Wakil Ketua MPR Dukung Nasionalisasi Freeport

Kuota Haji Naik, Jumlah Petugas Bertambah JAKARTA (Metrans) Pelayanan jamaah haji yang baik tentu tidak terlepas dari pelayanan yang diberikan oleh petugas haji, baik di Tanah Air maupun di Tanah Suci. Apalagi, kuota haji Indonesia pada tahun 2017 ini bertambah dibanding tahun lalu. “Penambahan kuota haji tentu berdampak pada penambahan jumlah petugas yang akan melayani jamaah mulai dari Tanah Air hingga ke Tanah Suci,” kata Kasubdit Bimbingan Petugas Haji Kementerian Agama, Khoirizi di Jakarta, Kamis (23/2/2017). Menurut dia, jika dibanding tahun lalu dengan kuota haji sebanyak 168.800 jamaah, adapun petugas haji sebanyak 3250 orang, meliputi 806 petugas kesehatan, 1125 petugas kloter, 500 petugas pelayanan umum dan ibadah serta 530 petugas temus. Maka tahun ini kuota sebanyak 221 ribu meliputi 204 ribu jamaah haji reguler dan 17 ribu jamaah haji khusus  Bersambung ke Halaman 7

 Bersambung ke Halaman 7

 Bersambung ke Halaman 7

PERTEMUAN Bupati Pasbar, Syahiran saat melakukan pertemuan dengan Dandim 0305 Pasaman, Tuanku Bosa dan unsur terkait dalam rangka mengajak petani tanam padi dua kali setahun di rumah adat Tuanku Bosa Talu, Kemarin.

JAKARTA (Metrans) Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyatakan secara prinsip dirinya mendukung adanya wacana untuk menasionalisasi Freeport yang dinilai sebagai kewajiban negara sesuai perintah UUD 1945. “Secara prinsip saya dukung pemerintah untuk  Bersambung ke Halaman 7

yang tinggi jika tanam dua kali setahun. “Mari bentuk tim dan temui pemilik lahan untuk bekerja sama dan kalau bisa sewa lahan saat panen bukan diawal tanam,” kata dia. Pihaknya siap bekerja sama dengan pihak kecamatan dan nagari untuk mewujudkan tanam dua kali setahun dengan mengirim surat kepada pemilik lahan. “Kalau perlu kita menjamin pembayarannya nanti. Tentunya semuanya sepakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani,” ujarnya. Jika masyarakat gagal

Siapa bilang orang Indonesia kere? LSM Oxfam kemarin di Jakarta menyebutkan bahwa bila dikumpulan harta empat orang terkaya Indonesia, itu setara dengan harta 100 juta orang termiskin.

panen, saat ini sudah ada asuransi untuk petani. Karena, Kecamatan Talamau merupakan lumbung padinya Pasaman Barat yang memiliki luas lahan mencapai 2.200 hektare. “Tentunya tanpa kemauan dari masyarakat atau petani sendiri mustahil gelar tersebut bisa dikembalikan. Padahal, Talamau ini bisa primadona karena lumbung padi itu,” ujar dia. Pihaknya sangat berterima kasih kepada Dandim 0305 Pasaman yang mau memberikan pengarahan kepada

Petani Diajak Tanam Padi Dua Kali Setahun

saat ini masih terkendala dengan banyaknya petani menyewa lahan sawah. Sehingga membutuhkan biaya

 Bersambung ke Halaman 7

JAKARTA (Metrans) Harta milik empat orang terkaya di Indonesia sama dengan gabungan kekayaan 100 juta orang termiskin, kata LSM Oxfam, mengacu ke Data Kekayaan Global (Global Wealth Databook). Dalam pemaparan di Jakarta, hari Kamis (23/02), disebutkan pula bahwa duit yang dihasilkan orang terkaya di Indonesia setiap tahunnya cukup untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di negara ini. Karena itu, pemerintah Indonesia didesak mengurangi ketimpangan ekonomi di Indonesia, yang menempati peringkat enam dalam daftar negara dengan ketimpangan distribusi kekayaan terburuk di dunia. Laporan terbaru dari LSM Oxfam dan forum LSM internasional untuk pengembangan Indonesia INFID menyatakan kendati jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan menurun dari 40% menjadi 8% sejak tahun 2000, manfaat dari pertumbuhan ekonomi tidak tersebar secara merata. Laporan Oxfam dan INFID, berjudul “Menuju Indonesia yang lebih setara”, menggunakan koefisien Gini (Gini Ratio) sebagai salah satu indikator yang menggambarkan tingkat ketimpangan di Indonesia. Koefisien Gini diukur berdasarkan konsumsi keluarga akan barang, jasa, dan non-jasa. Semakin besar koefisien Gini, maka semakin lebar kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Koefisien Gini menunjukkan kecenderungan meningkatnya ketimpangan selama 20 tahun terakhir, dengan ketimpangan di perkotaan secara konsisten lebih tinggi daripada

DI TALAMAU PASBAR

SIMPANG EMPAT (Metrans) Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) mengajak petani di Kecamatan Talamau agar tanam padi dua kali setahun dalam rangka upaya peningkatan produksi padi dan kesejahteraan petani di daerah itu. “Mari bersama-sama jalin kekompakan dan kesepakatan bersama antar petani untuk tanam dua kali setahun. Dengan demikian hasil yang diperoleh akan bertambah,” kata Bupati Pasaman Barat, Syahiran usai melakukan pertemuan dengan petani dan unsur terkait di Talu, Kamis. Ia mengatakan tanam padi dua kali setahun di Kecamatan Talamau hingga

bertemakan “Gerakan Sumbar Membaca”. Setelah pembukaan akan dilanjutkan dengan talkshow yang dipandu presenter ternama Najwa Sihab (yang juga merupakan duta baca Indonesia). Selama sepuluh hari itu akan di laksanakan acara seperti bedah buku, pameran buku, mendongeng untuk anakanak serta pertemuan dengan 928 wali nagari. Selain itu, Naskah kuno Tuanku Imam Bonjol juga akan ditampilkan dalam pameran. “Kami juga menampilkan cara-cara perawatan naskah yang baik dan benar kepada pengunjung,” katanya. Sementara Ketua Panitia Minang Book Fair (IMBF) 2017 Firdaus Oemar mengatakan Minang Book Fair 2017, sebuah event besar yang digagas oleh Yayasan Gemar Membaca Indonesia (Yagemi) mendapat dukungan penuh pemprov Sumbar dan Ikatan Penerbit

PERPARKIRAN DI KOTA SOLOK SEMRAWUT

Penyakit Menahun yang Tak Kunjung “Sembuh” SOLOK - Masalah perparkiran di Kota Solok masih menjadi penyakit menahun. Meski resmi, aroma premanisme tetap saja terjadi. Di samping pungutan liar (pungli) dan tarif parkir yang tak sesuai Perda, membuat masyarakat menjerit. Meski nilainya terbilang kecil, rasa sakit hati dipungut tidak sesuai aturan, membuat perang mulut menjadi sesuatu yang biasa terjadi di tempat parkir di Kota Solok. Petugas parkir mengaku terpaksa menaikkan tarif lebih tinggi dari aturan karena “setoran” kepada Pemko Solok juga sangat tinggi. Tidak hanya di parkiran resmi

@metroandalas

metroandalas

yang dikelola Dinas Perhubungan dan Dinas Pasar, di sejumlah titik di sekitar Pasaraya Solok, juga “berdiri” parkir-parkir liar alias ilegal. Keberadaan parkir liar ini, terkesan dibiarkan karena diduga banyak pihak yang “bermain”. Meski Pemko Solok sudah memiliki tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli), namun kondisi tersebut terkesan dibiarkan. Di Kota Solok, sejumlah parkir resmi milik pemerintah yang dikerjasamakan ke pihak ketiga, juga tidak menggunakan karcis. Sehingga, bagi masyarakat, seakan tidak ada bedanya mana yang parkir resmi

[email protected]

dan mana yang parkir liar. Dalam Perda Kota Solok No. 4 Tahun 2008 tentang Perparkiran, tarif untuk sepeda motor adalah Rp 1.000 dan mobil Rp 2.000. Namun kenyataannya di lapangan, tarif untuk motor dipungut Rp 2.000 hingga Rp 3.000 rupiah, sedangkan mobil ditarik hingga Rp 5. 000. Itu pun kalau para petugas parkir memiliki uang kembalian. Kalau tidak, uang Rp 10.000 pun lenyap. Di Kota Solok sendiri, parkir masih menjadi kendala menahun,  Bersambung ke Halaman 7

Kondisi parkir di depan Pasar Semi Modern Kota Solok

2

PRIORITAS JUMAT „ 24 FEBRUARI 2017

Jokowi Akan Tegas Terhadap Freeport

Sekeluarga Bunuh Diri Minum Pestisida

Presiden Joko Widodo menegaskan akan bersikap jika PT Freeport tidak kooperatif atau sulit diajak bermusyawarah dan berunding untuk membicarakan kelanjutan usaha produksinya di Papua. JAKARTA (Metrans) Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah meluncurkan bantuan pangan nontunai melalui kartu keluarga sejahtera di Gedung Olahraga Popki, Cibubur, Jakarta Timur, Kamis (23/2). “Kalau memang sulit diajak musyawarah dan sulit kita ajak berunding ya nanti kita akan bersikap,” kata Presiden Jokowi. Mantan Gubernur DKI itu juga menegaskan ingin mencari solusi yang saling menang satu sama lain. “Kita ingin ini dicarikan solusi menang-menang, dicarikan solusi yang win win kita ingin itu karena ini urusan bisnis,” katanya. Oleh sebab itulah sampai saat ini Presiden masih menyerahkan

TEGAS- Pemerintah menegaskan akan bersikap jika PT Freeport tidak kooperatif atau sulit diajak bermusyawarah dan berunding untuk membicarakan kelanjutan usaha produksinya di Papua. urusan negosiasi tersebut kepada Menteri ESDM. “Ya nanti dilihat ini kan masih menteri masih berproses berunding dengan Freeport. Intinya itu aja kalau memang sulit diajak musyawarah dan sulit diajak berunding, saya akan bersikap tapi sekarang

ini biar menteri dulu,” katanya. Kegiatan produksi konsentrat (emas, perak, dan tembaga) oleh PT Freeport Indonesia kini sedang memasuki babak baru ketika Pemerintah Indonesia menyodorkan Izin Usaha Penambangan Khusus (IUPK) sebagai pengganti

SINGARAJA (Metrans) Kepolisian Resort Buleleng, Bali, menyelidiki kasus satu keluarga asal Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, nekad bunuh diri dengan cara meminum racun pestisida. Hal itu disampaikan Kepala Polres Buleleng Ajun Komisaris Besar Polisi I Made Sukawijaya di Singaraja, Bali, Kamis (23/2) “Kami masih selidiki lebih dalam, tetapi dari pemeriksaan awal tidak ada tanda tanda kekerasan dari empat orang yang meninggal dunia,” kata Sukawijaya. Ia mengatakan keempat korban, yakni kepala keluarga bernama Kadek Artaya (32), Kadek Suciani (27) berstatus ibu rumah tangga beserta kedua anaknya yakni Putu Wahyu Adi Saputra (7) dan Kadek Dwi Cahya Putri (3). Sukawijaya memaparkan berdasarkan keterangan saksi di lokasi kejadian sempat mencium bau yang diperkirakan berasal dari gas kompor yang menyengat di kediaman rumahnya. Ketika dilihat ke dapur tidak ada gas yang bocor, kemudian saksi

mengecek pintu kamar sebelah barat di rumah tersebut dimana dalam keadaan terkunci rapat. “Saksi yang adalah ayah dari korban laki laki bernama Kadek Artaya kemudian mendobrak kamar tersebut dan dilihat semua korban dalam posisi tertidur setelah di cek semua korban keluar busa dari mulutnya,” jelasnya. Dia mengatakan polisi sudah sempat melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan barang barang yang diduga digunakan korban untuk bunuh diri. “Kami mengamankan satu botol obat pestisida merek diazinon yang masih ada sisanya kemudian juga mengamankan dua botol minuman ringan jenis sprit dan satu buah gelas. Selain itu, kata Sukawijaya. Berdasarkan keterangan saksi di lapangan, korban Kadek Suciani sebelumnya mengalami sakit batuk berkepanjangan dan anaknya bernama Putu Wahyu Adi Saputra (7) juga mengalami sakit yang sama sehingga dugaan sementara korban frustrasi dengan keadaan tersebut.(ant)

kontrak karya. IUPK tersebut memposisikan pemerintah sebagai pemberi izin jadi lebih kuat daripada korporasi sebagai pemegang izin sekaligus mewajibkan pemegang izin untuk mendivestasi 51 persen sahamnya kepada pemerintah. (han)

Kasus DBD di Sumbar Turun Drastis PADANG (Metrans) Jumlah kasus demam berdarah dengue (DBD) di Sumbar mengalami penurunan yang drastis pada Januari 2017 ini jika dibandingkan di bulan yang sama tahun 2016. Tahun lalu, di bulan Januari kasus DBD di Sumbar tercatat 836 kasus dengan tujuh meninggal dunia. Sedangkan tahun ini, baru tercatat 310 tanpa ada yang meninggal dunia. “Dibandingkan Januari 2016 lalu, tahun ini terjadi penurunan yang cukup signifikan. Tahun lalu ada dua daerah yang kasusnya mencapai 100

kasus yaitu Padang dan Dharmasraya. Sedangkan di Januari tahun ini tidak ada daerah yang mencapai 100 kasus. Kasus yang tertinggi ada di Sawahlunto dengan 72 kasus,” ujar Kadiskes Sumbar, Merry Yuliesday kepada Metrans, Kamis (23/2) di Padang. Merry yang didampingi Kabiro Humas Setdaprov Sumbar Jasman secara merinci menyebutkan untuk Januari 2017 ini Kota Padang terdapat 48 kasus, Pariaman tiga kasus, Bukittinggi tiga kasus, Padang Panjang enam kasus, Kota Solok tidak ada kasus, Sawahlunto 72 kasus, Paya-

MASYARAKAT ANTUSIAS TUKAR SAMPAH DENGAN SEMBAKO

Saat Sampah Membawa Berkah PADANG PANJANG (Metrans) Meski jam baru menunjukkan 9.00 WIB, namun jumlah masyarakat yang datang menuju Secata B makin bertambah dan terus bertambah hingga hampir ratusan orang antri untuk menukarkan sampah yang mereka bawa dengan sembako, padahal acara akan dimulai jam 9.30 WIB Diantara mereka ada yang membawa tumpukan dus ,kertas, gelas plastik dan besi besi. Semuanya itu dapat ditukar dengan sejumlah sembako, antara lain : minyak, beras, mie instant, gula dan yang lainnya. Untuk Plastik dinilai Rp. 5500 /kg ,kertas Rp. 500 /kg dan besi 1500/kg. Terlihat, para pelajar dari tingkat SD, SLTP, SLTA juga turut serta berbondong bondong membawa berbagi macam sampah non organik ke acara tersebut. Selasa (21/2), merupakan Hari Peringatan Sampah Nasional. Dinas Perumahan Pemukiman dan Lingkungan Hidup tak menyia nyiakan momentum itu untuk mengajak masyarakat menukarkan sampah dengan sembako, dengan tujuan agar masyarakat peduli dengan lingkungannya serta mengedukasi bahwa sampah sampah tersebut memiliki nilai ekonomi, kemudian jika kita kreatif, sampah non organik itu pun dapat disulap menjadi berbagai macam karya. Walikota Padang Panjang Hendri Arnis yang diwakili oleh asisten I bidang Pemerintahan dan Kesra, Asrul dalam sambutannya mengatakan, pola hidup bersih dan sehat tentunya akan melahirkan masyarkat yang sehat yang pada akhirnya teciptalah kehidupan yang makmur. “Hidup bersih merupakan dambaan kita bersama, untuk itu mari kita cintai lingkungan kita, serta menjaganya agar selalu dalam keadaan bersih,” katanya. Menurutnya, inisiatif menuju Indonesia bebas sampah tahun 2020 terbentuk dari semangat kerelewanan dan kolaborasi dari berbagai masyarakat yang peduli mewujudkan cita cita Indonesia bebas sampah tanpa ada kepentingan suku, agama, ras golongan dan politik. Acara tersebut turut dihadiri oleh jajaran pemerintah Kota Padang Panjang beserta Tokoh masyarakat setempat. Di penghujung acara, Walikota Padang Panjang Hendri Arnis yang diwakili asisten I Asrul memberikan hadiah kepada Kelurahanan terbersih yang diraih oleh Kelurahan Koto Katiak, Kecamatan Padang Panjang Barat. selanjutnya, Asisten I Asrul meninjau acara penukaran sampah dengan sembako dan menyerahkan sembako secara simbolis kepada masyarakat. Bank Sampah Di Kota Padang Panjang Kota Padang Panjang saat ini memiliki 6 buah Bank Sampah yang dibuka setiap sabtu yakni : Bank Sampah Kurabu di RT6 Kelurahan Ganting, Bank Sampah Sarunai di RT4 Kelurahan Ekor Lubuk, Bank Sampah Kaliki Kuniang di RT 6 Koto Panjang, Bank Sampah Sakinah di RT 2 Guguk Malintang, Bank Sampah Teratai di RT 8 Silaing Atas dan Bank Sampah Anggrek Bulan di RT 8 Kelurahan Pasar Usang. (pul/rco)

kumbuh tujuh kasus, Pesisir Selatan 12 kasus, Padang Pariaman empat kasus, Limapuluh Kota 22 kasus, Agam 10 kasus, Sijunjung 41 kasus, Kabupaten Solok sembilan kasus, Tanah Datar 42 kasus, Pasaman 11 kasus, Pasaman Barat enam kasus, Solok Selatan 13 kasus, Dharmasraya satu kasus dan Mentawai tidak ada kasus. Tahun 2016 lalu terdapat secara total 3.982 kasus di 19 kabupaten dan kota di Sumbar. Daerah endemik masih tetap Padang dengan 911 kasus, kemudian Limapuluh Kota dengan

461 kasus, Dharmasraya dengan 276 kasus dan Sijunjung dengan 253 kasus. “Di awal tahun ini terjadi penurunan kasus. Hal ini cukup bagus dan kita berharap bisa menekan angka kasus DBD ini,” kata Merry. Kendati terjadi penurunkan kasus, namun menurut Merry masyarakat harus tetap waspada. Pasalnya, kondisi cuaca yang tidak menentu membuat nyamuk berkembang biak. “Kondisi cuaca kadang-kadang panas, kemudian hujan sehingga masyarakat harus waspada,” jelasnya.

TURUN- Jumlah kasus demam berdarah dengue (DBD) di Sumbar mengalami penurunan yang drastis pada Januari 2017 ini jika dibandingkan di bulan yang sama tahun 2016 Untuk terhindar dari penyakit DBD ini, kata Merry masyarakat harus menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS). Selain itu juga harus melakukan pemberantasan sarang

nyamuk (PSN). “Jangan biarkan ada wadah yang tergenang yang menjadi tempat nyamuk berkembang biak. Untuk itu, saya harapkan masyarakat bisa melaksanakannya,” jelasnya.(pep)

WAKILI SUMBAR LOMBA KELURAHAN PANGAN AMAN

Ekor Lubuk ke Tingkat Nasional

FOTO BERSAMA- Walikota Padang Panjang foto bersama dengan Kepala BP POM Sumbar usai ramah tamah serta penunjukan Kelurahan Ekor Lubuk, Padang Panjang Timur mewakili Sumatera Barat dalam Lomba Kelurahan/ Desa Pangan Aman Tingkat Nasional.

PADANG PANJANG (Metrans) Kelurahan Ekor Lubuk, Padang Panjang Timur terpilih mewakili Sumatera Barat dalam Lomba Kelurahan/ Desa Pangan Aman Tingkat Nasional. Hal itu disampaikan Drs. Zulkifli, Apt, Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BP POM) Sumatera Barat, saat temu ramah dengan Walikota Hendri Arnis di Padang Panjang, Rabu sore, (22/2). Menurut Zulkifli, pihaknya sudah mengadakan pengawasan rutin dan melihat komitmen pimpinan dan kader karang taruna, PKK serta memperhatikan sarana pangan yang ada di Kelurahan Ekor Lubuk. Itulah dasarnya BP POM menetapkan kelurahan itu mewakili Sumatera Barat untuk lomba tingkat nasional. Sementara Walikota Padang Panjang H. Hendri Arnis, BSBA., menekankan, agar segenap dinas

instansi terkait dapat memaksimalkan bantuan agar penyelenggaraan penilaian yang akan dilakukan Tim Penilai dari pusat itu berjalan sukses. Menurut informasinya mereka akan tiba di Padang Panjang 2 Maret mendatang. “Berusahalah kita tampil semaksimal mungkin. Kita mau jadi yang terbaik. Saya tidak mau kita menyia nyiakan kepercayaan BP POM yang telah memilih kita mewakili Sumatera Barat,” kata Hendri sembari menjanjikan reward bila menang dan akan memberi sanksi bila kalah. Hadir pada kesempatan itu Kadis Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Arpan, Kadis Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Desmon, Kadis Pangan dan Pertanian Ade Nafrita Anas dan sejumlah pejabat Dinas Kesehatan serta para pejaba Pemko Padang Panjang dan Pejabat Padang Panjang Timur serta Kelurahan Ekor Lubuk (pul)

JANGAN KECEWAKAN MASYARAKAT

Publik Harus Diberi Pelayanan Prima PADANG PANJANG (Metrans) Walikota Padang Panjang Hendri Arnis yang diwakili oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Asrul menyampaikan agar penyelenggara pelayanan publik dari tingkat RT, Kelurahan hingga Kecamatan dapat memberikan pelayanan yang prima dan jangan sampai mengecewakan masyarakat. “Berilah pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik mungkin jangan kecewakan masyarakat kita, sebab kami meihat dan mendengar masih ada saja masyarakat yang belum mendapatkan layanan yang baik,” jelasnya saat membuka acara Sosialisasi Pelayanan Umum di Kecamatan Padang Panjang Barat, rabu (22/2). Penyelenggara Pelayanan Publik dari Kecamatan, Kelurahan sampai ke tingkat RT yang diundang saat itu diharapkan mampu menjadi ujung tombak pelayanan

publik. Mereka juga diminta untuk dapat memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan perbaikan. Disampaikan Asrul bahwa ukuran keberhasilan pelayanan akan tergambar pada indeks kepuasan masyarakat yang diterima oleh para penerima pelayanan berdasarkan harapan dan kebutuhan mereka yang sebenarnya. “Melalui kegiatan sosialisasi ini saya mengharapkan kepada saudara camat, lurah dan rt untuk dapat bekerja secara maksimal dengan berpedoman kepada standar pelayanan publik seperti prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, produk pelayanan biaya pelayanan, sarana dan prasarana kopetensi petugas pemberi pelayanan,” katanya. Sementara Camat Padang Panjang Bara,t Novi Yanti mengatakan, pelayanan publik saat ini masih memerlukan berbagai perbaikan, jika hal itu tak segera disikapi

PELAYANANAsisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Asrul menyampaikan agar penyelenggara pelayanan publik dari tingkat RT, Kelurahan hingga Kecamatan dapat memberikan pelayanan yang prima

tentunya akan memberikan dampak buruk terhadap palayanan pemerintah yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. “Ada berbagai penyebab dari belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat salah satunya adalah pengetahuan dan wawasan dari aparatur pemberi pelayanan yang perlu ditingkatkan, oleh

karena itu, salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan kegiatan sosialisasi pelayanan umum ini, diharapkan melalui kegiatan ini para penyelenggara pelayanan publik dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuannya”, jelasnya. (pul)

HUKRIM

KAMIS „ 23 FEBRUARI 2017

3

ASYIK NYABU DI KEBUN

Polisi Ciduk Mandor Sawit PT Incasi Raya Kebun sawit milik PT. Incasi Raya Pagian di Jorong Sinamar Kenagarian, Sinamar Timur, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya ternyata tak hanya jadi lahan pertanian saja. Belakangan kebun ini juga dimanfaatkan oknum tak bertanggungjawab sebagai tempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu. PULAU PUNJUNG (Metrans) Fakta itu terkuak ketika personil Satuan Narkoba Polres Dharmasraya menangkap dua orang pelaku yang diduga kuat tengah menikmati narkoba di dalam kebun sawit tersebut, Rabu (22/2). Salah seorang dari dua tersangka itu, Abdul Rahman panggil Man, 31 tahun, adalah mandor perkebunan sawit milik PT. Incasi Raya Pagian Jorong Sinamar. Ia merupakan warga Desa Pulau Jelemi, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Muaro Bungo, Provinsi Jambi. Sementara satu orang lagi diketahui bernama Alhudri panggilan Hud (27), merupakan warga Desa Pulau Jelemu, Kecamtan Jujuhan, Kabupaten Muaro Bungo, Jambi. Ini diakui Kasat Resnarkoba Polres Dharmasraya, Iptu Kalbert, Kamis (23/2). “Benar, petugas kami telah menangkap dua orang yang diduga pemakai narkoba

KRING Nomor Telpon Polisi di Kota Padang Polresta Padang

0751 - 22317 atau 0751-840186 SMS: 08116611888 Polsek Padang Utara 0751 - 7054333 Polsek Padang Barat 0751 - 7051409 Polsek Padang Timur 0751 - 23838 Polsek Lubuk Begalung 0751 - 61100 Polsek Padang Selatan 0751 - 39990 Polsek Lubuk Kilangan 0751 - 73146 Polsek Pauh 0751 - 71800 Polsek Kuranji 0751 - 812543 Polsek Koto tangah 0751 - 480954 Polsek Nanggalo 0751 - 7860114 Polsek Bungus 0751 – 751667

Tiga Hari Menghilang, Ditemukan Tewas Mengapung TUNJUKAN BB - Kasat Narkoba Polres Dharmasraya Iptu Kalbert, tengah menujukkan barang bukti (BB) narkoba jenis sabu-sabu bersama dua pelaku kejahatan narkoba. di kebun sawit milik PT. Incasi Raya. Salah seorang dari pelaku adalah Mandor Perkebunan Sawit, mereka diciduk sedang asik menikmati barang haram tersebut pada sore hari sekitar jam 16.30 WIB, dikebun kelapa sawit milik PT Incasi Raya Pagian. Ia mengatakan, penangkapan itu hasil dari informasi dari masyarakat, yang menyebutkan bahwa sering ada orang memakai narkoba di kebun sawit milik PT. Incasi Raya itu. Dengan ada

informasi tersebut anggota polisi yang dipimpin Kasat Narkoba langsung terjun ke lapangan. “Berbekal informasi dari masyarkat itu, kami melakukan penyelidikan bersama petugas polisi yang melakukan tugas pengamanan di perusahaan itu. Ternyata informasi tersebut benar, maka petugas gabungan Resnarkoba dan petugas Pam PT Incasi Raya melakukan penangkapan terhadap dua orang yang memakai narkoba jenis sabu-

sabu,” katanya. Dalam penangkapan itu, kata Kalbert menambahkan, petugas juga menyita barang bukti berupa satu paket sedang sabu terbungkus plastik bening, satu buah bong yang terangkai dua buah pipet, slang karet, satu buah dot compeng, satu kaca pirek dalam kondisi pecah, satu buah gunting, 5 helai plastik klip dan satu buah kotak bedak. Petugas juga menyita 2 buah mancis, 2 buah sendok

terbuat dari kertas, dan satu buah tas merk polo stars warna coklat. “Kedua pelaku ini dan barang bukti kita tahan untuk dilakukan penyilidikan dan pengembangan kasusnya,” kata Kasat Resnarkoba Iptu Kalbert. Kedua pelaku, lanjut kasat, akan dijerat dengan UdangUndang 35 Tahun 2009 tentang narkotika, khususnya pasal 116 jo 127 ancaman di atas lima tahun penjara. (bib)

SAAT JEMPUT JASAD TAN MALAKA

Rumah Wiserlis di Mamah Sijago Merah LIMAPULUH KOTA (Metrans) Malang menimpa Wiserlis (68), tokoh perempuan dan aktif sebagai Bundo Kanduang Nagari Bukiksikumpa, Kecamatan Lareh Sago Halaban. Saat ia masih dalam perjalan pulang setelah menjemput jasad Ibrahim Tan Malaka dari Kediri, Jawa Timur, rumahnya dimamah ‘Si Jago Merah’, Rabu (22/2). Sijago merah mengamuk meluluh lantakan rumah Wiserlis sekitar jam 20.00 WIB. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut, namun bangunan rumah gadang yang sudah disambung dengan rumah gudang dan dapur, hangus menjadi abu. Hanya sebuah bangunan kedai semi permanen di ujung bangunan yang berhasil diselamatkan. “Sebanyak 3 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kebakaran, dua unit

milik Damkar Limapuluh Kota dan satu unit Damkar dari Kota Payakumbuh. Pemadaman kobakaran api di tengah guyuran hujan menjadi tantangan bagi para petugas Damkar malam itu,” sebut Plt Kepala Dinas Damkar, Irwandi di dampingi Kabid Sarana dan Prasarana, Indra Samsualis, Kamis (23/2). Ia mengatakan, belum diketahui sumber api kebakaran, namun dugaan sementara api disebabkan korsleting arus pendek listrik. Musibah tersebut, membuat warga Bukiksikumpa terkejut. Sebab tidak disangka dalam guyuran hujan yang cukup lebat terjadi kebakaran yang menghanguskan rumah milik ibu dari Sekretaris Nagari, Bukiksikumpa, Ramsis Kurnia itu. “Itulah musibah menimpa salah seorang kerabat kita di nagari Bukiksikumpa, api membakar bangunan rumah milik

orang tua Sekretris Nagari Bukiksikumpa, Ramsis Kurnia. Padahal tokoh perempuan yang ikut menjemput jasad Ibrahim Tan Malaka itu, masih tengah dalam perjalanan pulang dari Kediri, Jawa Timur menuju Limapuluh Kota,” sebut Wali Nagari Bukiksikumpa, Zulfakhri Utama, Kamis siang. Pasca kebakaran itu Walinagari Bukiksikumpa, Zulfakhri Utama langsung bergerak melakukan penggalangan bantuan. Ia juga mengajak masyarakat membangun hunian sementara bagi korban kebakaran. Bahkan, Pemerintah Nagari Bukiksikumpa juga menggalang donasi guna meringankan korban musibah kebakaran, dengan menyiapkan sebuah rekening khusus melalui Bank BRI dengan nomor Rekening: 549901011451533, atas nama Bansos Rageh Sakato, Nagari Bukiksikumpa. (li2)

KOBARAN API - Api berkobar dalam peristiwa kebakaran yang menimpa rumah, Wiserlis (68) di Jorong Pakansinayan, Nagari Bukiksikumpa, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Rabu.

WARGA CUBADAK LILIN RESAH

Harimau Sumatera Diduga Memangsa Kerbau LUBUK BASUNG (Metrans) Beberapa hari belakangan warga Cubadak Lilin, Nagari Baringin, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, cemas lantaran ternak kerbau mereka

telah dimangsa binatang buas jenis Harimau. Sedikitnya hingga, Kamis (23/ 2) sudah tiga ekor kerbau yang menjadi korban binatang buas itu. Ketiga ekor kerbau milik

MEMANGSA KERBAU – Seokor induk harimau sedang melatih anakanaknya untuk berburu makanan di hutan sebelum harimau itu berpisah.

warga itu diduga dimangsa oleh Harimau Sumatera saat berada di kawasan Hutan Cagar Alam Maninjau, Rabu (22/2). “Ketiga ekor kerbau itu tergeletak di padang rumput dengan jarak sekitar satu kilometer dari rumah saya,” kata Petriana (55), pemilik kerbau tersebut, Kamis. Ia mengatakan, saat ditemukan, seekor kerbaunya dengan berat sekitar 130 kilogram, dalam kondisi mati, sementara pada bagian kaki dan bagian perut sudah habis. Sedangkan dua ekor kerbau lainnya, dengan berat sekitar 40 kilogram, kata dia menambahkan, hanya dibunuh oleh binatang buas itu. Melihat kondisi ternaknya yang telah dimangsa binatang buas itu, Petriana langsung memberitahukan warga lain, wali

jorong dan petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Resor Agam. Petugas BKSDA Resor Agam, Syafrial Suharto, mengatakan, tiga ekor kerbau ini diduga dimangsa Harimau Sumatera, karena di lokasi ditemukan jejak telapak kaki Harimau Sumatera dan jejak luka pada kerbau. Namun pihanya tidak bisa memastikan berapa ekor dan besar harimau itu. “Kita tidak bisa memastikan jumlah dan besar harimau ini akibat jejak telapak kaki sudah mulai hilang terinjak warga. Kita juga telah mengusir harimau ke tengah hutan dengan cara bunyi-bunyian,” katanya. Dilihat dari cara harimau ini memangsa, katanya, kuat dugaan bahwa induk harimau sedang melatih anak-anaknya untuk

berburu makanan di hutan sebelum harimau itu berpisah. “Kalau sudah bisa berburu, maka induk harimau itu akan berpisah dengan anaknya. Apabila ada anak harimau berkelamin jantan, maka mereka akan mencari lokasi baru,” katanya. Untuk itu, pihaknya mengimbau warga untuk tidak mengikat kerbau di kawasan Hutan Cagar Alam Maninjau, karena di daerah itu merupakan habitat Harimau Sumatera. Selain itu, ia megimbau masyarakat tidak mengganggu habitat harimau dengan cara merusak hutan, berburu rusa, kijang dan lainnya di lokasi itu. “Apabila ini terjadi, maka harimau ini turun ke permungkiman warga untuk mencari makan. Kita telah menyosialisasikan ini kepada warga,” katanya. (wan)

2 Perampok Berpistol Gasak Uang Rp214 Juta PEKANBARU (Metrans) Kepolisian Resor Bengkalis bersama Polisi Sektor Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau meringkus dua perampok bersenjata api yang telah menggasak uang tunai Rp214 juta pada sebuah toko di Mandau, Bengkalis. “Barang bukti yang diamankan dari rumah tersangka Wahyu Als Bayu Bin Rahmat dua pucuk senjata api FN dan satu unit Mobil Avanza,” kata Kapolres Bengklis AKBP Hadi Wicaksono dihubungi dari Pekanbaru, Kamis (23/2).

Penggrebekan rumah dan penangkapan terhadap tersangka pertama itu dilakukan pada Rabu (22/2) sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Poros PT. SDP Desa Trantang Manuk. Operasi dilakukan oleh Polsek Pangkalan Kuras gabungan dengan Polres Bengkalis dipimpin oleh Kepala Unit Reserse Kriminal Pangkalan Kuras Iptu Nazaruddin. Selanjutnya diperoleh keterangan dari keterangan tersangka Wahyu bahwa dia melakukan tindak pidana pencurian dengan keketasan itu bersama tiga rekan lainnya yakni Bambang Kurnia Ginting, MS dan L

yang bertempat tinggal di Bukit Kesuma. Mendapat informasi tersebut personil gabungan pada pukul 14.00 WIB langsung ke lokasi tersebut. “Berhasil menangkap Tersangka Bambang Kurniawan Ginting di rumahnya di RT 03 RW 02 Dusun II Sei Medang Desa Kesuma Kecamayan Pangkalan Kuras,” lanjut Kapolres. Kemudian pada pada pukul 23.30 WIB, tim melakukan penggrebekan di rumah MS di KM 82 Jalan Kolidor RAPP yang dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Bengkali Akp Noak P. Aritonang. Namun hasilnya

nihil tidak ditemukan yang berangkutan. Setelah itu pada jam 00.30 WIB (23/2) dilanjutkan penggrebekan ke rumah L di Dusun II Sei Medang Desa Kesumah. Hasilnya juga nihil dan kondisi rumah terkunci dengan menggunakan gembok dari luar. Penangkapan tersebut meruoakan tindak lanjut dari Lp/31/II/2017/Riau/ Bks/ Sek-Mdu, Tanggal 06 Februari 2017. Korban Indra Yulian dengan Rumah dan Toko samping Mesjid Raya Arafah Jalan Hangtuah, Kecamatan Mandau, Kabupatem Bengkalis yang mengalami kerugian uang tunai Rp214 juta. (bay)

TEMBILAHAN (Metrans) Sesosok mayat ditemukan mengapung di perairan AEC Desa Tanjung Raja, Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau oleh supir perahu pompong, Kamis (23/2) sekitar jam 07.00 WIB. “Mayat yang diduga bernama Aldiansyah (21) seorang karyawan PT. RSUP beralamt di Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung,” kata Kapolres Inhil AKBP Dolifar Manurung SIK di Tembilahan, Kamis. Dolifar menyebutkan, berdasarkan keterangan keluarga, korban menghilang sejak tiga hari yang lalu. “Sudah tiga hari tidak pulang kerumah dan sejak itu pula korban tidak bisa dihubungi,” ujarnya. Lebih jauh Dolifar mengungkapkan, korban diketahui mengalami penyakit Epilepsi atau penyakit Ayan dan masih dalam masa pengobatan jalan. Dugaan sementara, peristiwa ini terjadi akibat dari kambuhnya penyakit yang diderita korban sehingga mengakibatkan korban terjatuh kedalam air tanpa diketahui seorangpun hingga akhirnya tenggelam dan meninggal dunia. Ia menceritakan kronologis kejadian bermula saat Upek (39) seorang supir perahu pompong sedang berlayar. Di TKP Upek melihat adanya sosok mayat dalam kondisi terapung, karena tak berani bertindak sendiri Upek kemudian meneruskan laporan tersebut kepada Polsek Kateman. Mendapat informasi tersebut, Personel Polsek Kateman bersama masyarakat setempat menuju TKP dan mengangkat mayat dari air untuk selanjutnya dibawa ke RSUD Raja Musa Sungai Guntung agar dilakukan VER. Hasil VER di RSUD Raja Musa yang dipimpin dr. Ronny Lesmana membuktikan, bahwa pada bagian wajah korban sudah rusak diduga akibat dimakan ikan. Sedangkan dilihat dari ciri-ciri fisik, korban diduga sudah tenggelam sejak dua hingga tiga hari yang lalu. Selanjutnya dari hasil VER itu juga tidak terdapat tanda-tanda kekerasan pada seluruh bagian tubuh korban. “Saat ini jenazah korban sudah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan,” ucap Dolifar. (adr)

PKL Bengkulu Ditertibkan Satpol PP BENGKULU (Metrans) Pemerintah Kota Bengkulu menertibkan sekitar 50 pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di badan jalan dan trotoar di sekitar Pasar Percontohan Nasional (PPN) Panorama. “Kita sudah lakukan penertiban berkali-kali. Mereka kembali berjualan di trotoar dan badan jalan, di luar pengawasan kita,” kata Kepala Bidang Penertiban Satpol PP Kota Bengkulu, Martinah, Rabu. Pedagang kaki lima ini kata Martinah sudah mendapatkan tempat berjualan di dalam pasar, namun mereka tetap kembali ke pinggir jalan karena beranggapan lebih praktis dan menguntungkan. PKL tersebut menganggap dengan berjualan di pinggir jalan, mereka langsung dapat berinteraksi dengan pembeli, bahkan si pembeli tidak harus turun dari kendaraannya. Dan tindakan ini lanjutnya telah melanggar peraturan daerah tentang lokasi-lokasi yang dilarang digunakan untuk berjualan, selain itu PKL juga melanggar undang-undang jalan. “Mereka melanggar Perda Nomor 3 Tahun 2008 dan UU Jalan Nomor 24 tahun 2004, dan ini merupakan tindakan pidana ringan,” kata dia lagi. Menyikapi tindakan pedagang kaki lima yang membandel, Satpol PP Kota Bengkulu menyita lapak berjualan mereka, ini dilakukan sebagai efek jera. (mus)

PUMPUNAN

4

JUMAT „ 24 FEBRUARI 2017

„„ SPEKTRUM PR KPK Setelah 2 Tahun Dilantik Selain melakukan sekian banyak OTT dan pengembangan penyelidikan dan penyidikan, sesungguhnya masih banyak pekerjaan rumah (PR) KPK termasuk yang sudah naik ke tingkat penyidikan seperti kasus pengadaan atau peningkatan sarana prasarana Pusat Pelatihan, Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional (P2SON) di Hambalang tahun anggaran 2010-2012 dengan tersangka adik mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Mallarangeng, Andi Zulkarnaen Mallarangeng Choel Mallarangeng. Masih ada juga kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Quay Container Crane (QCC) tahun 2010 dengan tersangka mantan Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino yang ditetapkan sebagai tersangka pada 15 Desember 2015. RJ Lino diduga memerintahkan pengadaan tiga quay container crance dengan menunjuk langsung perusahaan HDHM (PT Wuxi Hua Dong Heavy Machinery. Co.Ltd.) dari China sebagai penyedia barang. KPK juga sudah memenangkan praperadilan yang diajukan oleh Lino. Selanjutnya dalam kasus tindak pidana korupsi pengadaaan alat kesehatan (Alkes) tahap I tahun 2007 dan korupsi pengadaan alat kesehatan “buffer stock” untuk kejadian luar biasa 2005 dengan tersangka mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari yang sudah lebih dari dua tahun proses belum ada perkembangan hingga Siti Fadilah pun mengajukan gugatan praperadilan ke PN Jakarta Selatan. Sedangkan di tingkat penyelidikan masih teronggok dua kasus besar yaitu penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) dalam pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang diterbitkan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan Inpres No 8 Tahun 2002 saat kepemimpinan Presiden Megawati yang mendapat masukan dari mantan Menteri Keuangan Boediono, Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjara-djakti, dan Laksamana Sukardi. Dari Rp144,5 triliun dana BLBI yang dikucurkan kepada 48 bank umum nasional, sebanyak Rp138,4 triliun dinyatakan merugikan negara karena tidak dikembalikan kepada negara, tapi baru 16 orang yang diproses ke pengadilan. Selanjutnya KPK juga belum menghentikan penyelidikan kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) kepada Bank Century dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Baru mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia bidang Pengelolaan Moneter dan Devisa Budi Mulya yang divonis 15 tahun dan denda Rp1 miliar padahal Budi Mulya dalam perkara itu dituntut bersama-sama dengan Boediono sebagai Gubernur BI, Miranda Swaray Goeltom selaku Deputi Dubernur Senior BI, Siti Chalimah Fadjriah, S Budi Rochadi, Harmansyah Hadad, Hartadi Agus Sarwono dan Ardhayadi Mitroatmodjo masing-masing selaku Deputi Gubernur BI dan saksi Raden Pardede selaku sekretaris KSSK. Berdasarkan penjelasan UU No 30 tahun 2002 tentang KPK, pembentukan KPK dilatarbelakangi oleh tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa. Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun. Bebas dari kekuasaan manapun menjadi modal tidak ternilai agar KPK punya prioritas dengan rasionalitas yang sehat dalam mengusut kasuskasus yang jelas-jelas melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat luas, bukan masyarakat setempat.

z Sumbar evaluasi izin tambang galian C z Nan ngenek-ngenek tu? z Pemko Padang siapkan kampung bebas narkoba z Kalau ternyata belum bebas? z Luhut: Indonesia imbang jika pilih kereta api cepat z Podo

Mengevaluasi Jalannya Nawacita ua tahun usia pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada 20 Oktober 2016 yang lalu membawa bangsa Indonesia untuk menyadari perjalanan visi sembilan kebijakan prioritas yang mendasari berbagai program kerja atau terkenal dengan istilah nawacita. Kesembilan prioritas tersebut adalah menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara; membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; membangun Indonesia dari pinggiran untuk memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Kemudian, menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Lalu, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektorsektor strategis ekonomi domestik; melakukan revolusi karakter bangsa; dan memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Sebagaimana yang tertuang dalam laporan capaian dua tahun pemerintahan Jokowi-JK yang diterbitkan oleh Kantor Staf Presiden, visi pemerintahan Jokowi-JK telah dirumuskan dalam nawacita yang memiliki tiga ciri utama yakni negara hadir, membangun dari pinggiran, dan revolusi mental. Presiden Jokowi sejak awal memimpin negeri ini memang menggelorakan kembali semangat membangun kesadaran rakyat Indonesia untuk bekerja. “Mari bergerak bersama untuk bekerja, bekerja, dan bekerja”. Begitulah kutipan pernyataan Jokowi saat menyampaikan pidato pertamanya selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan untuk periode 2014-2019

D

OLEH : BUDI SETIAWANTO dalam Sidang Paripurna MPR pada 20 Oktober 2014. Jokowi yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bekerja dalam memimpin bangsa ini, tentunya menjadi teladan bagi bangsa ini untuk terus selalu dan selamanya bekerja secara nyata dan sungguh-sungguh untuk mencapaia tujuan bangsa ini. Fokus Pemerintahan Jokowi-JK telah menetapkan 2016 sebagai tahun percepatan pembangunan. Pada tahun percepatan pembangunan ini, pemerintah fokus pada tiga langkah terobosan untuk pengentasan kemiskinan, pengangguran, serta ketimpangan dan kesenjangan sosial. Tiga langkah itu adalah, pertama, percepatan pembangunan infrastruktur; kedua, penyiapan kapasitas produksi dan sumber daya manusia; ketiga, deregulasi dan debirokratisasi. Pemerintah membangun berbagai sarana insfrastruktur secara lebih merata di seluruh Tanah Air guna memperkuat konektivitas antarwilayah dan memperkecil ketimpangan dan kesenjangan sosial. Akselerasi pembangunan infrastruktur logistik meliputi jalan, pelabuhan, bandara, dana rel kereta api, sedangkan, akselerasi pembangunan infrastruktur strategis mencakup pembangkit listrik, telekomunikasi, irigasi, dan perumahan rakyat. Dalam dua tahun terakhir, pemerintah telah mempercepat pembangunan jalan nasional sepanjang 2.225 km, jalan tol sepanjang 132 km, dan jembatan sepanjang 16.246 m atau sebanyak 160 jembatan. Capaian tersebut telah melampaui target pembangunan jalan nasional sepanjang 703 km dan jembatan sepanjang lebih dari 8.452 m. Pembangunan kereta api tidak hanya dilakukan di Jawa tetapi juga di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Sampai sekarang jalur kereta api yang beroperasi telah mencapai sepanjang

5.200 km spoor (km ‘sp). Di tahun 2015, 179,33 km ‘sp telah selesai dibangun dan 271,5 km ‘sp sedang dalam proses pembangunan. Selain itu sedang dibangun kereta api transportasi perkotaan seperti MRT (mass rapid transportation), LRT (light rail train), serta commuter line. Untuk tol laut, pemerintah telah menetapkan 24 pelabuhan sebagai simpul jalur tol laut. Sebagai pendukung, turut dibangun 47 pelabuhan nonkomersiil dan 41 pelabuhan sedang dalam proses pembangunan. Taret pemerintah adalah sudah terbangun 100 pelabuhan pada tahun 2019. Sementara sembilan bandara telah dikembangkan tahun ini sehingga memiliki standar lebih tinggi, dan enam bandara telah resmi dibuka. Dalam percepatan pembangunan infrastruktur, pemerintah juga membangun wilayah-wilayah marjinal, tertinggal, dengan menggunakan dana APBN sedangkan daerah-daerah lain yang ekonomi mengeliat dana tumbuh, pemerintah mendorong peran dunia usaha dan kerja sama dunia usaha dengan BUMN. Tahun 2016 ini, investasi BUMN ditargetkan sebesar Rp410,2 triliun yang di dalamnya terdapat 62 proyek strategis dengan nilai proyek sebesar Rp347 triliun. Nilai investasi BUMN akan terus diperbesar sehingga pada tahun 2019 dapat mencapai Rp764 triliun. Sebagai katalisator pembangunan infrastruktur fisik dan sosial, pemerintah berkomitmen melakukan deregulasi dan debirokratisasi. Sebanyak 12 paketkebijakan ekonomi telah dikeluarkan pemerintah sampai dengan awal Juni 2016. Pemerinta juga telah membentuk satuan tugas percepatan dan efektivitas pelaksanaan kebijakan ekonomi. Sebagai bagian dari deregulalsi, pemerintah telah melakukan sinkronisasi berbagai peraturan daerah terkait perdaganan dan investasi. Lebih dari

3.000 peraturan dareah sudah dibatalkan karena tidak kondusif bagi kemajuan perdagangan dan kemudahan berusaha. Aspek strategis Dalam melakukan berbagai terobosan itu, pemerintah menaruh perhatian besar pada empat aspek strategis. Aspek strategis pertama adalah mempercepat reformasi hukum untuk memberi kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan masyararkat, serta terus mendorong reformasi birokrasi untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih prima. Reformasi yang menyeluruh dari hulu ke hilir, bukan reformasi tambal sulam. Untuk itu profesionalisme Polri dan Kejaksaan serta kualitas aparatur sipil negara terus ditingkatkan. Percepatan penggunaan teknologi informasi dalam sistem kerja pemerintah juga terus dipercepat sebagai bagian penting dari peningkatan kualitas layanan publik, efisiensi, dan pencegahan praktik korupsi. Aspek strategis kedua adalah perombakan manajemen anggaran pembangunan. Paradigma lama anggaran dibagi rata, diubah dengan paradigma baru yaitu anggaran difokuskan untuk program-program prioritas. Esensinya adalah uang rakyat harus digunakan untuk kepentingan rakyat melalui program-program yang nyata, melalui kerja yangnyata, dan terasa manfaatnya buat rakyat. Sudah tidak bisa lagi, anggaran pembangunan, uang rakyat, habis untuk kegiatan operasional birokrasi seperti perjalanan dinas dan anggaran rapat yang sebenarnya dapat diefesienkan. Begitu pula tradisi lama penggunaan kalimat-kalimat bersayap pada nomenklatur penyusunan anggaran harus ditinggalkan karena berujung pada tidak efisiennya penggunaan dana pembangunan. Aspek strategis ketiga adalah politik luar negeri. Dengan diplomasi yang kuat, pemerintah mempercepat berbagai kerja sama dan mendorong penyelesaian konflik internasional secara damai.

Pengusaha Muda Nasional dan Harapan Bangsa Untuknya ang Proklamator dan Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, memiliki banyak kata-kata mutiara, dan salah satunya adalah, “Beri aku 10 pemuda niscaya akan kuguncangkan dunia”. Makna dari kalimat tersebut bukanlah kosong tetapi memiliki banyak makna, yaitu pentingnya bagi suatu masyarakat untuk menempatkan kepercayaan kepada kalangan pemuda sebagai penerus obor perjuangan suatu bangsa. Untuk itu, wajar saja bila organisasi seperti Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menggelar acara pendidikan dan pelatihan nasional (Diklatnas) dengan tema “Mendorong Pengusaha Muda Kompetitif di Pentas Global”. Acara Diklatnas IV kali ini terasa spesial karena juga bekerja sama dengan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas). Rantai jadwal diklatnas tersebut juga digelar di Gedung Panca Gatra, Lemhanas, 9-16 Oktober 2016. Menurut Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat Hipmi Priamanya Djan, Diklatnas Lemhanas BPP Hipmi ditujukan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan, nasionalisme, ketahanan nasional, penguatan ideologi bernegara, dan mendorong peningkatan daya saing dalam dunia usaha. Apalagi, selaras dengan pemikiran Bung Karno, Pria juga menilai peran pengusaha muda ke depan strategis karena antara lain menguatnya globalisasi, tumbuhnya angkatan kerja muda produktif, serta munculnya industri yang digerakkan oleh usahawan muda. Selain itu, ujar dia, penyebab lainnya juga dapat disebutkan yaitu pesatnya perkembangan teknologi berbasis internet dan industri kreatif.

S

OLEH : MUHAMMAD RAZI RAHMAN Sementara itu, Ketua Bidang Organisasi Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira mengatakan, di tengah tuntutan global yang kian ketat, kebutuhan akan hadirnya pengusaha dalam sebuah negara merupakan suatu hal yang tak dapat dipungkiri. Apalagi, peran dunia usaha nasional bakal kian strategis dengan dimulainya pemberlakuan pasar bebas ASEAN melalui program Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun ini. “Kompetisi antarnegara telah dimulai. Tantangan bagi kita anak bangsa adalah bagaimana memenangkan peluang emas ini,” katanya. Ia juga mengingatkan sebuah keharusan bagi organisasi perkaderan seperti Hipmi untuk terus melahirkan bibit-bibit pengusaha baru setiap tahunnya. Sejumlah sosok juga ditampilkan menjadi pembicara dalam diklatnas tersebut, seperti sejarahwan Universitas Indonesia (UI) Anhar Gonggong menyatakan saat ini menjadi tugas pengusaha muda mengelola sumber daya alam (SDA) Indonesia dan menjaganya dari penguasaan pihak asing. “Menjadi kewajiban bagi para pengusaha-pengusaha muda untuk menjaga dan mengelola sumber daya alam Indonesia agar tidak dikuasai asing,” kata Anhar Gonggong. Anhar memaparkan, Indonesia mengalami berbagai proses dalam membangsa dan terdapat perubahanperubahan nilai sejak zaman kerajaan, zaman penjajahan Belanda,hingga saat ini. Namun, Anhar menyayangkan meski Indonesia sudah merdeka dari

penjajahan namun dirinya melihat kekayaan Indonesia yang melimpah tidak hentinya diincar oleh bangsa asing. “Perusahaan-perusahaan di dalam negeri juga banyak yang dikuasai oleh asing,” katanya. Ia berpendapat bahwa ada dua hal yang harus dibenahi agar krisis kebangsaan tidak berlangsung lama, yaitu birokrasi dan partai politik. Menurut dia, birokrasi di Indonesia dinilai buruk sehingga perlunya ada perubahan dalam mekanisme perekrutan dalam sejumlah instansi pemerintahan. Pembicara lainnya, Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto mengajak para pengusaha muda untuk mengelola industri prioritas yang terdiri atas sektor pangan, farmasi, kosmetik, tekstil, transportasi, elektronika, dan industri kreatif. “(Industri prioritas) ini semua merupakan industri yang sedang tumbuh atau booming di dalam negeri, dan bisa menjadi peluang yang baik,” kata Airlangga. Revolusi 4.0 Menperin memaparkan bahwa saat ini Indonesia telah masuk ke dalam era revolusi industri 4.0 di mana industri dapat diintegrasikan dengan dunia online atau internet. “Beberapa industri seperti komponen semen, pupuk, tekstil, sudah mengadopsi otomasi,” katanya. Otomasi adalah penggunaan mesin, sistem kontrol, dan teknologi informasi untuk optimisasi produksi dan pengiriman barang dan jasa. Dengan demikian, lanjut Menperin, maka akan semakin efisien karena dengan sistem online proses produksi akan berkesinambungan sesuai infor-

masi kebutuhan stok. Selain itu, masih dalam acara Diklatnas Hipmi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono juga mengajak para pengusaha muda untuk dapat aktif terlibat menggarap berbagai proyek infrastruktur di sejumlah daerah yang juga merupakan fokus dari pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla. “Kementerian Pekerjaan Umum diamanahi tiga dari lima bidang infrastruktur yaitu transportasi yang meliputi pembangunan jalan dan jembatan, kemudian air yang meliputi ketahanan pangan, air bersih, sanitasi, dan pengelolaan banjir, serta yang ketiga pembangunan perumahan dan permukiman,” kata Menteri PUPR. Menurut Basuki, saat ini Indonesia sudah memasuki era kompetisi keterbukaan di antara negara-negara ASEAN tetapi kementeriannya masih menghadapi sejumlah kendala sehingga pembangunan infrastruktur dinilai masih belum optimal. “Tantangan yang kami hadapi dalam pembangunan infrastruktur antara lain disparitas antarwilayah dan kawasan masih tinggi. Seperti pembangunan di wilayah Jawa yang sudah maju dibandingkan wilayah Timur dan pulau-pulau terluar Indonesia,” katanya. Guna mengatasi disparitas tersebut, Kementerian PUPR juga turut membangun wilayah timur dan pulau terluar Indonesia. Selanjutnya daya saing nasional masih belum kuat karena keterbatasan dukungan infrastruktur termasuk konektivitas. Permasalahan lainnya adalah masalah urbanisasi yang tinggi serta pemanfaatan sumber daya yang belum optimal dalam mendukung kedaulatan pangan dan energi. Untuk itu, Kementerian PUPR membuka peluang bagi pihak swasta untuk terlibat dalam proyek infrastruktur.

Redaksi menerima sumbangan tulisan dari pembaca, lampirkan identitas pribadi (SIM/KTP) panjang tulisan maksimal 800 kata dikirimkan ke email [ [email protected] ] tulisan yang dimuat diberi imbalan sesuai standar Metro Andalas. Harap tulisan yang sudah dikirim ke redaksi, tidak dikirim atau pernah dikirim ke media lain. Terimakasih. Terbit Sejak 28 November 2013 Penerbit: PT. Metro Andalas Multimedia Keputusan Menkum HAM RI. No. 0011296. AH. 01.01 Tahun 2016. Pemimpin Umum/Penanggung Jawab Herman Nasir, M.I.Kom. Pemimpin Redaksi Eko Yanche Edrie

Pemimpin Perusahaan Faisal Budiman

Redaktur Pelaksana John Edward Rhony

Asisten Redaktur Pelaksana Novrizal Sadewa

WARTAWAN Metro Andalas dalam menjalankan tugas jurnalistiknya didasarkan pada etika jurnalistik dan UU No 40/1999 dan dilengkapi dengan tanda pengenal yang sah.

z DEWAN REDAKSI: Herman Nasir, Eko Yanche Edrie, John Edward Rhony, Alwi Karmena, Novrizal Sadewa z REDAKTUR SENIOR: Alwi Karmena zREDAKTUR: Sisca Oktri Santi (Yeyen), Febriansyah Fahlevi z REPORTER: Padang Bayu Ichwan Nugroho, Perdana Putra, Monica Febby, Taf Caniago Pariaman Syafrial Suger, Khairul Koto, Padangpanjang Ricco Mahmudi, Paul Hendri Payakumbuh/Limapuluh Kota Syafril Nita, Lili Yuniati, Bukittinggi Iwin SB, Agam; Heppy Kusnandar, Irwandi Pasaman Barat; Roni Mangkuto Pasaman Zulkifli Rahman, Lubis Tanah Datar; Heri Syafrianto Pesisir Selatan Wandi Jusri, Milhendra, Jumadil Solok Selatan Kamisrial Kabupaten Solok Riswan Jaya, Yance Gafar Kota Solok Adrizal Inyiak, Rijal Islami Sijunjung Martius Aciak Dharmasraya; A. Habibi, Mentawai; Rahadio, Jabodetabek (perwakilan) Syafruddin Al, Kadar Santoso z DIVISI KEUANGAN Ira Dwiyanti z DIVISI SIRKULASI Suci Rahmadani, Yulisabetris, Findo DKK, Adek (Sawahlunto) z TIM LAYOUT Koord: Rudi Saputra, Wahyu Saputra, Yandri Olga Putra z DESIGN IKLAN Sri Rahmadinilah z DIVISI IT Raihan Al Karim, Budi Febrian z DIVISI MARKETING IKLAN Yulia Hendra, Rifki zHarga Langganan: Kota Padang @Rp80.000/bulan, luar Kota Padang ditambah ongkos kirim, harga eceran @Rp4.000/eksamplar zTarif Iklan: black white @Rp400.000/terbit, display 3 kolom x 150 mm @Rp350.000/terbit, display 3 kolom x 100 mm @Rp 225.000/terbit, display 2 x 100 mm @Rp150.000/terbit, 1 kolom x 150 mm @Rp120.000/terbit, 1 kolom x 100 mm @Rp70.000/terbit, 1 kolom x 50 mm @Rp40.000/terbit, iklan baris @Rp30.000/terbit, full colour @Rp25.000/mm kolom, spot colour @Rp15.000/mm kolom. zBank: Bank Nagari a/n. PT. Metro Andalas Multimedia, No Rek 2105.0103.00120.5 z ALAMAT: Gedung Antara Jl. Kampung Nias V No. 34 Padang, Telp. (0751) 38887 Faks. (0751) 2941, Email: . versi online: www.metroandalas.co.id Dicetak pada: PT. Padang Graindo Mediatama, Alamat: Jl. Adinegoro No. 17 A Lubukbuaya, Padang. Isi di luar tanggungjawab percetakan.

PENDIDIKAN JUMAT„ 24 FEBRUARI 2017

Unand dan Wantanas Kerjasama Pengembangan Sapi Universitas Andalas dan Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) jaling kerjasama pengembangan sapi untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dalam rangka ketahanan nasional. Kerjasama ini dikukuhkan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerjasama (MoU) antara kedua institusi pada Kamis (23/2) di Ruang Sidang Auditorium Kampus Unand Limau Manis Padang. PADANG (Metrans) Kerjasama ini ditandatangani langsung oleh Rektor Universitas Andalas, Prof. Dr. Tafdil Husni, SE, MBA dan Sesjen Wantannas Letjen TNI Nugroho Widyotomo. Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan perjanjian kerjasama (MoU) yang ditandatangani oleh Deputi Polstra, Irjen Pol Drs. Tjetjep Agus Supriyatna, MM.,MH dan Wakil Rektor IV Unand, Dr. Endry

Martius, M.Sc. Rektor Unand Prof. Dr. Tafdil Husni, SE.MBA mengatakan salah satu kekuatan penelitian Unand adalah di bidang pangan termasuk yang menyangkut pembangunan peternakan sapi. Berkaitan langsung dengan subsektor pangan ini Unand di topang oleh tiga fakultas yaitu Fakultas Pertanian, Fakultas Peternakan dan Fakultas Teknologi Pertanian.

Kerja sama ini akan mencakup spektrum akademik yang masih cukup luas, dimulai dengan fokus pada isu ketahanan pangan strategis yang dianggap realistis untuk dijalankan, yaitu isu tentang pembangunan peternakan sapi potong yang inklusif. “Mudah-mudahan pada kesempatan berikut yang tidak begitu lama, kerjasama ini bisa diperluas sampai menjangkau isu-isu atau topik-topik lain yang relevan,” kata Tafdil. Tafdil mengatakan bahwa pembangunan dan pengembangan sapi belum memperlihatkan hasil yang sesuai dengan harapan, meskipun sebenarnya upaya tersebut sudah diakselerasi secara

selaras dengan program berswasembada daging sejak tahun 1995. “Kebutuhan daging sapi dalam negeri justru semakin sulit dipenuhi, apalagi dengan pengadaan melalui produksi dalam negeri. Bukan hanya itu saja, harga daging sapi cenderung semakin mahal dan berfluktuasi. Oleh sebab itu, tidak mengherankan apabila dalam mencukupi permintaan atau konsumsi dalam negeri importasi sapi terpaksa dilakukan dan bahkan sering secara ilegal,” jelasnya. Rektor juga menyampaikan bahwa masalah-masalah pembangunan peternakan memang amat penting untuk dicarikan solusinya secara konseptual dan

untuk dipraktekan. Dan ini semua merupakan tanggung jawab akademik para akademisi. Sementara itu, Sesjen Wantannas Letjen TNI Nugroho Widyotomo mengatakan bahwa untuk memberdayakan peternakan sapi, diperlukan usaha yang maksimal sehingga mampu mencukupi kebutuhan regional maupun nasional dalam rangka ketahanan nasional. Untuk itu, Wantannas melakukan kerjasama dengan Universitas Andalas guna melakukan penelitian yang didahului dengan MoU dimana hasil penelitian yang diberi Judul “Pemberdayaan Peternakan Sapi untuk Mencukupi Kebutuhan Nasional Dalam Rangka Ketahanan Nasional” akan menjadi bahan Seminar Loka Karya (Semiloka) yang di rencanakan berlangsung pada tanggal 17 Mei 2017 mendatang,” katanya.

WUJUDKAN GENERASI RELIGIUS

Menristekdikti dan UNP Gelar Program Kampus Mengaji

KHUSYUK- Menristekdikti, Prof. Mohammad Nasir, koordinator Nasional Nusantara Mengaji Jazilul Fawaid, Rektor UNP Prof. Dr. Ganefri, Ph.D., dosen, mahasiswa, dan civitas akademika UNP khusyuk khatam Al-Qur’an dalam program “Kampus Mengaji” di Masjid Raya Al-Azhar UNP, Rabu (22/2) malam. satu cara membangun karakter bangsa ialah kembali mengaji. Ia berpendapat dengan hidupnya budaya mengaji, akan membangkitkan semangat cinta Al-Qur’an dan cinta tanah air. Ia pun mengajak mahasiswa dan civitas akademika UNP menjadi salah satu kampus yang gemar membaca Al-Qur’an. “Indonesia muslim terbesar di dunia. Jadi marilah kita kembali membaca Al-Qur’an, meskipun belum paham makna-

nya, yang penting ngaji dulu. Jika masyarakat yakin dan paham dengan kitab sucinya, kecintaan terhadap negaranya semakin kuat,” paparnya. Sementara Rektor UNP, Prof. Dr. Ganefri, Ph.D., menyebutkan gerakan “Kampus Mengaji” ini sebagai salah satu jalan UNP untuk mewujudkan kampus yang religius. Selain dididik secara kognitif, ilmu pengetahuan dan teknologi, namun mahasiswa juga harus dididik secara cerdar dari

segi spiritual. Ganefri juga mengatakan UNP berkomitmen untuk mencetak mahasiswa yang cerdas, agamis, dan bermoral. Selain “Kampus Mengaji”, subuh mubarokah setiap Jumat pagi, UNP juga memberikan kemudahan bagi penghafal Al-Qur’an, qori dan qoriah untuk melanjutkan studi di UNP. “Mudah-mudahan kegiatan ini mampu meningkatkan kualitas mental serta karakter mahasiswa,

dan dosen. Ke depan kita akan menggerakkan magrib mengaji, dan subuh berjamaah bagi civitas akademika UNP,” papar Ganefri. Kegiatan ini Ketua Senat UNP, dekan, humas, dosen, staf civitas ekedemika dan ratusan mahasiswa UNP. Selain itu juga turut hadir rektor Unand, rektor ISI Padang Panjang, koordinator kopertis X, qori dan qori’ah UNP, serta qori tingkat internasional. (why)

871 Siswa Madrasah Tanah Datar Ikuti Aksioma dan KSM 2017 (FOTO: HERI SYAFRIANTO)

BATUSANGKAR (Metrans) Wakil Bupati Tanah Datar Zuldafri Darma membuka secara resmi Ajang Kompetisi Seni dan Olah Raga Madrasah (Aksioma) Tahun 2017 dan Kompetesi Sain Madrasah (KSM) yang diikuti oleh 871 orang siswa/siswi Madrasah se kabupaten Tanah Datar bertempat di MAN 2 Batusangkar, Kamis (23-2). Pembukaan Aksioma dalam rangka mempersiapakn untuk ke tingkat provinsi ini juga dihadiri oleh Kepala Kantor Kemenang Syamsul Arifin, Forkopimca Lima Kaum, Kepala Madrasah Aliah, Madrasah Tasnawiyah, dan Madrasah Ibtidaiyah se Tanah Datar serta para guru dan siswa/siswi yang akan ikut berlomba Aksioma. Aksioma tingkat Madrasah ini dilaksanakan secara rutin dua kali setahun mulai dari tingkat kabupaten, propinsi sampai tingkat nasional, kabupaten Tanah Datar sudah dua tahun berturut-turut juara umum

Wakil Bupati Tanah Datar Zuldafri Darma saat membuka secara resmi Aksioma dan KSM 2017 di MAN 2 Batusangkar Lima Kaum. kegiatan Aksioma tingkat Sumatera Barat yaitu tahun 2012 dan 2014 dan tahun 2016 juara II, mudah-mudahan tahun 2018 nanti Tanah Datar kembali dapat merebut juara umum Aksioma tersebut kembali, ujar Kakan Kemenang Syamsul Arifin dengan penuh keyakinan.

Pada saat ini kami melakukan seleksi di tingkat kabupaten Tanah Datar dengan jumlah peserta untuk Asioma sebanyak 576 orang siswa-siswi terdiri dari MA 256 siswa, MTs 300 siswa dan MI 10 siswa, sedangakan 295 orang siswa-siswi mengikuti KSM yang dilaksan-

akan di MTsN batusangkar terdiri dari MA 89 siswa, MTs 182 dan MI 24 siswa, ulas Syamsul. Aksioma kali ini dengan kegiatan antara lain, bulu tangkis, tenis meja, atletik, MTQ, Pidato Bahasa Ingris, Kaligrafi, dan Pidato Bahasa Arab dan KSM dengan materi Kimia, Fisika Geografi, Biologi Matetika dan ekonomi, pungkas Syamsul. Sementara itu Wabup Zuldafri dalam sambutannya mengatakan, kegiatan berbagai lomba dan pertandingan pada Aksioma ini sangat bermanfaat untuk pembinaan generasi muda, sebab dengan berolah raga akan dapat menjadikan fisik seseorang sehat dan dapat menimbulkan semangat jaung yang tinggi dan percaya diri, sehingga juga akan menunjang prestasi dalam bidang pendidikan. Pada pelaksanaan Aksioma ini diharapkan berlombalah dengan sportif, tunjukan jiwa

Letjen Nugroho menyampaikan bahwa Kerja sama yang dilakukan antara Wantannas dengan Unand merupakan hal yang sangat strategis mengingat peran perguruan tinggi Unand sebagai salah satu Centre Of Excellenge. Diharapkan dapat memberikan masukan dari pendekatan akademis terkait dengan terealisasinya konsep pemberdayaan peternakan sapi untuk mencukupi kebutuhan nasional dalam rangka ketahanan nasional yang hingga tingkat tertentu dapat memberikan kontribusi pada upaya-upaya meningkatkan kemajuan ekonomi rakyat, ketahanan pangan dan ketahanan nasional di bidang peternakan. Sekaligus mengurangi angka kemiskinan dalam rangka memberikan rekomendasi strategis kepada ketua Dewan Ketahanan Nasional. (adv)

JELANG REUNI AKBAR

(FOTO: WAHYU AMUK)

PADANG (Metrans) Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Prof. Mohammad Nasir, membuka program “Kampus Mengaji, Bershalawat, dan Subuh Mubarokah” di Masjid Raya AlAzhar Universitas Negeri Padang (UNP), Rabu (22/2) malam. Tujuan utama kegiatan ini menurut Mohammad Nasir untuk mewujudkan generasi yang religius, agar bangsa semakin aman, dan tenteram. Ia berpendapat “Kampus Mengaji” merupakan bagian dari revolusi mental untuk mengatasi penyebaran paham radikalisme di lingkungan kampus. “Semoga bangsa Indonesia tetap rukun dan damai dengan budaya cinta Al-Qur’an, dan kembali mengaji bersama,” ungkapnya. Mohammad Nasir juga mengatakan dengan memahami AlQur’an secara bersama, akan menjadi kekuatan bangsa yang utuh. Selain itu ia berharap gerakan “Kampus Mengaji” ini bisa menjadi wadah penyamaan sudut pandang dalam memahami Al-Qur’an “Program ini sudah berlangsung sejak setahun yang lalu di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an (PTIQ) Jakarta. Mudah-mudahan bisa menyentuh seluruh perguruan tinggi, itu target kita,” katanya. Kemudian koordinator Nasional Nusantara Mengaji, Jazilul Fawaid menyatakan bahwa gerakan “Kampus Mengaji” ini sebagai upaya untuk mengajak generasi muda cinta Al-Qur’an. Menurutnya akhir-akhir ini kebiasaan membaca Al-Qur’an di masyarakat sudah mulai punah, terutama oleh generasi muda. Jazilul menjelaskan salah

5

sportifitas yang tinggi dan juga untuk KSM, bagi yang kalah agar dapat mengakui keunggulan lawan dan yang juara jangan sombong dan cepat puas dengan kemenangannya itu, sebab para juara ini nantinya akan diutus untuk mengikuti Aksioma tingkat propinsi. Melalui kegiatan olah raga dan seni sangat banyak manfaat yang dapat diambil, bukan saja berlomba tetapi melalui kegiatan ini akan membentuk sikap mental kita menjadi seseorang yang disiplin, sportifitas yang tinggi serta saling menghargai. Untuk itu diharapkan melalui kegiatan Aksioma akan dapat menghindarkan kita dari perbutan negatif, kita tentang semua perbuatan maksiat itu. Wabup Zuldafri juga mengajak siswa Madrasah berada pada barisan terdepan untuk menentang segala bentuk perbuatan maksiat seperti konsumsi Narkoba, kenakalan remaja, pornografi dan sebagainya. (eri)

SMK PPN Padang Mengateh Ikuti Jadwal yang Padat PADANG MENGATEH (Metrans) SMK PPN Padang Mengateh yang berlokasi dikecamatan Luhak kabupaten Limapuluh Kota, jelang memasuki rangkaian acara Reuni Akbar seluruh angkatan Mei 2017, siswa yang ada bakal menyelesaikan program kegiatan belajar, persiapan ujian akhir, serta praktek. Jelang jadwal kegiatan Reuni Aklbar kakak – kakak nya dari semua angkatan, agar acara rangkaian yang bisa dibantu siswa tentu setelah menyelesaikan sqedul kata Syarbaini,SPt,MP selaku kepala sekolah didampingi kepala Tata Usaha Asrizal di ruang kerjanya Padang Mengateh, Kamis (23/2). Diantara kegiatan siswa jelang menghadapi reuni akbar kakaknya kata Syarbaini, Senin 27 Februari dimuka ini ujian akhir sekolah berbasis computer, kemudian 9 s.d 11 Maret 2017 ujian praktek sekolah, dari 14 s.d 15 Maret ujian computer keahlian, 20 s.d 24 Maret ujian sekolah berbasis Nasional. Dalam bulan April, mulai 3 s.d 6 April 2017 siswa mengikuti kegiatan ujian “Berbasis Computer” serta 10 sampai 25 April mengikuti Bintek (Bimbingan Teknik). Namun demikian kata Syarbaini, walau siswa sibuk kegiatan panitia lokal perangkatan yang dapat giliran tahun ini Alumni Angkatan VI, serta dibantu juga oleh panitia Jabo Tabek (Jakarta Bogor Tangerang Banten) tetap berjalan sesuai yang disusun para alumni tersebut. Untuk sukses dan lancar acara kegiatan rangkaian ujian SMK PPN Padang Mengateh yang dahulu bernama SPMA , SPP dan SNAKMA, kami SMK PPN Padang Mengateh Sabtu ( 25/ 2 ) melangsungkan acara “ Muhasabah “ yang juga dihadiri orang tua siswa kata Syarbaini. Bicara tentang jumlah siswa kelas III (kelas XII) tahun 2017 ini sebanyak 127 orang, sedang siswa yang tinggal diasrama SMK PPN sebanyak 120 dari berbagai tingkat, hingga hal menggembirakan juga shallat lima waktu siswa dapat mengikuti dengan tepat waktu kata kepala sekolah yang senang pelihara sapi dan ayam ini bersemangat. Mudah –mudahan acara reuni yang digelar jeblosan SMK PPN sejak bernama SPMA dan SNAKMA, menggelar acara yang banyak bermamfaat untuk sekolah dan siswa, sebab acara reuni disini cukup terpelihara setiap tahun, dan siswa juga terlihat kompak dan saling membantu, apalagi jeblosan baru yang ingin kerja selalu dibantu kakak – kakaknya katanya pada Metrans. (syn)

RANAH

6 PERNIK

BLK Payakumbuh Membina Mental PAYAKUMBUH (Metrans) Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Payakumbuh yang memiliki wilayah kerja selain Kota Payakumbuh sendiri, juga Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Agam, Tanahdatar, bahkan Kabupaten Pasaman, selain menyiapkan generasi muda terampil atau memiliki skill, juga melakukan pembinaan sikap mental mereka dan menerapkan konsep diri untuk meraih kesuksesan. Menurut Daswing, Kepala BLK Payakumbuh, Kamis (23/2), untuk mengisi pembinaan sikap mental agar gigih berusaha, seseorang harus dapat merubah sikap mental dari negati ke arah positif dengan perlu peran instansi lain. Untuk itu jelas dia, pihak BLK mendatangkan tim Polmas Polres Kota Payakumbuh untuk menempa 80 peserta pelatihan, yang dimulai untuk angkatan I pada 16 Februari lalu dan akan berlanjut beberapa angkatan lagi selama tahun 2017. Tim Bimas Polresta Payakumbuh yang dipimpin langsung Kasat Bimas, AKP Hartoni dengan enam anggota, Kanit Polmas Aiptu Arifin, KBO Afdanul Karim, Ipda Endrizal, Aipda Efniza, Brigadir Yolanda Puspita Sari, Bripda Keke Amalia dan Brigadir Trio, turun secara bergantian menyanpaikan ceramah kepada peserta pelatihan serta memutarkan video-video yang menayangkan kegigihan warga berusaha dalam berbagai macam bidang. Peserta pelatihan BLK Payakumbuh mengikuti pelatihan sepeda motor, bengkel las, tekhnik komputer, menjahit dan tataboga ini masing-masing setiap materi terdiri dari 16 orang. Seiring dengan mendapatkan pelatihan untuk perbaikan pembinaan sikap mental, peserta juga mendapat menerapkan konsep diri untuk meraih kesuksesan mengelola diri, meningkatkan etos kerja, integrasi gender dan kesehatan reproduksi di tempat kerja, meningkatkan kwalitas penampilan dan sikap profesional, mengaplikasikan keterampilan dasar berkomunikasi dan lainnya yang disampaikan para instruktur BLK sendiri. (syn)

Delapan Provinsi Praktek ke Andam Dewi SOLOK (Metrans) Tiga puluh orang pejabat dari delapan pemerintahan provinsi di Pulau Sumatera, mengikuti program kegiatan praktek belajar lapangan (PBL) sehari penuh di Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Andam Dewi milik Dinas Sosial Provinsi Sumbar, di Sukarami Kabupaten Solok, Rabu (22/2). “30 orang pejabat dari delapan pemerintahan provinsi di Sumatera itu diantaranya berasal dari Aceh, Sumut, Jambi, Riau dan Kepri,” kata Kepala Bidang (Kabid) Penyelenggaraan Diklat dan Kerjasama BBPP Kementerian Sosial Regional I, Drs Afrinaldi M.Si, didampingi Kepala Panti Andam Dewi Sukarami, Syahbana. Afrinaldi, menyebutkan, para pejabat dari delapan pemerintahan provinsi tersebut, memiliki latar belakang disiplin ilmu pendidikan yang beragam selain dari jurusan ilmu sosial, seperti dengan latar belakang Sarjana Hukum, Sarjana Pertanian dan disiplin ilmu lainya. Afrinaldi mengatakan, dengan mengikuti kegiatan PBL di Panti Andam Dewi Sukarami itu, mereka para pejabat tersebut dapat menambah wawasan ilmu pengetahuanya kususnya yang berkaitan dengan pendidikan dasar pekerja sosial. Diharapkan kata Afrinaldi, setelah para pejabat tersebut selesai mengikuti program kegiatan PBL di Panti Andam Dewi Sukarami, mereka juga bisa membuat atau menyusun program kerja di dinas/instansinya masing-masing, tak hanya yang berhubungan dengan tupoksi masingmasing, melainkan juga program kerja yang berkaitan dengan program-program sosial. (ris)

JUMAT „ 24 FEBRUARI 2017

Ketua DPRD Hadiri Musrembang Kecamatan Sungayang TANAH DATAR (Metrans) Musrembang Kecamatan Sungayang dihadiri Ketua DPRD Tanah Datar, Anton Yondra beserta anggota DPRD dari daerah pemilihan II Kabupaten Tanah Datar, Kamis (23/ 2), di aula kantor camat setempat. Dalam sambutannya Anton Yondra menghimbau peserta

Musrembang dapat merumuskan keputusan perioritas pembangunan Kecamatan Sungayang dengan kepala dingin dan lebih mementingkan kepentingan bersama. Apabila peserta Musrembang Kecamatan dari utusan nagari mampu merumuskan pembangunan kecamatan ini

dengan baik, katanya menambahkan, tentu hasilnya akan dirasakan. Menyinggung keinginan masyarakat untuk pengembangan objek wisata Bukit Soda, di Nagari Tanjung, Anton Yondra mendukung rencana pembangunan itu dengan ketentuan status lokasi objek wisata

tersebut jelas dan bisa dibangun menurut aturannya. Sebelumnya Camat Sungayang, Aslamudin menyampaikan, Bukit Soda merupakan potensi wisata andalan di Kecamatan Sungayang, sealain itu juga ada Batu Angkekangkek. Untuk itu masyarakat berharap dapat diperioritas

pembangunan jalan menuju objek wisata tersebut, harap camat. Anton Yondra juga mendukung keinginan camat yang berharap kantor camat dibuatkan bangunan baru, mengingat bangunan sekarang sudah tua, malah kalah model dibanding kantor walinagari. (eri)

Si Miskin Berjamban’ Digalakkan di Pasbar

Kalaulah kerjasama pihak swasta asal Jepang dengan Pemkab Pesisir Selatan berjalan tanpa kendala, dipastikan dalam waktu dekat di Kecamatan Lenggayang dan Kecamatan Lunang akan berdiri Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sekam Padi dengan daya 20 Megawatt.

SIMPANG EMPAT (Metrans) Dari pantauan Metrans, khusus mereka yang tinggal di perkampungan, warga miskin yang tidak punya WC itu buang air besar di pinggir sungai, dan ada juga di kolam ikan. Untunglah beberapa waktu belakangan, Pemprov Sumbar melalui Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) mulai menggencarkan program ‘si miskin berjamban’ di kabupaten itu. Beberapa waktu belakangan program WC (jamban) sehat untuk warga miskin mulai digalakkan di Provinsi Sumbar, yang khusus ditujukan bagi mereka dari kalangan tidak berpunya. Sasaran program ini untuk menghilangkan tradisi buang air besar di sungai, kolam, atau selokan. Untuk Pasaman Barat, bantuan program jamban sehat itu diserahkan oleh Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Povinsi Sumbar. Kata Ketua LKKS Sumbar, Nevi Irwan Prayitno, pihaknya telah beberapa kali menyerahkan bantuan jamban sehat ke daerah itu. “Penyerahan bantuan yang dilakukan LKKS Sumbar di Pasaman Barat adalah yang

BANGUN JAMBAN – Masyarakat terlihat bersemangat membangun jamban sehat untuk kepentingan BAB mereka. kelima kalinya sepanjang tahun 2016-2017,” kata Nevi Irwan Prayitno saat menyerahkan bantuan 100 jamban sehat dan bantuan modal usaha kepada keluarga kurang mampu di Kabupaten Pasaman Barat, Kamis (23/2). Bantuan diberikan itu, kata Nevi, atas kerjasama LKKS Sumbar dengan Baznas Sumbar, PT. Semen Padang, Yayasan Damandiri Jakarta, LKKS Pasaman Barat dan Baznas Pasaman Barat. Ia mengatakan, penyerahan bantuan jamban sehat dan modal usaha dilakukan dalam rangka mendukung program peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat serta peningkatan kesejahteraan.

“Penerima bantuan jamban sehat harus secara swadaya ikut membantu pembangunan jamban di rumahnya masing-masing. Kepada penerima bantuan modal usaha, saya harap agar benarbenar menggunakan bantuan yang diterima untuk meningkatkan usaha yang sudah ada,” katanya. Nevi menyebutkan penyerahan bantuan juga untuk memberikan motivasi dan kampanye zakat kepada keluarga mampu yang wajib zakat, agar dapat membayarkan zakat kepada kepada Baznas setempat. “Kita perlu terus berinisiatif mengembangkan program pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dan kepedulian sosial,” kata dia.

Penerima bantuan tersebut adalah125 keluarga kurang mampu yang berasal dari tiga kecamatan di Pasaman Barat yakni Kecamatan Sungai Aur, Kecamatam Parit Koto Balingka dan Kecamatan Ranah Batahan. 100 jamban sehat dan bantuan modal usaha diserahkan langsung di halaman Kantor Camat Koto Balingka, Kamis (23/ 2). Sementara itu Ketua LKKS Pasaman Barat, Yun Syahiran menekankan, permasalahan sosial di Pasaman Barat memang perlu penanganan yang komprehensif untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. “LKKS Pasaman Barat akan terus membangun sinergitas

dengan LKKS Sumbar dan lembaga-lembaga sosial terkait dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial dan meningkatkan taraf hidup masyarakat,” ujarnya. Ia menyebutkan penyerahan bantuan yang dilakukan LKKS Sumbar di Pasaman Barat adalah yang kelima kalinya sepanjang tahun 2016-2017. “Terima kasih kepada ketua LKKS Sumbar dan Baznas Sumbar beserta lembagalembaga yang ikut serta membantu. Semoga bantuan yang diberikan dapat menjadikan masyarakat Pasaman Barat lebih sadar tentang perilaku hidup sehat dan mampu mencapai kemandirian ekonomi,” ujarnya. (alt)

PKK Dharmasraya Lakukan MoU dengan BPTP Sumbar DHARMASRAYA (Metrans) Tim penggerak PKK Kabupaten Dharmasraya, Kamis (23/ 2), melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) pemerintah daerah dan BPTP Balitbangtan Sumbar dengan Ketua TP PKK Kabupaten Dharmasraya. Penandatanganan MoU pemerintah daerah, BPTP Sumbar dan PKK Dharmasraya dihadiri dan disaksikan oleh Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan. Kadis Pertanian Kabupaten Dharmasraya, Darisman, selaku penyelenggara kegiatan, dalam sambutannya mengatakan, dimana kegiatan yang dilaksanakan hari ini yakni penandatanganan MoU antara PKK Kabupaten Dharmasraya dengan BPTP Sumbar, Dinas Pertanian, Dinas Pangan dan Forikan Kabupaten Dharmasraya dalam rangka gerakan nasional tanam cabe. Kata Darisman, jumlah bibit cabe yang akan didistribusikan dalam program menanam cabe

TANDATANGANI MOU - Ketua TP PKK Dharmasraya, Ny Dewi Sutan Riska Tuanku Kerajaan saat menandatangai MoU antara PKK dan BPTP Dharmasraya, disaksikan oleh Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan, Kamis (23/2). se-Kabupaten Dharmasraya sebanyak 34 ribu bibit cabe dengan rincian bantuan dari BPTP Sumbar sebanyak 8.500 bibit, Dinas Pertanian sebanyak 10 ribu bibit cabe dan Dinas Pangan dan Perikanan sebanyak 16.500 bibit cabe. Dikatakan Darisman, prog-

ram kerjasama dengan PKK Dharmasraya ini sangat tepat. Apalagi, anggota TP PKK Kabupaten Dharmasraya sudah tersebar tidak hanya sebatas nagari tetapi sudah sampai kejorong-jorong. Sementara Kepala BPTP Sumbar, Ir Isman Lenin, dalam

kesempatan itu juga mengatakan hal yang sama, dimana program yang digelar ini merupakan gerakan nasional yang ditanam seluruh Indonesia. “Untuk Sumbar kita mendapat bantuan bibit cabe sebanyak 1 juta batang, yang telah di MoU kan dengan PKK Provinsi. Kabupaten Dharmasraya mendapat bantuan bibit cabe untuk tahap pertama sebanyak 8.500,” tegasnya. BPTP Sumbar, kata Isman, memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap dukungan dari Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang juga mendukung penuh kegiatan gerakan menanam cabe se-kabupaten itu dan juga ikut memberikan bantuan tambahan bibit cabe ke kader kader PKK yang ada di Dharmasraya. Sementara Ketua TP PKK Kabupaten Dharmasraya Ny Dewi Sutan Riska dalam sambutannya mengatakan, untuk mensukseskan kegiatan menanam cabe di Dharmasraya. PKK Kabupaten Dharmasraya menggelar lomba menanam cabe,

sehingga para dasa wisma ini berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik dalam proses penanaman cabe. “Kita yakin dengan antusias yang ditampakkan oleh kader PKK mulai dari Dasa Wisma, PKK Nagari hingga Kecamatan dan dibantu penuh oleh PKK Kabupaten gerakan menanam cabe ini dapat berlangsung dengan sukses,” jelasnya. Dikatakan Ny Dewi, kalau dilihat data kebutuhan cabe untuk Dharmasraya hampir ratarata perkapita membutuhkan cabe sebagai bahan masakan yakni mencapai 4,90 kg perkapita. Jika dikalikan dengan penduduk Dharmasraya yang mencapai 210.689 jiwa, maka Dharmasraya membutuhkan cabe sebanyak 106.276 kg pertahun. Ia menambahkan, kalau ratarata perpolybag hasil yang didapat 1 kg per rumah tangga bisa mencapai 10 kg, kalau dikalikan dengan harga cabe rata-rata Rp50 ribu, maka ibu rumah tangga sudah mengirit pengeluaran sebanyak Rp500 ribu. (hms)

Masyarakat Diimbau Agar jadi Konsumen Cerdas BUKITTINGGI (Metrans) Mengantisipasi terjadinya kasus-kasus akibat keracunan obat dan makanan di tengah masyarakat, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Padang menggelar sosialisasi bagi pemerintah dan masyarakat Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh (ABTB), Kamis (23/2). Kegiatan yang digelar di aula kantor camat setempat diikuti lurah, bundo kanduang, PKK dan tokoh masyarakat. Camat ABTB diwakili Sekcam Aguslim, SE, pada kesempatan

ini menghimbau para peserta untuk mengikuti kegiatan sosialisasi ini dengan sebaikbaiknya sampai selesai sesuai jadwal. “Karena para peserta merupakan perpanjangan tangan dari BPOM, sehingga ilmu yang telah diperoleh agar diteruskan kepada masyarakat luas terutama disekitar lingkungan masingmasing,” ujar Aguslim. Kepala BPOM di Padang, Drs.Zulkifli, Apt bersama anggotanya Yon Firman mengatakan, fungsi BPOM disamping melakukan pengawasan juga ber-

kewajiban memberdayakan masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan penyebaran informasi seperti ini. Sehingga kasus-kasus yang mungkin terjadi, lebih awal dapat diantisipasi melalui kecerdasan masyarakat sebagai konsumen dalam memilih dan mengkonsumsi setiap produk yang dibutuhkan. “Jadilah konsumen yang cerdas untuk hidup sehat dengan Cek Klik 4 hal. Cek kemasan produk, cek label, cek izin edarnya dan cek kadaluarsanya. Produk apapun yang dibeli baca

label terlebih dahulu, karena dengan melakukan hal ini merupakan komunikasi antara masyarakat sebagai konsumen dengan perusahaan sebagai produsen terhadap barang yang diperjual belikan,” katanya. Dikatakan, masing-masing produk memiliki lebel izin edarnya dari BPOM seperti huruf DKL yang diikuti dengan 12 digit angka untuk obat kimia, BPOM TR yang diikuti 9 digit angka untuk obat tradisional, BPOM NA yang diikuti 11 digit angka untuk kosmetik, MD dan P-IRT

yang diikuti 12 digit angka untuk pangan. Masalah yang sering ditemui pada makanan, kata dia menambahkan, berupa penggunaan bahan berbahaya yang dilarang untuk pangan, penggunaan bahan tambahan pangan yang melebih batas maksimal yang diizinkan, higiene dan sanitasi pengolahan, kadaluarsa dan rusak. Ia mengatakan, pengawet dan pemanis boleh saja dipakai untuk pangan, akan tetapi harus sesuai batas yang ditentukan. Sementara untuk kosmetik yang perlu

diwaspadai berupa penggunaan bahan berbahaya untuk kesehatan kulit dan badan. Masyarakat juga diingatkan untuk tidak membeli jamu dan kosmetik melalui one line. “Dalam mengkonsumsi obat, jangan lakukan secara bersamaan antara obat tradisional dengan obat kimia dan membelinya di tempat yang resmi. Cara pakai, jumlah, dosis, waktu mengkonsumsi dan lama pemakaian merupakan hal yang tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan,” ujar Zulkifli. (win)

INTI

7

JUMAT „ 24 FEBRUARI 2017

Penyakit Menahun yang Tak Kunjung .................................................................... 

Sambungan Halaman 1

yang tidak pernah kelar, disebakan tidak adanya lokasi parkir yang representatif. Akibatnya jalan di sepanjang depan Pasaraya Solok juga dijadikan lahan parkir oleh Pemko Solok. Di beberapa

titik lain, parkir dikelola pihak yang tidak bertanggung jawab. Seperti di kawasan Rumah Sakit, dan ditempat-tempat lain. Pantauan Metro Andalas, di sejumlah area parkir di sekitar Pasaraya Solok, tidak ada satupun ditemukan tempat parkir yang memiliki karcis. Disinyalir, ketiadaan

karcis ini menjadi “modus” bagi petugas parkir memungut tarif lebih tinggi dari aturan. Parkir yang dikelola Dinas Pasar, memiliki lokasi parkir yang lebih baik. Karena dipasangi tenda untuk melindungi kendaraan. Namun parkir yang dikelola Dinas Perhubungan, tidak memiliki tenda, tapi “tarif liar”-nya

Hari Ini Gubernur Buka ......................... 

Sambungan Halaman 1

Indonesia (Ikapi). “MBF 2017 juga diharapkan

memberikan layanan kepada masyarakat akan kebutuhan bukubuku dan pendidikan dalam dan luar negeri, serta produk-produk penunjang pendidikan lainnya.

Juga, meningkatkan dan menumbuhkan minat baca masyarakat, dengan menghadirkan bukubuku yang berkualitas dan terkini,” katanya. (pep)

100 Juta Orang Miskin ........................... 

Sambungan Halaman 1

pedesaan. Ketimpangan juga terjadi di hampir seluruh provinsi di Indonesia di antara tahun 2008 dan 2013. Meskipun ada tanda perbaikan akhir-akhir ini, dengan penurunan ke 0,39 antara Maret 2015 dan Maret 2016 setelah stagnan pada 0,41 selama lima tahun terakhir, hal ini belum menunjukkan tren jangka panjang, kata laporan itu. Budi Kuncoro, country director Oxfam di Indonesia, mengatakan ketimpangan bukan semata-mata soal kekayaan, melainkan juga kesempatan atau akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Kedua hal itu menurutnya saling berkaitan. Budi menambahkan, ada pula isu kerentanan, “Sebagian besar masyarakat Indonesia itu tidak miskin; tapi jika terjadi sesuatu, misalnya bencana alam, krisis ekonomi, mereka akan drop; warga yang near-poverty (nyaris miskin) akan jatuh ke jurang kemiskinan.” Rekomendasi Maka dari itu, Oxfam dan INFID memberikan beberapa rekomendasi kepada pemerintah Indonesia. Utamanya, kebijakan pajak yang berpihak pada pengentasan kemiskinan, termasuk memastikan orang-orang terkaya membayar bagian mereka secara wajar. Menurut data Oxfam, rasio pajak terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia menempati peringkat kedua terendah di Asia Tenggara. Jika potensi penerimaan pajak di Indonesia yang, menurut proyeksi IMF, sebesar 21,5% dapat dipenuhi, anggaran kesehatan dapat meningkat sembilan kali lipat. Rekomendasi lainnya ialah memberikan penekanan lebih pada pembangunan sumber daya manusia dan ketenagakerjaan. “Kalau kapasitas masyarakat meningkat, pasti pendapatan lebih baik ... jadi kita melihat dari sisi suplainya

juga, tidak hanya dari demand,” tandas Budi. Tanggapan pemerintah Menanggapi laporan ini, Menteri Keuangan Sri Moelyani mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak berujung pada kesetaraan, bahkan dampaknya semakin berkurang. “Pada 2012, 1% pertumbuhan ekonomi mengurangi 0,106% kemiskinan; sedangkan pada 2016, 1% pertumbuhan ekonomi hanya mengurangi 0,033%,” kata Sri. Ia mengatakan Kementerian Keuangan tengah berupaya mereformasi sistem pajak; namun persoalannya bukan sekadar meminta orang kaya untuk membayar lebih banyak pajak. Maka dari itu, Kemenkeu terus berusaha memperluas basis pajak. Sri Moelyani mengatakan, sekarang ini partisipasi dari masyarakat untuk membayar pajak dengan menyerahkan SPT hanya mencakup sekitar 62%. “Kita, melalui reformasi perpajakan, akan memperbaiki dari sisi meneliti apa potensi-potensi obyek dan subyek pajak. Obyek pajak itu apakah dari sektornya -mana sektor-sektor yang selama ini kontribusi terhadap penerimaan perpajakannya rendah, dan alasannya kenapa. Sedangkan sektor lain yang sudah overtax itu kita akan coba lepas sehingga mereka dapat tumbuh dengan lebih baik. “Kita juga akan lihat dari sisi subyek pajaknya, yaitu melalui tax amnesty. Kita lihat profil mereka yang selama ini ikut tax amnesty, apakah dari penghasilan atau aset yang mereka deklarasikan merupakan refleksi dari kegiatan ekonomi yang harusnya taxable atau tidak,” jelas Sri. Tentang akses terhadap kesehatan dan pendidikan, Menkeu mengatakan pemerintah pusat memberikan tanggung jawab untuk membangun pelayanan publik yang lebih baik kepada pemerintah

lokal. “Sekarang ini porsi pengeluaran belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah sama. Bahkan tahun ini lebih Rp1 Triliun,” kata Sri. Masih terkait hal ini, Sri menantang para LSM agar tak hanya meminta tambahan anggaran, tapi juga memeriksa dengan teliti bagaimana anggaran itu dimanfaatkan, “Tahun ini pemerintah akan menyalurkan Rp60 Triliun ke desa-desa. You have to worry,” tandasnya. Secara terpisah, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menanggapi rekomendasi Oxfam dan INFID dengan mengatakan bahwa pihaknya berupaya memperkuat akses dan mutu pelatihan kerja agar 60% angkatan kerja di Indonesia yang merupakan lulusan SDSMP bisa mendapatkan pelatihan. “Baik pelatihan agar mereka bisa masuk ke pasar kerja maupun pelatihan agar mereka bisa punya kemampuan untuk wirausaha,” kata Hanif. Salah satu caranya, lanjut Hanif, ialah bekerja sama dengan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) untuk menyelenggarakan apa yang ia sebut “program pemagangan terstruktur”. Program yang dimulai pada tahun ini melibatkan sekitar 2648 perusahaan; satu perusahaan diminta untuk menerima pegawai magang 100 orang per tahun, kata Hanif. “Pemagangannya beda dengan yang teman-teman sering dengar. Kalau magang dahulu kan disuruh fotokopi, bikin kopi, nah ini enggak, dia magang berbasis jabatan. Pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan selama magang itu sesuai dengan jabatannya. “Dengan program pemagangan ini akan cukup banyak dari angkatan kerja kita ini yang bisa mendapatkan peningkatan kompetensi,” tandas Hanif.(bbc)

Tuntuan Abadi Itu Bernama .............. 

Sambungan Halaman 1

agar upah layak dan cukup untuk memenuhi kehidupan buruh dan keluarganya. Pro dan kontra terhadap mekanisme penetapan hingga saat ini masih terus bergulir. Pokok permasalahan yang dituntut oleh buruh adalah penghapusan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Pada awalnya PP No.78 Tahun 2015 diharapkan mampu menjawab permasalahan pengupahan. Adanya PP ini tentunya membawa konsekuensi, baik bagi pengusaha, buruh, pencari kerja, pemerintah, maupun politikus. Ada beberapa pihak yang sangat diuntungkan dengan terbitnya PP itu, yaitu pengusaha dan pemerintah. PP No. 78 Tahun 2015 memberikan keuntungan berupa kepastian bagi pengusaha untuk memproyeksikan produksi dan ekspansi pasar. Bagi pemerintah, dapat lebih mudah memprediksi pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain para pencari kerja juga mendapatkan keuntungan adanya PP No. 78 Tahun 2015 sebab adanya prediksi pertumbuhan ekonomi yang pasti dan tetap tentunya akan membuka kesempatan kerja yang lebih luas. Bagaimana dengan buruh? PP No. 78 Tahun 2015 telah memberikan angin buruk bagi buruh berkaitan dengan upah yang diterima. Karena adanya PP ini, jelas upah hanya akan bertumpu pada upah tahun berjalan ditambah dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan kenaikan upah rata-rata nasional pada tahun 2016 sebesar 11,5 persen. Pada tahun 2017, kenaikan upah minimum rata-rata nasional sebesar 8,25 persen sesuai dengan PP No.78/2015. Melihat data tersebut jelas upah yang

diterima buruh sangat turun drastis. Lebih lanjut perbandingan sebelum dan setelah penetapan PP No. 78/2015, sangat jauh berbeda. Pada tahun 2015, angka kenaikan upah nasional sebesar 12,77 persen. Hal itu berarti apa yang disebutkan oleh kaum buruh bahwa akibat PP No. 78/2015 telah terjadi penurunan kenaikan tingkat upah. Walaupun demikian, di sisi lain keluarnya PP No. 78/2015 sebagai peraturan yang tepat untuk memutus mata rantai politisasi upah buruh. Sebelum keluarnya PP No. 78/ 2015, para kandidat pilkada, khususnya “incumbent”, menggunakan senjata upah sebagai bahan jualan dalam kampanye sehingga kadang kala penetapan upah tidak disertai dengan bukti referensi penelitian yang ilmiah karena desakan serikat buruh sekaligus hasrat politik kandidat “incumbent”. Di samping hasrat politik “incumbent” dalam pilkada, permasalahan lain lain jika kembali ke masa lalu perhitungan dengan komponen hidup layak (KHL) yang ditetapkan dengan survei dalam tiap tahun juga menimbulkan berbagai permasalahan. Ibaratnya kebijakan PP pengupahan saat ini adalah mengurangi intensitas huru-hara dalam penetapan upah dari setiap tahun menjadi 5 tahun karena di PP No. 78/2015 disebutkan bahwa tiap 5 tahun dilakukan peninjauan terhadap survei KHL. Dalam hal ini buruh juga harus menyadari bahwa intensitas demonstrasi yang selalu terjadi juga akan mengurangi produktivitas yang pada akhirnya akan berdampak juga pada kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban normatifnya. Upah dan Solusinya Mogok buruh merupakan salah satu strategi yang dijalankan buruh

mana kala tuntutan upah buruh tidak dipenuhi. Dilihat dari sisi produksi, tentunya mogok kerja ini akan melumpuhkan aktivitas ekonomi. Di sisi lain aktivitas ini tentu akan menjadi lembaran hitam Indonesia di mata investor. Betapa tidak, kebijakan yang saat ini dijalankan untuk menghadirkan investor ke dalam negeri akan terganggu. Tentu investor akan berpikir ulang untuk menanamkan investasinya. Pilihan lebih jauh akhirnya adalah hengkang atau upah murah. Pilihan tersebut adalah sulit untuk dipenuhi baik bagi pemerintah maupun serikat buruh. Bagi pengusaha opsi tersebut merupakan senjata terakhir ketika jalan diskusi mengalami titik buntu. Apalagi, dengan adanya PP No.78/2015 telah mengurangi intensitas dialog antara buruh dan pengusaha serta pemerintah dalam penetapan upah. Kedua opsi tersebut merupakan pilihan yang sulit bagi pemerintah. Solusi yang dapat ditawarkan dalam masalah penetapan pengupahan, pertama dengan pendekatan regionalitas provinsi/kabupaten dalam melihat pertumbuhan ekonomi dan inflasi di sebagai rumus penetapan UMP. Dengan demikian, akan mengurangi kecemburuan antarburuh di berbagai daerah dalam melihat tingginya upah. Solusi kedua, dengan mempertegas kembali penetapan upah dengan pendekatan sektoral. Hal ini karena tentunya berbagai sektor memiliki karateristik dan risiko kerja yang berbeda-beda. Harapan ke depan permasalahan upah yang diterima buruh layak dan mampu meningkatkan kesejahteraan. Dengan demikian, buruh dapat fokus kembali pada peningkatan produktivitas sekaligus kapasitas tanpa memiliki rasa khawatir terhadap upah yang diterima.

tetap sama. “Parkirnya tidak menggunakan karcis. Petugas meminta uang seenaknya. Saya kasih uang sepuluh ribu, kembalianya lima ribu, katanya uang kecil gak ada,” ujar Yasmin, warga asal Palembang yang bekerja di Kota Solok. Yasmin mengharapkan para pengelola dan petugas parkir di Kota Solok, harus mempersiapkan uang pas untuk kembalian. Di samping itu, ia juga meminta Pemko Solok memasang baliho atau pengumuman besar di sekitar lokasi parkir yang bertuliskan tarif parkir sesuai Perda. “Kalau pakai uang besar, seperti lima ribu nanti harganya tidak sesuai, bahkan saya pernah kasih duit dua ribu dan petugas parkir ada yang meminta tambah. Lalu saya juga pernah memberi uang sepuluh ribu dan tidak diberi kembalianya kalau tidak saya minta. Kalau terus seperti ini, masyarakat kesal, apalagi pengunjung dari luar daerah, pasti enggan parkir,” kata Yasmin kesal. Petugas parkir yang ditemui Metro Andalas, menyatakan mereka terpaksa melakukan pungli karena penghasilan parkir tidak sesuai dengan uang yang harus disetor ke pengelola parkir. “Persoalan karcis, apalah namanya, itu urusan pengelola dan pemerintah, tidak ada sepeserpun yang saya ambil seenaknya, saya

hanya mendapat upah kerja harian disini. Berapa kata pengelola, itu yang saya pungut,” ujar petugas yang minta namanya tidak diekspos. Petugas parkir lainnya, mengatakan persoalan karcis disebabkan karena tidak ada pengendara yang meminta. Namun, tiap kendaraan diberi kartu nomor dan pengendara juga diberi nomor. Hal itu untuk memudahkan pengaturan. Hal itu menurutnya bisa dipandang sebagai pengganti karcis. Terkait tarif, ia menegaskan hal itu bukan wewenangnya. “Saya hanya ditugaskan disini, kalau biaya parkir kendaraan roda dua yang saya terima setiap hari, semua hasil parkir diserahkan kepada pengelola. Menurut saya, salah satu penyebab kenaikan tarif parkir di Pasaraya adalah tingginya harga tender yang diberikan SKPD terkait dan tidak sesuai dengan uji petik. Kenaikan tarif identik dengan tingginya harga tender yang diberikan Dinas terkait,” ujarnya. Menjawab hal ini, Wakil Wali Kota Solok Reinier mengatakan pengelola parkir di Pasaraya Solok yang belum menggunakan karcis akan segera dibenahi. Menurutnya, sistem portal atau karcis dapat membuat PAD lebih maksimal. “Jika tidak ada sistem yang bekerja, seperti portal atau karcis, PAD menjadi tidak maksimal, dengan

menggunakan sistem karcis tidak ada lagi celah untuk memanipulasi tarif,” katanya. Ketua Satgas Saber Pungli Kota Solok Kompol Sihana mengakui adanya praktik tersebut. Menurutnya, Satgas Saber Pungli bukannya tidak mau bergerak, tetapi ia mengaku tidak ada anggaran untuk operasional. Sihana juga menyatakan pembentukan Satgas Saber Pungli juga dilakukan saat masuk masa tutup anggaran. Meski dibebankan ke masing-masing fungsional, tetap tidak dapat menutup operasional. “Belum ada anggaran yang khusus diplot untuk operasional, sehingga kita juga tidak bisa berbuat banyak,” katanya. Salah satu contoh katanya, seperti Satpol PP memang untuk menegakkan peraturan daerah (Perda), termasuk menindak pelanggaran Perda yang juga masuk dalam kategori pungli, dalam hal ini tarif parkir. “Meski demikian, masing-masing Perda juga memiliki dinas atau SKPD pengelola. Sehingga perlu dilakukan pembinaan terlebih dahulu dari dinas terkait, sebelum Satpol PP turun. Kalau memang setelah dilakukan pembinaan, masih sama, maka dikoordinasikan dengan Satpol PP untuk ditindak bersama-sama. Contoh kalau parkir harusnya ada pembinaan dari Dishub dan Dinas Pasar,” ujarnya. (rzl)

Kuota Haji Naik, Jumlah Petugas ....... 

jamaah haji. “Tentu kami akan

Sambungan Halaman 1 mengoptimalkan petugas haji agar

tentu petugas harus ditambah. “Jumlah petugas idealnya 4.000 orang, dengan komposisi 60 persen yang sudah atau berpengalaman dan 40 persen petugas baru. Penyiapan petugas haji tetap melalui proses seleksi yang transparan,” jelas Khoirizi. Khoirizi mengatakan, petugas haji harus punya komitmen tinggi mengabdikan diri sebagai pelayan

pelayanan jamaah lebih baik,” katanya seraya menambahkan, diharapkan pada tahun ini pemerintah lebih banyak memilih petugas yang berpengalaman. Dikatakan, menjadi petugas haji merupakan tugas mulia, karena melayani tamu Allah menunaikan rukun Islam kelima. Namun tugas mereka di Arab Saudi baik Jeddah, Makkah dan Madinah merupakan tugas yang kompleks. Setiap

petugas harus memiliki kemampuan atau ketrampilan khusus karena mereka akan melayani lebih dari 200 ribu jamaah Indonesia. Menurut Khoirizi, petugas yang tergabung dalam Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) harus mengubah cara berpikir ketika ditugaskan di Arab Saudi. Petugas harus mengutamakan pelayanan . “Petugas harus punya mindset beribadah untuk bertugas, bukan bertugas untuk beribadah,” ujarnya. (ks)

Petani Diajak Tanam Padi Dua .......... 

Sambungan Halaman 1

masyarakat Talamau untuk kembali bangkit. Bercocok tanam dua kali setahun itu diyakini akan bisa dilakukan. “Soal hama tikus bisa kita kendalikan. Tapi kepercayaan diri dan kemauan petani itu yang penting. Merubah paradigma atau cara pandang dalam bercocok tanam,” katanya. Ia menjelaskan dari data statistik luas area sawah di Kecamatan Talamau mencapai 2.200 hektare dengan hasil panen mencapai Rp45 miliar. Namun, karena masa tanam petani di Talamau tidak maksimal, maka hasil juga tidak bisa maksimal. Jika bercocok tanam dua kali dalam setahun, maka petani akan mendapatkan Rp90 Miliar dalam setahun. Menurut Dandim 0305 Pasaman, Letkol Arm Cosmas perlu membuat satu kesepakatan dengan petani yang

di dukung oleh Pemda Pasaman Barat, camat, walinagari serta perangkat adat. Apalagi, potensi hasil padi di wilayah tersebut sangat besar. “Talamau ini lumbung padinya Pasaman Barat. Untuk mempertahankan predikat tersebut perlu kemauan dari petani,” katanya. Ia menyebutkan untuk itulah perlu duduk bersama membahas bagaimana petani kembali bercocok tanam dua kali dalam setahun. Jika halangan hama akan ditangani secara bersama-sama, jika masalah irigasi akan dibahas dengan Pemda dan dicarikan solusinya. “Bupati saya pikir akan mendukung penuh. Tinggal lagi masyarakat yang setuju dengan hal ini. Satu lagi kendala yang dihadapi oleh masyarakat Talamau yakni soal menyewa lahan dibayar di muka,” katanya. Sementara itu, Tuanku Bosa XIV, Fadlan Maalif menjelaskan berdasarkan musyawarah besar adat yang telah dilakukan beberapa waktu lalu, masalah

agama, adat dan ekonomi menjadi perhatian. Masalah ekonomi seperti bercocok tanam harus bisa dilakukan dua kali dalam setahun, jika masyarakat bersedia akan diajak bekerja sama. “Masalah sudah kita dengarkan semuanya dari petani. Sekarang tinggal kekompakan kita semua dalam mendorong petani. Mau tidak mereka bercocok tanam dan merubah kebiasan bertanam sekali dalam setahun itu,” jelasnya. Produksi padi sawah pada 2014 mencapai 123.-057 ton di atas 22.510 hek-tare lahan tanam. Sedangkan produksi padi ladang men-capai 18.762 ton di lahan ta-nam 5.814 hektare,” ujarnya. Diban-ding-kan pada 2013, terjadi peningkatan produksi padi sawah, yakni 105.959 ton di atas lahan tanam 21.183 hektare. Sedangkan produksi padi ladang pada 2013 se-banyak16.169 ton di atas lahan tanam 5.271 hektare.(mln)

Wakil Ketua MPR Dukung .................... 

Sambungan Halaman 1

menasionalisasi Freeport,” kata Hidayat Nur Wahid dalam rilis, Kamis. Menurut Hidayat memang sudah seharusnya pemerintah melakukan nasionalisasi tidak hanya kepada Freeport tetapi juga kontrak karya lainnya yang merugikan RI. Politisi PKS itu juga mendukung sikap tegas yang diambil pemerintah terhadap Freeport karena hal tersebut merupakan bagian dari mempertahankan kedaulatan ekonomi nasional. Di tempat terpisah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menegaskan pemerintah sudah siap jika pihak PT Freeport Indonesia benar-benar membawa kasus perubahan status kontrak karya ke Mahkamah Arbitrase Internasional. “Tidak hanya siap menghadapi, tapi pemerintah juga bisa membawa kasus ini ke arbitrase,” kata Jonan usai pengukuhan mahasiswa baru Program Doktor, Magister di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Kamis. Menteri ESDM mengatakan gugatan ke arbitrase itu memang lebih baik dilakukan Freeport jika tidak menerima syarat-syarat yang diajukan pemerintah. Sementara itu, Staf Khusus Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin mengaku masih menunggu arahan pemerintah untuk membeli 10,64 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI). Budi dalam diskusi “Peranan Holding BUMN Pertambangan dalam Mengembangkan Pertambangan Minerba di Indonesia” di Jakarta,

Kamis, mengatakan saat ini pihaknya fokus untuk membentuk holding BUMN pertambangan di mana 9,36 persen saham pemerintah di PTFI akan dialihkan. Yang jelas, lanjut mantan Direktur Utama Bank Mandiri itu, Kementerian BUMN akan menampung 9,36 persen saham eksisting pemerintah di PTFI. Lembaga Indonesia for Global Justice (IGJ) meminta pemerintah Republik Indonesia untuk tidak menghiraukan ancaman gugatan perusahaan pertambangan Freeport dan terus konsisten mengimplementasikan amanat UU No 4/2009 tentang Minerba. “Upaya hukum yang akan dilakukan oleh Freeport terhadap pemerintah Indonesia adalah strategi kuno yang dipakai untuk meningkatkan posisi tawarnya,” kata Direktur Eksekutif IGJ, Rachmi Hertanti. Rachmi mengingatkan jangan sampai pengalaman gugatan Newmont pada 2014 terulang kembali karena perusahaan pertambangan tersebut dinilai menggugat hanya untuk meningkatkan posisi tawarnya. Terbukti, lanjutnya, setelah Newmont mencabut gugatannya pada 25 Agustus 2014, kemudian pemerintah Indonesia mengeluarkan izin ekspor untuk Newmont terhitung sejak 18 September 2014 hingga 18 Maret 2015. Asal jangan dialihkan ke Tiongkok Sementara itu di tempat terpisah, Jaringan Aktivis Prodemokrasi (Prodem) mendukung upaya pemerintah menasionalisasi saham PT Freeport Indonesia (PT FI), tapi tidak boleh

dibeli oleh perusahaan negeri Tiongkok. Kesungguhan pemerintah dengan mengubah sistem Kontrak Karya menjadi IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) terhadap PT FI patut didukung. Semangatnya seperti menasionalisasi Freeport dengan divestasi 51 persen saham, kata Satyo P, Sekretaris Jenderal Prodem, di Jakarta, Kamis. “Akan tetapi apa benar demikian? Divestasi itu apakah steril dari aktoraktor ‘papa minta saham’ Atau bagaimana setelah ini hadir PT FI dengan cita rasa Tiongkok,” kata Satyo. Dia menenggarai kemungkinan modus “debt to equity” atau utang yang dialihkan menjadi saham. Seandainya nanti 51 persen saham itu dibeli oleh BUMN dan BUMN tersebut meminjam uangnya dari Tiongkok maka bila BUMN itu gagal bayar maka sahamnya diambil alih sehingga akhirnya Freeport jadi milik Tiongkok dan bukan milik Indonesia. “Jika menjadi kenyataan pada suatu hari nanti perusahaan raksasa pertambangan emas tersebut berganti cita rasa maka kita semua paham dengan karakter investor Tiongkok yang akan juga membawa pekerja dari negara asalnya untuk mengisi seluruh level di perusahaan tambang itu,” katanya. Oleh karena itu, Jaringan Prodem meminta rencana pemerintah mengambil alih 51 saham di PT FI tidak lagi ditunggangi oleh kelompok ‘papa minta saham’ yang ternyata dibaliknya adalah kepentingan Tiongkok yang makin besar pengaruhnya pada perekonomian Indonesia. (ant)

PARIWARA

8

SURAT KABAR HARIAN Untuk Keutuhan Indonesia

JUMAT „ 24 FEBRUARI 2017

SEBAGAI PERPANJANGAN TANGAN PEMDA

DPRD Agam Dukung Pembangunan Kantor Camat

Pimpinan DPRD dan Bupati Agam beserta rakyat berbaur dalam peresmian kantor camat itu

Saat memasuki gedung Kantor Camat Tanjung Mutiara yang baru diresmikan

Anggota DPRD bersama Bupati Agam dan masyarakat Tanjung Mutiara menyanyikan lagu Indonesia Raya

LUBUK BASUNG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Agam mendukung pembangunan Kantor Camat karena merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah daerah jadi ajang pelayanan bagi masyarakat Kabupaten Agam. Hal tersebut disempaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Agam Indra Marga Putra disela menghadiri acara peresmian pemakaian Kantor Camat Tanjung Mutiara, yang diresmikan oleh Bupati Agam. Rabu (22/2). Ketua menyampaikan kantor camat yang baru diresmikan ini diharapkan nantinya akan menjadi ujung tombak pelayanan pemerintah daerah untuk melayanan masyarakat Tanjung Mutiara, dalam melakukan pengurusan surat administrasi kependudukan. Kantor Camat adalah perpanjangan tangan dari pemerintah daerah, dan banyak yang menjadi kewenangan kecamatan yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat, sehingga diperlukan kantor yang membuat masyarakat nyaman dalam mengurus surat administrasi kependudukan. Ketua berharap karena kantor camat merupakan tempat pelayanan masyarakat, supaya ditempatkan aperatur yang berkopetensi dan juga mudah seyum, bisa berbahasa yang baik serta tidak mudah panik dalam melakukan pelayanan. Pada kesempatan itu Ketua DPRD Agam berharap kantor camat yang baru ini sebagai tempat ajang pelayanan yang baik bagi Masyarakat untuk mengurus surat-surat atau KTP, jadikan lah kantor Camat sebagai media pertemuan tokoh-tokoh masyarakat untuk membangun dan musyawarah bagi anak dan kemenakan kita dalam membahas permasalahan yang ada atau menyampaikan pokok pikiran untuk kemajuan bersama. Kepada para pejabat di Pemkab Agam diharapkan untuk menjaga kekompakan dan menjalankan tugas di pemerintahan dengan baik, jujur dan trasparan. Marga Indra Putra.S.Pd mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Agam yang mengwujudkan impian masyarakat Tanjung Mutiara untuk mempunyai Kantor Camat yang baru ini. Sementara Wakil Ketua Lazuardi Erman.SH, juga tak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah daerah dan semua pihak yang ikut berperan dan partisipasi atas berdirinya kantor camat yang sudah lama dirindukan oleh Masyarakat Tanjung Mutiara, diharapkan untuk kedepan pelayanan kepada masyarakat lebih ditingkat kan lagi. Sedangkan Masrizal, anggota DPRD dari Kecamatan Tanjung Mutiara, juga sangat berterima kasih kepada Pemerintah daerah Kabupaten Agam karena semua yang di impi-impikan selama ini oleh masyarakat Kecamatan Tanjung Mutiara telah jadi kenyataan dan kedepan mari kita jadi kantor Camat sebagai tempat untuk tempat musyawarah atau mufakat untuk memajukan daerah Kabupaten Agam kedepan. (adv)

Marga Indra Putra

Lazuardi Erman, SH

Ketua DPRD Agam

Wakil Ketua DPRD Agam

Masrizal 08 - Pimpinan DPRD Agam dan masyarakat berbaur memasuki Kantor Camat Tanjung Mutiara yang baru dires mikan

Pimpinan DPRD Agam sedang beramah tamah dengan tokoh masyarakat

Pimpinan DPRD Agam sedang berdialog dengan masyarakat Tanjung Mutiara

PARLEMENTARIA SUPAYA BISA BERTAHAN HIDUP

Komisi III Tetap akan Perhatikan Koperasi yang Bermasalah PADANG - Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Dan kemungkinan koperasi untuk memperoleh keunggulan komparatif dari perusahaan lain cukup besar mengingat koperasi mempunyai potensi kelebihan antara lain pada skala ekonomi, aktivitas yang nyata, faktor-faktor precuniary, dan lain-lain. Koperasi di Indonesia, menurut UU tahun 1992, didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Dan Prinsip koperasi di Indonesia kurang lebih sama dengan prinsip yang diakui dunia internasional dengan adanya sedikit perbedaan, yaitu adanya penjelasan mengenai SHU (Sisa Hasil Usaha). “Di Indonesia, prinsip koperasi telah dicantumkan dalam UU No. 12 Tahun 1967 dan UU No. 25 Tahun 1992,” ujar Ketua Komisi III DPRD Sumbar, H. Afrizal, SH, MH usai meninjau perkembangan KUD Mina “Sinar Laut” yang memproduksi es balok di Pariaman, pekan lalu. Awalnya, ujar Afrizal, Komisi III DPRD Sumbar yang dipimpinnya menyangka KUD tersebut kekurangan modal kerja, sehingga diambillah inisiatif oleh komisi yang membidangi masalah keurangan tersebut untuk meninjau langsung sekaligus menanyakan kebutuhannya, dengan membawa langsung pihak Bank Nagari. “Setelah kita tinjau langsung

Susunan Anggota Komisi III DPRD Sumbar 01. H. Afrizal, SH, MH (Ketua) 02. Drs. H. Burhanuddin Pasaribu (Wakil Ketua) 03. Ismunandi Syofyan, SE (Sekretaris) 04. Dra. Hj. Sitti Izzati Aziz (Anggota) 05. Darman Sahladi, SE (Anggota) 06. H. Liswandi, SE, MM (Anggota) 07. Drs. Iswandi Latif, MM (Anggota) 08. H. Bukhari Dt. Tuo, SE (Anggota) 09. Drs. Novi Yuliasni Dt. Panduko Rajo (Anggota) 10. Rahmat Saleh, S.Fram (Anggota) 11. Dr. Risnali, Sag, MM (Anggota) 12. Drs. H. Marlis, MM (Anggota) 13. Hj. Riva Melda (Anggota)

Salah seorang pengurus KUD MIna Sinar Laut sedang memberi penjelasan kepada rombongan Komisi III DPRD Sumbar

ke KUD tersebut, ternyata koperasi itu kelebihan uang dan sangat sehat,” ujarnya sambil tertawa. Terbukti, katanya lagi, mereka mampu memproduksi es balok 700 buah perhari dengan harga Rp14 ribu/balok, sehingga dalam sehari itu KUD tersebut bisa menghasilkan uang Rp9,8 juta dalam satu hari. Memang, es balok yang mereka buat itu lebih diutamakan untuk kebutuhan nelayan di pesisir Pariaman, dan bila masih besisa baru disebar ke warung-warung minuman dan rumah makan. “Sehingga saat ini KUD tersebut telah berhasil menyimpan uang miliaran rupiah dan tak ada meminjam uang ke bank setelah meminjam yang pertama dulu, walaupun sebenarnya pihak bank sudah berkali-kali menawarkan pinjaman kredit lunak” tambah Afrizal. Untuk itu, dia berharap kepada pemerintah terutama instansi terkait, agar koperasi seperti ini dapat terus dibina dan tidak dibiarkan begitu saja, dan akan

terus menjadi contoh teladan bagi koperasi yang lain, karena di Sumbar ada ratusan koperasi lain yang sudah di-SK-kan untuk dibubarkan oleh pemerintah pusat karena tidak aktif, merugi terus dan sebagainya. “Tentunya sebelum dibubarkan, kita akan lihat dulu koperasi mana yang masih bisa kita bina seperti KUD Mina Sinar laut ini,” tukasnya. Padahal, tambah Afrizal lagi, sebenarnya Ketua KUD Mina Sinar Laut ini sudah meninggal dunia. Namun karena mekanismenya sudah berjalan baik sesuai SOP KUD itu, sehingga tanpa ada ketuapun KUD ini tetap berjalan dengan baik. Meskipun begitu, sesuai aturan tentunya mereka bulan Maret tahun ini akan memilih ketua dalam rapat anggota tahunan (RAT). “Kita melihat dengan kehadiran KUD ini, jelas telah menghasilkan lapangan kerja, terutama bagi masyarakat sekitar,” tambahnya. (adv)

Anggota Komisi III DPRD Sumbar sedang menyaksikan pembuatan es balok Anggota Komisi III DPRD Sumbar foto bersama pengurus KUD Mina Sinar Laut dan pejabat terkait

Anggota Komisi III berdialog dengan pengurus KUD MIna Sinar Laut

JUMAT „ 24 FEBRUARI 2017

RANAH BINGKUANG

9

TERKAIT POTENSI DAERAH

Perwakilan Kedubes AS di Indonesia Kunjungi Kota Padang Pemko Padang Gandeng Toyohasi

Perwakilan Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat (AS) di Indonesia, mengunjungi Kota Padang, guna melakukan pertemuan dengan Wali Kota Mahyeldi Ansharullah terkait potensi daerah yang bisa dikembangkan. PADANG (Metrans) US Embassy Consular Officer, Abdul Rahman Kenyatta di Padang, Kamis (23/2), mengatakan kunjungan ke Padang adalah untuk mengusung program Regional Liaison Officer (RLO). “Pada dasarnya kunjungan ini mengusung program RLO yang bermaksud mempelajari dan mengeksplor tentang daerah ini secara utuh,” katanya. Abdul mengatakan pihaknya perlu mendengarkan dan melihat langsung seputar prioritas program Pemerintah Kota Padang, seperti pendidikan, kebudayaan, pariwisata, ekonomi serta keberagaman dalam beragama dan beberapa hal lainnya. Menurutnya Padang memiliki berbagai potensi dan keberagaman, hal itulah yang menjadi daya tarik bagi tim Kedubes AS untuk berkunjung

guna memperoleh informasi yang akan menjadi masukan terkait rencana kerja sama yang bisa dilakukan nantinya. “Kami berterima kasih sekali atas pertemuan ini, sehingga kami dapat melihat dan mendengar langsung apa yang menjadi program dan unggulan dari Kota Padang saat ini,”

katanya. Rombongan ini terdiri dari Abdul Rahman Kenyatta selaku US Embassy Consular Officer, Michael J. Bjelajac Assisten Regional Security Officer dan Victor Hutapea Regional Security Officer Staff yang sekaligus menjadi penerjemah. Sementara itu Wali Kota

Padang, Mahyeldi Ansharullah mengatakan dari pertemuan ini diharapkan dapat semakin menguatkan hubungan kerja sama bagi Kota Padang dengan Kedubes AS ke depan. Mahyeldi menambahkan Pemerintah Kota Padang sangat menyambut baik kunjungan tersebut, sebab Padang juga

sedang mencoba bersinergi dengan negara-negara yang tergabung dalam IORA terkait menggali berbagai potensi yang dimiliki. “Semoga dukungan dan kerja sama dapat terus terjalin dengan berbagai pihak guna kemajuan Kota Padang ke depan,” katanya. (hms)

PADANG (Metrans) Pemerintah Kota Padang telah menetapkan waktu untuk membuang sampah pada tempatnya. Setiap warga diwajibkan membuang sampah pada kontainer yang ada mulai dari pukul 17.00 Wib hingga pukul 05.00 Wib. “Mari kita biasakan membuang sampah pada kontainer sesuai waktu yang telah ditentukan,” imbau Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Al Amin di salah

satu radio milik pemerintah di Padang, Kamis (23/2) pagi. Dengan tumbuhnya kesadaran warga membuang sampah pada waktunya akan memudahkan petugas kebersihan bekerja. Petugas langsung membawa kontainer ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Sehingga pada pagi hingga sore tidak ada lagi kontainer yang berisi sampah. Walikota juga mengajak warga untuk peduli dengan kebersihan. Tidak saja itu, hidup bersih diharapkan juga menjadi budaya di tengah masyarakat.

“Hal ini bukan untuk mengejar penghargaan, tetapi untuk menjadikan hidup bersih sebagai budaya,” ungkap Mahyeldi dibenarkan Al Amin. Saat ini Kota Padang memang tengah dinilai kebersihannya. Tim penilai bahkan sempat menyebut bahwa nilai Kota Padang masih terbilang rendah. “Penghargaan merupakan buah dari kesadaran, buah dari budaya bersih itu sendiri,” tukas Walikota Padang. Sebab itu, dalam rangka untuk mengubah perilaku dan

membentuk budaya yang baru, perlu memberikan sosialisasi kepada masyarakat secara berkesinambungan. Hal itu sudah dimulai Pemerintah Kota Padang. Dalam setiap kesempatan, apalagi di setiap menghadirkan banyak orang, terus berupaya mengingatkan masyarakat. Bahkan Walikota Padang selalu memasukkan poin tersebut ke dalam pidato, berupa ajakan kepada masyarakat agar tidak membuang sampah di sembarangan tempat. Selain itu, Pemerintah Kota

Padang juga terus mensosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 21 Tahun 2012. “Kedua sosialisasi ini tentunya harus bersinergi, saling isi mengisi sehingga dengan upaya-upaya tersebut kita harapkan hidup bersih itu memang menjadi budaya, prilaku keseharian dari setiap warga. Kita berharap ketika orang menyebut Padang, maka terlontar kata bersih, dulu Padang terkenal dengan Randang dan Nasi Padangnya, ke depannya kita harapkan dikenal dengan Padang bersih,” pungkas Walikota Padang. (lie)

DILIRIK – Perwakilan Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat saat beraudiensi dengan Walikota Padang Mahyeldi untuk membicarakan potensi daerah ini

Buang Sampah Harus Tepat Waktu

PADANG (Metrans) Pengelolaan air bersih di Kota Padang belum maksimal oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) setempat. Kendalanya, selain teknologi yang belum canggih, faktor alam juga sangat mempengaruhi kualitas air. Hal ini diungkapkan Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt. Marajo saat menyambut kunjungan Walikota Toyohasi, Jepang Koichi Sahara dan Walikota Solok Zul Elfian di Villa Puncak Air Manis, Kamis (23/2/2017). “Pemenuhan pelayanan air bersih di Kota Padang belum maksimal karena terkendala faktor alam. Ketika hujan turun, kualitas air juga rendah karena tercampur tanah, “ sebut Mahyeldi. Menurut Mahyeldi, hal ini tidak mungkin dibiarkan. Perlu teknologi untuk mengelola air bersih agar pelayanan kepada pelanggan lebik baik. “Hal ini tidak mungkin dibiarkan. Kita perlu teknologi yang baik guna mengurangi kekecewaan pelanggan, “ ujar pimpinan Kota Padang itu. Untuk itu, lanjut Mahyeldi, Pemko Padang berkeinginan untuk pengelolaan air bersih yang kebih baik dengan menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kota Toyohasi. Seperti kerjasama yang telah terjalin antara Toyohasi dengan Kota Solok. Dimana dari hasil kerjasama itu telah meningkatkan kualitas air bersih serta pelayanan yang lebih baik. “Kita berkeinginan menjalin kerjasama dengan Kota Toyohasi untuk mengelola air bersih seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Solok, “ ungkap Mahyeldi. Sementara itu, Walikota Toyohasi, Koichi Sahara menyambut baik keinginan Pemko Padang untuk bekerja sama dalam pengelolaan air bersih. Untuk tahap pertama, pihaknya akan membantu manajemen PDAM dan teknologi pendistribusian. Melalui penterjemahnya, Koichi mengatakan, pihaknya ingin membantu untuk pengelolaan air bersih. Ia enggan menyebut nilai bantuan secara, namun lebih mengutamakan manfaat dari kerjasama yang dilakukan. “Kami ingin kerjasama untuk memberi manfaat lebih bagi Kota Padang, “tukasnya. (du/tf/yz)

BUANG SAMPAH SEMBARANGAN

Siap-siap Masuk Koran

TEPAT WAKTU – Pemko Padang telah menetapkan membuang sampah ke tempatnya, sehingga pada pagi hingga sore tidak ada lagi kontainer yang berisi sampah

PADANG (Metrans) Hingga detik ini, budaya hidup bersih di tengah masyarakat masih terasa minim. Karena itu, masih banyak yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Untuk memberi efek jera kepada oknum pembuang sampah sembarangan, Pemerintah Kota Padang menerapkan sanksi sosial. Salah satunya dengan mengumumkan di media massa. “Mulai 1 Maret 2017, kita akan berlakukan sanksi sosial. Bagi pembuang sampah sembarangan akan kita umumkan di koran,” ungkap Kepala

Dinas Lingkungan Hidup, Al Amin kemarin ini. Hal ini dilakukan agar masyarakat Kota Padang tahu siapa saja yang suka membuang sampah seenaknya. Al Amin berharap, dengan diumumkannya pelaku pembuang sampah sembarangan kepada publik dapat memberikan efek jera kepada yang lain. “Sehingga muncul rasa malu membuang sampah tidak pada tempatnya,” tukasnya. Selama ini kesadaran masyarakat untuk hidup bersih terbilang rendah. Sebab itu perlu membangun kesadaran di tengah masyarakat

bahwa perlunya partisipasi warga agar Padang bisa bersih dari sampah. “Semua (hidup bersih) dapat diwujudkan jika warga berpartisipasi aktif,” terang Al Amin. Terkait ekspos nama pelaku pembuang sampah sembarangan, Al Amin mengatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Satpol PP dan Bagian Hukum Setdako. “Nantinya nama-nama pelaku kita peroleh dari Satpol PP dan Bagian Hukum. Akan kita umumkan dua kali seminggu di media massa,” cecarnya. (lie)

TEKNOLOPGI – PDAM Kota Padang menggandeng pihak Jepang untuk peningkatan air bersih di kota ini

RANAH

10

JUMAT „ 24 FEBRUARI 2017

Ormas dan LSM Diajak Dukung Program Pemerintah SIMPANG EMPAT (Metrans) Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) mengajak Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (Ormas dan LSM) berperan aktif mendukung berbagai program pembangunan daerah. “Peran Ormas dan LSM menjadi mitra strategis pemerintah dalam pembangunan,” kata Bupati Pasaman Barat, Syahiran saat sosialisasi Undang-Undang (UU) Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2016 di Aula Kantor Bupati setempat, Kamis (23/2). Ia mengatakan keberadaan Ormas dsn LSK menjadi kekuatan. Tidak mungkin pemerintah daerah saja yang melakukan upaya pembangunan. Upaya Ormas dan LSM harus dioptimalkan sebaik-baiknya Menurutnya, terbentuknya organisasi masyarakat tidak lepas dari hak masyarakat mengemukakan pendapat, berserikat dan berkumpul. Tertuang pada UU 1945 dan turunannya yakni UU No 17 tahun 2013 tentang Ormas. Oleh karena itu ia berharap Ormas dan LSM yang ada sekarang menjadi bagian penting

dalam pembangunan ke arah positif dan dicita-citakan guna mewujudkan Pasaman Barat yang maju. Ia menjelaskan Ormas dan LSM, selain memberikan pengawasan terkait pembangunan atau juga bersama pemerintah berperan di berbagai bidang. Juga merupakan simpul di tengah masyarakat. “Artinya ormas bisa bermitra ke arah positif. Saya yakin terjadi kondisi kondusif di tengah masyarakat dan pembangunan bisa terus berjalan,” ujarnya. Kepala Kesbangpol Pasaman Barat, Edison Zelmi, mengatakan pihaknya menggelar sosialisasi UU No 17 tahun 2013 tentang Ormas untuk memberikan pemahaman terkait UU tersebut kepada seluruh Ormas dan LSM di Pasaman Barat. “Dengan sosialisasi ini Ormas dan LSM yang ada lebih tertib administrasi termasuk pada pendaftaran legalitas organisasi serta pemberdayaan ormas dan LSM. Selain itu untuk penguatan dan penataan ormas yang ada demi pembangunan di Pasaman Barat kedepannya,” ujarnya. Ia menyebutkab UU No 17 tahun 2013 menggantikan UU

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Payakumbuh menetapkan Riza Falepi dan Erwin Yunaz sebagai pasangan terpilih pada (pilkada) 2017.

dengan persentese 43,62 persen. Sedangkan Pasangan Wendra Yunaldi-Ennaidi mendapatkan 11.058 suara atau 19,33 persen dan Pasangan Suwandel Muchtar-Fitrial Bachri memperoleh 21.174 suara dengan persentase 37,03 persen. Khadafi merincikan, di Kecamatan Payakumbuh Utara, Riza-Erwin menang telak dari dua kompetitornya, dimana pasangan tersebut meraih 9.481 suara, sedangkan Pasangan Wendra-Ennaidi mendapatkan 2.134 suara dan Pasangan Suwandel-Fitrial memperoleh 2.351 suara. Kemudian di Kecamatan Payakumbuh Timur, SuwandelFitrial juga menang telak dari dua pasangan lainnya, dimana pasangan tersebut meraih 6.054 suara, Pasangan WendraEnnaidi mendapatkan 2.152

GELAR SOSIALISASI - Bupati Pasbar, Syahiran didampingi Kepala Kesbangpol, Edison Zalmi saat menggelar sosialolisasi Undang-Undang (UU) Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2016 di Aula Kantor Bupati, kemarin. sebelumnya No 8 tahun 1985 dan turunannya Peratuan Pemerintah Nomor 58 tahun 2016. Di Pasaman Barat terdaftar ada sebanyak 150 organisasi masyarakat yang terdiri dari berbagai bidang. Seperti ormas keagamaan, kepemudaan,

lingkungan, dan lain sebagainya. “Sebanyak 150 ormas dan LSM terdata. Mereka menjadi salah faktor penentu pembangunan di Pasaman Barat dari tiga serangkai, selain peran pemerintah dan pihak swasta,” katanya.

Ia menambahkan untuk tahap awal ini Kesbagpol hanya megundang 25 ormas atau LSM yang ada di Pasaman Barat. “Ada sekitar 150 ormas yang terdaftar dan kedepanby akan kita undang semuanya,” ujar dia. (mln)

suara dan Pasangan Riza-Erwin memperoleh 3.767 suara. Berikutnya di Kecamatan Payakumbuh Selatan, Suwandel-Fitrial juga menang tipis dari dua pesaingnya, yang mana pasangan tersebut meraih 2.486 suara, Pasangan WendraEnnaidi mendapatkan 908 suara dan Pasangan Riza-Erwin memperoleh 1.699 suara. Selanjutnya di Kecamatan Payakumbuh Barat, pasangan nomor urut tiga itu masih menang dari dua pasangan lainnya, yang mana pasangan itu meraih 9.369 suara, Pasangan Wendra-Ennaidi mendapatkan 4.498 suara dan Pasangan RizaErwin memperoleh 7.460 suara. Sedangkan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori RizaErwin unggul dari dua calon lainnya. Pasangan tersebut meraih 2.539 suara, Pasangan

Wendra-Ennaidi mendapatkan 1.366 suara dan Pasangan Suwandel-Fitrial 914 suara. Khadafi juga menegaskan , bagi pasangan calon yang tidak puas dan tidak menerima hasil tersebut dapat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dalam waktu 3X24 jam. Adapun kewenangan MK menangani perkara Pilkada diatur dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada). Seseorang atau kelompok dapat mengajukan permohonan kepada MK apabila suara satu calon dengan yang lain berselisih maksimal dua persen. Sementara itu, saksi Pasangan Suwandel-Fitrial, Zulherman tidak mau menandatangani

berita acara rekapitulasi tersebut. Menurutnya ada beberapa pelanggaran yang terjadi saat pemilihan dan masa tenang. Pelanggaran tersebut didapat dari saksi yang ada di masingmasing Tempat Pemungutan Suara (TPS), relawan, dan pengurus partai pendukung. Selanjutnya juga ada praktik politik uang, bagi-bagi beras dan pakaian, dimana permasalahan tersebut sudah dilaporkan ke Panitia Pengawasan Pemilihan (Panwaslih) setempat. “Sepanjang hal yang kita sampaikan tadi, kami tidak dapat menerima dan menolak hasil rapat pleno. Akan tetapi kami mentaati aturan yang ada dalam tatib dan telah dibacakan sebelum rapat,” sebut Zulharman. (li2)

KPU Payakumbuh Tetapkan F-Win Walikota Terpilih

PAYAKUMBUH (Metrans) Ketua KPU Payakumbuh Muhammad Khadafi, Kamis (23/ 2) mengatakan, pasangan nomor urut dua tersebut ditetapkan dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara pemilihan walikota dan wakil walikota di GOR M. Yamin kota itu. Dari total 57.178 suara yang sah, Pasangan Riza dan Erwin meraih 24.946 suara atau

Wabup Minta KPU Sajikan Data Pemilih Secara Akurat DHARMASRAYA (Metrans) Wakil Bupati Dharmasraya, H Amrizal Dt Rajo Medan, Kamis (23/2), menghadiri rapat koordinasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan untuk tahun 2017. Hadir dalam kegiatan pemutakhiran data ini Ketua KPU Dharmasraya bersama anggota, Kapolsek Pulau Punjung, Pabung Dandim 0310/SSD Pulau Punjung, Kadis Disdukcapil Kesbangpol dan BPS Dharmasraya. Wakil Bupati dalam sambutannya meminta kepada KPU Dharmasraya agar menyajikan data pemilih untuk kabupaten itu secara akurat. “Kita berharap masyarakat yang sudah wajib pilih agar masuk dalam data pemilihan, sehingga kedepan untuk Dharmasraya bisa penambahan kursi,” jelasnya. Wabup juga berharap kepada KPU untuk terus bekerjasama dengan intansi terkait untuk penyajian data pemilih. “Jangan sampai ada masyarakat kita yang sudah wajib pilih, tapi tidak terdata. Tentu ini sangat merugikan bagi masyarakat tersebut dan tentu juga untuk Kabupaten Dhar-

HADIRI RAKOR - Wakil Bupati Dharmasraya H Amrizal Dt Rajo Medan saat menghadiri rakor KPUD Dharmasraya mengenai data pemutakhiran data berkelanjutan 2017. masraya,” tegasnya. Ia menyampaikan, dalam mendukung kegiatan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan persiapan Pileg 2019 ia menekankan kepada seluruh stakeholder mendukung dan berperan aktif serta menyampaikan kepada jajaran di bawahnya dan kepada masyarakat. “Untuk mendapatkan data pemilih yang terkini diperlukan kerjasama dengan camat agar

melaporkan data pemilih secara berkala oleh sebab itu agar para camat membantu secara all out KPU Dharmasraya dalam hal data pemilih,” tegasnya. Dalam kesempatan itu juga, wabup juga memohon maaf karena sejak dilantik belum ada koordinasi dan silaturahim yang dilakukan oleh pemerintah. “Semoga ke depan jalinan silaturahim akan selalu erat dan terjalin,” tandasnya. (hms)

Pengelolaan Perparkiran di Kota Solok Semrawut SOLOK (Metrans) Masalah perparkiran di Kota Solok masih menjadi penyakit menahun. Meski resmi, aroma premanisme tetap saja terjadi. Di samping pungutan liar (pungli) dan tarif parkir yang tak sesuai Perda, membuat masyarakat menjerit. Meski nilainya terbilang kecil, rasa sakit hati dipungut tidak sesuai aturan, membuat perang mulut menjadi sesuatu yang biasa terjadi di tempat parkir di Kota Solok. Petugas parkir mengaku terpaksa menaikkan tarif lebih tinggi dari aturan karena “setoran” kepada Pemko Solok juga sangat tinggi. Tidak hanya di parkiran resmi yang dikelola Dinas Perhubungan dan Dinas Pasar, di sejumlah titik di sekitar Pasaraya Solok, juga “berdiri” parkir-parkir liar alias ilegal. Keberadaan parkir liar ini, terkesan dibiarkan karena diduga banyak pihak yang “bermain”. Meski Pemko Solok sudah memiliki tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli), namun kondisi tersebut terkesan dibiarkan. Di Kota Solok, sejumlah parkir resmi milik pemerintah yang dikerjasamakan ke pihak ketiga, juga tidak menggunakan karcis. Sehingga, bagi masyarakat, seakan tidak ada bedanya mana yang parkir resmi dan mana yang

parkir liar. Dalam Perda Kota Solok No. 4 Tahun 2008 tentang Perparkiran, tarif untuk sepeda motor adalah Rp1.000 dan mobil Rp2.000. Namun kenyataannya di lapangan, tarif untuk motor dipungut Rp2.000 hingga Rp3.000 rupiah, sedangkan mobil ditarik hingga Rp5. 000. Itu pun kalau para petugas parkir memiliki uang kembalian. Kalau tidak, uang Rp10.000 pun lenyap. Pantauan Metrans, di sejumlah area parkir di sekitar Pasaraya Solok, tidak ada satupun ditemukan tempat parkir yang memiliki karcis. Disinyalir, ketiadaan karcis ini menjadi “modus” bagi petugas parkir memungut tarif lebih tinggi dari aturan. Parkir yang dikelola Dinas Pasar, memiliki lokasi parkir yang lebih baik. Karena dipasangi tenda untuk melindungi kendaraan. Namun parkir yang dikelola Dinas Perhubungan, tidak memiliki tenda, tapi “tarif liar”nya tetap sama. Menjawab hal ini, Wakil Wali Kota Solok Reinier mengatakan pengelola parkir di Pasaraya Solok yang belum menggunakan karcis akan segera dibenahi. Menurutnya, sistem portal atau karcis dapat membuat PAD lebih maksimal. (rzl)

Bukittinggi Gelar Dua Acara Nasional Bersamaan BUKITTINGGI (Metrans) Launching Bukittinggi Smart City, Hari Puncak Peduli Sampah Nasional dan Bulan Bhakti Dasawisma akan digelar bersamaan pada hari Senin (27/2). Guna suksesnya acara tersebut Wakil Walikota, H. Irwandi memimpin rapat persiapan, kemarin di ruang kerjanya. Irwandi mengatakan, acara besar itu tidak lagi bersifat lokal tapi sudah berskala nasional, ketiga acara tersebut akan diliput media cetak dan elektronik nasional. Lanjut Irwandi, sengaja hari besar itu digebyarkan yang dipusatkan di bawah ikon kota Bukittinggi, Jam Gadang, dimulai jam 09.00 WIB pagi. sehingga masyarakat akan terasa acara tersebut menjadi milik semua warga kota Bukittinggi, dan juga sekaligus promosi kota itu ke tingkat nasional. Sementara Asisten II Pemerintah Kota Bukittinggi, Ismail Johar mengatakan, untuk gebyar sehari itu, terutama Launching Bukittinggi Smart City akan terasa berbeda, karena akan menjadi rekor MURI berkaitan dengan aplikasi yang dibuat ASN. Lebih dari 2.000 aplikasi dibuat ASN untuk menyambut launching itu. Dikatakan, MURI pun sudah bersedia memeriksa dan memberikan rekor atas aplikasi itu. Sementara Hari Puncak Peduli Sampah Nasional dan Bulan Bhakti Dasawisma juga akan digelar pada kegiatan yang sama. Hari Puncak Peduli Sampah Nasional akan diisi dengan penyerahan secara simbolis 10.000 keranjang belanja plastik kepada Dasawisma se-kota Bukittinggi. Sebelum hari puncaknya, pada hari ini, Jum’at (24/2) para pelajar se-kota Bukittinggi akan melakukan goro massal pemungutan sampah di sepanjang jalan. Kegiatan pemungutan sampah akan dilepas Walikota Bukittinggi, H.M.Ramlan Nurmatias di depan lapangan Wirabraja Bukittinggi (lapangan kantin) pagi hari. Selanjutnya para siswa itu akan melakukan goro menuju lokasi tugas dan sekolah masingmasing. Tidak hanya pelajar saja yang melakukan goro masal, begitupun seluruh masyarakat akan ikut bergoro di lingkungan tempat tinggal masing-masing, termasuk ASN Pemerintah Kota Bukittinggi juga akan bergoro di lingkungan perkantoran masingmasing. (win)

MESKI MINUS PERHATIAN

Warga Sinapapiliang Bersemangat untuk Hidup Sehat SOLOK (Metrans) Pemerintah Kota Solok tengah giat-giatnya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, seperti melalui program Minggu Sehat dan lainnya. Program pemerintah itupun disambut baik oleh masyarakat. Namun saat masyarakat tengah bersemangat menyambut program pemerintah kota itu, dengan melahirkan kelompok-kelompok senam sehat, namun kurang mendapat perhatian dari pihak terkait. Seperti yang dialami oleh kelompok senam pagi khusus ibu-ibu dan wanita lanjut usia (Lansia) Kelurahan Sinapapiliang. Setiap dua kali dalam seminggu kelompok ini tetap semangat melakukana senam sehat masal meski minus perhatian dari pemerintah setempat. Pelatih senam dan pembina Club Senam Sinapapiliang, Ayu Darma, mengatakan, meski tak ada bantuan dari kelurahan maupun dinas terkait, para kaum ibu tetap semangat mengajak para kaum ibu lainnya dalam berolahraga dan mengajak masyarakat untuk hidup sehat. Dia mengharapkan dengan program yang telah digulirkan oleh Walikota dan Wakil Walikota Solok ini, seharusnya didukung penuh oleh dinas dan instansi terkait dalam memberikan realisasi kegiatan ini, seperti pembinaan bagi para instruktur dan pemberian bantuan peralatan operasional kelompok. “Seharusnya kegiatan ini didukung oleh SKPD terkait, karena sampai sekarang kita belum dapat perhatian dari pemko maupun kelurahan,” kata Ayu. Ayu berharap, dengan bertambah banyaknya partisipasi dan kesadaran masyarakat menuju kehidupan yang sehat, seharusnya ada bantuan dan bimbingan dari dinas terkait seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial maupun pihak kelurahan. Ditambahkan Ayu Darma, peralatan pendukung seperti pengeras suara sangat dibutuhkan saat ini, karena menurutnya peralatan tersebut merupakan alat utama dalam kegiatan senam sehat. Ia berharap, ke depan semakin ramai masyarakat mengikuti senam sehat tersebut, karena dengan berolahraga kondisi tubuh semakin baik dan dapat mengurangi penyakit, terutama ibu-ibu yang telah lanjut usia. (ad)

Wabup Pasaman Resmikan Sosialisasi JPI - BPAP LUBUK SIKAPING (Metrans) Wakil Bupati Pasaman H. Atos Pratama meresmikan kegiatan sosialisasi Jambore Pemuda Indonesia (JPI) dan Bakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP) serta Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten Pasaman, Kamis (23/ 2), di Aula Wisma Murni Lubuk Sikaping. Wabup mengatakan, kegiatan

sosialisasi JPI – BPAP yang diselenggarakan pihak Disporapar Kabupaten Pasaman ini, termasuk upaya pemberdayaan pemuda pada kegiatan yang positif serta peran pemuda dalam membangun bangsa dan negara, khususnya di Kabupaten Pasaman. Dikatakannya, kegiatan JPI – BPAP ini sangatlah penting, seperti salah seorang pemuda

dan pemudi Pasaman yang berhasil meraih juara 2 nasional pemuda pelopor dan juara I Sumatera Barat bidang pendidikan. “Tonggak berdirinya suatu negara itu pemuda, sebab sejarah bangsa membuktikan, pemuda senantiasa berada pada lini terdepan pada setiap babak sejarah perjuangan bangsa,”

sebutnya. Ia mengatakan, ini salah satu contoh pemuda dan pemudi Pasaman yang telah mengharumkan nama daerahnya. “Maka untuk itu tahun ini dan ke depannya pemuda Kabupaten Pasaman akan dapat tampil lebih banyak lagi di tingkat provinsi maupun nasional,” harap Atos Pratama. (zul)

BERSEMANGAT – Kaum ibu dan dan wanita lanjut usia (Lansia) Kelurahan Sinapapiliang, tetap bersemangat meningkatkan kualitas kesehatan mereka dengan senam pagi.

METROBIZ

11 Gubernur Sumbar Dukung Penghapusan Kewajiban Perpanjangan SIUP

JUMAT „ 24 FEBRUARI 2017

PELUNCURAN - Peluncuran skrema bansos non-tunai diluncurkan di 44 kota di Tanah Air.

BI: Bank Swasta Berpeluang Salurkan Bansos Nontunai JAKARTA (Metrans) Bank Indonesia mengatakan tidak menutup kemungkinan bank swasta juga menjadi penyalur bantuan sosial nontunai, selain inisiator dari bank-bank milik pemerintah. “Pasti ada. Sekarang ini baru di awal, artinya tulang punggungnya harus kuat dan stabil dahulu,” kata Gubernur BI Agus Martowardojo usai peluncuran bantuan pangan non-tunai di Jakarta, kemarin. Pada Kamis (23/2), pemerintah dan BI meluncurkan skema bansos non-tunai yakni Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) kombo yang menjadi medium pemberian bantuan pangan nontunai dan juga Program Keluarga Harapan (PKH). Berdasarkan skema penyaluran bantuan sosial non-tunai, lanjut Agus, perluasan lembaga penyalur akan terlebih dahulu melibatkan Bank Pembangunan Daerah (BPD), baru kemudian bank swasta. “Namun saya belum dengar ada pengajuan dari bank swasta. Ini juga masih awal dan perdana diluncurkan di 44 kota,” ujarnya. Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Penyelenggaran Sistem Pembayaran BI Eni Panggabean menjelaskan untuk perbankan yang ingin menyalurkan bansos non-tunai, harus mengantongi izin menyelenggarakan Layanan Keuangan

Digital (LKD) terlebih dahulu. Saat ini, ujar Eni, sudah ada beberapa BPD yang menunjukkan minatnya menjadi penyalur bansos nontunai, dan meminta izin LKD kepada BI. “Bisa diberikan izin, asal infrastrukturnya dan jaringannya siap,” ujar Eni. Untuk permintaan dari bank swasta, Eni mengatakan BI belum menerima permintaan tersebut. Ketentuan keikutsertaan bank dalam LKD diatur BI dalam Peraturan BI No.18/17/PBI/2016 tentang perubahan kedua atas PBI 11/12/ PBI/2009. Dalam PBI tersebut BI memperluas kategori peserta LKD dari yang sebelumnya hanya Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) IV atau bank bermodal inti di atas Rp30 triliun menjadi juga melibatkan BUKU III dan BPD. Meskipun diperluas, BI masih tetap menerapkan syaratsyarat untuk bank peserta LKD sesuai dengan aturan turunan dalam PBI yang lama. Syarat bagi BUKU III dan BPD, antara lain, kemampuan sistem, manajemen risiko, kontrol internal, dan proteksi konsumen. Untuk BPD, tambah Eni, harus memiliki profil mandat penyaluran program bantuan sosial. Hal tersebut karena agen LKD dari BPD nanti, diharapkan dapat menjadi penyalur bansos non-tunai. (ant)

Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno mendukung wacana penghapusan kewajiban perpanjangan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) karena akan mempermudah calon pengusaha di daerah itu untuk merintis usaha. PADANG (Metrans) “Kita dukung semua kebijakan yang mempermudah masyarakat untuk mendirikan usaha,” katanya di Padang, baru-baru ini. Ia menjelaskan karakter masyarakat Sumbar lebih suka membangun usaha sendiri daripada menjadi buruh, karena itu kebijakan yang akan mempermudah berusaha juga akan membantu calon pengusaha di daerah itu. Ia mengatakan saat ini banyak gerakan yang bertujuan untuk menumbuhkan pengusaha baru di Sumbar. Kebijakan Kementerian Perdagangan untuk menghapus kewajiban memperpanjang SIUP akan mendukung tujuan tersebut. Salah seorang pendiri Minangkabau Business School And Enterpreneurship Center yang bertujuan untuk mendidik pengusaha muda di Sumbar, Erinaldi me-

PENGUSAHA - Sumatera Barat kaya akan calon pengusaha muda karena, secara karakteristik, masyarakat daerah tersebut lebih suka membangun usaha sendiri daripada menjadi pekerja. ngatakan daerah itu memang memiliki banyak calon pengusaha muda. “Mereka membutuhkan dorongan, baik dari segi strategi bisnis maupun kemudahan-kemudahan dari pemerintah,” ujarnya. Ia menerangkan dengan dorongan yang benar dan kemudahan yang diberikan, jumlah pengusaha muda di

Sumbar akan makin banyak dan tentu akan berdampak positif pula pada perekonomian daerah. Sebelumnya Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan saat ini SIUP tidak perlu daftar ulang, cukup satu kali saja. Sementara untuk Tanda Daftar Perusahaan (TDP), undangundang mengamanatkan

untuk perpanjangan setiap lima tahun sekali dengan proses yang dipermudah. “Tidak perlu mengisi formulir yang merepotkan, cukup dengan satu lembar pemberitahuan via online ataupun manual. Kecuali ada perubahan seperti nama dan lainnya, “ ujarnya. Kebijakan yang diambil pemerintah tersebut me-

rupakan salah satu usaha untuk meningkatkan indeks kemudahan berusaha di Indonesia (Ease of Doing Business/EODB) yang saat ini berada di posisi 91, atau naik dari sebelumnya berada di peringkat 106. Pemerintah berupaya untuk terus menaikkan peringkat tersebut dibawah posisi 50. (mko)

Pemerintah Sediakan Posko Pengaduan Subsidi Listrik di Solsel SOLOK SELATAN (Metrans) Setelah dilakukan di beberapa daerah sebelumnya, sosialisasi mengenai Subsidi Listrik Tepat Sasaran digelar di Kabupaten Solok Selatan, Kamis (23/2) berlangsung di Ruang Rapat Bappeda setempat dengan beragendakan pemahaman seputar subsidi listrik dan mekanisme pengaduan masyarakat. Acara dibuka oleh arahan dari Bappeda yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Bappeda Solok Selatan, Ernita Jurmani. Dalam arahannya Ernita menyampaikan bahwa pengalihan subsidi ini merupakan Program Pemerintah Terpusat sebagaimana tertulis dalam PERMEN ESDM No. 28 tahun 2016. “Kita harus mendukung program ini karena subsidi listrik tepqt sasaraan nantinya akan diperuntukkan kepada pembangunan infrastruktur kelistrikan yang masih sangat diperlukan di daerah Solok Selatan,” ujar Ernita. Ernita juga mengharapkan kerjasama dari jajaran muspika

SOSIALISASI - Sosialisasi mengenai Subsidi Listrik Tepat Sasaran terus dilakukan. Kali ini dilakukan bekerjasama dengan Bappeda Kabupaten Solok Selatan. kecamatan, kelurahan, hingga wali nagari agar program ini dapat berjalan lancar dan sukses. Pemerintah memandang perlu untuk mengeluarkan kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran. Hal ini mengacu kepada nilai subsidi yang terus membengkak ditambah ketidakcocokan data antara Rumah Tangga Miskin dengan Jumlah Rumah

Tangga yang menerima Subsidi. Sementara, bila subsidi diberikan hanya kepada masyarakat yang kurang mampu (berhak) maka dana subsidi tersebut dapat dialihkan untuk pembangunan infrastruktur lainnya. Dalam kesempatan tersebut PLN juga diundang sebagai narasumber. Hadir disana Deputy Manager Sistem Informasi PLN

Wilayah Sumbar, Nur Rokhmanuddin, Asisten Manager PA PLN Area Solok, Yessi Indra, serta Manager PLN Rayon Muara Labuh, Deni Pamudji. Kesempatan tersebut juga menjadi sarana klarifikasi dari PLN bahwa tidak ada kenaikan tarif listrik, melainkan pengalihan subsidi dari masyarakat dengan kategori mampu untuk membangun infrastruktur kelistrikan. Dan peran PLN hanya sebatas operator yang menjalankan instruksi dari Pemerintah. Selain paparan terkait subsidi, penjelasan seputar mekanisme pengaduan mendapat perhatian penuh dari para camat dan lurah yang hadir dalam acara tersebut. “Kami menyadari bahwa hal-hal terkait siapa yang berhak dan tidak berhak mendapat subsidi dapat menimbulkan perselisihan. Sehingga untuk menampung aspirasi masyarakat yang

merasa berhak mendapat subsidi namun pada realisasinya tidak terdaftar dalam DPT, dapat melakukan pengaduan dengan mengisi formulir pengaduan yang telah disediakan di kantor Kelurahan,” ujar Nur Rokhmanuddin. Formulir yang diisi dikantor kelurahan akan direkap dan kemudian diupload di kantor kecamatan oleh user yang telah disiapkan oleh PEMDA setempat. Data yang diupload akan diverifikasi oleh tim yang terdiri dari TNP2K, Kemensos, dan PLN. Semakin besarnya kebutuhan akan listrik menyebabkan anggaran untuk kelistrikan juga semakin besar. Untuk menekan besarnya anggaran tersebut, Pemerintah merasa perlu menerapkan kebijakan pengalokasian subsidi yang lebih tepat sasaran tanpa mengabaikan masyarakat kurang mampu. (*)

DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN SUMBAR UNTUK PERTANIAN SUMBAR HEBAT MASIH BELUM IDEAL

Naiknya NTP Sumbar Tidak Memuaskan

DORONG - Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Sumbar mendorong meningkatnya NTP petani Sumbar.

PADANG (Metrans) Meskipun Nilai Tukar Petani (NTP) Sumatera Barat (Sumbar) pada Desember 2016 terdata meningkat (96,60) dibandingkan November 2016 (97,87), namun hal tersebut belum memuaskan. “Ini belum ideal. Buat petani kita masih belum menguntungkan. Sebelumnya kita sempat mencapai NTP di atas angka 100. Semakin tinggi NTP petani kita maka semakin kuat daya beli mereka. Ini tentu mendorong juga pada pertumbuhan ekonomi yang baik,” Kata Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Sumbar Candra saat dijumpai Metrans di ruang kerjanya baru-baru ini. Dikatakan Candra, jika inflasi terjadi, otomatis NTP sulit naik. Mengingat situasi sekarang ini, dimana petani Sumbar masih

terlihat belum bisa menguasai pasar, indeks harga yang diterima petani terhadap hasil tani mereka masih rendah sementara indeks harga yang dikeluarkan petani untuk membeli kebutuhan cukup tinggi, menjadikan NTP Sumbar terkini masih belum mencapai angka idela. “Petani tidak puas. Kita (redDinas) juga tidak puas. Kita justeru ingin NTP di atas angka 100. Daya beli petani yang kuat mengindikasikan kesejahteraan petani yang bagus. Jika masih di bawah 100, ini masih lemah,” ujar Candra. Berupaya meningkatkan kesejahteraan petani, yang salah satu indikatornya adalah tingginya NTP petani, Dinas melanjutkan program Gerakan Pensejahteraan Petani (GPP) di Sumbar.

“Melalui program tersebut, kita mendorong para petani untuk menambah jam kerja mereka. Jika biasanya mereka bekerja 2-3 jam per hari, sekarang mereka didorong untuk bekerja 5-6 jam per hari. Bertambah jam kerja, bertambah penghasilan. Ini bisa membantu meningkatkan kesejahteraan mereka,” jelas Candra. Dikatakan, dalam GPP, berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumbar berkolaburasi ‘mengeroyok’ petani. Bukan hanya Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Sumbar yang menargetkan fokus pada petani, akan tetapi turut serta Dinas-Dinas lainnya seperti Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumbar.

“Kita dorong petani untuk melakukan pekerjaan lain, oleh karena itu OPD lain turut serta dalam kegiatan GPP ini,” tambah Candra. Selain itu, Candra mengemukakan bahwa Dinas juga senantiasa melakukan penyuluhan untuk membimbing para petani yang tergabung dalam Kelompok Tani (Keltan). Akan tetapi masih ada kendala di lapangan berupa tidak sesuainya jadwal penyuluhan dengan kegiatan petani sehingga petani yang bersangkutan tidak bisa menghadiri penyuluhan. “Masalah-masalah teknis seperti ini sering terjadi. Kita tidak bisa juga menyalahkan petani karena mereka dihadapkan pada kondisi mereka harus melakukan pekerjaan lain,” katanya. (yyn)

12

TEKNOBIZ JUMAT „ 24 FEBRUARI 2017

SEKILAS

WISATA - Promo wisata yang ditawarkan ShopBack membidik para traveler Indonesia.

ShopBack Tawarkan Diskon Paket Wisata JAKARTA (Metrans) ShopBack, platform cashback di Asia Tenggara, menawarkan program promo cashback dan diskon perjalanan wisata untuk membidik para traveler Indonesia. “Promo cashback untuk pembelian tiket pesawat, paket perjalanan wisata maupun pemesanan hotel kami hadirkan karena kami melihat masyarakat Indonesia saat ini kian menggemari perjalanan wisata,” kata Indra Yonathan, country general manajer ShopBack Indonesia, di Jakarta, barubaru ini. Dalam setahun, 61,5 persen dari total responden menyatakan setidaknya 1 hingga 2 kali membeli tiket pesawat atau pemesanan hotel, baik secara online maupun pembelian langsung ke agen. “Ini menggambarkan potensi pasar yang besar,” terangnya. Dengan menggandeng mitra-mitra terkemuka, ShopBack berharap konsumen belanja online akan mendapatkan pilihan yang lengkap dan beragam bagi kebutuhan perjalanan wisatanya. ShopBack akan memberikan cashback hingga Rp250 ribu dan diskon hingga Rp200 ribu untuk setiap transaksi di luar promo yang dihadirkan oleh para mitranya. Progam promo ShopBack ini berlaku mulai 21 hingga 24 Februari 2017. (ant)

FORD

Mobil Masa Depan Ford Bisa Deteksi Mood Pengemudi JAKARTA (Metrans) Ford optimistis kendaraan masa depannya akan mempunyai kemampuan untuk membaca ekspresi wajah pengemudi dan mampu melakukan reaksi yang tepat. Dalam penelitian yang dilakukan Ford dan RWTH Aachen University di Jerman, produsen mobil asal Amerika Serikat itu akan menghadirkan kendaraan yang mampu mendeteksi mood pengendaranya lewat mikrofon dan kamera di dalam kabin. Contohnya, mobil bisa mempelajari lagu apa yang ingin didengar pengemudi saat tampak stress dan bahkan bisa mengatur pencahayaan interior sesuai suasana hati. Ford, seperti dilansir laman Car Scoops mengatakan, dengan sistem konektivitas SYNC 3 miliknya, kendaraan akan dilengkapi teknologi yang mampu menjadi asisten pribadi, dan disebut bisa terwujud dalam dua tahun ke depan. Sistem kontrol suara bisa mengatakan hal-hal semacam “Kamu akan kehabisan stok cokelat kesukaanmu dan toko favorit kamu memiliki beberapa persediaan. Ingin mampir dan membelinya?” Selanjutnya, kamera di dalam kabin bisa memonitor pergerakan mata pengemudi yang bisa secara otomatis mengatur sistem navigasi dengan hanya melirik tujuan di peta. Pengemudi juga dimanjakan oleh sistem yang mampu menjawab panggilan telepon masuk dengan menganggukkan kepala. “Banyak orang yang mencintai mobil mereka, namun dengan sistem baru yang mampu mempelajari dan beradaptasi, kita bisa mengharapkan terjalinnya hubungan yang lebih kuat dan serius,” kata dosen senior di University of York Dominic Watt. “Mobil tersebut akan menjadi asisten, teman perjalanan dan pendengan yang simpatik, dan Anda bisa mendiskusikan dan menanyakan apapun, hingga mencapai titik bahwa Anda lupa sedang berbicara dengan mesin,” lanjutnya. (try)

KLONING - WhatsApp adalah produk ke-empat Facebook yang mengkloning Snapchat Stories.

WhatsApp Stories, Hasil Contekan Snapchat WhatsApp membuat fitur Stories untuk milyaran penggunanya, format yang mirip dengan apa yang sebelumnya dimiliki Snapchat. JAKARTA (Metrans) Seperti Snapchat, WhatsApp Stories juga diunggah dari kamera in-app. Setelah memotret, pengguna dapat menambahkan gambar, teks dan emoji di foto itu. Foto yang diunggah akan muncul di tab baru, yang dapat dilihat oleh orang yang menyimpan kontak Anda, selama 24 jam ke depan. Pengguna juga dapat membalas status unggahan teman langsung dari postingan tersebut. Fitur Stories tersebut bisa digunakan di perangkat berbasis Androisd, iOS dan Windows Phone. Agustus lalu, Instagram mengadopsi fitur tersebut, diikuti oleh Facebook Messenger lalu Facebook. Dua yang disebutkan terakhir masih menguji coba fitur tersebut di beberapa negara. WhatsApp menjadi produk kedua Facebook yang secara global sudah memiliki fitur tersebut. WhatsApp melihat fitur terbaru tersebut sebagai hadiah untuk para pengguna dalam ulang tahun mereka yang ke-8 pada 24 Februari. “Saat WhatsApp diluncurkan hampir 8 tahun yang lalu, dimulai dari berbagi pembaruan status. Pengguna dapat membuat kalimat pendek agar teman tahu apa yang sedang dilakukan,” kata WhatsApp

dalam unggahan di blog mereka. “Ketika kami menyadari orang menggunakan untuk berkomunikasi secara real time, kami merancang ulang WhatsApp sebagai aplikasi pesan.” WhatsApp mungkin akan memperbaiki Status selama delapan tahun belakangan bila menganggap fitur tersebut penting. Snapchat hadir beberapa waktu lalu dan meraih porsi pengguna muda dalam jumlah yang banyak, membuat Facebook merasa terancam dengan peta jalan yang telah mereka buat beberapa tahun belakangan. Dari sudut pandang Facebook, menambah Stories ke WhatsApp merupakan strategi untuk menghadapi pertumbuhan Snapchat di pasar yang belum terjangkau oleh aplikasi pesan. Dengan memasang salah satu fitur terpopuler Snapchat, Facebook memaksa Snap Inc. menemukan cara baru untuk menumbuhkan bisnis mereka. Setelah empat bulan diluncurkan, 150 juta orang menggunakan Instagram Storier setiap hari, angka yang mirip dengan jumlah pengguna Snapchat. Snapchat akan masuk ke initial public offering (IPO) pada 2 Maret mendatang. (nts)

Go-Life Sasar Pengguna Go-Jek JAKARTA (Metrans) Aplikasi mobile on-demand milik Go-Jek, Go-Life, mensasar pengguna Go-Jek yang kini telah diunduh 33 juta kali, untuk menggunakan layanannya. “Kalau bisa seperti Go-Jek, pengguna bisa sebanyak GoJek,” kata Dayu Dara, Cofounder Go-Life, dalam temu media di Jakarta, baru-baru ini. “Merauk sepenuhnya pengguna smartphone yang membutuhkan pelayanan jasa,” sambung dia. Dirilis pada awal Februari, Dayu mengatakan kurang dari dua minggu aplikasi Go-Life telah mengantongi 10.000 unduhan. Go-Life menghubungkan pelanggan dengan lebih dari 7.000 tenaga profesional di bidang kebersihan (Go-Clean), otomotif (Go-Auto), kecantikan

(Go-Glam) hingga terapis pijat (Go-Massage). Dayu memastikan seluruh mitra Go-Life telah berpengalaman di bidangnya dan telah melewati seleksi serta pelatihan. “Untuk terapis Go-Massage yang akan bergabung harus memiliki pengalaman di industri selama 2 tahun. Kami juga mengharuskan mitra untuk menyertakan SKCK,” ujar Dayu. “Lalu, cek dokumen, kemudian interview tentang pengalaman dan tes praktek oleh advisor kami yang sudah berpengalaman 10-20 tahun, setelah lolos akan mengikuti pelatihan,” lanjut dia. Dalam hal pembagian komisi, Dayu mengatakan, dari 100 persen yang dibayar konsumen, Go-Life memberikan lebih dari 70 persen untuk mitra. “Sisanya ada yang di-

berikan dalam bentuk insentif finansial dan non finasial seperti program belajar bahasa Inggris,” ujar Dayu. Kini, layanan Go-Massage, Go-Clean dan Go-Glam sudah bisa dipesan selama 24 jam dan terdapat fitur untuk melakukan pemesanan dari beberapa hari sebelumnya. Untuk layanan GO-AUTO juga dapat dipesan untuk hari selanjutnya. Selain itu, peningkatan dari kualitas layanan juga dilakukan dengan penambahan layanan baru. Untuk Go-Massage, ada beberapa layanan terbaru seperti hot stone massage, sport massage dan pregnancy massage. Sedangkan untuk layanan Go-Glam, pengguna kini dapat memesan layanan nail art, waxing, make up, hijab styling dan facial. (nts)

BERSIHKAN - Tim GoClean sedang bersihkan masjid Istiqlal di Jakarta.

Skutik di Indonesia Vs Skutik di Asia Tenggara JAKARTA (Metrans) Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutus bersalah PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) dan PT Astra Honda Motor (AHM) karena persekongkolan dalam penetapan harga jual sepeda motor skuter matik. Menurut KPPU, idealnya harga jual skuter matik adalah Rp8,7 juta, namun mereka melepasnya dengan harga Rp14 hingga 18 juta, dan dinilai sangat menguntungkan perusahaan. (try)

MENGUNTUNGKAN - Harga jual skuter matik dinilai KPPU sangat menguntungkan perusahaan produsennya.

Berapa harga jual skuter matik Honda dan Yamaha di negara-negara di kawasan Asia Tenggara? Berikut beberapa contoh perbandingannya: Indonesia · Honda BeAT mulai Rp14.650.000 (New BeAT Pop CW Comic) hingga Rp15.650.000 (New BeAT Streat eSP) · Honda Vario mulai Rp16.400.000 (New Vario 110 eSP CBS) hingga Rp20.900.000 (New Vario 150) · Yamaha Mio M3 125 Rp14,9 juta, Mio Z Rp15,3 juta, Mio M3 125 AKS SSS Rp15,8 juta · Yamaha Soul GT Rp16,2 juta, Soul GT AKS SSS Rp17,2 juta Thailand · Honda Moove (setara BeAT) 49.700 baht (Rp18,8 juta) · Honda Click (setara Vario) mulai 44.000 baht (Rp16,7 juta) hingga 49.000 baht (Rp18,6 juta) · Yamaha GT125 44.500 baht (Rp16,9 juta) Malaysia · Honda Beat EEV 5.565 ringgit (Rp16,6 juta) · Yamaha Ego Avantiz (setara Mio) 5.000 ringgit (Rp17 juta) Filipina · Honda BeAT FI eSP (Standard) SRP 63,900 peso (Rp18,3 juta) · Honda Click125i (setara Vario) 87.900 peso (Rp23,6 juta) · Yamaha Mio 82.400 peso (Rp21,9 juta) · Yamaha Mio Soul i 125 79.000 peso (Rp21 juta) Vietnam · Honda Air Blade 125cc (setara Vario) 37,99 juta dong (Rp22,4 juta) · Yamaha Nouvo FI SX (setara Mio GT) 33,9 juta dong (Rp20 juta), Nouvo FI RC 35,9 juta dong (Rp21,1 juta), Nouvo FI GP 36,4 juta dong (Rp21,4 juta).

SEPUTAR PARLEMEN

13

JUMAT „ 24 FEBRUARI 2017

ANTARA FOTO

DPD Dorong Pembahasan RUU Wilayah Kepulauan JAKARTA (Metrans) Dewan Perwakilan Daerah mendorong pembahasan Rancangan Undang Undang Wilayah Kepulauan untuk memacu perkembangan daerah. Keterangan pers yang diterima di Jakarta, Kamis, pandangan untuk mendorong pembahasan rancangan undangundang tersebut karena provinsi yang memiliki wilayah kepulauan memerlukan aturan-aturan khusus yang mendasari segala kewenangan sesuai dengan kondisi wilayah yang unik tersebut. Komite I DPD RI menerima sejumlah pandangan terkait penyusunan RUU tersebut dari berbagai kalangan akademisi dan juga komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara. DPD menilai provinsi di wilayah kepulauan memiliki tantangan yang besar terkait pelayanan publik, dan upaya untuk menangani kesenjangan ekonomi serta proses distribusi barang dan jasa. Distribusi dan transportasi sebagian besar menggunakan kapal dan memakan waktu yang lama. Opsi transportasi lainnya menggunakan pesawat udara. Kondisi itu mengakibatkan biaya menjadi lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya yang tak memiliki wilayah kepulauan. “Keinginan dari daerah untuk sejahtera itulah yang menjadi kebutuhan dan titik berat urgensi RUU ini, dan Komite I memandang tidak cukup hanya dengan PP,” kata Wakil Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi. Sedangkan Djohermansyah Djohan mengatakan, agar tidak kontradiktif dan berbenturan dengan undang-undang lainnya, dalam pembuatan RUU, DPD harus merumuskan hal-hal yang khusus terkait wilayah kepulauan. (ant)

DPR Minta Pemerintah Berdialog Soal Solusi Freeport JAKARTA (Metrans) Anggota Komisi VII DPR RI Harry Purnomo mengingatkan Pemerintah agar berdialog dengan DPR RI guna mencari solusi dalam menyikapi persoalan perusahaan pertambangan PT Freeport karena menyangkut kepentingan nasional. “DPR mendukung sikap Pemerintah dengan semangat menegakkan undangundang dan membela kepentingan nasional,” kata Harry Purnomo pada diskusi “Dialektika Demokrasi: Kebijakan Pemerintah dan PT Freeport” di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis. Menurut Harry Purnomo, elemen bangsa Indonesia hendaknya tidak terusmenerus berpolemik soal benar atau tidaknya penyikapan terhadap akan berakhirnya kontrak karya PT Freeport. Berdasarkan amanah undang-undang Minerba, kata dia, perusahaan pertambangan PT Freeport wajib membangun pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter di Gresik Jawa Timur dan di Papua. Pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan Smelter di Gresik, Jawa Timur, selesai tahun 2017 dan di Papua selesai tahun 2020, tapi sampai saat ini Freeport belum membangun smelter. “Penolakan Freeport membangun smelter, dapat berdampak pada perusahan pertambangan yang lainnya. Politisi Partai Gerindra ini juga mengingatkan agar Pemerintah tidak terlalu percaya diri dengan menyatakan siap menghadapi arbitrase internasonal. Menurut dia, kalau Pemerintah Indonesia sampai kalah, akan berdampak lebih buruk pada PT Freeport. (ant)

PAW - Tiga Anggota DPR yang baru Ni Putu Tuti Kusuma Wardhani (ketiga kiri), Mardani Ali Sera (kiri) dan Nawawi S (kedua kiri) diambil sumpahnya saat dilantik pada Sidang Paripurna DPR ke-18 Masa Sidang III Tahun Sidang 2016-2017 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (23/2). Tiga anggota DPR dilantik pada Pergantian Antar Waktu (PAW) yakni Namawi S dari Fraksi Golkar menggantikan Airlangga Hartarto, Ni Putu Tuti Kusuma Wardhani dari Fraksi Demokrat menggantikan Jero Wacik dan Mardani Ali Sera dari fraksi PKS menggantikan Sa’duddin.

DISAMBUT HENDRA IRWAN RAHIM

Pengurus Wilayah NA dan IPM Audiensi ke DPRD Sumbar Pengurus Wilayah Nasyiatul Aisyiyah (NA) dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) Sumbar yang akan menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil), melaksanakan audiensi dengan Ketua DPRD Sumbar, Hendra Irwan Rahim di ruang Rapat Khusus 2, Kamis (23/2). PADANG (Metrans) Dalam arahannya, Hendra mengingatkan pengurus organisasi kepemudaan (OKP) di bawah naungan Ormas Muhammadiyah ini, akan bahaya narkoba yang telah merasuk jauh ke dalam kehidupan masyarakat. “Jangan sempat terlibat narkoba. Karena, penyakit ini akan terus berulang di kemudian hari terutama saat pecandu tersebut tengah bermasalah hidupnya,” ungkap Hendra dalam dialog yang didampingi Raflis (Sekwan), Laswardi (Kasubag Humas) dan sejumlah staf. Hendra juga menegaskan, narkoba bisa merusak jiwa dan raga pemakainya. “Hidup itu hanya sekali. Maka pikirlah dua kali kalau

Anda mau memakai narkoba. Narkoba merusak otak secara permanen, dan tubuhnya lainnya. Hendaknya penanggulanan narkoba ini merupakan juga menjadi program IPM ikut serta memberantas narkoba, mengajak generasi bangsa menjahui narkoba membangun peradaban ikut serta membantu pemerintah dalam memberantas narkoba sesuai dengan program pemerintah”, ujarnya. Selain itu, Hendra juga mengingatkan bahaya lesbian, gay, bisex dan transexual (LGBT). Pelakunya, banyak kalangan terdidik bahkan secara penampilan fisik, terlihat Islami. Hendra juga menungkapkan, DPRD Sumbar tengah membahas peluang untuk dianggarkan beasiswa dan bantuan biaya pendidikan, bagi para pemuda yang memiliki kemampuan cemerlang dan diterima di perguruan tinggi ternama di Indonesia. “Hal ini tengah dibahas bersama Komisi V DPRD Sumbar yang membidangi pendidikan,” ungkapnya dalam dialog yang dipandu Ketua IPM, Anton bersama Ketua Nasyiatul Aisyiyah, Nur Delfina. Muswil IPM Sumbar pada 2017 ini merupakan yang ke20 dan NA yang ke-13. Kedua ormas ini akan ikuti muswil bersama pada 25-27 Februari 2017. Muswil akan digelar di

kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UMSB), di kawasan Pasir Jambak. Selain itu, Hendra mengingatkan IPM dan NA, untuk mematuhi UU Kepemudaan. Dimana, pemuda yang akan memimpin OKP haruslah berusia antara 17 sampai 30 tahun. Ketua Nasyiatul Aisyiyah,

dibuka Ketua NA pusat, Ketua DPRD Sumbar, Hendra Irwan Rahim” ujar Ketua PW Nasyiatul Aisyiyah Delvina Rahman. Lanjutnya, untuk kelancaran muswil pada 25-26 Februari 2017, PW Nasyiatul Aisyiyah sudah melakukan audiensi bersama Gubernur, rektor UMSB dan pihak PD Muhammadiyah Padang. (mon)

Nur Delfina mengungkapkan persiapan hingga saat ini telah rampung 98 persen, sehingga dengan waktu yang tidak lama lagi kepanitiaan tinggal menyelesaikan beberapa hal pendukung . “Terkait lokasi di UMSB dan konsumsi sudah fix, pembukaan ini akan dihadiri Gubernur Sumbar H. Irwan Prayitno dan

Ketua MPR: Kesadaran Etika Harus Dikembangkan JAKARTA (Metrans) Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan kesadaran beretika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus terus dikembangkan dengan berbagai pendekatan, sehingga semua kalangan memahami hal tersebut. Dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Rabu malam, Ketua MPR RI mengatakan kebutuhan untuk menyosialisasikan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi penting di tengah-tengah berbagai ma salah yang dihadapi oleh bangsa. Zulkifli Hasan saat bertemu dengan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

(DKPP) Jimly Asshidiqie, Rabu, mengatakan perlunya sebuah forum pertemuan nasional untuk menyosialisasikan Ketetapan MPR nomor 6 tahun 2001 tentang etika tersebut. Sementara itu Jimly mengatakan konferensi nasional etika kehidupan berbangsa dan bernegara akan diselenggarakan pada April mendatang dengan tujuan agar hal itu bisa dipahami dan dimengerti oleh masyarakat. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu juga mengatakan pemahaman tentang etika sangat penting mengingat makin banyak pejabat negara yang kurang memperhatikan persoalan etika dalam menjalankan tugas dan

kewajibannya. Jimly mengatakan bila ini berlanjut akan menimbulkan preseden buruk di masa mendatang. Dalam kesempatan pertemuan itu, Ketua DKPP juga menyampaikan kepada Ketua MPR RI tentang masa tugas di DKPP yang akan berakhir pada Juni mendatang. Selama lima tahun terakhir, DKPP telah mencapai sejumlah prestasi diantaranya keberhasilan menciptakan peradilan etika dalam bentuk Mahkamah Etika. Prestasi ini dianggap baik karena sebelumnya persoalan etik hanya dibahas secara internal dalam sebuah lembaga etik saja. (ant)

SILATURAHMI DAN SHARING

DPRD Batanghari Berkunjung ke DPRD Kabupaten Solok AROSUKA (Metrans) Rombongan Komisi I DPRD Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi, berkunjung ke DPRD Kabupaten Solok di Arosuka, dalam rangka silaturahmi dan sharing informasi tentang pelaksanaan UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer) di daerah penghasil bareh tanamo itu, Kamis (23/02). Rombongan terdiri dari Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batanghari Elpisina, S.Sos, M.Si Ketua Komisi I, M. Jaafar dengan anggota Adi Susanto, Ahmad Dailami, Syafriandi, Baharudin, Maknudin, Nasrul, Jangte, SE dan Adison, Pd. Ketua DPRD Kabupaten Solok Hardinalis Kobal didampingi Sekretaris Dewan (Sekwan) Si Is, SP, MM, Kabag Umum Velma Weldy, Kasubag Pembentukan Perundang-undangan Ramli SH dan Kasubag Humas Protokoler Zaldi Ujang Sadiah Nofra, menerima rombongan tamu dari Batanghari

itu di Ruang Rapat Utama gedung dewan di Arosuka. “Maksud dan tujuan kami datang berkunjung ke DPRD Kabupaten Solok adalah dalam rangka study banding tentang pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang tidak lama akan diselenggarakan” kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batanghari, Elpisina, diacara itu. Atas nama seluruh rombongan DPRD Kabupaten Batanghari kata Elpisina mengemukakan, pihaknya sangat berterima kasih dan mengapresiasi sambutan dari tuan rumah DPRD Kabupaten Solok, yang telah menerima kedatangan mereka dengan sangat baik dan penuh keramah tamahan. Anggota Komisi I DPRD Kab. Batanghari juga menyampaikan bahwa Kabupaten Batanghari belum mempunyai pengalaman dalam menyelenggarakan Ujian Nasional Berbasisi Komputer. Dikarenakan adanya kebijakan baru, maka pada tahun ini akan

diselenggarakan Ujian Nasional berbasis Komputer di Kabupaten Batanghari khusus untuk Pelajar SMP dan SMA. Oleh karena itu, Komisi I DPRD Kabupaten Batanghari memilih berkunjung ke Kabupaten Solok, dengan salah satu alasan karena Kabupaten Solok khususnya dan Sumatera Barat pada umumnya telah terkemuka dibidang pendidikan. Terkait pertanyaan rombongan Komisi I DPRD Kabupaten Batanghari itu, Ketua DPRD Kabupaten Solok Hardinalis Kobal, memberi kesempatan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga. Syahrul Efendi untuk memberikan jawaban seputar pelaksanaan UNBK didaerah penghasil buah Markisa tersebut. Syahrul Efendi menyebutkan, bahwa Ujian Nasioanal Berbasis Komputer ini merupakan tahun ke-dua dilaksanakan di Kabupaten Solok, setelah sebelumnya SMK Negeri Gunung talang dan SMK

Swasta Budi Mulia Suskses mengadakan Ujian Nasional Berbasis Komputer pada Tahun ajaran 2015/2016 lalu. Setelah adanya perintah dari Bupati Solok terhadap Dinas Pendidikan & Olahraga (Dispora) setempat, untuk melakukan persiapan terhadap Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) mengingat pada zaman ini merupakan zaman komputerisasi. Dengan adanya UNBK ini kata Syahrul Efendi mengemukakan, maka pelaksanaan ujian bisa dilakukan secara efektif dan efisien. Pihak Dispora Kabupaten Solok pun langsung melakukan invetarisir jumlah ketersediaan Komputer di Sekolah-sekolah yang ada dilingkup Kabupaten Solok dan hasilnya ketersediaan komputer hanya 1/3 saja dari total kebutuhan yang ada. Untuk itu katanya, pihak Dispora berencana untuk melakukan ujian gabungan nantinya, antara SMP dan SMA dengan

dibagi menjadi beberapa Shift waktu ujian ungkapnya. Terkait pelaksanaan UNBK didaerah itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Solok Syahrul Efendi juga meminta dukungannya kepada Ketua DPRD Kabupaten Solok Hardinalis Kobal, untuk nantinya bisa membatu dalam pengesahaan anggran pengadaan komputer di Dispora setempat. Guna memenuhi Jumlah Kebutuhan komputer yang saat ini dirasakan masih belum mencukupi. Syahrul Efendi juga mengemukakan, sesuai dengan aturan dari Menteri Pendidikan untuk pelaksanaan Ujian nasional dilakukan dengan dua sistem. Yang pertama dengan sistem Konvensional (manual) dan yang kedua dengan sistim Berbasis Komputer. Untuk penyelenggaraan Ujian Nasional Berbasis Komputer pada SMA yang menjadi kewenangan provinsi, pengawasan dan penjaminan mutu pendidikan yang ada

di daerah tetap menjadi kewajiban pemerintah daerah. Ia menyebutkan, bahwa untuk melaksanakan UNBK tersebut, perlu adanya koordinasii dari kementerian sampai ke daerah. Terutama terkait ketersediaan suply jaringan internet dan arus listrik dan kemudian untuk pelaksanaannya juga harus mengikuti ketentuan dari Menteri Pendidikan. “Dimana untuk pelaksanaan UNBK perlu adanya komputer Server dan Komputer Client, dalam setiap ruangan ujian tersedia 20 unit komputer client dan satu Komputer server serta 1 unit komputer cadangan” tutur Syahrul Efendi. Usai acara perkenalan dan sesi tanya jawab, acara dilanjutkan denga saling tukar menukar cendera mata, antara Wakil DPRD Kabupaten Batanghari, Elpisina dengan Ketua DPRD Kabupaten Solok Hardinalis Kobal. (Ris)

INTERNASIONAL

14

JUMAT „ 24 FEBRUARI 2017

KANTOR BERITA PYONGYANG, KCNA:

Korut Salahkan Malaysia Atas Kematian Warga Negaranya Banyak Rumah Orang Palestina Dimusnahkan di Jerusalem Timur JERUSALEM (Metrans) Jumlah rumah orang Palestina yang dihancurkan oleh penguasa Israel di Jerusalem Timur pada 2016 telah mencapai tingkat yang tak pernah ada sebelumnya, kata satu kelompok pengawas hak asasi manusia Israel pada Rabu (22/2). Menurut Ir. Amim, 2016 menandai “tingkat tinggi sepanjan waktu pemusnahan tahunan”; dengan 125 rumah tinggal dan 80 rumah yang bukan tempat tinggal diratakan dengan tanah, hampir tiga-kali lipat jumlah yang dihancurkan pada 2015, yaitu 74. Kecenderungan itu terus berlanjut pada 2017, dan lebih dari 40 rumah dihancurkan selama dua bulan belakangan. Pada 2016, penguasa Yahudi untuk pertama kali melakukan penghancuran rumah orang Palestina di permukiman di luar Tembok Pemisah, yang memisahkan Jerusalem Timur, milik Palestina, dengan Jerusalem Barat, yang kebanyakan dihuni orang Yahudi. Sebanyak 40 rumah diratakan dengan tanah di Kalandia dan lima lagi di Walajeh. Pemerintah Kota Praja Jerusalem, yang biasanya menyatakan tidak sah bangunan tanpa izin buat penghancuran tersebut, belum mengeluarkan komentar mengenai jumlah rumah orang Palestina yang dihancurkan, demikian laporan Xinhua — yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis siang. Israel menduduki Jerusalem Timur, bersama dengan bagian lain Tepi Barat Sungai Jordan, dalam Perang Timur Tengah 1967. Israel belakangan mencaplok daerah itu dan mengkalimnya sebagai bagian “dari ibu kotanya yang tak terpisahkan”, tindakan yang dikutuk oleh masyarakat internasional. Menurut data yang diserahkan belum lama ini ke parlemen, sebanyak 312.000 orang Palestina tinggal di Jerusalem Timur. Kebanyakan dari mereka hidup dalam kemiskinan, dengan nyaris tak memperoleh akses ke layanan kesehatan, pendidikan dan adiministrasi. (ant)

Pasukan Irak Bebaskan Dua Desa di Dekat Mosul BAGHDAD (Metrans) Satuan paramiliter Irak, yang dikenal dengan nama Hashd Shaabi, pada Rabu (22/ 2) membebaskan dua desa dari petempur IS di dekat Kota Kecil Tal Afar, kata militer Irak. Sementara itu pesawat tempur pemerintah membom sasaran IS di sebelah barat Kota Mosul. Satuan paramiliter yang didominasi pemeluk Syiah tersebut membebaskan Desa Sharia dan Ain-Tlawi di sebelah barat Tal Afar, sekitar 70 kilometer di sebelah barat Mosul, setelah bentrokan sporadis dengan petempur IS, sehingga menewaskan 47 di antara mereka dan menghancurkan 13 mobil yang diisi peledak, kata satu pernyataan dari Hashd Shaabi. Sementara itu, jet tempur F-16 Irak melancarkan enam serangan udara terhadap posisi IS di dekat dan di kota yang dikuasai IS tersebut, sehingga menghancurkan empat lokasi pembuatan bom mobil dan menewaskan 20 gerilyawan di satu rumah perlindungan. Serangan udara itu juga menewaskan puluhan petempur IS di dua desa di sebelah barat Mosul, kata Letnan Jenderal AbdulAmir Yarallah dari Komando Operasi Gabungan dalam satu pernyataan lain. Serangan tersebut, menurut laporan Xinhua —yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis siang, dilancarkan saat pasukan keamanan Irak bergerak maju ke arah ujung barat Mosul untuk mengusir petempur IS dari kubu utama terakhir mereka di Irak. (ant)

Korea Utara (Korut) pada Kamis menyalahkan Malaysia atas kematian salah seorang warga negaranya di bandara Kuala Lumpur pekan lalu dan menuduh pemerintah “bersikap tidak ramah” sesuai skenario yang disusun oleh Korea Selatan (Korsel). SEOUL (Metrans) Skenario itu menyebutkan bahwa agen Pyongyang telah membunuh Kim Jong Nam, kakak tiri pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un. Malaysia awalnya tekah mengatakan kepada Korea Utara bahwa seseorang yang memegang paspor diplomatik telah meninggal karena serangan jantung di bandara Kuala Lumpur pada 13 Februari, menurut kantor berita Pyongyang, KCNA. KCNA mengatakan Malaysia dengan cepat mengubah sikapnya dan mulai mempersulit masalah itu setelah laporan muncul di Korea Selatan bahwa seorang pria telah tewas diracun, mengutip seorang juru bicara komite negara. “Yang makin perlu mendapat perhatian serius adalah kenyataan bahwa tindakan-tindakan yang tidak adil di sisi Malaysia bertepatan dengan persekongkolan anti-DPRK yang diluncurkan oleh pihak berwenang Korea Selatan,” kata KCNA. DPRK adalah singkatan dari nama resmi Utara, Republik Demokratik Rakyat Korea.

“Tanggung jawab terbesar untuk kematiannya terletak pada Pemerintah Malaysia karena warga negara DPRK meninggal di wilayahnya,” kata laporan itu. Polisi Malaysia pada Rabu menyebut nama seorang diplomat Korea Utara bersama dengan seorang pejabat maskapai penerbangan negara itu sebagai pihak yang ingin diperiksa atas pembunuhan Kim Jong Nam, 46 tahun, saudara tiri Kim Jong Un. Kepala Polisi Malaysia Khalid Abu Bakar mengatakan kedua pejabat itu berada di

Malaysia tapi tidak bisa mengkonfirmasi jika mereka berada di Kedutaan Besar Korea Utara. Sejauh ini, polisi telah mengidentifikasi total delapan warga negara Korea Utara yang diduga terhubung dengan pembunuhan itu. Salah satunya ada di tahanan. Malaysia telah menolak permintaan Korea Utara agar jenazah diserahkan ke kedutaan besarnya secara langsung. Pihak berwenang mengatakan jenazah akan disampaikan pada kerabat meskipun tak ada satu pun yang mengklaimnya.

KCNA menuduh Malaysia melanggar hukum internasional dengan melakukan otopsi pada seseorang pemegang paspor diplomatik. Sebelumnya Khalid menyebutkan, kepolisian meningkatkan pengamanan di rumah duka tempat jenazah Kim Jong-nam berada, terutama setelah ada upaya pencurian mayat tokoh tersebut. Pejabat di negara tersebut telah mengetahui delapan warga Korea Utara diduga terlibat dalam pembunuhan itu. Selain mereka, polisi Malay-

sia juga menangkap dua orang perempuan asal Indonesia dan Vietnam yang diduga kuat menjadi agen eksekutor pembawa kematian bagi Kim Jong Nam. Khalid mengatakan bahwa kedua orang perempuan itu menyemprotkan cairan mengandung racun, yang belum diketahui jenisnya, di wajah Kim Jong Nam. Dua orang itu juga melatih serangan serupa di dua pusat perbelanjaan di Kuala Lumpur sebelum menyerang Kim Jongnam, kata Khalid. (ant/rtr) ANTARA FOTO/REUTERS

KELUAR - Penentang jalur pipa minyak Dakota Access berjalan di luar kamp utama mereka dekat Cannon Ball, North Dakota, Amerika Serikat, Rabu (22/2).

Ghana Luncurkan Proyek Sektor Swasta Pencegahan Malaria ACCRA (Metrans) Ibu Negara Ghana Rebecca Akufo-Addo pada Rabu (22/ 2) meluncurkan proyek sektor swasta pencegahan malaria untuk mendorong keikut-sertaan sektor swasta dalam upaya pemberantasan malaria. Proyek tersebut, yang dipelopori oleh John Hopkins Universityf Center for Communication Program, bersama dengan Program Pengendalian Malaria Nasional Ghana (NMCP), ditujukan untuk membuat

pengusaha di Ghana membuat lingkungan kerja mereka aman dari malaria dan mendukung masyarakat agar aman malaria melalui penciptaan kesadaran. Selama peluncuran kegiatan tersebut, Akufo-Addo menyampaikan kegembiraannya dengan gagasan semacam itu. Ibu Negara Ghana tersebut berkata, “Memerangi malaria bukan hanya perhatian saya tapi tanggung-jawab yang saya emban bukan hanya sebagai ibu tapi juga sebagai warga

negara aktif yang peduli pada kesehatan semua rakyat kita.” Ia mengatakan, sebagaimana diberitakan Xinhua —yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis siang, malaria —sebagai penyakit— memiliki konsekuensi yang menghancurkan, terutama bagi perempuan hamil dan anak kecil, serta terhadap pembangunan sosial-ekonomi Ghana. Di Ghana, malaria menjadi penyebab 48 persen kematian anak yang berusia di bawah

lima tahun pada 2015, dan masih menjadi salah satu penyebab utama ketidakwajaran dan kematian di negeri tersebut. Selain dampak negatif pada penduduk secara umum, malaria juga buruk buat bisnis. Satu laporan dari NMCP memperlihatkan Ghana kehilangan sebanyak 6,58 juta dolar AS akibat malaria pada 2014, akibat pegawai absen, peningkatan biaya perawatan kesehatan dan kemerosotan

produktifitas. Perusahaan yang terlibat dalam survei menghabiskan ratarata 0,5 persen penghasilan tahunan perusahaan dalam perawatan pasien malaria saja. Oleh karena itu, Ibu Negara Ghana tersebut menyarankan anggota sektor swasta agar terlibat aktif dalam upaya pencegahan malaria sebab itu adalah cara yang pasti untuk menunjang pemerintah dalam memelihara kesehatan dan meningkatkan kekayaan. (ant)

PRESIDEN IRAN HASSAN ROUHANI:

Tiada Pilihan bagi Palestina Kecuali Melawan Israel TEHERAN (Metrans) Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan tak ada pilihan bagi rakyat Palestina kecuali terus menggencarkan ‘intifada’ (perlawanan) terhadap penjajah Israel demi mempertahankan hidup bangsa selama bertahun-tahun tertindas di wilayah mereka sendiri. “Untuk itu, rakyat Palestina harus bersatu karena itulah satu-satunya cara untuk menunjukKan resistensi mereka,” kata Rouhani, pada sesi penutupan Konferensi Internasional ke-6 untuk Mendukung Intifada Palestina yang berlangsung 21-

22 Februari, di Teheran, Iran, Rabu (22/2). Menurut Presiden Rouhani, para orang tua Palestina harus mengajarkan anak-anak mereka tentang sejarah bahwa Palestina adalah tanah air mereka. “Bagi rakyat Palestina yang terasing, mereka akan kembali ke tanah air untuk merebut kembali hak hidup dan menentukan nasib mereka sendiri,” kata Rouhani. Pada kesempatan tersebut, Presiden Iran juga mengimbau negara-negara Arab dan Islam untuk menetapkan posisi mereka dalam mendukung perjuangan Palestina melawan kaum Zionis yang telah me-

rampas hak hidup rakyat di negeri para ayatollah itu. Presiden Iran itu juga mengimbau para ulama dan kaum intelektual untuk meningkatkan peran mereka dalam mendorong gerakan intifada Palestina yang saat ini terus mendapat simpati dari negaranegara lain. Rouhani juga menekankan penting peran media untuk menyampaikan sikap perlawanan terhadap Israel kepada negara lain yang diharapkan ikut ambil bagian dalam mendukung perlawanan Palestina terhadap penjajah tersebut. Menurut Rouhani, intifada adalah simbol perjuangan

rakyat Palestina untuk terus memperoleh kembali hak hidup di negeri sendiri, karena sejak 1948 sebagian dari mereka terusir dan menjadi pengungsi di negara lain. “Israel berupaya untuk mengubah nasib rakyat serta mengubah budaya dan agama bangsa Palestina,” kata Rouhani, seraya menambahkan bahwa Israel juga memprovokasi upaya untuk mengubah sejarah dan identitas bangsa Palestina. Rouhani menambahkan, Israel ingin memutarbalikkan fakta bahwa intifada Palestina merupakan gerakan melawan demokrasi Zionis yang harus

dipukul mundur dengan kekuatan militer. Israel juga ingin menunjukkan kepada dunia internasional bahwa rakyat Palestina adalah pengungsi yang tidak memiliki wilayah, dan hal inilah yang menjadi benih kejahatan kemanusiaan yang ditebarkan oleh Israel, kata Rouhani. Pada kesempatan itu, Presiden Iran juga memberi penghargaan kepada negara-negara dan pemerintahan-pemerintahan lain yang telah mendukung perjuangan Palestina dalam memperoleh kemerdekaan dan membangun negara Palestina. (ant)

Konferensi Intifada Palestina Hasilkan Komunike Bersama TEHERAN (Metrans) Peserta Konferensi Internasional ke-6 Untuk Mendukung Perjuangan Palestina menghasilkan komunike bersama pada 22 Februari di Teheran, Iran yang secara garis besar meliputi tiga prinsip. Komunike bersama itu dibuat oleh lima komite pada sesi terakhir dari konferensi yang berlangsung pada 21-22 Februari 2017, setelah Presiden Iran Hassan Rouhani menyampaikan pidato penutupan konferensi pada Selasa (22/2). Lima komite tersebut terdiri atas

Komite untuk Parlemen dan Majelis, Komite untuk Rakyat Palestina dan Gerakan Pro-Perlawanan, Komite untuk Pemuda, Komite untuk Organisasi Nonpemerintah Pro-Palestina, dan Komite untuk Urusan Politik dan Perumusan Deklarasi Akhir. Tiga prinsip yang ditekankan dalam Komite Bersama itu adalah masalah Palestina harus menjadi prioritas pertama dan utama bagi dunia Muslim dan negara-negara Arab, termasuk dalam upaya negara-negara sahabat dalam

mendukung hak-hak sah rakyat Palestina. Prinsip yang ke dua adalah menekankan penyatuan Palestina dan memilih perlawanan sebagai satu-satunya cara untuk mewujudkan hak-hak yang sah bagi bangsa dan menyatukan Umat Islam dan negara-negara pencari kemerdekaan untuk membantu bangsa Palestina yang tertindas. Sedangkan prinsip yang ke tiga adalah intifada dan perlawanan rakyat Palestina yang tertindas harus dihormati dan

dihargai sebagai satu-satunya cara yang efektif untuk menangani pendudukan Palestina oleh rezim Zionis, dan seluruh kapasitas dan peluang akan digunakan untuk mendukung Palestina yang sah dan perjuangan kemerdekaan dalam rangka mengembalikan hak-hak sah mereka. Sementara itu, pada pidato penutupan konferensi, Presiden Iran Hassan Rouhani menegaskan bahwa tak ada pilihan bagi rakyat Palestina kecuali terus

menggencarkan ‘intifada’ (perlawanan) terhadap penjajah Israel demi mempertahankan hidup bangsa yang selama bertahuntahun tertindas di wilayah mereka sendiri. “Untuk itu, rakyat Palestina harus bersatu karena itulah satusatunya cara untuk menunjukan resistensi mereka,” katanya. Menurut Presiden Rouhani, para orangtua Palestina harus mengajarkan anak-anak mereka tentang sejarah bahwa Palestina adalah tanah air mereka.

“Bagi rakyat Palestina yang terasing, mereka akan kembali ke tanah air untuk merebut kembali hak hidup dan menentukan nasib mereka sendiri,” kata Rouhani. Pada kesempatan tersebut, Presiden Iran juga mengimbau negara-negara Arab dan Islam untuk menetapkan posisi mereka dalam mendukung perjuangan Palestina melawan kaum Zionis yang telah merampas hak hidup rakyat di negeri para ayatollah itu. (ant)

METROSP RT 15 Kembali Menang, PSP Makin Padu

KAMIS „ 24 FEBRUARI 2017

PSP Padang kembali meraih kemenangan dalam melakoni ujicoba. Dalam laga yang ditabuh di lapangan BBC Batungtaba, Kamis (23/2, Pandeka Minang-julukan-PSP menang 3-0 (3-0) atas tim Minangkabau Cup Zona Padang Kecamatan Lubuk Bagalung (Lubeg).

PADANG (Metrans) Namun, kemenangan 3-0 berkat gol Johandes Saputra (dua gol) dan Sahrul Akmal ini bukan tujuan utama bagi PSP. Karena laga ini bertujuan untuk sarana evaluasi latihan. Meski masih ada kelemahan, namun secara keseluruhan para pemain sudah bisa mempratekkan apa yang diberikan dalam latihan. “Kini tinggal pematangan saja.

Secara tim, para pemain sudah makin padu. Kerja sama juga sudah terlihat, hanya tinggal pembenahan di beberapa sektor,” terang pelatih kepala PSP, Jhoni Effendi usai pertandingan. Ini kemenangan kedua, PSP dalam melakoni laga ujicoba lokal. Sebelumnya, PSP Padang juga meraih kemengana dengan skor yang sama saat menjalani uji coba kontra juara Irman Gusman Cup (IGC) 2016, Kecamatan Kototangah, Sabtu (18/2) lalu. Kata Jhoni, dari dua laga uji coba yang sudah dijalani, tim pelatih akan terus melakukan evaluasi terhadap penampilan para pemain. Dilihat dari lini perlini, sudah terlihat perkembangan, terutama Untuk lini serang. Karena memang di dua laga uji coba bagaimana cara skema penyerangan berjalan memang menjadi fokus utama tim pelatih. “Lini belakang memang belum teruji. Tapi, secara permainan sudah ada peningkatan,” sebutnya. Selain itu, Joni menyoroti

keberanian para pemainnya dalam mengambil keputusan pada pertandingan yang dinilainya masih belum maksimal. “Yang penting itu ada keberanian dulu untuk menjalankan skema. Jangan takut. Kalau cara berfikir sudah benar, berhasi atau gagal tidak jadi soal,” jelasnya. Selanjutnya PSP Padang akan kembali menjalani laga uji coba menghadapi PPLP Sumbar di lapangan PPLP, Sabtu (25/2). “Dari pertandingan uji coba ini kami juga menilai bagaimana kesiapan fisik para pemain. Karena nanti di Linus (Liga 3) pertandingannya akan berlangsung ketat dengan jeda waktu yang singkat dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya,” lanjutnya. Untuk pemain, tambahnya, kemungkinan tidak akan dilakukan penambahan lagi. Pemain yang sudah ada dianggap sudah cukup untuk memenuhi pola 3-4-3 yang akan dimainkan timnya.”Sekarang kami fokus mematangkan para pemain yang sudah ada,” katanya. (can)

SELEKSI TIMNAS U-19 TAHAP DUA MAKIN KETAT

Asisten Indra Sjafri Tertarik Beberapa Pemain Sumbar PADANG (Metrans) Tanpa kehadiran sang pelatih kepala yang juga Urang Awak, Indra Sjafri, seleksi Timnas Indonesia U-19 wilayah Sumatera tetap akan dilaksanakan Kamis (23/2) pagi di lapangan sepak bola PSTS Tabiang, mulai pukul 7.30 WIB, Seleksi yang diikuti pemain yang lolos seleksi tahap pertama dipimpin oleh Asisten Pelatih Timnas Indoensia, Nursaelan. “Indra Sjafri mengutus asistennya. Meski tak hadir, namun seleksi tetap berlangsung kerat. Para pemain yang lolos seleksi tahap pertama, makin menunjukan kualitasnya,” ujar Ketua Asprov PSSI Sumbar, Indra Dt Rajo Lelo Memang, meski tanpa dihadiri Indra Sjafri, namun seleksi tetap berjalan ketat. Seleksi dengan menggunakan sistem ujicoba, di mana calon pemain nasional U19 menggelar ujicoba dengan tim Semen Padang U-19 dan tim Akademi PSP Padang. Dengan sistem ini, para pemain seleksi mampu memperlihatkan tekniknya, karena secara utuh mereka bisa bermain lepas.

Melihat kemampuan pemain masa depan Sumbar ini, Nursaelan yang diutus langsung oleh Indra Sjafri tertarik dengan beberapa pemain.”Saya belum bisa memutuskan, Tapi ada pemain yang layak masuk atau ikut seleksi di Jakarta. Jumlahnya bisa satu bisa juga 10 pemain. Kita lihat saja nanti, kami akan melakukan pemanggilan,” ujar Nursaelan kepada wartawan. Selain beberapa pemain yang lolos seleksi tahap awal ini, beberapa pemain yang menjadi lawan tanding tim ini, Nursaelan juga tertarik, di antaranya pemain Semen Padang U-19. “Kalau usianya masuk, pemain yang menjadi lawan ini juga akan kita usulkan, makanya jumlahnya dari Sumbar ini belum bisa kami putuskan,” terangnya. Seleksi tahap II ini hanya diikuti 15 pemain asal Sumbar. Rencana Jambi yang juga bergabung hingga selesai seleksi utusan Jambi ini tidak hadir di lapangan.”Ya, saat ini yang diketahuinya seleksi hanya akan diikuti oleh 15 pemain Sumbar

yang sebelumnya dinyatakan sudah lolos seleksi,” terang Indra Dt Rajo Lelo. Ditanya apakah pemain yang di luar 15 orang tersebut bisa saja terplih pada proses seleksi nanti. Dia mengaku itu adalah hak dari sang pelatih. Tapi, tetap yang 15 pertama diutamakan. “Kalaupun nanti, dari lawan tandingnya ada yang dianggap layak itu hak Nursaelan. Tapi, tentu masih ada rekomendasi dari Asprov PSSI Sumbar,” pungkasnya. Terpisah manajer Direktur Akademi PSP, Agus Suardi mengatakan, untuk seleksi nanti memang terdapat enam pemain Akademi PSP Padang yang akan menjadi lawan tanding pemain seleksi. “Iya enam pemain itu akan bergabung dengan pemain dari PPLP dan Semen Padang,” kata Abien yang juga menyebut beberapa pemain akademi PSP Padang juga ada yang masuk dalam daftar 15 nama pemain yang lolos seleksi tingkat provinsi tersebut. (can)

Suasana seleksi Timnas U-19 di lapangan PSTS Tabing. Terlihat asisten pelatih Timnas memberikanarahan kepada pemain.

Yopi pemain PSP Padang

Indra Sjafri: Tak Hanya Skill, Mental juga Diuji PADANG (Metrans) Pelatih timnas Indonesia U-19 Indra Sjafri telah melakukan seleksi pemain di Jakarta. Rencananya seleksi pemain tingkat nasional akan digelar pada awal bulan Maret. Proses seleksi yang dilaksanakan oleh Asprov DKI Jakarta tersebut dihelat di Lapangan Aldiron, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (23/2/2017). Ini merupakan tahap seleksi yang kedua dengan melibatkan 33 pemain,

dari total sebanyak 300 peserta. Dari 33 pemain yang diseleksi, Indra hanya akan mencari dua pemain yang dinilai berpotensi. “Dari seleksi ini saya akan panggil satu sampai dua pemain untuk ikut seleksi nasional,” ungkap Indra. Nantinya, proses seleksi tingkat nasional akan digelar pada 1-4 Maret di Lapangan National Youth Training Center, Sawangan, Depok. Dilanjutkan dengan tahap

kedua pada 5-8 Maret. Seleksi pemain tingkat nasional tersebut bakal diikuti oleh pemain-pemain yang dinyatakan lolos seleksi dari masing-masing Asprov. Di seleksi itu, Indra akan menilai pemain lebih detail. “Nanti akan ada tes kesehatan, psikotes dan sebagainya. Yang terpenting kami mencari pemain yang bagus secara skill, teknik, intelektual dan mental,” kata eks pelatih Baki United itu. (*/can)

Dua Pemain Muda Purwakarta Menimba Ilmu di London JAKARTA (Metrans) Ahludz Dzikri Fikri (14) dan Hamsa Medari Lestaluhu (14) berkesempatan mengikuti Queen Park Ranger (QPR) Training Camp tahun 2017. Dua talenta muda binaan Akademi ASAD 313 Jaya Perkasa, Purwakarta ini akan berada di London, Inggris selama 12 hari. Sebelum terbang ke London, Inggris, pada Sabtu (25/2/2017), kedua pemain berbakat itu berkesempatan dijamu oleh Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi di rumah dinasnya. Perjamuan tersebut sekaligus melepas keduanya sebelum menimba ilmu di negeri lahirnya sepak bola. Hamsah mengaku tidak

memiliki persiapan khusus dalam hal teknis sepakbola sebelum berangkat ke London, Inggris. Namun, sambung dia, dalam dua pekan terakhir hanya mempelajari Bahasa Inggris. “Enggak ada persiapan khusus, cuma belajar lagi bahasa Inggris lebih giat,” kata pemain muda kelahira Ambon, Maluku ini usai bertemu Dedi, Kamis (23/2/2017) Sementara itu, Ahludz mengatakan menimba ilmu di negeri orang bukan pertama kali baginya. Pasalnya, pengagum Andres Ineasta ini beberapa waktu silam dirinya juga pernah mendapatkan kesempatan berlatih di Brazil dan Spayol.

“Saat ini suhu di sana 5 derajat celcius, jadi bawa jaket tebal dan sarung tangan aja,” ungkap pemain kelahiran Purwakarta ini. Dalam kesempata itu, Dedi berpesan untuk memanfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya. Keduanya harus bisa mempelajari atmosfer kemajuan sepakbola di Inggris untuk menjadi motivasi perkembangan diri masing-masing. “Pesannya bisa belajar untuk memahami atmosfer sepak bola di Inggris,” ungkap Dedi. Dedi mengaku bangga melihat dua talenta muda akademi asuhan Pemkab Purwakarta ini bisa berkesempatan berlatih di Inggris.

“Semoga ini bisa menjadi motivasi bagi pemain akademi yang lainnya,” ungkap Dedi. Seperti diketahui, keduanya terpilih setelah mengikuti coaching clinic di Bandung beberapa waktu lalu. Selain keduanya, ada juga satu pemain muda lainnya yang akan berangkat bersama yakni Muhammad Alfiqri (15) dari Diklat Persib. Selama berada di London, mereka akan menikmati pengalaman dilatih oleh pelatih profesional QPR, nantinya para pemain berbakat ini juga menyaksikan langsung pertandingan Liga Inggris di Stadion QPR, Loftus Road dan mengelilingi kota London. (*/ can)

Proses Naturalisasi Tuntas, Ezra Walian Segera Gabung ke Timnas JAKARTA (Metrans) Proses naturalisasi Ezra Walian selangkah lagi selesai. Dia akan bergabung bersama timnas U-22 di seleksi tahap kedua, Maret mendatang. Ezra belum terlihat mengikuti latihan bersama 25 pemain di seleksi tahap pertama yang digelar sejak Selasa (21/2/2017) di Ka-

rawaci Tangerang. Sebabnya, karena selain proses naturalisasinya belum rampung, Ezra tidak diberikan izin oleh klubnya, Jong Ajax Amsterdam. “Klubnya tidak bisa melepas karena mereka hanya memberikan izin saat FIFA match day saja,” ujar Manajer Ezra Wide Putra saat ditemui di

Karawaci, Tangerang, Kamis (23/2/2017). Wide menjelaskan proses naturalisasi Ezra tinggal selangkah lagi, yaitu tanda tangan dari Presiden RI Joko Widodo. Dia berharap tahapan tersebut bisa cepat selesai. Rencananya, pemain 19 tahun itu baru akan bergabung bersama

timnas U-22 saat seleksi tahap kedua yang dijadwalkan digelar pada 1 Maret. Ezra kemungkinan besar bakal tampil ketika berujicoba melawan Singapura. Proses Naturalisasi Segera Selesai, Ezra Akan Bergabung Bersama Timnas U-22Foto: instagram @ezrawalian “Kalau tidak akhir bulan ini, ya

akhir bulan Maret dia akan datang sekaligus berujicoba melawan Singapura,” katanya. Timnas U-22 memang memiliki rencana menjajal Singapura pada 25 atau 27 Maret mendatang. Namun hingga saat ini PSSI belum mendapatkan jawaban secara formal dari federasi sepakbola Singapura. (*/can)

METROSPORT

16

JUMAT „ 24 FEBRUARI 2017

Demi Arema, SPFC Main Tengah Malam PADANG (Metrans) Ketua Panitia Turnamen Piala Presiden 2017, Iwan Budianto mengumumkan bahwa jadwal delapan jadwal pertandingan babak delapan besar Piala Presiden 2017 ada perubahan. Perubahan itu dilakukan berdasarkan permintaan dari pihak televisi selaku broadcaster turnamen. Sebelumnya, jadwal pertandingan babak delapan besar Piala Presiden sudah ditentukan saat drawing di Hotel Park Lane, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (21/2). Akan tetapi, kini jadwal tersebut terpaksa dimodifikasi. “Alasannya karena ini permintaan pihak televisi yang mengubah jadwal pertandingan demi rating,” ujar Iwan. “Sebagai sepakbola industri seharusnya ini memang dilakukan, ambil contoh kaya Piala Dunia saja misalnya kalau pihak TV maunya pukul 12.00 WIB, ya kedua klub harus bertanding,” sambung pria yang juga menjabat sebagai Kepala Staf Ketua Umum PSSI ini. Perubahan jadwal itu dimulai dari laga Persib Bandung melawan Mitra Kukar yang digelar pada Sabtu (25/2). Awalnya laga itu digelar pada pukul 21.00 WIB namun kemudian dimajukan menjadi pukul 18.00 WIB. Lalu laga Pusamania Borneo FC (PBFC) versus Madura United FC. Yang dimana jadwal semula pukul 18.00 WIB, kini menjadi pukul 21.00 WIB. Perubahan juga terjadi pada pertandingan yang digelar hari Minggu (26/2). Duel antara Semen Padang melawan Bhayangkara FC yang semula dijadwalkan main pukul 18.00 WIB, kini menjadi pukul 21.00 WIB. Sebaliknya, pertandingan

Arema FC melawan Sriwijaya FC dimajukan. Jika awalnya akan dilangsungkan pada pukul 21.00 WIB, kini mereka akan melaksanakan laga itu pada pukul 18.00 WIB. Iwan menambahkan, perubahan jadwal itu sudah diinformasikan pada delapan klub peserta. Semua klub itu juga disebutnya sudah menyetujui perubahan jadwal tersebut. “Klub-klub juga menyetujui dengan perubahan jadwal pertandingan ini karena ini memang permintaan televisi,” tuturnya. Namun, Iwan memastikan perubahan itu hanya terjadi di babak delapan besar saja. Sementara status terkait tuan rumah terlebih dahulu pada babak semifinal nanti tidak mengalami perubahan. “Untuk status tuan rumah pada semifinal masih pot 1 dan 3 yang akan menjadi tuan rumah terlebih dahulu nantinya seperti pengundian kemarin,” pungkas Iwan. Namun pernyataan Ketua Panitia ini belum disetujui peserta, terutama tim yang jadwalnya di rubah, “Sampai saat ini kami masih menunggu, karena belum ada keputusan resmi. Apakah ini benar keinginan televisi atau ada hal lain. Kami siap saja, namun harus ada alasan yang tepat,” ujar manajer Semen Padang Win Bernadino. Informasih yang berkembang, keputusan Iwan ada unsur lain, terutama untuk membantu Arema, karena sama-sama diketahui, hingga saat ini Iwan masih menjadi CEO Arema FC.”Kalau soal itu kami tidak tahu, tapi intinya perubahan jadwal Semen Padang ini kami masih menunggu,” tegasnya. (can)

Ditakuti Bhayangkara, Kabau Sirah Tetap Waspada PADANG (Metrans) Meski diunggulkan dan ditakuti lawan, namun Semen Padang tidak ingin terlalu se-sumbar dalam melakoni laga delapan besar Piala Presiden menghadapi Bhayangkara FC Stadion Manahan, Solo, Minggu (26/2). “Sepakbola tidak bisa dihitung di atas kertas, meski diunggulkan, namun bukan jaminan kita bisa memenangkan pertandingan. Apalagi tim yang kita hadapi tim berkualitas yang dihuni pemain muda pontensial. Kita harus mewaspadai Bhayangkara,” ujar asisten pelatih Semen Padang Delfi Ardi, Kamis (23/2). Memang Bhayangkara bukan tim sembarangan, selain diarsiteki pelatih asing, tim ini merupakan bayangan timnas U-22, karena mayoritan pemainnya dipanggil timnas. Selain itu, beberapa pemainnya juga punya pontensi

Champ IN

O

rang luar negeri menjadi pelatih tim nasional di Indonesia adalah hal biasa. Tapi, kalau orang Indonesia melatih di luar negeri, tentu ada sesuatu yang luar biasa di d i r i n y a . Ya n u a r i z a l membuktikan hal itu di Kamboja. Di kalangan kenshi (atlet, wasit dan pelatih kempo) Sumbar nama Yanuarizal adalah legenda. Dia lah yang membawa cabang olahraga beladiri asal Jepang ini ke Ranah Minang. Dia juga menjadi generasi pertama kenshi (kempo) Indonesia. Yanuarizal mendapat tantangan baru, sebagai Pelatih Utama Timnas Kempo Kamboja. Sama seperti di Sumbar tahun 1986, Yanuarizal juga mendapati kenyataan bahwa Kamboja tidak mengenal apalagi memiliki atlet, pelatih dan wasit cabang kempo. Sehingga, dia juga “didapuk” sebagai founder (pendiri) cabang olahraga kempo di Kamboja. Kisahnya di Kamboja dimulai tahun 2011 lalu saat dirinya pensiun dari BNI dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Cabang BNI Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saat itu, Pengurus Besar Persaudaraan Beladiri Kempo Indonesia (PB Perkemi) memanggil para pelatih-pelatih senior dari seluruh Indonesia. PB Perkemi diminta World Shorinji Kempo Organization (WSKO) yang berpusat di Tadotsu, Jepang untuk mengembangkan cabang kempo di Asia Tenggara. Negaranegara tersebut adalah Kamboja, Laos, Vietnam, Brunei Darussalam dan Timor Leste. Umumnya,

yang luar biasa. “Ini pertandingan berat. Bhayangkara tim kuat, kita harus waspada,” tegasnya. Makanya, setelah mendapatkan jadwal, tim pelatih langsung menyusun strategi. Hal itu dilakukan, katanya, agar pertandingan yang akan berlansung ketatnya bisa dimenangkan. “Kita terus evaluasi kelemahan. Mudahmudahan jelang laga delapan besar ini, kelemahan itu bisa kita tutup,” terangnya. Sementara, Pelatih Bhayangkara FC, Simon McMenemy menilai Semen Padang lawan yang akan dihadapin tim asuhannya pada babak perempat final Piala Presiden 2017 bakal merepotkan. Semen Padang tampil perkasa pada babak penyisihan Grup 5 Piala Presiden 2017. Meski bermain di kandang Madura United, Stadion Ratu Pamelingan, Pamekasan, tim besutan Nilmaizar ini

tak tersentuh kekalahan di tiga pertandingan yang mereka jalani. Maka itulah, wajar bila Bhayangkara FC patut waspada saat undian babak 8 besar mempertemukan mereka dengan Semen Padang. Kedua tim bakal bersua pada Minggu (26/2/2017) di Stadion Manahan, Solo. Simon McMenemy mengakui, laga ini bakal sangat berat bagi timnya. Sebab, menurutnya Kabau Sirah adalah tim yang memiliki kekuatan merata di semua lini. Mereka tak hanya tajam saat menyerang, tapi juga kuat dalam bertahan. Kekompakan, kecepatan, serta performa stabil sepanjang laga menjadikan mereka sulit dijinakkan. Soal siapa pemain Semen Padang yang paling ditakuti, di mata Simon semua pemain Semen Padang, terutama Vendry Mofu dan Marcel Sacramento, perlu diwaspadai.

Kedua pemain ini tampil bagus selama babak penyisihan grup. “Semua pemain mereka bermain bagus. Cepat dan tajam. Mereka punya penendang jarak jauh lebih dari satu orang,” kata Simon. Kendati begitu, Simon mengaku tak akan melakukan penjagaan khusus pada salah satu pemain Semen Padang itu. “Siapa yang terdekat, itulah yang akan menjaganya. Organisasi pertahanan harus rapi. Semua pemain harus disiplin posisi,” tutur pelatih asal Skotlandia tersebut. Ia optimistis, selama para pemainnya tampil baik secara tim, mereka bisa mengatasi Semen Padang. Simon sendiri sudah melatih anak buahnya tentang cara mengatasi serangan Semen Padang. Ia juga sudah memberikam gambaran mengenai kemampuan individu sejumlah pemain andalan Semen Padang. (can)

YANUARIZAL, PENDIRI KEMPO SUMBAR, KINI MELATIH TIMNAS KAMBOJA

Cinta dan Bangga untuk Ranah Minang

negara-negara tersebut sama sekali tidak mengenal cabang kempo. Masing-masing negara dikirim dua orang pelatih. Yanuarizal diminta Pemerintah Kamboja untuk menjadi pelatih, dibantu asisten pelatih Gun Gunawan. Track record-nya sebagai mantan juara juara dunia, membuat dirinya diminta secara khusus. Permintaan tersebut sebelumnya sempat membuat Yanuarizal ragu untuk menyanggupi dengan sejumlah alasan. Pertama, sebagai mantan pegawai Bank BNI, dirinya sering berpindah-pindah tugas. Sehingga, dirinya jarang pulang kampung dan berkumpul dengan keluarga besarnya. Alasan kedua, Kamboja memiliki aksara dan bahasa yang berbeda, yakni aksara sankskerta dan bahasa yang sulit dimengerti. Namun, “jiwa” bushido yang dimilikinya, membuat dia menerima tantangan itu. Tugas Yanuarizal makin berat karena di tahun yang sama (2011), cabang Kempo Kamboja dipersiapkan menghadapi SEA Games di Jakarta. Yanuarizal langsung membuat program khusus. Dengan gerak cepat, pola pelatihan diberikan kepada seluruh atlet dengan padat. Hasilnya, meski baru pertama kali ikut serta, cabang kempo Myanmar bisa dikatakan sukses besar. Mereka mampu meraih 1 emas, 1 perak dan 6 perunggu. Hasil itu membuat pemerintah Kamboja puas. Cabang kempo naik “status” menjadi olahraga andalan. Apalagi, saat itu, Kamboja hanya meraih 4 medali emas.

Tahun 2013, kontraknya sebagai Pelatih Utama Timnas Kempo Kamboja berakhir. Pemerintah Kamboja meminta dirinya untuk tidak meninggalkan negara tersebut dan tetap sebagai pelatih utama. Namun, dia terpaksa menolak, karena kakak kandung dan mertuanya meminta untuk di Indonesia menikmati masa pensiun. Karena selama bekerja di BNI, ia sering pindah tugas dan menjadi jarang bertemu. “Kamu sudah sangat lama tidak di kampung. Kerjamu berpindahpindah terus. Kini kamu sudah pensiun. Saat ini lah kami bisa dekat dengan kamu,” ujar Yanuarizal menirukan kata-kata kakak dan mertuanya. Namun, tahun 2015 mertuanya meninggal. Anehnya, hal ini diketahui oleh pemerintah Kamboja. Yanuarizal pun kembali diminta kembali melatih Timnas Kempo Kamboja. Setelah menolak beberapa kali, tanggal 4 Januari 2016 akhirnya kembali melatih di Kamboja dengan durasi kontrak tujuh tahun hingga 2023. Kali kedua melatih Kamboja, Yanuarizal membuat program pelatihan jangka panjang. Di samping mempersiapkan atlet-atlet dan pelatih yang dipersiapkan untuk kompetisi terjadwal dalam rentang 2-3 tahun ke depan, Yanuarizal juga diminta mempersiapkan pelatihan kelompok grass root. Yaitu kelompok yunior yang dipersiapkan untuk SEA Games 2023, saat Kamboja menjadi tuan rumah SEA Games. “Atlet-atlet yunior tersebut

adalah mereka yang masih berumur 7-15 tahun. Mereka dipersiapkan untuk jangka panjang,” ujarnya. Dalam melatih, Yanuarizal mengaku tidak menemui kendala program yang diberikan. Hal itu karena beberapa tahun lalu, Kamboja melakukan pembenahan di berbagai sisi. Terutama di segi pendidikan dan olahraga. Saat ini, di Kamboja para orang tua saat ini selalu menyekolahkan anaknya di dua jenis sekolah. Yaitu sekolah umum atau sekolah kejuruan ditambah sekolah

berbahasa asing seperti Inggris, Prancis dan Cina. Hal itu membuat hampir seluruh anak usia sekolah lanjutan pandai dan mengerti bahasa asing, terutama bahasa Inggris. “Saat melatih, saya menggunakan bahasa Inggris. Sesekali saya sisipkan juga bahasa Khmer yang merupakan bahasa Kamboja. Jadi secara umum tidak ada kendala dalam program latihan,” ujarnya. Mengenai pola latihan, Yanuarizal mengaku cukup salut dengan fisik dan semangat anak asu-

Yanuarizal saat memperagakan kuncian di tim nasional kempo Kamboja.

hannya. Pola latihan seberat apapun yang diberikan, selalu dijalankan seluruh atlet, tanpa sedikitpun mengeluh apalagi malas. Di samping itu, tingkat kedisiplinan dan penghargaan kepada pelatih, membuat Yanuarizal merasa betah. Hal itu pula yang membuat Yanuarizal ikut bersemangat melatih. Bahkan di samping melatih di pusat pelatihan di Phnom Penh, dia juga melatih untuk umum. “Satu minggu, mereka digeber latihan berat 6 hari dalam seminggu. Hanya hari Sabtu yang libur. Di samping latihan di Phnom Penh, saya juga melatih anak-anak, remaja dan umum. Bahkan ada yang berumur di atas 50 dan 60 tahun. Mereka begitu bersemangat, meski untuk sekadar berolahraga ataupun beladiri,” lanjutnya. Untuk iven terdekat, para atlet senior dipersiapkan khusus untuk menghadapi Kejuaraan Dunia WSKO di California, Amerika Serikat pada 29-30 Juli 2017 mendatang. Hal itu disebabkan di SEA Games Malaysia 2017, cabang kempo tidak dipertandingkan. Kamboja mempersiapkan 14 atlet dan puluhan atlet cadang yang berusia muda. “Perhatian pemerintah Kamboja kepada sektor pendidikan dan olahraga sangat tinggi. Cabang kempo menjadi salah satu cabor andalan. Bahkan dalam Kejuaraan Nasional Multi Iven, seperti PON, Porprov, Porkab/ Porkot, cabang kempo selalu dipertandingkan dan penontonnya sangat banyak,” ujarnya. (rijal islamy/rzl)