PERAN & FUNGSI ORGANISASI PPNI

“PERAN & FUNGSI ORGANISASI PPNI” SEMINAR KEPERAWATAN RAPAT KERJA WILAYAH-I DPW PPNI PROVINSI SUMATERA UTARA Medan, 11 Februari 2017 KETUA DPW PPNI SUMUT Mahsur Al Hazkiyani, S.Kep., Ners NIRA: 12760026239

ORGANISASI PROFESI  Definisi Organisasi yang melakukan penilaian terhadap kemampuan orang per orang secara profesional dan mempunyai keterikatan satu dengan lainnya dalam menjalankan fungsi sosialnya dimana fungsi tersebut tidak dapat dijalankan dalam kapasitas sebagi individu. (Merton-1985; ERB & Blais-1995) Organisasi Profesi mempunyai kewenangan mengendalikan pelayanan dari keanggotaannya untuk meyakinkan bahwa masyarakat menerima pelayanan yang aman & berkualitas (Pumonte & Reduan – 1997)

ORGANISASI PROFESI Definisi Disebut juga Organisasi profesional adalah suatu organisasi, yang biasanya bersifat nirlaba, yang ditujukan untuk suatu profesi tertentu dan bertujuan melindungi kepentingan publik maupun profesional pada bidang tersebut. Organisasi profesional dapat memelihara atau menerapkan suatu standar pelatihan dan etika pada profesi mereka untuk melindungi kepentingan publik (wikipedia) organisasi yg anggotanya adalah orang-orang yg mempunyai profesi yg sama; (kbbi 3)

ORGANISASI PROFESI MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  UU No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Penelitian Nasional dan Penapisan IPTEK Organisasi profesi adalah wadah masyarakat ilmiah dalam suatu cabang atau lintas disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi, atau suatu bidang kegiatan profesi, yang dijamin oleh negara untuk mengembangkan profesionalisme dan etika profesi dalam masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan Untuk menjamin tanggung jawab dan akuntabilitas profesionalisme, organisasi profesi wajib menentukan standar, persyaratan, dan sertifikasi keahlian, serta kode etik profesi

ORGANISASI PROFESI MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN UU No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan ORGANISASI PROFESI Pasal 50 (1) Tenaga Kesehatan harus membentuk Organisasi Profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, martabat, dan etika profesi Tenaga Kesehatan. (2) Setiap jenis Tenaga Kesehatan hanya dapat membentuk 1 (satu) Organisasi Profesi. (3) Pembentukan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

ORGANISASI PROFESI MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN UU No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 51 (1) Untuk mengembangkan cabang disiplin ilmu dan standar pendidikan Tenaga Kesehatan, setiap Organisasi Profesi dapat membentuk Kolegium masing-masing Tenaga Kesehatan. (2) Kolegium masing-masing Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan otonom di dalam Organisasi Profesi. (3) Kolegium masing-masing Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Organisasi Profesi.

ORGANISASI PROFESI PERAWAT MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  UU No. 38 tahun 2014 tentang Keperawatan

 Wadah yang menghimpun Perawat secara Nasional dan berbadan hukum sesuai dengan Peraturan perundang-undangn yangberlaku  OP PERAWAT BERTUJUAN

Meningkatkan dan/atau mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, martabat dan etika profesi perawat Mempersatukan dan memberdayakan perawat dalam rangka menunjang pembangunan nasional

PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA (PPNI)   

Berdiri 17 Maret 1974 Hirarki Organisasi: DPP (Pusat) , DPW (Provinsi), DPD (Kabupaten/ Kota) , dan Komisariat Terbentuk 33 DPP, 2 PPNI Cabang di LN (Qatar, Belanda), 492 DPD , > 3500 Komisariat (tempat kerja)



BERBADAN HUKUM INDONESIA



MEJELIS KEHORMATAN ETIKA KEPERAWATAN PUSAT (MKEK PUSAT) DAN MKEK PROPINSI



BADAN DIKLAT PROFESI



BADAN BANTUAN HUKUM (RANCANGAN)

FUNGSI ORGANISASI PROFESI (UMUM) PENINGKATAN DAN PENGAWALAN AKUNTABILITAS PROFESI

ORGANISASI PROFESI PERAWAT MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  UU No. 38 tahun 2014 tentang Keperawatan

OP PERAWAT BERFUNGSI PEMERSATU

PEMBINA

PENGEMBANG

KEPERAWATAN DI INDONESIA

PENGAWAS

FUNGSI OP PERAWAT DALAM PENGEMBANGAN PROFESI PEMERSATU PENGATUR

AKUNTABILITAS PROFESI

PEMBINA PENGEMBANG

PENGAWAS

KOMPETENSI & KEWENANGAN STANDAR PROFESI ETIKA PROFESI DUTY OF CARE

PRAKTIK YG AMAN & BERMUTU

PENDIDIKA N YG BERKUALIT AS KEHIDUPA N PROFESI YG KONDUSIF

IKATAN/HIMPUNAN PERAWAT MEMBANTU PPNI DALAM HAL  PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI KEKUSUSAN  STANDAR PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENCAPAIAN KOMPETENSI KEKHUSUSAN  PROSES PENGAKUAN : ASESMEN / UJI BIDANG KEKHUSUSAN DITETAPKAN PPNI

PROGRAM SERTIFIKASI KEKHUSUSAN

PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA Ikatan/Himpunan Perawat  IPKJI (Jiwa)

 INWOCNA

 IPANI (anak)

 HIPPII (Pgdl Infeksi)

 HIPKABI (Km bedah)  HIPGABI (gadar becana)  IPKKI (Komunitas)

 INKAVIN (cardi vasc)  HIMPONI (onkologi)

 HPBI ( Bronchoscopy)  HIPERUDI (udara)  HPUI (urologi)  HIPENI (neurosain)

 IPEMI (maternitas)

 HIPOTI (orthopaedi)

 HPMI (Manajer)

 IKPAMI (Mata)

 HIPEGI (endo-gastro)

 PERKESJA (Kesehatan Kerja)

 HIPMEBI (med-Bedah)

 IPDI (Dialisis)

 HIPERCCI (criticalcae)

 HIPANI (Anastesi)

KOLEGIUM KEPERAWATAN  PENGEMBANGAN CABANG DISIPLIN ILMU KEPERAWATAN  TELAAH /RISET  RUMUSAN  PENGEMBANGAN STANDAR PENDIDIKAN PERAWAT PROFESI  KOORDINASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PERAWAT PROFESI KELEMBAGAAN – PROSES - OUTPU DITETAPKAN PPNI

PENGKAWALAN PENDIDIKAN PERAWAT PROFESI

PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA KOLEGIUM KEPERAWATAN INDONESIA

 Keperawatan Jiwa

 Keperawatan onkologi

 Keperawatan Komunitas

 Keperawatan Gerontologi

 Keperawatan Maternitas

 Keperawatan ners

 Keperawatan Anak

 Keperawatan Keluarga

 Keperawatan Medikal bedah

 Manajemen Pelayanan

 Keperawatan kritis

 Keperawatan Neferologi

 Keperawatan kardiovaskuler

 Manajemen Pendidikan

ADVOKASI DAN DUKUNGAN REGULASI & KEBIJAKAN  PEAKTIK PERAWAT YANG AMAN DAN BERMUTU  MEMPERJUANGKAN TERBITNYA UU KEPERAWATAN TERMASUK PERCEPATAN IMPLEMENTASINYA TERMASUK KONSIL KEPERAWATAN  ADVOKASI PERATURAN PELAKSANAAN UU KEPERAWATAN

 ADVOKASI PERATURAN DAN KEBIJAKAN YANG BERPIAHK PADA PRAKTIK PERAWAT YANG AMAN, BERKUALITAS  ADVOKASI TERHADAP PERLINDUNGAN DAN HAK PERAWAT DALAM PELAKSANAAN ASUHAN  SOSIALISASI REGULASI TERKAIT PRAKTIK KEPERAWATAN  MENDUKUNG PEMERINTAH UNTUK KEBIJAKAN TERKAIT LIBERALISASI DALAM KERANGKA PERLINDUNGAN PERAWAT INDONESIA DAN MASYARAKAT.  MARTABAT KEPERAWATAN INDONESIA  ADVOKASI NORMA ROFESI DUNIA KERJA, MEDIA DLL  SOSIALISASI PROFESI SBG PROFESI YANG MULIA

PERAN PPNI Perawat merupakan seorang yang yang telah lulus pendidikan tinggi Keperawatan, baik didalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan (UUK. No. 38 tahun 2014).

Bagaimana Peran PPNI?

Dikeluarkan oleh MTKI

STR NIRA Dikeluarkan oleh dewan pengurus pusat (DPP) PPNI

SIPP Dikeluarkan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota

REGISTRASI STR PERAWAT UU No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Registrasi Pasal 44 (1) Setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik wajib memiliki STR.

(2) STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh konsil masing-masing Tenaga Kesehatan setelah memenuhi persyaratan. (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a.memiliki ijazah pendidikan di bidang kesehatan; b.memiliki Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi; c.memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental; d. memiliki surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji profesi; dan e.membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi. (4)STR berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat di registrasi ulang setelah memenuhi persyaratan.

UU No. 38 tahun 2014 tentang Keperawatan

Registrasi Pasal 18 (1) Perawat yang menjalankan Praktik Keperawatan wajib memiliki STR. (2) STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Konsil Keperawatan setelah memenuhi persyaratan.

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a.memiliki ijazah pendidikan tinggi Keperawatan; b.memiliki Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi; c.memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental; d.memiliki surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji profesi; dan e.membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi. (4) STR berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diregistrasi ulang setiap 5 (lima) tahun.

MTKI

MTKP

PPNI PUSAT

Surat Rekomendasi 25 SKP

Delegasi

Surat Rekome ndasi 25 SKP

PPNI PROVINSI

DPW PPNI

Tugas 1. Menerbitkan rekomendasi 2. Mengintervensi jika SKP < dari 25 SKP melalui : Pelatihan Modul atau online

Laporan rekomendasi SKP Oline

SIM-K NASIONAL

PPNI

Permohonan Rekomendasi Tidak

MEMILIKI Komisariat

Ya

PERAWAT WNI/WNA 1. Anggota PPNI (NIRA) 2. Form Permohonan Verifikasi SIM-K ( bertahap) 3. Form Evaluasi diri SIM-K (bertahap) 4. Bukti – bukti pendukung (ASLI)

PPNI KAB/KOTA

PPNI KOMISARIAT

TIM VERIFKASI ( VERIFIKATOR ) Kriteria Verifikator 1. SK DPP PPNI 2. Berprofesi Perawat 3. Pengurus atau perawat yg diusulkan dari DPD kepada DPW Tugas 1. Menilai dan memferifikasi usulan SKP 2. Mengihtung SKP yg diusulkan 3. Memasukan hasil verifikasi ke SIM-K secara bertahap

ALUR RE-REGISTRASI SKP

SKP didapat dari: Kegiatan praktik profesional (5 SKP dalam 5 Tahun)

Kegiatan ilmiah Pengembangan ilmu pengetahuan (penelitian, publikasi hasil penelitian)

Pengabmas

http://simk.inna-ppni.or.id/login/

Mahsur Al Hazkiyani, S.Kep., Ners Tempat Tanggal Lahir : Padangsidimpuan, 15 July 1975 Alamat

: Jl. Pinang Mas III Blok G No. 04, Perumahan Palem Kencana

Pekerjaan

(Jl. Medan Binjai Km.12) Sunggal- Deli serdang : PNS / Wiraswata

Organisasi : 1. Anggota Bidang Kesejahteraan PPNI Prov. SUMUT 2005-2010 2. Kabid Organisasi Hukum & Pemberdayaan Politik 2010-2016 3. Ketua DPW PPNI Prov. SUMUT Priode 2016-2021

Pendidikan

: 1. SPK Depkes RI Padangsidimpuan 1994

2. D3 Keperawatan/ Jalur Khusus Akper Deli Husada 3. S1 Keperawatan & Ners STIKES SUMUT

Koresponden : Jl. Asrama / Pondok Kelapa No.25 J-K (Lantai 2 Apotek K 24) Kel. Dwikora Kec. Medan Helvetia Kota Medan 20124 Telepon/Fax : 061- 42561554 E-mail : [email protected] Website : www.ppnisumut.com