KEDUDUKAN, FUNGSI, PERAN DEKOPIN DALAM PERSPEKTIF PENCAPAIAN TUJUAN KOPERASI Oleh : Abdul Wahab DIERKTUR PERENCANAAN DEKOPIN PUSAT Disampaikan pada : Musyawarah Nasional (MUNAS) Forum Komunikasi Koperasi Mahasiswa Indonesia (FKKMI) Jogyakarta , 17 September 2016 1
KEDUDUKAN, FUNGSI DAN PERAN DEKOPIN : 1.
Kedudukan : DEKOPIN adalah organisasi gerakan koperasi yang didirikan pada tanggal 12 Juli 1947 pada Kongres Koperasi Indonesia yang Pertama di Tasikmalaya; 2. Fungsi : a. Wadah perjuangan, cita-cita , nilai-nilai dan prinsip koperasi; b. Wakil gerakan koperasi Indonesia, di dalam maupun di luar negeri; c. Mitra pemerintah dalam pemberdayaan koperasi. 3. DEKOPIN berperan : a. Sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan pembawa aspirasi koperasi; b. Memajukan dan mendorong pemberdayaan koperasi guna mencapai tujuan pendiriannya. 2
STRUKTUR DAN PERANGKAT ORGANISASI DEKOPIN : 1. Struktur Keorganisasian, terdiri dari : Musyawarah Nasional (MUNAS), Pimpinan Paripurna dan Pengawas. 2. Dalam menjalankan kebijakan Pimpinan Paripurna dibentuk Sekretariat Jenderal, serta Badan Khusus dan Lembaga Teknis : 3. Di tingkat Provinsi dibentuk DEKOPIN Wilayah dan di tingkat Kabupaten/Kota dibentuk DEKOPIN Daerah. DEKOPIN Wilayah dan DEKOPIN Daerah menjadi satu-kesatuan dari organisasi DEKOPIN. 4. DEKOPIN mendorong dan memfasilitasi terbentuk dan berkembangnya badan/lembaga pengembang koperasi, seperti lembaga pendidikan formal (IKOPIN dan AMKOP), FORMASI (Forum Pengembang Masyarakat Koperasi), FORWAKOP (Forum Wartawan Koperasi), dan LSM/LPSM lain yang bergerak di bidang pemberdayaan koperasi. 3
TUGAS DEKOPIN BERDASAR UNDANG-UNDANG : a. Memperjuangkan kepentingan dan menyalurkan aspirasi koperasi; b. Melakukan supervisi dan advokasi dalam penerapan nilainilai dan prinsip koperasi; c. Meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat; d. Menyelenggarakan sosialisasi dan konsultasi kepada koperasi; e. Mengembangkan dan mendorong kerjasama antar koperasi dan antara koperasi dengan badan usaha lain, baik pada tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional; f. Mewakili dan bertindak sebagai juru bicara gerakan koperasi; g. Menyelenggarakan komunikasi, forum dan jaringan kerjasama di bidang perkoperasian; h. Memajukan organisasi anggotanya. 4
ANCANGAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA DALAM PELAKSANAAN TUGAS DEKOPIN : (1) DEKOPIN memperjuangan kepentingan dan menyalurkan aspirasi koperasi, antara lain : 1. Mendorong tumbuh dan berkembangnya koperasi dalam iklim yang demokratis dan berkeadilan sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945; 2. Mendorong tersedianya kebijakan pembangunan dan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya secara adil dan berkelanjutan; 3. Memberikan rekomendasi adanya kebijakan perlindungan bagi usaha koperasi tertentu dan atau di wailayah tertentu; 4. Memberikan layanan hukum, membangun kesadaran hukum dan penghormatan terhadap hukum. 5
ANCANGAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA DALAM PELAKSANAAN TUGAS DEKOPIN : (2) Tugas supervisi dan advokasi dalam penerapan nilainilai dan prinsip koperasi dilakukan dengan : 1. Menyusun pedoman dan acuan penerapan nilainilai dan prinsip koperasi dalam organisasi dan usaha koperasi; 2. Mensosialisasikan penerapan nilai-nilai dan prinsip koperasi dalam praktek berkoperasi kepada gerakan koperasi dan masyarakat; 3. Memberikan rekomendasi atas pelanggaran nilainilai dan prinsip koperasi kepada pemerintah; 4. Mempromosikan sukses koperasi dalam penerapan prinsip-prinsip koperasi. 6
ANCANGAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA DALAM PELAKSANAAN TUGAS DEKOPIN : (3) Peningkatan kesadaran berkoperasi dikalangan masyarakat dengan kegiatan : 1. Tersusun rancangan kebijakan pola dasar pemberdayaan koperasi melalui peningkatan kualitas SDM; 2. Melakukan kegiatan pendidikan perkoperasian dalam arti luas dan kegiatan diklatluh pada umumnya; 3. Menyusun rencana kebutuhan SDM koperasi, termasuk standar kompetensi dan pola rekruitmennya; 4. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan internalisasi prinsip koperasi pada semua pemangku kepentingan koperasi; 5. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kegiatan diklatluh oleh instansi pemerintah dan lembaga masyarakat. 7
ANCANGAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA DALAM PELAKSANAAN TUGAS DEKOPIN : (4) DEKOPIN bertugas melakukan kegiatan sosialisasi dan konsultasi kepada gerakan dengan kegiatan antara lain : 1. Pengembangan lembaga/perangkat DEKOPIN yang bertugas membantu gerakan koperasi dalam memecahkan permasalahan internal mereka; 2. Pengembangan media sosialisasi melalui lembaga penerbitan DEKOPIN, sarana rujukan perkoperasian, dan perpustaakaan; 3. Kerjasama dengan perguruan tinggi dalam rangka pengembangan koperasi melalui kelembagaan inkubasi bisnis; 4. Intensif bekerjasama dengan media cetak dan media elektronik dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap koperasi dan mendorong minat masyarakat dalam berkoperasi. 8
ANCANGAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA DALAM PELAKSANAAN TUGAS DEKOPIN : (5) Dalam rangka mendorong dan mengembangkan kerjasama antar koperasi dan kerjasama antara koperasi dengan badan usaha lainnya, DEKOPIN akan : 1. Memperkuat kelembagaan JUK DEKOPIN dan memfasilitasi kegiatannya melalui dukungan anggaran pemerintah; 2. Efektif dalam mengkoordinasikan kegiatan pengembangan jaringan usaha koperasi yang dibiayai pemerintah; 3. Mendorong gerakan koperasi aktif dalam kelembagaan dan kegiatan KADIN dan organisasi badan usaha lainnya dalam dan luar negeri; 4. Tersusunnya rencana aksi dan road map integrasi usaha koperasi hulu dan hilir; 5. Mengembangkan koperasi unggulan contoh khususnya pada koperasi produsen klas dunia. 9
ANCANGAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA DALAM PELAKSANAAN TUGAS DEKOPIN : (6) Tugas DEKOPIN dalam hal mewakili dan bertindak sebagai juru bicara gerakan koperasi dilakukan : 1. Aktif mengikuti agenda berkala ICA dan pertemuan gerakan koperasi internasional; 2. Efektif dalam mempromosikan hasil-hasil rumusan advokasi DEKOPIN hingga menjadi kebijakan pemerintah; 3. Aktif dalam kegiatan rapat-rapat perumusan program dan anggaran di DPR RI dan memfasilitasi kegiatan DEKOPIN Wilayah dan DEKOPIN Daerah agar aktif mengikuti kegiatan di DPRD; 4. Konsolidasi organisasi dengan gerakan koperasi berjalan optimal yang terintegrasi dengan kebijakan pembangunan koperasi di daerah; 10
ANCANGAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA DALAM PELAKSANAAN TUGAS DEKOPIN : (7) DEKOPIN menyelenggarakan kegiatan komunikasi, forum dan jaringan kerjasama di bidang Perkoperasian, diarahkan dalam rangka : 1. Terbinanya citra positif tentang koperasi dan meningkatnya apresiasi masyarakat dalam berkoperasi; 2. Kelembagaan dan sekretariat DEKOPIN, DEKOPIN Wilayah dan DEKOPIN Daerah efektif melayani kebutuhan gerakan koperasi; 3. Terbangunnya kelembagaan integratif antar koperasi, khususnya kelembagaan Koperasi Sekunder; 4. Seluruh pemangku kepentingan gerakan koperasi memiliki pandangan dan misi yang sama dalam hal penumbuhan koperasi yang sehat, kuat dan mandiri, serta memiliki kesetaraan untuk bersanding dan kemampuan untuk bersaing; 11
ANCANGAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA DALAM PELAKSANAAN TUGAS DEKOPIN : (8) Untuk memajukan koperasi anggotanya, program DEKOPIN antara lain : 1. Mendorong dan memfasilitasi kemajuan bisnis koperasi dengan kegiatan kontak dagang, temu bisnis dan sejenisnya; 2. Mengarahkan koperasi kepada akses sumberdaya produktif terutama yang telah disediakan pemerintah; 3. Melakukan kegiatan pengembangan SDM melalui kegiatan pendidikan formal, maupun kegiatan Diklatluh pada umumnya; 4. Memastikan gerakan koperasi dapat menyelenggarakan Rapat Anggota sesuai ketentuan yang berlaku; 5. Melakukan promosi, menyusun succes story, dan keragaan gerakan koperasi. 12
Tiga agenda pokok perlu dilakukan oleh koperasi guna memantapkan kedudukannya sebagai pilar ekonomi rakyat : (1) Reposisi fungsi dan peran sebagai organisasi yang berkemampuan mengartikulasikan kepentingan dan pembawa aspirasi ekonomi rakyat; (2) Reorganisasi koperasi, baik secara struktural maupun kultural; dan (3) Revitalisasi usaha sesuai dengan tuntutan kebutuhan anggotanya. 13
Reposisi fungsi dan peran Koperasi : Gerakan koperasi sudah saatnya perlu melakukan reposisi fungsi dan perannya; Secara internal dengan mengkonsolidasikan segenap potensi anggota ke dalam mainstream organisasi dan usaha koperasi, dengan tujuan mendorong tumbuhnya koperasi yang besar, sehat dan mandiri; Secara eksternal dengan meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap koperasi dan dalam berkoperasi, antara lain melalui kegiatan advokasi dan sosialisasi. 14
Reorganisasi Koperasi : 1. Secara Struktural : Koperasi perlu melakukan perubahan, paling tidak yang terkait dengan kepengelolaan, permodalan, jenis dan usaha, serta pengawasan terhadap organisasi dan usaha koperasi. 2. Secara Kultural : Seperti pada badan usaha lainnya, maka terhadap koperasi berlaku pula kaidah-kaidah dalam hukum ekonomi pada umumnya, dengan e ber’s promotion sebagai tujuan koperasi. 15
Revitalisasi Usaha Koperasi : Hakikat revitalisasi usaha koperasi, terkait dengan : Reinventing; Consolidation; Strengthening; Revitalisasi koperasi adalah proses kaji ulang terhadap kebijakan dan praktek pengembangan koperasi dan sistem tata kelola koperasi; Dalam kegiatan revitalisasi ini, koperasi mesti memilih prioritas dan orientasi baru guna mendorong peningkatan daya asaing; 16
Reinventing : Kembali Ke Jati Diri Koperasi Penegasan kedudukan anggota di dalam koperasi, anggota selain sebagai pemilik (owner) juga sekaligus sebagai pelanggan/pengguna (user) jasa koperasi. Prinsip pemilik sekaligus pengguna ini diakui sebagai residual claimant koperasi yang disebut dengan e ber’s promotion. Dan prinsip inilah yang secara mendasar membedakaan koperasi dengan badan usaha lainnya, baik dari sisi arah pengembangan usahanya, maupun organisasi dan manajerialnya; Pemurnian jati diri koperasi ditujukan dalam rangka : (a) kedudukan anggota dalam koperasi harus diletakkan pada kesempatan pertama dan terakhir dalam membina koperasi. Bila selama ini kita berhasil mengembangkan koperasi, maka keberhasilan tersebut baru sebatas mengembangkan lembaga koperasinya; (b) mengembangkan struktur organisasi dan manajemen koperasi yang harus menjamin prinsip democratic member control; (c) bekerjanya perusahaan koperasi dan aktivitas usaha koperasi menjamin kaidah e ber’s pro otio dan patronage refund for members; serta (c) untuk itu diperlukan adanya institusi supervisi dan advokasi pelaksanaan prinsip-prinsip koperasi.
Consolidation : Penyatuan Potensi Hulu dan Hilir Sesuai Dengan Jenis Usaha Koperasi Hal yang sangat mendasar dan perlu dilakukan perubahan adalah pada usaha koperasi yang selama ini disebut serba usaha . Usaha koperasi yang serba usaha pada dasarnya adalah bagaimana mengintegrasikan proses hulu dan hilir dari potensi ekonomi anggota ke dalam kegiatan usaha koperasi; Bagaimana koperasi dapat meningkatkan skala usahanya yang mampu menjamin efisiensi ekonomi. Skala usaha dapat ditingkatkan bila koperasi mau secara konsisten menerapkan prinsip open membership dengan tidak membatasi keanggotaan pada status sosial anggotanya, disamping upaya amalgamasi (merger) antar koperasi sejenis; Penguasaan hulu-hilir dari suatu proses produksi, distribusi dan pemasaran. Penguasaan hulu-hilir ini dapat dilakukan dengan mengembangkan unit usaha koperasi yang berkait dengan bisnis inti, atau dengan membangun aliansi strategis (yang selanjutnya disebut dengan jaringan usaha koperasi).
Strengthening : Fokus Pada Bisnis Inti Bisnis inti koperasi pada dasarnya mengacu pada kepentingan yang sama dari para anggota , dan jenis usaha koperasi. Secara umum status ekonomi anggota, yaitu sebagai produsen atau konsumen, dan kegiatan-kegiatan yang mendukung terhubungnya antara konsumen dan produsen; Dengan demikian tujuan koperasi menjadi dapat disederhanakan, yakni meningkatkan pendapatan anggota untuk koperasi yang anggotanya produsen, atau meningkatkan daya beli anggota untuk koperasi yang anggotanya konsumen.
Mengembalikan Fungsi dan Peran Koperasi Sekunder (1) : Diakui koperasi sekunder belum mampu secara optimal mengkonsolidasikan potensi ekonomi dan bisnis anggotanya; Banyak koperasi sekunder melakukan kegiatan yang terlepas uncoupling dari kepentingan anggotanya, bahkan menjadi pesaing dengan melakukan kegiatan yang sama dilakukan oleh anggotanya; Dengan mengamati kondisi di atas, maka koperasi sekunder tidak mampu menjalankan fungsi subsidiaritas (auxiliary body) bagi anggotanya, dan tidak mampu berperan sebagai inter linkage antar koperasi. 20
Mengembalikan Fungsi dan Peran Koperasi Sekunder (2) : a. Terkait dengan fungsi subsidiaritas, koperasi sekunder memiliki rencana aksi dalam melakukan integrasi usaha, baik secara vertikal maupun secara horisontal. Inilah hakikat koperasi serba usaha yang sesungguhnya; b. Mendefinisikan kembali hakikat inter linkage koperasi sekunder seperti dengan kegiatan inter landing, polling system, dan joint buying/joint selling; c. Koperasi sekunder yang tidak mampu melaksanakan kegiatan sebagaimana huruf (a) dan huruf (b) di atas, bisa jadi memang koperasi sekunder itu sudah tidak diperlukan oleh anggotanya; d. Koperasi sekunder lebih membuka diri dan keluar dari paradigma status sosial-ekonomi anggotanya (koperasi primer); 21
Koperasi akan bermanfaat, bila : (Sumber : Ramudi Arifin, IKOPIN, 2002, Manfaat Harga Koperasi .
Adakah biaya akan turun dengan adanya kerjasama ? Mungkinkah usaha bersama akan lebih menguntungkan dibandingkan dengan usaha sendiri; Dapatkah pengalaman individual dimanfaatkan secara efektif menjadi pengalaman bersama; Adakah manfaat tak berwujud (intangible benefits) yang lebih melalui kegiatan bersama; Adakah meningkatnya kekuatan bersama, misalnya posisi tawar melalui kerjasama tersebut; Seberapa besar kebebasan individu untuk bertindak perlu dikorbankan berhubung adanya keharusan untuk berpartisipasi ke dalam usaha bersama.
