EXIT STRATEGY, KOMPLEMENTARITAS, DAN PERLUASAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN

EXIT STRATEGY, KOMPLEMENTARITAS, DAN PERLUASAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN

BAMBANG WIDIANTO SEKRETARIS EKSEKUTIF TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TNP2K)

RAPAT KOORDINASI PKH, JAKARTA, 17 JANUARI 2014 TIM TIMNASIONAL NASIONALPERCEPATAN PERCEPATANPENANGGULANGAN PENANGGULANGANKEMISKINAN KEMISKINAN

KERANGKA PAPARAN I. Pendahuluan:

II. Exit Strategy: –Transformasi, Transisi, Graduasi III. Komplementaritas Program PKH

IV. Perluasan PKH

TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

2

I. PENDAHULUAN

PESERTA PKH MENURUT TAHUN KEPESERTAAN 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Target

500.000

642.000

720.000

816.000

1.116.000

1.516.000

2.400.000

3.200.000

Realisasi

387.974

620.848

726.376

774.293

1.052.201

1.492.473

2.326.523

-

232.874

105.528

47.917

277.908

440.272

834.050

-

Tambahan Peserta Sumber Data

PSE 2005 / SPDKP 2006

Basis Data Terpadu PPLS 2011

Sumber: UPPKH, Program Profile, 2013

• Realisasi Cakupan PKH masih di bawah target, namun terus meningkat setiap tahun. Pada tahun 2014 ditargetkan cakupan sebesar 3,2 juta keluarga. • Total Peserta tiap tahun meningkat terus  Membutuhkan kesiapan implementasi program – Sumber Daya Manusia (Staff Pusat dan Daerah; Korwil, Pendamping dan Operator) – Penguatan SIM (Management Data) – Kemungkinan Pemanfaatan Tenaga Non Organik TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

4

II. EXIT STRATEGY: TRANSFORMASI, GRADUASI, DAN TRANSISI

LATAR BELAKANG • Setelah 6 tahun kepesertaan PKH, Peserta PKH akan memasuki PROSES EXIT/TRANSFORMASI PKH, yang terdiri atas: – GRADUASI: Kelompok Peserta PKH yang telah dianggap mampu dan/atau tidak lagi memenuhi syarat kepesertaan PKH. Kelompok ini tidak lagi akan menerima bantuan tunai. – TRANSISI: Kelompok Peserta PKH yang masih dianggap miskin dan memenuhi syarat kepesertaan PKH. Kelompok ini akan menerima bantuan tunai lagi selama 3 tahun.

• Penentuan status transformasi PKH dilakukan melalui kegiatan Resertifikasi yang seharusnya secara rutin dilaksanakan pada tahun ke-5 untuk setiap kohor Peserta PKH. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

6

ALUR KEGIATAN RESERTIFIKASI TAHUNAN YANG AKAN RUTIN DILAKSANAKAN SETIAP TAHUN UNTUK SETIAP KOHOR PESERTA PKH – TAHUN 2013 TELAH DILAKUKAN RESERTIFIKASI UNTUK KOHOR 2007 DAN PENCACAHAN UNTUK KOHOR 2008, PADA TAHUN 2014 AKAN DILAKUKAN UNTUK KOHOR PESERTA 2009 PERENCANAAN: TOT,TOF

PENCACAHAN PESERTA PKH

ANALISIS DATA

PELAKSANAAN PENYAMPAIAN HASIL DAN PENGADUAN RESERTIFIKASI

PERSIAPAN DAN SOSIALISASI PENYAMPAIAN HASIL KE PEMERINTAH DAERAH


PELAKSANAAN PENANGANAN PENGADUAN DAN KEPUTUSAN AKHIR 7

PROSES PENCACAHAN PESERTA PKH TAHUN 2013 • Menggunakan kuesioner setara PPLS 2011, SPDKP 2006 • Pencacahan dilakukan terhadap Peserta PKH Kohor 2007 dan 2008 meliputi variabel sebagai berikut: • Identitas Responden • Karakteristik Anggota Rumah Tangga • Karakteristik Rumah Tangga • Harta Rumah Tangga • Bantuan Sosial • Kapasitas Ekonomi dan Sosial TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

8

CAKUPAN DAN PELAKSANA RESERTIFIKASI TAHUN 2013 • Pelaksanaan Resertifikasi Tahun 2013 dilakukan TNP2K bersama Kemensos dan Bappenas, untuk kemudian kegiatan selanjutnya dilakukan oleh Kemensos. • Cakupan wilayah: 13 Propinsi (Aceh, Sumut, Sumbar, DKI Jakarta, Banten, Jabar, Yogyakarta, Jatim, NTB, NTT, Kalsel, Sulut, dan Gorontalo), Meliputi 72 Kabupaten, 631 Kecamatan • Cakupan Peserta: 626.386 Rumah Tangga PKH Kohor 2007 & 2008 • Dipandu oleh Tim Desain Resertifikasi (Bappenas, Kemensos/UPPKH, TNP2K), dengan melibatkan – Tim Peneliti dari Akademika & LPEM-FEUI (Melalui Proses Tender) – 16 Koordinator Wilayah PKH, 26 Koordinator Lapangan (Korlap), 501 Supervisors & Editors/Key-punchers – 2.730 Pendamping/fasilitator PKH Kohor 2007 & 2008 sebagai Enumerator • Pencacahan dilakukan oleh Pendamping PKH dengan rotasi antarpendamping: – Waktu efektif 30 - 45 hari – Beban Pendamping PKH: 250 - 300 RT per pendamping • Pemantauan Independen yang dilakukan terhadap proses pencacahan menunjukan bahwa data Resertifikasi dikumpulkan dengan kualitas yang bagus. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

9

ANALISIS DATA DATA RESERTIFIKASI DICOCOKKAN DENGAN BEBERAPA HAL SYARAT (ELIGIBILITY) KEPESERTAAN PKH

KARAKTERISTIK NEGATIF

KARAKTERISTIK POSITIF

Memberi tanda Peserta yang masih memenuhi persyaratan PKH • Memiliki ibu hamil/nifas • Memiliki anak balita atau anak pra sekolah • Memiliki anak usia SD sederajat dan/atau SLTP sederajat dan/atau anak 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar Identifikasi RT dengan aset/karakteristik tertentu yang menandakan bukan RT miskin, meliputi: Karakteristik Rumah Tangga: Karakteristik Individu KK: • Kepemilikan Mobil • status pekerjaan (PNS/TNI/ • Kepemilikan Kapal Motor POLRI) • Kepemilikan Perahu Motor • Kepemilikan Hewan Ternak Kuda/Sapi/Kerbau

Identifikasi RT dengan aset/karakteristik tertentu yang menandakan potensi deprivasi sehingga berpotensi menjadi RT miskin, meliputi: • Adanya ART cacat atau menderita penyakit kronis • RT dengan kepala RT perempuan • RT dengan Kepala atau Pasangan Kepala RT berpendidikan SD atau sederajat • RT yang seluruh ART-nya tidak memiliki keahlian (skill) 10


HASIL ANALISIS DATA KOHOR 2007 Total Peserta PKH Awal Kohor 2007 Total Peserta PKH Diresertifikasi Total Peserta PKH Yang Masih Menerima Pembayaran Total Peserta PKH Yang Sudah Keluar Alamiah (Juni 2013)

: : : :

389.579 RT 388.751 RT 302.813 RT 85.938 RT

KOMPOSISI RT KOHOR 2007 HASIL RESERTIFIKASI

PERSEN

GRADUASI

186.338 RT

47,9

TRANSISI

202.413 RT

52,1

TOTAL

388.751 RT

100,0

Foto: Kuesioner hasil pencacahan


11

HASIL ANALISIS RUMAH TANGGA PESERTA PKH KOHOR 2007 BERDASARKAN PROVINSI (%) GORONTALO SULAWESI UTARA NUSA TENGGARA TIMUR

JAWA TIMUR JAWA BARAT DKI JAKARTA SUMATERA BARAT 0

10

20

Graduasi

30

40

50

60

70

Transisi


12

KARAKTERISTIK UTAMA DARI RUMAH TANGGA PESERTA PKH KOHOR 2007 (%) 80 70

Graduasi

Transisi

60 50 40 30 20 10 0 Memiliki Anak SD Memiliki Anak Memiliki Anak SD (%) SMP (%) - SMP (%)

Memiliki Ibu Hamil (%)

Menggunakan KB Memiliki Anggota Memiliki Anggota Memiliki Balita (%) Cacat (%) Mengidap (%) Penyakit Kronis (%)

Sebagian Rumah Tangga Graduasi masih memiliki syarat Kepesertaan PKH (anak SD/SMP/Balita/Hamil) – Karena itu penting untuk memastikan bahwa Peserta Graduasi tetap mendapatkan Raskin, BSM, dan JKN TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

13

PERSIAPAN DAN SOSIALISASI PENYAMPAIAN HASIL RESERTIFIKASI KOHOR 2007 KE PEMERINTAH DAERAH 1. Konsultasi dengan Pemda Wilayah PKH Kohor 2007 2. Lokakarya Finalisasi Penyampaian Hasil dengan Tim Teknis (UPPKH/Kemensos, Bappenas, Set. TNP2K) di Bogor 3. Finalisasi Hasil Resertifikasi dengan Eselon 1 (Kemensos, Bappenas, Set. TNP2K) di Jakarta 4. Pertemuan dengan Pemda (Bappeda/TKPK dan Dinas Sosial) Pelaksana PKH Kohor 2007 (51 kabupaten/kota) di Bandung dan Surabaya (November 2013): – Sosialisasi Mekanisme Penyampaian Hasil Resertifikasi PKH – Sosialisasi Mekanisme Penanganan Pengaduan Hasil Resertifikasi PKH – Penyampaian data agregat Hasil Analisis per kab/kota – Pemetaan program daerah bagi Peserta Graduasi TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

14

PELAKSANAAN PENYAMPAIAN HASIL RESERTIFIKASI 1. Surat Deputi III Bappenas, Nomor: 7307/D3/12/2013 kepada Kepala Daerah wilayah PKH Kohor 2007, tanggal 6 Desember mengenai Sosialisasi Transformasi PKH dan Pemetaan Program Daerah kepada SKPD Terkait serta Penyiapan Serah Terima Data Hasil Resertifikasi. 2. Penyampaian Data Hasil Analisis lengkap kepada UPPKH/Kemensos: nama, alamat, status kepesertaan dan indikator lainnya (RT dan individu) 3. Pelaksanaan Awal Penyampaian Hasil di dua kecamatan (Plered Kabupaten Cirebon dan Bone Pantai, Kota Bone Bolango) 1. Pelatihan kepada Fasilitator dalam Penyampaian Hasil 2. Ujicoba mekanisme penyampaian hasil dan penanganan pengaduan 3. Penyampaian data hasil analisis dengan amplop tertutup dan surat Direktur Jamsos kepada UPPKH Kab/Kota, fasilitator didampingi Korwil 4. Pemantauan pelaksanaan penyampaian hasil kepada Peserta PKH TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

15

PELAKSANAAN PENANGANAN PENGADUAN DAN KEPUTUSAN AKHIR MEKANISME:

1

3

2

Pertemuan kelompok reguler

Peserta yang mengajukan pengaduan mengumpulkan dokumen yang dibutuhkan

Pertemuan kelompok khusus pengaduan

Unsur Eksternal

(Bila diperlukan) Berita Acara Pertemuan khusus pengaduan

5

4

UPPKH

3b

FasDik

3a A T A U

FasKes

Data Entry

Mekanisme ini sedang diujicobakan di dua kecamatan: Plered, Kabupaten Cirebon dan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango. Hasil uji coba ini akan menjadi input dari Mekanisme yang berlaku secara Nasional. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

16

1

PERTEMUAN REGULER

Pertemuan kelompok reguler digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan hasil resertifikasi. Dalam pertemuan, Pendamping melakukan: – Penjelasan kembali mengenai pengertian Resertifikasi, Alur Resertifikasi – Penyerahan surat hasil Resertifikasi – Penjelasan mengenai Mekanisme Pengaduan TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

17

PENGADUAN HASIL RESERTIFIKASI

2

Peserta PKH yang (oleh hasil analisis resertifikasi) dinyatakan memasuki Graduasi dapat mengajukan keluhan agar masuk kelompok Transisi, karena: • Memiliki kondisi/status sosial ekonomi yang membutuhkan PKH, dan • Memenuhi syarat kepesertaan PKH JENIS PENGADUAN Ibu Hamil/Nifas/Anak Balita

Syarat Kepesertaan PKH

Anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan dasar (anak pra sekolah Anak SD/MI/Paket A/SDLB (usia 712 tahun) Anak SLTP/MTs/Paket B/SMLB (usia 12-15 tahun) Anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar

DOKUMEN PENDUKUNG Surat Keterangan ibu hamil/nifas dari Puskesmas/Posyandu/Polindes (KIA); Kartu Menuju Sehat Balita (KIA)

DOKUMEN TAMBAHAN



Fotokopi rapor



Fotokopi Kartu Keluarga dari semua keluarga di rumah tangga PKH bersangkutan Fotokopi kartu kepesertaan PKH

Fotokopi rapor Fotokopi rapor 

Kondisi/Status Sosial Ekonomi 


Fotokopi Kartu Keluarga dari semua keluarga di rumah tangga PKH bersangkutan Fotokopi kartu kepesertaan PKH 18

3

PERTEMUAN KHUSUS PENGADUAN

Pihak yang diharapkan hadir dalam Pertemuan Khusus Pengaduan 1. Peserta PKH yang mengajukan pengaduan 2. Pendamping PKH 3. Perwakilan aparat desa/kelurahan 4. Tokoh di Lingkungan Setempat (tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dll.) dengan kriteria: – Mengetahui kondisi sosial ekonomi Rumah Tangga Peserta PKH – Disegani dan mempunyai pengaruh dalam Lingkungan – Diutamakan mengetahui dan memahami tentang pelaksanaan PKH di Lingkungan TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

19

HASIL SEMENTARA PELAKSANAAN AWAL Lokasi

Total RT

Transisi (RT)

Jumlah Menerima Bone Pantai

Plered

501

369

337

255

369 (100%) 254 (99,6%)

Graduasi (RT)

Mengadu 0 (0) 1 (0,4%)

Jumlah Menerima Mengadu 132 82

44 (33%) 47 (57%)

88 (67%) 35 (43%)

• Seluruh hasil pengaduan akan direkomendasikan kepada UPPKH pusat untuk ditelaah kembali dan ditentukan hasilnya • Diharapkan pada Januari minggu ke-2 hasil sudah didapatkan untuk kemudian dapat menjadi pembelajaran implementasi selanjutnya. • Terdapat kendala terhadap sistem data entry yang menyebabkan keterlambatan dalam proses rekomendasi dan persetujuan. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

20

DINAMIKA PENYAMPAIAN HASIL RESERTIFIKASI DAN PENGADUAN • Pertemuan penyampaian hasil resertifikasi: – Banyak peserta PKH tidak memahami isi surat (karena tidak bisa membaca) – Hasil implementasi awal menunjukkan: • Peserta PKH yang masuk TRANSISI menerima hasil resertifikasi • Masih banyak Peserta PKH yang masuk GRADUASI masih bingung menyikapi surat hasil resertifikasi • Pertemuan pengaduan: – Keterlibatan Kepala Desa sangat tinggi – Peserta PKH yang mengadu umumnya kurang memahami dokumen yang harus disiapkan sebagai syarat pengaduan – Peran Tokoh Lingkungan Setempat (TLS) tidak optimal – Pengaduan berjalan relatif aman, meskipun beberapa pengaduan ditolak dalam pertemuan. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

PEMBELAJARAN DARI PELAKSANAAN AWAL MEKANISME PENGADUAN ATAS HASIL RESERTIFIKASI (1)  Diperlukan dukungan dan peran serta aktif dari pemerintah daerah (UPPKH Kabupaten/Kota) untuk sosialisasi dan pelaksanaan distribusi hasil dan penanganan pengaduan;  Peran aktif dari Bappenas dan Kemensos penting untuk memastikan dukungan dan peran serta aktif dari pemerintah daerah  Pentingnya pemahaman Pendamping dan Koordinator Wilayah PKH atas mekanisme pengaduan untuk kelancaran pelaksanaan pengaduan atas hasil resertifikasi;  Dibutuhkan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas pendamping terkait dengan mekanisme penyampaian hasil dan penanganan pengaduas atas hasil resertifikasi; TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

22

PEMBELAJARAN DARI PELAKSANAAN AWAL MEKANISME PENGADUAN ATAS HASIL RESERTIFIKASI (2)  Kelancaran pelaksanaan pengaduan atas hasil resertifikasi bervariasi sesuai dengan kapasitas, beban kerja dan pemahaman pendamping serta kondisi geografis daerah;  Diperlukan kebijakan khusus terkait sinergitas antara aktifitas reguler PKH dan implementasi pelaksanaan pengaduan atas hasil resertifikasi.  Kepastian keberadaan program graduasi baik nasional maupun daerah dalam sosialisasi mengenai kebijakan transformasi PKH;  Peran aktif dan Kemenkokesra, Bappenas dan Kemensos dalam identifikasi dan memastikan ketersedian program graduasi.


23

KEBUTUHAN PROGRAM GRADUASI  Dibutuhkan ketersedian program, nasional dan daerah, bagi Peserta PKH graduasi;  Program graduasi ini disesuaikan dengan karakteristik rumah tangga hasil resertifikasi  Program Nasional  BSM, JKN, Raskin, KUBE dan Program Peningkatan Kapasitas Lainnya.  Program Daerah  BSM Daerah, Jamkesda, Raskinda, dan Program Daerah Lainnya.  Kepastian atas ketersediaan program graduasi sebaiknya diperoleh sebelum penyampaian hasil resertifikasi  Kesepakatan antar Kementerian serta antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengenai Program yang diprioritaskan untuk Peserta PKH Graduasi; TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

24

DOKUMENTASI RESERTIFIKASI PKH 2013 • • • • • •

• •

Data Resertifikasi Kohor 2007 Data Resertifikasi Kohor 2007 Hasil Analisis Resertifikasi Kohor 2007 Hasil Analisis Resertifikasi Kohor 2008 Laporan Pencacahan dan Analisis Hasil Laporan Pelaksanaan Penyampaian Hasil dan Penanganan Pengaduan Laporan Hasil Identifikasi Program Komplementaritas Pusat dan Daerah Buku Panduan: • • • • • • • • •

Buku Pedoman Umum Resertifikasi Buku Petunjuk Teknis Pengumpulan Data Buku Petunjuk Teknis Analisis Data Buku Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pengumpulan Data Lapangan Buku Pedoman MIS-PIP Pengumpulan Data Buku Pedoman Umum Transformasi Buku Pedoman Teknis Penanganan Pengaduan Buku Kerja Pendamping Buku Petunjuk Teknis MIS


25

III. KOMPLEMETARITAS PROGRAM PKH

LATAR BELAKANG • PKH ditujukan bagi Rumah Tangga Sangat Miskin yang memenuhi syarat kepesertaan PKH; • Peserta PKH seharusnya juga layak menjadi penerima manfaat program-program perlindungan sosial lainnya sesuai dengan karakteristik setiap rumah tangga; • Masih terdapat kesulitan bagi Peserta PKH untuk menjadi penerima manfaat program bantuan sosial lainnya: – Beberapa Peserta PKH berada pada tingkat kesejahteraan diatas 25% – Exclusion error TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

27

UPAYA PEMENUHAN KOMPLEMENTARITAS PROGRAM • TNP2K dengan persetujuan dari UPPKH Kemensos menyerahkan data siswa anggota rumah tangga PKH kepada Kemendikbud dan Kemenag sebagai calon Penerima BSM; • UPPKH Kemensos menyerahkan data anggota rumah tangga Peserta PKH ke Kemenkes sebagai calon Penerima PBI; • Peserta PKH non-KPS diprioritaskan sebagai Rumah Tangga Pengganti Penerima KPS 2013 melalui mekanisme mudes/muskel; TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

28

KOMPLEMENTARITAS ANTAR PROGRAM UNTUK PESERTA PKH KOHOR 2007(%) 100

GRADUASI

90

TRANSISI

80 70 60 50 40 30 20 10 0 BSM

• •

RASKIN

JAMKESMAS BSM & RASKIN

BSM & RASKIN & BSM, RASKIN RT SD-SMP JAMKESMAS JAMKESMAS & JAMKESMAS MENERIMA BSM

Dari total Rumah Tangga Graduasi: hanya 20% yang pernah menerima ketiga program BSM, Raskin dan Jamkesmas Dari total Rumah Tangga Graduasi yang memiliki anak SD atau SMP: hanya 11.4% yang pernah menerima BSM TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

KOMPLEMENTARISTAS PKH DAN JAMKESMAS/PBI  Sebelum 2014, Peserta PKH non Jamkesmas, dapat menggunakan Kartu PKH sebagai pengganti Kartu Jamkesmas.  Setelah Pemberlakuan JKN, Kartu PKH tidak lagi bisa digunakan untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Padahal;  Hanya sekitar 69.3% (6.979.189 ART Peserta PKH dari seluruh kohor kepesertaan) yang masuk menjadi Peserta PBI;  Masih ada 30.7% (3.090.098 ART Peserta PKH dari seluruh kohor kepesertaan) yang belum menjadi Peserta PBI;  Dibutuhkan koordinasi antar Kementrian serta antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa 30.7% anggota rumah tangga Peserta PKH non-PBI dapat memperoleh Jaminan Kesehatan;

PKH DAN JAMKESMAS 100


80

60 40 20 0 GRADUASI

TRANSISI

Hasil Resertifikasi PKH Kohor 2007, sekitar 80% Peserta PKH memperoleh program Jamkesmas.

30

KOMPLEMENTARISTAS PKH DAN RASKIN • Rumah Tangga Peserta PKH sebagian besar sudah menjadi penerima manfaat Raskin. • Program PKH seharusnya juga ikut memastikan agar Peserta PKH menerima Raskin Tepat Jumlah, Tepat Harga dan Tepat Waktu. • Dibutuhkan peran Pendamping PKH untuk memastikan komplementaritas PKH dan Raskin tercapai.

PKH DAN RASKIN 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 GRADUASI

TRANSISI

Hasil Resertifikasi PKH Kohor 2007, sekitar 90% Peserta PKH memperoleh program Raskin, namun perlu dipastikan jumlah yang diterima, harga yang dibayarkan dan waktu penerimaan.


31

KOMPLEMENTARISTAS PKH DAN BSM • Siswa dari Rumah Tangga Peserta PKH seharusnya juga mendapatkan program Bantuan Siswa Miskin (BSM)  telah ada di dalam Pedum BSM Kemendikbud dan Kemenag. • Tingkat komplementaritas program PKH dan BSM saat ini masih relatif rendah  kurangnya sosialisasi ke rumah tangga maupun sekolah • Pendamping PKH seharusnya dapat mendampingi siswa dari rumah tangga PKH menyerahkan Kartu PKH ke sekolah untuk didaftarkan sebagai calon Penerima BSM.

PKH DAN BSM 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 GRADUASI

TRANSISI

Hasil Resertifikasi PKH Kohor 2007, hanya 30% Peserta PKH yang memperoleh program BSM.


32

KOMPLEMENTARITAS PESERTA PKH 2007-2012 DAN KPS 2013 Peserta PKH 2007-2012 1.454.655 Rumah Tangga

Laporan dari UPPKH: Peserta PKH Tidak Menerima KPS 178.513 Rumah Tangga

Ditemukan BDT (proses matching) 44.836 Rumah Tangga (25.1%)

Rumah Tangga PKH yang ada di dalam daftar penerima KPS (bawah 25%) 29.368 Rumah Tangga (66%)

Tidak ditemukan di BDT (proses matching) 133.677 Rumah Tangga (74,9%)

Rumah tangga PKH yang tidak termasuk di dalam daftar penerima KPS dari TNP2K 15.468 Rumah Tangga (34%)


33

IV. PERLUASAN PKH: MENUJU 3,2 JUTA KELUARGA PADA 2014

34

PERLUASAN PKH MEMERLUKAN PERUBAHAN ORGANISASI DAN PENAMBAHAN JUMLAH STAF • Mulai 2012 PKH telah menjadi program nasional dengan sasaran perluasan program mencapai 3,2 juta Peserta pada 2014 • Mulai 2014, dilaksanakan program Graduasi dan Transisi serta Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) • Tidak dapat dilaksanakan dengan organisasi seperti pelaksanaan awal PKH (ujicoba) – Jumlah Peserta PKH tahun 2013 sebanyak 2,4 juta RTSM/KSM mencakup 10,6 juta Individu. – Jumlah staf di UPPKH Pusat berjumlah 50 orang. – Jumlah staf pendukung termasuk pendamping sebanyak 9.948 orang dan operator 1.056 orang. – Rata-rata rasio pendamping terhadap jumlah RTSM selama tahun 20072013 sebesar 215. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

35

STRUKTUR ORGANISASI DAN SDM PERBANDINGAN DENGAN STRUKTUR PANTAWID PAMILYANG PILIPINO PROGRAM

• Struktur organisasi harus mencerminkan fungsi-fungsi yang harus dijalankan agar PKH dapat mencakup 3,2 juta Peserta pada 2014, antara lain: – – – – –

Program Director Program Manager Targeting & Registration Unit Supply Side Assessment Unit Beneficiary Data Management Unit: • Compliance Verification System/CVs • Beneficiary Updates System/BUS

– Financial Management Unit – Grievance Redress System (GRS) Unit – Monitoring and Evaluation Unit – Human Resource and Capacity Building Unit – Advocacy and Social Marketing Unit

Menggunakan benchmark internasional, pelaksanaan fungsi untuk menangani 3,2 juta Peserta membutuhkan sekitar 200 orang staf di tingkat Pusat dengan 12.800 Pendamping dan 1.600 Operator di Lapangan. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

30 36 36

HAMBATAN DALAM KEBIJAKAN TERKAIT SUMBER DAYA MANUSIA DI UPPKH PUSAT • UPPKH tidak dapat menambah jumlah staf organik (PNS) karena keterbatasan aturan terkait penerimaan PNS • Ketidakmampuan untuk bersaing dengan pihak swasta dalam mempekerjakan tenaga handal untuk bidangbidang yang dibutuhkan (seperti: MIS, Manajer) • Beberapa fungsi dari PKH tersebar di beberapa direktorat sehingga membatasi intervensi dari Direktur Jamsos • Kemensos tidak memiliki kantor di Kabupaten/Kota sehingga membatasi fungsi-fungsi pemantauan dan pengawasan pendamping dan operator di lapangan. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

37

USULAN KEBIJAKAN ORGANISASI TERKAIT SUMBER DAYA MANUSIA • UPPKH menyerahkan beberapa fungsi ke pihak ketiga yang profesional seperti kegiatan yang berkaitan dengan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen, Pelaksanaan Validasi dan Verifikasi. • Beberapa fungsi utama akan tetap dibawah kendali UPPKH : – UPPKH tetap membawahi Pendamping PKH untuk memastikan bahwa mereka menjalankan fungsi pendampingan ke Rumah Tangga Peserta PKH; – UPPKH bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembayaran ke Rumah Tangga terkait sesuai dengan pemenuhan kewajiban kepesertaan PKH; – UPPKH melakukan Pemantauan dan Evaluasi atas pelaksanaan PKH TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

38

TERIMAKASIH

EXIT STRATEGY, KOMPLEMENTARITAS, DAN PERLUASAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN

Recommend Documents