EXECUTIVE SUMMARY
STUDI KELAYAKAN PENDIRIAN BALAI LATIHAN KERJA INTERNASIONAL DI KABUPATEN BANYUWANGI A. Latar Belakang Indonesia saat ini masih menghadapi permasalahan ketenagakerjaan yang sangat komplek. Jumlah penganguran yang secara akumulatif terus meningkat tajam sejalan dengan peningkatan jumlah lulusan sekolah. Sebaliknya, upaya pemberdayaan Balai Latihan Kerja Internasional yang ada belum optimal dalam membekali pencari kerja untuk dapat memperoleh pekerjaan yang layak. BLK Internasional merupakan BLK dengan standar internasional yang berfungsi sebagai salah satu instrumen pengembangan sumberdaya manusia yang diharapkan dapat menjadi "Agent of Change" untuk mentransfer pengetahuan, keterampilan dan etos kerja produktif, ternyata belum mampu menjalankan fungsinya secara maksimal dan memberikan kontribusinya secara optimal guna menghasilkan tenaga kerja kompeten sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan dalam rangka mengatasi pengangguran. Lembaga Pelatihan Kerja/Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai salah satu instrumen peningkatan kompetensi tenaga kerja mempunyai peranan yang sangat penting dalam mentransformasikan pengetahuan, keterampilan dan etos kerja produktif, dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia. Sejalan dengan perubahan teknologi informasi dan sistem produksi yang begitu cepat di lingkungan industri, telah mendorong perubahan kualifikasi keterampilan tenaga kerja dengan tingkat kompetensi yang semakin tinggi. Oleh karena itu, agar lulusan lembaga pelatihan dapat terserap di pasar kerja, lembaga pelatihan dituntut untuk merubah paradigma dari pelatihan konvensional (supply driven) yang bersifat birokratis, sentralistis serta berorientasi pada proyek, menuju pelatihan yang fleksibel, kompetitif, responsif serta berorientasi pada kebutuhan pasar kerja (demand driven) dan mampu mendayagunakan sumberdaya pelatihan secara efisien dan efektif. Untuk menjaga eksistensi dan pertumbuhannya, maka lembaga pelatihan kerja tidak lagi cukup mengandalkan sumber-sumber konvensionalnya, tetapi harus mampu menggali, mendayagunakan dan mengembangkan sumbersumber dan peluang baru yang menjamin tersedianya sumber keuangan untuk mendanai operasional pelatihan. Kondisi BLK saat ini berdasarkan hasil pemetaan (mapping) yang dilakukan oleh Ditjen Binalattas (2006) bahwa pada umumnya kualitas lulusan BLK belum sesuai dengan kebutuhan pasar kerja (demand driven) karena program pelatihan masih konvensional dan belum berbasiskan kompetensi (CBT), sarana dan prasarana pelatihan yang kurang memadai dan tidak dipelihara dengan baik serta tenaga kepelatihan dan instruktur yang kurang kompeten. Sebagai upaya untuk mengurangi pengangguran dan menciptakan tenaga kerja yang siap pakai, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berinisiatif mendirikan Balai Latihan Kerja Internasional (BLK Internasional ). Diharapkan BLK Internasional yang akan dibangun ini mampu meningkatkan kompetensi Halaman 1 dari 7
dan serapan kerja serta mendukung pencapaian program-program pembangunan. Sebagai langkah awal pembangunan BLK Internasional dilaksanakan kegiatan Studi Kelayakan ini.
B. Situasi Ketenagakerjaan di Kabupaten Banyuwangi Sejak tahun 2005 hingga 2011 angka TPT di Kabupaten Banyuwangi secara grafis seperti yang ada di Gambar 1 mempunyai pola atau kecenderungan menurun. Menurunnya angka TPT yang demikian ini tentunya bagi setiap daerah merupakan tingkat capaian dan sekaligus harapan untuk memajukan kondisi ketenagakerjaan bagi daerah yang bersangkutan. Grafik 1 Trend TPT Kabupaten Banyuwangi Tahun 2005 – 2011
Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi
Bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi gambaran yang obyektif dan faktual tentang Ketenagakerjaan menjadi bahan evaluasi dan sekaligus menjadi bahan perencanaan pembangunan di masa mendatang yang lebih komprehensif. Sedangkan bagi para akademisi, peminat dan pemerhati masalah sosial angka TPT ini diharapkan bisa digunakan sebagai referensi ketika mengkaji kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Banyuwangi. Bahkan secara luas angka TPT ini merupakan salah satu dari indikator makro ekonomi dan sosial yang kerap dikaji dan dipergunakan oleh para pengambil keputusan dalam kaitannya dengan keberhasilan pembangunan. Karena ketenagakerjaan merupakan aspek yang amat mendasar dalam kehidupan manusia yang mencakup dimensi ekonomi maupun sosial. Dimensi ekonomi menjelaskan kebutuhan manusia akan pekerjaan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan dimensi sosial dari pekerjaan adalah berkaitan dengan pengakuan masyarakat terhadap individu untuk berkarya dalam suatu bidang pekerjaan. Oleh karena itu upaya pembangunan selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Umumnya para pencari kerja di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2011 didominasi kaum laki-laki. Rasio pencari kerja antara laki-laki dengan perempuan sebesar 2,38. Rasio ini menjelaskan bahwa setiap satu perempuan pencari kerja diikuti oleh 2-3 laki-laki yang mencari pekerjaan.
Halaman 2 dari 7
Untuk perkembangan tingkat kesempatan kerja (TKK) kabupaten Banyuwangi padata tahun 2011 tercatat 96,29 %. Artinya dari setiap 100 orang angkatan kerja yang ada ditemukan 96 orang di antaranya sedang bekerja. Apabila angka TKK ini diamati berdasarkan jenis kelamin, maka antara TKK laki-laki (96,47 %) dan perempuan (96,00 %) tidak terlalu jauh berbeda angka prosentasenya. TKK menurut Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2011 tertinggi dicapai Kecamatan Pesanggaran yaitu sebesar 98,33, sebaliknya TKK terkecil terdapat di Kecamatan Banyuwangi yaitu sebesar 92,61. Kelompok Sektor Pertanian masih merupakan sektor ekonomi yang paling banyak menyerap tenaga kerja, jumlahnya sebanyak 398.349 orang atau sebesar 50,59 %. Kedua ada pada kelompok Sektor Perdagangan, Hotel dan Rumah Makan yang menyerap tenaga kerja sebanyak 142.867 orang atau sebesar 18,14 %. Ketiga pada kelompok Sektor Keuangan dan Jasa-jasa sebanyak 107.741 orang tenaga kerja atau sebesar 13,68 %. Dan keempat pada Sektor Industri yang menyerap tenaga kerja sebanyak 67.764 orang atau sebesar 8,61 %. Terendah pada kelompok Sektor Angkutan, Pergudangan & Komunikasi beserta Sektor Pertambangan & Penggalian, Listrik,Gas &Air yang keduanya menyerap tenaga kerja sebanyak 30.900 atau sekitar 3,92 % terhadap jumlah pekerja yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Analisis ketenagakerjaan akan lebih menarik apabila struktur tenaga kerja dikaji menurut status pekerjaan. Status pekerjaan merupakan kedudukan seseorang di dalam pekerjaan yang dilakukannya. Data mengenai penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan di Kabupaten Banyuwangi tahun 2011 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 1 Prosentase Penduduk yang Bekerja menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin Tahun 2011 Status Pekerjaan Laki-Laki Perempuan Jumlah 1. Berusaha sendiri 20,84 21,74 21,20 2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap 15,82 6,41 12,08 3. Berusaha dibantu buruh tetap 8,78 3,79 6,80 4. Buruh/Karyawan 27,79 21,85 25,44 5. Pekerja Bebas 22,02 17,58 20,26 6. Pekerja tidak dibayar 4,75 28,63 14,22 Jumlah 100,00 100,00 100,00 Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi Secara keseluruhan prosentase penduduk yang bekerja di Kabupaten Banyuwangi adalah berstatus buruh/karyawan yaitu 25,46 %, sedangkan pekerja bebas sebesar 20,26 persen. Besarnya jumlah buruh/karyawan di Kabupaten Banyuwangi, menuntut perhatian yang khusus dari pemerintah setempat. Hal ini disebabkan karena antara buruh dan pengusaha seringkali tidak ada kesepakatan dalam hal perlindungan buruh maupun upah. Meskipun mekanisme tersebut sudah diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan. Informasi mengenai status pekerjaan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi besarnya tenaga kerja yang bekerja pada sektor formal dan informal. Konsep yang digunakan BPS tentang pekerja formal adalah pekerja yang berstatus buruh dan berusaha sendiri dibantu buruh tetap. Sedangkan pekerja informal adalah mereka yang statusnya berusaha sendiri dan pekerja bebas (baik pada sektor pertanian maupun non pertanian). Halaman 3 dari 7
C. Analisis Lokasi dan Kebutuhan Sarana Prasarana BLK Internasional Banyuwangi diharapkan dapat berdiri di lahan minimal seluas 10 hektar yang terletak di Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Tanah tersebut merupakan tanah aset pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang dihibahkan ke Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Lokasi yang akan ditempati BLK Internasional tersebut saat ini masih merupakan lahan perkebunan dengan tanaman kelapa dan berbatasan dengan subterminal Muncar. Gambar 2 Lokasi Rencana BLK Internasional Banyuwangi
Dalam tinjauan tata ruang, lokasi tersebut masuk kedalam Kota Muncar dimana bersama Kota Banyuwangi, Kota Genteng, dan Kota Rogojampi kotakota ini menunjukkan tingkat perkembangan lebih tinggi dibanding kota lain di kabupaten Banyuwangi. Dari segi ketersediaan infrastruktur jalan; lokasi BLK terletak di pinggir jalan kolektor 2 lajur dengan lebar jalan sekitar 6 meter dan telah beraspal. Sedangkan dari sisi ketersediaan transportasi umum, lokasi berdekatan dengan sub terminal Muncar (terminal kelas C) dengan beberapa angkutan reguler. Untuk fasilitas listrik telah sepenuhnya dilayani oleh PLN dan untuk fasilitas komunikasi terdapat fixed line Telkom dan layanan operator seluler. Sedangkan untuk kawasan pemukiman relatif dekat dengan rencana lokasi. Sehingga dari sisi lokasi, BLK internasional layak dibangun di kawasan tersebut. BLK internasional yang akan dibangun mengacu pada standar yang menerapkan manajemen mutu ISO, menggunakan dwi bahasa, memiliki workshop/bengkel/laboratorium standar internasional, menyelenggarakan training factory atau production unit standar internasional, memiliki sertifikat kompetensi dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dengan score TOEIC/TOFEL> 450, memiliki partner kerja dengan intitusi nternasional danTempat Uji Kompetensi (TUK) Internasional. Untuk kapasitas yang dibutuhkan mengacu pada data penempatan TKI Kabubapen Banyuwangi sedikitnya setiap tahun dibutuhkan 3.2.00 tenaga kerja. Dengan asumsi 75 persen diarahkan ke sektor formal dibutuhkan pelatihan setidaknya untuk 2.400 orang/tahun atau 200 orang perbulan. Sedangkan program pelatihan untuk pengangguran difokuskan untuk pengembangan jumlah penganguran terbuka yang di Kabupaten Banyuwangi tercatat Halaman 4 dari 7
sebanyak 29.631 orang. Dengan asumsi bahwa setiap tahun diberikan pelatihan untuk 10 persen pengangguran terbuka maka dibutuhkan pelatihan setidaknya pada 2.900 orang atau sekitar 240 orang per bulan. Berdasarkan asumsi tersebut kapasitas BLK Internasional ini setidaknya dapat menampung 440 orang per bulan pada berbagai program kejuruan. Prioritas pengembangan kejuruan adalah sebagai berikut:
Untuk menunjang operasional BLK internsional tersebut dibutuhkan bangunan dengan luas 37.373,70 M2. Berdasarkan jurusan dan kapasitas yang direncanakan di BLK Internasional ini akan membutuhkan Sumber Daya Manusia untuk menjalankan operasionalnya. Kebutuhan minimal SDM yang harus dipenuhi adalah sebanyak 77 orang. D. Analisis Kebutuhan Investasi dan Kelayakan Finansial Estimasi nilai invetasi yang dibutuhkan untuk pembangunan BLK Internasional di Kabupaten Banyuwangi adalah sebesar Rp. 165.294.785.200,00 (Seratus Enam Puluh Lima Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Dlapan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
Halaman 5 dari 7
Adapun estimasi pendapatan dan biaya pengelolaan BLK Internasional adalah sebagai berikut:
Kelayakan finansial pada proyek pembangunan ini adalah sebagai berikut:
E. Kesimpulan 1. Banyuwangi merupakan salah satu daerah dengan penempatan TKI yang relatif besar. Penempatan TKI dari Kabupaten Banyuwangi dalam tahun 2013 saja berdasar data UPTP3TKI Surabaya mencapai 3.211 yang terdiri dari 748 TKI Laki laki dan 2.463 TKI Perempuan yang tersebar ke berbagai negara. Sedangkan tahun 2012 sebanyak 3.568 dan tahun 2011 sebanyak 9.932 orang dan sebagain besar bekerja di sektor informal. Halaman 6 dari 7
2. Jumlah penganguran terbuka di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2011 tercatat sebanyak 29.631 orang 3. Untuk meningkatkan kompetensi TKI dan memberikan ketrampilan kepada pengangguran dibutuhkan suatu lembaga pelatihan yang berstandar Internasional agar mampu bersaing di pasar kerja Internasional 4. BLK Internasional ini direncanakan mampu melayani 440 peserta per bulan atau 5.280 peserta per tahun. 5. BLK internasional direncanakan mengembangkan kejuruan meliputi Kejuruan Teknologi Mekanik, Kejuruan Otomotif, Kejuruan Listrik,Kejuruan Bangunan, Kejuruan Tata Niaga, Aneka Kejuruan, Kejuruan Pertanian 6. Untuk menunjang operasional BLK internsional tersebut dibutuhkan bangunan dengan luas 37.373,70 M2 7. Estimasi nilai invetasi yang dibutuhkan untuk pembangunan BLK Internasional di Kabupaten Banyuwangi adalah sebesar Rp. 165.294.785.200,00 (Seratus Enam Puluh Lima Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Dlapan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah) 8. Kelayakan finansial pada proyek BLK internasional adalah sebagai berikut: Periode Proyeksi 2014 - 2023 Value Kelayakan Kriteria Kelayakan Discount Rate 6,00% Net Present Value 255.676.649 Layak NPV Positif Benefit Cost Ratio 1,002 Layak BCR lebih dari 1 (satu) 9. Berdasarkan kondisi sosial ekonomi, budaya dan lingkungan, pembangunan BLK Internasional layak untuk dilanjutkan dengan tetap memperhatikan pengelolaaan dampak yang mungkin terjadi. 10. Tenaga kerja yang dibutuhkan untuk operasional BLK internasional dalah minimal 77 orang. F. Rekomendasi 1. Berkait dengan status hibah tanah perlu diperhatikan seluruh peraturan berkait peralihan dan atau penghapusan aset Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 2. Sebagai tindak lanjut studi kelayakan ini perlu adanya kajian teknis yang lebih detail meliputi Perencanaan Masterplan dan DED, Penyusunan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan, Analisa Dampak Lalu-lintas dan kajian lain yang dipersyaratkan dalam pendirian bangunan termasuk didalamnya kelayakan teknis lahan. 3. Kondisi tanah saat ini masih berupa lahan basah sehingga perlu adanya perijinan untuk alih fungsi lahan. 4. Apabila pembangunan tidak memungkinkan dilakukan dengan menggunakan anggaran tahun jamak (multi years) dapat dilakukan pentahapan sesuai dengan ketersediaan anggaran. 5. Agar pembangunan dan operasional BLK Internasional dapat berjalan dengan baik seluruh ketentuan yang berkait harus dipenuhi. Antara lain ketentuan pengolahan limbah, sosialisasi pembangunan kepada masyarakat, perijinan dan sebagainya. 6. Sebagai BLK berstandar internasional penjaminan mutu melalui penerapan manajemen mutu (ISO dan sebagainya) harus dipastikan berjalan dengan baik. Halaman 7 dari 7
