EXECUTIVE SUMMARY LAPORAN KINERJA PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN REGIONAL III TAHUN 2007

EXECUTIVE SUMMARY LAPORAN KINERJA PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN REGIONAL III TAHUN 2007 VISI, MISI, DAN TUJUAN STRATEGIS PUSDALBANGHUT REGIONAL III Visi dan Misi Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional III tidak dapat dilepaskan dari Visi dan Misi Departemen Kehutanan yang tertuang dalam Rencana Strategis Departemen Kehutanan 2005 - 2009. Visi Terwujudnya keberhasilan penyelenggaraan pembangunan kehutanan di tingkat regional Kalimantan Misi Membangun koordinasi dan sinkronisasi yang efektif dalam pembangunan kehutanan di tingkat regional Kalimantan Tujuan Strategis a. Memfasilitasi perbaikan kinerja koordinasi pembangunan kehutanan Kalimantan. b. Memenuhi kebutuhan dan harapan semua pemangku kepentingan baik di Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota yang berurusan dengan kehutanan di Kalimantan. c. Mendorong terwujudnya tata kelola yang baik dalam koordinasi pembangunan kehutanan Kalimantan

PERKEMBANGAN KEGIATAN DI TAHUN 2007 Tahun 2007 atau merupakan tahun ke-3 sejak Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional III dibentuk melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.103/Menhut-II/2004, program dan kegiatan Pusdalbanghut Regional, terutama fungsi koordinator dan fasilitator dalam pembangunan kehutanan regional Kalimantan, sudah mulai dapat dilaksanakan secara lebih baik dan terstruktur. Kegiatan-kegiatan tersebut lebih merupakan kegiatan lanjutan yang diharapkan secara spesifik mengarah pada penyelesaian/hasil akhir dan diharapkan bukan kegiatan yang bersifat tahunan dengan target tidak jelas. Kegiatan-kegiatan baru untuk tahun berikutnya juga Executive Summary : Laporan Kinerja Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional III Tahun 2007 1 dari 11 halaman

disusun berdasarkan trend penting perkembangan kehutanan yang tidak terlepas dari Renja dan Renstra Departemen Kehutanan. Secara umum, perkembangan kegiatan pembangunan kehutanan regional Kalimantan tidak jauh berbeda dengan tahun 2006. Isu-isu masih banyak didominasi oleh perkembangan perkebunan kelapa sawit yang makin massif, illegal logging, illegal trading, kebakaran hutan, serta tarik ulur kepentingan dalam penetapan kawasan hutan melalui revisi-revisi RTRW. Bersandarkan pada kenyataan tersebut, pada tahun 2007 ini, Pusdalbanghut Regional III mencoba meningkatkan fungsi koordinasi dan fasilitasi lebih dalam dan lebih intens. Tentu saja untuk bagian-bagian yang memungkinkan untuk dimasuki dengan tidak mengenyampingkan peran masing-masing institusi lain di Departemen Kehutanan. Beberapa perkembangan yang dapat kami sampaikan mengenai upaya Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional III Tahun 2007 dalam rangka melaksanakan visi, misi, dan tupoksinya adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan Upaya Koordinasi dalam Mekanisme Perencanaan Program dan Penganggaran Pembangunan Kehutanan Kalimantan Pemerintah melalui Menteri Kehutanan telah mengeluarkan Permenhut Nomor P.01/Menhut-II/2006 yang mengatur Mekanisme Penyusunan Rencana dan Anggaran Departemen Kehutanan. Dalam hal ini, Pusdalbanghut Regional diberikan peran sebagai koordinator dalam kegiatan perencanaan pembangunan kehutanan di tingkat daerah dan regional. Peran ini ditujukan terutama untuk terus meningkatkan sinkronisasi agar perencanaan kehutanan daerah sejalan dan searah dengan kebijakan pembangunan kehutanan yang telah digariskan Departemen. Sebagai representasi dari permenhut tersebut, Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional III telah memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kehutanan daerah (Rakorenbanghutda) tahun 2007 secara simultan di 4 Propinsi, yaitu di Kalimantan Selatan tanggal 19 – 20 Pebruari, Kalimantan imur tanggal 27-28 Pebruari, Kalimantan Tengah tanggal 6 – 7 Maret, dan Kalimantan Barat tanggal 27 – 28 Maret. Selanjutnya juga dilaksanakan Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kehutanan Regional di Banjarmasin tanggal 24 – 25 April 2007. Peserta yang mengikuti kegiatan tersebut merupakan para penyusun rencana kegiatan masingmasing instansi kehutanan baik Provinsi, Kabupaten/Kota, dan UPT Pusat. Para peserta, terutama dari Kabupaten/Kota, berharap banyak dari kegiatan tersebut mengingat sejak adanya otonomi daerah sangat sulit bagi instansi-instansi kehutanan Kabupaten/Kota untuk mendapatkan anggaran yang memadai dari APBD, sehingga kucuran anggaran dari APBN betul-betul diharapkan dapat tetap menjaga perkembangan pembangunan kehutanan di masing-masing Kabupaten/Kota.

Executive Summary : Laporan Kinerja Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional III Tahun 2007 2 dari 11 halaman

Pusdalbanghut Regional III berupaya untuk terus memperjuangkan keinginan itu dengan menyampaikan renja yang disusun dalam forum Rakorenbanghutda dan Rakorenbanghutreg ini kepada masing-masing eselon I terkait melalui bagian Program dan Anggarannya untuk diperjuangkan. Akan tetapi sesuai aturan yang ada, dana dekonsentrasi hanya ditujukan sampai tingkat Provinsi. Meskipun begitu wacana ini akan terus diperjuangkan, termasuk mekanisme lain yang memungkinkan APBN sampai ke tingkat Kabupaten/Kota. 2. Membangun Upaya Penuntasan Masalah Taman Nasional Kutai Taman Nasional Kutai (TNK) merupakan representasi hutan hujan tropis dengan jenis hutan dipterocarpaceae, hutan ulin-meranti-kapur, hutan mangrove, hutan rawa air tawar, hutan keranggas, dan hutan tergenang. Sejak masa embrionya , TNK tidak pernah lepas dari masalah perubahan penggunaan untuk pembangunan non kehutanan. Ditetapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai Hutan Persediaan seluas ±2 juta ha (GB No. 3843/AZ/1934; 7 Mei 1934), kemudian sebagiannya (±306.000 ha) ditetapkan oleh Pemerintah Kerajaan Kutai menjadi Suaka Margasatwa (SM) pada tahun 1936 (ZB No. 80/22-ZB/1936; 10 Juli 1936). Status SM tersebut kemudian diperkuat dengan Keputusan Menteri Pertanian No. 110/UN/1957. Berbagai langkah penyesuaian terhadap luas kawasan tersebut telah dilakukan sampai dengan ditetapkannya TNK pada tahun 1995 (±198.629 ha) dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. 325/Kpts-II/1995. Pada tahun 1997, luasan itu masih harus berkurang lagi menjadi ±198.604 ha (Keputusan Menteri Kehutanan No. 375/ Menhut-II/1997). Sejalan dengan perkembangan pembangunan di wilayah tersebut, tekanan terhadap eksistensinya semakin bertambah besar, sementara kemampuan untuk mengelola kawasan itu tidak menjadi lebih baik. Sejak tahun 1999 sampai dengan saat ini sedang berlangsung proses penanganan usulan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, yang meminta dilepaskannya + 23.712 ha kawasan TNK menjadi kawasan pemukiman (enclave), sebagai tindak lanjut dari penetapan desa definitif di dalam TNK oleh Gubernur Kalimantan Timur dengan Keputusan No. 06/1997 (desa Teluk Pandan, Sangkima, Singa Geweh dan Sangatta Selatan). Melalui beberapa kali pertemuan para pihak yang difasilitasi oleh Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional III, baik di Kabupaten Kutai Timur maupun di Jakarta dengan melibatkan Eselon I terkait, telah menghasilkan dukungan penuh Departemen Kehutanan untuk segera menyelesaikan masalah TNK. Hal tersebut diwujudkan dengan terbitnya SK Manteri kehutanan Nomor 443/Menhut-II/2006 tanggal 15 September 2006 tentang Tim Percepatan Penyelesaian Masalah TNK. Menteri Kehutanan berdasarkan rekomendasi hasil kajian Tim tersebut, telah menerbitkan Kepmenhut No.SK.140/Menhut-II/2007 tanggal 11 April 2007 tentang Pembentukan Tim Terpadu Percepatan Penyelesaian Masalah TNK dan diperpanjang masa berlakunya dengan Kepmenhut No. 393/Kpts-II/2007. Tim Terpadu tersebut keanggotannya melibatkan instansi lain (KLH, LIPI, Dep ESDM, Perguruan Tinggi, Executive Summary : Laporan Kinerja Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional III Tahun 2007 3 dari 11 halaman

Pemda Provinsi dan Kabupaten) dengan tugas utama untuk menyusun dan merumuskan rekomendasi penyelesaian masalah TNK. Sebagai tindak lanjut dari Kepmenhut tersebut, saat ini Tim Terpadu telah bekerja dengan melakukan beberapa kali orrientasi lapangan dan audinensi dengan pihakpihak terkait, dan berdasarkan hasil kajian dan analisis diperoleh 3 (tiga) skenario penyelesaian yaitu Zona Khusus, Pemindahan Masyarakat dan Perubahan Peruntukan. Terhadap ketiga skenario tersebut Tim Terpadu malakukan Uji Skenario dengan hasil sbb : 1. Uji Tingkat Kelayakan Skenario yang dilakukan dengan mengukur aspek nilai penting dan aspek kemungkinan terpenuhinya prakondisi yang dibutuhkan. Uji ini menghasilkan urutan prioritas kelayakan : 1) Zona Khusus 2) Pemindahan Masyarakat (resetlement) dan 3) Perubahan Peruntukan. 2. Uji Prioritas Skenario yang dilakukan dengan kriteria biaya, waktu, ketersediaan SDM, tingkat dukungan, resiko sosial dan lingkungan. Uji ini menghasilkan menghasilkan kelayakan skenario : 1) Zona Khusus, 2) Pemindahan Masyarakat (resetlement), 3) Perubahan Peruntukan. 3. Uji Tingkat Dukungan Tim. Uji ini menghasilkan keputusan bahwa skenario Zona Khusus mendapat dukungan penuh dan dukungan bersyarat. 3. Meningkatkan Kesepakatan Daerah atas Percepatan Pembangunan KPH di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur Pada tahun 2009, Departemen Kehutanan menargetkan minimal sudah terbentuk 1 (satu) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di masing-masing provinsi. Hal tersebut tentu bukan perkara yang mudah apabila mengingat tradisi pengelolaan hutan nasional selama ini. Banyak pihak yang terkait dan berkepentingan ataupun hanya bersinggungan dengan keberadaan hutan. Setidaknya perlu penyamaan presepsi dari masing-masing stakeholders mengenai seperti apa dan apa pentingnya pola pengelolaan hutan melalui KPH ini sebelum dapat melangkah ke tahapan lebih lanjut, termasuk untuk mengarah ke pembentukan KPH model. Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional III sebagai institusi pusat yang banyak berhubungan dan cukup dekat dengan pemerintah daerah memahami dan berupaya terus memantau perkembangan tersebut. Sebagai tindak lanjut dari fasilitasi serupa pada tahun lalu, maka pada tanggal 1 - 2 Oktober 2007 di pontianak, dilakukan rapat koordinasi untuk merumuskan draft Peta Rancang Bangun KPH Provinsi Kalimantan Barat. Sedangkan pada tanggal 28 – 29 Nopember 2007 dilaksanakan kegiatan sosialisasi sekaligus memperoleh masukan kembali terhadap revisi Draft Peta Rancang Bangun KPH yang sudah disepakati tahun 2006 yang lalu. Dengan kegiatan tersebut diharapkan kepedulian daerah terhadap pembangunan KPH semakin meningkat dan sejalan dengan itu Pusdalbanghut Regional III akan terus memantau dan terus berperan aktif memfasilitasi pembangunan KPH sehingga Executive Summary : Laporan Kinerja Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional III Tahun 2007 4 dari 11 halaman

terbentuknya minimal 1 unit KPH model di masing-masing provinsi pada tahun 2009 benar-benar dapat diwujudkan. 4. Meningkatkan Upaya Pemenuhan dan Perbaikan Data Sumberdaya Kehutanan Kalimantan Berkaitan dengan pelaksanaan Rencana dan Kebijakan Departemen Kehutanan, dipandang perlu dilakukan kegiatan Pengumpulan Data dan Updating Data Informasi Pembangunan Kehutanan Regional Kalimantan guna mengetahui dan menilai hasil pelaksanaan pembangunan kehutanan. Kegiatan pengumpulan data dan updating data informasi pembangunan kehutanan regional kalimantan di lakukan di Instansi Dinas Kehutanan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Unit Pelaksana Teknis Departemen Kehutanan di Regional Kalimantan. Hasil Pengumpulan Data dan Updating Data Informasi Pembangunan Kehutanan Regional Kalimantan kemudian dianalisa untuk mengetahui perkembangan kesiapan Sumber Daya Manusia pelaksana pembangunan kehutanan serta sarana dan prasarana yang ada dalam rangka mendukung kegiatan pembangunan kehutanan dan sampai sejauh mana perkembangan pelaksanaan pembangunan kehutanan di Regional Kalimantan. Ketersediaan data dan informasi pembangunan kehutanan yang akurat dan lengkap di daerah, terutama di Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota masih sulit. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya yaitu sarana prasarana dan kondisi SDM yang belum mendukung serta dana operasional yang masih minim. Hasil analisa data dan informasi pembangunan kehutanan regional kalimantan ini belum dapat menggambarkan pelaksanaan pembangunan kehutanan di regional kalimantan secara keseluruhan mengingat keterbatasan data dan informasi yang didapat dari hasil kegiatan pengumpulan data dan updating informasi pembangunan kehutanan regional kalimantan yang dilaksanakan pada tahun 2007. Sehingga diperlukan kegiatan lanjutan guna menyempurnakan hasil analisa yang ada. 5. Fasilitasi Jaringan Multipihak Pengembangan Ekonomi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Kalimantan Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) mempunyai peluang yang cukup besar, lebih menjanjikan dan lebih kompetitif untuk dikembangkan di Kalimantan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan. Untuk mengangkat pamor HHBK sebagai sumber pendapatan masyarakat dan pengungkit pertumbuhan sektor riil di bidang kehutanan diperlukan pembenahan yang sangat membutuhkan komitmen, konsistensi dan kolaborasi multipihak untuk membenahi pengelolaan HHBK.


Pada tahun 2006 telah dibentuk Forum Komunikasi Pengembangan Usaha HHBK (FKPU-HHBK) di Wilayah Kalimantan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan Nomor SK.160/II-KUM/2006 tanggal 17 Oktober 2006, dan Forum telah menyusun Rencana Kerjanya untuk periode 2007-2011. Implementasi dari renja tsb, pada tahun 2007 Pusdalbanghut Reg. III telah melakukan identifikasi kapasitas pelayanan pemerintah dalam pengembangan usaha HHBK di wilayah regional Kalimantan, yang hasilnya sebagai bahan pemetaan potensi dan kinerja usaha HHBK dan kinerja pelayanan pemerintah dalam usaha HHBK Kalimantan Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan komunikasi multipihak serta merumuskan rekomendasi sebagai masukan untuk kebijakan pengelolaan HHBK Kalimantan, Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional III telah menyelenggarakan Rapat kerja dalam rangka fasilitasi jaringan multipihak pengembangan ekonomi HHBK Kalimantan. Rapat Kerja diselenggarakan di Banjarmasin pada awal Desember 2007, dihadiri oleh stakeholders baik ditingkat pusat maupun daerah. Pada rapat kerja tersebut telah menghasilkan beberapa informasi dan kesepakatan antara lain : (1). Pemutakhiran data permasalahan dalam usaha produktif HHBK dan upaya pemberdayaannya di Kalimantan; (2). Konsep Strategi Pengembangan Ekonomi HHBK Kalimantan; (3). Mobilisasi forum komunikasi dengan mengaktifkan Sekretariat forum baik di Pusat maupun Daerah; (4). Konsultasi para pihak disetiap provinsi untuk membangun gerakan , memperluas jangkauan konsultasi dan pertukaran informasi; (5) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan usaha HHBK diarahkan untuk 3 aspek : supply chain, value chain, technological chain. (6). Prioritas perhatian pada focus bersama usaha HHBK “Rotan” dan focus spesifik ditetapkan oleh masing-masing provinsi/kabupaten/kota; (7). Sumber dana forum diharapkan dapat disediakan oleh Pemerintah Pusat (Dephut); pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan dimungkinkan bantuan luar negeri; (8). Menempatkan Pusdalbanghut Regional III sebagai simpul gerakan pemberdayaan HHBK di wilayah Kalimantan. Rumusan tersebut disepakati untuk dilaksanakan mulai tahun 2008. 6. Fasilitasi Koordinasi Penguatan Kelembagaan dan Sosialisasi Program Heart of Borneo “Heart of Borneo” (HoB) adalah inisiatif yang dipelopori WWF tentang konservasi dan pembangunan berkelanjutan (sustainable conservation and development) di kawasan jantung Borneo pada wilayah perbatasan Indonesia – Malaysia serta mencakup juga sebagian wilayah Brunei Darussalam. Konektivitas dan integritas hutan di wilayah ini perlu dipertahankan selamanya terutama karena perannya sebagai menara air di pulau Borneo, disamping produktivitas dan kekayaan keanekaragaman hayatinya.


Sebagai tindak lanjut inisiasi Brunei tentang “ Three Countries, One Conservation Vision “, WWF telah menyusun konsep wacana HoB yang meliputi kawasan seluas + 22 juta hektar, dengan 59 % berada di wilayah Indonesia (termasuk Taman Nasional Bentung Kerihun, Taman Nasional Danau Sentarum dan Taman Nasional Kayan Mentarang serta Cagar Alam Gn. Nyiut dan Sapat Hawung). WWF Indonesia, WWF Malaysia dan WWF International bekerja sama mempopulerkan konsep ini dan mengupayakan dukungan politik dari ketiga negara Indonesia, Malaysia dan Brunei . Sejauh ini inisiatif HoB sejalan dengan kebijakan pemerintah ketiga negara dan mendapat dukungan positif. Oleh karena itu untuk mengawal konsep/program dari HoB tersebut telah dilakukan Deklarasi Inisiatif HoB oleh tiga negara (Indonesia, Malaysia dan Brunei) pada tanggal 12 Pebruari 2007 di Bali. Beberapa hal penting dari hasil deklarasi tersebut adalah : 1. Kesatuan viisi konservasi dengan tujuan kesejahteraan rakyat ketiga negara. 2. HoB adalah ikatan lintas batas tiga negara yang bersifat sukarela yang berdasarkan atas kearifan lokal, pengakuan dan penghormatan terhadap hukum, kebijakan, peraturan yang berlaku di masing-masing negara serta memuat ketentuan dan kesepakatan lingkungan. 3. Ketiga negara bersepakat untuk bekerja sama atas prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan melalui penelitian, pemanfaatan berkelanjutan, perlindungan, pendidikan dan latihan, dan aktivitas lain yang relevan dengan manajemen lintas batas, konservasi dan pembangungan lingkup HoB. Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional III sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai fasilitator pembangunan Kehutanan di Regional Kalimantan bekerja sama dengan Direktorat Konservasi Kawasan Ditjen PHKA dan The World Wide for Nature (WWF-Indonesia) menyelenggarakan fasilitasi koordinasi penguatan kelembagaan Heart of Borneo (HOB)/sosialisasi program HoB pada tanggal 14 – 16 November 2007 dalam rangka membangun persamaan persepsi tentang ruang lingkup program HoB (Kelembagaan, pendanaan, tata hubungan kerja pusat dan daerah dan mekanisme kerja sama tiga negara). Beberapa event lokal, nasional dan tri-lateral telah dilaksanakan untuk memulai proses implementasi HoB dimulai dari proses formalisasi inisiatif berupa deklarasi 3 negara di wilayah HoB, konsolidasi 3 negara melalui pertemuan tri-lateral, sampai pada sosialisasi HoB di level global (COP CBD), sub regional (BIMP-EAGA), nasional dan lokal kepada seluruh para pihak terkait. Persiapan ke depan adalah menyusun national project document HoB (national action plan); menyiapkan draft tri national project document (tri national action plan); menyiapkan mekanisme kelembagaan termasuk pendanaan HoB di level nasional dan 3 negara untuk dibahas pada pertemuan tri-lateral yang ke-dua; melanjutkan sosialisasi dan konsultasi HoB untuk penyempurnaan data/peta dan program kerja; koordinasi dalam rangka persiapan 2nd HoB Tri-Lateral Meeting di Pontianak, Kalimantan Barat, Februari 2008. Untuk memantapkan pelaksanaan program HoB secara terpadu dan terarah perlu dilakukan koordinasi, sinkronisasi, dan sosialisasi dengan pihak terkait (Pemprov, Pemkab, Masyarakat Adat, LSM, dan Pengusaha Perkayuan/Perkebunan/dll).


7. Membangun Kembali Upaya Percepatan Pengukuhan Taman Nasional Tanjung Puting Pada Agustus 2006, Pusdalbanghut Regional III telah memfasilitasi pertemuan yang melibatkan Baplan dan PHKA serta pengelola TN Tanjung Puting sebagai upaya percepatan proses pengukuhan TN Tanjung Puting. Pertemuan waktu itu menyepakati bahwa pada akhir tahun 2006, Surat Keputusan Menteri untuk merevisi SK.687/96 tentang Penunjukan Tanjung Puting sebagai Taman Nasional sudah turun. Revisi ini terkait perkembangan didalam TN Tanjung Puting, terutama dengan adanya keinginan masyarakat dan pemerintah daerah untuk mengeluarkan (enlave) desa-desa dari TN Tanjung Puting. Forum juga menugaskan Pusdalbanghut Regional III untuk memantau perkembangan proses revisi penunjukkan tersebut. Akan tetapi, dari hasil pantauan, selama tahun 2007 proses revisi tersebut tidak menunjukkan perkembangan yang berarti. Oleh karena itu, maka pada tanggal 6 – 7 Desember 2007, Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional III kembali memfasilitasi pertemuan parapihak dari pusat (Baplan, PHKA) dan dari daerah (TN Tanjung Puting, Dinas Kehutanan dan Bappeda Kabupaten Seruyan dan Kotawaringin Barat, dan BPKH V) untuk menggali permasalahan dan sekaligus mencari solusi untuk mempercepat proses pengukuhan TN Tanjung Puting ini. Pertemuan tersebut merekomendasikan untuk meneliti kembali peta lampiran SK.687/96 serta draft revisi SK Penunjukkan beserta peta lampirannya oleh Baplan, PHKA dan Biro Hukum. Selanjutnya pertemuan juga merekomendasikan dibentuknya Tim Terpadu dalam mengkaji keinginan untuk meng-enclave desa-desa dari TN Tanjung Puting. Pusdalbanghut Regional III telah menyampaikan hasil pertemuan tersebut kepada masing-masing eselon I yang berkepentingan untuk memperoleh tindak lanjut. Diharapkan, pada tahun 2008 ini ada pergerakan yang berarti dalam upaya percepatan pengukuhan TN Tanjung Puting yang telah berlarut-larut. 8. Evaluasi Program Pembangunan Kehutanan Regional Kalimantan Evaluasi suatu program/kegiatan pembangunan kehutanan dimaksudkan untuk mengetahui indikasi keberhasilan program/lima kebijakan prioritas Departemen Kehutanan yang dilaksanakan di wilayah regional Kalimantan Dalam rangka memperoleh gambaran capaian, hambatan dan pembelajaran dari lima kebijakan prioritas serta untuk memperoleh umpan balik sebagai perbaikan kebijakan dan program selanjutnya, Pusdalbanghut Regional III bekerjasama dengan Pusat Rencana dan Statistik Kehutanan telah melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan kehutanan di wilayah regional Kalimantan. Sasaran evaluasi pada tahun 2007 ini difokuskan pada penyelenggaraan program/kegiatan pembangunan kehutanan di lingkup provinsi yaitu Dinas Kehutanan Provinsi dan UPT Dephut Pusat


Dengan menggunakan pedoman yang dibuat oleh Pusat Rencana dan Statistik Kehutanan, telah diperoleh hasil berupa data dan informasi : (1). Pencapaian pelaksanaan program/kebijakan prioritas Dephut tahun 2005-2006 ; (2). Kendala dalam pelaksanaan kegiatan serta usulan upaya penyelesaiannya. Hasil evaluasi ini akan digunakan sebagai bahan kajian evaluasi Renstra Departemen Kehutanan Tahun 2005-2009. 9. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hutan Diklat BDK Samarinda di TAHURA Bukit Suharto Didalam kawasan TAHURA Bukit Suharto terdapat 3 (tiga) kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) yaitu : 1. Hutan Penelitian dan pengembangan yang dikelola oleh Balai Penelitian dan Pengembangan Hutan Tanaman Samboja yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 290/Kpts-II/1991 tanggal 5 Juni 1991 seluas ±3.000 Ha. 2. Hutan Pendidikan dan Pelatihan yang dikelola oleh Balai Diklat Kehutanan Samarinda yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 8815/Kpts-II/2002 tanggal 24 September 2002 seluas ±4.310 ha. 3. Hutan Pendidikan Universitas Mulawarman dikelola oleh PPHT UNMUL yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 160/MenhutII/2004 tanggal 4 Juni 2004 seluas ± 20.271 ha. Dalam perkembangan areal KHDTK BDK Samarinda dan areal KHDTK lainnya tersebut, saat ini dalam kaadaan kritis karena akupasi lahan untuk perladangan, dan kegiatan tambang batu bara, sehingga perlu segera dilakukan rehabilitasi. Selain hal tersebut keberadaan gudang bahan peledak di dalam areal KHDTK BDK perlu penyelesaian secara hukum. Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional III sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai fasilitator pembangunan Kehutanan di Regional Kalimantan bekerja sama dengan Direktorat Konservasi Kawasan Ditjen PHKA dan Balai Diklat Samarinda, telah melakukan fasilitasi pertemuan para pihak terkait (Pusat Diklat Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim, B2PD Samarinda, BKSDA Kaltim, BPKH Samarinda, BDK Samarinda, Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara), dengan tujuan untuk menyamakan persepsi penyelesaian masalah pengelolaan KHDTK Diklat sehingga memudahkan pengelolaan TAHURA Bukit Suharto. Beberapa hal yang dihasilkan dari fasilitasi pertemuan para pihak terkait dalam rangka penyelesaian masalah KHDTK BDK Samarinda yaitu : 1. Serah terima pengelolaan TAHURA Bukit Suharto dari BKSDA Kaltim kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim. 2. Perkembangan Kesepakatan penguatan kelembagaan pengelolaan TAHURA Bukit Suharto melalui pengelolaan kolaboratif para pihak terkait.


3. Dalam pengelolaan TAHURA Bukit Suharto beberapa perlu dilakukan : a. Tata hubungan kerja antara Dinas Kehutanan Provinsi sebagai Badan Pengelola TAHURA dengan Pemangku KHDTK dan para pihak terkait. b. Pengamanan terpadu di kawasan TAHURA Bukit Suharto c. Rapat koordinasi TAHURA yang dihadiri unsur Departemen Kehutanan Pusat, UPT Dephut, Pemda Provinsi, Kabupaten, dan pihak terkait lainnya. d. Penegasan aspek hukum terhadap pelenggar kawasan TAHURA Bukit Suharto. 10. Fasilitasi Sinergitas Penanganan Permasalahan Gajah Kalimantan Gajah Asia. Elephas maximus terdapat di dataran Asia mulai dari India sampai ke semenanjung Malaysia, dan kepulauan Sumatra dan Borneo. Di Borneo, gajah terdapat hanya di bagian sebelah timur dan selatan Sabah, dan di bagian sebelah utara atas Kalimantan Timur. Telah diyakini secara umum bahwa gajah Borneo bukanlah populasi asli (alamiah), tetapi diperkenalkan ke kawasan ini sekitar 300 tahun yang lalu. Hal ini yang akan menerangkan sebab terbatasnya penyebaran gajah di Borneo. Keberadaan populasi gajah di Borneo telah diketahui oleh masyarakat di daerah Sebuku Kalimantan Timur sejak tahun 1960-an. Sejak tahun 2004 ada laporan masyarakat bahwa gajah Borneo yang merupakan Sub Spesies Endemis Khas Borneo telah mendekati pemukiman / perkampungan dan merusak tanaman dikebun masyarakat yang letaknya berdekatan dengan kawasan hutan. Informasi lebih lanjut, saat ini ternyata kedatangan gajah di perkampungan semakin sering dan sangat meresahkan penduduk karena telah memasuki wilayah pemukiman dan kebun masyarakat yang menimbulkan kerusakan dan kerugian. Untuk menangani ancaman dan dampak yang ditimbulkan akibat aktifitas gajah tersebut Pusdalbanghut Reg III bekerjasama dengan Direktorat Konservasi Kawasan Hutan, Ditjen PHKA dan WWF Indonesian telah melakukan pertemuan fasilitasi sinergitas penanganan permasalahan gajah Kalimantan dengan maksud dan tujuannya adalah untuk mensinergikan upaya – upaya para pihak ( Departemen Kehutanan / Ditjen PHKA, Pemprov Kaltim, Pemkab Nunukan, Pengusaha Perkayuan dan Perkebunan, LSM dan Masyarakat Adat ) secara komprehensif dan teroganisir dalam penanganan permasalahan gajah Kalimantan serta melakukan upaya konservasi untuk mempertahankan populasi gajah beserta habitatnya. Penyelenggaraan fasilitasi sinergitas penanganan permasalahan gajah Kalimantan dilaksanakan di Hotel Nuansa - Balikpapan pada tanggal 26 November 2007 dengan hasil sebagai berikut : 1. Terkait kapasitas / penyadaran penanggulangan gajah liar oleh masyarakat perlu mendatangkan forum gajah.


2. Terkait peningkatan kapasitas kemampuan penanggulangan gajah oleh masyarakat / satuan tugas penanggulangan konflik gajah di Kec sebuku Kab. Nunukan perlu diselenggarakan training penangulangan gajah. Mempertemukan forum gajah dengan parapihak pemegang konsensi (Kehutanan dan Perkebunan) yang berada di dalam kawasan habitat gajah, dalam hal ini diharapkan peran Pusdalbanghut Reg III dapat mendorong pihak – pihak yang terkait.

KEGIATAN DAN TANTANGAN TAHUN 2008 Beberapa hal penting yang menjadi target Pusdalbanghut Regional III Tahun 2008 adalah : 1. Menindaklanjuti dan meningkatkan Capaian Tahun 2007 2. Memfasilitasi kegiatan baru yang cukup penting dalam pembangunan kehutanan, seperti Hutan Tanaman Rakyat. 3. Memonitor isu-isu penting pembangunan kehutanan di regional Kalimantan 4. Bekerjasama dengan Instansi lain dalam upaya koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, evaluasi dan pembinaan. Misalnya dengan Inspektorat jenderal dalam rangka memantau penyelesaian LHP. Demikianlah Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional III menerjemahkan tupoksinya di dalam umur yang masih sangat muda untuk ukuran sebuah institusi. Tantangan di tahun 2008 dan ke depan tentu akan semakin berat dari tahun sebelumnya, mengingat semakin bertambahnya umur dan pengalaman tentunya harapan terhadap kinerja Pusdalbanghut Regional III juga semakin meningkat. Dengan demikian perbaikan akan terus dilakukan, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kegiatan maupun dari segi manajemen intern institusi untuk memperoleh format dan kinerja yang lebih baik sesuai visi dan misinya. Jakarta, Januari 2008 Kepala Pusat, ttd Suhendroyono NIP 080036084


EXECUTIVE SUMMARY LAPORAN KINERJA PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN REGIONAL III TAHUN 2007

Recommend Documents