EXECUTIVE SUMMARY INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2016

EXECUTIVE SUMMARY

INFORMASI KINERJA

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH LINGKUNGAN HIDUP (IKPLHD) KABUPATEN MALANG DAERAH (IKPLHD) TAHUN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2017

EXSECUTIVE SUMMARY INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2016

Ringkasan Eksekutif Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Malang Disusunnya Laporan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Malang merupakan bentuk tanggungjawab pemerintah daerah selaku pengelola lingkungan hidup sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bab II Pasal 3. Tujuan pengelolaan lingkungan hidup yang dimaksud di atas meliputi, diantaranya: 1) menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; 2) menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; 3) menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa mendatang; 4) menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia; 5) mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; dan 6) mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah Daerah Kabupaten Malang memiliki luas wilayah 3.535 km² dengan isu-isu strategis yang dipetakan berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada hingga saat ini. Dari hasil analisis tersebut kemudian dijabarkan akan kondisi (state), tekanan (pressure) dan tanggapan (response) pemerintah daerah terhadap isu-isu strategis yang terjadi. Isu-isu prioritas bidang lingkungan hidup di Kabupaten Malang saat ini meliputi: 1) alih fungsi lahan; 2) pencemaran (air dan udara) dan kerusakan lingkungan; serta 3) pengolahan sampah dan limbah industri. Secara umum gambaran kondisi (state), tekanan yang ada/terjadi pada lingkungan saat ini (pressure) dan respons pemerintah terkait kebijakan dan program yang dilaksanakan berkenaan dengan state dan pressure yang terjadi dapat dijabarkan sebagai berikut:

Executive Summary

1


1. Tata guna lahan State Penggunaan lahan di Kabupaten Malang pada 2016 mengalami perubahan dari tahun-tahun sebelumnya. Data luas lahan sawah menunjukkan penurunan dari yang semula 50.570,24 Ha turun menjadi 50.124 Ha pada tahun 2016, atau turun sebesar 0,88%. Luas tegalan juga menunjukkan penurunan 92.851,59 Ha menjadi 91.900,41 atau turun sebesar 1,02%. Luas lahan perkebunan semula 72.893,92 Ha menjadi 72.891,62 Ha atau turun sebesar 0,003%. Sebaliknya luas lahan permukiman yang semula 40.407,21 Ha meningkat menjadi 41.655 Ha pada tahun 2016, atau naik sebesar 3%; dan lahan industri meningkat dari 390,13 Ha menjadi 537,66 Ha, atau meningkat sebesar 27,44%. Demikian pula luas lahan pertambangan meningkat dari 82,01 Ha menjadi 88,37 Ha atau sebesar 7,20%. Akumulasi peningkatan lahan permukiman, industri dan pertambangan yang cukup signifikan ini memberikan tekanan tersendiri terhadap kondisi lingkungan. Pressure Tekanan tata guna lahan paling utama adalah terjadi akibat angka pertumbuhan penduduk yang pada 5 tahun belakang berkisar 0,68% (tahun 2011 sampai dengan tahun 2016) dan pergeseran pola pikir masyarakat untuk memaksimalkan produktivitas lahan yang dimilikinya, sehingga berakibat terhadap perubahan fungsi lahan yang semula berupa lahan pertanian, tegalan atau perkebunan menjadi lahan permukiman, pertambangan, maupun industri. Response Upaya

yang

dilakukan

oleh

Pemerintah

Kabupaten

Malang

untuk

meningkatkan mengatasi tekanan dan kondisi tersebut adalah dengan membuat beberapa strategi, antara lain: 1) meningkatkan pengawasan lingkungan di wilayah tambang, 2) meningkatkan nilai indeks tutupan lahan dan 3) meningkatkan pengawasan hutan lindung. Untuk mewujudkan strategi tersebut, Pemerintah Kabupaten Malang melaksanakan beberapa program yaitu: 1) pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan, 2) program perlindungan dan konservasi sumber daya alam (SDA), dan 3) program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan.

Executive Summary

2


Saat ini indeks tutupan lahan di Kabupaten Malang masih mencapai 50,57. Dengan dibuatnya program perlindungan dan konservasi SDA, Pemerintah Kabupaten Malang menargetkan pemenuhan indeks tutupan lahan terus meningkat sehingga dapat memberikan dukungan peningkatan IKLH sesuai target lima tahun mencapai 68,5. Kondisi persentase penanganan pada kawasan lindung saat ini sebesar 2,19%, dengan adanya pembuatan program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan ditargetkan persentase penanganan pada kawasan lindung meningkat menjadi 13,15% pada lima tahun mendatang sesuai dengan penjabaran pada RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. 2. Kualitas air State Sistem pemantauan kualitas air di Kabupaten Malang terhadap air permukaan dilakukan dalam waktu 2 (dua) kali setahun, pengukuran pertama dilakukan pada kurun waktu bulan Maret – Juni dan pengukuran kedua pada kurun waktu bulan Juli - Oktober. Secara keseluruhan hasil pengukuran p e r t a m a d a n k e d u a t e r d a p a t t o t a l s e j u m l a h 6 0 s a m p e l kualitas air sungai. Dari hasil analisis, sebagian besar sungai-sungai tersebut tidak memenuhi standar b a k u m u t u b a d a n a i r b e r d a s a r k a r k a n P e r a t u r a n P e m e r i n t a h Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Hasil analisis status mutu air sungai berdasarkan perhitungan indeks pencemaran air (Indeks Kualitas Air) diketahui sungai-sungai di Kabupaten Malang hanya 8% sampel air ungai yang memenuhi baku mutu air, sedangkan 88% sampel air sungai masuk kategori cemar ringan dan sebesar 3% sampel air sungai masuk ketgori cemar sedang. Pemantauan kualitas air tanah dilakukan sekali dalam setahun oleh Badan Lingkungan Hidup yaitu di bulan November pada 7 (tujuh) lokasi berbeda. Dari hasil analisis air tanah di Kabupaten Malang berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No.416 Tahun 1990, terdapat satu parameter yang melebihi baku mutu yaitu parameter deterjen. Jumlah deterjen yang melebihi baku mutu air bersih tersebut sebagian besar berasal dari air limbah rumah tangga (domestik). Sedangkan pemantauan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan menunjukkan hasil adanya

Executive Summary

3


beberapa sampel sebanyak 9,5% tidak memenuhi baku mutu terutama karena adanya parameter Total Coliform yang tinggi. Pressure Pertambahan jumlah penduduk di Kabupaten Malang sebanding dengan peningkatan debit air limbah permukiman, demikian pula pertambahan jumlah industri yang hampir mencapai 30% merupakan faktor pendukung penyebab pencemaran air, khususnya air permukaan. Pertambahan jumlah penduduk berimplikasi terhadap kenaikan debit air limbah domestik ke perairan. Keluaran IPAL komunal untuk permukiman dan IPAL industri yang belum melalui proses pengolahan yang sesuai standar air buangan merupakan pemicu terjadinya pencemaran air permukaan. Kedua faktor di atas bisa dipastikan akan terus meningkat dari tahun ke tahun, sedangkan fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang ada belum sebanding terhadap peningkatan kedua faktor tersebut di atas. Fasilitas sebuah IPAL Komunal masyarakat diperuntukkan bagi 65 KK, dengan asumsi 1 KK setara dengan 5 jiwa. Sedangkan akumulasi jumlah IPAL Komunal di seluruh Kabupaten Malang adalah 120 buah. Setara dengan pelayanan terhadap 39.000 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk secara keseluruhan adalah berkisar 2.705.395 jiwa, sehingga cakupan pelayanan instalasi bagi rumah tangga adalah hanya sekitar 1,44%. Yang bisa dikategorikan sebagai air limbah domestik adalah air limbah rumah sakit yang berasal dari toilet, dapur dan tempat cucian pakaian rumah sakit. Jumlah rumah sakit di Kabupaten Malang adalah 23 buah rumah sakit, dan seluruhnya sudah memiliki fasilitas IPAL. Dari pemantauan terhadap 16 rumah sakit yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup pada tahun 2016 menunjukkan hasil terdapat 8 buah rumah sakit yang memenuhi standar baku mutu effluent-nya. Jumlah industri yang ada di Kabupaten Malang pada akhir tahun 2015 adalah 22.261 dengan berbagai kategori (RPJMD Kab. Malang, 2016-2021). Dari pemantauan terhadap 51 industri dan kegiatan usaha yang berpotensi mencemari lingkungan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup pada tahun 2016 terdapat

Executive Summary

4


76,47% sudah mempunyai IPAL dan 92,16% sudah mempunyai dokumen pengelolaan lingkungan. Pencemaran air juga terjadi di waduk yang ada di Kabupaten Malang. Dari hasil analisis kualitas air di Waduk Sutami menunjukkan bahwa parameter DO, BOD dan COD di bagian hulu, tengah dan hilir pada kedalaman 0,3-5 meter tidak memenuhi baku mutu di beberapa titik pengambilan sampel. Hal tersebut juga terjadi di Waduk Sengguruh. Parameter DO hanya memenuhi baku mutu pada kedalaman 0,3 meter sedangkan pada kedalaman 5 meter, DO waduk Sengguruh melebihi baku mutu. Parameter BOD tidak memenuhi baku mutu pada kedalaman 0,3 dan 5 meter, sedangkan COD nya memenuhi baku mutu. Response Untuk menanggulangi masalah kualitas air tersebut, Pemerintah Kabupaten Malang membuat strategi dengan menaikkan indeks angka pencemaran air melalui kebijakan peningkatan kegiatan untuk capaian indeks pencemaran air. Dalam upayanya untuk meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Pemerintah Kabupaten Malang

melaksanakan

Program

Pengendalian

Pencemaran

dan

Perusakan

Lingkungan. Program tersebut mencakup kegiatan : (1) Pemantauan Kualitas Lingkungan melalui pemantauan dan pengujian kualitas air badan air, pemantauan kualitas limbah cair kegiatan usaha dan limbah domestik; (2) Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Lingkungan Hidup melalui pengawasan ketaatan kegiatan usaha terhadap peraturan perundangan yang berlaku termasuk yang terkait dengan pengelolaan limbah cair; (3) Koordinasi Penyusunan Amdal melalui rekomendasi dokumen Amdal, UKL-UPL dan SPPL (dokumen pengelolaan lingkungan bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan); (4) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup melalui sosialisasi, edukasi dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, serta (5) Pembangunan Sarana Pengolahan Air Limbah. Saat ini, angka indeks pencemaran air menunjukkan capaian sebesar 51, sedangkan target sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kab. Malang Tahun 2016 - 2021 adalah sebesar 54,6. Capaian kinerja dibanding target tersebut masih 93,41%. Oleh karena

Executive Summary

5


itu pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan nilai indeks kualitas air melalui pembinaan kepada pelaku usaha dengan mengupayakan penerapan sanksi sesuai perundangan yang berlaku; pembinaan kepada masyarakat untuk turut serta menjaga kualitas air sungai dengan tidak melakukan aktivitas yang menambah beban pencemaran terhadap sungai; pemyediaan IPAL komunal untuk membantu pengolahan limbah domestik; serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pemantauan dengan meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap ketaatan perundang-undangan. Diharapkan angka ini akan meningkat di tahun-tahun berikutnya sehingga dapat memberikan memberikan dukungan pada peningkatan IKLH sampai dengan lima tahun mendatang yang diharapkan dapat tercapai IKLH sebesar 68,5. 3. Kualitas Udara State Berdasarkan hasil pemantauan kualitas udara ambien yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang pada Tahun 2016, kualitas udara ambien di Kabupaten Malang termasuk baik. Hasil pengujian kualitas udara ambien di 3 (tiga) lokasi yang mewakili daerah pemukiman, industri dan padat lalu lintas menunjukkan parameter udara ambien (SO2 dan NO2) telah memenuhi baku mutu. Paremeter tersebut mengacu pada parameter untuk perhitungan indeks kualitas udara. Hasil pengukuran untuk parameter lainnya, menunjukkan hanya parameter debu dan kebisingan yang melebihi baku mutu pada beberapa lokasi. Pressure Parameter udara ambien yang melebihi baku mutu pada waktu dan tempattempat tertentu khususnya pada parameter debu dan kebisingan disebabkan oleh terjadinya musim kemarau yang ditunjang dengan volume lalu lintas yang padat sehingga di beberapa lokasi parameter debu dan kebisingan melebihi baku mutu udara ambien dan emisi sumber tidak bergerak di Jawa Timur berdasarkan Pergub. Jatim No. 10 Tahun 2009 dan baku mutu kebisingan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 718 Tahun 1987.

Executive Summary

6


Semakin

bertambah

banyaknya

jumlah

kendaraan

bermotor

akan

meningkatkan resiko pencemaran udara oleh gas buang kendaraan tersebut. Bahan pencemar yang terutama terdapat di dalam gas buang kendaraan bermotor adalah karbon monoksida (CO), berbagai senyawa hindrokarbon, berbagai oksida nitrogen (NO2) dan sulfur (SO2), dan partikulat debu termasuk timbal (Pb). Bahan bakar tertentu seperti hidrokarbon dan timbal organik dilepaskan ke udara karena adanya penguapan sistem bahan bakar. Lalu lintas kendaraan bermotor juga dapat meningkatkan kadar partikulat debu yang berasal dari permukaan jalan, komponen ban, dan rem. Persentase kenaikan penjualan kendaraan tertinggi adalah kendaraan roda dua dengan kenaikan mencapai 19,31% dan kendaraan bus besar pribadi dengan kenaikan 16,31%. Hal ini justru berbanding terbalik dengan bus besar umum yang justru mengalami penurunan sebesar 8,28%. Bertambahnya jumlah kendaraan ini secara langsung akan menambah tingkat pencemaran udara di Kabupaten Malang yang diakibatkan oleh emisi gas buang kendaraan-kendaraan tersebut. Response Dalam upaya untuk meningkatkan indeks kualitas udara, Pemerintah Kabupaten Malang membuat strategi pemenuhan persentase baku mutu udara dengan membuat

kebijakan

peningkatan

kualitas

udara

melalui

pengawasan

dan

pengendalian pencemaran udara pada kegiatan usaha. Dalam hal ini dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang melalui Program Pengendalian Penceamaran dan Perusakan Lingkungan. Secara periodik dilakukan pemantauan kualitas udara emisi dari sumber tidak bergerak (industri) pada industri yang mempunyai cerobong sebagaimana ketentuan dalam Standar Pelayanan Minimal bidang Lingkungan Hidup. Sedangkan untuk pemantauan udara emisi dari sumber bergerak dilakukan oleh Dinas Perhubungan melalui pengukuran emisi kendaraan bermotor. Penanganan terkait tingkat kebisingan dan debu yang melebihi baku mutu ditindaklanjuti dengan kegiatan penghijauan di sekitar kanan kiri jalan serta perluasan Ruang Terbuka Hijau.

Executive Summary

7


Pemantauan dan pengujian kualitas udara ambien dilakukan secara berkala untuk memantau kualitas udara pada daerah-daerah yang mewakili daerah permukiman, industri dan padat lalu lintas. Hasil pengujian kualitas udara ambien tersebut salah satunya bermanfaat sebagai bahan analisis untuk mengetahui nilai indeks kualitas udara. Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2021 telah menetapkan target indikator kerja berupa Indeks Kualitas Udara sebesar 87,64 dan diharapkan akan naik menjadi 100 pada lima tahun mendatang sesuai dengan penjabaran pada RPJMD Kabupaten Malang Tahun 20162021. 4. Resiko Bencana State Kabupaten Malang memiliki beberapa wilayah yang termasuk pada kawasan rawan bencana. Adapun bencana yang rawan terjadi di Kabupaten Malang antara lain: angin kencang, banjir, kebakaran, puting beliung, tanah bergerak dan tanah longsor. Wilayah yang termasuk rawan terjadi bencana disajikan pada peta persebaran bencana Kabupaten Malang. Peta tersebut menyajikan informasi visual tentang tingkat kerawanan bencana alam geologi di suatu wilayah, sebagai informasi kepada masyarakat, pemerintah daerah dan provinsi dan sebagai data dasar untuk melakukan pembangunan wilayah agar dapat terhindar dari bencana. Berdasarkan laporan Dinas Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang, bahwa bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Malang adalah berupa tanah longsor dengan perkiraan kerugian sebesar Rp. 4.811.000.000,00 pada tahun 2016. Kabupaten Malang memiliki luas kawasan rawan bencana tanah longsor sebesar 77.157 Ha dari total 353.486 Ha atau sebesar 21,82% yang tersebar di 15 kecamatan yang meliputi 32 desa. Kawasan tersebut antara lain kecamatan: 1)Ampelgading, 2)Dampit, 3)Tirtoyudo, 4)Sumbermanjing Wetan, 5)Bantur, 6)Gedangan, 7)Donomulyo, 8)Kalipare, 9)Wonosari, 10)Poncokusmo, 11)Jabung, 12)Lawang, 13)Karangploso, 14)Ngantang, dan 15)Kasembon. Pembangunan saluran irigasi di lahan-lahan pertanian di daerah pegunungan yang tidak sesuai menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir bandang pada saat

Executive Summary

8


terjadi hujan ekstrim. Hujan ekstrim merupakan fenomena hujan yang mempunyai potensi menimbulkan bencana yang ditunjukkan dengan curah hujan yang tidak normal dan melebihi rata-rata hujan pada umumnya. Data dari stasiun pengamat hujan Lanud Abdurrahman Saleh dan Stasiun Iklim Malang menunjukkan selama tahun 2016 terdapat beberapa kejadian hujan ekstrim di Kabupaten Malang yaitu pada bulan Februari sebesar 620 mm dan bulan November sebesar 628 mm. Sedangkan curah hujan rata-rata di Kabupaten Malang sebesar 261 mm. Hujan ekstrim pada awal musim dapat menimbulkan longsor karena air akan melalui tanah yang merekah dan masuk serta terakumulasi di bagian dasar lereng, sehingga menimbulkan gerakan lateral. Bencana longsor yang terjadi pada tahun 2016 terjadi sebanyak 36 kali, dengan korban jiwa sebanyak 2 (dua) orang dan kerugian harta benda yang mencapai 4 (empat) miliar lebih. Pada tahun 2016 hujan ekstrim yang turun menyebabkan terjadinya tanah longsor di Taman Wisata Coban Rondo. Bencana ini menyebabkan kerusakan 9 (sembilan) kios pedagang hilang, 1 (satu) unit koperasi dan ruang informasi taman wisata rusak berat, 1 (satu) lahan parkir rusak berat, 1 (satu) bak penampung PDAM rusak berat, 1 (satu) saluran pipa PDAM rusak berat demikian pula menutup akses jalan Malang-Kediri. Terjadinya bencana tanah longsor memiliki dampak yang sangat besar terhadap kehidupan, khususnya manusia. Bila tanah longsor itu terjadi di wilayah yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, maka korban jiwa yang ditimbulkannya akan sangat besar, terutama bencana tanah longsor yang terjadi secara tiba-tiba tanpa diawali adanya tanda-tanda akan terjadinya tanah longsor. Selain bencana tanah longsor, beberapa kawasan di Kabupaten Malang merupakan kawasan yang rawan banjir, khususnya di kecamatan-kecamatan yang berada di hilir DAS misalnya Kecamatan Tirtoyudo. Banjir yang terjadi selama tahun 2016 telah mengakibatkan kerugian material senilai Rp. 4.731.100.000,00 dan 5 kepala keluarga mengungsi serta merendam sekitar 7 Ha lahan. Banjir yang terjadi di Kecamatan Tirtoyudo selama tahun 2016 telah mengakibatkan 14 rumah rusak berat; 15 rumah rusak sedang; 164 rumah rusak ringan; 1 (satu) titik tanggul Kali Wader rusak total; 1 (satu) titik jalan desa putus dan 1 (satu) titik sayap jembatan rusak Executive Summary

9


berat. Penyebab bencana banjir ini bisa oleh karena: 1) penggundulan hutan di kawasan konservasi; 2) kondisi kontur lahan yang bersifat cekungan; 3) kombinasi antara hujan dan rob; dan 4) terjadinya hujan ekstrim. Kawasan rawan banjir di Kabupaten Malang berada di sekitar Sub DAS Sumber Brantas yang melewati Kecamatan Pujon, Kasembon dan Ngantang, Sub DAS Metro yang melewati Kecamatan Tirtoyudo dan Ampelgading, dan Sub DAS Lesti yang melewati Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Turen, Wajak, Bululawang, Gondanglegi, Pagelaran, Gedangan, Bantur dan Pagak. Beberapa penyebab l a i n terjadinya banjir i n i antara lain j u g a disebabkan oleh semakin berkurangnya kawasan resapan air, dan semakin rusaknya hutan dan kawasan konservasi di wilayah hulu DAS-DAS tersebut. Pressure Penyebab utama banjir berasal dari curah hujan yang sangat tinggi (ekstrim) akibat pemanasan global tidak terhindarkan. Curah hujan di Kabupaten Malang memiliki potensi kerusakan lingkungan rendah hingga sedang, namun jika yang terjadi adalah hujan ekstrim (curah hujan yang baik intensitas maupun durasinya lebih besar dari pada hujan biasa), maka kerusakan yang diakibatkan menjadi lebih besar lagi. Apabila hujan besar turun terus-menerus selama beberapa jam dalam beberapa hari, maka air tidak bisa masuk ke saluran drainasi, karena kapasitas saluran tersebut terlampaui, sehingga berubah menjadi genangan. Genangan air tersebut lama-kelamaan akan semakin tinggi dan fasilitas jalan berupa aspal akibat terkikis oleh air hujan. Penyebab kedua adalah akibat penggundulan hutan di kawasan konservasi. Salah satu contoh adalah longsor yang terjadi di Kecamatan Pujon. Bencana tanah longsor ini terjadi akibat faktor kesalahan manusia dalam memanfaatkan lahan hutan konservasi. Hutan yang seharusnya menjadi area resapan air, digunduli untuk dijadikan lahan pertanian oleh penduduk sekitar tanpa memperhatikan aspek keseimbangan lingkungan. Penyebab ketiga adalah kombinasi antara hujan dan rob. Salah satu contoh kasus terjadi di Pantai Tamban, Dusun Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing

Executive Summary

10


Wetan dengan luas area yang terendam sebesar 7 Ha yang menyebabkan kerusakan 11 unit rumah atau 25 KK dan 68 KK tidak dapat melaut. Response Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Malang telah melakukan identifikasi dan memetakan daerah-daerah yang rawan bencana. Diketahui bahwa Kabupaten Malang sering terjadi bencana, seperti: tanah longsor, banjir, gempa bumi dan angin puting beliung yang mengakibatkan banyak kerugian. Upaya Pemerintah Kabupaten Malang untuk menangani masalah bencana alam banjir dan tanah longsor adalah dengan meningkatkan jumlah desa tangguh bencana. Desa tangguh tersebut antara lain telah terbentuk di Kecamatan Tirtoyudo, Ampelgading, SumbermanjingWetan dan Ngantang. Persentase penduduk yang terlayani untuk pembangunan desa tangguh bencana pada saat ini adalah 17 Desa dan akan ditingkatkan sampai 32 Desa pada tahun 2021. Meningkatkan bantuan sosial terhadap korban bencana dengan program kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana. Presentase penanganan bencana pada saat ini 81 % dan akan ditingkatkan sampai 85 % pada tahun 2021. Penanganan bencana dilakukan oleh BPBD bekerjasama dengan semua organisasi perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Malang serta para relawan (pelaku usaha, perguruan tinggi, LSM, masyarkat). Telah terbentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) penanggulangan bencana dengan jumlah anggita 50 personil. Selain itu telah dibentuk juga Satgas Penanggulangan Bencana di tingkat Kecamatan yang terdiri dari unsur MUSPIKA Kecamatan, Perangkat Kecamatan, Dunia Usaha, Tokoh Masyarakat, Unsur Profesi dan LSM di masing-masing kecamatan (33 kecamatan). Di tingkat desa daerah rawan bencana juga telah dibentuk satgas dengan jumlah anggota mencapai 184 orang. Satgas tersebut dibentuk pada 17 kecamatan rawan yang merupakan daerah rawan bencana. Sedangkan untuk penanganan bencana di kawasan pesisir pantai juga telah dibentuk Beach Rescue Centre (BRC) di pantai Licin, Lenggoksono, Tamban, Sendang Biru, Goa Cina, Bajul Mati, Wonorogo, Balekambang, Kondang Merak, Kondang Iwak, Ngliyep dan Jugring Saloka.

Executive Summary

11


Persentase penduduk yang terlayani untuk pembangunan desa tangguh bencana pada saat ini ada 17 desa dan akan ditingkatkan menjadi 32 desa pada tahun 2021. Meningkatkan bantuan sosial terhadap korban bencana dengan program kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana. Presentase penanganan bencana pada saat ini 81% dan akan ditingkatkan sampai 85% pada tahun 2021. 5. Perkotaan State Besarnya produksi sampah di Kabupaten Malang berbanding lurus dengan jumlah penduduk pada masing-masing kecamatan. Berdasarkan data dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang tahun 2016, produksi sampah di Kabupaten Malang diperkirakan mencapai 5.114 m3/hari yang tersebar pada 33 kecamatan. Jumlah timbulan sampah terbesar adalah di Kecamatan Singosari dan Kecamatan Pakis yaitu sebesar 346 m3/hari dan 284 m3/hari. Salah satu sumber sampah yaitu terminal, sebesar 1.280,7 m3/hari; objek wisata sebesar 100 m3/hari dan hotel sebesar 159,20 m3/hari. Jumlah timbulan sampah terangkut berdasarkan data inventarisasi TPST 3R yaitu sebesar 430,5 m3/hari Dari sampah tersebut, sebesar 309,7 m3/hari sampah berhasil diolah atau sebesar 71,93%, sisanya sebesar 119,1 m3/hari atau 27,67% masih belum diolah. Sampah yang belum terolah di TPST 3R ini diangkut ke TPA untuk mengolahannya. Pada saat ini, Kabupaten Malang memiliki 4 (empat) TPA yang beropreasi dengan sistem control landfill. Keempat TPA tersebut yaitu: 1) TPA Wisata Edukasi Talangagung Kepanjen; 2)TPA Randuagung Singosari; 3)TPA Paras Poncokusumo, 4)TPA Rejosari Bantur. TPA Talangagung dan Paras memiliki sisa umur operasi 2 tahun lagi dengan sisa lahan sebesar 87 Ha dan 162,2 Ha. Pressure Tekanan persampahan paling utama adalah banyaknya jumlah penduduk. Produksi sampah terbanyak berasal dari Kecamatan Singosari dengan jumlah penduduk sebesar 165.357 jiwa, sedangkan produksi sampah terkecil berasal dari Kecamatan Kasembon dengan jumlah penduduk sebesar 30.112 jiwa. Dari data

Executive Summary

12


inventarisasi TPST 3R, TPS-TPS dan bank-bank sampah, sampah diproduksi setiap harinya tidak bisa terolah semuanya atau hanya sekitar 27,67%. Sisa sampah yang belum terolah ini memerlukan penanganan supaya tidak mencemari lingkungan di sekitarnya. Response Dalam upaya melakukan pengelolaan persampahan selain

penangangan

berupa pemberian layanan penanganan persampahan yang selanjutnya diproses pada TPA yang ada, Pemerintah Kabupaten Malang juga terus mendorong dibangunnnya TPST 3R. Sampai dengan 2016 telah ada 39 TPST 3R. Pada TPST 3R ini mampu mengolah sampah sebanyak 309,7 m3/hari. Di lokasi TPST 3R ini, sampah yang masuk dipilah sesuai jenisnya untuk memudahkan pengolahannya. Salah satu TPST 3R yang ada di Kabupaten Malang yaitu TPST 3R Mulyoagung Bersatu. Dengan keberhasilan TPST 3R Mulyoagung dalam mengolah sampah, maka Pemerintah Kabupaten Malang dalam upayanya mengendalikan masalah persampahan akan membangun tempat-tempat sejenis di beberapa kecamatan untuk menaggulangi sampah yang belum terolah di TPA serta akan membangun TPA terpadu dengan memanfaatkan hasil olahan sampah menjadi produk layak jual dan pakai. Melalui program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan Pemerintah Kabupaten Malang selain terus berupaya dalam penyediaan sarana dan prasanara persampahan, juga terus melakukan sosialisasi dan edukasi untuk memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup khususnya dalam pengelolaan sampah. Melalui kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah, secara intensif dilakukan sosialisasi, pembinaan dan dampingan pada masyarakat tentang pengelolaan sampah 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Masyarakat di tingkat RT/RW didorong untuk membentuk bank-bank sampah agar dapat melakukan pengelolaan sampah secara mandiri. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat ini diharapkan dapat mereduksi sampah dari tingkat sumbernya. Hal ini juga mengingat wilayah layanan persampahan Kabupaten Malang yang cukup luas yang cukup sulit untuk dapat dijangkau semuanya. Sehingga peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah secara mandiri sangat dibutuhkan tidak hanya untuk mereduksi jumlah sampah tetapi yang Executive Summary

13


juga agar lingkungan terjaga tidak tercemar oleh sampah. Jumlah bank sampah yang telah terbentuk menurut hasil identifikasi oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten Malang adalah sebanyak 255 unit. Keterlibatan bank sampah mengelola sampah secara mandiri ditingkat sumber sampah ini mampu mengurangi sekitar 4% dari total produksi sampah yang ada. Selain program-program tersebut, Pemerintah Kabupaten Malang juga mengembangkan beberapa inovasi di bidang lingkungan hidup khususnya dalam pengelolaan sampah antara lain: 1) Pelayanan sapu bumi dimana masyarakat diajak untuk bersama-sama mengelola sampahnya skala kawasan dengan layanan door-todoor (dari rumah ke rumah) diangkut kendaraan roda tiga selanjutnya di tempatkan di instalasi pengolahan sampah di TPST 3R; 2) Penggunaan “Bambu Petung” sebagai alternatif penangkap gas metana di TPA Paras Poncokusumo, dan 3) Wisata edukasi di TPA Talangagung sebagai media pembelajaran pengolahan sampah terpadu; 4) Pemanfaatan gas metana sebagai alternatif bahan bakar ramah lingkungan pengganti kompor gas. Gas metana dari TPA Paras didistribusikan melalui jaringan perpipaan ke permukiman warga di sekitar TPA sebagai bahan bakar alternatif untuk kompor gas. Jumlah pemanfaatan saat ini sebanyak 165 KK. Teknologi sederhana ini dikelola oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Cempoko Mulyo. Hal ini dapat dikembangkan lebih luas lagi untuk menjangkau lebih banyak KK, mengingat teknologi pemanfaatan gas metana ini bersifat sederhana dan tidak membutuhkan skill atau keahlian khusus dalam mengelolanya. Keuntungan dari teknologi ini adalah bahan mudah didapat, bisa menggunakan bahan lokal misalnya bambu, murah biayanya, bahan bambu tahan terhadap tekanan alat berat dan panas, tangkapan dan tekanan gas metana sangat tinggi, pengoperasian dan pemeliharaan sangat mudah dan bisa dipindahkan (fleksibel). Pemanfaatan gas metana juga telah dirasakan oleh masyarakat sekitar TPA Talangagung. Sampai saat ini telah tersambung saluran gas metana ke masyarakat sejumlah 200 KK di sekitar lokasi TPA Talangagung. Gas metana tersebut juga dimanfaatkan untuk air mandi hangat, dengan pengembangan pendaaan diperoleh dari sumbangan sukarela masyarakat setempat dan partisipasi pihak swasta. Executive Summary

14


Salah satu ukuran keberhasilan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat dilihat dari prestasi dan penghargaan yang diterima baik dari tingkat pusat maupun tingkat provinsi. Beberapa penghargaan tingkat nasional dan provinsi di bidang lingkungan hidup yang telah diperoleh di tahun 2016 antara lain, Adipura Kirana untuk ketegori Kota Kecil Kepanjen yang merupakan penghargaan Adipura ke 9 yang diterima Pemerintah Kabupaten Malang, Sekolah Adiwiyata tingkat Nasional yang diraih oleh 2 sekolah dan 5 sekolah meraih penghargaan Adiwiyata tingkat Provinsi, Kampung Proklim, Kalpataru tingkat Provinsi untuk kategori Perintis, Pengabdi dan Penyelamat Lingkungan dan Peringkat Pertama Program Menuju Provinsi Hijau Tingkat Provinsi Jawa Timur. Di tingkat daerah, dalam upaya untuk mendukung meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang juga memberikan apresiasi dengan memberikan penghargaan lingkungan kepada perorangan/individu atau kelompok masyarakat atau pelaku usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai kepedulian dan berjasa meningkatkan kualitas lingkungan. Sasaran kegiatan tersebut dimulai dari sekolah, desa, Perusahaan/Industri, baik kelompok maupun perorangan.

Executive Summary

15

EXECUTIVE SUMMARY INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2016

Recommend Documents