EVALUASI PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PADA PROGRAM KEMITRAAN PT.PEGADAIAN (PERSERO) KANWIL IX

“EVALUASI PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PADA PROGRAM KEMITRAAN PT.PEGADAIAN (PERSERO) KANWIL IX”

SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh : Faisal Fahmi 1112054100019

PROGRAM STUDI KESEJAHTERAAN SOSIAL FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1437H/2016 M

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1.

Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 (S1) Jurusan Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

2.

Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini, telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

3.

Jika dikemudian hari saya terbukti bahwa dalam penulisan skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 18 Juli 2015

Faisal Fahmi

i

ABSTRAK Faisal Fahmi Evaluasi Pelaksaaan Corporate Social Responsibility (CSR) pada program kemitraan PT.Pegadaian (Persero) Kanwil IX Corporate Social Responsibility (CSR) adalah salah satu bentuk dari tanggung jawab sosial perusahaan terhadap para stakeholders-nya, terutama komunitas atau masyarakat baik itu disekitar wilayah operasional perusahaan maupun diluar perusahaan. Program Kemitraan adalah salah satu bentuk implementasi CSR yang dilakukan oleh PT.Pegadaian (Persero) Kanwil IX sebagai salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Program Kemitraan adalah program guna meningkatkan kemampuan kegiatan usaha kecil untuk menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari laba perusahaan perusahaan 2%. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pelaksanaan CSR pada Program Kemitraan yang telah dilaksanakan oleh PT.Pegadaian (Persero) Kanwil IX. Tidak hanya melihat bagaimana pelaksanaan tetapi peneliti juga melihat bagaimana hasil evaluasi dari pelaksanaan yang sudah dijalankan oleh PT.Pegadaian (Persero) Kanwil IX yang mana ini bisa melihat sejauh mana pelaksanaan tersebut berjalan sesuai atau tidak dengan prosedur dan menilai tingkat keberhasilan program kemitraan yang dijalankan oleh Pegadaian. Proses pelaksanaan program kemitraan pada tahun 2015 sudah berjalan dengan baik dan berjalan sesuai dengan SOP yang ada sebagai acuan dalam menjalankan program kemitraan. Tahapan proses yang dijalani seperti pegajuan mitra binaan, analisa data, survei lapangan, analisa hasil survei, pencairan, pelatihan, pendidikan hingga promosi sudah berjalan dengan baik. Tetapi yang masih menjadi kendala dalam hal ini adalah program kemitraan menggunakan analis program kreasi yang mana analis ini berfungsi sebagai orang yang turun ke lapangan atau ke masyarakat, tetapi bukan bertindak sebagai pendamping melainkan tuga fungsi dari analis hanya sebatas survei hingga pencairan saja. Metode yang digunakan dalam proses program kemitraan adalah pengembangan masyarakat. Yang mana pengembangan masyarakat tidak bisa dilepaskan dengan pendampingan, maka keliru apabila Pegadaian menggunakan analis kreasi yang mana tujuan dari dua program tersebut berbeda dan metode yang digunakan juga berbeda. Pegadaian harus fokus lebih mendalam mengenai tujuan jangka panjang dari program kemitraan agar masyarakat mampu merasakan dampak yang begitu berarti dari program kemitraan ini dan proses yang dijalani juga tidak akan mudah, maka dibutuhkan sosok pendamping dalam menjalankan proses kegiatan mitra binaan untuk mengembangkan mitra binaan tidak hanya sekedar memberikan bantuan modal saja melainkan dibekali pelatihan dan pendidikan dari pelaksana tugas yakni Pegadaian.

ii

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan akan kemampuan penulis, baik dari materi, penulisan, maupun sistematika pembahasannya. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun guna perbaikan skripsi ini lebih lanjut, penulis akan menerima dengan senang hati. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, baik berupa bimbingan, saran, data, maupun dukungan moril. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar besarnya kepada: 1.

Bapak Dr. Arief Subhan, MA. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

2.

Ibu Lisma Dyawati Fuaida, M.Si. Selaku Ketua Program Studi Kesejahteraan Sosial UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Ibu Hj. Nunung Khairiyah, MA. Selaku Sekretaris Program Studi Kesejahteraan Sosial.

3.

Ibu Siti Napsiyah MSW Selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis.

4.

Bapak Ismet Firdas, M.Si. Selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5.

Dosen–Dosen Program Studi Kesejahteraan Sosial UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang telah

iii

memberikan ilmu–ilmu

pengetahuan mengenai Kesejahteraan Sosial

maupun bidang keilmuan lainnya. 6.

Perpustakaan Fidkom dan Utama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

7.

Bagian Tata Usaha Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi.

8.

Kedua Orang tua tercinta, yaitu Ayahanda Mija Sa’ar dan Ibunda Nety Lisayanti

yang telah membesarkan dan mencurahkan kasih sayangnya

kepada penulis, sehingga atas doa, dorongan semangat, dukungan moril maupun materil penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 9.

Saudara–Saudara saya semua, terutama untuk Kakak-kakak saya yang telah memberikan semangat kepada penulis.

10. Pihak Pegadaian Persero ibu Dian Pudjiastuti selaku kepada Divisi PKBL Pegadaian Kanwil IX dan Bapak harry yang staf PKBL pegadaian yang memberikan izin dan waktu untuk peneliti melihat pelaksanaan PKBL di Pegadaian kanwil IX 11. Teman–Teman Kessos Angkatan 2012, setelah lulus nanti penulis pasti akan merindukan teman–teman dan suasana kelas yang selalu asik. 12. Teman-teman Bina Remaja RW.018 Pondok Benda Pamulang yang sudah mengajarkan proses organisasi komunitas masyarakat yang sudah memberi aksess untuk peneliti menyalurkan apa yang peneliti miliki.

Jakarta, 18 Juli 2016

Faisal Fahmi

iv

DAFTAR ISI Halaman Judul Lembar Persyaratan Lembar Persetujuan Pembingbing Lembar Pegesahan Abstrak....................................................................................................

i

Kata Pengantar.......................................................................................

ii

Daftar Isi..................................................................................................

iii

Daftar Tabel............................................................................................

iv

Daftar Gambar.......................................................................................

v

BAB 1 PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah........................................................................

1

B.Pembatasan Masalah dan Perumusan Masalah......................................

7

C.Tujuan Penelitian...................................................................................

7

D.Manfaat Penelitian ................................................................................

8

E.Tinjauan Pustaka..................................................................................... 8 F.Metedologi Penelitian.............................................................................

9

1.Pendekatan Penelitian......................................................................... 9 2.Jenis Penelitian.................................................................................... 10 3.Subjek dan Objek Penelitian............................................................... 10 4.Lokasi dan Waktu Penelitian..............................................................

11

5.Teknik Pengambilan Informan ..........................................................

11

6.Sumber Data ......................................................................................

11

7.Teknik Pengumpulan Data.................................................................. 12 8.Teknik Analisa Data............................................................................ 13 9.Teknik Keabsahan Data....................................................................... 13 G.Pedoman Penulisan.................................................................................. 14 H.Sistematika Penulisan............................................................................... 14

v

BAB II KAJIAN TEORITIS

A.Corporate Social Responibility................................................................ 16 1.Pengertian Corporate Social Responsibility........................................ 16 2.Model Corporate Social Responsibility............................................... 19 3.Konsep Perseroan dan CSR................................................................ 19 4.Implementasi CSR.............................................................................. 23

B.Program Kemitraan................................................................................. 24 1.Defini Program Kemitraan.................................................................. 24 2.Ruang Lingkup PK.............................................................................

25

3.Tujuan PK........................................................................................... 25 4.Landasan Hukum Pelaksanaan PKBL................................................ 26

C.Evaluasi................................................................................................... 28 1.Pengertian Evaluasi............................................................................. 28 2.Indikator Evaluasi............................................................................... 29 3.Jenis Evaluasi...................................................................................... 31 4.Ruang Lingkup Evalusi....................................................................... 34

D.Pengembangan Masyarakat....................................................................

35

1.Pengertian Pengembangan Masyarakat..............................................

35

2.Peran Community Worker..................................................................

36

E.Praktik Pemberdayaan Ekonomi............................................................

38

BAB III PROFILE LEMBAGA

A.Sejarah PT Pegadaian (Persero)................................................................. 42 B.Visi,Misi dan Prinsip Good Corporate Governance............................... 44 1.Visi ...................................................................................................... 2.Misi....................................................................................................... 53

vi

3.Good Corporate Governance.............................................................. 54 C.Logo Perusahaan..................................................................................... 46 D.Sturuktur PT.Pegadaian Kanwil IX........................................................ 48 E.Struktur Organisasi PKBL......................................................................

48

F.Visi dan Misi Program Kemitraan........................................................... 49 G.Ketentuan-ketentuan Program Kemitraan..............................................

49

H.Tahapan Pelaksanaan Program Kemitraan............................................. 51 I.Sumber Dana Program Kemitraan...........................................................

57

J.Sasaran Program Kemitraan..................................................................... 57 K.Pengawasan Program Kemitraan............................................................ 58

BAB IV ANALISA DAN TEMUAN LAPANGAN

A.Pelaksanaan Program Kemitran dan Bina Lingkungan............................ 61 B. Evaluasi Pelaksanaan Program Kemitaan berdasarkan SOP.................. 81 C.Evaluai antara keterkaitan program kemitraan dengan metode pengembangan masyarakat...................................................................... 87

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN A.Kesimpulan............................................................................................... 93 B.Saran......................................................................................................... 96

DAFTAR PUSTAKA................................................................................. 97

LAMPIRAN-LAMPIRAN

vii

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Informan PKBL Tabel 3.1 Struktur PT.Pegadaian Persero Kanwil Tabel 3.2 Struktur Organisasi PKBL Kantor Pusat Tabel 3.3 Struktur Organisasi PKBL Pegadaian Kanwil IX Tabel 3.4 Tahapan Pelaksanaan Pemberian bantuan PK Tebel 4.1 Tabel Matriks Analisa Evaluasi Proses SOP

viii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1

Tripple Bottom Lines CSR

Gambar 3.1

Logo PT.Pegadaian Versi Lama

Gambar 4.1

Logo Perusahaan PT.Pegadaian Versi Baru

ix

BAB I PENDAHULUAN A.Latar Belakang Masalah Corporate Social Responsibilty (CSR) sudah tidak asing lagi dengan masyarakatkan pada saat ini. Perseroan dipersamakan sebagaimana layaknya manusia yang memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Abstraksi nilai-nilai inilah yang kemudian diangkat pada tingkat korporasi. Dengan demikian berarti perseroan dihadapkan juga berbagai macam kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan olehnya agar kehidupan perusahaan atau korporasi dan manusia-manusia yang terkait didalamnya dapat terus berlanjut (sustain). Ini berarti dalam suatu Corporate Social Responsibiity terdapat bentuk kerjasama antara perusahaan (tidak hanya perseroan terbatas) dengan segala suatu atau segala hal (Stakeholders) yang secara langsung maupun tidak langsung berinteraksi dengan perusahaan tersebut, termasuk aspek sosial dan lingkungannya, untuk tetap menjamin keberadaan dan keberlangsungan usaha (sustainability) perusahaan tersebut.1 World Business Council for sustainable Development, dalam publikasinya mendefinisikan CSR bahwa “Tanggung jawab Sosial perusahaan merupakan komitmen berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk berperilaku etis dan memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi, seraya meningkatkan kualitas kehidupan karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat luas pada ummnya. Kemudian Internasional Finance Corporation komitmen bisnis untuk berkontribusi pada pengembangan ekonomsi yang 1

Gunawan Widjaya,Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR (Jakarta:Forum Sahabat,2008),h.8-9).

1

2

berkelanjutan bekerja dengan para karyawan, keluarga mereka,masyarakat lokal dan masyarakat pada umumnya meningkatkan kualitas hidup masyarakat Dewasa ini, isu CSR mengalami perkembangan yang cukup pesat. Salah satu pendorongnya adalah perubahan paradigma dunia usaha untuk tidak sematamata mencari keutungan, tetapi harus pula bersikap etis dan berperan dalam penciptaan investasi sosial. Diantaranya, yang lazim dilakukan oleh perusahaan adalah melakukan kegiatan karatif,filantropis dan menyelenggarakan program pengembangan masyarakat (Community Development).2 Pada hakikatnya perusahaan harus mengurangi penyebab permasalahan yang ada dilingkungan dimana perusahaan tersebut mengembangkan usahanya, mengenai masalah ini masing-masing ahli membuat sistematiika sendiri. Sistematika yang paling tua adalah menurut teori Cina kuno seperti di kemukakan oleh Soekamto dari Sekolah Pekerjaan Sosial Atas (SPSA) Surakarta yang mengatakan bahwa masalah sosial itu bersumber pada beberapa masalah seperti, kemiskinan (poverty), segala macam penyakit (deseases), kebodohan dan ketakhayulan

(ignorance),

Pengangguran

(un-employment),

bencana

atau

kecelakaan (Calamities). Sistem Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) dalam hal ini menyatakan bahwasannya upaya untuk mencapai atau mendapatkan kesejahteraan Sosial. Upaya ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan, membina, memilihara, memulihkan dan mengembangkan Kesejahteraan Sosial dan upaya tersebut bisa berupa program maupun kegiatan mengenai Kesejahteraan Sosial itu sendiri.3

2

Zaim Saidi dkk,Membangun Kemandirian Berkarya, Potensi dan Pola kedermawanan Serta Penggalannya di Indonesia ( Jakarta:PIRAC,2004),h.2. 3 C. Pramuwito,Pengantar Ilmu Kejahteraan Sosial ( Yogyakarta:Departeman Sosial R.I Badan Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial ,1996), h.32.

3

Perkembangan dan motif Corporate Social Responsibility (CSR) sebagaimana dinyatakan oleh Porter dan Kramer (2002), yang menyatakan bahwa tujuan ekonomi dan sosial adalah terpisah dan bertentangan adalah pandangan yang keliru. Perusahaan tidak berfungsi secara terpisah dengan masyarakat sekitarnya. Faktanya, kemampuan perusahaan untuk bersaing sangat tergantung kepada keadaan lokal dimana perusahaan itu beroperasi. Oleh karena itu, piramida anggung jawab sosial perusahaan yang harus difahami sebagai satu kesatuan. karenanya, secara konseptual CSR merupakan kepedulian

perusahaan yang

didasari tiga prinsip dasar yang dikenal sengan istilah tripple bottom lines,yaitu 3P. Gambar 1.1 Trippe bottom Lines CSR 3P

Profit (Keuntungan Perusahaan) Plannet

People

(Keberlangsungan Lingkungan Hidup)

(Kesejahteraan Manusia/Masyaraka t)

Pada Gambar di atas menunjukan kepedulian yang harus ditanamkan pada pelaksanaan program CSR ada istilah 3P seperti gambar di atas, yaitu Profit, perusahaan tetap harus berorientasi untuk mencari keuntungan ekonomi yang memungkinkan untuk terus berpoperasi dan berkembang. People, perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia. Beberapa perusahaan mengembangkan program CSR seperti pemberian beasiswa bagi pelajar,

4

pendirian sarana pendidikan dan kesehatan, penguatan kapasitas ekonomi lokal, dan bahkan ada perusahaan yang merancang berbagai skema perlindungan sosial bagi warga setempat. Plannet, perusahaan peduli terhadap lingkungan hidup dan kelanjutan keberagaman hayati. Beberapa program CSR yang berpijak pada prinsip ini biasanya berupa penghijauan lingkungan hidup, penyediaan sarana air bersih, perbaikan permukiman, pengembangan pariwisata.4 CSR dalam kaitan islam sangat kental sesuai dengan ayat al-Qur‟an karena pada dasarnya program CSR merupakan program dengan kepedulian sosial perusahaan terhadap lingkungan, dikarenakan perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan semata melainkan memberikan tingkat sosial kepada masyarakat. Sesuai dengan surah al-Baqarah 2/177 berikut:5

َّ ِ‫ة َونَ ِك ٍَّ ْانبِ َّر َي ٍْ آَ َيٍَ ب‬ ‫بَّللِ َو ْانٍَىْ ِو ْاَاَ ِِ ِر‬ َ ٍَ‫ن‬ ِ ‫ق َو ْان ًَ ْغ ِر‬ ِ ‫ْش ْانبِ َّر أَ ٌْ تُ َىنُّىا ُوجُىهَ ُك ْى قِبَ َم ْان ًَ ْش ِر‬ ٍَ‫بل َعهَى ُحبِّ ِه َذ ِوي ْانقُرْ بَى َو ْانٍَتَب َيى َو ْان ًَ َضب ِكٍٍَ َوا ْب‬ َ ًَ ‫ة َواننَّبٍٍٍَِِّ َوآَتَى ْان‬ ِ ‫َو ْان ًَالئِ َك ِت َو ْان ِكتَب‬ ‫صهَىةَ َوآَتَى ان َّز َكبةَ َو ْان ًُىفُىٌَ بِ َع ْه ِد ِه ْى إِ َذا عَبهَ ُدوا‬ َّ ‫ة َوأَقَب َو ان‬ ِ ‫ٍم َوانضَّبئِهٍٍَِ َوفًِ انرِّ قَب‬ ِ ِ‫ان َّضب‬ ْ )711( ٌَ‫ص َدقُىا َوأُونَئِكَ هُ ُى ْان ًُتَّقُى‬ َّ ‫َوانصَّببِ ِرٌٍَ فًِ ْانبَأْ َصب ِء َوان‬ َ ٌٍَ‫س أُونَئِكَ انَّ ِر‬ ِ ‫ضرَّا ِء َو ِحٍٍَ ْانبَأ‬ “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orangorang yang meminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya), dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (QS:Al Baqarah: 177)”

4

Edi Suharto, Pekerjaan Sosial di Dunia Industri Memperkuat CSR, ( Bandung:Alfabeta 2009), h. 107. 5 al-Qur‟an online, “Sûrah Al Baqarah (ayat 177)”, diakses pada 19 Januari 2016.

5

Bentuk tanggung jawab Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada masyarakat. PKBL dilaksanakan dengan dasar Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN serta Peraturan Menteri BUMN No. Per-05/MBU/2007 yang menyatakan maksud dan tujuan pendirian BUMN tidak hanya mengejar keuntungan melainkan turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat. PKBL merupakan program pembinaan usaha kecil dan pemberdayaan kondisi lingkungan oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari sebagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Jumlah penyisihan laba untuk pendanaan program maksimal sebesar 2 % dari laba bersih untuk program kemitraan dan maksimal 2 % dari laba bersih untuk Ppogram bina lingkungan. pogram kemitraan BUMN dengan usaha kecil, yang selanjutnya disebut program kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Program bina lingkungan yang selanjutnya disebut program BL, adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Bentuk Program Kemitraan (PK): 1. Pemberian pinjaman untuk modal kerja atau pembelian Aktiva Tetap Produktif 2. Pinjaman khusus bagi UMK yang telah menjadi binaan yang bersifat pinjaman tambahan dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha UMK binaan 3. Program pendampingan dalam rangka peningkatan kapasitas (capacity building) UMK binaan dalam bentuk bantuan pendidikan atau pelatihan, pemagangan, dan promosi.6

6

www.bumn.go.id di akses pada tanggal 12 april 2016

6

PT.Pegadaian Persero merupakan sebuah BUMN di Indonesia yang usaha intinya adalah bidang jasa penyaluran kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Latar belakang pendirian PT.Pegadaian adalah untuk mencegah ijon,rentenir, dan pinjaman tidak wajarnya, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan untuk mendukung Pemerintah dalam bidang ekonomi dan pembangunan sosial. Dengan usia yang sudah menginjak usia 115 tahun, PT.Pegadaian sudah memiliki asam garam dalam menjalankan roda perusahaan dengan maksud untuk membantu warga, dimana seperti sudah dijelaskan latar belakang berdirinya PT.Pegadaian.7 Yang menjadi kunci kerterarikan peneliti melakukan penelitian di Pegadaian Kanwil IX adalah data dengan fakta dilapangan masih sangat berbeda, dengan contoh dana yang tersedia begitu besar tetapi pemanfaatan dana tersebut masih kurang maksimal, sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian untuk melihat proses pelaksanaan sehingga data dan fakta dilapangan berbeda seperti contoh Pegadaian Kanwil IX memiliki 52 cabang dan setiap cabang di targetkan dalam setahun mengeluarkan bantuan Rp.60.000.000,00 percabang tetapi data pada tahun 2015 penerima manfaat program PK hanya 10 orang, yang mana ini dirasa masih sangat kurang dalam segi pemanfaatan program kemitraan, sehingga peneliti memberi judul penelitian sebagai berikut

“Evaluasi Pelaksanaan

Corporate Social Reponsibility (CSR) Pada Program Kemitraan (PK) PT.Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah IX.

7

Studi Dokumentasi Laporan Tahunan 2015 PT.Pegadaian (Persero),h.352.

7

B.Pembatasan dan Perumusan Masalah 1. Pembatasan Masalah Agar tidak terjadi pelebaran objek pembahasan maka dari itu penulis memfokuskan pada evaluasi pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) pada Program Kemitraan (PK) PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah IX pada tahun 2015. 2. Perumusan Masalah Berdasarkan pembahasan masalah tersebut, penelitian dapat dirumuskan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut: a. Bagaimana

tahapan

pelaksanaan

program

Corporate

Social

Responsibility (CSR) pada Program Kemitraan (PK) PT.Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah IX ? b. Bagaimana hasil evaluasi pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) pada Program Kemitraan (PK) PT.Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah IX ? C.Tujuan Penelitian Sesuai dengan rumusan permasalahan maka tujuan penelitian skirpsi ini adalah: a. Untuk mengetahui tahapan pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) pada Program Kemitraan (PK) PT.Pegadaian (Persero) kantor wilayah IX b. Untuk mengetahui hasil pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) pada Program Kemitraan (PK) PT.Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah IX.

8

D. Manfaat penelitian 1. Manfaat Praktis: a.

Untuk bahan evaluasi PT.Pegadaiann (Persero) Kanwil IX pada pelaksanaan Program Kemitraan (PK)

b.

Untuk

memberikan

sumbangan

pemikiran

bagi

pembuat

kebijakan Kesejahteraan Sosial khususnya dibidang industri khususnya mengenai Corporate Social Responsibility. c.

Untuk merubah wawasan umum bagi para pembaca dan khususnya pada pekerja sosial agar mendapat gambaran umum tentang pelaksanaan Corporate Social Responsibilty (CSR) pada Program Kemitraan (PK) PT.Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah IX.

2. Manfaat Akademis Sebagai sarana informasi mahasiswa sebagai bahan rujukan untuk penelitian-penelitian yang akan melakukan penelitian serupa dan di harapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi bagi perguruan tinggi yang konsen pada studi

ilmu sosial khususnya mengenai

Corporate Social Responsibility (CSR). E.Tinjauan Pustaka Dalam

penelitian Skripsi ini, peneliti melakukan tujuan pustaka sehingga

peneliti terinspirasi pada skripsi berjudul “Implentasi Corporate Social Responsibility (CSR) Melaui Program pusat pelatihan dan Pemberdayaan

9

Masyarkat PT.Indocement Tunggal Prakarsa TBK di Kabupaten Bogor” oleh Noviyani Muslikhah tahun 2014. Selain itu, tinjauan pustaka lain yang peneliti gunakan adalah skripsi yang berjudul “Impelentasi Corporate Social Responsibility pada Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perum Percetakan Uang Republik Indonesia yang di tulis oleh Fiqih Fauzi. Tinjauan pustaka lainnya yang peneliti gunakan adalah skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT.Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) Jakarta. Skripsi diatas menjadi dasar penelitian yang dilakukukan oleh penelti dalam menyusun skripsi ini. Namun dibuat beberapa perubahan dan penambahan bagian. Salah satunya mengganti lokasi atau tempat penelitian, serta menambahkan berbagai macam teori. Perubahan ini dilakukan untuk mengembangkan penelitian dan menjadi tolak ukur untuk membedakan skripi ini dengan penelitian lainnya. E. Metedologi Penelitian Metode Penelitian merupakan suatu proses yang harus dilalui dalam suatu penelitian agar hasil yang diinginkan dapat tercapai. Metode penelitian ini kemudian dibagi menjadi 1. Pendekatan Penelitian Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif.

Metode

penelitian

kualitatif

adalah

metode

penelitian

naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting) disebut juga sebagai metode etnografi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang

10

antropologi budaya, disebut sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.8 2. Jenis Penelitian Pada penelitian ini, peneliti menggunakan penulisan deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau

penghubungan

dengan

variabel

lain.

Jenis

penelitian

ini

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati guna mendapat data-data yang diperlukan, data yang diperlukan adalah berupa kata-kata karena adanya penerapan metode kualitatif. Laporan penelitian akan berisis kutipankutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.9. 3. Subjek dan Objek Penelitian Subjek Penelitian ini adalah penerimamanfaat program Corporate Social Responsibility

pada Program Kemitraan (PK) PT.Pegadaian

(Persero) Kantor Wilayah IX dan staff PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah IX Objek Penelitian ini adalah pelaksanaan Program Corporate Social Responibilitypada Program Kemitraan (PK) di PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah IX

8

Sugiono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D (Bandung; Alfabeta, 2013),h. 8. 9 Haris Herdiansyah, Metodelogi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial, cet. 3, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), h. 76.

11

4. Lokasi Dan Waktu Penelitian Penelitian di laksanakan

di lokasi Program Kemitraan dan Bina

Lingkungan PT.Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah IX Waktu penelitian dilakukan pada bulan April sampai dengan 3 bulan kedepan. 5. Tekhnik Pengambilan Informan Dalam penelitian kualitatif, sampel sumber data dipilih secara purposive. Sampel sumber data pada tahap awal memasuki lapangan dipilih orang yang memiliki power atau otoritas pada ituasi sosial atau objek yang diteliti. Yang terpenting disini bukan jumlah respondenny melainkan potensi dari setiap kasus untuk memberikan pemahaman teoritis yang lebih baik mengenai aspek yang dipelajari. Tipologi responden penelitian dapat dilihat pada tabel 1 berikut:10 Tabel 1.1 Tipologi Informan PKBL PT.Pegadaian (Persero) Kanwil IX No 1 2

Nama Kepala Divisi PKBL Pegadaian Kanwil IX Penerima Manfaat

Pertanyaan

Jumlah

Pelaksanaan PKBL Dampak Program Kemitraan

1 3

6. Sumber Data Sumber data yang penulis gunakan pada penelitian ini terbagi menjadi 2 ( dua) sumber data yaitu sumber data primer dan data sekunder yang akan di jelaskan sebagai berikut:

10

Sugiono, Metode 19,Bandung,Alfabeta,2013,h.293.

Penelitian

Kuantitatif&kuantilatif

Dan

R&D,Cet

12

a. Data Primer yaitu berupa data yang diperoleh dari sasaran penelitian atau partisipan. Data Primer yang penulis maksud adalah pengamatan yang bersifat partisipatoris artinya dengan wawancara bersama

penerimamanfaat

program

CSR

dan

staff

dari

PT.Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah IX tersebut. b. Data Sekunder yaitu berupa catatan atau dokumen yang di ambil dari berbagai literatur, buku-buku, internet atau tulisan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti,seperti brosur,arsip, dan lain-lain. 7. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data peneliti gunakan adalah sebagai berikut: a. Teknik Wawancara Interview (wawancara) digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melaui tanya jawab , sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu. 11 b. Teknik Obervasi Observasi (pengamatan) sebagai teknik pengumpulan data, mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik

11

Ibid,h.13.

13

pengumpulan data yang lain. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang menjadi sumber data atau yang sedang diamati.12 c. Study Dokumentasi Dokumen, merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya momumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi. Dokumen berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lainlain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang berbentuk gambar dan lain-lain. 8. Teknik Analisis Data Analisis

data

adalah

proses

mengatur

urutan

data,

mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan uraian dasar. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik interactive model yang dikemukakan oleh Miles and Huberman. Teknik analisis data ini meliputi: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan lalu diverifikasi.13 9. Teknik Keabsahan data Keabsahan data adalah data yang diperoleh, data yang telah teruji dan valid, dalam hal ini peneliti menulis keabsahan data diujikan lewat diskusi 12

Ibid, h. 145.

13

M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metodelogi Penelitian Kualitatif, h. 306.

14

atau sharing terhadap teman sejawat, referensi teori dan melihat realitas sosial tentang isu-isu yang sedang berkembang, oleh karena itu peneliti melakukan perbaikan-perbaikan untuk mendapatkan data-data yang relevan. Dan teknik untuk keabsahan data dengan triangulasi sumber, berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Sebagai gambaran atas data yang telah dikumpulkan dari sumber yang berbeda sebagai cara perbandingan data yang didapati dari obervasi dan wawancara. Penulis melakukan wawancara dari informan yang satu ke informan yang lain, dan melakukan wawancara terhadap hasil dari obervasi.14 F. Pedoman Penulisan Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan pedoman sesuai dengan buku “Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi,Tesis, dan Disertasi)” yang diterbitkan oleh CeQda tahun 2007. G. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan ini terdiri dari 5 bab yang terdiri sebagai berikut : BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metodologi Penelitian (terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, teknik pemilihan subyek dan informan, sumber data, teknik analisis data), serta Sistematika Penulisan. BAB II Landasan Teori,

Bab ini mengemukakan teori Coporate Soial

Responsibility, Konsep Piramida 14

Corporate Social Responsibility, Model-

Lexy j.meleong,Metodelogi Penelitian Kualitatif,cet 28, (Bandung:PT.Remaja Rosdakarya,2010), h.83.

15

model

Corporate

Social

Responsibility,

Manfaat

Corporate

Social

Reponsibiity, Pentingnya Corporate Social Responsibility, Konsep Perseroan dan

Corporate Social Responsibility, Implementasi Corporate Social

Responsibility, Pengertian PKBL, Ruang Lingkup PKBL, Tujuan PKBL, Landasan Hukum Pelaksanaan PKBL, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pengertian Evaluasi, Tujuan Evaluasi, Indikator Evaluasi, Jenis Evaluasi, Manfaat Evaluasi. BAB III Gambaran Umum, Deskripsi umum PT.Pegadaian (Persero), sejarah PT Pegadaian (Persero), Visi Misi PT Pegadaian (Persero), Logo Perusahaan PT Pegadaian (Persero), Landasan Hukum PT.Pegadaian (Persero), Struktur PT Pegadaian (Persero) Kanwil IX , Struktur PKBL PT.Pegadaian (Persero) Kanwil IX. Visi Misi Tujuan PKBL,Strategi PKBL. BAB IV Hasil Penelitian dan Analisis Data, Pada bab ini memuat tentang gambaran program kemitraan dan bina lingkungan PT. Pegadaian (Persero) dan evaluasi pelaksanaan Corporate Social Responsibility pada Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT.Pegadaian (Persero) BAB V Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran dengan daftarpustaka dan lampiran-lampiran.

BAB II KAJIAN TEORI A.Corporate Social Responsibilty 1. Pengertian Corporate Social Responsibility (CSR) Ide mengenai Tanggung Jawab Sosial perusaan atau yang dikenal sebagai Corporate Social Responsibilty ( CSR ) kini semakin diterima secara luas. Namun demikian, sebagai sebuah konsep yang masih relatif baru CSR masih tetap kontroversial, bagi kalangan pebisnis maupun akademisi. Kelompok yang menolak mengajukan argumen bahwa perusahaan adalah organisasi pencari laba dan bukan person atau sekedar kumpulan orang seperti halnya dalam organisasi sosial. Bukanlah perusahaan telah membayar pajak kepada negara dan karenanya tanggung jawabanya untuk meningkatkan kesejahteraan publik telah diambil alih pemerintah. Kelompok yang mendukung berpendapat bahwa perusahaan tidak dapat dipisahkan dari pada individu yang terlibat di dalamnya, yakni pemilik dan karwayannya. Karenanya, mereka tidak boleh hanya memikirkan keuntungan finansial bagi perusahaannya saja. Melainkan pula harus memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap publik, khususnya masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan.15 Pengertian Corporate Social Responsibility (CSR) sampai saat ini belum adanya kesatuan bahasa terhadap CSR, namun secara empiris CSR ini telah diterapkan oleh perusahaan dalam berbagai bentuk kegiatan yang didasarkan atas kesukarelaan (Voluntary). CSR tersebut dilakukan dengan motivasi bergamam,

15

Edi Suharto, Pekerjaan Sosial di Dunia Industri Memperkuat CSR, ( Bandung:Alfabeta 2009), h. 101.

16

17

tergantung pada sudut pandang dan bagaimana memaknai CSR itu sendiri. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat beberapa rumusan tentang CSR sebagai berikut:16 a. World Business Council for Sustainable Development: Komitmen berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk berprilaku etis dan memberi kontribusi bagi pembangunan ekonomi,seraya meningkatkan kualitas kehidupan karyawan dan keluarganya,serta komunitas lokal dan masyarakat luas pada umunya b. Internasional Finance Corporation: Komitmen dunia bisnis untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui kerjasama dengan karyawan, keluarga mereka, komunitas lokal dan masyarakat luas untuk meningkatkan kehidupan mereka melalalui cara-cara yang baik bagi bisnis maupun pembangunan. c. Institute of Charteted Accountants, England dan Wales: jaminan bahwa organisasi-organisasi pengelola bisnis mampu memberikaan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan, seraya memaksimalkan nilai bagi para pemegang saham. d. Europe Union: Sebuah konsep dengan mana perusahaan mengintegrasikan perhatian terhadap sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksinya dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) berdasarkan prinsip kesukarelaan. e. CSR Forum menegaskan bahwa CSR merupakan keterbukaan dan transparan dalam dunia bisnis yang didasarkan atas nilai etika dan respek terhadap karyawan,komunitas dan lingkungan 16

Busyra Azheri, “Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory”, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), h. 20.

17

18

Reinhard (2008) and Bénabou & Tirole (2009 adopted a simple standard definition of CSR originally offered by Elhauge (2005) that is: sacrificing profits in the social interest. For there, to be a sacrifice, the firm must go beyond its legal and contractual obligations, on a voluntary basis. CSR thereby embraces a wide range of behaviors, such as being employee friendly, environment friendly, mindful of ethics, respectful of communities where the firm’s plants are located and even investor friendly,obligations of businessmen to pursue those policies, to make those decisions, or to follow those lines ofaction which are desirable in terms of the objectives and values of our society (..Mengadopsi definisi standar sederhana CSR awalnya ditawarkan oleh Elhauge (2005) yaitu: mengorbankan keuntungan untuk kepentingan sosial. Karena di sana, menjadi korban, perusahaan harus melampaui kewajiban hukum dan kontraknya, atas dasar sukarela. CSR sehingga mencakup berbagai perilaku, seperti menjadi karyawan yang ramah, ramah lingkungan, sadar etika, menghormati masyarakat di mana tanaman perusahaan berada dan bahkan investor ramah.Kewajiban pengusaha untuk mengejar kebijakan tersebut, untuk membuat keputusan, atau mengikuti garis dari tindakan yang diinginkan dalam hal tujuan dan nilai-nilai masyarakat kita)17

Jadi perusahaan harus mau mengorbakan keuntungan perusahaan bukan hanya semata untuk melangsungkan keberlangsungan perusahaan itu saja, melainkan perusahaan harus memiliki rasa peduli terhadap masyarakat dimana masyarakat merupakan tanaman perusahaan untuk mendapatkan keutungan, kegiatan CSR harus didasari sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan nilai-nilai yang ada di masyarakat agar kegiatan CSR mampu langsung dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai penerima manfaat dari kegiatan CSR yang sudah dijalankan oleh sebuah perusahaan.

17

Muhammad Tariq Khan, “Corporate Social Responsibility (CSR) - Definition, Concepts and Scope (A Review)”, (Department of Management Sciences University of Haripur, 2012), h.43.

19

2. Model Corporate Social Responsibility(CSR) Menurut Saidi dan Abidin, setidaknya ada empat model atau pola CSR yang umumnya diterapkan di Indonesia:18 a. Keterlibatan langsung perusahaan menjalankan program CSR secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat

tanpa perantara.

Untuk

menjalankan tugas ini, sebuah perusahaan biasanya menugaskan salah satu pejabat seniornya, seperti corporate secretary atau public affair manager atau menjadi bagian dari tugas pejabar public relation. b. Melalui

yayasan atau

organisasi

sosial

perusahaan. Perusahaaan

mendirikan yayasan sendiri di bawah perusahaan atau groupnya. Model ini merupakan adposi dari model yang lazim diterapkan di perusahaanperusahaan di negara maju. Biasanya, perusahaan menyediakan dana awal, dana rutin, atau dana abadi yang dapat digunakan secara teratur bagi kegiatan yayasan. Beberapa yang didirikan perusahaan diantaranya adalah yayasan

Coca

cola

Company,

Yayasan

Rio

Tinto

(perusahaan

pertambangan), Yayasan Dharma Bhakti Astra, Yayasan Sahabat Aqua, GE Fund. c. Bermitra dengan pihak lain. Perusahaan menyelenggarakan CSR melalui kerjasama dengan lembaga sosial atau organisasi non-pemerintah, instasi pemerintah, universitas atau media massa, baik dalam megelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya. Beberapa lembaga sosial atau organisasi non pemerintah yang bekerjasama dengan perusahaan 18

Fiqih Fauzi “Implementasi Corporate Social Reponsibility Pada Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perum Percetakan Uang Republik Indonesia”,( Skripsi S1 Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,2015).h.33.

20

dalam menjalankan CSR antara lain adalah Palang Merah Indonesia (PMI), Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI) dan Dompet Dhuafa. d. Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium. Perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Dibandingkan dengan model lainnya, pola ini lebih berorientasi pada pemberian hibah peruahaan yang bersifat “hibah pembangunan”. Pihak konsorsium atau lembaga semacam itu yang dipercayai oleh perusahaan-perusahaan yang mendukung secara pro aktif mencari mitra kerjasama dari kalangan lembaga operasional dan kemudian mengembangkan program yang disepakti bersama. 3. Konsep Perseroan dan Corporate Social Reponsibility (CSR) Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas khususnya pasal 1 dinyatakan bahwa “Perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta pelaksanaanya. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.40 Tahun 2007 dijelaskan, perseroan terbatas adalah organisasi bisnis yang memiliki badan hukum resmi yang dimiliki oleh minimal dua orang dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi atau perseorangan yang ada didalamnya. Pemilik modal di dalam PT tidak harus memimpin perusahaan,

21

karena dapat menunjuk orang lain di luar pemilik modal minimal dalam jumlah tertentu dan berbagai syarat lainnya.19 Definisi Perseroan Terbatas dapat terdiri dari unsur-unsur:20 a. Persekutuan b. Dengan modal perseroan yang tertentu yang dibagi atas saham-saham c. Para persero ikut serta dalam modal itu dengan mengambil atau saham atau lebih. d. Melakukan perbutan hukum di bawah mana yang sama dengan tanggung jawab yang semata-mata terbatas pada modal yang mereka setorkan. Hal yang harus diperhatikan bagi para shareholders (pemegang saham) yang hanya memahami bahwa perusahaan adalah badan hukum yang diciptakan demi mewujudkan cita-cita mereka untuk menghasilkan keuntungan yang sebesarbesarnya. Pada konsep klasik, perusahaan dipandang sebagai organisasi yang diadakan dengan tujuan khusus untuk melayani pemegang saham. Perusahaan memberikan kerja dan menghasilkan barang atau jasa. Akan tetapi semua itu hanya cara untuk meningkatkan kekayaan pemagang saham. Banyak yang berpendapat bahwa kewajiban manajer perusahaan adalah untuk berusaha mencapai keuntungan sebesar-besarnya bagi pemegang saham perusahaan dalam batasan hukum. Although the concept of corporate social responsibility (CSR) has been advocated for decades and is commonly employed by corporations globally, agreement on how CSR should be defined and implemented remains a contentious debate amongst academia, businesses and society. This gap is problematic for corporations because they are increasingly 19

Penjelasan Undang-undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Noviani Muslikhah, “Implementasi Corporatee Social Responsibility ( CSR) Melalui Program Pusat Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat PT Indocement Tuggal Prakarsa TBK Di Kabupaten Bogor,”(Skripsi S1 Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,2014),23. 20

22

being required to align with societal norms while generating financial returns. In order to remedy this problem, the following definition is presented: corporate social responsibility is a business system that enables the production and distribution of wealth for the betterment of its stakeholders through the implementation and integration of ethical systems and sustainable management practices.......(Meskipun konsep tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) telah menganjurkan selama puluhan tahun dan umumnya digunakan oleh perusahaan-perusahaan global, kesepakatan tentang bagaimana CSR harus didefinisikan dan diimplementasikan tetapi Perdebatan kontroversial antara akademisi, bisnis dan masyarakat. kesenjangan ini adala bermasalah bagi perusahaan karena mereka semakin sering diperlukan untuk menyelaraskandengan norma-norma sosial sementara menghasilkan keuntungan finansial. Dalam rangka untuk memperbaiki inimasalah, definisi berikut disajikan: tanggung jawab sosial perusahaan adalahsistem bisnis yang memungkinkan produksi dan distribusi kekayaan untuk perbaikan pemangku kepentingan melalui implementasi dan integrasi sistem etika dan praktek pengelolaan yang berkelanjutan....)21

Tetapi dalam kenyataannya perusahaan masih menunjukan sikap yang “meremehkan” peranan masyarakat dalam perusahaan dengan dalih bahwa perusahaan hanya mencari keuntungan atau laba saja. Meyikapi kondisi tersebut, dalam dunia usaha muncul berbgai wacana yang berkaitan dengan tanggung jawab usaha yang harus diemban oleh suatu perusahaan. Salah satu wacana yang mucul adalah lahirnya terminologi tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.22 Pada awalnya CSR hanya bersifat sukarela. Hal ini sejalan dengan pendapat Isa Wahyudi,

bahwa meskipun belum ada kesatuan bahasa dalam

memaknai CSR, tetapi CSR ini telah diimplementasikan oleh perusahaan dalam berbagai bentuk kegiatan yang didasarkan atau kesukarelaan. Hal inilah yang menjadi masalah karena sifat kesukarelaan ini menjadi peluang perusahaan untuk tidak melaksanakan CSR.

21

Richard E. Smith,” Corporate Social Responsibility: A Systems Approach For Socially Responsible Capitalism” (University of Pennsylvania,2011),h.1. 22 Heru Satyanugraha,”Etika Bisnis Prinsip dan Aplikasi”,(Jakarta:LPFE Universitas Trisakti 2003),h.124.

23

4.Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Pelaksanaan pemerintah,lembaga

program swadaya

CSR

adalah

masyarakat,

pelibatan

perguruan

tinggi,

perusahaan, tokoh-tokoh

masyarakatserta calon penerima program CSR. Oleh sebab itu, dalam implementasiprogram

CSR

diperlukan

beberapa

kondisi

yang

akan

menjaminterlaksananya implementasi program CSR dengan baik. Berikut ini adalahkondisi implementasi CSR:23 Kondisi

pertama,

implementasi

CSR

memperoleh

persetujuan

dandukungan dari para pihak yang terlibat. Sebagai contoh implementasi CSRharus

memperoleh

persetujuan

dan

dukungan

dari

manajemen

puncakperusahaan sehingga pelaksanaan CSR didukung sepenuhnya oleh sumberdaya yang dimiliki perusahaan. Sumber daya tersebut meliputi sumber dayafinansial dalam bentuk penyediaan anggaran untuk pelaksanaan CSR,maupun sumber daya manusia yakni para karyawan perusahaan yangditerjunkan perusahaan untuk melaksanakan program CSR. Kondisi

kedua,

yang

harus

diciptakan

untuk

menunjang

keberhasilanimplementasi program CSR adalah diterapkannya pola hubungan (relationship) diantara pihak-pihak yang terlibat secara jelas. Hal ini akanmeningkatkan kualitas koordinasi pelaksanaan program CSR. Kondisi ketiga, adalah adanya pengelolaan program yang baik.Pengelolaan program yang baik hanya dapat terwujud bila terdapatkejelasan tujuan program, terdapat kesepakatan mengenai strategi yang akandigunakan untuk mencapai tujuan program dari para pihak yang terlibatdalam pelaksanaan CSR. 23

Ismail Solihin,” Corporate Social Responsibility: From Charity to Sustainability” (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 145-146.

24

The success of CSR is determined by both internal and external factors. Internal factors are economic considerations, culture of the firm including the CEO and employees, and ethical influences; while external factors are compliance with legal requirements and technological influences as well as national culture (Bichta, 2003). Skills possessed by CSR managers are among the internal factors determining the success of CSR practices especially in helping community. Because CSR profession is so new, transferable skills and knowledge from other related specialization such as environmental management, business ethics, community development, and human resource development are valuable (....Keberhasilan CSR ditentukan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah pertimbangan ekonomi, budaya perusahaan termasuk CEO dan karyawan, dan pengaruh etika; sedangkan faktor eksternal yang memenuhi persyaratan hukum dan pengaruh teknologi serta budaya nasional (Bichta, 2003). Keterampilan yang dimiliki oleh manajer CSR merupakan salah satu faktor internal yang menentukan keberhasilan dari praktik CSR terutama dalam membantu masyarakat. Karena profesi CSR sangat baru, keterampilan dipindahtangankan dan pengetahuan dari spesialisasi terkait lainnya seperti manajemen lingkungan, etika bisnis, pengembangan masyarakat, dan pengembangan sumber daya manusia yang berharga.”)24

Kegiatan CSR bisa dinilai baik dan berhasil apabila terjadinya perpaduan antara stakeholder dan shareholders untuk bisa merumuskan seseuatu kegiatan yang dimana bisa menjadikan ikatan yang baik antara stakeholder dan shareholders yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya B. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) 1. Definisi Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL)25 a. Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL) adalah unit atau organ khusus yang merupakan bagian dari organisasi BUMN Pembina yang berada dibawah pengawasan seorang Direksi. 24

Maimunah Ismail,"Corporate Social Responsibility and its role in community development an Internasional Perspective.”, (Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research,2009),h.207. 25 Siti Nurbaya Bakar, Integrasi Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam strategi Perencanaan Ekonomi Nasional (Jakarta:Pusat kajian kebijakan dan hukum Sekertariat Jendral Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia,2009),h.19.

25

b. Program kemitraan adalah program guna meningkatkan kemampuan kegiatan usaha kecil untuk menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba. 2.Ruang Lingkup PKBL a. Bencana Alam b. Pendidikan & pelatihan c. Kesehatan d. Sarana & Prasarana umum e. Sarana ibadah f. Pelestarian Alam g. Kegiatan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan h. Peningkatan kapasitas mitra binaan. 3.Tujuan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan a. Meningkatkan peranan usaha kecil dalam pembentukan produk nasional, perluasan kesempatan kerja dan berusaha. b. Memajukan usaha kecil agar dapat tumbuh dan berkembang mandiri. c. Membantu permodalan untuk kegiatan operasional atau pembelian barangbarang modal usaha kecil. d. Meningkatkan kemampuan kewirausahaan dan profesionalisme. e. Mendorong agar menjadi kuat dan kokoh dalam menghadapi persaingan dan tantangan. f. Menciptakan keseimbangan ekonomi nasional melalui pemberian usaha kecil.

26

g. Meningkatkan keterampilan manajemen usaha kecil. h. Membantu pemasaran dan penjualan produk mitra binaan 4. Landasan Hukum Pelaksaan PKBL a. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang program kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan usaha kecil dan program bina lingkungan.26 b. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER– 20/MBU/2012

tanggal

27

Desember

2012

tentang

perubahan

atasPeraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER– 05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang program kemitraan usaha Milik Negara dengan usaha kecil dan Program bina lingkungan. c. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER– 05/MBU/2013 tanggal 1 Mei 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER– 05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang program kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan usaha kecil dan program bina lingkungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER–20/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012. d. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER– 07/MBU/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER– 505/MBU/2007 tentang program kemitraan Badan Usaha Milik Negara

26

Studi Dokumentasi Laporan Tahunan PT.Pegadaian (Persero),h.348.

27

dengan usaha kecil dan program bina lingkungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER–20/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012 dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER–05/MBU/2013 tanggal 1 Mei 2013. e. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER 08/MBU/2013 tanggal 10 September 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER05/MBU/2007 tentang program kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. f. Undang–Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang menyatakan bahwa BUMN mempunyai dua tanggung jawab kepada pemegang saham sebagai shareholder dan masyarakat sebagai stakeholder. Artinya selain mengoptimalkan laba, BUMN juga dituntut turut serta aktif dalam Program Kemitraan (PK) dengan pelaku usaha kecil dan menengah, serta Program Bina Lingkungan (BL). g. Undang–Undang Nomor 40 tahun 2007 BAB V tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pasal 74 ayat 1 dan 2: Perusahaan/Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya kewajaran.

dilakukan

dengan

memperhatikan

kepatutan

dan

28

C. Evaluasi 1. Pengertian Evaluasi Penelitian Evaluasi adalah penelitian terapan, yang merupakan cara sistematis untuk mengetahui efektivitas suatu program tindakan kebijakan atau objek lain yang diteliti bila dibandingkan dengan tujuan atau standar yang ditetapkan. Penelitian evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas suatu kebijakan atau program, berdasarkan umpan balik dari orangorang yang terlibat dalam pelaksaan program tersebut.27 Adapun metode evaluasi yang spesifik adalah penelitian evaluasi, merupakan bagian dari penelitian, penelitian evaluasi dinyatakan oleh Issac and Michael (1982) bahwa ”Evaluation utlizes many of the same methodologies used in tradisional social research” (evaluasi menggunakan metedologi seperti yang digunakan dalam penelitian evaluasi, maka data yang diperoleh akan lebih akurat, lengkap, valid, relible dan obyektif.28 Menurut Worthen dan Sanders mendefinisikan evaluasi adalah kegiatan mencari sesuatu yang berharga tentang sesuatu dalam mencari sesuatu tersebut, juga termasuk mencari informasi yang bermanfaat dalam menilai keberadaan suatu program, produksi, prosedur, juga alternatif stratregi yang diajukan untuk mencapi tujuan yang sudah ditentukan.29

27

Sugiono,” Metode Penelitian Manajemen”,( Bandung:Alfabeta,2014),h.740. Ibid.h.741. 29 Suharsimi Arikunto,Cepi Syarifudi Abdul Jabar,”Evaluasi Pendidikan”,(Jakarta:Bumi Aksara,2009),h.1-2. 28

Program

29

2. Indikator Evaluasi Dalam hubungan dengan kriteria keberhasilan yang digunakan untuk suatu proses evaluasi, Feurstein mengajukan beberapa indikator yang perlu untuk dipertimbankan. Indikator dibawah ini adalah delapan indikator yang perlu untuk dipertimbankan. Indikator dibawah ini adalah delapan indikator yang paling sering digunakan untuk mengevaluasi suatu kegiatan:30 a. Indikator Ketersediaan (Indicators of Avaibility). Indikator ini merupakan apakah unsur yang seharusnya ada dalam suatu proses itu benar-benar ada.Misalnya dalam suatu program pembangunan sosial yang menyatakan bahwa diperlukan satu tenaga kader lokal yang terlatih untuk menangani 10 rumah tangga, maka perlu di cek apakah tenaga kader yang terlatih tersebut benar-benar ada. b. Indikator Relevansi (Indicators of Relevance). Indikator ini menunjukan seberapa relevan ataupun tepatnya sesuatu yang teknologi atau layanan yang ditawarkan. Misalnya, pada suatu program

pemberdayaan

perempuan

pedesaan

dimana

diperkenalkan kompor teknologi terbaru, tetapi ternyata kompor tersebut lebih banyak menggunakan minyak tanah ataupun kayu dibandingkan dengan kompor yang biasa mereka gunakan. Berdasarkan keadaan tersebut maka teknologi yang lebih baru ini dapat dikatakan kurang relevan untuk diperkenalkan bila dibandingkan dengan kompor yang biasa mereka gunakan.

30

Isbandi Rukminto Adi,” Pemberdayaan,Pengembanan Masyarkat dan Intervesi Komunitas,(Jakarta: Fakultas Ekonomi UI,2001),h.130-132.

30

c. Indikator Keterjangkauan (Indicators of Accessibilty) . Indikator ini melihat apakah layanan yang ditawarkan masih berada dalam “jangkauan” pihak-pihak yang membutuhkan.Misalnya saja, puskesmas (pusat kesehatan masyarakat) yang didirikan untuk melayani suatu masyarakat desa berada pada posisi yang strategis, dimana sebagian besar warga desa dapat dengan mudah datang ke puskesmas atau apakah suatu posko bencana alam berada dalam jangkauan korban bencana tersebut d. Indikator Pemanfaatan (Indicators of Utilisation). Indikator ini melihat banyak suatu layanan yang sudah disediakan oleh pihak pemberi layanan, dipergunakan (dimanfaatkan) oleh kelompok sasaran.Misalnya saja, seberapa banyak pasangan usia subur yang memanfaatkan layanan jasa puskesmas dalam meningkatkan KB mandiri. Atau berapa banyak anak jalanan yang mengikuti kegiatan baca tulis dari sekian banyak anak jalanan yang belum bisa membaca dan menulis. e. Indikator Cakupan (Indicators of coverage). Indikator ini menunjukan proporsi orang-orang yang membutuhkan sesuatu dan menerima layanan tersebut. Misalnya saja, proporsi orang yang menerima bantuan dana kemanusiaan untuk mengatasi masalah kemiskinan dari sekian banyak orang-orang miskin di suatu desa. f. Indikator

Kualitas

(Indicators

of

Quality).

Indikator

ini

menunjukaan standa kualitas dari layanan yang disampaikan ke kelompk sasaran.Misalnya saja, apakah layanan yang diberikan

31

oleh suatu organisasi pelayanan kemanusiaan (Human Service Organization) sudah memenuhi syarat dalam hal keramahan, keresponsifan, dan sikap empati terhadap klien ataupun kualitas dari tangibles yang ada dalam proyek tersebut g. Indikator

Upaya

(Indicators

of

Efforts).

Indikator

ini

menggambarkan berapa banyak upaya yang sudah “ditanamkan” dalam rangka mencapai tujuan yang sudah diterapkan. Misalnya, berapa banyak sumber daya manusia dan sumber daya material yang dimanfaatkan dalam membangun sarana transportasi antar desa. h. Indikator Efiesiensi (Indicators of Effeciency). Indikator ini menunjukan apakah sumberdaya dan aktivitas yang dilaksanakan guna mencapai tujuan dimanfaatkan secar tepat guna (efisien), atau tidak memboroskan sumberdaya yang ada dalam upaya mencapai tujuan. Misalnya saja, suatu layanan yang bisa dijalankan dengan baik hanya dengan menggunakan 4 tenaga lapangan, tidak perlu dipaksakan untuk mempekerjakan 10 tenaga lapangan

dengan

alasan

untuk

menghindari

terjadinya

pengangguran. Bila hal ini dilakukan maka yang terjadi adalah pengangguran terselubung (underemployment). 3. Jenis Evaluasi Menurut Daniel stufflebeam pada tahun 1956. Stufflebeam mendefinisian evaluasi sebagai proses melukis (delineating), memperoleh dan menyediakan informasi yang berguna untuk menilai altefnatif-altefnatif pengambilan keputusan.

32

Stufflebeam menyatakan jenis evaluasi CIPP merupakan kerangka yang komprehensif untuk mengarahkan pelaksanaan evaluasi formatif dan evaluasi sumatif terhadap objek program, proyek, personalia, produk, institusi dan sistem. Jenis

CIPP

terdiri

dari

empat

jenis

evaluasi,

yaitu:

Evaluasi

Konteks,(Context Evaluation), Evaluasi Masukan (Input Evaluation),Evaluasi Proses (Process Evaluation), dan Evaluasi Produk ( Product Evaluation),berikut penjelasan mengenai CIPP:31 a. Evaluasi Konteks. Menurut Daniel Stufflebea, Evaluasi Konteks untuk menjawab pertanyaan Apa yang perlu dilakukan? Evaluasi ini mengindentifikasikan kebutuhan-kebutuhan yang mendasari disusunya suatu program. b. Evaluasi Masukan. Evaluasi masukan untuk mencari jawaban atas pertanyaan:

Apa

yang

dilakukan?

Evaluasi

ini

mengindentifikasikan dan problem, aset, dan peluang untuk membantu kelompok-kelompok lebih luas pemakai untuk menilai tujuan, prioritas dan manfaat-manfaat dari program, menilai pendekatan alternatif, rencana tindakan,rencana staf dan anggaran untuk feasibilitas dan potensi cost effectiveness untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan yang ditargetkan. c. Evaluasi Proses.Evaluasi proses berupaya untuk mencari jawaban atas pertanyaan:Apa program sedang dilaksanakan? evaluasi ini berupaya mengakses pelaksanaan dari rencana untuk membantu staff program untuk membantu staf program melaksanakan 31

Wirawan,” Evaluasi Teori,Model,Standar,Aplikasi, dan Profesi “, Grafindo,2011),h.92-94.

( Jakarta: Raja

33

aktivitas dan kemudian kelompok pemakai yang lebih luas menilai program dan menginterpretasikan manfaat. d. Evaluasi Produk. Evaluasi produk diarahkan untuk mencari jawaban pertanyaan: Did it succsed

Evaluasi ini berupaya

mengindentifikasikan dan mengakses keluaran dan manfaat, baik yang direncanakan atau tidak direncanakan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Keduanya untuk membantu staff menjaga upaya memfokuskan pada mencapai manfaat yang penting

dan akhirnya untuk membantu kelompok-kelompok

pemakai lebih luas mengukur kesuksesan upaya dalam mencapai kebutuhan-kebutuhan yang ditargetkan.Evaluasi produk terkait dengan evaluasi terhadap hasil yang dicapai dari suatu program. Evaluasi produk atau hasil diarahkan apda evaluasi keseluruhan dampak (overall impact) dari suatu program terhadap penerima layanan (recipients). Evaluasi ini berupaya mengidentifikasi dan mengakses keluaran dan manfaat, baik yang direncanakam atau tidak direncanakan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam penelitian produk, ada beberapa pertanyaan yang dapat diajukan, salah satunya antara lain : 1. Seberapa baik program tersebut berjalan? 2.

Apakah tujuan pelayanan pada penerima manfaat tercapai pada tingkat sesuai yang diharapkan?

34

3.

Apakah program menghasilkan perubahan pada penerima layanan?32

Berdasarkan pertanyaan tersebut, evaluator akan mengkonstruksikan kriteria keberhasilan dari suatu program. 4. Ruang Lingkup Evaluasi Mengenai ruang lingkup, penulis memfokuskan penelitian hanya pada evaluasi proses, dari ruang lingkup ini akan dijelaskan mengenai poin-poin, yaitu: a. Evaluasi Proses Evaluasi Proses diarahkan pada seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan didalam program sudah terlaksana sesuai dengan rencana. Oleh stuffleabeam di usulkan pertanyaan-pertanyaan untuk proses antara lain sebagai berikut: 1.

Apakah pelaksanaan program sesuai dengan jadwal?

2.

Apakah staf yang teribat didalam pelaksanaan program sanggup menagani kegiatan selama program berlangsung dan kemungkinan jika dilanjutkan?

3.

Apakah sarana dan prasarana yang disediakan dimanfaatkan secara maksimal?

4.

Hambatan-hambatan apa saja yang dijumpai selama pelaksanaan.

32

h. 3.

Suharsimi Arikunto, Evaluasi Program Pendidikan, (Jakarta:PT. Bumi Aksara,2008),

35

D.Pengembangan Masyarakat 1. Pengertian Pengembangan Masyarakat Pegembangan masyarakat adalah salah satu metode pekerjaan sosial yang tujuan utamanya untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui pendayagunaan sumber-sumber yang ada pada mereka serta menekankan pada prinsip

partisipasi

sosial.

Sebagai

sebuah

metode

pekerjaan

sosial,

Pengambangan masyarakat menunjukan interaksi aktif antara pekerja sosial dan masyarakat dengan mana mereka terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan,

pengawasan

dan

evaluasi

suatu

program

pembangunan

kesejahteraan sosial.33 Pengembangan masyarakat dapat di definisikan sebagai metode yang memungkinkan orang dapat meningkatkan kualitas layanan hidupnya serta mampu memperbesar pengaruhnya terhadap proses-proses yang mempengaruhi kehidupannya. PM memiliki fokus terhadap upaya menolong anggota masyarakat

yang

memiliki

kesamaan

minat

untuk

bekerja

sama,

mengindentifikasi kebutuhan bersama dan kemudian melakukan kegiatan bersama

untuk

memenuhi

kebutuhan

tersebut.

PM

sering

sekali

diimplementasikan dalam bentuk (a) Proyek-proyek PKS yang memungkinkan anggota masyarakat memperoleh dukungan yang memenuhi kebutuhannya atau melalui (b) kampanye dan aksi sosial yang memungkinkan kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat dipenuhi oleh pihak-pihak lain yang bertanggung jawab.

33

Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, (Bandung:PT.Refika Aditama,2005),h.57.

36

2.Peran dan Keterampilan yang dibutuhkan Community Worker

dalam

Intervensi Komunitas Hal lain yang perlu mendapat perhatian dalam pembahasan intervensi makro atau community work ini adalah peran apa yang dapat dimainkan oleh community worker

dalam suatu komunitas, yang tentuya akan sangat terkait

dengan model intervensi yang digunakan oleh community worker tersebut. Berikut peran yang dapat dikembangkan oleh community worker yaitu:34 a. Fasilitator Dalam literatur pekerjaan sosial “fasilitator” sering disebut sebagai 35

“pemungkin”. Keduanya bahkan sering diperuntukan satu sama lain.

Definisi fasilitator adalah sebagai tanggung jawab untuk membantu klien menjadi mampu menagani tekanan situasional atau tradisional. Strategi khusus untuk mendapatkan hasil pencapaian yang maksimal meliputi: pemberian harapan, pengurangan penolakan, ambivalensi, pengakuan dan pengaturan

perasaan-perasaan,

pengidentifikasian

dan

pendorong

kekuatan-kekuatan personal dan asset-asset sosial, pemilihan masalah menjadi beberapa bagian sehingga lebih mudah dipecahkan dan pemeliharaan sebuah fokus pada tujuan dan cara-cara pencapaiannya. Acuan tugas untuk dapat dilakukan oleh pekerja sosial adalah: a.

Mendefinisikan keanggotaan atau siapa yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan

b. 34

Mendefinisikan tujuan keterlibatan.

Isbandi Rukminto Adi,” Pemberdayaan,Pengembanan Masyarkat dan Intervesi Komunitas edisi revisi ,(Jakarta: Fakultas Ekonomi UI,2003),h.89. 35 Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, (Bandung:PT.Refika Aditama,2005),h.98.

37

c.

Mendorong komunikasi dan relasi, serta menghargai pengalaman dan perbedaan-perbedaan.

d.

Mengidentifikasi masalah-masalah yang akan dipecahkan.

b. Pendidik (Educator) Dalam menjalankan peran sebagai pendidik, community worker diharapakan mempunyai kemampuan menyampaikan informasi dengan baik dan jelas, serta mudah ditangkap oleh komunitas yang menjadi sasaran perubahag. Disamping itu ia harus mempunyai pengetahuan yang cukup memadai mengenai topik yang dibicarakan. Dalam kaitannya dengan hal ini, seorang community worker tidak jarang harus menghubungi rekan dari profesi lain untuk menguasai informasi yang akan disampaikan.36 Aspek lain yang terkait dengan peran ini adalah keharusan bagi seorang community worker untuk selalu belajar. Karena begitu seorang community worker merasa sudah tidak perlu belajar kembali menganai topik yang akan dibicarakan, maka ia mungkin akan terjebak untuk menyampaikan pandangan yang kurang menjawab tantangan ataupun masalah yang muncul pada waktu itu. c. Representatif ( advocat) Peran sebagai advocat dalam community worker dicangkok dari profesi hukum. Peran advoccat pada satu sisi berpijak pada tradisi pembaharuan sosial, dan pada sisi lainnya berpijak pada tradisi pelayanan sosial. Peran ini merupakan peran yang aktif dan terarah. Dimana community 36

Isbandi Rukminto Adi,” Pemberdayaan,Pengembanan Masyarkat dan Intervesi Komunitas edisi revisi ,(Jakarta: Fakultas Ekonomi UI,2003),h.91.

38

workermenjalankan fungsi adovokasinya atau pembelaan yang mewakili kelompok masyarakat yang membutuhkan suatu bahan ataupun layanan, tetapi institusi yang „seharusnya‟memberikan bantuan ataupun layanan tersebut tidak memperdulikan (bersifat negatif atau menolak tuntutan warga). Dalam menjalankan fungsi advokasi, seorang community worker tidak jarang harus melakukan persuasi terhadap kelompok profesional ataupun kelompok elite tertentu, agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. d. Tekhnis Menghubungi segala peran dengan tekhnologi yang mana, di era saat ini segala macam persoalan mampu diselesaikan dengan bantuan tekhnologi. E.Praktik Pemberdayaan Ekonomi Dari berbagai konsep mengenai pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, seperti telah dibahas di depan, sekarang kita akan melihat, bagaimana konsep ini dipraktikan. Dari berbagai program dan atau proyek pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, sebagai berikut:37 1.

Bantuan Modal Salah satu aspek permasalahan yang dihadapi masyarakat tuna daya adalah

permodalan. Lambannya akumulasi kapital di kalangan pengusaha mikro, kecil, dan menengah, merupakan salah satu penyebab lambannya laju perkembangan usaha dan rendahnya surplus usaha di sektor usaha mikro, kecil dan menengah. Faktor modal juga menjadi salah satu sebab tidak munculnya usaha-usaha baru 37

Mardi Yatmo Hutomo, “ Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi:Tinjauan Teoritik dan Impelentasi.”, ( Bappenas, 2000),h.1-9.

39

di luar sektor ekstraktif. Oleh sebab itu tidak salah, kalau dalam pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, pemecahan dalam aspek modal ini penting dan memang harus dilakukan. Ada dua hal yang perlu kita cermati bersama. Pertama, bahwa lemahnya ekonomi masyarakat tunadaya ini bukan hanya terjadi pada masyarakat yang memiliki usaha mikro, kecil, dan menengah, tetapi juga masyarakat yang tidak memiliki faktor produksi, atau masyarakat yang pendapatannya hanya dari upah/gaji. Karena tidak mungkin semua anggota masyarakat tunadaya dapat dan memiliki talenta untuk dijadikan pengusaha, maka bantuan modal tidak akan dapat menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat pekerja. Dalam praktik pemberdayaan ekonomi masyarakat, tampaknya pemberdayaan untuk masyarakat pekerja ini perlu dipikirkan bersama.Kedua, yang perlu dicermati dalam usaha pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi melalui aspek permodalan ini adalah: (1) bagaimana pemberian bantuan modal ini tidak menimbulkan ketergantungan masyarakat; (2) bagaimana pemecahan aspek modal ini dilakukan melalui penciptaan sistem yang kondusif baru usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah untuk mendapatkan akses di lembaga keuangan; (3) bagaimana skema penggunaan atau kebijakan pengalokasian modal ini tidak terjebak pada perekonomian subsisten atau ekonomi kere. Tiga hal ini penting untuk dipecahkan bersama. Inti pemberdayaan adalah kemandirian masyarakat. Pemberian hibah modal kepada masyarakat, selain kurang mendidik masyarakat untuk bertanggungjawab kepada dirinya sendiri, juga akan dapat mendistorsi pasar uang. Oleh sebab itu, cara yang cukup elegan dalam memfasilitasi pemecahan masalah permodalan untuk usaha mikro, usaha kecil,

40

dan usaha menengah, adalah dengan menjamin kredit mereka di lembaga kuangan yang ada, dan atau memberi subsidi bunga atas pinjaman mereka di lembaga keuangan. Cara ini selain mendidik mereka untuk bertanggung jawab terhadap pengembalian kredit, juga dapat menjadi wahana bagi mereka untuk terbiasa bekerjasama dengan lembaga keuangan yang ada, serta membuktikan kepada lembaga keuangan bahwa tidak ada alasan untuk diskriminatif dalam pemberian pinjaman. 2. Bantuan Pembangunan Prasarana Usaha Mendorong produktivitas dan mendorong tumbuhnya usaha, tidak akan memiliki arti penting bagi masyarakat, kalau hasil produksinya tidak dapat dipasarkan, atau kalaupun dapat dijual tetapi dengan harga yang amat rendah. Oleh sebab, itu komponen penting dalam usaha pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi adalah pembangunan prasarana produksi dan pemasaran. Tersedianya prasarana pemasaran dan atau transportasi dari lokasi produksi ke pasar, akan mengurangi rantai pemasaran dan pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan petani dan pengusaha mikro, pengusaha kecil, dan pengusaha menengah. Artinya, dari sisi pemberdayaan ekonomi, maka proyek pembangunan prasarana pendukung desa tertinggal, memang strategis. 3. Bantuan Pendampingan Pendampingan masyarakat Tunadaya memang perlu dan penting. Tugas utama pendamping ini adalah memfasilitasi proses belajar atau refleksi dan menjadi mediator untuk penguatan kemitraan baik antara usaha mikro, usaha kecil, maupun usaha menengah dengan usaha besar. Yang perlu dipikirkan bersama adalah mengenai siapa yang paling

41

efektif menjadi pendamping masyarakat. Oleh sebab itu, untuk menjamin keberlanjutan pendampingan, sudah saatnya untuk dipikirkan pendamping insitu, bukan pendamping eksitu yang sifatnya sementara. Sebab proses pemberdayaan bukan proses satu dua tahun, tetapi proses puluhan tahun.

BAB III PROFILE PT.PEGADAIAN (PERSERO)

A.Sejarah PT.Pengadaian (Persero) Sejarah Pegadaian dimulai pada saat pemerintah penjajahan Belanda (VOC) mendirikan

Bank Van Leening, yaitu lembaga keuangan yang

memberikan kredit dengan sistem gadai. Lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811), Bank Van Leening dibubarkan, dan kepada masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha Pegadaian dengan mendapat lisensi dari pemerintah di daerah setempat. Metode ini dikenal dengan liecentie

stelsel. Dalam

perjalanannya,

metode

tersebut

banyak

menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Banyak pemegang lisensi menjalankan praktek rentenir atau lintah darat yang tidak saja membebani masyarakat, tapi juga dipandang kurang menguntungkan bagi pemerintah berkuasa. 38 Sehingga akhirnya metode liecentie stelsel diubah menjadi metode pacth stelsel, yaitu pendirian Pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayarkan pajak yang tinggi kepada pemerintah. Pada saat Belanda berkuasa kembali, metode pacth stelsel tetap dipertahankan. Namun menimbulkan dampak yang sama, di mana pemegang hak ternyata banyak melakukan penyelewengan dalam

menjalankan

bisnisnya.

Selanjutnya

pemerintah

Hindia

Belanda

menerapkan metode baru yang disebut dengan cultuur stelsel, di mana kegiatan

38

Studi Dokumentasi Arsip PT.Pegadaian (Persero).

42

43

Pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad (Stbl) No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha Pegadaian merupakan monopoli pemerintah dan tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi Jawa Barat. Selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Pegadaian. Pada masa pendudukan Jepang, Gedung Kantor pusat jawatan Pegadaian yang terletak di Jalan Kramat Raya 162 dijadikan tempat tawanan perang dan kantor pusat jawatan Pegadaian dipindahkan ke Jalan Kramat Raya 132. Tidak banyak perubahan yang terjadi pada masa pemerintahan Jepang, baik dari sisi kebijakan maupun struktur organisasi jawatan Pegadaian. Jawatan Pegadaian dalam Bahasa Jepang disebut Sitji Eigeikyuku, Pimpinan jawatan Pegadaian dipegang oleh orang Jepang yang bernama Ohno-San dengan wakilnya orang pribumi yang bernama M. Saubari. Pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia, kantor jawatan Pegadaian sempat pindah ke Karang Anyar Kebumen karena situasi perang yang kian terus memanas. Agresi militer Belanda yang kedua memaksa kantor jawatan Pegadaian dipindah lagi ke Magelang. Selanjutnya, pasca perang kemerdekaan Kantor jawatan Pegadaian kembali lagi ke Jakarta dan Pegadaian kembali dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dalam masa ini Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan PP.No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN), selanjutnya

berdasarkan

PP.No.10/1990

43

(yang

diperbaharui

dengan

44

PP.No.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM). Hingga pada tahun 2011, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 2011 tanggal 13 Desember 2011, bentuk badan hukum Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). B. Visi, Misi dan Prinsip Good Corporate Governance 1. VISI Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.39 2. MISI a. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. b. Memastikan

pemerataan

pelayanan

dan

infrastruktur

yang

memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat. c. Membantu

Pemerintah

dalam

meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan. 3.Good Corporate Governance (GCG) Menyadari bahwa penerapan GCG secara sistematis dan konsisten merupakan kebutuhan yang harus dilaksanakan. Penerapan GCG pada Perseroan

39

Studi Dokumentasi Laporan Tahunan PT.Pegadaian (Persero) h.50.

45

diharapkan dapat memacu perkembangan bisnis, akuntabilitas serta mewujudkan nilai

pemegang

saham

dalam

jangka

kepentingan stakeholderslainnya.Good merupakan

penjabaran

panjang

Corporate

dari

tanpa

mengabaikan

Governance Perseroan

kaidah-kaidah Good

ini

Corporate

Governance, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Regulasi di bidang pasar modal, anggaran dasar perseroan, Visi dan Misi Perseroan serta praktik-praktik terbaik dalam Good Corporate Governance. Pelaksanaan GCG yang baik membutuhkan check and balance pada setiap proses bisnis di tiap level maupun fungsi, sehingga pengelolaan Perseroan yang berdasarkan prinsip-prinsip GCG dapat terwujud dan dengan peraturan ini mampu mendorong

insan

Perseroan

untuk

mencapai

visi,misi

dan

tujuan

Perseroan.Implementasi Panduan GCG dilaksanakan secara konsisten dengan didukung adanya laporan dari masing-masing unit kerja secara berkala mengenai implementasi panduan dan dikaitkan dengan sistem reward and punishment yang dikembangkan oleh perseroan bagi satuan kerja maupun individu karyawan.SPI melakukan pemantauan atas tindak lanjut penerapan GCG di Perseroan dan memberikan usulan perubahan atau revisi atas panduan Good Corporate Governance ini kepada Direksi dan tembusan kepada Dewan Komisaris. Perseroan

memberikan

kesempatan

kepada

insan

perseroan

dan stakeholder lainnya untuk dapat menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap panduan Good Corporate Governance kepada satuan kerja

46

atau tim yang ditunjuk perseroan melalui surat, kotak pengaduan atau media lainnya yang disediakan oleh perseroan untuk kepentingan pelaporan pelanggaran. Penyediaan

media

tersebut

dimaksudkan

untuk

menyampaikan

dugaan

pelanggaran terhadap panduan Good Corporate Governance dan bukan untuk menyampaikan keluhan pribadi pelapor.Setiap identitas pelapor harus disebutkan secara jelas. Perseroan akan memberikan perlindungan bagi pelapor. Perseroan mengembangkan sistem pelaporan pelanggaran (Whistleblowing system). C. Logo Perusahaan Harus kemanakah masyarakat ketika membutuhkan pinjaman? Pegadaian mungkin salah satunya. Ya, selama ini Pegadaian telah menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat yang memerlukan kredit dengan jalan menggadaikan barangnya sebagai jaminan.Usaha gadai di Indonesia sudah dimulai sejak zaman Hindia Belanda, pada masa pemerintahan VOC dengan didirikannya Bank van Leening lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Usaha gadai tersebut dalam perkembangannya mengalami berbagai perubahan bentuk usaha. Pada tahun 1901, tepatnya tanggal 1 April, berdirilah Pegadaian Negara pertama di Sukabumi, Jawa Barat. Kala itu, Pemerintah Hindia Belanda menerapkan sistem “cultuur stelsel” yang berarti pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Sejak saat itu, setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun Pegadaian.40

40

Studi Dokumentasi Arsip PT.Pegadaian (Persero).

47

Gambar 3.1 Logo PT.Pegadaian (Persero) versi lama

Tepat pada ulang tahunnya yang ke-112, Pegadaian meluncurkan logo baru

yang lebih

dinamis

dan

modern. Logo

baru

Pegadaian

masih

mempertahankan simbol lama, yaitu timbangan. Bedanya, kali ini logo baru menampilkan simbol tiga lingkaran yang saling bersinggungan.Logo baru itu, mengisahkan proses perjalanan Pegadaian sebagai sebuah institusi mulai dari sejarah berdiri, perkembangan hingga transformasi menjadi solusi keuangan yang berpegang pada nilai kolaborasi, transparansi dan kepercayaan.Simbol tiga lingkaran yang bersinggungan mewakili tiga layanan utama, yaitu: Pembiayaan Gadai dan Mikro, Emas dan Aneka Jasa. Simbol timbangan merepresentasikan keadilan dan kejujuran.Hampir sama dengan logo lama, warna hijau tetap menjadi pilihan utama, bedanya logo baru menggunakan warna hijau yang lebih variatif. Warna hijau melambangan keteduhan, senantiasa tumbuh berkembang melindungi dan membantu masyarakat. Kali ini, logo baru menampilkan perpaduan huruf besar di awal dan huruf kecil. dibandingkan logo lama, kali ini tipografi berkesan lebih ringan, sesuai dengan

maknanya,

yaitu;

rendah

hati,

tulus

dan

ramah

dalam

melayani. Tagline “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah” yang telah populer di masyarakat masih tetap dipertahankan.

48

Gambar 3.2 Logo PT.Pegadaian (Persero) Versi saat ini

D. Sturktur PT.Pegadaian (Persero) Kanwil IX Tabel 3.1 Pimpinan Wilayah

Manajer Area

Manajer Bisnis

Manajer Keuangan

Manajer SDM

Manajer Logistik

Inspektur Wilayah

E.Sturktur Organisasi PKBL PT.Pegadaian (Persero) Tabel 3.2 Direktur IV Keuangan

Kordinator PKBL&CSR

Sekertariat

Manajer Program Kemitraan (PK)

Manajer Bina Lingkungan (BL)

49

Stukrur Organisasi PKBL di Kantor Wilayah PT.Pegadaian Kanwil IX41 Tabel 3.3 Pimpinan Wilayah PT.Pegadaian Wilayah IX Direktur Keuangan PT.Pegadaian Wilayah IX

Kordinator PKBL PT.pegadaian Wilayah IX

F. Visi dan Misi Program Kemitraan (PK) 1. Visi Program Kemitraan (PK) Mampu menjadikan usaha kecil yang tanggung dan mandiri memberdayakan kondisi sosial masyarakat.42 2. Misi Program Kemitraan (PK) Menyalurkan pengembangan

dana

kemitraan

usahanya

serta

kepada

usaha

memperbaiki

kecil

untuk

kualitas

hidup

masyarakat di lingkungan kantor pegadaian. G.Ketentuan-ketentuan Program Kemitraan Adapun pegadaian memberikan ketentuan mengenai program kemitraan yang mana program kemitraan merupakan program yang berfokus kepada pemberian modal usaha kepada pegusaha yang ingin mengembangkan usahanya, melalui bantuan program kemitraan berikut ketentuan-ketentuan sebagai mitra binaan. 41

Kutipan Wawancara Pribadi dengan Ibu Dian Pujiastuti selaku kepala Divisi PKBL Pegadaian Kanwil IX, Selasa,07 Juni 2016 42 Studi Dokumentasi Laporan Tahunan 2014 PT.Pegadaian (Persero),h.346.

50

1. Pelaksanaan pemberian dana kemitraan dilakukan di seluruh kantor cabang konvensional di seluruh Indonesia dibawah koordinasi deputy pinwil bidang bisnis di area masing-masing sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penyaluran program kemitraan kepada mitra binaan dalam bentuk tunai dan/atau non tunai (Check/Bilyet Giro). 2. Calon mitra binaan adalah usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih maksimum sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dimana nilai tersebut belum termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah); 3. Pemilik usaha calon mitra binaan merupakan warga negara Indonesia, usaha berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar; 4. Calon mitra binaan adalah pengusaha kecil yang dapat berbentuk perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, badan usaha yang berbadan hukum, termasuk usaha mikro dan koperasi yang mempunyai usaha produktif, memiliki prospek berkembang dan memenuhi kriteria yang ditetapkan; 5. Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan; 6. Calon mitra binaan telah menjalankan usahanya minimal 1 tahun dan belum memenuhi persyaratan perbankan (non bankable); 7. Jaminan program kemitraan adalah kemampuan bayar mitra binaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya sesuai dengan telah disepakati.

51

Kepada pejabat yang berwenang menyetujui pinjaman program kemitraan harus meyakini bahwa calon mitra binaan tersebut mempunyai kemampuan atau kapabilitas untuk mengembalikan pinjaman yang telah diterimanya. 8. Pengembalian dana kemitraan secara angsuran (cicilan) tiap bulan selama jangka waktu pinjaman dengan penambahan jasa administrasi yang dihitung dari tingkat presentase tertentu. H.Tahapan Pelaksanaan Program Kemitraan (PK) Tabel 3.4 Tahapan Pelaksanaan Pemberian bantuan Program Kemitraan43 Langkah Subyek Kegiatan 1 Mitra Binaan 1) Mengisi dan melengkapi form identitas pemohon dan identifikasi usaha (form–1). 2) Mengajukan proposal (P) tentang kebutuhan pinjaman. 3) Melampirkan Bukti Pendukung (BP) pengajuan beserta surat pernyataan (Form 1a). 2 Staff Cabang 1) Meregistrasi permohonan dan meminta kelengkapan berkas, sampai memenuhi persyaratan. 2) Membuat tanda penerimaan berkas permohonan (form-2). 3) Jika calon Mitra Binaan memenuhi syarat setelah pemeriksaan administrasi, membuat surat rekomendasi dan surat pengantar dan meneruskan ke Deputy Pinwil Bidang Bisnis agar menunjuk staff untuk melakukan survey. 3 Pimpinan Cabang 1) Merekomendasikan proposal yang memenuhi syarat ke Deputy Pinwil Bidang Bisnis. 4 Deputy Pinwil Bidang 1) Menerima konfirmasi permohonan Bisnis dari Pemimpin Cabang. 2) Deputy Pinwil Bidang Bisnis melakukan input penugasan survey 43

Studi Dokumentasi Standar Operasional Prosedur PT.Pegadaian Persero, h.102.

52

5

Analisis Kredit

6

Asman Makro

7

Komite Area

8

Staff Cabang

kepada analis kredit (Form 3a). . 1) Melakukan survey lapangan ke lokasi usaha calon Mitra Binaan (form3). 2) Melakukan penilaian dan analisis terhadap kelayakan usaha Mitra Binaan. 3) Menampung, menginventarisasi dan meregister permohonan calon Mitra Binaan yang datang dari cabang-cabang di wilayahnya. 4) Meneruskan berkas ke Asman Mikro. 1) Melakukan simulasi perhitungan pinjaman dan jasa administrasi pinjaman dari hasil survey dan berkas pengajuan. 2) Membuat catatan pertimbangan, atas persetujuan/penolakan terhadap analisa kelayakan usaha(Form 4). 3) Meneruskan ke Komite Area untuk persetujuan atau penolakan pengajuan permohonan. Merupakan komite yang terdiri atas Deputy Pinwil Bidang Bisnis, Asmen Mikro dan Asmen Risiko yang memeriksa berkas permohonan dan rekomendasi dari Asmen Mikro. Memutuskan : a. Permohonan yang disetujui, Meneruskan ke pemimpin cabang untuk dilakukan input. b. Permohonan yang ditolak/ditunda i. Mencetak surat penolakan (Form 5). ii. Mengembalikan berkas permohonan yang Sudah mendapat keputusan dari Komite Area. 1) Meregister berkas-berkas permohonan dan melakukan input realisasi persetujuan (Form 5a). 2) Memunculkan jadwal pembayaran angsuran dari sistem aplikasi. 3) Meneruskan berkas-berkas permintaan pinjaman Program Kemitraan yang telah ditandatangani Pemimpin Cabang ke Asman PKBL untuk permintaan transfer dana pinjaman yang telah disetujui oleh Komite Area.

53

9

Asman PKBL

10

Manager Keunagan

11

Pemimpin Wilayah

12

Staff Cabang

13

Pemimpin Cabang

14

Kasir

4) Mencocokkan dengan rencana program pembinaan tahun berjalan. 1) Menerima berkas dari Pemimpin Cabang berkaitan dengan persetujuan pinjaman Program Kemitraan. 2) Melakukan verifikasi data pengajuan otorisasi transfer dana untuk dilanjutkan ke Manajer Keuangan. 1) Menerima surat otorisasi transfer dana Program Kemtiraan dari Asman PKBL. 2) Melakukan fiatur transfer dana pinjaman Program Kemitraan dan meneruskan otorisasi transfer ke Pinwil/DAS. 1) Menerima surat persetujuan otorisasi dari Manajer Keuangan. 2) Melakukan otorisasi transfer. 1)Membuat surat perjanjian (F6) untuk ditandatanganibersama Mitra Binaan dan mencetak jadwal angsuran (form 8a). 2) Memanggil calon Mitra Binaan untuk menerima pinjaman. 3) Menyerahkan Cetak bukti pencairan (Form 8b) senilai pinjaman yang tertera dalam surat perjanjian kepada calon Mitra Binaan dan menyerahkan TPA (Tanda Pembayaran Angsuran _Form8). 4) Mengarsipkan berkas asli di Kantor Cabang. 1) Menerima transfer dana dari Kantor Wilayah 2) Menandatangani surat perjanjian 3) Melakukan evaluasi Mitra Binaan, dengan melakukan pengawasan berkala. Untuk keperluan monitoring, Pemimpin Cabang melakukan survey dengan koordinasi kepada Deputy Pinwil Bidang Bisnis Memonitor a) Perkembangan usaha Mitra Binaan b) Kelancaran pembayaran angsuran 1) Menerima berkas pencairan pinjaman dari Pemimpin Cabang. 2) Menandatangani bukti pencairan (form 8b) yang dibawa oleh Mitra

54

15

Binaan untuk penyelesaian administrasi. 3) Menyerahkan uang/cek pinjaman kepada Mitra Binaan. 1) Menerima bantuan Program Kemitraan. 2) Menyimpan seluruh berkas yang diberikan dan melanjutkan ke proses pembayaran angsuran pinjaman.

Mitra Binaan

Ringkasan proses pelaksanaan program kemitraan sebagai berikut: 1. Pengajuan: Pada tahapan pengajuan ini calon mitra binaan mengajukan bantuan kepada mitra binaan dengan syarat yang sudah ditetapkan oleh Pegadaian kemudian calon mitra binaan harus memenuhi syarat yang sudah diajukan

tersebut.

Pada

proses

ini

belum

dijalankanya

metode

pengembangan masyarakat yang mana tujuan dari pengembangan masyarakat adalah untuk meningkatkan taraf hidup kaum marjinal tanpa adanya

kriteria,

tetapi

kenyataannya

proses

program

kemitraan

memfokuskan bantuan diberikan hanya untuk orang-orang yang memiliki usaha dan SIUP. Maka dari akses yang diberikan oleh Pegadaian mengenai syarat yang diajukan belum mampu diakses luas oleh masyarakat. 2. Analisa Data: pada proses ini Pegadaian mengkroscek mengenai data yang sudah masuk pada tahapan pengajuan, dalam kaitannya dengan CSR Pegadaian masih memberikan kategorisasi mengenai syarat yang diajukan, tujuan dari CSR adalah keadilan sosial, maka dengan syarat yang mana harus memiliki sertifikat rumah, SIUP dan memiliki usaha, maka ini tidak sejalan dengan tujuan CSR yaitu keadilan sosial, ini akan membuat permasalahan baru apabila calon mitra binaan tidak memiliki syarat

55

tersebut kemudian mereka harus kembali meminjam ke “lintah darat” yang itu akan memperberat masyarakat dikemudian hari. 3. Survei Lapangan: survei lapangan merupakan tahapan yang penting dalam proses program kemitraan yang mana pada tahapan ini melihat data yang sudah masuk kemudian di survei keberadaan dari data tersebut. kaitan dengan pengembangan masyarakat adalah bagaimaa kegiatan survei ini hanya sebatas melihat keadaaan yang ada pada calon mitra binaan tetapi tidak diiringi dengan pendekatan mengenai permasalahan yang dihadapi dan cara bagaimana menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh calon mitra binaan. Pendekatan ini penting untuk melihat masyarakat untuk mendefinisikan dan memenuhi kebutuhan mereka dan cara menyelesaikan masalah mereka. 4. Analisa Hasil Survei: Pada tahapan ini ditetapkan proses mengenai bantuan yang akan diberikan kepada mitra binaan yang kemudian itu akan dijadikan sebagai besarnya pinjaman, dan permasalahan mengenai perbedaan pinjaman pada proses pengajuan hingga analisa data ini bisa dikaitkan dengan proses pengembangan masyarakat yang mana ini mempertegas kurangnya assesment yang dilakukan oleh Pegadaian dan kemudian pada proses ini Pegadaian juga tidak melihat potensi yang ada dari calon mitra binaan tersebut bahkan kurangnya partisipasi oleh calon mitra binaan yang menyebabkan hal ini terjadi. 5. Pencairan: Pada tahapan ini Pegadaian mencairkan bantuan yang akan diberikan kepada mitra binaan yang mana proses demi proses sudah dijalani oleh calon mitra binaan, tetapi permasalahan yang bisa dikaitkan

56

dengan pengembangan masyarakat adalah pada tahapan ini analis bekerja hanya sampe proses pencairan saja, tidak diiringi dengan pendampingan, sebuah pengembangan masyarakat bukan sebuah kegiatan satu malam saja melainkan kegiatan jangka panjang dan berkelanjutan, maka pada proses pencairan ditekankan bahwasanya bantuan ini diberikan untuk membantu rakyat agar mereka bisa membantu diri nya sendiri dan orang lain. 6. Pelatihan: Pada proses ini merupakan proses lanjutan dari pencarian dimana proses ini Pegadaian mencoba memberikan pelatihan kepada mitra binaan, tetapi kenyataan dilapangan proses itu terjadi dan sudah tidak pernah dilakukan lagi. Seharusnya pada proses ini pelaksana program kemitraan memberikan sistem pelatihan berkelanjutan untuk mengetahui progres yang dialami oleh mitra binaan dan tidak hanya melakukan sekali kegiatan saja dan tidak berkelanjutan. 7. Pendidikan: Pendidikan yang dilakukan oleh Pegadian hampir sama dengan pelatihan yang dilakukan. Tetapi seharusnya pelaksana program kemitraan berperan sebgai community worker sebagai educator untuk menyampaikan informasi dengan baik dan jelas, serta mudah ditangkap oleh komunitas yang menjadi sasaran perubahan, realita dilapangan program kemitraan masih menggunakan analis dari kreasi, yang mana ini bisa membuat peran educator tidak berjalan dengan baik dan bisa menyebabkan tujuan dari program kemitraan yang dilakukan tidak akan bisa disampaikan dengan baik apabila masih menggunakan analis kreasi. 8. Promosi: Proses promosi adalah bentuk kepedulian Pegadaian selaku pelaksana program kemitraan dalam membantu masyarakat dalam bentuk

57

ikut pameran, tetapi syarat yang boleh ikut dalam pameran adalah mitra binaan yang bekerja dalam bidang ekonomi kreatif. Tetapi data tahun 2015 tidak mitra binaan Pegadaian Kanwil IX tidak ada yang bergerak dalam bidang ekonomi kreatif, maka akses tersebut tidak bisa diakses secara luas oleh mitra binaan.

I.Sumber Dana Program Kemitraan a.Penyisihan laba bersih setelah pajak yang ditetapkan dalam RUPS/Menteri pengesahan Laporan Tahunan BUMN Pembina maksimum sebesar 2% (dua persen) dari laba setelah pajak tahun buku sebelumnya, atau sesuai dengan Peraturan Kementerian BUMN. b. Jasa Administrasi Pinjaman/Margin/Bagi hasil dari Program Kemitraan. c. Hasil bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan yang ditempatkan dan pengembalian piutang pinjaman Program Kemitraan yang diterima;

J. Sasaran Program Kemitraan (PK) Usaha yang mendapat prioritas untuk menerima pinjaman dan pembinaan diutamakan untuk usaha yang padat karya atau banyak menyerap tenaga kerja misalnya jasa industry, perdagangan, pertanian, perikanan/nelayan, peternakan, perkebunan, garmen, katering, kerajinan atau handicraft dan jasa lainnya. 1. Pedagang / Penyalur: a Pedagang eceran : (1) Usaha sarana produksi;

58

(2) Usaha ritel; b Penyalur yaitu usaha yang menghubungkan antara produsen/distributor dengan konsumen; 2. Industri / Produksi: a Industri/Kerajinan (Home Industry) yang mempunyai tempat usaha dan alat produksi sendiri. b Petani/Peternak/Petambak, yang mempunyai lahan garapan sendiri, sawah, kebun, ternak, tambak. c Nelayan, yang mempunyai kapal dan peralatan tangkap ikan sendiri. d Lain-lain/Jasa 3 Mempunyai tempat dan alat menjual jasa; 4 Usaha perorangan seperti bengkel mobil/motor, laundry, service elektronik dan sejenisnya.

K. Pengawasan Mitra Binaan Untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitas Mitra Binaan (MB), Perusahaan dapat memberikan bantuan berupa beberapa program dan kegiatan : 1. Pendidikan Bantuan pendidikan diberikan dalam rangka meningkatkan kemampuan manajerial Mitra Binaan dalam mengelola usahanya sehingga usaha yang digeluti dapat berkembang dengan baik

Bantuan diberikan berupa

mengikutsertakan Mitra Binaan dalam kegiatan yang bertujuan untuk

59

meningkatkankan kemampuan manajerial dalam mengelola usahanya, dengan ketentuan sebagai berikut : a.Sudah 1 (satu) tahun menjadi Mitra Binaan PT Pegadaian (Persero); b.Kolektibilitas pinjaman dalam kategori selain macet, harus bekerjasama dengan lembaga pendidikan atau lembaga lain yang kompeten dibidangnya. Pelaksanaan kerjasama berpedoman kepada ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa PT Pegadaian (Persero) dan ketentuan lain terkait; c. Materi Pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan pengelolaan usaha MB seperti; materi untuk menambah keterampilan manajerial dalam mengelola usaha, baik dibidang keuangan, SDM, operasional perusahaan, pemasaran, dan produksi. 2. Pelatihan Bantuan pelatihan diberikan dalam bentuk mengikutsertakan Mitra Binaan pada

kegiatan

untuk

meningkatkan

keterampilan

Mitra

Binaan

dalam

menghasilkan produknya dalam bentuk pemagangan seperti mengirim Mitra Binaan ke perusahaan atau pabrik yang menghasilkan produk yang sama dengan Mitra Binaan, sehingga Mitra Binaan memperoleh ilmu baru dalam kegiatan proses produksi dengan ketentuan: a.Sudah 1 (satu) tahun menjadi Mitra Binaan PT Pegadaian (Persero); b. Kolektibilitas pinjaman dalam kategori selain macet, bekerjasama dengan perusahaan, lembaga lain yang kompeten dibidangnya; c. Pelaksanaan kerjasama berpedoman pada ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa PT Pegadaian (Persero) dan ketentuan lain terkait

60

d. Materi Pelatihan harus disesuaikan dengan kebutuhan Mitra Binaan dan dapat menambah keterampilan dan kemampuan Mitra Binaan dalam melakukan proses produksi. 3. Pemasaran dan promosi Bantuan diberikan dalam kegiatan/program untuk meningkatkan pemasaran produk dan penyebaran informasi produk Mitra Binaan, seperti keikutsertaan Mitra Binaan dalam kegiatan pameran baik di tingkat Nasional maupun Daerah dengan ketentuan : a. Minimal sudah 1 (satu) tahun menjadi Mitra Binaan PT Pegadaian (Persero), dan masih berstatus sebagai Mitra Binaan PT Pegadaian (Persero) aktif, Mitra Binaan yang diusulkan dan/atau ditunjuk sebagai peserta pameran harus bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan sesuai jadwal dan tempat yang telah disediakan, Kolektibilitas pinjaman dalam kategori selain macet, b. Bekerjasama dengan perusahaan yang kompeten di bidangnya; c.Produk yang dihasilkan home industri yang merupakan

produk

unggulan (seperti tenun ikat, jaket kulit, batik, jamu, produk makanan dan produk unggulan lainnya; d. Dapat ditunjuk kembali setelah minimal 2 (dua) tahun sejak penunjukan pameran baik tingkat nasional maupun tingkat daerah sebelumnya kecuali tidak ada Mitra Binaan memenuhi persyaratan.

BAB IV HASIL TEMUAN LAPANGAN DAN ANALISIS

A.

PELAKSANAAN PROGRAM KEMITRAAN (PK) PT. PEGADAIAN (PERSERO) KANWIL IX Perkembangan nasional tidak terlepas dari pembangunan sektor ekonomi, khususnya sektor ekonomi kecil menengah, usaha kecil sebagai bagian dari integrasi dunia usaha. Dan BUMN sebagai kementrian dibawah pemerintahan tidak lepas begitu saja dalam memperhatikan perkembangan yang ada. Begitu juga peusahaan-perusahaan milik BUMN (Badan Usaha Milik Negara) melaksanakan prinsip CSR hanya saja dengan konsep yang dikemas secara berbeda yang diadopsi oleh perusahaan lainnnya. Konsep ini dikenal sebagai program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL).Berikut ini penuturan dari kepala bagian PKBL: “Pada awalnya sih kami selaku perusahaan dibawah naungan BUMN hanya ingin membantu saja masyarakat yang membutuhkan dan itu sudah diatur oleh Peraturan Menteri, jadi kita sudah punya acuan untuk menjalankan dan itu hal yang wajib kita pegang dalam menjalankan program PKBL ini, dan kita coba memaksimalkan ini”44 Memang kegiatan PKBL merupakan tanggung jawab perusahaan yang dimana perusahaan tersebut berada dibawah naungan kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sudah memiliki peraturan untuk menjalankan PKBL pada tahun 2007, kementrian BUMN mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor PER05/MBU/2007, mengenai program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan bina lingkungan. Perubahan yang dilakukan antara lain adalah mengatur besaran dana

44

Kutipan Wawancara Pribadi dengan Ibu Dian Pujiastuti selaku kepala Divisi PKBL Pegadaian Kanwil IX, Selasa,07 Juni 2016.

61

62

program PKBL pada lingkupan perusahaan dibawah kementrian BUMN. Seperti diketahui, bahwa prinsip CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan dulu hanya diwajibkan kepada perusahaan yang bergerak dibidang sumber daya alam (tambang ,hutan, limbah dan lain sebagainya), sehingga seakan perusahaan yang bergerak dibidang non-SDA tidak memiliki kewajiban dalam melakukan program CSR.Dan ini merupakan tanggapan dari kepala PKBL Kanwil IX mengenai PKBL yang dilaksanakan oleh PT.Pengadaian Kanwil IX: “PKBL merupakan tanggung jawab kami sebagai mitra BUMN dimana itu sudah diatur oleh peraturan menteri, mau tidak mau perusahaan harus menjalankan, pada dasarnya PKBL dengan CSR itu sama hanya biasanya CSR itu perusahaan yang menjalankan arus bisnisnya seperti di pertambangan dan yang lainnya, dan kalau PKBL yang seperti kita mas tapi PKBL khusus perusahaan yang dibawah Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)”45

PT.Pegadaian Kanwil IX menjalankan program PKBL sesuai dengan ketentuan umum perusahaan pada pelaksanaan pemberian dana kemitraan dilakukan diseluruh kantor cabang konvensional di seluruh Indonesia dibawah koordinasi deputy pinwil bidang bisnis di area masing-masing sesuai dengan peraturan yang berlaku, pada program kemitraan merupakan wujud dimana perusahaan

peduli

terhadap

masyarakat

atau

wiraswasta

yang

ingin

mengembangkan usaha mereka dari kecil ke menengah. Dan pada penelitian ini peneliti memfokuskan arah penelitian peneliti kepada program kemitraan (PK) untuk lebih memfokuskan evaluasi yang akan dilakukan oleh peneliti.

45

Kutipan Wawancara Pribadi dengan Ibu Dian Pujiastuti selaku kepala Divisi PKBL Pegadaian Kanwil IX, Selasa,07 Juni 2016

63

Pada dasarnya program kemitraan merupakan pembangunan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi yang mana fokus dari pembangunan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi merupakan sesuatu hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan daya saing jual masyarakat dan menekan tingkat pengangguran.

Pada impelentasinya PT.Pegadaian Kanwil IX mencoba

memaksilkan potensi yang ada internal perusahaan dengan tujuan mampu membantu masyarakat untuk berkembang dunia usahannya dari modal yang diberikan oleh Pegadaian. Sesuai dengan tabel yang sudah dibuat ada tahapan atau rincian untuk mendapatkan bantuan program kemitraan dari Pegadaian Kanwil IX yang dimana sudah di atur di standar operasional prosedur (SOP). Berikut tahapan proses pelaksanaan bantuan program kemitraan, sebagai berikut: 1. Pegajuan menjadi calon mitra binaan Calon mitra binaan harus menjelaskan maksud dan tujuan kenapa harus ikut dalam proses pemberian bantuan pegadian, agar pada saat pencairan dana bantuan yang sudah diajukan pada calon mitra binaan. Pegadain sudah memiliki gambaran mengenai bantuan yang akan diberikan kepada mitra binaan. Seperti dikatakan oleh kepada bagian PKBL, sebagai berikut: “Enggak bisa mas, syarat utama untuk mendapatkan bantuan PK itu Usaha mas kalau gak ada usaha tidak bisa mendapatkan bantuan dari kita, kemudian juga mereka harus memiliki pembukuan sederhana supaya kita memiliki gambaran di awal seperti apa, dan yang paling pasti juga proposal mas sama surat usaha dari pihak lingkungan, intinya sama saja mas kayak yang di SOP, dan ada karatker si calon penerima juga”46 46

Kutipan Wawancara Pribadi dengan Ibu Dian Pujiastuti selaku kepala Divisi PKBL Pegadaian Kanwil IX, Selasa,07 Juni 2016

64

Proses pengajuan bantuan bisa dikatakan tidak mengalami kesulitan justru mempermudah masyarakat untuk mendapatkan bantuan yang diberikan Pegadaian kepada mitra binaan, berikut kutipan wawancara salah satu mitra binaan program kemitraan, sebagai berikut: “Sangat mudah mas tidak bertele-tele banget dan bunganya juga bagus saya senang tidak terlalu besar, beda dengan yang lainnya, mudah juga karena saya punya semua syarat yang harus dipenuhi.”47 Harus di garis bawahi mengenai proses pengajuan Pegadaian pada standar operasional prosedur (SOP) ada beberapa yang harus dipenuhi oleh calon mitra binaan yang dimana syarat itu harus dipenuhi oleh calon mitra binaan untuk mendapatkan bantuan dari Pegadaian. Tetapi bu Dian beranggapan

bahawasanya

ada

syarat

kunci

atau

utama

untuk

mendapatkan bantuan, yaitu: “...syarat utama untuk mendapatkan bantuan PK itu Usaha mas kalau gak ada usaha tidak bisa mendapatkan bantuan dari kita, surat izin usaha,ada kartu keluarga, dan juga dikita mewajibkan untuk untuk adanya jaminan seperti BPKB kendaraan bermotor, sertifikat tanah dan rumah”48

Sasaran utama dari pogram kemitraan adalah untuk mengembangkan usaha mitra binaan yang dimana syarat diatas menunjukan bahwasannya memiliki usaha merupakan langkah awal untuk mendapatkan bantuan yang diberikan oleh pegadaian. Dan pernyataan dari Ibu dian selaku ketua 47

Kutipan Wawancara Pribadi dengan Ibu Ruslia selaku penerima manfaat program kemitraan(PK),Selasa, 24 Mei 2016 48 Kutipan Wawancara Pribadi dengan Ibu Dian Pujiastuti selaku kepala Divisi PKBL Pegadaian Kanwil IX, Selasa,07 Juni 2016

65

program PK diperkuat oleh salah satu mitra binaan, mengenai syarat yang harus dipenuhi dalam proses pengajuan bantuan program kemitraan Pegadaian kanwil IX, sebagai berikut: “Usaha mas untuk membesarkan usaha saya aja mas,sertifikat tanah, keterangan usaha gitu mas dari RT kalau gak salah.”49 Proses pengajuan bantuan mitra binaan bisa diajukan di kantor wilayah dan kantor cabang, sesuai dengan keinginan calon mitra binaan itu sendiri, yang dimana semua kebutuhan program kemitraan sudah diatur di beberapa cabang yang bisa di manfaatkan calon mitra binaan untuk melakukan pegajuan bantuan, berikut kutipan wawancara dengan ketua program kemitraan sebagai berikut: “proses bantuan yang diberikan kepada mitra binaan bisa langsung ke kanwil dan ke cabang juga bisa tetapi kalau memang ada yang ke kanwil kita limpahkan data nya ke cabang atau area terdekat biasnya mas,dan nanti analis yang di area yang akan mensurvei calon mitra binaan tersebut, jadi cabang hanya sisi administrasi dan kemudian area yang akan survei dan analisis. karena setiap cabang kita targetkan setahun untuk dana program kemitraan, karena kita sudah mengatur bahwasannya setiap Kantor Cabang dibatasi jumlah pengeluaran dana untuk Program Kemitraan (PK) dalam setahun targetnya itu sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta)).dan selama ini jumlah yang sudah diatur tidak kekurangan dan itu cukup dan kita di kanwil IX memiliki 52 Cabang”50

Proses pengajuan bantuan merupakan sebuah tahapan awal untuk mendapatkan bantuan yang pegadaian berikan yang dimana pada proses ini semua calon mitra binaan harus memenuhi syarat yang ada sesuai

49

Kutipan Wawancara Pribadi dengan Ibu Saibah selaku penerima manfaat program kemitraan(PK),Selasa, 24 Mei 2016 50 Kutipan Wawancara Pribadi dengan Ibu Dian Pujiastuti selaku kepala Divisi PKBL Pegadaian Kanwil IX, Selasa,07 Juni 2016

66

dengan

standar

operasional

prosedur

(SOP).

Kemudian

proses

pengenalan program kemitraan hingga masyarakat tau akan keberadaaan program mitra binaan juga melalui proses promosi atau pemberian informasi kepada masyarakat yang ingin menjadi mitra binaan pada program kemitraan, untuk proses penawaran pun petugas pegadaian yang menawarkan jasa mengenai bantuan program kemitraan, berikut kutipan wawancara dengan ketua program kemitraan sebagai berikut: “petugas mas yang menawarkan, karena kan Pegadaian juga memiliki program yang hampir sama ya mas nama nya itu kreasi, terkadang ada yang bisa di kreasi dan tidak bisa di PK, tapi karena kita fokusnya pemberdayaan yaa jadi kita lebih mendorong ke arah PK terutama yang ada disekitar kantor kita.”51 Pada dasarnya memang program kemitraan merupakan program yang di wajibkan dijalankan oleh perusahaan yang dibawah naungan Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sudah di atur pada peraturan Menteri PER-05/MBU/2007. 2. Analisa kelangkapan Analisa kelengkapan merupakan sebuah tahapan yang mana tahapan ini menindak lanjuti proses pegajuan yang mana dilihat data yang diberikan calon mitra binaan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) atau tidak memenuhi syarat yang sudah ditetapkan yang dimana tahapan analisa kelengkapan merupakan sebuah penguat data yang masuk pada proses pengajuan untuk di tindak lanjuti oleh petugas analis yang akan menilai kelengkapan dari calon mitra binaan. Kemudian dalam tahapan 51

Kutipan Wawancara Pribadi dengan Ibu Dian Pujiastuti selaku kepala Divisi PKBL Pegadaian Kanwil IX, Selasa,07 Juni 2016

67

analisa kelengkapan, seorang analis harus meilhat sesuatu yang menjadi acuan untuk di analisis dari data yang ada, berikut kutipan wawancara dengan bu dian selaku ketua program kemitraan, sebagai berikut: “yang penting usaha nya ada kemudian di kuatkan dengan surat izin usaha,kemudian dari sisi pembukuan sederhana juga kita cek untuk gambaran pembukuan kita, dan syarat administrasi lainnya sih mas.”52 Memiliki usaha merupakan sebuah syarat mutlak yang wajib dimiliki oleh seorang calon mitra binaan yang mana tujuan dari program kemitraan diperuntukan untuk mengembangkan usaha UMKM yang ada, bukan untuk membangun usaha , jadi jelas bahwasannya syarat mutlak yang harus ada yaitu memiliki usaha. Kemudian syarat yang sudah diajukan dan kemudian di analisa, mitra binaan harus mengikuti semua proses dimana proses tersebut memang wajib di ikuti untuk menjadi mitra binaan, dan menurut pendapat dari mitra binaan mengenai analisa kelengkapan data dan syarat untuk menjadi mitra binaan, mudah atau tidak untuk mengikuti proses syarat dari program kemitraan, berikut kutipan wawancara salah satu mitra binaan sebagai berikut: “Sangat mudah mas tidak bertele-tele banget dan bunganya juga bagus saya senang tidak terlalu besar, beda dengan yang lainnya, mudah juga karena saya punya semua syarat yang harus dipenuhi.” Bisa dikatakan proses pengajuan syarat mitra binaan tidak sulit apabila calon mita binaan susah memiliki atau memenuhi syarat untuk menjadi

52

Kutipan Wawancara Pribadi dengan Ibu Dian Pujiastuti selaku kepala Divisi PKBL Pegadaian Kanwil IX, Selasa,07 Juni 2016

68

mitra binaan, karena pada dasarnya tahapan analisa data hanya memastikan data tertulis yang sudah masuk kepada Pegadaian dan kemudian data tersebut dianalisa. Tetapi pada proses analisa data Pegadaian juga memiliki sebuah toleransi untuk calon mitra binaan apabila syarat yang kurang masih dalam batas wajar, tetapi untuk kekurangan yang begitu fatal Pegadaian bisa saja membatalkan proses pegajuan menjadi calon mitra binaan, berikut kutipan wawancara Ibu Dian selaku ketua program Kemitraan sebagai berikut: “Tidak sih mas tidak pernah kita batalkan atau menghambat, tapi kita lihat juga bagaimana kekuragannya contohnya saja misal ada surat persetujuan dari suami atau istri ya kurang itu masih kita berikan,tapi kalau untuk SIUP tidak ada kita tidak bisa bantu”53

Pada dasarnya proses proses pengajuan, pemenuhan syarat tidak begitu sulit untuk di penuhi, dan Pegadaian selaku pelaksana tidak mempersulit calon mitra binaan untuk bergabung.

3. Survei Lapangan Survei lapangan merupakan tahapan berikutnya untuk program kemitraan yang mana survei lapangan merupakan sebuah tahapan dimana tahapan ini

untuk melihat secara jelas dan nyata calon mitra binaan,

karena proses pengajuan hingga analisa data hanya sebatas data yang masuk, maka survei lapangan sangat di butuhkan untuk menyakinkan Pegadaian selaku pelaksana untuk benar-benar melihat kelayakan dalam membantu. 53

Dan

ini

dibenarkan

oleh

ketua

program

kemitraan

Kutipan Wawancara Pribadi dengan Ibu Dian Pujiastuti selaku kepala Divisi PKBL Pegadaian Kanwil IX, Selasa,07 Juni 2016

69

bahwasannya kegiatan survei untuk memastikan calon mitra binaan itu benar mulai dari karakter orang tersebut hingga usaha yang sedang dijalankan, berikut kutipan wawancara bu Dian selaku ketua program kemitraan: “Yang sudah pasti usaha nya benar ada mas, dan terkadang juga kita menanyakan dengan masyarakat sekitar mengenai usaha kita dan melihat gambaran pendapatan dia, terkadang ada yang mengaku usaha tetapi kenyataan dilapangan tidak ada transaksi.”54 Proses menanyakan calon mitra binaan dengan masyarakat sekitar dinilai sebuah tindakan yang baik dan benar untuk lebih memastikan bahwasanya calon mitra binaan merupakan calon yang benar-benar layak dibantu pada program kemitraan. Calon mitra binaan selaku orang yang megajukan tawaran tidak begitu mempermasalahkan kegiatan survei yang mana mereka tahu bawasannya itu sebuah tahapan yang wajib di ikuti, berikut kutipan wawancara mengenai kegiatan survei lapangan menurut mitra binaan, sebagai berikut: “Tim pegadaian hanya melihat cara saya dalam menjalankan usaha saya dan mengecek atau memastikan data tertulis dan dilapangan itu sama.”55

Dalam hal ini petugas survei merupakan orang yang sudah dipercaya oleh perusahaan yang mana petugas survei lapangan ini disebut analis oleh perusahaan, karena mulai dari analisa data hingga survei analis ini yang melakukan kegiatan tersebut, proses survei merupakan sebuah tahapan penting dalam kegiatan mitra binaan, dikarenakan proses ini yang 54

Kutipan Wawancara Pribadi dengan Ibu Dian Pujiastuti selaku kepala Divisi PKBL Pegadaian Kanwil IX, Selasa,07 Juni 2016 55 Kutipan Wawancara Pribadi dengan Ibu Saibah selaku penerima manfaat program kemitraan(PK),Selasa, 24 Mei 2016

70

menggambarkan bagaimana calon mitra binaan, karena itu pada proses survei analis sangat konsen dan berhati-hati karena ini menentukan bantuan yang akan diberikan oleh Pegadaian kepada mitra binaan. Berikut kutipan wawancara dengan ketua program kemitraan mengenai kegiatan survei yang dilakukan oleh analis dilapangan, sebagai berikut: “Analis kredit yang ada di area mas, dan analis kreasi dengan PK sama mas orang nya, jadi 2 program yang berbeda tetapi untuk analis data dan survei lapangan sama, dan kadang setiap area juga analis nya berbeda-beda jumlahnya saya ambil contoh di kebayoran lama itu analis nya jumlahnya 5 di bantu dengan pembantu satu orang satu, dan analis ini selalu dilapangan.”56 Tetapi ditemukan bahwasannya analis yang melakukan survei dilapangan merupakan analis yang sama pada program kreasi, ini dirasa kurang relevan untuk menggunakan analis yang sama dengan program yang berbeda karena program kemitraan dan kreasi program adalah dua berbeda, seharusnya untuk analis dilapangan juga menggunakan petugas yang berbeda dengan kreasi dengan jumlah area yang luas dan analis yang tidak banyak itu juga bisa menghambat proses survei untuk melihat kelayakan calon mitra binaan untuk mendapatkan bantuan. Pada dasarnya kanwil juga tidak menjalankan sebuah kegiatan survei yang dimana survei tersebut dilimpahkan ke area yang mana area memiliki analis untuk melakukan survei, berikut kutipan wawancara dengan bu Dian mengenai hal tersebut:€ “Kalau memang ke kanwil pasti kita teruskan ke cabang atau area asal calon mitra binaan tersebut, kemudian area dan cabang yang survei karena kita di kanwil tidak melakukan kegiatan survei.”

56

Kutipan Wawancara Pribadi dengan Ibu Dian Pujiastuti selaku kepala Divisi PKBL Pegadaian Kanwil IX, Selasa,07 Juni 2016

71

Peneliti sangat konsen kepada analis yang dinilai kurang tepat dikarenakan dua program yang berbeda tetapi menggunakan analis yang sama, itu yang seharunya menjadi pertimbangan Pegadaian untuk memperbaiki sistem analis agar menggunakan analis yang berbeda antara kreasi dengan program kemitraan. 4. Analisa Hasil Survei Analisa hasil survei merupakan penentuan untuk calon mitra binaan, layak dibantu atau tidak maka analisa hasil survei ini yang akan menentukan bantuan yang diberikan kepada mitra binaan. Kemudian menurut ketua program kemitraan, hal yang dilihat pada analisa survei adalah sebagai berikut: “Kroscek data mas dari pengajuan hingga survei kita cek semuanya, analisa mengenai pendapatan dia berapa dan kesanggupan pinjaman yang dia pinjam berapa karena nanti itungannya masuknya ke besarnya pinjaman itu.” Kroscek data juga bisa melihat kualitas layanan yang akan diberikan kepada calon mitra karena Pegadaian sangat konsen terhadap kualitas dan kelayakan dalam membantu, agar program kemitraan bisa tepat sasaran dan mampu digunakan dengan baik sesuai dengan tujuan dari program kemitraan yang betujuan untuk mengembangkan UMKM yang ada di Indonesia ini, ini merupakan sebuah hal kecil yang Pegadaian jalankan untuk membantu UMKM yang ada di Indoesia. Tetapi tahapan proses yang sudah dijalani mulai dari pengajuan hingga analisa hasil survei, tidak semuanya sama dengan saat proses pegajuan, sebagai contoh pengajuan yang di ajukan oleh calon mitra binaan pada prsses pengajuan pinjaman terkadang tidak sesuai dengan bantuan yang

72

diberikan disaat pencarian. Berikut pegakuan mitra binaan mengenai bantuan yang tidak sesuai saat pengajuan, sebagai berikut: “Ya ada sih mas kadang waktu meeting tidak ada limit nya teteapi faktanya terkadang kita ingin pinjam gak sesuai dengan apa yang kita butuhkan awalnya ya pengennya sih yang rajn bayar dan gak pernah ada masalah seharusnya bisa dapat lebih, ya harus di tingkatkan deh.”57 Perbedaan pada proses pengajuan hingga pencarian merupakan sebuah hal yang biasa dimana semua bantuan yang diberikan bersumber pada apa yang sudah di lihat dan di pelajari melalui data yang masuk, banyak pertimbangan yang harus dipertimbangkan dikarenakan bantuan ini tujuannya untuk membantu bukan untuk mempersulit masyarakat, apabila masyarakat meminjam kemudian di luas batas kemampuan untuk membayar maka ini akan timbul permasalahan baru dan itu yang harus menjadi pertimbangan pelaksana dalam memberikan bantuan kepada calon mitra binaan, berikut kutipan wawancara mengenai perbedaan nilai bantuan yang dikeluarkan oleh Pegadaian dengan pengajuan yang sudah diajukan oleh masyarakat pada proses pengajuan dan proses analisa data juga menentukan bantuan yang akan diberikan, sebagai berikut: “Menentukan mas kan kita sudah melalui proses yang panjang dan kroscek data mengenai calon mitra binaan, karena kan semuanya sudah ada hitung-hitungannya mas, takutnya misal kita selalu memberikan bantuan sesuai dengan pengajuan dan mitra binaan tidak sanggup untuk membayar itu jadi masalah lagi.”58 Tujuan dari kegiatan analisa data merupakan sebuah tahapan penting untuk memastikan bantuan yang akan diberikan sebelum pencairan 57

Kutipan Wawancara Pribadi dengan Ibu Ruslia selaku penerima manfaat program kemitraan(PK),Selasa, 24 Mei 2016 58 Kutipan Wawancara Pribadi dengan Ibu Dian Pujiastuti selaku kepala Divisi PKBL Pegadaian Kanwil IX, Selasa,07 Juni 2016

73

dilakukan bahkan pada proses ini Pegadaian tidak hanya bisa mengurangi dana bantuan yang diberikan pada proses pegajuan saja, melainkan proses analisa hasil survei

bisa membatalkan bantuan yang akan diberikan

kepada mitra binaan, karena ada permasalahan sepertu ini, beriku kutipan wawancara ketua program kemitraan sebagai berikut: “Bisa ko mas, pernah ada di kita area kebayoran baru ternyata waktu di survei itu berkas limpahan itu dia awalnya kreasi dan ingin ke PK, dan analis nya akhirnya mengugurkan karena kita tidak ingin memakan program lainnya.”

Hal tersebut membuktikan bahwasannya Pegadaian tidak hanya sertamerta memberikan bantuan kepada calon mitra binaan, melainkan ada banyak pertimbangan yang harus di pikirkan dalam membantu calon mitra binaan tersebut dan semuanya harus sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan melihat kelayakan calon mitra binaan untuk dibantu oleh Pegadaian, serta melihat karakter orang tersebut karena ini sebuah hal penting untuk bisa melihat pola pembayaran yang dilakukan oleh calon mitra binaan tersebut. 5. Pencairan Tahapan ini merupakan tahapan akhir dalam proses pemberian bantuan program kemitraan yang mana semua tahapan sudah dijalankan oleh mitra binaan dan Pegadaian selaku pelaksana dari program kemitraan. Berikut kutipan wawancara mengenai proses pencarian dana yang dilakukan oleh Pegadaian, sebagai berikut: “Kalau pengajuan hingga pencarian itu biasanya tergantung dengan analis itu sendiri cepat atau lambat, dan biasanya kalau sudah di survei dan sudah di setujui oleh area biasanya lewat hp atau email dana itu bisa cair kemudian dari situ kanwil yang mengeluarkan

74

dana tersebut kerena sudah di dropping dari pusat sehari 75 juta, dan 75 juta itu di luar modal cabang tersebut yang 60 Juta targetnya, intinya mas kanwil yang mengeluarkan bantuan tersebut dan cabang komunikasi dengan kanwil apabila pengajuan bantuan PK.”59 Kembali lagi kepada konsen peneliti melihat jumlah analis yang sedikit melakukan 2 analisis yang berbeda dengan program yang berbeda, maka ini juga bisa menyebabkan cepat atau lambatnya bantuan itu diberikan, akan lebih baik jika analis antara kreasi dengan program kemitraan ini berbeda itu akan mampu menghemat waktu proses pengajuan hingga pencairan. Tetapi dari semua tahapan yang sudah dijalani oleh calon mitra binaan, calon mitra binaan merasakan hal yang mudah dalam mendapatkan bantuaan mulai dari pengajuan hingga pencarian. Proses demi proses sudah dijalani dan di ikuti sesuai dengan standar yang ada, berikut kutipan wawancara dengan salah satu mitra binaan mengenai proses pencarian dana program kemitraan, sebagai berikut: “Proses demi proses sudah saya jalani dan untuk berapa lama waktu pengajuan hingga pencairan saya lupa berapa lamanya, tetapi keseluruhan saya merasakan kemudahan sih, kuncinya pegajuan dan realita dilapangan itu benar adanya dan semuanya sudah saya usaha penuhi syaratnya.”60 Pernyataan tersebut jelas menunjukan bahwasanya proses yang di jalani oleh calon mitra binaan mudah dan tidak begitu bertele-tele yang mana kunci dari proses pelaksanaan program kemitraan, mulai dari pengajuan hingga pencarian itu adalah berkas yang jelas dan nyata adaya, pemenuhan

59

Kutipan Wawancara Pribadi dengan Ibu Dian Pujiastuti selaku kepala Divisi PKBL Pegadaian Kanwil IX, Selasa,07 Juni 2016 6060 Kutipan Wawancara Pribadi dengan Bapak Tulus selaku penerima manfaat program kemitraan(PK),Selasa, 24 Mei 2016

75

syarat seseuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dari pihak pelaksana yaitu pegadaian, maka proses yang dijalani akan begitu mudah dan Pegadaian juga masih memberikan beberapa toleransi dalam syarat yang

kurang

dan

itu

menunjukan

komitmen

Pegadaian

dalam

mempermudah calon mitra binaan untuk bergabung menjadi mitra binaan. Kemudian prosedur pencarian dana yang Pegadaian lakukan yaitu dengan cara memberikan bantuan kepada mitra binaan disalurkan melalui cabang terdekat dari calon mitra binaan, karena proses pengajuan bantuan pun melalui area atau cabang, apabila calon mitra binaan pegajuan awalnya di kanwil maka akan dilimpahkan datanya ke area atau cabang terdekat, berikut kutipan wawancara mengenai proses pencarian dana menurut ketua program kemitraan, sebagai berikut: “Kalau memang cabangnya memiliki rekening kitra transfer ke cabang nanti cabang yang mencairkan, tapi karena ada beberapa cabang yang tidak memiliki rekening kita berikan cek dari sini dengan nama mitra binaan dan hanya bisa di cairkan oleh mitra binaan.”61 Penjelasan di atas menunjukan bahwasannya cabang yang memiliki peran penting dalam menjalankan program kemitraan yang kemudian bisa disalurkan kepada calon mitra binaan, kanwil hanya sebagai penyalur dana yang dimana kanwil diberikan setiap hari nya modal untuk program kemitraan Rp.70.000.000,00 yang mana dana tersebut menjadi modal program kemitraan yang kemudian bisa di turunkan ke cabang terdekat dari calon mitra binaan.

61

Kutipan Wawancara Pribadi dengan Ibu Dian Pujiastuti selaku kepala Divisi PKBL Pegadaian Kanwil IX, Selasa,07 Juni 2016

76

Proses demi proses tahapan pelaksanaan bantuan program kemitraan sudah berjalan mulai dari pengajuan, analisa data, survei lapangan, analisa hasil survei dan pencarian. Semua proses tersebut wajib dijalankan oleh calon mitra binaan untuk mendapatkan bantuan program kemitraan. Tetapi peneliti tidak hanya melihat dari segi pelaksanaan pemberian bantuan saja tetapi peneliti ingin melihat hak-hak yang wajib didapatkan oleh mitra binaan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang dimana ini merupakan proses lanjutan dari program kemitraan, berikut proses tahapan pelaksanaan program kemitraan setalah mendapatkan bantuan program kemitraan: 1. Pelatihan Kegiatan pelatihan ini merupakan sebagai proses lanjutan yang mana pelatihan

ini

bisa

digunakan

pelaksana

hingga

mitra

binaan

mengembangkan apa yang mereka punya karena bantuan yang diberikan bukan hanya sedekar bantuan saja tetapi harus adanya pondasi yang kuat antara pelaksana bantuan dan mitra binaan itu sendiri untuk upaya menignkatkan kemandirian dan memperbaiki permasalahan yang ada. Berikut kutipan wawancara ketua program kemitraan mengenai pelatihan yang dijalankan analis untuk memberikan bantuan kepada mitra binaan, sebagai berikut: “Selama saya disini belum ada, tapi setau saya analis sudah mendapat pelatihan khusus karena mereka terkait dengan kreasi dan pelatihan itu diberikan oleh perusahaan, dan sebenarnya PK ikut dan bisa dikatakan belum berdiri sendiri karena masih menggukan analis kreasi.”62 62

Kutipan Wawancara Pribadi dengan Ibu Dian Pujiastuti selaku kepala Divisi PKBL Pegadaian Kanwil IX, Selasa,07 Juni 2016

77

Kelemahan dalam proses pelaksanaan program kemitraan adalah bagaimana kurangnya sumber daya manusia (SDM) dari pelaksana program kemitraan, yang mana program kemitraan masih menggunakan sumber daya manusia (SDM) dari kreasi yang mana kreasi merupakan bagian dari tugas Pegadaian. Seharusnya program kemitraan memikili pendamping yang mampu memberikan edukator, sebagai fasilitator, enabler dan broker, bukan sebagai analis saja sama dengan program kreasi. Karena

program

kemitraan

lebih

bertujuan

untuk

pegembangan

masyarakat tidak hanya pemberian bantuan saja tanpa di ikuti oleh pendampingan yang diberikan. Dan berikut pelatihan yang diberikan kepada mitra binaan, sebagai berikut: “Dulu pernah ada mas pelatihan gitu tentang pembukuan,gathering, dan sharing tetapi sekarang sudah lama kayaknya tidak ada mas dan tidak pernah ada undangan lagi, padahal kegiatan itu sangat membantu orang-orang dalam membuat pembukuan dan misal ada seminar pun pembicaranya tidak sembarangan semuanya baik dan berkualitas...”63 Pelatihan yang diberikan kepada mitra binaan akan langsung dirasakan oleh mitra binaan tersebut bahkan bisa menolong mitra binaan dalam menjalankan program kemitraan yang mana tujuan dari program kemitraan yaitu

mengembangkan

usaha

mitra

binaan.

Pelatihan

mengenai

pembukuaan dan proses marketing penjualan yang baik seperti itu bisa menolong mitra binaan untuk mandiri dan memanfaatkan bantuan yang diberikan secara baik dan tepat sasaran.

63

Kutipan Wawancara Pribadi dengan Ibu Ruslia selaku penerima manfaat program kemitraan(PK),Selasa, 24 Mei 2016

78

2. Pendidikan Dalam proses pengembang masyarakat sangat dibutuhkan untuk bagaimana si pelaksana itu bertugas sebagai edukator yang mana bisa berfungsi memberikan informasi atau pembelajaran mengenai program yang dijalankan si pelaksana itu sendiri, apabila pelaksana tidak memiliki bekal atau kemampuan mengenai program yang dijalankan, maka penerima manfaat yang akan menggunakan bantuan tersebut hanya mendapatkan bantuan saja tetapi tidak mengerti tujuan dari program yang dia terima dari pelaksana. Berikut kutipan wawancara dengan ketua program kemitraan mengenai pendidikan yang diberikan kenapa petugas lapangan dalam menjalankan program kemitraan, sebagai berikut: “Dari PK sendiri tidak ada mas karena kita masih menggunakan analis dari kreasi”64 Tidak adanya sumber daya manusia (SDM) dari program kemitraan dan bahkan masih menggunakan analis dari kreasi, itu sebuah sinyal buruk mengenai program kemitraan itu sendiri, karena bisa dikatakan bahwasannya program kemitraan dan kreasi merupakan 2 program yang berbeda yang tujuan akhirnya pun berbeda. Ini yang bisa menyebabkan gagalnya tujuan dari program kemitraan itu sendiri. Kemudin analis kreasi yang menjadi analis program kemitraan juga mendapatkan pendidikan berupa, sebagai berikut: Kalau kreasi sih seperti pendidikan pembacaan karakter dan melihat cara bagaimana untuk survei dan menganalisis hasil survei, seperti itu aja mas.65 64

Kutipan Wawancara Pribadi dengan Ibu Dian Pujiastuti selaku kepala Divisi PKBL Pegadaian Kanwil IX, Selasa,07 Juni 2016

79

Kreasi dengan program kemitraan itu program berbeda dan tujuan akhirnya pun berbeda, maka apabila program kemitraan menggunakan analis dari kreasi maka bisa dikatakan kekurangan sumber daya manusia (SDM) itu sangat jelas terlihat dan itu tidak boleh terjadi. Kemudian menurut mitra binaan mengenai pendidikan yang diberikan pelaksana program kemitraan dalam memberikan pendidikan kepada calon mitra binaan, sebagai berikut: “Pendidikan sih pernah kayaknya mas tapi waktu itu kita cuma kumpul gitu dan ada gimana caranya mengenai manajemen usaha dan itu juga sudah lama kayaknya mas.”66 Manajemen usaha itu penting diberikan pelaksana program kemitraan untuk memberikan edukasi kepada mitra binaan mengenai menjalankan usaha yang baik, pembukuan yang baik dan penjualan yang baik. Kegiatan ini seharusnya menjadi kegitaan rutin dan terjadwal agar pelaksana mampu melihat bagaimana perkembangan dari mitra binaan yang dibantu. Menurut ketua program kemitraan tujuan dari program kemitraan sudah jelas yaitu pengembangan masyarakat yang dimana masyarakat dengan bantuan yang diberikan oleh Pegadaian harus mampu berkembang dengan bantuan yang diberikan,dan seharusnya dalam proses berkembangnya mitra binaan harus di iringi dengan pendampingan yang mana proses pendampingan bisa meliputi edukasi, faslitasi, reprentasi hingga tekhis. Itu

65

Kutipan Wawancara Pribadi dengan Ibu Dian Pujiastuti selaku kepala Divisi PKBL Pegadaian Kanwil IX, Selasa,07 Juni 2016 66 Kutipan Wawancara Pribadi dengan Ibu Saibah selaku penerima manfaat program kemitraan(PK),Selasa, 24 Mei 2016

80

merupakan hal yang wajib dijalankan untuk mampu mengembangka mitra binaan menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dari program tersebut, berikut kutipan wawancara mengenai pandangan ketua program kemitraan sebagai berikut: “Setau saya sih analis wajib ikut untuk pendidikan tersebut mas kan selalu ada dilapangan, sayangnya memenang kurang sekali pendampingaan mas, karena analis itu hanya sebatas proses survei hingga pencairan saja tidak adanya pendampingan, kita kan ingin memberdayakan masyarakat tapi kelemahan nya tidak ada pendampingan, karena memang PK ini awalnya hanya menjalankan program kementrian saja, tetapi sekarang kewajiban untuk menjalankan.”67

Kalau bisa dilihat dari pernyataan tersebut bisa dikatakan program kemitraan hanya memberikan bantuan saja secara materi uang tidak memberikan bantuan pendampingan yang didalamya terdapat unsur-unsur pendampingan, dan itu sangat disayangkan karena program kemitraan merupakan gambaran program corporate sociall responsibility (CSR) dalam bentuk bantuan secara ekonomis yang dimana pengembangan masyarakat tidak bisa dilepaskan dari CSR itu sendiri. 3. Promosi Usaha Promosi usaha merupakan bagian akhir dari proses panjang yang sudah dijalani oleh calon mitra binaan hingga menjadi mitra binaan. Promosi usaha bertujuan untuk mengenalkan usaha mitra binaan kepada masyarakat luas. Strategi yang di lakukan pegadaian dalam hal tersebut sesuai dengan wawancara bersama ketua program kemitraan, sebagai berikut:

67

Kutipan Wawancara Pribadi dengan Ibu Dian Pujiastuti selaku kepala Divisi PKBL Pegadaian Kanwil IX, Selasa,07 Juni 2016

81

Ikut pameran gitu mas, sayangnya memang pameran ini tidak bisa diakses oleh mitra binaan lainnyaa karena memang pameran ini diperuntukan hanya untuk mitra binaan yang bergerak di bidang usaha kreatif.68

Peneliti mencoba menegaskan maksud dari usaha dibidang kreatif itu apa, kemudian bu Dian menjelaskan mayoritas yang ikut dalam program promosi usaha ada mitra binaan yang memiliki usaha bidang kreatif dan mengenai mitra binaan yang memiliki usaha diluar bidang kreatif maka tidak ikut dalam proses promosi usaha mitra binaan tersebut. Pernyataan diatas dipertegas oleh mitra binaan yang memiliki usaha diluar bidang usaha kreatif sebagai berikut: “Saya kan bergerak diluar usaha kreatif ya mas dan saya tidak pernah ikut dalam pamerah gitu sih mas, karena saya tahu saya usahanya tidak dalam bidang usaha kreatif.”69 Dalam hal ini seharusnya Pegadaian melakukan terobosan kepada mitra binaan yang tidak termasuk dalam usaha kreatif karena menurut data yang ada pqada tahun 2015 Pegadaian kanwil IX tidak ada mitra binaan yang bergerak dalam bidang kreatif, solusi untuk mampu mengembangkan usaha mitra binaan. B.HASIL

EVALUASI

PELAKSANAAN

PROGRAM

KEMITRAAN

BERDASARKAN SOP Program kemitran merupakan sebuah program yang dimana program tersebut merupakan program yang harus dijalankan setiap perusahaan yang berada 68

Kutipan Wawancara Pribadi dengan Ibu Dian Pujiastuti selaku kepala Divisi PKBL Pegadaian Kanwil IX, Selasa,07 Juni 2016 69 Kutipan Wawancara Pribadi dengan Bapak Tulus selaku penerima manfaat program kemitraan(PK),Selasa, 24 Mei 2016

82

dibawah naungan kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sudah diatur pada peraturan menteri PER-05/MBU/2007 mengenai program kemitraan. Program kemitraan tidak bisa dilepaskan dari pemberdayaan ekonomi yang mana fokus

dari

program

kemitraan

itu

sendiri

membantu

UMKM

kecil

mengembangkan usaha mereka demi meningkatkan kemajuan usaha mereka dan pendapatan mereka. Program kemitraan juga bisa diartikan sebagai bagaian dari corporate social responsibility (CSR) yang mana program kemitraan ini melakukan kegiatannya dalam bidang ekonomi yang mana menurut Suharto Edi bantuan program CSR bisa diberikan sesuai dengan karakteristik orang-orang yang membutuhkan, maka dari itu program kemitraan masuk kedalam salah satu karakteristik dari sesuatu yang harus dibantu, dimana karakteristik ini dalam hal bantuan secara inansial, pengertian dalam hal finansial adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan, pendapatan, modal dan aset yang mampu menopang dirinya. Pada proses tahapan pelaksanaan program kemitraan yang bersumber pada standar operasional prosedur (SOP) yang ada peneliti mencoba menelaah proses tahapan pelaksanaan program kemitraan dari proses pengajuan bantuan, analisa data, survei lapangan, analisa hasil survei, dan pencarian. Dari semua tahapan di atas yang sudah dijalani oleh mitra binaan, peneliti melihat bahwasnya syarat dan prosedur yang diberikan oleh Pegadaian tidak mempersulit mitra binaan untuk mengakses atau memenuhi persyaratan yang wajib dipenuhi oleh mitra binaan tetapi pada kenyataanya Pegadaian memberikan beberapa toleransi kepada mitra binaan apabila ada syarat yang dirasa masih kurang. Berikut peneliti menjelaskan tahap demi tahap hasil evaluasi proses pelaksanaan program kemitraan, sebagai berikut dalam bentuk matriks:

83

Tabel 4.1 Matriks evaluasi proses program kemitraan No

PROSES

SOP

IMPEMENTASI ANALISA EVALUASI LAPANGAN Semua syarat tersebut sudah Pada SOP tersebut syarat tersebut dipenuhi oleh mitra binaan. merupakan syarat utama dan mutlak harus dipenuhi dalam proses pengajuan sebagai mitra binaan

1

Pengajuan

-Memiliki usaha -Izin Usaha -Sertifikat tanah atau rumah

2

Analisa Data

Cross check Pada tahap ini Pegadaian data pengajuan memberikan toleransi mitra binaan kepada mitra binaan apabila ada syarat yang kurang seperti kekurangan izin usaha itu masih masuk dalam kategori dimaklumi dan kemudian apabila SIUP tidak ada maka Pegadaian akan menolak pegajuan tersebut

Bisa dilihat bahwasannya apabila Pegadaian memberikan sebuah toleransi kepada mitra binaan maka dalam hal ini SOP yang dijalankan agak sedikit tidak ketat, karena SOP harus sepenuhnya dijalankan kemudian untuk SIUP Pegadaian akan membatalkan pengajuan apabila mitra tidak memiliki SIUP dan itu merupakan sebuah tindakan yang tegas dalam menilai keyalakan membantu.

3

Survei Lapangan

-Pengecekan Usaha -Analis

Pada tahap pengecekan usaha, Pegadaian menggunakan seorang analis untuk menilai kelayakan calon mitra binaan untuk dibantu. Seorang analis ditugaskan oleh Pegadaian untuk melakukan survei lapangan.

Pada tahap ini terdapat temuan lapangan yang baru, dimana Pegadaian dalam proses survei lapangan menggunakan analis dari program lain yaitu kreasi, dan Pegadaian dalam menjalankan program kemitraan tidak memiliki analis atau pendamping dalam proses Program kemitraan masih menggunakan analis dari program kreasi.

4

Analisa Hasil Survei

-Kroscek data hasil suvei -penetapan bantuan yang akan diberikan

Analis setelah melakukan survei memiliki gambaran mengenai kelayakan membantu calon mitra binaan dan pada tahap ini Pegadaian akan menetapkan

Setelah proses demi proses sudah diikuti pada proses ini bisa dikatakan penentuan dalam pemberian bantuan atau tidak mendapatkan bantuan, karena pada proses ini Pegadaian akan

84

bantuan yang akan menentukan besarnya pinjaman diberikan kepada mitra yang akan diberikan bahkan akan binaan sesuai hasil survei membatalkan apabila memang dilapangan calon mitra binaan sedang ikut dengan program lainnya, maka Pegadaian akan membatalkan proses pengajuan bantuan tersebut. 5

Pencairan

-Pencairan Cabang

di Pada tahapan ini kanwil memberikan dana kepada cabang yang kemudian -Dalam bentuk cabang tersebut akan cek memberikan ke mitra binaan, biasanya bantuan yang diberikan dalam bentuk cek

Analisa pada proses pencairan ialah pada proses ini ialah proses akhir dalam pelaksanaan program kemitraan yang mana pada proses ini yang berperan aktif dalam memberikan bantuan ialah Kanwil yang mana kanwil sudah diberikan modal dari pusat Rp.70.000.000 untuk modal program kemitraan yang mana bantuan tersebut bisa di berikan kepada cabang apabila ada pencarian program kemmitraan proses pemberian bantuan juga -Pencairan dari Pada proses pencairan ke melalui rekening yang mana setiap cabang ke mitra binaan terkadang cabang memilki rekening PK tetapi mitra binaan tidak seuai dengan saat ada beberapa cabang tidak pengajuan. memiliki rekening, maka diberikan dalam bentuk cek yang atas nama mitra binaan tersebut. Dengan dana yang diberikan begitu besar maka Pegadaian seharusnya memaksimalkan hal tersebut untuk proses pelaksanaan program kemitraan. Masalah mengenai proses pencarian yang tidak sesuai dengan saat pengajuan itu merupakan sesuatu yang sudah di kaji secara mendalam melalui tahapan proses yang sudah dilakukan sebelumnya. Pada analisa data merupakan kunci dimana berapa bantuan kelayakan yang akan diberikan, apabila pada proses pencarian tidak sesuai dengan pengajuan maka kelayakan yang dinilai oleh Pegadaian ada yang kurang, hal ini dilakukan agar tidak adanya permasalahan tambahan mengenai ketidak

85

sanggupan pembayaran mitra binaan kepada Pegadaian dan ini akan menyebabkan permasalahan baru.

6

Pelatihan

Manajemen usaha

Pada proses ini memang pernah ada pelatihan yang diberikan seperti mengenai manajemen usaha dan kenyataannya itu sudah lama dilakukan.

Pada proses ini tidak dijalankan secara terjadwal dan pasti untuk pelatihan kepada mitra binaan dan pelaksana, karena pemberian pelatihan manajemen usaha sudah lama dan itu tidak pernah dilakukan lagi menurut mitra binaan, dan kemudian tidak adanya pelatihan kepada analis mengenai program kemitraan, analis hanya melakukan pelatihan pada program kreasi saja tidak program kemitraan. Ini sebuah kekeliruan dikarenakan seharusnya program kemitraan memiliki pendamping dan kemudian pendamping tersebut diberikan pelatihan mengenai pendampingan bukan hanya sebatas pemberian pelatihan seperti kreasi Analisa pengembangan masyarakat Pada proses ini merupakan proses lanjutan dari pencarian dimana proses ini Pegadaian mencoba memberikan pelatihan kepada mitra binaan, tetapi kenyataan dilapangan proses itu terjadi dan sudah tidak pernah dilakukan lagi. Seharusnya pada proses ini pelaksana program kemitraan memberikan sistem pelatihan berkelanjutan untuk mengetahui progres yang dialami oleh mitra binaan dan tidak hanya melakukan sekali kegiatan saja dan tidak berkelanjutan. .

86

7

Pendidikan

Peningkatan usaha.

Metode yang digunakan dalam program kemitraan menurut ketua progran kemitraan adalah pengembangan masyarakat, yang mana seharusnya pengembangan masyarakat harus diiringi dengan pelatihan dan pendidikan yang diberikan kepada mitra binaan dan pelaksana program tersebut. tetapi kenyataan dilapangan hal ini tidak dilakukan oleh pelaksana program kemitraan. Pokok permasalahannya adalah program kemitraan tidak memiliki pendamping dalam proses pelaksanaan sehingga tujuan dari program kemitraan menggunakan metode pengembangan masyarakat tidak bisa dimengerti oleh mitra binaan.

8

Promosi

Ikut dalam Kenyataan dilapangan tidak pameran semua bisa ikut dalam pameran tersebut karena hanya mitra binaan yang bergerak dalam ekonomi kreatif saja.

Peneliti melihat promosi usaha sebuah cara dimana untuk meningkatkan usaha mitra binaan. Tetapi untuk mengkatagorikan hanya yang ikut yang bergerak dalam ekonomi kreatif,dimana data tahun 2015 penerima manfaat program kemitraan kanwil IX tidak ada yang bergerak pada ekonomi kreatif, seharusnya dicarikan sebuah solusi bagaimana caranya tidak hanya bergantung pada pameran saja, melainkan meningkatkan usaha dengan cara lain. Karena kalau kita lihat data dan syarat mitra binaan yang ikut dalam pameran maka semua mitra binaan tahun 2015 tidak bisa ikut dalam pameran dan itu merupakan sebuah kerugian harus di carikan solusi terbaik untuk meningkatkan usaha mereka.

87

3.EVALUASI KETERKAITAN ANTARA PELAKSANAAN PROGRAM KEMITRAAN DENGAN METODE PENGEMBANGAN MASYARAKAT. Berdasarkan temuan lapangan dan wawancara dengan Ketua program kemitraan bahwa CSR Pegadaian yang dilakuan langsung oleh pihak Pegadaian, metode CSR Pegadaian adalah bersifat terlibat langsung (direct) sesuai dengan teori model CSR menurut Saidi dan Abidin ( hal. 19). Disimpulkan bahwasannya proses yang sudah dilakukan oleh pelaksana program kemitraan dan calon mitra binaan sudah berjalan sesuai dengan SOP yang ada, tetapi ada bagian-bagian pada proses yang harus diperhatikan dimana kehadiran CSR ini merupakan implementasi dari metode pengembagan masyarakat. Sehingga dalam pelaksanaan tidak hanya berdasarkan aspek ekonomi saja namun dengan mengkaitkan pada upaya memberdayakan masyarakat khususnya masyakarat miskin. Ada

beberapa

yang

seyogya

dipertimbangkan

mengenai

aspek

pengembangan masyarakat seperti prinsip partsipasi sosial, meningkatkan kualitas hidup dan pemberdayaan sumber-sumber yang ada. Peneliti mencoba melihat evaluasi dari segi proses pelaksanaan program kemitraan dengan metode yang digunakan ada beberapa proses yang dinilai kurang dalam proses pelaksananya dan tidak seiring dengan metode pengembangan masyarakat. Pada proses pengajuan dihubungkan dengan pengembangan masyarakat (h.35) pada SOP dijelaskan bahwasanya

ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh mitra

binaan agar mendapatkan bantuan dari program kemitraan. Tetapi pada kenyataannya syarat yang ada tidak seiring dan belum dapat berfungsi sebagai upaya pertolongan kepada masyarakat yang bekerja di bidang wirausaha yang tidak memiliki persyaratan tersebut, hal ini diakibatkan oleh ketidakterpenuhinaya

88

aspek keterjangkuan pada (h.30), program ini tidak dapat diakses oleh seluruh masyarakat khususnya. Karena pada dasarnya pengembangan masyarakat berujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, tetapi kenyataannya proses program kemitraan memfokuskan bantuan diberikan hanya untuk orang-orang yang memiliki usaha dan SIUP. Maka dari akses yang diberikan oleh Pegadaian mengenai syarat yang diajukan belum mampu diakses luas oleh masyarakat. Kemudian pada proses pengembangan masyarakat harus diiringi dengan adanya pendampingan pada program yang dijalankan mulai dari proses awal sampai akhir. Terlihat pada tahapan ini unsur ketersediaan berupa kehadiran kader dan partisipasi tidak ditemukan, padahal kedua unsur tersebut merupakan unsur utama dalam pengembangan masyarakat sesuai dengan teori (h.29). Fakta dilapangan menunjukan bahwasannya analis yang tidak semestinya sama antara analis kreasi dengan program kemitraan. Kehadiran unsur ini adalah merupakan manifestasi dari usaha untuk meningkatkan kualitas hidup yaitu kesejahteraannya dengan didasarkan pada potensi yang mereka miliki, sehingga penerima manfaat dilibatkan dari proses awal sampai dengan evaluasi, tidak hanya pada pengembalian pinjaman sebagaimana yang diutarakan oleh Ibu Dian Ketua Program Kemitraan pandangan tentang program kemitraan sebagai berikut: “...kurang sekali pendampingaan mas, karena analis itu hanya sebatas proses survei hingga pencairan saja tidak adanya pendampingan, kita kan ingin memberdayakan masyarakat tapi kelemahan nya tidak ada pendampingan...”70

70

Kutipan Wawancara Pribadi dengan Ibu Dian Pujiastuti selaku kepala Divisi PKBL Pegadaian Kanwil IX, Selasa,07 Juni 2016

89

Pernyataan di atas menjelaskan bahwasannya proses yang berjalan dan bantuan yang diberikan, hanya sebatas bantuan modal saja tidak diiringi dengan pendampingan oleh pelaksana program kemitraan, yang mana menurut Bu Dian selaku ketua program kemitraan proses program kemitraan bertujuan untuk mengembangkan masyarakat. Tetapi kenyataan dilapangan hal tersebut tidak mencerminkan pengembangan masyarakat, hanya sebatas bantuan modal saja, bisa dikatakan ini tidak ada bedanya dengan program kreasi yang ada. Model pemberdayaan masyarakat ekonomi yang dilakukan oleh Pegadaian menurut Bappenas (h.38)

adalah bantuan modal, dimana Pegadaian dengan

program kemitraannya menjalankan bantuan ekonomi kepada mitra binaan melalui proses mulai dari pengajuan, analisa data, survei lapangan, analisa hasil survei, pencairan, pelatihan, pendidikan dan promosi usaha. Dimana semua tahapan proses tersebut wajib diikuti oleh calon mitra binaan hingga mendapatkan bantuan modal usaha. Tujuan program ini adalah untuk mengembangkan UKM mitra binaan kemudian mampu meningkatkan daya saing masyarakat itu sendiri dengan menggunakan metode pengembangan masyarakat. Tetapi pemberian modal usaha ini harus diiringi dengan adanya sumber daya manusia (SDM) dalam hal ini adalah pendamping masyarakat untuk menjalankan program kemitraan karena pada dasarnya program kemitraan bukan hanya sebuah program dengan tujuan singkat melainkan program kemitraan tujuan akhirnya membutuhkan waktu yang lama, maka pendamping masyarakat sangat dibutuhkan dalam proses program kemitraan. Pendamping bisa mencegah masyarakat merasa ketergantungan dengan bantuan yang diberikan pelaksana program dalam hal ini Pegadaian, selain

90

mencegah rasa ketergantugan masyarakat maka program kemitraan harus di desaign secara elegan untuk mampu memecahkan permasalahan modal usaha dan meningkatkan kemandirian dari masyarakat itu sendiri tidak tergantung kepada modal usaha yang diberikan pelaksana program tersebut. Maka peran pendamping sangat dibutuhkan dalam proses program kemitraan untuk menncapai hasil yang maksimal dan membedakan analis kreasi dengan program kemitraan karena itu merupakan dua program yang tujuan akhirnya berbeda. Maka peneliti mencoba melihat fenomena ini dengan proses atau peran penting commmunity worker untuk memberikan pendampingan kepada mitra binaan. Berikut peran community worker yang sangat kental kaitannya dengan pendampingan (h.36) Dalam hal ini peran yang bisa dijalankan adalah memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai program kemitraan yang sedang dijalankan dan memberikan informasi mengenai perbedaan program kemitraan dengan program lainnya mengenai suku bunga yang berbeda dengan suku bunga lainnya, pada tahap ini peran yang dijalankan adalah memberikan informasi kepada masyarakat mengenai ketidaktahuan masyarakat menjadi tahu. Tetapi fakta dilapangan adalah tidak adanya edukasi mengenai penyelesaian masalah yang sedang dihadapi oleh mitra binaan, karena fokus dari pengembangan masyarakat itu sendiri adalah memiliki fokus terhadap upaya menolong anggota masyarakat yang memiliki kesamaan minat untuk bekerja sama, mengindentifikasi kebutuhan bersama dan kemudian melakukan kegiatan bersama untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Maka dari itu harus diperhatikan mengenai hal tersebut untuk mempermudah mitra binaan dalam menjalankan usaha mereka

91

Seiring dengan temuan lapangan dan analisa proses pelaksanaan program kemitraan yang pada awalnya menggunakan model keterlibatan langsung bisa dirubah dengan menggunakan model CSR lainnya dalam hal ini model CSR yang tepat digunakan oleh Pegadaian dalam menjalankan program kemitraan adalah bermitra dengan pihak lain, model ini dirubah untuk memberikan unsur keterjangkauan dan ketersediaan yang mana pada pelaksanaanya masih dirasa kurang dalam memenuhi unsur tersebut. Bermitra dengan pihak lain perusahaan yang menyelenggarakan CSR bisa bekerjasama dengan lembaga sosial atau organisasi non-pemerintah, instansi pemerintah dan banyak lainnya sesuai dengan teori (h.19). Dalam hal ini peneliti melihat bahwasannya kekurangan dalam menjalankan program kemitraan adalah kurang fokusnya dalam menjalankan metode yang digunakan yaitu pengembangan masyarakat, dalam menjalankan pengembangan masyarakat ada beberapa aspek yang harus dipenuhi seperti assesment yang baik, pendampingan, kemudian partisipasi sosial yang bertujuan untuk melihat potensi yang ada. Tetapi fakta dilapangan yang ditemukan berdasarkan hasil analisa semua syarat dalam menjalankan pengembangan masyarakat masih belum dijalankan oleh pelaksana dalam hal ini Pegadaian Kanwil IX. Kesalahan yang sangat menonjol dalam proses program kemitraan adalah program kemitraan masih menggunakan analis dari kreasi dan tujuan dari kreasi dengan program kemitraan memiliki tujuan yang berbeda dan ini yang akan menyebabkan tujuan utama dari program kemitraan tidak sampai kepada mitra binaan. Alangkah baiknya program kemitraan mampu bekerjasama dengan pihak lain dalam hal ini orgranisasi yang mampu menjalankan metode pengembangan masyarakat dengan diringi pendampingan dengan maksud agar tujuan dari

92

program kemitraan benar-benar bisa tercapai dan proses yang dijalaninya sesuai dengan metode yang digunakan yaitu pengembangan masyarakat dimana unsur ketersediaan bisa masuk ke dalam proses program kemitraan. Bermitra dengan pihak lain juga mampu menjadi sarana Pegadaian untuk meningkatkan SDM yang kemudian bisa menjalankan program kemitraan dengan baik dan kemudian bisa menjalankan program kemitraan secara mandiri apabila sudah didukung SDM yang baik sebagai pendamping untuk menjalankan program kemitraan dikemudian hari. Kemudian fakta dilapangan dengan data penerima manfaat program kemitraan pada tahun 2015. Memperlihatkan data mengenai penerima manfaat pada rekapitulasi data menunjukan tidak adanya penerima manfaat dari sekitar daerah Kanwil IX, tetapi kenyataannya banyak UKM kecil yang berada disekitar Kanwil IX, ini merupakan sebuah pertanyaan mengapa hal ini terjadi, apakah dikarenakan UKM yang ada disekitar Kanwil IX tidak bisa menjangkau syarat yang ditentukan oleh Pegadaian. Karena pengertian CSR

menurut teori (h.17) ialah konsep

dimana perusahaan mengintegrasikan perhatian terhadap sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis. Dalam hal ini Kanwil IX seharusnya lebih memperhatikan UKM kecil yang ada disekitar Kanwil IX dengan memberikan rasa keterjangkauan kepada UKM dikarena tidak semua usaha kecil memiliki SIUP atau sertifikat.

BAB V PENUTUP A. KESIMPULAN Dari hasil analisa penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti. Peneliti melihat tahapan proses pelaksanaan kegiatan program kemitraan pada tahun 2015 sudah berjalan dengan baik yang mana tahapan tersebut dimulai dari proses pengajuan calon mitra binaan, analisa data, survei lokasi, analisa hasil survei, hingga pencaraian. Tidak hanya sampai pada proses tersebut Pegadaian sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yaitu menjalankan proses pelatihan, pendidikan dan promosi usaha. Pada bagian bagaimana proses pelaksanaan program kemitraan peneliti melihat proses yang dijalankan sudah sesuai dengan SOP yang ada dan calon mitra binaan tidak kesulitan dalam mengakses syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi mitra binaan walaupun proses yang haru dijalani oleh calon mitra binaan tidak dengan waktu yang singkat tetapi mayoritas mitra binaan sudah memiliki pengalaman dalam mengajukan bantuan program kemitraan dan ini membuat proses syarat sudah berjalan dengan baik dan diikuti karena mitra binaan sudah memiliki pengalaman sebelumnya dalam proses menjadi mitra binaan. Pegadaian sangat mempermudah calon mitra binaan dengan toleransi yang diberikan kepada calon mitra binaan apabila ada syarat yang belum cukup kemudian bisa dipenuhi pada tahapan berikutnya. Proses pemberian bantuan tidak kaku dalam prosesnya mitra binaan diberikan ruang seluas-luasnya dalam proses pengajuan, tetapi Pegadaian memiliki

93

94

metode yang sudah menjadi acuan kerja mereka. Proses pengajuan bisa melalui kanwil tetapi kanwil akan melimpahkan pegajuan tersebut kepada area atau cabang terdekat yang kemudian di tindak lanjuti oleh area atau cabang terdekat dari calon mitra binaan tersebut. Tahap demi tahap harus dijalani oleh mitra binaan tetapi pada proses survei peneliti menemukan bahwasannya analis yang digunakan program kemitraan merupakan analis program kreasi dan peneliti melihat bahwasannya hal ini tidak semestisnya terjadi karena program kemitraan dan program kreasi merupakan dua program yang berbeda dan memiliki tujuan akhir yang beda, maka apabila analis program kemitraan menggunakan analis kreasi maka hal ini bisa dinilai keliru. Program

kemitraan

menggunakan

metode

pengembangan

masyarakat yang mana program pengembangan masyarakat diperlukan seorang

pendamping

dalam

proses

pelaksanaan

kegiatan

untuk

mengarahkan dan menilai sejauh mana program tersebut berjalan dan ini yang harus menjadi perhatian Pegadaian dalam menjalankan program kemitraan, agar tujuan dari program ini bisa dirasakan secara maksimal oleh mitra binaan. Tetapi pada proses pengembangan masyarakat yang benar harus diperhatikan mengenai akses yang mampu diterima oleh masyarakat, mungkin sebagian calon mitra binaan memiliki syarat yang harus dipenuhi tetapi untuk masyarakat lainnya tidak bisa menggunakan hak mereka untuk ikut dalam program kemitraan maka dari itu ada unsur keterjangkauan dalam proses syarat yang dipenuhi untuk menjadi mitra binaan. Program kemitraan merupakan implementasi CSR yang dijalankan

95

oleh perusahaan dibawah naungan BUMN tujuan dari CSR adalah keadilan sosial. Maka dengan realita syarat yang harus dipenuhi tersebut maka ada kesengjangan karena tidak semua UKM kecil memiliki SIUP dan sertifikat rumah padahal mereka memiliki potensi untuk berkembang hal ini yang harus diperhatikan pelaksana dalam hal ini Pegadaian agar akses syarat itu tidak dikatagorikan tetapi semuanya berhak mendapatkan bantuan tersebut demi terciptanya tujuan dari CSR yaitu berkeadilan sosial. Kemudian menurut hasil analisa penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti mencoba menilai proses program kemitraan yang sudah berjalan pada tahun 2015. Secara keseluruhan proses berjalan dengan baik dan sesuai dengan SOP yang ada dan apabila ada kekurangan syarat maka Pegadaian memberikan toleransi mengenai hal tersebut dimana kekurangan tersebut tidak begitu fatal dan syarat yang harus dipenuhi juga masih dalam keterjangkauan calon mitra binaan. Kelemahan mengenai kekurangan SDM yang menyebabkan tidak adanya proses pendampingan juga bisa membuat model CSR yang dilakukan Pegadaian bisa menggunakan model bermitra dengan pihak lain, hal ini dimaksudkan untuk menutupi permasalahan yang di hadapi oleh Pegadaian dalam menjalankan program kemitraan. Bermitra dengan pihak lain bisa membuat unsur ketersediaan pendamping bisa dipenuhi dan membuat program kemitraan kembali kedalam tujuan yang dimaksudkan.

96

B. SARAN Berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan, saran untuk pelaksana program kemitraan yaitu Pegadaian Kanwil IX adalah dalam pelaksanaan

program

kemitraan

yang

menggunakan

metode

pengembangan masyarakat bisa bermitra dengan lembaga lain dalam menjalankan program kemitraan agar sesuai dengan metode dan tujuan yang sudah ditetapkan agar mitra binaan mampu menangkap dan mencerna maksud besar dari tujuan program kemitraan melalui pengembagan masyarakat yang diiringi oleh pendampingan dalam menjalankan program kemitraan, yang mana program ini agar bisa diakses oleh masyarakat luas dengan baik dan tujuan yang bisa diterima oleh masyarakat luas. Maka dari itu bermitra dengan pihak lain bisa menjadi solusi mengurangi masalah SDM mengenai kertersediaan pendampingan untuk memenuhi unsur ketersediaan pendamping. Kemudian Pegadaian memberikan solusi kepada masyarakat mengenai persyaratan yang harus dipenuhi seperti SIUP dan sertifikat untuk masyarakat yang tidak memiliki syarat tersebut dan ingin bergabung dengan program kemitraan hal ini dimaksud untuk memberikan unsur keterjangkauan calon mitra binaan untuk bisa ikut dalam program kemitraan dan mampu di akses oleh semua masyarakat guna menciptakan maksud dan tujuan dari CSR itu sendiri.

Daftar Pustaka 1.

Buku Adi,

Isbandi Rukminto. Pemberdayaan,Pengembanan Masyarkat dan Intervesi Komunitas,Jakarta: Fakultas Ekonomi UI,2001.

Arikunto, Suharsimi. Aksara,2008.

Evaluasi

Program

Pendidikan.

Jakarta:PT.

Bumi

Arikunto, Suharsimi,Jabar, Cepi Syarifudi Abdul. Evaluasi Program Pendidikan, Jakarta:Bumi Aksara,2009. Azheri, Busyra Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary menjadi Mandatory. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012. Diah,

Marwah M. Restrukturisasi BUMN Di Indonesia: Privatisasi Atau Korporatisasi, Jakarta: Literata Lintas Media, 2003.

Ghony, M. Djunaidi dan Almanshur, Fauzan.Metodelogi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Arr-Ruzz Media, 2012. Harris, Herdiansyah.Metodelogi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial, cet. 3. Jakarta: Salemba Humanika, 2012. Meleong, J Lexy. Metodelogi Penelitian Bandung:PT.Remaja Rosdakarya,2010.

Kualitatif,

cet

28.

Nursahid, Fajar. Tanggung Jawab Sosial BUMN: Model Kedermawanan Sosial PT Krakatau Steel, PT Pertamina dan PT Telekomunikasi Indonesia, Depok: Piramedia, 2006

Pramuwito. Pengantar Ilmu Kejahteraan Sosial. Yogyakarta:Departeman Sosial R.I Badan Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial,1996. Ruditio, Bambang dan Famiola, Melia. CSR (Corporate Social Resposibility). Bandung: Rekayasa Sains, 2013. Saidi, Zaim.dkk. Membangun Kemandirian Berkarya, Potensi dan Pola kedermawanan Serta Penggalannya di Indonesia. Jakarta:PIRAC,2004. Satyanugraha, Heru. Etika Bisnis Prinsip dan Aplikasi. Jakarta:LPFE Universitas Trisakti 2003. Solihin, Ismail. Corporate Social Responsibility: From Charity to Sustainability. Jakarta: Salemba Empat, 2009. Sugiono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D , cet 19. Bandung: Alfabeta, 2013.

97

98

________. Metode Penelitian Manajemen , Bandung: Alfabeta, 2014. Suharto,

Edi. CSR & Comdev: Investasi Kreatif Perusahaan Di Era Globalisasi. Bandung: Alfabeta, 2010.

__________. Pekerjaan Sosial di Dunia Industri Memperkuat CSR. Bandung:Alfabeta, 2009. Sumodiningrat, Gunawan. 40 tahun CSR Astra Melangkah Maju Bersama Indonesia. Bogor: Sains Press, 2012. Widjaya, Gunawan. Risiko Hukum & CSR.Jakarta:Forum Sahabat,2008.

Bisnis

Perusahaan

Tanpa

Wirawan, Evaluasi Teori,Model,Standar,Aplikasi, dan Profesi ,Jakarta: Raja Grafindo,2011. Yusuf, Farida. Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi untuk Program Pendidikan dan Penelitian, Jakarta: Rineka Cipta, 2008. 2. Skripsi

Fiqih Fauzi “Implementasi Corporate Social Reponsibility Pada Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perum Percetakan Uang Republik Indonesia”,( Skripsi S1 Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,2015).h.33. Muslikhah, Noviani. “Implementasi Corporatee Social Responsibility ( CSR) Melalui Program Pusat Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat PT Indocement Tuggal Prakarsa TBK Di Kabupaten Bogor” , Skripsi S1 Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,2014.

3. Jurnal

Maimunah Ismail,"Corporate Social Responsibility and its role in community development an Internasional Perspective.”, (Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research,2009),h.207. Muhammad Tariq Khan, “Corporate Social Responsibility (CSR) Definition, Concepts and Scope (A Review)”, (Department of Management Sciences University of Haripur, 2012) . h.43. Richard E. Smith,” Corporate Social Responsibility: A Systems Approach For Socially Responsible Capitalism” (University of Pennsylvania,2011),h.1.

99

4. Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2007 Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 Peraturan Menteri PER05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007

LAMPIRAN-LAMPIRAN PEDOMAN OBERVASI Mengamati segala sesuatu yang peneliti lihat dalam proses pengumpulan data penelitian: 1. Mengunjungi rumah mitra binaan program kemitraan. 2. Mengamati usaha mitra binaan program kemitraan Hasil Observasi Ke Penerima Program Kemitraan (PK) Pegadaian Kanwil IX Informan: Bapak Tulus Hari/Tanggal : Senin, 23 Mei 2016 Tempat : Kediaman Rumah Bapak Tulus Pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2016 Peneliti melakukan observasi dan wawancara ke salah satu penerima manfaat program kemitraan yang diberikan oleh PT.Pegadaian Kanwil IX. Dimana alamat rumah bapak Tulus beralamat di Jalan parung benying RT02/18 No.27,Serua ciputat Kota Tangsel. Pada awal kedatangan peneliti tidak tahu alamat yang tersebut dikarenakan kediaman bapak tulus berada didalam gang sempit yang dimana hal tersebut membingunkan peneliti dalam menemukan alamat tersebut. Tetapi ada salah satu tetangga bapak tulus yang memberikan informasi kepada peneliti mengenai lokasi tepatnya kediaman bapak Tulus. Kemudian peneliti sampai dikediaman bapak tulus dan peneliti mulai berbincangan dengan bapak tulus mengenai program kemitraan yang dimana bapak tulus menjadi penerima manfaat dari program tersebut. Ditemukan sebuah fakta dimana bapak tulus sudah

menjadi mitra binaan dari tahun 2004 hingga saat ini tetapi bapak tulus menekankan bahwasannya bapak Tulus mengikuti program kemitraan hanya disaat dia merasakan bahwasannya tempat usaha yang sedang dijalankan sedang membutuhkah modal untuk menjalankan usahanya. Usaha yang sedang dijalankan bapak Tulus adalah usaha sembako dan jual pakaian dimana kediaman rumah bapak tulus menjadi tempat usaha dengan begitu banyak sembako dan baju yang berada di kediaman bapak Tulus. Yang dimana bapak tulus memberikan informasi kepada peneliti bahwasannya syarat untuk mendapatkan program bantuan kemitraan dari pegadaian hanya diwajibkan memiliki usaha saja dan apabila tidak memiliki usaha maka pegadaian tidak akan memberikan bantuan kepada calon penerima manfaat tersebut dan apabila sudah memenuhi syarat seperti usaha maka mudah untuk mendapatkan bantuan dari program kemitraan, untuk tanggung jawab penerima manfaat kepada pegadaian bapak tulus sangat senang dengan suku bunga yang rendah membuat bapak tulus sudah menjadi mitra binaan sejak tahun 2004. Pada tahun 2015 bapak Tulus tercatat selaku mitra binaan dimana dana yang diberikan oleh Pegadaian kepada bapak tulus sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Dana tersebut diperuntukan untuk mengembangkan usaha bapak tulus karena memang tujuan awal dari program kemitraan pegadaian ini adalah untuk mampu mengembangkan usaha kecil agar mereka tetap mampu menjalankan usaha mereka. Dari hasil observasi yang sudah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwasannya bapak Tulus sangat terbantu dengan program kemitraan

yang

Pegadaian

jalankan,

dengan

alasan

adalah

mudah

dalam

mendapatkan bantuan tersebut dan untuk pengembalian dengan suku bunga yang rendah mempermudah untuk penerima manfaat. Kondisi usaha bapak tulus dilihat sangat ramai barang sembako dan pakaikan kemudian akses usaha bapak tulus juga berada disamping jalan gang rumah bapak tulus yang dimana itu mempermudah pembeli dalam membeli di tempat usaha bapak tulus.

Hasil Observasi Ke Penerima Program Kemitraan (PK) Pegadaian Kanwil IX Informan : Ibu Sujana Hari/Tanggal : Senin, 23 Mei 2016 Tempat : Kediaman Rumah Bapak Sujana Pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2016 Peneliti melakukan observasi dan wawancara ke salah satu penerima manfaat program kemitraan yang diberikan oleh PT.Pegadaian Kanwil IX yaituibu Sujana yang dimana beralamaat di Pondok Maharta Blok C13 No.35 RT01/011 Kelurahan Pondok Kacang Timur Kecamatan Pondok Aren Tangsel. Sama dengan penerima manfaat sebelumya yaitu bapak Tulus dimana ibu Sujana juga menjalankan usaha nya dalam sektor sembako yang dimana menurut keterangan usaha ini hanya melengkapi kebutuhan sehari hari saja dan membantu dalam proses pendanaan anak untuk pendidikan. Dan usaha sembako yang sekarang di geluti hanya bersifat pelengkap saja, karena

pada dasarnya suami ibu tersebut sudah memiliki pekerjaan tetap. Tetapi bisa dikatakan di lokasi rumah ibu Sujana banyak sekali warung sembako yang menyediakan kebutuhan sehari-hari. Dan awal mula bapak sujana ikut program kemitraan diketahui tahun pastinya dikarenakan pada saat ini ibu Sujana lupa untuk tepat tahun awal ikut program kemitraan ini tetapi dalam prosesnya ibu Sujana mengatakan bahwasannya sudah 2 kali mereka mengajukan pinjaman kepada pegadaian, alasan yang sama dikemukakan adalah mereka sangat dimudahkan dan suku bunga yang rendah menjadi alasan yang kuat untuk ibu Sujana mengikuti program kemitraan dari pegadaian. Pada tahun 2015 bapak sujana tercatat meminjam dana bantun dari pegadaian sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tetapi ada yang menarik dari angka tersebut, bapak sujana awalnya mengajukan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) tetapi dalam proeses pencairan dana hanya didapatkan Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) hal ini sempat megecewakan ibu Sujana dan tetapi pada akhirnya ibu Sujana menerima bantuan tersebut dengan nominal yang tidak sesuai dengan pengajuan. Rumah ibu Sujana menjadi sarana untuk menjalankan usaha sembako mereka yang dimana sebagian pintu depan dan samping digunakan untuk menaruh barang dagangan mereka yang membuat akses untuk masuk kedalam menurut peneliti kurang begitu nyaman. Dan dengan bantuan yang pegadaian berikan kepada ibu Sujana, usaha mereka semakin berkembang dan terlihat lebih lengkap segi kebutuhan untuk berusaha sembako dan penghasilan yang didapatkan juga mampu

menambahkan kebutuhan sehari-hari mereka. Karena alasan lain ibu Sujana memimjam bantuan adalah pada saat awal mendirikan usaha mereka tidak bisa melengkapi kebutuhan usaha mereka dan banyak barang yang tidak lengkap di warung sembako mereka, tetapi dengan bantuan yang diberikan Pegadaian melalui program kemitraan dengan hasil obervasi yang peneliti lakukan hasil nya adalah dimana usaha ibu Sujana semakin lengkap dan barang yang dijual semakin bervariasi. Awal

mula

ibu

Sujana

mengetahui

program

kemitraan

dikarenakan tetangga dari ibu Sujana adalah pegawai dari Pegadaian yang dimana memudahkan

ibu Sujana untuk memimjam bantuan dengan

informasi awal yang diberikan oleh tetangganya yang bekerja di Pegadaian dan dilingkungan yang sama ada salah satu mitra binaan lagi yang ikut program kemitraan tetapi ibu Sujana tidak kenal dengan mitra binaan tersebut. Bisa disimpulkan dengan

banyaknya warung sembako di

lingkungan ibu Sujana, ibu Sujana mencoba untuk melengkapi barang dagangan dia dan hasilnya pada saat peneliti melakukan observasi banyak pembeli yang membeli dan barang yang diinginkan pembeli juga tersedia di warung ibu Sujana.

Hasil Observasi Ke Penerima Program Kemitraan (PK) Pegadaian Kanwil IX Informan : Ibu Ruslia Marbun Hari/Tanggal : Selasa, 24 Mei 2016 Tempat : Kediaman Rumah Ibu Ruslia Marbun

Pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2016 Peneliti melakukan observasi dan wawancara ke salah satu penerima manfaat program kemitraan yang diberikan oleh PT.Pegadaian Kanwil IX yaitu Ibu Ruslia Marbun yang beralamat di jalan Danau Limbroto Raya no.74 Jalan Danau Limbroto no.74 RT05//31 Perumnas Karawaci. Peneliti mencoba melakukan observasi ke penerima manfaat ke 3 untuk melakukan wawancara lebih mendalam mengenai bantuan program kemitraan yang diberikan oleh Pegadaian. Dari segi tempat tinggal ibu Ruslia bisa dikatakan katagori orang mampu dengan rumah yang dimilikinya dan usaha dijalankan oleh ibu ruslia adalah agen ice cream campina yang dimana awalnya ibu ruslia memiliki 10 agen ice cream yang saat ini tersisa hanya 6 agen ice cream. Pada hari peneliti mendatangi agen ice cream yang dimiliki ibu Ruslia yang berada tepat di depan rumah ibu Ruslia. Dimana ibu ruslia menyewa satu rumah untuk menjadi lokasi agen ice creamnya. Proses penjualan ice cream ibu Ruslia dengan cara berkeliling dengan sepeda dan box ice cream, yang dimana bisa dikatakan usaha ibu Ruslia berjalan dengan sangat baik dan pada moment tertentu ibu Ruslia

mengajukan bantuan kepada program kemitraan dari pegadaian. Ibu Ruslia merupakan salah satu mitra binaan yang sering memimjam bantuan kepada pegadaian dan pada tahun 2015 ibu Ruslia meminjam bantuan kepada Pegadaian. Dana program kemitraan yang diberikan oleh Pegadaian

juga

sering digunakan untuk memenuhi stok usaha ibu Ruslia, seperti momentmoment menuju ramadhan dan lebaran ibu Ruslia dituntut untuk stok barang sehingga dana yang diberikan digunakan untuk stok barang dan bahkan terkadang dana tersebut untuk membukan cabang baru menurut penjelasan ibu ruslia. Obervasi yang peneliti lakukan ibu ruslia memiliki banyak karyawan yang setiap agen nya bisa 10 hingga 15 orang karyawan. Bisa dikatakan bahwasannya usaha ibu Ruslia sudah berjalan dengan baik dan sangat berkembang. Ibu ruslia merupkan lulusan strata 1 akutansi disalah satu universitas dan dari latar belakang akutansi ini ibu Ruslia mencoba sangat teliti dalam bidang keungan usaha yang dia jalankan kemudian dengan suku bunga yang rendah dari Pegadain juga sangat masuk akal sehingga ibu Ruslia tidak berfikir panjang untuk menjadi mitra binaan pegadaian. Disimpulkan bahwasanya pegadaian sudah sangat membantu ibu ruslia dalam menjalankan usahanya dam mengembangkan usahaya dengan bantuan yang diberikan pada program kemitraan dari pegadaian kanwil IX dan dirasakan sangat bermanfaat bantuan tersebut.

PEDOMAN WAWANCARA Pertanyaan untuk pelaksana program kemitraan Tahap Pengajuan 1.Apa saja yang menjadi syarat untuk mengajukannya bantuan? 2.Pada saat proses pengajuan apakah pelaksana tugas menawarkan masyarakat atau masyarakat yang datang sendiri ke pegadaian? 3.kemana masyarakat harus mengajukan bantuan calon mitra binaan? Tahap Analisa kelengkapan 1. Apa saja yang menjadi perhatian untuk kelengkapan? 2. Bagaimana jika kelengkapan persyaratan kurang? Apakah menghambat bantuan itu diberikan? Tahap Survei lapangan 1. Apa saja yang di lihat dalam proses survei lapangan? 2. Apakah proses itu menyamakan dokumen yang sudah di analisa? 3. Siapa yang melakukan survei tersebut? Petugas pelaksana PK? 4.Apa yang di maksud dengan menginventarisasi dan meregister permohonan calon mitra binaan dari cabang masing masing? Bagaimana yang datang langsung ke kantor wilayah? Tahap Analisa hasil survei 1. Apa saja yang di analisa setelah melakukan survei? 2. Apakah hasil survei menentukan berapa pinjaman yang diberikan? 3. Apakah hasil survei bisa membatalkan pengajuan mitra binaan? Kalau iya kenapa? 4.Apa yang menjadi catatan untuk kelayakan bantuan?

Tahap Pencairan 1. Bagaimana proses pencarian tersebut? 2. Dalam bentuk apa bantuan diberikan? Pelatihan 1. Apakah ada nya pelatihan untuk pelaksana pk dalam menjalankan kegiatan mitra binaan? 2.Kalau ada pelatihan berapa orang yang ikut dalam pelatihan tersebut? 3.Apakah pelatihan kepada pelaksana bantuan sudah terjadwal apa belum? Pendidikan 1. Apakah ada pendidikan untuk pelaksana pk? 2. Pendidikan apa yang diberikan kepada pelaksana pk untuk menjalankan program? 3. Apakah itu sebuah kewajiban yang harus di ikuti apabila ada kegiatan tsb? Promosi 1. Bagaimana pelaksana meningkatkan usaha mitra binaan? 2. Strategi apa yang di gunakan untuk meningkatkan atau mengurangi hal tersebut? 3.Bagaimana pegadaian melihat usaha yang ada saat ini?

Pertanyaan untuk mitra binaan Tahap Pengajuan 1. Apa syarat jika ingin mengajukan bantuan? 2. Kemana Anda mengajukan bantuin tersebut?kanwil atau ke cabang?

3. Bagaimana proses pengajuan bantuan? Tahap Analisa kelengkapan 1. Apakah Anda merasa bahwasannya kelengkapan yang Anda penuhi sudah sesuai aturan? 2. Dan bagaimana Anda melihat syarat yang menjadi acuan untuk mendapatkan bantuan, sulit atau tidak?. Tahap Survei lapangan 1. Apa saja yang dilakukan ketika survei oleh pihak pegadaian? 2.apakah yang survei orang yang sama ketika Anda pengajuan bantuan?

Tahap Analisa Hasil survei 1.Menurut anda apakah pada proses analisa hasil survei bisa menentukan bantuan yang akan diberikan kepada anda? 2.Mengapa hal ini bisa terjadi dalam proses analisa hasil survei? Tahap Pencarian dana 1. Berapa lama proses Anda mulai dari pengajuan hingga pencarian dana? 2. Dalam bentuk apa Anda mendapatkan bantuan? Pelatihan 1. Selama Anda menjadi mitra binaan apakah Anda pernah ikut dalam pelatihan? 2. Dan pelatihan seperti apa jika Anda pernah ikut dalam pelatihan? 3. Apakah pelatihan yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan? Pendidikan 1.Apakah Anda pernah ikut pendidikan mengenai manajemen usaha oleh pegadaian? 2.apakah pendidikan itu sudah sesuai dengan kebutuhan Anda?

3.Apakah ada pendampingan dari pegadaian untuk mengontrol kegiatan usaha anda? Promosi 1. Apakah pegadaian pernah memberikan fasilitas untuk memperkenalkan usaha Anda?

PEDOMAN WAWANCARA EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KEMITRTAAN (PK) MELALUI PT.PEGADAIAN (PERSERO) KANWIL IX Informan (Ketua Program PK) PT.Pegadaian (Persero) Kanwil IX Waktu dan Tempat

: Kantor Wilayah Pegadaian IX

Hari & Tanggal

:07 Juni 2016

Identitas Informan Nama

: Dian Pujiastuti

Tempat/Tgl Lahir

:Jakarta, 12 April 1969

Jenis Kelamin

:Perempuan

Agama

:Islam

Pendidikan

:S1

Tahap Pengajuan 1.Apa saja yang menjadi syarat untuk mengajukannya bantuan? Enggak bisa mas, syarat utama untuk mendapatkan bantuan PK itu Usaha mas kalau gak ada usaha tidak bisa mendapatkan bantuan dari kita, kemudian juga mereka harus memiliki pembukuan sederhana supaya kita memiliki gambaran di awal seperti apa, dan yang paling pasti juga proposal mas sama surat usaha dari pihak lingkungan, intinya sama saja mas kayak yang di SOP, dan ada karatker si calon penerima juga 2. Pada saat proses pengajuan apakah pelaksana tugas menawarkan masyarakat atau masyarakat yang datang sendiri ke pegadaian? petugas mas yang menawarkan, karena kan Pegadaian juga memiliki program yang hampir sama ya mas nama nya itu kreasi, terkadang ada yang bisa di kreasi dan tidak bisa di PK, tapi karena kita fokusnya pemberdayaan yaa jadi kita lebih mendorong ke arah PK terutama yang ada disekitar kantor kita.

3.Kemana masyarakat harus mengajukan bantuan calon mitra binaan? proses bantuan yang diberikan kepada mitra binaan bisa langsung ke kanwil dan ke cabang juga bisa tetapi kalau memang ada yang ke kanwil kita limpahkan data nya ke cabang atau area terdekat biasnya mas,dan nanti analis yang di area yang akan mensurvei calon mitra binaan tersebut, jadi cabang hanya sisi administrasi dan kemudian area yang akan survei dan analisis. karena setiap cabang kita targetkan setahun untuk dana program kemitraan, karena kita sudah mengatur bahwasannya setiap Kantor Cabang dibatasi jumlah pengeluaran dana untuk Program Kemitraan (PK) dalam setahun targetnya itu sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta)).dan selama ini jumlah yang sudah diatur tidak kekurangan dan itu cukup dan kita di kanwil IX memiliki 52 Cabang

Tahap Analisa kelengkapan 3. Apa saja yang menjadi perhatian untuk kelengkapan? yang penting usaha nya ada kemudian di kuatkan dengan surat izin usaha,kemudian dari sisi pembukuan sederhana juga kita cek untuk gambaran pembukuan kita, dan syarat administrasi lainnya sih mas. 4. Bagaimana jika kelengkapan persyaratan kurang? Apakah menghambat bantuan itu diberikan? Tidak sih mas tidak pernah kita batalkan atau menghambat, tapi kita lihat juga bagaimana kekuragannya contohnya saja misal ada surat persetujuan dari suami atau istri ya kurang itu masih kita berikan,tapi kalau untuk SIUP tidak ada kita tidak bisa bantu” Tahap Survei lapangan 4. Apa saja yang di lihat dalam proses survei lapangan? Yang sudah pasti usaha nya benar ada mas, dan terkadang juga kita menanyakan dengan masyarakat sekitar mengenai usaha kita dan melihat gambaran pendapatan dia, terkadang ada yang mengaku usaha tetapi kenyataan dilapangan tidak ada transaksi. 5. Apakah proses itu menyamakan dokumen yang sudah di analisa? Iya benar mas untuk memastikan data dengan disaat pengajuan dan dipastikan melalui survei 3. Siapa yang melakukan survei tersebut? Petugas pelaksana PK?

Analis kredit yang ada di area mas, dan analis kreasi dengan PK sama mas orang nya, jadi 2 program yang berbeda tetapi untuk analis data dan survei lapangan sama, dan kadang setiap area juga analis nya berbeda-beda jumlahnya saya ambil contoh di kebayoran lama itu analis nya jumlahnya 5 di bantu dengan pembantu satu orang satu, dan analis ini selalu dilapangan. 4.Apa yang di maksud dengan menginventarisasi dan meregister permohonan calon mitra binaan dari cabang masing masing? Bagaimana yang datang langsung ke kantor wilayah? Kalau memang ke kanwil pasti kita teruskan ke cabang atau area asal calon mitra binaan tersebut, kemudian area dan cabang yang survei karena kita di kanwil tidak melakukan kegiatan survei.

Tahap Analisa hasil survei 1. Apa saja yang di analisa setelah melakukan survei? Kroscek data mas dari pengajuan hingga survei kita cek semuanya, analisa mengenai pendapatan dia berapa dan kesanggupan pinjaman yang dia pinjam berapa karena nanti itungannya masuknya ke besarnya pinjaman itu. 2. Apakah hasil survei menentukan berapa pinjaman yang diberikan? Menentukan mas kan kita sudah melalui proses yang panjang dan kroscek data mengenai calon mitra binaan, karena kan semuanya sudah ada hitunghitungannya mas, takutnya misal kita selalu memberikan bantuan sesuai dengan pengajuan dan mitra binaan tidak sanggup untuk membayar itu jadi masalah lagi.

3. Apakah hasil survei bisa membatalkan pengajuan mitra binaan? Kalau iya kenapa? Bisa ko mas, pernah ada di kita area kebayoran baru ternyata waktu di survei itu berkas limpahan itu dia awalnya kreasi dan ingin ke PK, dan analis nya akhirnya mengugurkan karena kita tidak ingin memakan program lainnya. 4.Apa yang menjadi catatan untuk kelayakan bantuan?

Catatan yang paling penting selain usaha itu dia tidak terikat dengan bank di saat pengajuan bantuan kepada PK Pegadaian, dan yang kita prioritaskan itu ya UMKM mas.

Tahap Pencairan 1. Bagaimana proses pencarian tersebut? Kalau pengajuan hingga pencarian itu biasanya tergantung dengan analis itu sendiri cepat atau lambat, dan biasanya kalau sudah di survei dan sudah di setujui oleh area biasanya lewat hp atau email dana itu bisa cair kemudian dari situ kanwil yang mengeluarkan dana tersebut kerena sudah di dropping dari pusat sehari 75 juta, dan 75 juta itu di luar modal cabang tersebut yang 60 Juta targetnya, intinya mas kanwil yang mengeluarkan bantuan tersebut dan cabang komunikasi dengan kanwil apabila pengajuan bantuan PK. 2. Dalam bentuk apa bantuan diberikan? Kalau memang cabangnya memiliki rekening kitra transfer ke cabang nanti cabang yang mencairkan, tapi karena ada beberapa cabang yang tidak memiliki rekening kita berikan cek dari sini dengan nama mitra binaan dan hanya bisa di cairkan oleh mitra binaan.

Pelatihan 1.Apakah ada nya pelatihan untuk pelaksana pk dalam menjalankan kegiatan mitra binaan? Selama saya disini belum ada, tapi setau saya analis sudah mendapat pelatihan khusus karena mereka terkait dengan kreasi dan pelatihan itu diberikan oleh perusahaan, dan sebenarnya PK ikut dan bisa dikatakan belum berdiri sendiri karena masih menggukan analis kreasi. 2.Kalau ada pelatihan berapa orang yang ikut dalam pelatihan tersebut? Hampir semua analis yang kreasi pasti pernah mendapatkan pendidikan dari perusahaan.

Pendidikan 1.Apakah ada pendidikan untuk pelaksana pk?

Dari PK sendiri tidak ada mas karena kita masih menggunakan analis dari kreasi. 2.Pendidikan apa yang diberikan kepada pelaksana pk untuk menjalankan program? Kalau kreasi sih seperti pendidikan pembacaan karakter dan melihat cara bagaimana untuk survei dan menganalisis hasil survei, seperti itu aja mas. 4. Apakah itu sebuah kewajiban yang harus di ikuti apabila ada kegiatan tsb? Setau saya sih analis wajib ikut untuk pendidikan tersebut mas kan mereka selalu ada dilapangan, sayangnya memenang kurang sekali pendampingaan mas, karena analis itu hanya sebatas proses survei hingga pencairan saja tidak adanya pendampingan, kita kan ingin memberdayakan masyarakat tapi kelemahan nya tidak ada pendampingan, karena memang PK ini awalnya hanya menjalankan program kementrian saja, tetapi sekarang kewajiban untuk menjalankan.

Promosi 1.Bagaimana pelaksana meningkatkan usaha mitra binaan? Terkadang kita memberikan masukan kepada mitra binaan untuk bagaimana manajemen usaha yang baik mulai dari pembukuan hingga promosi usaha, supaya apa yang sudah kita berikan bisa bermanfaat dan mengembangkan usaha mereka. 2.Strategi apa yang di gunakan untuk meningkatkan atau mengurangi hal tersebut? Ikut pameran gitu mas, sayangnya memang pameran ini tidak bisa diakses oleh mitra binaan lainnyaa karena memang pameran ini diperuntukan hanya untuk mitra binaan yang bergerak di bidang usaha kreatif. 3.Bagaimana pegadaian melihat usaha yang ada saat ini? Sampai saat ini baik mas, mereka mengalami pengembangan modal usaha jadi modal usaha tersebut bisa digunakan untuk memenuhi fasilitas usaha mereka mas, dan kita selalu berupaya untuk bisa berkembang dan kekurangan pendampingan yang sangat kita rasakan akan kita cari solusinya, karena hanya memberikan bantuan uang tanpa adanya pendampingan dirasa kita tidak memberdayakan masyarakat mas hanya sedekar memberikan uang saja, itu salah sebenarnya.

PEDOMAN WAWANCARA EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KEMITRTAAN (PK) MELALUI PT.PEGADAIAN (PERSERO) KANWIL IX Informan (Penerima Program PK) PT.Pegadaian (Persero) Kanwil IX Waktu dan Tempat

:Rumah Ruslia Marbun

Hari & Tanggal

:23 Mei 2016

Identitas Informan Nama

:Ibu Ruslia

Tempat/Tgl Lahir

:Parlilitan, 06 Juni 1966

Jenis Kelamin

:Perempuan

Agama

:Kristen

Pendidikan

:S1 Akutansi

Usaha

:Agen Ice Cream Campina

Tahap Pengajuan 1.Apa syarat jika ingin mengajukan bantuan? Dulu saya harus punya usaha,izini usaha,survei dari pihak pegadaian ke tempat usaha saya dan harus punya jaminan kebetulan saya memberikan jaminan sertifikat rumah 2. Kemana Anda mengajukan bantuin tersebut?kanwil atau ke cabang? Saya waktu itu pegajuan langsung ke kanwil mas yang di senen itu pada waktu itu masih ketemu bu cut ketua program PKBL 3. Bagaimana proses pengajuan bantuan? Sangat mudah mas tidak bertele-tele banget dan bunganya juga bagus saya senang tidak terlalu besar, beda dengan yang lainnya, mudah juga karena saya punya semua syarat yang harus dipenuhi.

Tahap Analisa kelengkapan 1.Apakah Anda merasa bahwasannya kelengkapan yang Anda penuhi sudah sesuai aturan? Karena saya memenuhi semua syarat mas jadi di berikan bantuan deh beda mungkin sama yang tidak memenuhi syarat pasti tidak diberikan bantuan tersebut dan saya merasakan bahwa saya sudah melalukan semua tahapan syarat yang ada.

2.Dan bagaimana Anda melihat syarat yang menjadi acuan untuk mendapatkan bantuan, sulit atau tidak? Syarat yang menjadi acuan sih tidak sulit mas semuanya masih dalam jaungkauan saya sih mas dan semua data nya saya ada tidak terlalu ribet sih mas mudah.

Tahap Survei lapangan 1.Apa saja yang dilakukan ketika survei oleh pihak pegadaian? Survei yang dilakukan Pegadian melihat tempat usaha saya mas, dan menyamakan data yang sudah saya berikan pada saat proses pengajuan, saya sih agak santai pada proses survei karena semua sudah sesuai dengan prosedur. 2.apakah yang survei orang yang sama ketika Anda pengajuan bantuan? Karena saya lewat kanwil dan yang survei ke tempat saya beda sih mas, tidak sama saat pengajuan.

Tahap Analisa Hasil survei 1.Menurut anda apakah pada proses analisa hasil survei bisa menentukan bantuan yang akan diberikan kepada anda? Ya ada sih mas kadang waktu meeting tidak ada limit nya teteapi faktanya terkadang kita ingin pinjam gak sesuai dengan apa yang kita butuhkan awalnya ya pengennya sih yang rajn bayar dan gak pernah ada masalah seharusnya bisa dapat lebih, ya harus di tingkatkan deh.

2.Mengapa hal ini bisa terjadi dalam proses analisa hasil survei? Untuk alasan mengapanya secara detail saya kurang tahu mas, tapi saya agak bingung aja dan terkadang kurang konsisten, tapi karena saya butuh yaudah saya terima saja.

Tahap Pencarian dana 1.Berapa lama proses Anda mulai dari pengajuan hingga pencarian dana? Setau saya prosesnya tergantung yang dilapangan mas bagaimana melihat lokasi kita dan data kita seperti apa, untuk pastinya saya juga tidak ingat.

2. Dalam bentuk apa Anda mendapatkan bantuan? Dalam bentuk cek dan saya waktu itu ke bank untuk proses pencairanya mas tidak sulit dan sangat mudah prosesnya.

Pelatihan 1.Selama Anda menjadi mitra binaan apakah Anda pernah ikut dalam pelatihan? Dulu pernah ada mas pelatihan gitu tentang pembukuan,gathering, dan sharing tetapi sekarang sudah lama kayaknya tidak ada mas dan tidak pernah ada undangan lagi, padahal kegiatan itu sangat membantu orangorang dalam membuat pembukuan dan misal ada seminar pun pembicaranya tidak sembarangan semuanya baik dan berkualitas

2.Dan pelatihan seperti apa jika Anda pernah ikut dalam pelatihan? Pada saat itu sih saya dapat mengenai manajemen usaha gitu sih mas, seperti pembukuan dan bagaiamana dalam menjalankan usaha.

3.Apakah pelatihan yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan? Lumayan sesuai kebutuhan mas apalagi untuk masyarakat awam hal seperti ini bagus untuk kita jadi tahu.

Pendidikan 1.Apakah Anda pernah ikut pendidikan mengenai manajemen usaha oleh pegadaian? Hampir sama sih mas paling mendidik mengenai usaha yang baik dan benar disertai dengan belajar mengenai pembukuan usaha. 2.Apakah pendidikan itu sudah sesuai dengan kebutuhan Anda? Basic saya memang sudah s1 ekonomi yaa mas jadi sudah mengerti sedikit, tetapi untuk masyarakat awam ini sangat berguna pastinya. 3.Apakah ada pendampingan dari pegadaian untuk mengontrol kegiatan usaha anda? Jarang mas dan itu juga waktunya tidak menentu. Promosi 1.Apakah pegadaian pernah memberikan fasilitas untuk memperkenalkan usaha anda? Memberikan fasilitas sih iya mas ikut pameran tapi terbatas dan hanya untuk ekonomi kreatif saja sedangkan saya hanya agen ice cream, seharusnya memberi jalan untuk yang non ekonomi kreati untuk mengenalkan usaha mereka.

PEDOMAN WAWANCARA EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KEMITRTAAN (PK) MELALUI PT.PEGADAIAN (PERSERO) KANWIL IX Informan (Penerima Program PK) PT.Pegadaian (Persero) Kanwil IX Waktu dan Tempat

: Ibu Sujana

Hari & Tanggal

:Senin, 23 Mei 2016

Identitas Informan Nama

:IbuSujana

Tempat/Tgl Lahir

:Jakarta, 21 Mei 1966

Jenis Kelamin

:Perempuan

Agama

:Islam

Pendidikan

:

Usaha

:Sembako

Tahap Pengajuan 1. Apa syarat jika ingin mengajukan bantuan? Usaha mas untuk membesarkan usaha saya aja mas,sertifikat tanah, keterangan usaha gitu mas dari RT kalau gak salah.” 2. Kemana Anda mengajukan bantuin tersebut?kanwil atau ke cabang? Pada waktu itu saya ke senen langsung mas, karena waktu itu tetangga saya memberikan informasi mengenai program kemitraan, dan langsung saja saya ke kanwil IX 3. Bagaimana proses pengajuan bantuan? Mudah ko mas kan waktu itu tetangga saya juga memberikan informasi sebelumnya jadi saya sudah ada gambaran sebelum mengajukan bantuan sebagai mitra binaan itu mas.

Tahap Analisa kelengkapan 1. Apakah Anda merasa bahwasannya kelengkapan yang Anda penuhi sudah sesuai aturan? Saya sudah berusaha memenuhi semua syarat yang menjadi acuan sih mas, karena saya sudah ada informasi mengenai program kemitraan ini jadi saya sudah mempersiapkan syarat yang dibutuhkan apa saja, gitu sih mas. 2. Dan bagaimana Anda melihat syarat yang menjadi acuan untuk mendapatkan bantuan, sulit atau tidak? Mudah mas tidak sulit dan apabila kita memang punya syarat itu semua jadi kita tidak merasakan kesulitan mas, mudah semua prosesnya.

Tahap Survei lapangan 1.Apa saja yang dilakukan ketika survei oleh pihak pegadaian? Tim pegadaian hanya melihat cara saya dalam menjalankan usaha saya dan mengecek atau memastikan data tertulis dan dilapangan itu sama. 2.apakah yang survei orang yang sama ketika Anda pengajuan bantuan? Saya tidak memperhatikan detail sih mas, tapi seperti sih beda saya lupalupa ingat mas Tahap Analisa Hasil survei 1.Menurut anda apakah pada proses analisa hasil survei bisa menentukan bantuan yang akan diberikan kepada anda? Kekurangannya pada program ini sih mas mungkin tidak sesuai terkadang sama apa yang dibutuhkan saya mengajukan sekian juta eh dapat nya sekian juta terkadang penjelasannya pun kenapa hanya segitu tidak terlalu jelas mas, tapi saya sebagai nasabah yaa mau gimana lagi daripada tidak dapat bantuan.

2.Mengapa hal ini bisa terjadi dalam proses analisa hasil survei?

Mungkin dari hasil survei ya mas saya juga kurang paham, itu kan sudah ada di prosedur masing-masing saya selaku mitra binaan ikut prosedur yang berlaku saja, tetapi memang itu sih kekurangannya yang saya rasakan. Tahap Pencarian dana 1.Berapa lama proses Anda mulai dsri pengajuan hingga pencarian dana? Kalau untuk prosesnya saya lupa berapa lama nya mas, sepertinya sih tidak lama tinggal gimana kita saja pada proses pengajuan cepat dan lengkap atau tidak data kita. 2. Dalam bentuk apa Anda mendapatkan bantuan? Dalam bentuk cek mas saya.

Pelatihan 1. Selama Anda menjadi mitra binaan apakah Anda pernah ikut dalam pelatihan? Pernah mas waktu awal saya jadi mitra binaan pernah ada pelatihan gitu, dan itu sudah lama juga. 2. Dan pelatihan seperti apa jika Anda pernah ikut dalam pelatihan? Saya lupa apa yaa dulu.... kayak seminar gitu sih mas dan mengenai usaha aja bagaimana menjalankan usaha yang baik dan mengenai pembukuan. 3. Apakah pelatihan yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan? Perlu sih dan ini menurut saya kegiatan yang baik dan harus diadakan lagi untuk mencerahkan mitra binaan.

Pendidakan 1.Apakah Anda pernah ikut pendidikan mengenai manajemen usaha oleh pegadaian? Pendidikan sih pernah kayaknya mas tapi waktu itu kita cuma kumpul gitu dan ada gimana caranya mengenai manajemen usaha dan itu juga sudah lama kayaknya mas

2.Apakah pendidikan itu sudah sesuai dengan kebutuhan Anda? Yaa saya mencoba memahami kegiatan tersebut mas dan memang itu sangat positif untuk kita selaku mitra binaan. 3. Apabila tidak pernah ada pendidikan apakah Anda sebagai mitra binaan ingin adanya pendidikan? 4. Apakah ada pendampingan dari pegadaian untuk mengontrol kegiatan usaha anda? Kalau untuk kontrol kayaknya jarang mas, dan itu juga hanya sebatas melihat usaha saja tidak lebih, dan waktunya juga tidak tentu mas.

Promosi 1.Apakah pegadaian pernah memberikan fasilitas untuk memperkenalkan usaha anda? Setau saya itu hanya untuk ekonomi kreatif sedangkan saya tidak masuk dalam kategori ekonomi kreatif jadi tidak termasuk sih mas tidak pernah ikut juga jadinya.

PEDOMAN WAWANCARA EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KEMITRTAAN (PK) MELALUI PT.PEGADAIAN (PERSERO) KANWIL IX Informan (Penerima Program PK) PT.Pegadaian (Persero) Kanwil IX Waktu dan Tempat

:Rumah Pak Tulus

Hari & Tanggal

:23 Mei 2016

Identitas Informan Nama

: Tulus Widodo

Tempat/Tgl Lahir

:25 Februari 19

Jenis Kelamin

:Laki-Laki

Agama

:Islam

Pendidikan

:

Usaha

:Sembako, Jualan pakaian

Tahap Pengajuan 1. Apa syarat jika ingin mengajukan bantuan? Punya Usaha sih mas intinya, yang saya dengar kan tujuan dari program kemitraan ini membantu usaha yang ingin berkembang, kuncinya sih punya usaha, itu aja mas. 2. Kemana Anda mengajukan bantuin tersebut?kanwil atau ke cabang? Saya ke senen mas langsung ke kanwil IX kebetulan sebelum saya punya usaha saya kerja dan kebetulan tempat kerja saya tidak terlalu jauhb dari kanwil IX

3. Bagaimana proses pengajuan bantuan? Gampang sih mas yang penting ada usaha aja, kan pegadaian juga gak tiba tiba ngasih gitu, mereka juga ada survei tim mereka sebelum ngasih ke kita mas.

Tahap Analisa kelengkapan 1. Apakah Anda merasa bahwasannya kelengkapan yang Anda penuhi sudah sesuai aturan? Ya karena saya memenuhi syarat untuk mendapatkan program PK itu sih mas jadi saya di berikan bantuan oleh pegadaian dan saya juga sangat membutuhkan dana tersebut mas, untuk mengembangkan usaha saya.

2. Dan bagaimana Anda melihat syarat yang menjadi acuan untuk mendapatkan bantuan, sulit atau tidak? Semua sudah saya jalani dan ini juga bukan pertama kali saya sebagai mitra binaan jadi saya sudah punya cara untuk mempersiakan syarat yang dibutuhkan.

Tahap Survei lapangan 1.Apa saja yang dilakukan ketika survei oleh pihak pegadaian? Normal sih mas sama saja ketika saya memimjam petama kali, dia melihat tempat tinggal saya, usaha saya dan cara bagaimana saya menjalankan usaha saya, ya mungkin pihak Pegadaian ingin lebih yakin dalam membantu saya.

2.Apakah yang survei orang yang sama ketika Anda pengajuan bantuan? Beda mas ada orang lain gitu dari Pegadaian, analis kalau tidak salah penyebutan namanya itu

Tahap Analisa Hasil survei 1.Menurut anda apakah pada proses analisa hasil survei bisa menentukan bantuan yang akan diberikan kepada anda? Mungkin bisa iya bisa tidak mas, tetapi sejauh ini saya tidak pernah mengalami hal tersebut yang saya ajukan itu hasil yang saya dapatkan, seperti itu mas.

2.Mengapa hal ini bisa terjadi dalam proses analisa hasil survei? Saya tidak tahu mas karena saya tidak pernah merasakan, mungkin dibalik semua itu ada alasan tertentu sih mas dan semuanya harus menerima proses yang ada.

Tahap Pencarian dana 1.Berapa lama proses Anda mulai dsri pengajuan hingga pencarian dana? Proses demi proses sudah saya jalani dan untuk berapa lama waktu pengajuan hingga pencairan saya lupa berapa lamanya, tetapi keseluruhan saya merasakan kemudahan sih, kuncinya pegajuan dan realita dilapangan itu benar adanya dan semuanya sudah saya usaha penuhi syaratnya. 2.Dalam bentuk apa Anda mendapatkan bantuan? Saya dalam bentuk cek mas dan kemudian saya cairkan cek tersebut di bank. Pelatihan 1.Selama Anda menjadi mitra binaan apakah Anda pernah ikut dalam pelatihan? Sepertinya saya tidak pernah ikut mas atau saya lupa saya tidak tahu mas, tapi sih pernah dengar ada informasi mengenai kegiatan tersebut. 2. Dan pelatihan seperti apa jika Anda pernah ikut dalam pelatihan? Karena saya tidak ikut jadi saya tidak tahu pasti mas kegiatan tersebut. 3. Apakah pelatihan yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan? Mungkin sesuai kebutuhan mas kan usaha juga harus banyak belajar supaya sukses usahanya.

Pendidakan 1.Apakah Anda pernah ikut pendidikan mengenai manajemen usaha oleh pegadaian? Hampir sama sih saya tidak pernah ikut kegiatan tersebut.

2.apakah pendidikan itu sudah sesuai dengan kebutuhan Anda? Pasti tujuannya untuk usaha jadi sangat sesuai kebutuhan pastinya. 3. Apabila tidak pernah ada pendidikan apakah Anda sebagai mitra binaan ingin adanya pendidikan? Mungkin kegiatan ini diperlukan guna meningkatkan mitra binaan dalam menjalankan usaha mereka ilmu baru untuk usaha, itu akan sangat baik mas. 4.Apakah ada pendampingan dari pegadaian untuk mengontrol kegiatan usaha anda? Sepertinya tidak ada deh mas saya tidak pernah menmui itu, paling hanya sebatas survei lokasi saja setelah pencairan

Promosi 1.Apakah pegadaian pernah memberikan fasilitas untuk memperkenalkan usaha anda? Saya kan bergerak diluar usaha kreatif ya mas dan saya tidak pernah ikut dalam pamerah gitu sih mas, karena saya tahu saya usahanya tidak dalam bidang usaha kreatif.

Dokumentasi (Foto-Foto Penelitian)

Wawancara dan observasi mitra binaan (PK)

wawancara dan obervasi mitra binaan (PK)

Wawancara dan observasi mitra binaan (PK)

Foto bersama Kepala Divisi PKBL Pegadaian Kanwil IX Ibu Dian Pudjiastuti

Kondisi salah satu usaha mitra binaan program kemitraan usaha sembako