EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI KEUANGAN PADA WEBSITE KEMENTERIAN DAN LEMBAGA TINGGI NEGARA INDONESIA NAMA NPM FAKULTAS JURUSAN PEMBIMBING
: DESI SARAS WATI : 20208331 : EKONOMI : AKUNTANSI : DR. Ir. Budi Hermana, MM.
UNIVERSITAS GUNADARMA DEPOK 2012
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang
Informasi merupakan kebutuhan utama setiap orang. Setiap badan publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh badan publik diatur dalam pasal 9 ayat 2, yaitu informasi yang berkaitan dengan badan publik, informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait, informasi mengenai laporan keuangan, dan Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Keterbukaan dan transparansi informasi pada sektor atau badan publik diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Salah satu sumber atau penyedia informasi publik tersebut adalah badan atau sektor publik, dalam hal ini yakni Kementerian dan Lembaga tinggi negara. Oleh karena itu , Pemerintah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan kemampuan, untuk mengelola keuangan pemerintahan, dan mendistribusikan informasi keuangan ke pelayanan publik untuk menindaklanjuti pelaksanaan proses pembangunan sesuai dengan prinsip-prinsip good government.
B.
RUMUSAN DAN BATASAN MASALAH.
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah evaluasi keterbukaan informasi keuangan pada website kementerian dan lembaga tinggi negara Indonesia dengan menggunakan undang-undang keterbukaan informasi publik (KIP) pasal 14? 2. Apakah ada perbedaan atau tidak ada perbedaan antara website kementerian dengan website lembaga tinggi negara Indonesia pada popularitas? 3. Adakah hubungan antara index, kekayaan dokumen, kekayaan informasi dengan popularitas pada web kementerian dan lembaga tinggi negara Indonesia? Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah dengan menggunakan undang-undang keterbukaan informasi publik (KIP) pasal 14, data anggaran 2012, variabel yang digunakan vriabel dependen adalah popularitas, variabel independennya adalah index, kekayaan dokumen,kekayaan informasi, data kementrian dan lembaga tinggi negara Indonesia yang digunakan sebagai sampel sebanyak 81 dalam penelitian ini. C.TUJUAN PENELITIAN. Adapun tujuan penelitian sebagai berikut: 1.Untuk mengetahui evaluasi keterbukaan informasi keuangan pada website kementrian dan lembaga tinggi negara Indonesia dengan menggunakan undang-undang keterbukaan informasi publik (KIP) pasal 14. 2.Untuk mengetahui ada perbedaan atau tidak ada perbedaan antara website kementerian dengan website lembaga tinggi negara Indonesia pada popularitas 3.Untuk mengetahui hubungan antara index, kekayaan dokumen, kekayaan informasi dengan popularitas pada web kementerian dan lembaga tinggi negara Indonesia.
BAB III METODE PENEITIAN A. SAMPEL DAN DATA Sampel kementerian dan lembaga tinggi negara Indonesia yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 81 kementerian termasuk lembaga tinggi negara Indonesia yang sudah mempunyai website resmi. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data anggaran keuangan kementerian dan lembaga tinggi negara, jumlah halaman web atau kekayaan informasi, Jumlah dokumen, data index atau data dari isi Keterbukaan Informasi Publik Pasal 14, dan rangking atau peringkat web. Periode anggaran keuangan yang digunakan adalah selama 1 tahun yaitu periode 2012. Data anggaran keuangan tersebut diperoleh dari situs www.indonesia.go.id dan www.perbendaharaan.go.id , data jumlah halaman web atau kekayaan informasi, dan data jumlah dokumen diperoleh dari situs www.google.com, data rangking atau peringkat web diperoleh dari www.alexa.com. Pengukuran Index Keterbukaan Informasi Publik Pasal 14 dilakukan pada minggu yang sama yaitu pada tanggal 28, 29, 30, dan 31 Mei 2012, sedangkan kekayaan informasi, kekayaan dokumen dan popularitas pengukuran dilakukan pada tanggal 10, 11, dan 18 Mei 2012.
B.
VARIABEL PENELITIAN. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari satu variabel dependen dan 3 variabel independen. 1. Variabel Dependen. Variabel dependen (variabel terikat) yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah ranking atau disebut juga dengan popularitas situs web (Y). Dalam penelitian ini popularitas situs web diukur dengan menggunakan Alexa Traffic Rank. 2. Variabel Independen. a. Indeks(X1). Indeks diukur dengan item-item yang terdapat pada isi Undang – undang Keterbukaan Informasi publik Indonesia Nomor 14 tahun 2008. b.Kekayaan dokumen (X2). Kekayaan dokumen diukur dengan jumlah keseluruhan dokumen, yang terdiri dari masing – masing jenis tipe file,yaitu jenis doc, pdf, ppt. c. Kekayaan Informasi (X3) Kekayaan inforrmasi diukur dengan jumlah website google, dengan mengetikkan keyword “site:domain” pada mesin pencari google (www.google.com).
METODE PENELITIAN C. METODE ANALISIS DATA. a) Statistik Deskriptif. b) Uji Normalitas. c) Analisis Faktor. d) Nonparametrik. e) Uji Dua Sampel Bebas : Uji Mann – Whitney. Hipotesis: – Ho1 : Popularitas Informasi website Kementerian tidak berbeda dengan popularitas informasi website lembaga tinggi negara. – Ha 1 : Popularitas Informasi website Kementerian berbeda secara nyata dengan popularitas informasi website lembaga tinggi negara. f) Korelasi Spearman. Hipotesis: – Ho2: Tidak ada hubungan antara content index, kekayaan dokumen, kekayaan informasi dengan popularitas. – Ha2 : Ada hubungan antara content index, kekayaan dokumen, kekayaan informasi dengan popularitas.
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Deskriptif Variabel Kementerian dan Lembaga Tinggi Negara. Deskriptif atau analisis deskriptif, yaitu penggambaran tentang statistik data seperti mean, sum, standar deviasi, varience, range. Tabel 4.1 Keterbukaan Informasi Publik Kementerian dan Lembaga Tinggi Negara Descriptive Statistics N
Minimum Maximum
Mean
Std. Deviation
Index
81
.3571
1.0000
.634481
.1340805
Kekayaan_Dokume n
81
0
51876
4192.79
8905.186
Kekayaan_Informas i
81
528
4870000 303712.27
773924.813
Popularitas
81
0
Valid N (listwise)
81
9864385 953212.91 1523854.323
EVALUASI INDEX
1. 2. 3. 4.
Keterangan Penilaian : Tidak ditemukan kata kunci yang sesuai. Ditemukan tetapi hanya beberapa informasi singkat. Ada relatif rinci tetapi tidak disertai dengan dokumen lengkap. Lengkap dan terinci.
PERINGKAT 10 BESAR PADA KE EMPAT VARIABEL Tabel 4.3 10 Besar Kekayaan Informasi
Tabel 4.2 10 Besar Kekayaan Dokumen Nama -nama Kementrian dan Lembaga Tinggi NO
NO
Nama -nama Kementrian dan Lembaga
Negara
Tinggi Negara
1
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
1
Kementerian Negara Badan Usaha Milik
2
Badan Pusat Statistik
3
Kementerian Pertanian
2
Kementerian Keuangan
4
Kementerian Agama
3
Kementerian Pekerjaan Umum
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK
4
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5
- RI)
5
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
6
Kementerian Keuangan
6
Kementerian Pertanian
7
Kementerian Kehutanan
7
Kementerian Sosial
8
Kementerian Negara Riset dan Teknologi
8
Badan Pusat Statistik
Negara
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
9
Nasional/Kepala Bappenas
9
(MA - RI)
10
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
10
Kementerian Negara Riset dan Teknologi
PERINGKAT 10 BESAR PADA KE EMPAT VARIABEL Tabel 4.5 Hasil Penilaian Undang-Undang Keterbukaan Informasi (Index) NO
Tabel 4.6 10 Besar Peringkat Dunia Website Terpopuler
Nama Kementerian dan Lembaga Tinggi Negara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK
Nama Kementerian dan Lembaga Tinggi NO
Negara
1
– RI)
1
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2
Badan Pusat Statistik
2
Kementerian Keuangan
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan
3
Kementerian Pertanian
4
Badan Pusat Statistik
5
Kementerian Agama
6
Kementerian Pekerjaan Umum
7
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
8
Badan Kepegawaian Negara
9
Kepolisian Negara Republik Indonesia
10
Kementerian Kesehatan
3
Nasional/Kepala Bappenas
4
Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA - RI)
5
Kementerian Dalam Negeri
6
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK - RI)
7
Badan Koordinasi Penanaman Modal
8
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
9
Kementerian Keuangan
10
Kementerian Pertanian
ANALISIS PENGUJIAN STATISTIK Tabel 4.9 Uji Normalitas
Tabel 4.10 Uji Perbedaan
Tests of Normality
Test Statisticsa Kolmogorov-Smirnova
Popularitas Index Kekayaan_Doku men Kekayaan_Infor masi Popularitas
Statistic .124
df 81
Sig. .004
.319
81
.000
.352
81
.000
.266
81
.000
Mann-Whitney U Wilcoxon W
Z Asymp. Sig. (2-tailed)
597.000 1192.000
-1.933 .053
a. Grouping Variable: Pemerintahaan a. Lilliefors Significance Correction Sumber: Olah SPSS 17
Sumber: Olah SPSS 17
ANALISIS PENGUJIAN STATISTIK 4.12 Hubungan Antara Kekayaan Dokumen dengan Popularitas
Tabel 4.11 Hubungan Antara Index dengan Popularitas Correlations
Correlations Index Spearman's rho
Index
Correlation
Popularitas
1.000
Spearman's rho Kekayaan Correlation Coefficient
Coefficient Sig. (2-tailed)
N Popularitas Correlation
Kekayaan_Dokumen
-.925**
.
.000
81
81
-.925**
1.000
Popularitas
1.000
-.929**
.
.000
81
81
-.929**
1.000
.000
.
81
81
_Dokumen Sig. (2-tailed)
N
Popularitas Correlation Coefficient Coefficient Sig. (2-tailed) N
.000
.
81
81
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Sig. (2-tailed)
N
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). Sumber: Olah SPSS 17.
Tabel 4.13 Hubungan Antara Kekayaan Informasi dengan Popularitas
Correlations Kekayaan_Informasi Spearman's rho
Kekayaan_Informasi
Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N
Popularitas
Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N
Sumber: Olah SPSS 17.
Popularitas
1.000
-.927**
.
.000
81
81
-.927**
1.000
.000
.
81
81
BAB V PENUTUP A.Kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan peneliti pada bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Evaluasi keterbukaan informasi keuangan pada website kementerian dan lembaga tinggi negara Indonesia dengan menggunakan undang-undang keterbukaan informasi publik (KIP) pasal 14, pada setiap website resmi kementerian dan lembaga tinggi negara Indonesia sudah diterapkan dengan baik, yang dibandingkan dengan popularitas yaitu peringkat dunia dari 81 sampel kementerian dan lembaga tinggi negara, untuk penilaian index keterbukaan informasi publik bahwa peringkat tertinggi dalam penilaian 14 butir adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK – RI), hal ini dikarenakan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesi (BPK – RI) memiliki kelengkapan isi informasi yang sesuai dengan Undang – undang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 14. Perbandingan untuk popularitas sangat berbanding jauh, karena untuk popularitas dimiliki oleh Menteri Pendidikan Nasional, hal ini dikarenakan banyak pengunjung website yang mengakses website Menteri Pendidikan Nasional. Jadi jika isi informasi yang lengkap tetapi tidak di dukung dengan banyaknya pengunjung yang mengakses website tersebut tidak dapat mempengaruhi popularitas. 2. Tidak ada perbedaan antara website kementerian dengan website lembaga tinggi negara pada popularitas. 3. Adanya hubungan yang kuat namun tidak searah (negatif) antara index, kekayaan dokumen, kekayaan informasi dengan popularitas pada web kementerian dan lembaga tinggi negara Indonesia. B. Implikasi. • Pemerintah negara Indonesia harus lebih serius dalam menerapkan Undang – undang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 14, karena hal tersebut dapat membawa perubahan dalam sistem pemerintahan negara, yang ditandai dengan adanya tuntutan tata kelola kepemerintahan yang baik yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparasi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik. • Sistem informasi dan dokumentasi harus lebih dikembangkan, hal untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat memberikan akses dengan mudah. Bahkan setiap Badan Publik perlu melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah, cermat, cepat dan akurat. • Fitur-fitur atau fasilitas layanan pemerintahan di Internet harus bisa lebih menarik agar para pengguna lebih merasa puas dalam menggunakan website tersebut, oleh karena itu perlu ditingkatkan informasi keuangannya pada website kementerian dan lembaga tinggi negara tersebut.
SEKIAN DAN TERIMA KASIH
