EVALUASI DAN IMPLEMENTASI
LANGKAH-LANGKAH DALAM PELAKSANAAN FCP (FRAUD CONTROL PLAN)
DI RSST KLATEN.
OLEH :
SPI RSUP dr.Soeradji Tirtonegoro Klaten 17 Pebruari 2016.
POTRET INDONESIA
PENGANGGURAN
HUTANG LUAR NEGERI
KERUSAKAN ALAM KEMISKINAN MASSIF
DAMPAK KORUPSI
MENGHAMBAT PEMBANGUNAN
beberapa orang pelajar SMP dan SD di kampung Tanjung, Lebak, Banten, meniti sebuah jembatan rusak yang hanya dihubungkan dengan satu tali terbentang di atas Sungai Ciberang (foto Reuters/Beawiharta)
MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA
DAN BANYAK LAGI LAINNYA !!!
MERUSAK MORAL & SENDI BANGSA
Pencegahan korupsi meliputi 2 langkah fundamental yaitu : 1.
Penciptaan dan pemeliharaan kejujuran dan integritas,
2.
Pengkajian risiko korupsi serta membangun sikap yang konkrit guna meminimalkan risiko serta menghilangkan kesempatan terjadinya korupsi.
Korupsi tidak akan terjadi tanpa kesempatan, oleh karena itu organisasi dapat menghilangkan atau mengurangi kesempatan terjadinya korupsi melalui langkah berikut : 1.
Mengidentifikasi sumber serta mengukur risiko korupsi;
2.
Mengimplementasikan pengendalian pencegahan dan pendeteksian;
3.
Menciptakan pemantauan secara luas melalui peran serta pegawai, pelanggan dan masyarakat;
4.
Memfungsikan pengecekan independen, termasuk fungsi audit dan standar investigasi.
FRAUD CONTROL PLAN Adalah :
Rencana tindak yang digunakan untuk mengelola/menangani risiko kecurangan (fraud) di suatu entitas Pendekatan : I. PENCEGAHAN, dimaksudkan untuk mengurangi probablitias terjadinya fraud. II. PENDETEKSIAN, sebagai suatu early warning system III. INVESTIIGATIF, sebagai penanganan atas kejadian fraud dan pelakunya.
Atribut : 1. 2.
3. 4. 5. 6.
7. 8. 9. 10.
Kebijakan Anti Fraud Struktur Pertanggungjawaban Penilaian Risiko Fraud Kepedulian Pegawai Kepedulian Pelanggan dan Masyarakat Pelaporan Kejadian Fraud Perlindungan Pelapor Prosedur Investigasi Pengungkapan kepada Pihak Eksternal Standar Perilaku dan Disiplin
1. Kebijakan anti fraud Kebijakan anti fraud merupakan kebijakan yang terintegrasi berisi pernyataan sikap organisasi terhadap fraud termasuk korupsi yang memuat atribut 2 sampai dengan atribut 10. Kebijakan Anti Fraud Kebijakan anti fraud di RSUP Klaten ‘cukup memadai’ (nilai – 1,69231) Pimpinan
sudah menunjukkan komitmen terhadap kebijakan anti fraud. Surat Keputusan Direktur Utama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor HK.02.04/II.1/3035/2015 tanggal 27 Februari 2015 tentang Kebijakan Anti Fraud
Langkah-langkah yang perlu dilakukan agar sub atribut bisa memadai, yaitu: Melakukan
pendekatan yang terstruktur untuk
mengimplementasikan rekomendasi hasil reviu yang signifikan. Menyediakan
media/sarana yang mempermudah untuk
akses kebijakan anti fraud oleh pihak-pihak yang relevan
2. Struktur pertanggungjawaban Tanggung jawab atas implementasi kebijakan tersebut dibagi habis kepada pejabat senior. Tanggung jawab tersebut dimulai sejak tingkat pimpinan organisasi sampai dengan tingkat operasional. Struktur Pertanggungjawaban
Struktur pertanggungjawaban telah cukup memadai (nilai ,75000)
RSST sudah memiliki mekanisme koordinasi untuk mengendalikan fraud yang merupakan tanggung-jawab dari Satuan Tugas Pengembangan FCP yang dilakukan oleh Satgas SPIP yang terdiri dari personil dari Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) dan Bagian/Bidang serta Instalasi pada RSST.
3. Penilaian risiko fraud termasuk korupsi Penilaian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkini pada organisasi, mengenai risiko kemungkinan kejadian fraud pada area atau bidang tertentu yang memerlukan penyempurnaan aturan atau kebijakan, sehingga upaya organisasi lebih terarah dan efisien dalam memanfaatkan sumber daya. Penilaian Risiko Fraud
Penilaian resiko fraud pada RSUP telah cukup memadai (nilai 1,42857)
Telah terdapat person yang dinominasikan yang bertanggungjawab mengawasi kajian risiko fraud serta program pengendalian fraud, yaitu berada di Tim Pengendali FCP (Satgas SPIP), yang dibantu dengan perwakilan komite-komite;
Surat Keputusan Direktur Utama RSUP Nomor KP.01.02/II.1/ 15944/2015 tanggal 2 Februari 2015 tentang Penetapan Daftar Risiko Fraud.
4. Kepedulian pegawai Seluruh pegawai dalam organisasi hendaknya memahami pengertian fraud, perbedaaan perbuatan fraud dan bukan fraud, permasalahan fraud, serta tahu apa yang harus diperbuat jika menjumpai kejadian (berpotensi) fraud.
Kepedulian Pegawai Usaha RSUP untuk menumbuhkan kepedulian pegawai terhadap kejadian-kejadian yang berindikasi fraud cukup memadai (nilai 1,60000) Keputusan Dirut RSUP Nomor HK.02.04/II.1/ 8303/2015 tanggal 3 Juni 2015 tentang Kepedulian Pegawai atas Kejadian Fraud.
Masih diperlukan langkah-langkah perbaikan untuk memotivasi seluruh pegawai agar lebih peduli terhadap kejadian-kejadian yang berindikasi
kecurangan/penyimpangan.
Salah satu caranya adalah : RSST perlu melengkapi kebijakan tertulis untuk memberikan penghargaan kepada pegawai yang melaporkan kejadian fraud/kecurangan, dan sanksi kepada pegawai yang menyampaikan laporan palsu.
5. Kepedulian pelanggan dan masyarakat Organisasi perlu menginformasikan kepada
masyarakat
dan
stakeholders berkaitan dengan nilai-nilai yang dimiliki dan
praktek-praktek kegiatan yang lazim, hak serta kewajiban layanan suatu organisasi. Kepedulian Pelanggan dan Masyarakat Program kepedulian pelanggan dan masyarakat tidak memadai (nilai 0,87500) SK Dirut RSUP Nomor HK.02.04/II.1/10001/2015 tanggal 30 Juni 2015 tentang Pembentukan Tim Pengelola Aduan di RSUP SK Dirut RSUP Nomor HK.02.03.2/V/668/2015 tanggal 3 Desember 2015 tentang Standar Prosedur Operasional Pengelolaan Pengaduan Pelanggan dan Masyarakat
Beberapa hal yang perlu dilakukan oleh RSST dalam mendorong kepedulian pelanggan dan masyarakat, yaitu:
Melaksanakan sosialisasi kepada publik (masyarakat, tokoh masyarakat dan pihak terkait dengan layanan RSST) tentang pedoman keluhan pelanggan.
RSST mempublikasikan informasi yang memuat tindakan-tindakan yang diambil jika terjadi fraud dan penghematan atau peningkatan jika dapat mencegah fraud.
RSST perlu melakukan pemantauan program kepedulian pelanggan dan masyarakat melalui survei atau cara lain untuk menentukan apakah upaya perubahan kepedulian dan sikap telah efektif dalam meningkatkan citra organisasi, meningkatkan kepuasan kerja staf dan menangkal atau mendeteksi kejadian korupsi/fraud yang terjadi dari luar organisasi
6. Sistem pelaporan kejadian fraud
Pimpinan organisasi membuat sistem dan prosedur yang paling efektif untuk menerima dan menyikapi keluhan dan laporan berkaitan dengan fraud termasuk korupsi baik dari pegawai, pelanggan, maupun
masyarakat pada umumnya. Langkah-langkah yang perlu dilakukan yaitu: Mengembangkan mekanisme untuk memfasilitasi dan mendorong pelaporan fraud dari pelanggan dan masyarakat umum, misalnya melalui upaya/kampanye pelaporan fraud, pemasangan banner anti fraud dan sarana pelaporannya serta brosur-brosur.
Melaksanakan Prosedur pelaporan yang didokumentasikan dan didistribusikan secara tepat, yaitu prosedur tentang pelaporan fraud yang harus disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan di luar RSST
7. Perlindungan pelapor Pimpinan organisasi membuat komitmen yang jelas dan tidak memihak untuk mendukung, serta melindungi semua upaya dalam kaitannya dengan pengidentifikasian fraud termasuk korupsi didalam organisasi yang dikelola. Langkah-lagkah yang perlu dilakukan adalah : a.
Membuat karyawan peduli pentingnya melaporkan situasi fraud dan mendorong pelaporan kejadian fraud;
b.
Mensosialisasikan kepada jajaran manajemen RSST dan karyawan tentang pedoman/keputusan Whistle Blower System dan Pengaduan Masyarakat, yang mencakup/ mengatur hal-hal:
sistem dan prosedur, investigasi dan penetapan permasalahan kaitannya dengan perlindungan kepentingan pelapor;
pelapor dijaga kerahasiaannya;
pelapor yang merasa dirinya terancam atau dirugikan;
dukungan RSST terhadap pelapor yang berniat baik
8. Pengungkapan kepada pihak eksternal Pimpinan organisasi perlu memahami bahwa untuk kasus-kasus fraud termasuk korupsi tertentu yang terjadi di lingkungan organisasinya dilaporkan kepada instansi yang
berwenang diluar organisasinya
sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan yaitu :
Membuat ketetapan yang jelas dan spesifik menyangkut urutan, kriteria pelaporan, bentuk pelaporan, tanggung jawab, dan proses pelaporan ke pihak eksternal. Pengungkapan kepada pihak eksternal telah mendapat perhatian dari pimpinan RSST yaitu dengan telah diterbitkannya Surat Keputusan Direktur Utama RSST Nomor HK.02.04/II.1/18485/2015 tanggal 2 Desember 2015 tentang Pengungkapan kepada Pihak Eksternal dan Surat Keputusan Nomor HK.02.03.2/V/669/2015 tanggal 3 Desember 2015 tentang Standar Prosedur Operasional Pengungkapan kepada Eksternal;
9. Prosedur Investigasi Pimpinan organisasi menetapkan prosedur investigasi yang
menjamin bahwa fraud yang terdeteksi harus ditangani dan diinvestigasi secara sistematis dan profesional.
Standar Investigasi Standar Investigasi pada RSST Klaten cukup memadai (nilai 1,50000)
Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah :
Manajer operasi dan lini dalam RSST perlu mengetahui dengan jelas dan lengkap menyangkut kapan dan bagaimana memulai investigasi terhadap kejadian fraud.
RSST (SPI) sudah pernah melakukan audit investigasi meskipun belum ada program pelatihan yang memadai bagi petugas yang ditunjuk/bertanggungjawab untuk melaksanakan investigasi internal/penangan fraud secara efektif.
Penanganan investigasi telah mendapat perhatian dari Pimpinan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro, yaitu dengan telah diterbitkannya Keputusan Direktur Utama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor HK.02.04/II.1/18484/2015 tanggal 2 Desember 2015 tentang Audit Investigatif dan Nomor HK.02.03.2/V/670/2015 tanggal 3 Desember 2015 tentang Standar Prosedur Operasional Audit Investigasi.
10. Standar perilaku dan disiplin Standar perilaku dan disiplin menguraikan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pegawai, tindakan yang legal dan ilegal, serta sanksi yang akan diberikan dalam hal pegawai melanggar standar perilaku dan disiplin. Standar ini berlaku bagi semua kelompok dan kategori pegawai.
Standar Perilaku dan Disiplin yang berlaku pada RSST telah memadai (nilai 2,00000),dengan adanya : Peraturan Direktur Utama RSST Nomor HK.03.06/II.1/ 17346/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Standar Perilaku dan Disiplin Pegawai Buku Saku Pedoman Perilaku dan Disiplin Pegawai Pakta Integritas oleh Pimpinan dan seluruh pegawai RSST
Eksistensi dan implementasi dari sub-atribut dalam atribut standar perilaku dan disiplin telah terpenuhi, antara lain: Kode etik memberikan pesan yang kuat dan jelas tentang perilaku anti
fraud secara umum. RSST telah secara jelas mendefinisikan dan secara formal menetapkan
posisinya terhadap penerapan disiplin yang terkait dengan fraud, dan telah mendefinisikan dan mengumumkan langkah-langkah yang akan diambil dan sifat hukuman yang akan dikenakan. Kebijakan dan standar RSST tentang disiplin secara efektif melengkapi
dan mendukung pesan tertentu dan penekanannya terhadap strategi pengendalian fraud. Standar perilaku dan disiplin sudah didokumentasikan dan diumumkan
secara layak untuk menjamin bahwa pemberitahuan resmi sampai kepada seluruh pegawai, melalui pertemuan maupun media pengumuman lainnya di RSST
HASIL PENILAIAN EVALUASI
Program Evaluasi Hasil evaluasi berupa pengujian eksistensi (keberadaan) dan implementasi (penerapan) atribut-atribut FCP yang diklarifikasi secara langsung kepada Pejabat dan Staf yang relevan, Satuan Tugas (Satgas) FCP RSUP dan SPI: No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Atribut FCP Kebijakan anti fraud Struktur pertanggungjawaban Penilaian risiko fraud Kepedulian pegawai Kepedulian pelanggan dan masyarakat Sistem pelaporan fraud Perlindungan kepada pelapor Pengungkapan kepada pihak eksternal Standar investigasi Standar perilaku dan disiplin Rata-rata
Simpulan Cukup Memadai Cukup Memadai Cukup Memadai Cukup Memadai Tidak Memadai Cukup Memadai Memadai Tidak Memadai Cukup Memadai Memadai Cukup Memadai
Nilai 1,69231 1,75000 1,42857 1,60000 0,87500 1,44444 2,00000 0,66667 1,50000 2,00000 1,49570
Penilaian Resiko Fraud Hasil penilaian resiko fraud untuk pengendalian keuangan dan non-keuangan, pengawasan dan perilaku manajemen adalah “CUKUP BERESIKO”, yaitu dengan nilai 94,79%. Dari 96 Pengendalian yang seharusnya ada , RSUP telah melaksanakan 91 pengendalian.
PERNYATAAN RESPONDEN 1. Masalah sosialisasi tentang FCP terasa masih sangat kurang sehingga informasi tentang kebijakan dan aturan-aturan yang berlaku sering tidak sampai kepada staf yang paling bawah/operasional tetapi mungkin baru sampai pada tahap pimpinan/ manajemen menengah. 2. Hasil Bimtek FCP (dokumen lengkap) oleh BPKP agar segera disosialisasikan secara berkala kepada seluruh karyawan dan kepada setiap unit kerja di RSUP. 3. RSUP agar mengoptimalkan mekanisme dan fungsi kotak aduan sehingga pelapor tidak langsung melapor ke luar institusi.
4. RSUP agar mensosialisasikan FCP kepada masyarakat luas dan memberikan reward/penghargaan bagi pelapor kecurangan. 5. Pelapor masalah korupsi/kecurangan agar benar-benar dijamin keselamatannya.
PERNYATAAN RESPONDEN 6. Hasil Bimtek FCP bisa disinergikan dengan produk WBK sehingga dapat tercipta Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi, dengan tetap meminta bantuan/bimbingan dari BPKP. 7. Hasil penanganan pengaduan/investigasi dan rencana tindak lanjutnya agar disosialisasikan kepada seluruh karyawan.
8. Perlu diperkenalkan kepada karyawan RSST personil-personil yang bertanggungjawab (Satgas) yang menangani FCP/kasus-kasus fraud. 9. Perlu tindakan yang tegas dari Pimpinan terhadap pegawai yang terbukti melakukan kecurangan/korupsi, misalnya dikeluarkan dan mengembalikan kerugian yang terjadi. 10. SPI diharapkan agar lebih diberdayakan dalam melakukan tugasnya, sehingga dapat menjalankan tugas-tugasnya secara reguler maupun terkait dengan pengembangan FCP
TERIMA KASIH
