Etika Politik Dosen : Rudy Wawolumaja Disiapkan: Ferly David, M.Si
Apa itu Etika Politik • Salah jika menganggap etika politik bermaksud langsung mencampuri politik praktis (etika pada umumnya juga tidak mentapkan apa yang harus dilakukan oleh seseorang) • Tugas etika politik adalah memberi alat-alat teoritis untuk mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab. • Ada dua hal yang menjadi titik berangkat perkembangan etika politik: (1) Ambruknya legitimasi kekuasaan yang bersifat religius dan eliter, dan bersamaan dgn itu (2) munculnya kesadaran akan kesalahan dari dikhotomi moral dan politik.
3 Bentuk Legitimasi Kekuasaan (1) Legtimasi Religius (mendasarkan hak memerintah berdasarkan faktor yang adi duniawi). Penguasa memiliki kekuatan ilahi, atau penguasa ditetapkan oleh yang ilahi. (2) Legitimasi Eliter (mendasarkan hak untuk memerintah pada kecakapan khusus suatu golongan untuk memerintah) Ada 4 macam legitimasi eliter: aristokrasi (mis. kasta/kelas), pragmatis (mis. Militer), ideologis (mis. Partai), teknokratis (mis. Para ahli) (3) Legitimasi Demokratis (berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat)
Persoalan legitimasi • Legitimasi religius, pada jaman sekarang tidak diterima lagi. • Legitimasi eliter: (a) aristokrasi juga sdh hilang (b) pragmatis hanya bersifat sementara (c) ideologi bersifat sangat subyektif (d) teknokratis terbatas pada keahlian khusus. • Kekuasaan harus dilegitimasi dari kehendak mereka yang dikuasai. Prinsip kedaulatan rakyat adalah prinsip legitimasi yang paling etis
Legitimasi Etis • 3 Syarat legitimasi kekuasaan negara menurut etika politik modern (1) Negara harus mengusahakan kesejahteraan umum (2) Negara harus bersifat demokratis (3) Negara harus bersifat negara hukum
2 Prinsip Kehidupan bersama • (1) Prinsip Solidaritas Masing-masing anggota masyarakat bertanggungjawab atas kesejahteraan seluruh masyarakat, dan masyarakat bertanggungjawab atas keselamatan dan kesejahteraan anggotanya. • (2) Prinsip Subsidiaritas Masyarakat atau lembaga yang lebih tinggi kedudukannya harus memberi bantuan kepada anggota atau lembaga yang terbatas. Bantuan yang diberikan harus bersifat menunjang, sehingga tidak terjadi totalitarisme negara.
Kesejahteraan Umum • Tujuan Negara adalah penyelenggaraan kesejahteraan umum, yaitu syarat-syarat dan kondisi yang perlu tersedia agar para anggota masyaakat dapat sejahtera. Jadi: (1) Negara bukan tujuan pada dirinya sendiri, tetapi demi kesejahteraan manusia dan masyarakat. (2) Fungsi negara bersifat subsidier (membantu atau menunjang). Negara tidak menyelenggaraan kesejahteraan secara langsung.
Negara Demokratis • Negara Demokratis ditandai dengan 2 prinsip: (1) Prinsip kedaulatan Rakyat dan (2) prinsip perwakilan. • Negara Demokratis tidak hanya ditandai dengan terselenggaranya pemilihan umum dan adanya lembaga perwakilan saja, tetapi terutama adanya jaminan akan: kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan informasi, kebebasan pers, kebebasan berkumpul, kebebasan membentuk serikat dst.
Negara Hukum • Negara Demokratis harus berbentuk negara hukum, bukan negara kekuasaan. • Ciri-ciri Negara Hukum: (1) Kekuasaannya dijalankan berdasarkan hukum positif yang berlaku (2) Kegiatan negara berada dibawah kontrol kehakiman yang efektif (3) Berdasarkan sebuah undang-undang dasar yang menjamin hak-hak asasi manusia (4) menurut pembagian kekuasaan.
Tanggungjawab Warga Negara • Sebagaimana negara berkewajiban menyelenggarakan kesejahteraan umum, maka masyarakat dan masing-masing anggotanya wajib untuk menaati pemimpinnya. Warga negara wajib berkorban bagi masyarakat dan negara. • Kewajiban menaati negara atau pemerintah tidak berlaku untuk perintah melakukan sesuatu yang jahat (Di sini suara hati berperan).
Masalah-Masalah Etika Politik Selain Masalah Legitimasi Kekuasaan: • Korupsi, Kolusi dan Nepotisme • Demokrasi dan HAM • Militerisme • Hubungan Agama dan Negara
