ETIKA POLITIK BERDASARKAN PANCASILA

ETIKA POLITIK BERDASARKAN PANCASILA Makalah Disusun Guna Memenuhi Tugas Mata Kuliah: Pendidikan Pancasila Dosen Pengampu: Yuli Nur Khasanah

Disusun Oleh: 1. Angki Azhari Janati

(1601016048)

2. Laila Shoimatu Nur Rohmah (1601016061) 3. Elok Qomariyah

(1601016071)

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG 2017

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu nilai. Sehingga merupakan sumber dari segala penjabaran norma, baik norma hukum, norma sosial, maupun norma kenegaraan lainnya. Sebagai suatu nilai, Pancasila memberikan dasar-dasar yang bersifat fundamental dan universal bagi manusia, baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Manakala nilai-nilai tersebut akan dijabarkan dalam kehidupan yang bersifat praksis atau kehidupan yang nyata dalam masyarakat, bangsa, maupun negara maka nilai-nilai tersebut kemudian dijabarkan dalam suatu norma-norma yang jelas sehingga menjadi suatu pedoman. Norma-norma tersebut meliputi: norma moral dan norma hukum. Jadi sila-sila Pancasila pada hakikatnya bukanlah merupakan suatu pedoman yang langsung bersifat normtif atau praksis melainkan merupakan suatu sistem nilainilai etika yang merupakan sumber norma baik meliputi norma moral maupun norma hukum, yang pada gilirannya harus dijabarkan lebih lanjut dalam norma-norma etika, moral, maupun norma hukum dalam kehidupan kenegaraan maupun kebangsaan.

B. Rumusan Masalah 1. Apa pengertian dari etika politik? 2. Apa pengertian nilai? 3. Apa saja nilai-nilai etika dalam Pancasila? 4. Apa saja nilai-nilai Pancasila sebagai sumber etika politik?

BAB II PEMBAHASAN

A. Pengertian Etika Politik Secara etimologi etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti watak atau dalam bahasa Indonesia diartikan kesusilaan. Etika adalah sebuah ilmu yaitu sebagai salah satu cabang Ilmu Filsafat yang mengajarkan bagaimana hidup secara arif atau bijaksana sehingga filsafat etika dikenal juga sebagai filsafat moral. 1 Menurut Mustansyir (2001:29) etika mengandung tiga pengertian; 1) kata etika digunakan dalam arti nilai-nilai atau norma-norma moral yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok, 2) etika berarti kumpulan asas atau nilai moral misalnya kode etik, 3) etika merupakan ilmu tentang yang baik atau yang buruk. Sebagai suatu usaha ilmiah, filsafat dibagi menjadi dua, yaitu: 1. Filsafat teoritis, dalam filsafat teoritis mempertanyakan segala sesuatu yang ada dan berusaha mencari jawabannya. Misalnya hakikat manusia, alam, hakikat realitas sebagai suatu keseluruhan, tentang pengetahuan, dan lainlain. 2. Filsafat praktis, membahas bagaimana manusia bersikap terhadap apa yang ada. Etika filsafat praktis dibagi menjadi dua, yaitu: etika umum dan etika khusus. Etika umum mempertanyakan prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Sedangkan etika khusus membahas prinsip-prinsip itu dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Politik berasal dari kata politics yang memiliki makna bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses penentuan tujuan-tujuan dari sistem itu dan diikuti dengan pelaksanaan tujuan-tujuan itu. Secara operasional bidang politik menyangkut bidang-bidang pokok yang berkaitan dengan negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijaksanaan, pembagian, serta alokasi. Etika politik adalah suatu tata kelakuan atau hal yang sewajarnya dilakukan dalam bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses penentuan tujuan-tujuan dari sistem itu dan diikuti dengan pelaksanaan tujuantujuan kenegaraan. Sedangkan etika politik berdasarkan Pancasila adalah etika berpolitik sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. 1

M. Nur Hasan, Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi, (Semarang: Unissula Press, 2016), hlm. 75

B. Pengertian Nilai Nilai atau value (bahasa Inggris) termasuk bidang kajian filsafat. Persoalanpersoalan tentang nilai dibahas dan dipelajari salah satu cabang filsafat yaitu filsafat nilai (Axiology, Theory of Value). Dalam Dictionary of Sosciology and Related Sciences dikemukakan bahwa nilai adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuasakan manusia. Nilai itu pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri. Sesuatu itu mengandung nilai, artinya ada sifat atau kualitas yang melekat pada sesuatu itu. 2 Di dalam nilai itu sendiri terkandung cita-cita, harapan-harapan, dambaan, dan keharusan. Berbicara tentang nilai sebenarnya kita berbicara tentang hal yang ideal, tentang hal yang merupakan cita-cita, harapan, dambaan, dan keharusan. Macammacam nilai dibagi menjadi 3, yaitu: nilai dasar, nilai instrumental dan nilai praksis.3 1. Nilai Dasar Walaupun nilai memiliki sifat abstrak, namun dalam realisasinya nilai berkaitan dengan tingkah laku atau segala aspek kehidupan manusia yang bersifat nyata (praksis), namun demikian setiap nilai memiliki nilai dasar, yaitu merupakan hakikat, esensi, intisari atau makna yang terdalam dari nilai-nilai tersebut. Nilai dasar ini bersifat universal karena menyangkut hakikat kenyataan objektif segala sesuatu. Misalnya hakikat Tuhan, manusia, atau segala sesuatu laninya. 2. Nilai Instrumental Untuk dapat direalisasikan dalam suatu kehidupan praksis maka nilai dasar tersebut harus memiliki formulasi serta parameter atau ukuran yang jelas. Nilai instrumental inilah yang merupakan suatu pedoman yang dapat diukur dan dapat diarahkan. 3. Niali Praksis Nilai praksis pada hakikatnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai instrumental dalam suatu kehidupan yang nyata. Sehingga nilai praksis ini merupakan perwujudan dan nilai instrumental itu. Dapat juga dimungkinkan berbeda-beda wujudnya, namun tidak bisa menyimpang atau bahkan tidak dapat bertentangan. Artinya oleh karena nilai dasar, nilai instrumental dan nilai praksis

2

Kaelan, Pendidikan Pancasila, (Yogyakarta: Paradigma, 2014) hlm. 80

3

Ibid, hlm. 83-84

merupakan suatu sistem yang perwujudannya tidak boleh menyimpang dari sistem tersebut.

C. Nilai-Nilai Etika dalam Pancasila Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah seperangkat nilai yang harus dijunjung tinggi baik dalam bermasyarakat maupun bernegara. Dengan kata lain, Pancasila adalah etika bagi bangsa Indonesia dalam bermasyarakat dan bernegara. Adapun nilai-nilai etika yang terkandung dalam Pancasila tertuang dalam berbagai tatanan berikut ini:4 1. Tatanan bermasyarakat. 2. Tatanan bernegara. 3. Tatanan kerjasama antar negara atau tatanan luar negeri. 4. Tatanan Pemerintah Daerah. 5. Tatanan hidup beragama. 6. Tatanan bela negara. 7. Tatanan pendidikan. 8. Tatanan berserikat. 9. Tatanan hukum dan keikutsertaan dalam pemerintahan dengan nilai-nilai dasar kesamaan bagi setiap warga negara dan kewajiban menjunjung pemerintahan tanpa kecuali. 10. Tatanan kesejahteraan sosial dengan nilai dasar kemakmuran masyarakat yang diutamakan dan bukan kemakmuran perseorangan.

D. Nilai-Nilai Pancasila sebagai Sumber Etika Politik Sebagai dasar filsafat negara, Pancasila tidak hanya merupakan sumber derivasi peraturan perundang-undangan, melainkan juga merupakan sumber moralitas terutama dalam hubungannya dengan legitimasi kekuasaan hukum serta berbagai kebijakan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Sila I serta sila II merupakan sumber nilai-nilai moral bagi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Berdasarkan sila I, Indonesia bukanlah negara Teokrasi yang mendasarkan kekuasaan negara dan penyelenggaraannya dalam legitimasi religious. Kekuasaan pemimpin negara tidak mutlak berdasarkan legitimasi religious melainkan berdasarkan legitimasi hukum dan legitimasi demokrasi. Oleh karena itu, sila “Ketuhanan Yang 4

Ari Tri Soegito dkk, Pendidikan Pancasila, (Semarang: Ummes Press, 2016) hlm. 101

Maha Esa” lebih berkaitan dengan legitimasi moral. Secara moral kehidupan negara harus sesuai dengan nilai-nilai yang berasal dari Tuhan. Terutama hukum serta moral kehidupan negara. Sila II juga merupakan sumber nilai-nilai moralitas dalam kehidupan masyarakat. Negara pada prinsipnya merupakan persekutuan hidup manusia sebagai makhluk yang memiliki Tuhan Yang Maha Esa. Bangsa Indonesia sebagian dari umat manusia di dunia hidup secara bersama dalam suatu wilayah dengan suatu cita-cita serta prinsip-prinsip hidup demi kesejahteraan bersama (sila III). Manusia merupakan asas fundamental dalam kehidupan bernegara dan merupakan dasar kehidupan serta pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Maka dari itu, asas-asas kemanusiaan bersifat mutlak dalam kehidupan negara dan hukum. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan bernegara, etika politik menuntut agar kekuasaan dalam negara dijalankan sesuai dengan: (1) asas legalitas (2) disahkan dan dijalankan secara demokratis (3) dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral. Selain itu dalam pelaksanaan dan penyelengaraan negara harus berdasarkan legitimasi hukum yaitu prinsip legalitas. Negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial) sebagaimana terkandung pada sila V, merupakan tujuan dalam kehidupan negara. Negara berasal dari rakyat dan segala kebijaksanaan dan kekuasaan yang dilakukan senantiasa untuk rakyat rakyat (sila IV). Rakyat merupakan asal mula kekuasaan negara. Oleh karena itu dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara segala kebijaksanaan, kekuasaan serta kewenangan harus dikembalikan kepada rakyat sebagai pendukung pokok kenegaraan. Etika politik ini juga harus direalisasikan oleh setiap individu yang ikut terlibat secara konkrit dalam pelaksanaan pemerintahan negara. Para pejabat eksekutif, anggota legislatif maupun yudikatif, para pejabat negara, anggota DPR maupun MPR, aparat pelaksana dan penegak hukum, harus menyadari bahwa selain legitimasi hukum dan legitimasi demokratis juga harus berdasar pada legitimasi moral. 5

5

Kaelan, Op. Cit, hlm. 95

BAB III KESIMPULAN

Etika adalah sebuah ilmu yaitu sebagai salah satu cabang Ilmu Filsafat. Politik berasal dari kata politics yang memiliki makna bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses penentuan tujuan-tujuan dari sistem itu dan diikuti dengan pelaksanaan tujuan-tujuan itu. Jadi, etika politik adalah suatu tata kelakuan atau hal yang sewajarnya dilakukan dalam bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses penentuan tujuan-tujuan dari sistem itu dan diikuti dengan pelaksanaan tujuan-tujuan kenegaraan. Sedangkan etika politik berdasarkan Pancasila adalah etika berpolitik sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nilai pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri. Nilai dibagi menjadi 3 macam, yaitu: nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai-nilai etika yang terkandung dalam Pancasila tertuang di berbagai tatanan, yaitu: tatanan bermasyarakat, tatanan bernegara, tatanan kerja sama antarnegara atau tatanan luar negeri, tatanan Pemerintah Daerah, tatanan hidup beragama, tatanan bela negara, tatanan pendidikan, tatanan berserikat, tatanan hukum dan keikutsertaan dalam pemerintahan dengan nilai-nilai dasar kesamaan bagi setiap warga negara dan kewajiban menjunjung pemerintahan tanpa kecuali, dan tatanan kesejahteraan sosial dengan nilai dasar kemakmuran masyarakat yang diutamakan dan bukan kemakmuran perseorangan. Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” lebih berkaitan dengan legitimasi moral. Sila II juga merupakan sumber nilai-nilai moralitas dalam kehidupan masyarakat. Bangsa Indonesia sebagian dari umat manusia di dunia hidup secara bersama dalam suatu wilayah dengan suatu cita-cita serta prinsip-prinsip hidup demi kesejahteraan bersama (sila III). Negara berasal dari rakyat dan segala kebijaksanaan dan kekuasaan yang dilakukan senantiasa untuk rakyat (sila IV). Oleh karena itu rakyat merupakan asal mula kekuasaan negara. Keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial) sebagaimana terkandung pada sila V, merupakan tujuan dalam kehidupan negara.

BAB IV PENUTUP

Demikian makalah sederhana ini kami susun. Terimakasih kepada pembaca yang telah berkenan untuk membaca, menelaah, dan mengimplementasikan makalah ini. Kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan oleh kami sebagai bahan perbaikan untuk ke depannya. Sekian dan terimakasih.

DAFTAR PUSTAKA

Hasan, Nur. 2016. Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi. Semarang: Unissula Press Kaelan. 2016. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma Soegito, Ari Tri, Suprayogi, Maman Rahman, dkk. Pendidikan Pancasila. Semarang: Unnes Press