ETIKA DAN KEPROFESIAN VETERINER
oleh : Drh.Wiwiek Bagja PB- Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia
INTERAKSI ANTARA HEWAN DAN MANUSIA Sudah
berabad-abad
diketahui
dan
dipahami
oleh
manusia bagaimana hewan menjadi bagian penting dari kehidupan manusia
gambar-gambar
sebagaimana yang terlihat pada
peninggalan
kuno
yang
banyak
melukiskan hewan di masyarakat atau bersama manusia sehingga saling berinteraksi
PERLAKUAN MANUSIA KEPADA HEWAN Secara alami manusia dan hewan mempunyai karakter cenderung akan saling berupaya mendominasi di antara sesamanya. Dalam keadaan dimana manusia menguasai kehidupan manusia lainnya, maka dapat terjadi hal-hal buruk yang
berlaku bagi yang lebih lemah. Hal yang sama juga terjadi bilamana hewan-hewan berada dalam penguasaan manusia apapun tujuannya.
MUNCULNYA HUKUM DAN ETIKA DALAM MASYARAKAT Seiring dengan perjalanan peradaban manusia, maka muncul pula hal-hal yang dipandang penting oleh penguasa untuk mengatur masyarakat yaitu dikenal
sebagai HUKUM dan juga ETIKA. Hal ini dituangkan ke dalam atura-aturan tertulis dan berkekuatan untuk memberikan sanksi kepada manusia yang melanggar
aturan-aturan tersebut.
PENGERTIAN-PENGERTIAN Hukum adalah segala aturan tertulis dan tidak tertulis yang berlaku di dalam suatu masyarakat agar manusia tidak saling merugikan satu dengan yang lain dan bilamana aturan tersebut dilanggar maka dikenakan sanksi-sanksi. Etika adalah segala nilai yang baik dan yang buruk atau yang benar dan yang salah yang disepakati oleh sekumpulan orang/masyarakat yang memiliki kepentingan atau profesi yang sama. Kode adalah bentuk hukum yang artinya adalah suatu perjanjian dan kesepakatan yang mengikat
MORAL Baik Hukum maupun Etika pada intinya adalah “Moral Manusia” Moral adalah bilamana seorang manusia dengan hati nuraninya berprinsip dan berperilaku untuk tidak merugikan, tidak menyusahkan, tidak tega mencemari nama orang lain, keluarga, korsa, institusi, bangsa dan negara dan tidak mau mengganggu ataupun mengambil yang bukan haknya.
Manusia yang bermoral adalah orang yang “berhati nurani” terhadap manusia lainnya. Berawal dari hal ini, manusia juga perlu mengatur dirinya dan masyarakat BAGAIMANA BERPERILAKU TERHADAP HEWAN.
ETIKA DALAM MEMPERLAKUKAN HEWAN Dalam
perjalanan
perkembangan
ETIKA
sebagai
MORAL manusia di dunia sangat banyak sikap pro dan
kontra sebelum ia menjadi suatu standard. Terlebih lagi dalam isu HEWAN. Sebagian mengatakan
untuk hewan tidak perlu ada pengaturan-pengaturan perlakuan karena tidak bisa bicara atau diajak bicara dan tidak berakal budi.
Namun adanya pertanyaan tentang : “Bagaimana manusia yang masih bayi/balita yang belum
mampu membela mental ?”
dirinya ataupun manusia yang cacat
Apakah berarti tidak ada haknya dan perlindungannya secara hukum ? Kalau ternyata juga harus ada perlindungan, maka makhluk lain yang juga mempunyai “indera” dan “mental” (rasa sakit, rasa takut, rasa lapar, dll) bukankah seyogyanya juga memperoleh hak dan perlindungan ?
KESEJAHTERAAN HEWAN SEBAGAI ETIKA MEMPERLAKUKAN HEWAN Dalam ilmu Etika berkenaan Hewan dikenal 2 istilah yaitu : a. Etika Hewan (Animal Ethics) b. Etika Veteriner (Veterinary Ethics)
Pada Animal Ethics diatur secara luas mengenai
berbagai isu moral berkenaan dengan berbagai spesies hewan oleh berbagai bidang keilmuan baik
ilmu-ilmu sosial maupun ilmu-ilmu biologi.
ETIKA VETERINER Pada Etika Veteriner (Veterinary Ethics) adalah membahas mengenai isu moral dalam hubungan ilmu kedokteran dengan hewan. Dalam hal ini ada dua (2) aspek etika yang dibahas yaitu : A. Etika mengenai bagaimana dokter hewan / profesi veteriner dan tenaga-tenaga pendukungnya (paramedis, perawat hewan, dll) memperlakukan hewan atau dalam praktek kedokteran.
B. Etika mengenai hewan-hewan yang berada di tangan manusia perlu dijaga hak dan mendapatkan perlindungan dengan kajian/argumentasi ilmiahnya maupun animal behaviour mengapa spesies hewan tersebut perlu diperlakukan tertentu serta manfaatnya.
Ada 4 Jenis Etika Veteriner 1. Etika Veteriner Deskriptif 2. Etika Veteriner Profesi (profesional) 3. Etika Veteriner Administratif 4. Etika Veteriner Normatif Penjelasan : Butir 1 adalah yang secara umum perilaku sebagai profesi dan individu yang langsung terlihat baik buruknya oleh masyarakat. Butir 2 adalah profesinya.
kesepakatan
anggota
organisasi
Penjelasan : Butir 3 adalah yang diatur pemerintah, berkekuatan hukum dan dapat diberi sanksi. Butir 4 adalah norma-norma etika yang benar dan tepat yang dalam berperilaku sebagai profesi veteriner
termasuk terhadap hewan atau disepakati sebagai norma-norma Kesejahteraan Hewan.
CIRI – CIRI PEKERJAAN PROFESI Mengikuti pendidikan sesuai standar nasional. Pekerjaannya berlandaskan etik profesi.
Mengutamakan panggilan kemanusiaan dari pada keuntungan. Pekerjaannya legal melalui perizinan. Anggota – anggotanya belajar sepanjang hayat. Anggota – anggotanya bergabung dalam sebuah organisasi profesi.
TANGGUNG JAWAB PROFESI Dokter Hewan mempunyai peran-peran khusus bagi masyarakat melalui dunia hewan (manusya mriga satwa sewaka) yang meliputi: 1. Menjaga dan meningkatkan kesehatan hewan, produktifitas dan
keadaan yang baik dari hewan-hewan yang dimanfaatkan manusia agar tidak membawa bahaya bagi manusia dan lingkungan.
2. Menggunakan ilmu dan teknologi di bidang veteriner dalam layanan medik veteriner kepada masyarakat, bangsa dan negara secara kompeten dan profesional.
3. Mencegah terjadinya dan mengurangi terjadinya kesengsaraan atau teraniayanya hewan (kesejahteraan hewan) sebagai obyek profesi yang harus dilindungi dan dibela.
PENGATURAN TANGGUNG JAWAB MELALUI KODE ETIK Kode Etik Dokter Hewan akan mengatur Etika dalam hal : 1. Bagaimana berkomitmen terhadap profesi melalui citra diri yang bermartabat dan kompeten. 2. Bagaimana berkomitmen dalam menangani dan memperlakukan hewan (menegakkan kesejahteraan hewan / animal welfare). 3. Bagaimana membina hubungan keprofesian veteriner dengan sesama dokter hewan / sejawatnya. Kode Etik Dokter Hewan Indonesia yang disahkan tahun 1994 walaupun belum sempurna (perlu revisi) namun telah mengatur tiga hal tersebut di atas.
TINDAKAN ETIKAL OLEH PROFESIONAL MEDIK VETERINER Ada 4 bidang khas keilmuan profesi Medik yang harus dijunjung tinggi dan tidak secara sembarangan dialihkan tanggung jawab kewenangan dan penerapannya yaitu : 1. Bidang ilmu-ilmu Klinik. 2. Bidang Farmakologi Veteriner/Obat-obatan. 3. Bidang Pathologi. 4. Bidang Reproduksi. Dalam pelaksanaan praktek,maka merupakan kombinasi dari 4 bidang ini. Sedangkan bidang lainnya merupakan ilmu-ilmu dasar dan ilmu penunjang yang berkembang melalui penelitian dan pengembangan teknologi.
ACUAN DASAR TINDAKAN PROFESIONAL MEDIK VETERINER (Guide to Professional Conduct) Setiap Dokter Hewan perlu menyadari bahwa sebagai profesi yang berkeahlian khusus dan berkewenangan medis, bilamana di dalam negaranya belum diatur dengan kekuatan Undang-Undang, namun tetap harus tunduk kepada rambu-rambu Internasional profesi yang sama. Oleh karenanya setiap organisasi profesi sebagaimana PDHI wajib menerbitkan pedoman ini yang juga kemudian juga wajib dipatuhi oleh anggotanya.
RAMBU-RAMBU ETIK DALAM TINDAKAN PROFESIONAL MEDVET 1. 2.
3. 4. 5. 6.
7. 8.
Berkenaan memperlakukan hewan (tanggung jawab Kesrawan). Berhubungan dengan pekerjaan profesinya. Berkenaan dengan mempromosikan peran profesi veteriner kepada masyarakat. Dalam periklanan layanan profesi medvet. Berkenaan pengobatan (terapeutika), penggunaan obatobatan, penjualan obat-obatan maupun alat kesehatan. Dalam berbagai jenis Layanan Praktisi MedVet . Dalam membina hubungan professional sesama profesi veteriner. Keberadaan Badan/Majelis yang memiliki mekanisme dalam penyelesaian adanya masalah hukum dan etik.
UU no.18/2009 tentang Biomedik Bab I Pasal 1 Ketentuan Umum Butir 33 : Definisi Biomedik Biomedik adalah penyelenggaraan medik veteriner di bidang biologi farmasi , pengembangan sains kedokteran ,atau industri biologi untuk kesehatan dan kesejahteraan MANUSIA
1.
Berkenaan memperlakukan hewan (tanggung jawab Kesrawan)
a)
Dokter hewan mempunyai tanggung jawab khusus dalam Kesrawan mengingat masyarakat banyak memanfaatkan hewan untuk teman, kerja, dimakan, bahan pakaian, penelitian, mengajar, olahraga dll.
b)
Berkenaan hal pada butir 1 diperlukan UU yang mengandung aturan hukum tentang Kesrawan.
c)
Bilamana UU yang mengatur Kesrawan telah diberlakukan maka dokter hewan berkewajiban untuk membuat standard minimum dan aturan pelaksanaan yang dapat di terapkan oleh seluruh masyarakat.
d)
Dokter hewan yang bekerja di tempat dimana memiliki koleksi hewan hidup apapun spesiesnya harus mengarahkan dan mengajarkan nilai Kesrawan agar mengurangi penderitaan hewan.
e)
f)
g)
h)
i)
Dokter hewan yang bekerja di klinik ataupun RSH harus mempunyai sistem manajemen yang mempertimbangkan Kesrawan dan kemanusiaan. Dokter hewan dalam riset yang menggunakan hewan harus mematuhi berbagai kode etik dan aturan berkenaan hewan coba. Dokter hewan yang terlibat dalam pendidikan dan pengajaran dan juga menggunakan hewan harus menekankan pentingnya penanganan yang manusiawi pada hewan tidak hanya teori namun juga dibuktikan dengan implementasinya. Dokter hewan yang bekerja dalam industri pengolahan ataupun produksi daging harus bertanggung jawab untuk memastikan penanganan hewan – hewan sewaktu masih hidup hingga disembelih memenuhi standard kesejahteraan hewan sesuai aturan hukum. Dokter hewan yang pekerjaannya termasuk mentransportasikan hewan hidup harus memahami dan menerapkan standard Kesrawan sesuai aturan yang berlaku.
2. Dokter Hewan Dan Pekerjaannya. 2.1. Praktek klinik dan konsultan klinik. – Dokter hewan di klinik berkewajiban untuk memberikan layanan yang up to date (terkini), pengobatan yang terampil terhadap pasien dan layanan yang efisien. Diperlukan adanya standard untuk tempat, peralatan, fasilitas dan SDM. – Tampilan dokter hewan yang memberikan konsultasi harus memberikan kesan yang profesional yang terlihat dari kemampuan yang harus di standard, meliputi kemampuan bicara, kemampuan menjelaskan, perilaku dalam pelayanan dan kepakaran yang memberi nilai positif kepada reputasi profesi. – Pemilik hewan mempunyai hak untuk meminta konsultasi dokter hewan yang dia pilih akan tetapi dokter hewan tidak berkewajiban untuk menerima klien pada keadaan yang dapat menjelaskan dasar penolakan.
2.2. Dokter hewan dalam layanan publik (PNS) – Dokter hewan PNS mempunyai kewajiban – kewajiban kepada negara dengan pedoman – pedoman kerja sesuai aturan pemerintah dan adanya aturan hukum yang memayungi pekerjaannya. – Para dokter hewan ini dapat mempunyai kewenangan – kewenangan dan tanggung jawab yang harus dipahami dan dihargai oleh umumnya para dokter hewan.
– Hubungan antara dokter hewan PNS layanan publik dan dokter hewan lain selaku sesama profesi haruslah berdasarkan kesejawatan profesi yang harmonis. Dalam hal ini harus saling menginformasikan demi kepentingan keselamatan dan kesehatan masyarakat. – Dalam melakukan layanan publik Drh PNS harus memiliki kompetensi yang terakreditasi, tersertifikasi dan tunduk kepada rambu – rambu profesi veteriner
2.3. Dokter hewan yang bekerja dalam industri atau bidang komersil. – Dokter hewan yang dipekerjakan atau menjadi karyawan diharuskan setia kepada perusahaan / atasannya. Namun demikian mereka juga mempunyai tanggung jawab untuk mempertahankan standard etik dan kewajiban–kewajiban profesi untuk melawan setiap upaya yang meremehkan standard profesi yang ada demi kepentingan perusahaan / komersial. – Dokter hewan bisa terpojok menjadi kambing hitam dalam permasalahan, oleh karenanya dokter hewan berkewajiban menginformasikan dan menyarankan informasi teknis yang terbaik kepada atasannya.
2.4. Dokter hewan di dunia pendidikan.
Dokter hewan pendidik mempunyai kewajiban khusus
untuk
memastikan
baik
dengan
mengarahkan maupun mencontohkan standard–
standard tertinggi yang etikal dalam memperkenalkan
dan
mempertahankannya
aspek kegiatan profesi.
diseluruh
2.5. Dokter hewan dalam penelitian Diseluruh bidang riset yang melibatkan hewan, setiap dokter hewan yang terlibat harus berinisiatif untuk memastikan standard etik dan teknis yang
tertinggi. Dokter hewan yang melakukan bedah percobaan atau menyiapkan hewan coba harus memastikan memiliki keterampilan bedah dan
kompetensi
yang
memadai
serta
memenuhi
persyaratan hewan coba yang distandardkan.
3. Berkenaan dengan mempromosikan peran profesi veteriner kepada masyarakat. – –
– – –
–
Mengangkat reputasi dan integritas profesi. Memberikan informasi yang tepat dan tidak menyesatkan atau cenderung berbohong. Opini profesi harus tidak berpihak (obyektif) dan faktual. Promosi harus dapat menampilkan citra profesi secara menyeluruh. Berkenaan dengan media, materi tulis maupun wawancara dengan media harus dengan standard yang tinggi dengan informasi yang harus tepat, dapat dipercaya, dan diupayakan berdasarkan fakta yang dapat dipertanggung jawabkan. Promosi berkenaan praktisi hanya dengan mencapai reputasi profesional melalui demontrasi keterampilan dan pengetahuan.
4. Dalam periklanan layanan profesi medvet. – Format – Tidak Angkuh – Layanan yang ditawarkan – Tidak bohong – Tidak superior – Papan nama yang distandard – Citra profesi veteriner tidak boleh dikalahkan oleh material periklanan.
5. Berkenaan pengobatan (terapeutika), penggunaan obatobatan, penjualan obat-obatan maupun alat kesehatan. – Dokter hewan harus mengacu pada aturan hukum tentang obat. – Dokter hewan hanya boleh menuliskan resep atau menjual obat – obatan yang disyaratkan menggunakan serep untuk pengobatan hewan setelah mendapatkan konsultasi dokter hewan. – Pengeluaran obat – obatan oleh dokter hewan hanya kepada mereka yang mempunyai kewenangan khusus sesuai aturan yang berlaku. – Dokter hewan yang dibantu oleh orang awam harus memastikan tidak terjadi penyalahgunaan dan hanya memberikan kewenangan terbatas dalam penggunaan obat. – Aturan – aturan berkenaan dengan penggunaan obat pada hewan pacu atau kontes harus mengikuti aturan – aturan etikal dan tidak hanya mengikuti keperluan organisasi.
6. Dalam berbagai jenis Layanan Praktisi MedVet.
– Prinsipnya sesama praktisi harus saling menghormati dan memelihara hubungan profesional semaksimal mungkin yang menghindari konflik serta bersikap ramah terhadap sejawat baru. – Layanan, kontrak kerja dan perjanjian kemitraan. – Penggunaan gelar akademik yang memadai. – Standard pertolongan emergency untuk berbagai kategori status hewan.
– Kewajiban membantu dalam kasus emergency.
7.Dalam membina hubungan professional sesama profesi veteriner. – Memperoleh pendapat kedua (jangan ragu – ragu, harus jiwa besar, dan tidak menolak). – Tata cara bertatakrama dalam pendapat ke dua harus diatur.
memperoleh
– Merujuk kasus. – Menerima kasus yang telah ditangani dokter lain harus ada aturan. – Klien yang memiliki banyak dokter (harus ada aturan). – Pengaturan kasus house call untuk jarak yang jauh. – Persengketaan antar dokter hewan.
8. Keberadaan Badan/Majelis yang memiliki mekanisme dalam penyelesaian adanya masalah hukum dan etik.
– Dokter hewan yang kerugian bagi publik.
dituduh
mengakibatkan
– Adanya complain atas ketidak mampuan dokter hewan dalam layanan medvet.
– Mekanisme penyelesaian permasalahan secara hukum dan etik.
