Etika Birokrasi Dalam Rangka Pencegahan Korupsi Oleh Daud M. Liando Abstrak Sejumlah kebijakan telah dibuat oleh negara dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan birokrasi. Mulai dari penguatan kelembagaan organisasi, pembenahan kulitas sumber daya aparatur, peningkatan tunjangan, hingga proses rekrutmen. Namun kebijakan-kebijakan tersebut sampai saat ini belum memberikan dampak bagi peningkatan kulitas pelayanan. Penelitian ini untuk mengevaluasi sekaligus hendak menjawab tiga pertanyaan yaitu pertama mengapa kinerja birokrasi belum dapat memuaskan masyarakat meskipun berbagai kebijakan telah dibenahi dalam rangka pencapaian kinerja yang baik. Kedua faktor-faktor apa saja yang menjadi pemicu terjadinya korupsi birokrasi. Ketiga hal-hal apa saja yang perlu dilakukan dalam rangka memperkuat integritas birokrasi Untuk memandu pengumpulan data dan analisis, maka penelitian ini menggunakan teori etika dan birokrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Proses pengumpulan data primer dilakukan melalui forum group discussion yang melibatkan masyarakat sebagai pengguna layanan birokrasi, media dan perguruan tinggi. Data skunder diperoleh dari Dokumen Laporan pemerintahan. Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis meliputi data reduction, data display serta conclusion drawing /verification). Hasil penelitian menyebutkan bahwa Kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kapasitas birokrasi dengan cara pendekatan struktur seperti penguatan kelembagaan, penyediaan regulasi, pengembangan sumber daya manusia seperti kenaikan tunjangan, diklat-diklat dan lain sebagainya ternyata tidak memberikan dampak signifikan terhadap pengembangan kapasitas birokrasi. Pendekatan kultur merupakan sebuah alternatif dalam rangka pengembangan kapasitas birokrasi. Kultur masyarakat akan berpengaruh pada etika birokrasi. Persoalan terbesar buruknya kinerja birokrasi disebabkan karena buruknya etika individu birokrasi. Jika penguatan etika pegawai yang didasarkan pada kebudayaan lokal, maka diyakini kinerja birokrasi akan semakin optimal dan semakin memuasakan masyarakat yang ia layani. Kata Kunci : Birokrasi, etika, korupsi, pelayanan publik
dan merugikan masyarakat pengguna
1. Pendahuluan Buruknya
kinerja
birokrasi
layanan. 1
merupakan permasalahan utama yang
Kuranganya
inisiatif
sedang dialami bangsa Indonesia.
mempengaruhi
Sejumlah literatur dan ulasan-ulasan
daerah.
Adanya
dalam berbagai makalah dan sejumlah
penting
karena
hasil penelitian menyebutkan bahwa
permasalahan publik terjangkau oleh
buruknya kinerja itu lebih disebabkan
kebijakan atau saja jika sewaktu-
oleh
waktu
banyak
hal
yakni
masih
kualitas
sangat
terjadi
aparatur
inisitaif
sangat
tidak
semua
permasalahan
terjebaknya birokrasi pada prilaku
interpretasi terhadap sebuah kebijakan
orde baru yaitu ingin dilayani daripada
dan atasan tentu tidak selamanya
melayani. Aparatur Daerah belum
berada ditempat padahal dalam waktu
mampu menyesuaikan kinerja mereka
yang sama pegawai harus segera
dengan paradigma birokrasi yakni
mengambil
melayani dan mengayomi masyarakat.
perlunya
Kemudian lemahnya inovasi para
bahwa
aparatur dalam menjalankan tugas-
kinerja yang tinggi tergantung pada
tugasnya. Pegawai
bekerja masih
kerja sama, kepribadian, kepandaian
harus
tuntunan
dan
yang beraneka ragam, kepemimpinan,
perintah atasan, jika tidak, mereka
keselamatan, pengetahuan perkarjaan,
tidak akan bekerja. Agus Dwiyanto,
kehadiran, kesetiaan, ketangguhan dan
dkk, mengatakan
inisiatif. 2
berdasarkan
birokrasi masih
terkurung dalam budaya kerja yang bersandar pada petunjuk”
mentalitas
pimpinan
dalam
keputusan. inisiatif
seseorang
Kemudian
Tentang
menurut agar
Flipo
mencapai
budaya
setor
“minta
merupakan kebiasaan buruk yang
setiap
sering mengganggu kinerja birokrasi.
gerak langkahnya, sehingga banyak pola
pengambilan
keputusan
pelayanan yang dirasa sangat lamban
1
Agus, Dwiyanto dkk, Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006 2 Flippo, E.B. 1984. Personnel Management, Singapore :McGraw Hill.
Banyak pejabat yang sama sekali tidak
publikasi mengenai anggaran belanja
memiliki keahlian dan profesionalisme
pegawai secara terbuka dan terperinci
tetapi
dan
kepada masyarakat, rente birokrasi
memegang
dalam pemberian pelayanan publik,
jabatan strategis. Penyebabnya adalah
mekanisme kritik yang tidak berjalan
terjerumusnya pejabat tersebut pada
efektif, serta tidak mengembangkan
kebiasaan
kriteria kinerja sebagai basis dalam
tetap
dipertahankan
dipercayakan
untuk
menyetor
uang
pada
atasannya.
menilai
Bambang
Wicaksono
Staf
mengatakan
bahwa
pejabat
Tahun 2010 lalu terdapat dua lembaga besar yang mengumumkan
selama otonomi daerah berlangsung,
hasil
belum
terlihat
menyebutkan buruknya
secara
sistematis
adanya
perubahan
pada
birokrasi
atau
pegawai di lingkungan birokrasi.
Pengajar Magister Studi Kebijakan (MSK) UGM
kompetensi
penelitian
mereka
dengan
birokrasi di
Indonesia terutama dalam hal kinerja
menyangkut pengembangan nilai-nilai
pelayanan
tata-pemerintahan
tersebut adalah KPK RI dan Political
Birokrasi
yang
belum
mengembangkan
sepenuhnya
konsep
profesionalisme, akuntabilitas, nilai-nilai
baik.
tentang
transparansi,
efisiensi, moral
and
publik.
Economic
(PERC).
Hasil
Pemberantasan
Dua
Risk
lembaga
Consultancy
Survey
Komisi
Korupsi
(KPK)
efektivitas
memberikan penilaian indeks prestasi
dalam
pelayanan publik 5,42 dari skala 1-10.
penyelenggaraan pelayanan publik.
Artinya,
Banyaknya
fenomena
korupsi
di
pelayanan publik di Indonesia tidak
lingkungan
birokrasi
pemerintah,
memuaskan, cenderung korup, dan
memperlihatkan tidak adanya kontrol
merugikan. Temuan ini sejalan dengan
publik secara efektif terhadap lembaga
penelitian PERC tahun 2010 lalu yang
birokrasi pemerintah. Disamping itu,
menempatkan
birokrasi dan pejabat di dalamnya
Indonesia ranking kedua terburuk di
cenderung
mengembangkan
Asia setelah India. Pemeringkatan itu
paradigma ketertutupan dan logika
telah dilakukan sejak 1999-2010 yang
kekuasaan
hasilnya
masih
dalam
menjalankan
fungsinya, seperti tidak
adanya
masyarakat
adalah
kualitas
kualitas
menilai
birokrasi
birokrasi
Indonesia selalu menempati peringkat
menunjukkan
terendah.
birokrasi
Manajemen pelayanan publik
pelayanan
bahwa dalam
masih
mind-set memberikan
belum
banyak
yang seharusnya dikembangkan dalam
mengalami perubahan seperti yang
bentuk
diharapkan.
pelayanan
yang
Prosedur
dan
etika
mengedepankan pada visi pelayanan
pelayanan yang berkembang dalam
yang berpihak pada customer-driven,
birokrasi kita sangat jauh dari nilai-
secara
banyak
nilai dan praktik yang menghargai
dilakukan perubahan secara cukup
warga bangsa sebagai warga negara
mendasar di lingkungan birokrasi
yang berdaulat. Prosedur pelayanan,
pemerintah. Orientasi pelayanan dari
misalnya,
sebagian
birokrasi
mempermudah pelayanan, tetapi lebih
cenderung
untuk melakukan kontrol terhadap
diarahkan untuk kepentingan birokrasi
perilaku warga sehingga prosedurnya
atau pejabat birokrasi, bukannya pada
berbelit-belit dan rumit.
faktual
besar
pemerintah
belum
aparatur masih
peningkatan
kualitas
pelayanan
tidak
Penelitian
kepada masyarakat (Dwiyanto, dkk.,
mengevaluasi
2001).
menjawab Masih
tiga
untuk
ini
untuk
sekaligus
hendak
pertanyaan
yaitu
kualitas
pertama mengapa kinerja birokrasi
penyelenggaraan pelayanan publik di
belum dapat memuaskan masyarakat
Indonesia menurut Dwiyanto (2002),
meskipun berbagai kebijakan telah
menunjukkan
dari
dibeanahi dalam rangka pencapaian
masih
kinerja yang baik. Kedua faktor-faktor
kebijakan
buruknya
dibuat
bahwa
otonomi
esensi daerah
belum dapat dipahami secara benar
apa
oleh
terjadinya korupsi birokrasi. Ketiga
banyak
pejabat
Penyelenggaraan
birokrasi.
pelayanan
saja
yang
menjadi
pemicu
publik
hal-hal apa saja yang perlu dilakukan
yang masih diskriminatif, terjadinya
dalam rangka memperkuat integritas
rente birokrasi, suap, pungutan liar,
birokrasi
tidak adanya kepastian pelayanan, arogansi
kekuasaan,
lemahnya
posisi
serta tawar
Untuk memandu pengumpulan
masih
data dan analisis, maka penelitian ini
warga
menggunakan
masyarakat terhadap pejabat birokrasi,
teori
etika
dan
birokrasi. Secara etimologis kata etika
berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos
aparat dan system serta prosedur
dan ethikos, ethos yang berarti sifat,
dalam kegiatan yang dilaksanakan.5
watak, adat, kebiasaan, tempat yang
Metode yang digunakan dalam
baik. Ethikos berarti susila, keadaban,
penelitian ini adalah metode kualitatif.
atau kelakuan dan perbuatan yang
Proses
baik. Kata “etika” dibedakan dengan
dilakukan
kata “etik” dan “etiket”. Kata etik
discussion
berarti kumpulan asas atau nilai yang
masyarakat sebagai pengguna layanan
berkenaan dengan akhlak atau nilai
birokrasi, media dan perguruan tinggi.
mengenai benar dan salah yang dianut
Data skunder diperoleh dari Dokumen
suatu
masyarakat.
Laporan pemerintahan. Analisis data
Adapun kata etiket berarti tata cara
kualitatif dilakukan secara interaktif
atau adat, sopan santun dan lain
dan berlangsung secara terus menerus
sebagainya
dalam
masyarakat
sampai
beradaban
dalam
memelihara
jenuh. Kegiatan yang dilakukan dalam
golongan
atau
hubungan baik sesama manusia.3
baik
pengumpulan melalui
primer
forum
group
yang
tuntas,
melibatkan
sehingga
datanya
analisis meliputi data reduction, data
Etika adalah kebiasaan yang
display
dalam
/verification).6
masyarakat,
data
yang
serta
conclusion
drawing
kemudian mengendap menjadi normanorma atau kaidah atau dengan kata
2. Faktor
lain yang menjadi normatif dalam
Birokrasi
perikehidupan manusia.4. Sedangkan
Seperti
Buruknya
disebutkan
Kinerja
diatas
pengertian birokrasi jika dalam praktik
bahwa buruknya kinerja birokrasi
dijabarkan
lebih
sebagai
PNS.
Apabila
disebabkan
oleh
faktor
dikaitkan dengan fungsi pemerintahan
manajemen rekrutmen kepegawaian
dan
itu sendiri. Selama
pembangunan,
berkenaan
dengan
birokrasi kelembagaan,
kerap tidak diawali dengan proses 5
3
Abd Haris, Pengantar Etika Islam. (Sidoarjo: Al-Afkar, 2007), 3. 4
Fathoni, Naimah. Konsep Etika Birokrasi Pemerintah.(2009. Jakarta: Medik.) Hlm. 31
ini rekrutmen
Dwidyanto, Agus. (2004) Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta : GADJAH 6 Miles, Mathew B., and A. Michael Huberman. 1984. Qualitative data Analysis: A Source book of New Members. Beverly Hills,CA: SAGE. hal 133
perencanaan Idealnya
dan
rekrutmen
pengawasan. itu
dilakukan
kehalian. Menurut Sofyandi7 analisis jabatan
(job
analysis)
merupakan
berdasarkan kebutuhan pegawai akibat
suatu proses yang sistematik untuk
kekurangan pegawai yang dialami
mengetahui mengenai isi dari suatu
organisasi. Kekurangan pegawai bisa
jabatan (job content) yang meliputi
saja terjadi karena ada pegawai yang
tugas-tugas,
pensiun, meninggal, berhenti bekerja,
tanggung jawab, kewenangan, dan
penambahan organisasi baru ataupun
kondisi kerja, dan mengenai syarat-
pencarian tenaga pegawai berdasarkan
syarat kualifikasi yang dibutuhkan
keahlian khusus akibat ada kebijakan
(job requirements) seperti pendidikan,
baru. Membludaknya jumlah pegawai
keahlian,
diberbagai daerah merupakan suatu
kerja, dan lain-lain, agar seseorang
pertanda
dapat menjalankan tugas-tugas dalam
bahwa
perencanaan
manajemen
perekrutan
pekerjaan-pekerjaan,
kemampuan, pengalaman
tidak
suatu jabatan dengan baik. Rekrutmen
dilakukan dengan baik. Permasalahan
tetap dilakukan meski jumlah pegawai
membludaknya jumlah pegawai inilah
masih
sehingga pemerintah mengeluarkan
memperhatikan
kebijakan
penerimaan
Akhirnya jumlah pegawai membludak
CPNS sampai waktu yang belum
dan dipenuhi oleh pegawai-pegawai
ditentukan.
adminsitrastif.
moratorium
Banyak peristiwa penangkapan pegawai
daerah
dan
kerap
tidak
kebutuhannya.
Kemudian
promosi
yang dilakukan kerap juga tidak
sedang
didasarkan pada keahlian, pengalaman
berkeliaran di mall, restoran, warung
maupun pendidikan dari seseorang
kopi hingga diberbagai penginapan
tertentu
pada saat jam kantor. Sebagian dari
Penyebabnya hanya karena ada unsur
mereka
mereka
kedekatan emosional antara pejabat
mengalami kejenuhan di kantor akibat
yang diangkat dengan pejabat yang
tidak ada lagi pekerjaan yang hendak
mengangkat. Kedua fenomena ini
mengakui
yang
tersedia
bahwa
untuk
jabatan
tertentu.
dikerjakan. Analisis jabatan dalam organsasi publik sangatlah penting, karena dapat diketahui kebutuhan pegawai dari apek jumlah maupun
7
Herman Sofyandi, 2008, Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Pertama, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta.
kebanyakan ditimbulkan dari efek
sesuai dengan orang yang sudah
pemilukada dan korupsi.
tersedia, tetapi sebaliknya, mencari
Selanjutnya
permasalahan
orang yang sesuai dengan pekerjaan
manajemen kepegawaian disebabkan
yang
oleh ketidaktepatan pegawai antara
birokrasi bisa diisi dengan tenaga-
pendididikan dan keahlian dengan
tenaga dari mana saja asal sesuai
penempatan tugas. Salah satu sebab
dengan tugas-tugas yang ada dalam
kurangnya profesionalisme pegawai
lembaga yang bersangkutan.
daerah
disebabkan
ditentukan.
Lembaga
adanya
Kemudian promosi pegawai
korelasi antara pendidikan yang ia
pada jabatan-jabatan strategis yang
sandang dengan pekerjaan yang ia
tidak lagi memperhatikan Daftar Urut
kerjakan. Profesor Djadja Saefullah
Kepangkatan,
(2008:12)
pendidikan dan keahlian serta faktor
pengertian berisi
tidak
sudah
mengatakan umum
pemahaman
dalam
senioritas.
bahwa
didasarkan pada faktor like and dislike
setiap
dari
diisi
Semuanya
kerja,
profesionalisme
jabatan dalam lembaga birokrasi harus oleh
pengalaman
atasan
hanya
yang mengangkatnya.
orang-orang
yang
Akibatnya pegawai yang diangkat
pendidikan
dan
tanpa proses yang normal tersebut
kemampuan sesuai dengan jabatan
akhirnya lebih cenderung loyal pada
yang bersangkutan. Dilihat dari teori
atasannya ketimbang memperhatikan
manajemen
pelayanan
mempunyai
kepegawaian
atau
kepada
masyarakat.
sekarang lebih populer dengan teori
Menurut Dwiyanto dan Kusumasari,
managemen sumber daya manusia,
(2001) bahwa dalam birokrasi di
untuk
Indonesia
memperoleh
tenaga-tenaga
pegawai
adalah
dalam
profesional harus dimulai dari sistem
rangka melayani pimpinan. Loyalitas
pemilihan dan penempatan yang tepat.
kepada pimpinan sangat tinggi karena
Ketepatan ini tidak hanya bergantung
menentukan dalam kenaikan jabatan.
pada job spesification yang melekat
Sedangkan
pada orang yang akan dipilih tetapi
masyarakat menjadi terbengkalai dan
lebih dahulu pada job deskription yang
dinomorduakan.
Kedua,
faktor
sudah ditentuan lebih dahulu. Dengan
kultural,
adanya
ikatan
kata lain, bukan mencari tempat yang
kekerabatan
pelayanan
yaitu untuk
kepada
mendahulukan
lingkungan terdekat. terdapat beberapa
3. Korupsi Birokrasi
faktor utama penyebab diskriminasi
Beberapa
dalam pelayanan publik.
menyebabkan
Lemahnya pengawasan juga menjadi
sebab
buruknya
kinerja
indikasi buruknya
yang kinerja
birokrasi diatas, yakni manajemen rekrutmen
dan
promosi
pegawai,
birokrasi. Lembaga pengawas kinerja
lemahnya pengawasan serta karakter
birokrasi didaerah tidak optimal dari
pegawai ikut juga memberi kontribusi
segi kelembagaan. Lembaga pengawas
terhadap peluang-peluang terjadinya
dalam hal ini Inspektorat Daerah
korupsi. Rekrutmen pegawai yang
merupakan bagian dari SKPD. Ada
dilakukan
semangat korps yang terbangun antara
memberi peluang terjadinya suap. Jika
sesama SKPD yang dengan demikian
analisis dilakukan, kebutuhan pegawai
sangalah
akan sangat terbatas dan pelamarnya
sulit
untuk
melakukan
pengawasan.
tanpa
analisis
jabatan
akan terbatas pula. Selama ini prilaku
Kemudian karakter birokrat
dan modus-modus korupsi penerimaan
yang masih terpola pada kebiasaan
CPNS telah terungkap dan sudah ada
lama yakni pegawai harus dihormati
yang divonis di pengadilan. Tindakan
dan dilayani. Pegawai Negeri Sipil
yang dilakukan pada saat melamar
selalu terikat dengan ststus sosial.
CPNS akhirnya terbawa-bawa sampai
Sebagian orang menganggap bahwa
menduduki sebuah jabatan tertentu.
menjadi
Uang yang disetorkan pada saat masuk
PNS
meningktakan
adalah
untuk
status sosial yang
CPNS,
menjadi
alasan
untuk
daripadanya harus selalu dihormati
melakukan korupsi dengan maksud
oleh orang lain dan kerap merasa
agar uang itu harus kembali. Korupsi
terhina jika harus melayani orang lain
birokrasi terjadi pula akibat lemahnya
terutama kalangan orang miskin. Oleh
pengawasan, baik pengawasan yang
karena status sosial inilah sehingga
dilakukan
banyak yang harus merelakan menjual
(inspektorat
sawah atau kebun hanya karena ingin
pengawasan
mendambakan menjadi PNS.
atasan sendiri. Terkesan telah menjadi
lembaga daerah), yang
external maupun
dilakukan
oleh
kebiasaan bahwa “silakan lakukan, tetapi harus bertanggungjawab sendiri,
karena kami juga ada yang harus
aspek kultur menjadi sebuah alternatif.
dipertanggungjawabkan”. Dari segi
Lele (2010:33) mengatakan persoalan
pengawasan
sektor
yang
dilakukan
oleh
publik
bukan
semata-mata
inspektorat selalu berbenturan dengan
disebabkan
kelemahan kelembagaan dan SDM.
kapasitasteknis yang dimiliki aparat
Korupsi birokrasi terjadi pula
oleh
kurangnya
pemerintah. Persoalan yang sebenrnya
karena kebutuhan akan ststus sosial
justru
dari pegawai yang bersangkutan. PNS
pemerintah dalam menjalankan tugas
selalu indentik dengan ststus sosial
pokok dan fungsinya. Rendahnya etika
yang tinggi yang ditandai dengan
aparat
kepemilikan
dianggap
barang-barang
yang
terletak
pada
etika
pemerintah sebagai
inilah
parat
yang
biang
keladi
mahal dan gaya hidup istimewa.
permasalahan karena bahkan aparat
Mereka
yang
yang
tidak
mampu
kapabel
sekalipun
menyediakannya sering menempuh
berkinerja
jalan
faktor yang membentuk etika adalah
pintas
dengan
melakukan
korupsi.
sebaliknya.
justru
Salah
satu
kultur dan kebiasaan yang dimiliki
Sejumlah
kebijakan
yang
oleh suatu masyarakat. Levine at al
dilakukan oleh pemerintah dalam
(1990:191) mengatakan bahwa etika
rangka peningkatan kinerja birokrasi
seseorang
seperti
cerminan etika masyarakatnya.
penguatan
kelembagaan,
individu
merupakan
penyediaan regulasi-regulasi maupun
Filosofi yang telah mengakar
penguatan kapasitas SDM birokrasi
di bumi Nyiur Melambai yakni Si Tou
serta penyediaan anggaran. Tetapi
Timou Tumou Tou merupakan sebuah
keadaan
kinerja
kearifan lokal masyarakat Minahasa
birokrasi belum juga optimal. Artinya
bahkan masyarakat Sulawesi Utara
penguatan struktur birokrasi belum
pada umumnya. Sondakh, (dalam
membuahkan hasil yang diharapkan.
Philep Regar at al 2011), mengatakan
4. Penguatan Etika dan Integritas
Si Tou Timou Tumou Tou memberikan
untuk
Jika
mengubah
penguatan
kapasitas
makna sifat dan ciri karakter bahwa
birokrasi dari aspek struktur belum
manusia dilahirkan dan hidup sebagai
membuahkan hasil optimal, maka
manusia, bahwa manusia yang hidup,
penguatan kapasitas birokrasi dari
adalah
hidup
secara
dewasa,
bertanggung
mandiri,
yang sedang terjadi. Budaya birokrat
manusia dewasa, bertanggung jawab
yang selalu minta petunjuk harus
dan mandiri oleh “pengabdiannya”
dihilangkan.
untuk “membentuk dan melahirkan”
mengendepankan insiatif dan indovasi
manusia-manusia
dewasa
dalam menyelesaikan permasalahan
pendidikan),
yang ditemui. Sikap mandiri adalah
(melalui
jawab
dan
baru
proses
bertanggung
jawab
dikemudian
dan
mandiri
hari,
sikap
Birokrat
yang
tidak
harus
memiliki
untuk
ketergantungan dengan orang lain.
selanjutnya manusia baru yang telah
Birokrat daerah juga dituntut memiliki
terbentuk
rasa Tanggung Jawab sosial yang
itu
melanjutkan
tugaspengabdiannya
dalam
lagi rangka
kuat.
“memanusiakan” manusia sesamanya. Si Timou Tumou Tou memiliki
Meningkatkan
Kinerja
Birokrasi dengan membudayakan Tou
pandangan tentang manusia Minahasa
Nga’asan,
ideal dalam tiga kelompok yakni Tou
kecerdasan dan keterampilan. Birokrat
Ngaasan,
Sama.
selalu didorong oleh tindakan gemar
Aplikasi Tou Ente dalam kaitannya
membaca. Orang yang menguasai
dengan
adalah:
informasi adalah menguasai dunia.
mendorong birokrat memiliki sifat
Semakin giat membaca, maka akan
pekerja keras yakni
semakin menguasi informasi.
Tou
Ente,
kinerja
Tou
birokrasi
upaya penuh
semangat dan sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai persoalan.
adalah
dalam
Meningkatkan
hal
Kinerja
Birokrasi dengan membudayakan Tou
Tidak mundur dan putus asa
Sama’ adalah mendorong birokrat
jika menemui kendala, tetapi tetap
memiliki
semangat menyelesaikan tugas dengan
Keberhasilan para
sebaik-baiknya, mendorong birokrat
hanya
bertindak
selalu
pengetahuan dan tingkat pendidikan
menghasilkan gagasan-gagasan baru
yang ia miliki. Sikap dan prilaku
yang berbeda dengan gagasan orang
pegawai dalam menjalankan tugasnya
lain tentang fenomena yang sedang
sangatlah
dihadapi.
tersebut
didorong oleh sikap-sikap religius.
berupayauntuk memecahkan masalah
Sikap dan perilaku yang patuh dalam
kreatif
yakni
Gagasan
karakter
ditentukan
penting.
yang
baik.
birokrat
bukan
oleh
ilmu
Birokrat
perlu
melaksanakan ajaran agama yang
sebagainya ternyata tidak memberikan
dianutnya. Kemudian sikap dengan
dampak
penuh
pengembangan kapasitas birokrasi.
kejujuran.
Perilaku
yang
dilaksanakan pada upaya menjadikan
signifikan
terhadap
Pendekatan kultur merupakan
dirinya sebagai orang yang selalu
sebuah
dapat dipercaya dalam perkataan,
pengembangan
tindakan, dan pekerjaan
Kultur masyarakat akan berpengaruh pada
alternatif
etika
dalam
kapasitas
birokrasi.
rangka birokrasi.
Persoalan
terbesar buruknya kinerja birokrasi
5. Penutup Kebijakan
pemerintah
disebabkan karena buruknya etika
meningkatkan
kapasitas
birokrasi
individu birokrasi. Jika penguatan
dengan
pendekatan
struktur
etika pegawai yang didasarkan pada
cara
seperti
penguatan
kelembagaan,
kebudayaan
lokal,
diyakini
akan
semakin
penyediaan regulasi, pengembangan
kinerja
sumber daya manusia seperti kenaikan
optimal dan semakin memuasakan
tunjangan,
masyarakat yang ia layani.
diklat-diklat
dan
lain
birokrasi
maka
