EKSISTENSI LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT BERKAITAN DENGAN BEREDARNYA KOSMETIK TANPA INFORMASI EFEK SAMPING Oleh: I Putu Adi Kusna Pasek I Gst. Ayu Puspawati Ida Bagus Putu Sutama Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana ABSTRAK Tulisan ini berjudul eksistensi lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat berkaitan dengan beredarnya kosmetik tanpa informasi efek samping. Dalam mewujudkan perlindungan konsumen baik dari konsumen itu sendiri maupun pelaku usaha harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi pelanggaran yang merugikan kedua belah pihak. Masih banyak kosmetik yang diproduksi dan beredar dimasyarakat tidak memenuhi standar maupun melanggar ketentuan hukum yang berlaku seperti tidak mencantumkan informasi efek samping maupun mengandung bahan kimia berbahaya. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui apa yang di lakukan oleh Lembaga Konsumen Bali berkaitan dengan beredarnya kosmetik tanpa informasi efek samping dan bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha dalam hal konsumen mengalami kerugian akibat kosmetik tanpa informasi efek samping. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan masalah yang bersifat atau bermetode yuridisempiris yaitu masalah yang diangkat dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan kenyataan yang ada dilapangan. Lembaga Perlindungan Konsumen Bali tidak dapat bekerja sendiri dalam menindak peredaran kosmetik yang tanpa mencantumkan informasi efek samping, dan dalam melakukan penindakan harus bekerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Polisi, dan Dinas Kesehatan. Kerugian yang dialami konsumen akibat kosmetik tanpa informasi efek samping yaitu kulit menjadi iritasi, timbul rasa panas pada kulit, dan kulit menjadi sensitif. Berdasarkan kerugian tersebut pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen dengan memberikan perawatan kesehatan. Dalam bertugas Lembaga Perlindungan Konsumen Bali harus bekerja sama dengan instansi terkait lainnya dan berperan sebagai partner kerja serta tanggung jawab pelaku usaha adalah berupa perawatan kesehatan berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Lembaga Perlindungan Konsumen Bali, Kosmetik.
1
ABSTRACT This article titled existence of non-governmental consumer protection agencies with regard to the circulation of information cosmetics without side effects. In realizing the consumer protection of both consumers and businesses themselves must obey the laws and regulations in force in order to avoid violations that harm both parties. There are still a lot of cosmetics produced and circulated in the community do not meet the standards or violate applicable legal provisions do not include information such as side effects or contain dangerous chemicals. This paper aims to find out what was done by the Institute of Consumer Bali with regard to the circulation of information cosmetics without side effects and how the responsibilities of business actors in terms of consumer experience without information loss due to cosmetic side effects . This research is an empirical law which approaches the problem nature or methodical juridical-empirical issues raised related to the legislation applicable to the reality in the field. Bali Consumer Protection Agency can not work alone in cracking circulation without specifying information cosmetic side effects, and to take actions must cooperate with the Agency for Food and Drug Administration, Police, and Public Health. Losses suffered as a result of consumer information cosmetic without side effects, namely skin becomes irritated, raised a burning sensation on the skin, and the skin becomes sensitive. Based on the loss business operators shall be liable for damages suffered by the consumer by providing health care. In charge of the Bali Consumer Protection Agency should cooperate with other relevant agencies and acts as a partner as well as the responsibilities of business operators is in the form of health care based on Article 19 paragraph (2) of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection Keywords: Consumer Protection, Consumer Protection Agency Bali, Cosmetics. I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pada era perdagangan bebas sekarang ini berbagai jenis kosmetik beredar di pasaran dengan berbagai kegunaan dari berbagai merek juga. Pelaku usaha berlomba-lomba untuk memproduksi kosmetik yang menjanjikan kasiat yang dapat memutihkan maupun membersihkan kulit dengan jangka waktu yang singkat dan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Hal tersebut dapat menimbulkan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam memproduksi kosmetik, seperti tidak mencantumkan informasi efek samping pada kemasan kosmetik tersebut. Hal tersebut akan menimbulkan kerugian bagi konsumen. Sebagai lembaga yang bergerak dibidang perlindungan konsumen dan sebagai salah satu Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat di Bali, Lembaga Perlindungan Konsumen Bali dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan perlindungan konsumen dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha serta 2
pelaku usaha dapat memberikan tanggung jawab akibat perbuatannya yang melanggar ketentuang peraturan perundang-undangan dalam memproduksi kosmetik. 1.1 Tujuan Penulisan Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui hal apa yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Bali berkaitan dengan beredarnya kosmetik tanpa informasi efek samping dan bagaiman tanggung jawab pelaku usaha dalam hal konsumen mengalami kerugian akibat penggunaan kosmetik tanpa informasi efek samping. II. ISI MAKALAH 2.1 Metode Penelitian Tulisan ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Penelitian hukum pada dasarnya merupak suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau lebih gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di gejala bersangkutan.1 2.2 Hasil dan Pembahasan 2.2.1 Tindakan Lembaga Perlindungan Konsumen
Bali Berkaitan
Dengan
Beredarnya Kosmetik Tanpa Informasi Efek Samping Konsumen seringkali dirugikan oleh pelaku usaha yang berbuat curang karena lemahnya kedudukan konsumen akan hak-haknya yang disebabkan oleh daya kritis masyarakat yang masih rendah.2 Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dapat berperan aktif dalam kegiatan perlindungan konsumen seperti memperjuangkan hak 1
Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, h.43. Ni Made Dwi Nurmahayani, I Ketut Keneng, 2016, “Bentuk Pengawasan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Konsumen“, Kertha Semaya, Vol. 04, No. 01, Februari 2016, h. 01, http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/18970, diakses tanggal 25 September 2016, 10.00 WITA. 2
3
konsumen maupun memberikan nasihat kepada konsumen agar menjadi konsumen yang cerdas dan kritis.3 Tindakan yang dilakukan Lembaga Perlindungan Konsumen Bali yaitu melakukan kerja sama dengan instansi terkait seperti dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Dinas Kesehatan, Kepolisian, dan Satuan Polisi Pamong Praja. Saat melakukan sidak, Lembaga Perlindungan Konsumen Bali bertugas seperti melakukan pengecekan pada kemasan kosmetik, membantu mengumpulkan kosmetik tersebut jika kosmetik yang bermasalah tersebut dalam jumlah banyak, kemudian dari pihak BPOM akan melakukan uji sampel pada kandungan kosmetik tersebut, jika ditemukannya bahan berbahaya lainnya maupun bahan yang digunakan melebihi standar yang telah ditentukan, kosmetik tersebut akan dikumpulkan untuk siap dimusnahkan oleh BPOM yang dibantu oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Bali, Kepolisian, dan Satuan Polisi Pamong Praja. Alat yang digunakan untuk memusnahkan kosmetik tersebut di fasilitasi oleh Dinas Kesehatan. (Wawancara tanggal 14 Mei 2016) 2.2.2 Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Hal Konsumen Mengalami Kerugian Akibat Kosmetik Tanpa Informasi Efek Samping Berdasarkan kerugian yang dialami oleh konsumen seperti iritasi, timbul rasa panas pada kulit, dan kulit lebih sensitif saat terkena matahari karena kandungan hidrokinon yang melebihi standar yang ditetapkan yang terdapat pada kosmetik tersebut, pelaku usaha harus memberikan ganti kerugian kepada konsumen berdasarkan pada pasal 19 ayat (2) Undangundang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “ Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengambilan uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Berdasarkan bunyi pasal tersebut dan dikaitkan dengan kerugian yang dialami konsumen, pelaku usaha harus bertanggung jawab memberikan ganti kerugian berupa perawatan kesehatan hingga konsumen kembali sehat seperti semula. Pemberian ganti rugi juga dicantumkan dalam pasal 1365 KUHPer yang berbunyi “tiap perbuatan yang
3
Zulham, 2013, Hukum Perlindungan Konsumen, Kencana Pernada Media Group, Jakarta, h.138.
4
melanggar hukum dan membawakerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. III. KESIMPULAN Hal yang dilakukan Lembaga Perlindungan Konsumen Bali berkaitan dengan beredarnya kosmetik tanpa informasi efek samping adalah melakukan kerja sama dengan instansi terkait seperti BPOM, Dinas Kesehata, Kepolisian, dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penindakan, dan peran Lembaga Perlindungan Konsumen Bali adalah sebagai partner kerja saat melakukan sidak maupun penindakan terhadap suatu barang maupun makanan. Tanggung jawab pelaku usaha dalam hal konsumen mengalami kerugian akibat kosmetik tanpa informasi efek samping yaitu memberikan ganti kerugian berdasarkan pasal 19 ayat (2) Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dan pasal 1365 KUHPer, ganti kerugian yang diberikan berupa perawatan kesehatan. DAFTAR PUSTAKA Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta. Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta. Zulham, 2013, Hukum Perlindungan Konsumen, Kencana Pernada Media Group, Jakarta. JURNAL Ni Made Dwi Nurmahayani, I Ketut Keneng, 2016, “Bentuk Pengawasan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Konsumen“, Kertha Semaya, Vol. 04, No. 01, Februari 2016, h. 01, http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/18970, diakses tanggal 25 September 2016, 10.00 WITA. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4127.
5
6
