BERKEADILAN SERTA. Profile Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN KALIMANTAN

Profile Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan

YLPK

YAYA S A N LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN K A L I M A N TA N

2015

mEMBANGUN KONSUMEN yANG cERDAS mANDIRI

SERTA

BERKEADILAN

YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN KALIMANTAN

KONSUMEN

Isi Kata Pengantar ................................................................................................... 1 Struktur Organisasi .............................................................................................. 2 Kantor Cabang Yayasan Perlindungan Konsumen Kalimantan ................................... 3 Visi dan Misi Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan ........................ 4 Pendahuluan ......................................................................................................... 5 Membangun Konsumen Cerdas dan Mandiri serta bermartabat ................................ 6 Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan ........................................... 7 Program Kerja Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan ...................... 8 Pengolahan Penyelesaian Kasus ............................................................................. 12

Segala Upaya untuk Menciptakan Kepastian Hukum

Membangun Konsumen Cerdas dan Mandiri Materi ini dikembangkan sebagai bagian dari langkah Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan dalam memperluas dan menyuburkan kesadaran, upaya serta kerjasama diantara Stakeholder untuk membangun Perlindungan Konsumen di Indonesia

Diterbitkan oleh : Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) Divisi Komunikasi dan Edukasi Dibuat di Indonesia, 2015 Profile Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan | 1

KATA PENGANTAR

P

erlindungan konsumen adalah elemen strategis daya saing suatu bangsa, keberlanjutan daya saing Indonesia sangat tergantung pada keberhasilan kita dalam membangun perlindungan konsumen yang kredibel.

Dalam arti perlindungan konsumen adalah segala daya dan upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindugan kepada konsumen, sedangkan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri , keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Setiap insan tidak bisa dilepaskan dari peranannya sebagai konsumen yang memiliki berbagai kebutuhan dan akan berupaya untuk memenuhinya dengan mengkonsumsi barang dan/atau jasa, dan konsumen menjadi faktor penentu aktifitas ekonomi yang melalui keputusannya untuk membeli, mengkonsumsi, dan mengnakan barang dan/atau jasa akan mempengaruhi dinamika pasar dan ikut mendorong persaingan antar pelaku usaha. Guna menumbuhkan konsumen yang cerdas dan mandiri serta bermartabat dan agar tidak dijadikan obyek serta ketidakadilan dalam memanfaatan barang dan jasa yang dipergunakan, Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan senantiasa berupaya untuk selalu melakukan kegiatan Seminar, sosialiasasi dan pelatihan dan kali ini melaui media elektronik jejaring sosial akan memberikan informasi yang berguna bagi masyarakat untuk memberi perlindungan kepada konsumen pemakai barang dan/atau jasa dalam rangka implementasi Perlindungan Konsumen. Melalui upaya sosialiasi perlindungan konsumen secara terus menerus dapat menumbuhkembangkan dan meningkatkankan kesadaran masyarakat tentang Perlindungan Konsumen demi untuk menciptakan suatu iklim usaha yang kondusif dan menciptakan konsumen yang cerdas dan mandiri sebagaimana menurut Undang Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan kami Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan akan selalu memperjuangkan hak - hak konsumen yang dirugikan oleh Pelaku Usaha baik melalui Mediasi, Advokasi maupun upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut yang independen baik melalui lembaga yang bertugas menyelesaiakan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha dalam hal ini Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau melalui Peradilan di lingkungan Peradilan Umum. Direktur, YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN KALIMANTAN (YLPKK)

SEHATNO SAMIADOEN

Profile Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan | 2

STRUKTUR ORGANISASI Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan didirikan berdasarkan : 1. Akte Notaris : 2. KUMHAM : 3. TDLPK : Didirikan di Banjarmasin pada tanggal 26 Januari 2013 terdiri dari 10 anggota pengurus yang dipimpin oleh Sehatno sebagai Direktur yang bertanggung jawa atas kelangsungan dan pemberdayaan Anggota Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan maupun kepada konsumen. Pembentukan Kantor Cabang maupun Kantor Wilayah tingkat Propinsi maupun tingkat Kota/Kabupaten berdasarkan Surat Keputusan Direktur dan setiap Kantor Cabang/Wilayah sekurang-kurangnya terdiri dari 5 (lima) orang anggota yang masingmasing terdiri dari : 1. Ketua / Pimpinan Cabang / Pimpinan Wilayah 2. Sekretaris 3. Bendahara 4. Divisi Pengaduan 5. Divisi Operasional Keanggotaan Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan dibuktikan dengan ID Card yang dikeluarkan Kantor Pusat dan berlaku selama 1 (satu) tahun dan wajib diperpanjang setiap tahun dan setelah perpanjangan lebih dari 3 bulan anggota dianggap mengundurkan diri. Keanggotaan Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan wajib mengikuti Pelatihan Dasar tentang Pengelolaan LPKSM yang diselenggarakan oleh Kantor Pusat dan Kantor Cabang dapat melaksanakan Pelatihan tersebut. Sebagai bukti telah mengikuti Pelatihan Dasar diterbitkan dengan adanya Sertifikat Pelatihan dan Pakta Integritas.


YLPK

YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN KALIMANTAN Struktur Organisasi Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan Alamat : Jl. Bumi Mas Raya, RT 06, Ruko No. 5 Lt. 2 Pemurus Baru - Banjarmasin Selatan Telp. (0511) 3267209,4707210, Hp. 0821 4883 1711, 0853 4620 3199

Direktur SEHATNO SAMIADOEN

Sekretaris ISMAIL

Divisi Humas SUMARNO

Divisi Operasional RAMA

Divisi Pengawas Jasa HAMNAH - Jasa Keuangan - Jasa Pelaksanaan - Jasa Transportasi - Asuransi

Bendahara TUTI ANI RAHMAWATI

Divisi Kelembagaan EKO. W, SH

Bendahara TUTI ANI RAHMAWATI

Divisi Hukum IBNU SUPRAPTO

Divisi Pengawas Barang SRI NB - Makanan Minuman - Obat-Obatan - Sumber Daya Alam - Industri - Rumah Tangga


BAGAN HUBUNGAN LINTAS STAKEHOLDER PEMBERDAYAAN KONSUMEN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menteri dan Menteri Teknis terkait

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)

Gubernur Bupati Walikota

Lembaga-lembaga Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi)

Lembaga / Badan / Komisi terkait

Organisasi Internasional

Universitas / Lembaga Riset

Badan Perlindungan Konsumen Mancanegara

Masyarakat Industri/ Dunia Usaha

Masyarakat Konsumen

BPKN BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL


RUANG LINGKUP Bergerak pada bidang Perlindungan Konsumen sebagaimana diatur dalam PP No. 59 Tahun 2001 tentang LPKSM pada Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi : (1) Pemerintah mengakui LPKSM yang memenuhi syarat sebagai berikut : a. terdaftar pada Pemerintah Kabupaten/Kota; dan b. bergerak di bidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya. Dalam melakukan kegiatan Perlindungan Konsumen (LPKSM) sudah terdaftar dan atau diakui oleh Pemerintah sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 302/MPP/KEP/10/2001 Tentang Pendaftaran LPKSM pada : Pasal 2 (1) Pemerintah mengakui setiap LPKSM yang memenuhi syarat untuk bergerak di bidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar pendiriannya. (2) Pengakuan LPKSM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui pendaftaran dan penerbitan TDLPK. Pasal 4 (1) TDLPK diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan atau domisili LPKSM. (2) TDLPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.

TUGAS DAN WEWENANG Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan: a. menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; b. memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya; c. bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen; d. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen; e. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen. Dalam membantu konsumen memperjuangkan haknya Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan melakukan advokasi atau pemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan hak-haknya secara mandiri baik secara perorangan atau kelompok baik melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen maupun di Peradilan Umum. Dalam Melakukan Pemberdayaan konsumen diselenggarakan Seminar sehari tentang Konsumen Cerdas dan Mandiri.


YLPK

KANTOR CABANG Kalimantan Selatan : Banjarbaru : Rahmawati, Martapura : Noor Faridah, Hp : 081349771313. Amuntai : Ahmad Zaky Hamidie. Amd, Hp : 085249556789, Tanah Bumbu : M. Supiyandi, Hp : 085391647779. Tanjung : H. M. Fathurrahman, Hp : 082357070013, Batola : Yuda Diplin, Hp : Kalimantan Tengah : Kapuas : Ismail, Hp : 082353040924. Palangkaraya : Agus.S, Hp : 082250507973. Sampit : Rahmadiansyah, Hp : 085252918993. Pangkalanbun : Hendro, Hp : 082153352557. Kalimantan Timur : Balikpapan : M.Ibnu Malik, Hp : 081391042376, Samarinda : Fitri, Hp : 081255557320., Bontang HP. 082 130 699990 Sumatera Selatan : Lahat : Dedy Nurdiansyah, Hp. 081377793166. Palembang : Usman, Hp : 085268148814. Sumbag. Selatan : Roby Yuusrizal, Hp : 081279066066. Prabumulih : Redy Jumeno, Hp : 081217768768. O.K.I : Hendra Gunawan, Hp : 081377793166 Lampung : Bandar Lampung : Rahmad Susilo, Hp: 085273798798., Lampung Timur : Khalil HP. ............................... Metro : Joko Prayitno, Hp. 081369233629. Lampung Tengah : Jadi, Hp. 085279311541. Lampung Selatan : Donny Afriadi, Hp : -, Jambi : Noor Hadi Hp. 08117421971 Pulau Bangka : Slamet, Hp : 085366982832. Sulawesi : Makassar : Sainal Abidin, Hp. 08135516499. Maros : Neneng, Hp. 081283733083, . Jawa Barat : Bogor : M. Yusuf, Hp. 081282649862. Cirebon : Hadi Nugroho, Hp : 085224354737. Bekasi M. Nasir, SH Hp. 081383410027 Jawa Tengah : Semarang : Edy Susanto, Hp : 082329025256, Cilacap : Mukti Widodo, Hp. 085328207194. Purwokwrto : M. Said. Kebumen : Martono Toing, Hp. 082138174444. Purworejo : Kewuh Heru Prasetyo Jati, Hp. 082323861555. Semarang : Sireng, Hp. 081225098719. Jepara : Bambang, Hp. 081325333115. Demak : Rokhim, Hp. 081233899941. Kudus : Fathkurahman, Hp. 085226231473. Klaten : Slamet, Hp. Magelang : Isro’, Hp. 087719277753. Temanggung : Dwi Raharjo, Hp.081328871777. Wonogiri : Edy Puspito, Hp. 081393789350. Cepu : Agung, Hp. 085327683381. Pati : Arwani, Hp. 085228685012. Jawa Timur : Surabaya : 081330916916. Bojonegoro : Lilis Nuryani : 081335574488. Magetan : Iwan, Hp. 085790203328. Tulung Agung : Nur Muawanah : 081359753888. Batu : Goto Parirak, Hp. 081210909891. Sidoarjo : Suradi, Hp. 081230331133. Surabaya : Naning, Hp. 081331607048. Jombang : Ali, Hp : 081259309679. Trenggalek : Muryat, Hp : 082132814142.


Visi & Misi Visi & Misi Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan Visi : Mewujudkan Perlindungan Konsumen yang kredibel serta mandiri untuk mencapai tujuan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kesehatan serta Kepastian Hukum. Misi : Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ

Menjaga dan meningkatkan kesadaran konsumen tentang hak dan kewajibannya. Menciptakan Kemandirian Konsumen dengan melalui pendidikan agar menjadi konsumen yang cerdas dan mandiri. Meningkatkan harkat dan martabat Konsumen agar bisa melindungi diri sendiri. Membentuk suasana iklim usaha yang kondusif demi tercapai keseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha. Menumbuh kembangkan pembentukan kantor cabang diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menjaga Kemandirian/Independent Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelatihan Berjenjang di Semarang, Hotel Citra Dewi III, Bandongan 13-14 April 2013 Profile Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan | 8

PENDAHULUAN 1.

Latar Belakang

Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen atau yang biasa disebut YLPKK didirikan pada tanggal 26 Februari 2013 dikantor Notaris Henny Rupiyanti, SH dengan nomor akta pendirian 210 yang di syahkan kementrian hukum dan HAM Republik Indonesia di Jakarta No : AHU-2588.AH.01.04.Tahun 2013 tanggal 13 Mei 2013 dan diterbitkannya Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) Nomor oleh pemerintah Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan. Dengan seiring sejalan di Sahkannya Undang - Undang No. 8 tahun 1999 pada tanggal 20 April 2000 yang hingga saat ini sudah berjalan kurang lebih 13 tahun dan masih banyak masyarakat yang belum memahami Undang - Undang Perlindungan Konsumen yang diperuntukkan untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen Dan untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen tersebut konsumen perlu diberikan pemahaman untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya sendiri dan mahluk hidup lain atas barang dan jasa yang dimanfaatkannya. Mengingat hubungan antara konsumen dan pelaku usaha berjalan terus menerus sepanjang masa karena pelaku usaha merupakan penyedia barang atau jasa dan konsumen merupakan pemakai barang atau jasa tersebut, hal tersebut terjadi karena baik konsumen maupun pelaku usaha saling membutuhkan dan ada ketergantungan antara kedua belah pihak. Dan untuk menjalin keharmonisan hubungan tersebut melalui Undang - Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang mekanisme antara hak - hak konsumen dan hak - hak pelaku usaha dan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya harus bersifat jujur, transparan, dan bertanggung jawab serta beritikad baik dalam menjalankan usahanya sedangkan konsumen dalam memanfaatkan barang atau jasa yang dimanfaatkannya memenuhi unsur keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kebersihan lingkungan hidup 2.

PERMASALAHAN

Dengan adanya hubungan yang terus menerus dan berkesinambungan pada satu sisi tidak menutup kemungkinan ada pelaku usaha yang tidak jujur, tidak transparan dalam melakukan kegiatan usahanya sehingga cenderung merugikan konsumen. Bagaimana tindakan konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha atas barang atau jasa yang dimanfaatkannya ? dan mempertahankan hak - haknya yang dilanggar / dirugikan oleh pelaku usaha. Secara umum masyarakatn Indonesia belum sadar atau belum paham harus kemana mengadukan permasalahan tersebut ?? Mengadukan pada Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Mengadukan pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Keberadaannya ada di seluruh kota / kabupaten seluruh indonesia dan apabila kota / kabupaten belum ada BPSK masyarakat bisa mengadukan pada kantor perindustrian setempat. Mengadukan pada Direktorat Perlindungan Konsumen di Jakarta atau Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) di Jakarta. PelembagaanKonsumen Negara (BPKN) dI Jakarta.


1

Membangun Konsumen Cerdas dan Mandiri serta Bermartabat

Perlindungan konsumen adalah faktor strategis bangsa dan negara Indonesia dalam upaya meningkatkan perekonomian dalam arti daya saing perdagangan yang kuat, sehat dan efisien. Perlindungan konsumen sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sangat menonjolkan sisi keseimbangan untuk memberi perlindungan hukum kepada konsumen yang mempunyai itikad baik dan pelaku usaha yang jujur serta bertanggung jawab, Undang-Undang ini juga mengintegrasikan serta memperkuat dalam bidang Perlindungan Konsumen.

Tujuan perlindungan konsumen secara umum adalah : (a) menyeimbangkan serta membangun pemberdayaan konsumen, dengan mengangkat harkat dan martabat konsumen melalui cara meminimalisir efek dan akses negatif pemakaian barang dan jasa; (b) meningkatkan kesadaran pelaku usaha agar bersikap wajar, jujur serta bertanggung jawab serta menyediakan barang atau jasa yang berkualitas; (c) menciptakan kerangka dan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum, kebebasan informasi serta akses memperoleh informasi. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Konsumen dalam pelaksanaannya didukung oleh seluruh komponen masyarakat perlindungan konsumen termasuk oleh Lembaga Perlindungan Konsumen (LPKSM) dan Pemerintah R.I. untuk tingkat pusat Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan untuk tingkat Kota/Kabupaten Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota/Kabupaten jika belum ada BPSK. 1. TUJUAN Materi ini diterbitkan dengan tujuan : (1) Menjadi sarana infomasi dan komunikasi antar Konsumen dengan Lembaga Perlindungan Konsumen, serta dengan instansi yang terkait. (2) Mengetahui kegiatan serta sepak terjang Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan dan diharapkan dapat menjembatani hubungan dan agar masyarakat lebih mengenal Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan. (3) Memberikan data yang valid dan lengkap untuk dapat melakukan koordinasi, kerjasama dan pembinaan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen bagi pemerintah. (4) Dari sisi konsumen dapat dengan mudah mengakses untuk kepentingan konsumen pada umumnya. 2.

MANFAAT

(1)

Memberikan edukasi pada konsumen tentang hak - haknya yang sering dirugikan oleh Pelaku Usaha baik barang maupun jasa. Membela konsumen dalam memperjuangkan hak - haknya untuk melakukan mediasi, advokasi, dan gugatan baik melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) maupun di Peradilan Umum. Membangun kesadaran terhadap konsumen tentang hak dan kewajiban yang saling menguntungkan demi kepentingan masyarakat luas dan keseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta iklim usaha yang kondusif.

(2)

(3)


2

Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK)

Sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, lembaga ini dapat berperan aktif untuk mewujudkan perlindungan konsumen yaitu dengan membantu meningkatkan kesadaran konsumen akan hak-haknya dan kewajiban, melakukan penelitian serta pengujian, menerima pengaduan dalam bentuk apapun, tetapi juga melakukan tindakan mediasi dan advokasi langsung melalui jalur pengadilan. Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan mengharapkan dapat menjadi alat pengendali bagi para pelaku usaha dalam meningkatkan pelayanan kepada konsumen, serta dapat menjadi mitra bagi pemerintah untuk melaksanakan kegiatan perlindungan kepada konsumen. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibidang perlindungan konsumen, Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta peraturan lain yang terkait. Secara umum dapat dijabarkan tugas dan kewajiban Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan sebagaimana yang diamanatkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mempunyai tugas : (1) Menyebarluaskan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak, kewajiban serta kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan /atau jasa; (2) Melakukan pengawasan bersama pemerintah serta instansi terkait dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen; (3) Menerima pengaduan konsumen serta memperjuangkan haknya; (4) Memberikan nasehat kepada konsumen yang mengalami permasalahan;

3.

KINERJA YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGANKONSUMEN KALIMANTAN KEGIATAN SECARA UMUM Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan dalam melakukan kegiatan Perlindungan Konsumen didasarkan atas program kerja, kinerja, permasalahan yang dihadapi serta pengalaman yang terjadi selama melaksanakan kegiatan. Khusus masalah kinerja Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan mendasarkan pada penjabaran dan penafsiran yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 1)

Sosialisasi Undang - Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Sosialisasi merupakan kegiatan yang meliputi banyak hal seperti : a) Informasi tentang Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan baik yang bersifat ke dalam atau ke luar b) Sosialisasi tentang berbagai pelaksanaan program kerja atau rencana program kerja c) Sosialisasi Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam bentuk : 1) Mengadakan seminar baik keluar atau kedalam yang bertujuan untuk semakin memantapkan materi UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 2) Pelatihan dari luar atau ke dalam 3) Informasi berbentuk tulisan melalui media : - Media Cetak dan elektronik - Leaflet - Brosur


pemberdayaan masyarakat luas yang memerlukan konsultasi/nasehat sehubungan dengan informasi Perlindungan Konsumen dan dapat berupa : a) Pemberian Pendidikan kepada Konsumen b) Pemberdayaan untuk menciptakan konsumen cerdas mandiri Pemberdayaan dapat diartikan sebagai pemberdayaan internal Lembaga Perlindungan Konsumen dan eksternal diluar Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen diantaranya dapat dilakukan melalui : - Sosialisasi Program - Pelatihan a. Internal / Kelembagaan b. Eksternal / Masyarakat umum 4)

Koordinasi / Kerjasama Bertujuan untuk menciptakan keserasian antar Institusi dan Lembaga Perlindungan Konsumen serta lembaga swadaya lainnya yang terkait untuk membantu kelancaran penyelenggaraan yang dilakukan Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan. Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan akan melakukan Mediasi, advokasi serta pembelaan terhadap konsumen atas masalah yang dihadapi yang berkenaan dengan pembelian serta pemanfaatan barang dan/atau jasa. Diantaranya termasuk a. Gugatan bersama-sama / Class action b. Pelayanan Pengaduan Konsumen 5) Melakukan Survey dan Penelitian Pelaksanaan kinerja dibidang penelitian ini bertujuan untuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha melalui barang dan/atau jasa yang dihasilkan melalui survey serta penyelidikan. 6)

Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan bersama pemerintah melaksanakan pengawasan barang dan/atau jasa. Tindakan ini dilakukan dimaksudkan untuk mengawasi dan memantau secara langsung atau melalui uji langsung pada barang dan/atau jasa yang diperdagangkan dipasaran yang mempunyai kecenderungan tidak memenuhi keselamatan, kenyamanan, kesehatan dan kebersihan lingkungan. Kegiatan ini juga dimaksudkan agar dapat mendorong pelaku usaha lebih kompetitif dalam memasarkan produk baik barang dan/atau jasa yang dipasarkan serta keberpihakannya kepada konsumen. PELAKSANAAN KESERASIAN Koordinasi dan kerjasama sebagai upaya untuk meningkatkan jaringan kerja diantara sesama Lembaga Perlindungan Konsumen, Instansi terkait maupun dengan pihak-pihak lainnya yang terkait dengan Implementasi Perlindungan Konsumen untuk memperoleh pemahaman yang sama tentang Perlindungan Konsumen. Pemahaman yang sama adalah mengimplementasikan Undang - Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen antara LPKSM PPNS PK aparat penegak hukum (polri, jaksa dan hakim) berjalan selaras seiring demi tegaknya hukum Perlindungan Konsumen.


PROGRAM KERJA YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN KALIMANTAN YLPKK Direktur Alamat Kantor

Telepon Fax. HP. No. TDLPK Tgl. Terbit TDLPK Akta Notaris No. Tgl. Akta Notaris Notaris No. Tgl. Pengesahan MenKumHAM 1.

: SEHATNO SAMIADOEN : Jl. Bumi Mas Raya RT 06 Ruko No. 5 Lt.2 Pemurus Baru-Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin-Kalimantan Selatan : (0511)3267209, 4707210 : : 082 148831711, 085 346 203119 : 01.TDLPK-PERINDAG/VIII/13. : 2 Agustus 2013 : 210 : 26 Februari 2013 : Henny Rupiyanti, SH : AHU-2588.AH.01.04.Tahun 2013, tanggal 13 Mei 2013

Gugatan 1. Gugatan Legal Standing di kantor cabang Kota/Kabupaten seluruh indonesia 2. Gugatan Class Action

A. Tujuan Pada dasarnya undang-undang perlindungan konsumen telah di sahkan dan diberlakukan oleh pemerintah republik indonesia kurang lebih selama 16 tahun berjalan tetapi masyarakat masih banyak belum memahaminya dan belum sadar bahwa masyarakat khususnya konsumen itu dilindungi oleh undand-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan tidak harmonisnya hubungan antara konsumen dan pelaku usaha akibat konsumen selalu pada posisi yang lemah dan dirugikan.sebagai contoh : seorang konsumen ingin memanfaatkan jasa lembaga pembiayaan (kredit motor/mobil), lembaga keuangan perbankan (kredit investasi, kredit modal kerja dan KPR) baik system konvensional maupun syariah pada awalnya untuk menandatangani akad perjanjian kredit(dalam bentuk klasula baku) yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dan tidak tidak dibaca atau dijelaskan perihal akad perjanjian kredit tersebut dan dalam perjanjian kredit tersebut terselip surat kuasa menjual, surat kuasa penerbitan jaminan fidusia, dan surat kuasa memasang hak tanggungan serta surat kuasa kuasa yang lain tanpa konsumen menyadari kalau-kalau surat itu sudah ditandatangani pada saat akad perjanjian kredit (tanpa disadarinya) karena tidak dibaca dan tidak dijelaskan, dan apabila terjadi permasalahan konsumen tidak bisa memenuhi kewajibannya konsumen selalu dalam posisi yang sangat lemah karena akibat akad perjanjian kredit yang telah ditandatangani tersebut yang hampir rata-rata pada klasula baku yang dibuat oleh pelaku usaha sering bertentangan atau tidak sesuai dengan bab V tentang ketentuan pencantuman klasula baku pasal 18 ayat 1 tentang larangan membuat atau mencantumkan klasula baku tersebut, dan ayat 3 menyebutkan” setiap klasula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketetuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum” serta ayat 4 menyebutkan “ pelaku usaha wajib menyesuaikan klasula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini” Dari uraian diatas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) di Jakarta mengusulkan kepada pemerintah republik indonesia untuk dibuat standarisasi tentang klasula baku tersebut dengan menghadirkan semua elemen masyarakat yang ikut terkait didalamnya,


B. MANFAAT Pelaku usaha akan merasa aman dalam melakukan usahanya dan adanya keselamatan, keamanan dan kenyamanan suatu kepasstian hukum begitu pula dengan konsumen akan lebih bertanggung jawab dalam memanfaatkan jasa yang dimanfaatkannya karena sudah mendapatkan kepastian hukum khususnya hukum perlindungan konsumen. 2.

SOSIALISASI sosialisasi Undang - Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan memberikan penyuluhan tentang hak dan kewajiban konsumen. sosialisasi Undang - Undang No. 42 tahun 1999ntentang jaminan fidusia menjelaskan pada konsumen tata cara pendaftaran fidusia dan permasalahannya. Penerbitan Majalah Suara Konsumen.

3.

SEMINAR DAN PELATIHAN Pelatihan dasar untuk pengembangan sumber daya manusia dalam menciptakan konsumen yang cerdas dan mandiri serta berkeadilan. Pelatihan berjenjang untuk aktivis Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) di seluruh wilayah indonesia. Seminar sehari dalam rangka menciptakan konsumen yang cerdas dan mandiri.

4.

MENERIMA PENGADUAN DARI MASYARAKAT Pengaduan tentang barang dan jasa yang dimanfaatkannya. a. Barang Makanan minuman yang dikonsumsi dan tidak melanggar hukum misalnya minuman keras dan narkoba tidak bisa di adukan. Obat - obatan. Produksi alat rumah tangga, elektronik, dan pesawat telepon / HP. Bahan bangunan gedung, maupun tempat tinggal (rumah), jembatan, jalan dan irigasi. Kendaraan atau alat transportasi lainnya seperti kereta api, kapal laut, dan pesawat udara. b. Jasa Jasa Pelayanan. Jasa Transportasi. Jasa PDAM. Jasa Telekomunikasi. Jasa Kelistrikan / PLN. Jasa Perbankan. Jasa Pembiayaan. Jasa Asuransi. Jasa Koperasi. c. Lingkungan Hidup Relokasi Tambang. Limbah Pabrik. Kelestarian Lingkungan Hidup. d. Hak Asasi Manusia (HAM) Perlindungan perempuan dan anak. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)


6.

Koordinasi/Kerjasama dengan : - Kementrian Pemberdayaan Perempuan. - Mentri ESDM. - Kementrian Keuangan Republik Indonesia. - Kementrian KUM HAM. - Komnas HAM. - PT. Pertamina (persero). - Pemerintah Kota/Kabupaten yang ada kantor cabang YLPKK. - PT. TELKOM Tbk. - Kepolisian.

7.

Melakukan pembelaan dan menerima keluhan konsumen - Pemberian advokasi konsumen dalam bentuk : - Bantuan Konsultasi. - Bantuan proses pengaduan. - Pendampingan di depan hukum. - Menerima pengaduan dan keluhan konsumen. - Memberikan advokasi perlindungan konsumen dalam bidang : jasa perbankan, makanan dan minuman, elektronik, listrik, PDAM, dan transportasi.

8.

Survey dan Penelitian Survey dibidang produk dan jasa : - Peralatan rumah tangga, iklan/promosi/undian,produk elektronik, internet, wartel, produk sandang/pakaian dan sejenisnya, pelayanan kesehatan, pelayanan telekomunikasi, jasa transportasi,makanan dan minuman, kendaraan,obat-obatan dan jasa asuransi. - Relokasi, eks Tambang, - Limbah Industri -Lingkungan Hidup

9.

Pengawasan - Pengawasan - Pengawasan - Pengawasan - Pengawasan - Pengawasan - Pengawasan - Pengawasan - Pengawasan - Pengawasan - Pengawasan

10.

Perbankan . Lembaga Pembiayaan/Finance. Jasa Asuransi. Koperasi. Obat-obatan. Makanan dan Minuman. Standard Mutu Industri. Debt Collector. Jasa Transportasi. Jasa Pelayanan Publik.

Permasalahan Menumpuknya kasus perampasan kendaraan yang dilakukan oleh finance yang hingga saat ini tidak dapat diselesaikan karena pihak kepolisian belum bisa menerima laporan pengaduan Lembaga Perlindungan Konsumen(LPKSM) Banyaknya permasalahan obyek jaminan berupa rumah yang disegel/diberi plakat oleh bank/koperasi dengan dalih UU No. 4 tahun 1996 tentang hak dan tanggungan. UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen belum bisa diterjemahkan/ presepsi/tafsiran antara kepolisian, kejaksaan dan kehakiman sehingga sering terjadi salah presepsi. Dengan tingkat kesadaran hukum yang sangat rendah dan ketidak pahaman masyarakat terhadap undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan kemana konsumen harus mengadu dan mencari perlindungan dan ditambah dengan kurah perhatiannya pemerintah ditingkat kebutuhan terhadap Perlindungan Konsumen dianggap tidak ada permasalahan yang serius karena Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak pernah menerima pengaduan. Profile Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan | 15

- Belum efektifnya Badan Pentelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) secara maksimal karena ketidak tahuan masyarakat/konsumen kemana harus mengadu, tidak efektifnya penyidik pegawai negeri sipil bidang Perlindungan Konsumen pada dinas perindustrian dan perdagangan dalam menangani pengaduan konsumen sehingga masyarakat menjadi malas untuk mengadukan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan di kota / kabupaten yang belum ada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) nya, hal yang demikian sesuai dengan surat edaran No. 40/PDN/SE/02/2010 tentang penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen. 11.

Pengalaman terhadap kasus yang pernah ditangani oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan selesai dengan baik tidak ada yang saling dirugikan baik konsumen maupun pelaku usaha, dan sebagai contoh kasus yang telah selesai : a. advokasi dan penyelesaian sengketa secara mediasi dikantor Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan yang terbukti banyak menolong berbagai kesulitan konsumen termasuk melakukan gugatan atas pelanggaran pelaku usaha di kota - kota : Banjarmasin. Makassar, Metro Lampung, Lampung Selatan, Lahat, Bogor, Bekasi, Purwokerto, Cilacap, Purworejo, Magelang, Temanggung, Kebumen, Klaten,malang, Surabaya, Tulung Agung, dll b. Gugatan di Pengadilan Negeri Makassar yang telah diselesaikan secara kekeluargaan dengan ahli waris konsumen melunasi pinjaman sebesar Rp. 160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah) dan telah mendapatkan penetapan No: 18/sal/2013 tanggaln17 desember 2012 Gugatan No : 183/PDT.G/2012/PN MKS antara PT. Bank Mega Tbk melawan ahli waris ismawati. c. Kasus tiket Batavia Air yang di limpahkan pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Banjarmasin, Konsumen mendapatkan haknya yaitu diterbangkan sesuai jadwal yang telah disesuaikan dan menggunakan maskapai penerbangan yang lain. d. Kasus perampasan sepeda motor yang dilakukan oleh PT. Federal International Finance (FIF) cabang Banjarmasin dan unitnya telah dijual dan telah dilimpahkan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Banjarmasin dan konsumen mendapatkan ganti rugi sepeda motor yang dimilikinya sama dengan milik konsumen. e. Seminar sehari di Swiss Bell Hotel di Banjarmasin tanggal 11 November 2012 dengan narasumber Agus Christanto SH, Taufikurahman SH,dan Sehatno Samiadoen dengan materi bebaskan rakyat dari hutang yang bekerja sama dengan HIPMI Banjarmasin. f. Menyelenggarakan seminar pada tanggal 16 Maret 2013 di hotel Montana Banjarbaru tentang sosialisasi Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Fidusia, dan Hak Tanggungan. g. Menyelenggarakan Pelatihan Berjenjang di hotel Citra Dewi III, Bandungan Semarang pada tanggal 13 dan 14 April 2013 yang diikuti oleh peserta antar cabang seluruh Indonesia meliputi Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. h. Gugatan di Pengadilan Negeri Banjarmasin melawan PT. BFI cabang Banjarmasin unit mobil dirampas dan dijual oleh PT. BFI yang akhirnya konsumen mendapat pengembalian uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) I. Kasus perampasan oleh PT. Armada Finance cabang Padang (Sumatera Barat) terhadap truck Hino yang dirampas di Banjarmasin dengan tunggakan hutang Rp. 88.000.000,-(delapan puluh delapan juta rupiah) dan dilunasi sebesar Rp. 42.000.000,-(empat puluh dua juta rupiah) oleh Konsumen dan Selesai. j. Gugatan dengan PT. Bank Mega Syariah Tbk, cabang Amuntai di Pengadilan Negeri Amuntai selesai pada sidang ke 1 dengan kesepakatan kedua belah pihak dengan mengembalikan pada sisa pokok pinjaman Rp. 250.000.000,00,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) dengan diangsur sesuai kemampun konsumen. k. Pinjaman dengan Bank Negara Indonesia Syariah Banjarmasin dengan agunan lahan kosong yang kemudian didirikan atau dibangun untuk rumah sederhana sebanyak 52 Unit dengan di take over pada PT. BTN Syariah Binaung.


Pengalaman Kasus yang sudah terselesaikan Pengalaman terhadap kasus yang pernah ditangani oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan selesai dengan baik tidak ada yang saling dirugikan baik konsumen maupun pelaku usaha, dan sebagai contoh kasus yang telah selesai : a.

b.

c.

d.

I.

Kasus tiket Batavia Air yang di limpahkan pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Banjarmasin, Konsumen mendapatkan haknya yaitu diterbangkan sesuai jadwal yang telah disesuaikan dan menggunakan maskapai penerbangan yang lain. Kasus perampasan sepeda motor yang dilakukan oleh PT. Federal International Finance (FIF) cabang Banjarmasin dan unitnya telah dijual dan telah dilimpahkan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Banjarmasin dan konsumen mendapatkan ganti rugi sepeda motor yang dimilikinya sama dengan milik konsumen. Kasus perampasan oleh PT. Armada Finance cabang Padang (Sumatera Barat) terhadap truck Hino yang dirampas di Banjarmasin dengan tunggakan hutang Rp. 88.000.000,-(delapan puluh delapan juta rupiah) dan dilunasi sebesar Rp. 42.000.000,-(empat puluh dua juta rupiah) oleh Konsumen dan Selesai.. Pinjaman dengan Bank Negara Indonesia Syariah Banjarmasin dengan agunan lahan kosong seluas kurang lebih 10.500 m2 yang kemudian didirikan atau dibangun perurumahan sederhana sebanyak 52 Unit bekerjasama dengan Developer. Kegiatan Seminar, Pelatihan dan Sosialisasi Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen : 1. Pada tanggal 11 November 2012 pada saat ini masih bernama Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI) mengadakan seminar sehari di Swiss Bell Hotel Banjarmasin dengan tema Menciptakan Konsumen yang cerdas dan mandiri dengan narasumber Agus Chirstianto, SH Kepala Bidang Hukum POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta, Taufikrrahma, SH Akademis dari Malang, Jawa Timur, Sehatno Samiadoen Pendiri LPKNI di Malang dengan peserta kurang lebih 50 orang bekerjasama dengan HIPMI Banjarmasin. 2. Tanggal 16 Maret 2012 seminar sehari dan dan sosialisasi Undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang Fidusia dan Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di hotel Montana Banjarbarudalam rangka menjelaskan tentang hak dan kewajiban konsumen dengan peserta kurang lebih 40 orang. 3. Bertempat di Hotel Citra Dewi III di Semarang menyelenggarakan pelatihan berjenjang bagi aktifis YLPKK yang diiktuti oleh semua cabang YLPKK meliputi daerah Jawa Timur : Batu, Tulung Agung , Bojonegoro, Blitar. Jawa Tengah : Cepu, Wonogiri, Kudus, Jepara, Demak, Magelang, Temanggung, Purworejo, Purwokerto, Cilacap. Jawa Barat : Kab. Cirebon. Sumatera : Lahat, Metro, Lampung Tengah, Sulawesi : Makassar, Maros, . Kalimantan : Banjarmasin dan Amuntai. 4. Tanggal 23 Juni 2013 bertempat di Hotel Tirta Asri I Tanah Bumbu, Sosialisasi Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang Fidusia diikuti oleh kurang lebih 20 orang.



PN Purworejo Gagal Eksekusi Tanah Sengketa Pengadilan Negeri (PN) Purworejo gagal mengeksekusi tanah milik Mad Jadid warga Senepo Seleman Timur RT 002 RW 002, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Selasa (14/5). Gagalnya eksekusi karena ada perlawanan dari pihak pemilik yang diwakili oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan Selatan (YLPKK) cabang Kutoarjo. Perwakilan YLPKK, Kewuh Heru Praseto Jati mengatakan, dasar gugatan perlawanan terhadap eksekusi tanah dan bangunan SHM No. 02659 luas 227 m2 atas nama Mad Jadid yang telah dibalik nama atas nama Agusli warga Siyono Kidul RT 043 RW 008 Desa Logandeng Kecamatan Playen, Gunung Kidul dinilai cacat hukum. Sebab, berdasarkan risalah lelang No 629/2012 tanggal 12 Oktober 2012 yang dijual secara sepihak oleh PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) UlaMM cabang Kutoarjo dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) Purwokerto sebesar Rp. 80.500.000 dibawah harga pasar yang berlaku pada saat itu, sehingga konsumen merasa dirugikan. “Selain itu, pada saat pelaksanaan lelang perjanjian kredit antara Mad Jadid dengan pihak PT. PNM UlaMM cabang Kutoarjo belum jatuh tempo,” kata Heru.

Dijelaskan, Mad Jadid terkait hutang dengan PT. PNM UlaMM sebesar Rp 75 juta dengan agunan Sertifikat tanah seluas 227 m2 atas nama Mad Jadid dengan angsuran Rp. 3.358.350 selama 36 bulan. Namun karena Mad Jadid dianggap ingkar janji dengan menunggak angsuran selama enam bulan maka melalui perantara KPKNL Purwokerto pihak PT. PNM UlaMM melelang tanah tersebut dengan harga Rp.80.500.000 dan dimenangkan oleh Agusli warga Gang Selarik RT.001 RW. 10 Kutoarjo. Oleh karena itu, lanjut heru, bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit No. 050/PKUlaMM/KTRJ/VIII/2011 tanggal 9 Agustus 2011 dan perubahannya No. 066/PK-UlaMM/WNGN/Viii/2011 konsumen Mad Jadid telah memberikan kuasa untuk pembebanan hak tanggungan (SKMHT) dengan akad No. 630/2011 tanggal 23 Agustus 2011 adalah tidak sah dan cacat hukum maka pembebanan hak tanggungan tersebut juga tidak sah. “Dengan demikian maka dengan sendirinya lelang eksekusi hak tanggungan yang diselenggarakan KPKNL Purwokerto atas permintaan PT. UlaMM juga tidak sah atau cacat hukum,” papar Heru. Dengan gagalnya eksekusi tersebut kedua belah pihak kemudian melakukan mediasi. Sebelum pelaksanaan eksekusi, suasana cukup menegangkan. Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan sejumlah Diposkan aparat dari Polsek Kutoarjo diterjunkan di lokasi eksekusi. oleh fokus purworejo di 06.12 Profile Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan | 19

Kegiatan Pelatihan Angkatan ke XIII di Bandungan - Semarang Jawa Tengah


Audiensi ke KOMPOLNAS Jakarta

Audensi ke KOMNAS HAM Jakarta


Audensi ke Walikota Banjarmasin & KUM HAM Kalimantan Selatan


Kegiatan Pelatihan Berjenjang YLPKK di Bandungan - Semarang Jawa Tengah 13-14 April 2013


Kegiatan Audensi Ke Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin-Kalimantan Selatan 12 Maret 2015


Kegiatan Audensi Ke PT. Angkasa Pura Banjarmasin-Kalimantan Selatan 13 Maret 2015


Kegiatan Audensi Ke Komisi Yudisial di Jakarta 27 Februari 2014



BERKEADILAN SERTA. Profile Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN KALIMANTAN

Recommend Documents