eGov eBusiness Strategies for Government Douglas Holmes Book Review
Yogi Suwarno
Internet adalah media yang mampu memfasilitasi cara baru dalam berkomunikasi, bekerja, berbelanja, belajar dan bermain. Dengan kemampuannya yang demikian luar biasa, internet juga menawarkan cara baru dalam menyelenggarakan pemerintahan. Gerakan e-government muncul karena adanya kebutuhan akan: 1. mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi 2. memenuhi harapan warga dan memperbaiki hubungan dengan warga 3. memfasilitasi pembangunan ekonomi Dengan menggunakan internet, biaya transaksi dapat dikurangi secara signifikan, karena adanya penghematan kertas dan pencetakan, pengiriman serta personil. Internet dengan mudah akan meningkatkan efisiensi di sektor publik, terutama dalam hal penggunaan waktu dan usaha yang lebih sedikit ketika warga masyarakat atau bisnis berhubungan dengan pelayanan pemerintah. Lebih jauh, internet menjembatani transisi masyarakat industri menjadi masyarakat informasi. Hanya saja penetrasi teknologi informasi di sektor publik jauh lebih lambat dibandingkan dengan dunia bisnis. Oleh karena situasi kompetisi, dunia bisnis secara cepat mengadopsi teknologi informasi untuk kepentingan bisnisnya, sehingga muncul istilah e-commerce dan e-business. Pemanfaatan teknologi ini menolong dunia bisnis untuk menyediakan pelayanan jasa yang lebih cepat dan murah disamping memudahkan pelanggan untuk mengaksesnya. Internet telah menghilangkan kendala ruang dan waktu dengan tingkat efisiensi yang tinggi. Sebaliknya, di sektor publik, pemerintah cenderung lamban dalam memanfaatkannya. Hal ini dikarenakan tidak adanya faktor pendorong semisal kompetisi atau tuntutan warga. Hal lain adalah bahwa pemerintah tidak memiliki kebebasan dalam memutuskan sesuatu, karena banyak prosedur rigid yang harus dilalui serta berbagai peraturan-peraturan yang harus dipatuhi. Teknologi informasi memungkinkan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih baik dan lebih murah.
Buku ini menjelaskan rencana dan strategi e-business untuk pemerintah dalam menjalankan fungsinya. Rencana ini dimulai dengan: 1. A to A (administration to administration) yaitu membangun konektivitas antar lembaga pemerintah melalui web. Dengan demikian dalam menyelesaikan suatu urusan pemerintahan tidak akan lagi diperlukan orang penghubung yang cenderung memakan waktu dan biaya yang besar. 2. A to B (administration to business) yaitu membangun konektivitas pemerintah dengan dunia bisnis. Berbagai proyek (dan atau apapun urusan pemerintah) yang berhubungan dengan dunia bisnis dapat dilakukan secara lebih cepat dan efisien. 3. A to C (administration to citizen) yaitu menjembatani pemerintah dengan warga masyarakat dalam konteks pelayanan publik. Adapun prinsip-prinsip dalam strategi membangun e-government adalah: 1. meletakan informasi dan pelayanan secara online, dan melakukan semuanya secara online. 2. memastikan kemudahan dan akses universal terhadap informasi dan pelayanan online. 3. keterampilan aparat pemerintah menjadi aparat yang berwawasan (berpengetahuan). 4. bekerja dalam partnertship untuk merealisasikannya. 5. menghilangkan halangan dan memimpin dengan contoh. Seringkali yang menjadi masalah utama dalam memperkenalkan teknologi informasi ke sektor publik bukanlah masalah teknis, melainkan masalah organisasional dan masalah politik. Masih banyak pemimpin di lembaga pemerintah yang tidak melihat kebutuhan akan teknologi ini sebagai prioritas mereka. Mereka belum bisa beralih ke cara baru dalam menjalankan pelayanan publik karena masih merasa nyaman dengan cara lama. Namun demikian “era digital” lambat laun menjadi isu bagi para pembuat keputusan. Hal ini dikarenakan kelambatan sektor publik dalam memanfaatkan teknologi ini akan berimbas pada kelambanan pelayanan, sehingga akan sampai pada suatu saat ketika tuntutan pelayanan sangat tinggi tidak akan mampu diimbangi dengan kondisi pelayanan yang biasa. Demikian pula halnya dalam hubungannya dengan berbagai penyalahgunaan seperti tindak kejahatan di dunia maya, terorisme, pembajakan hak cipta, perlindungan data, yurisdiksi dunia maya dan lain sebagainya.
Part One: The ABCs of eGovernment Getting from A to C : Administration to Citizen Kebanyakan persepsi orang terhadap pelayanan pemerintah adalah berdasarkan pada jenis interaksi dengan birokrasi, di mana ketika berhubungan dengan pemerintah adalah pengalaman yang kurang menyenangkan. Pada saat orang mulai menghargai dan memanfaatkan waktu seoptimal mungkin, pelayanan yang diberikan justru sangatlah menyita waktu. Salah satu prinsip reinventing government adalah melaksanakan pendekatan basic private-sector customer-choice yang harus menyediakan pelayanan publik. Saat ini yang menjadi tuntutan ialah bagaimana memberikan pilihan kepada warga dan dunia usaha untuk memilih di mana dan kapan mereka dapat mengakses pelayanan publik. Hal yang sama ketika bank, supermarket, agen perjalanan dan dot-coms mampu membuat pelayanan dan produk tersedia setiap saat. Membangun pelayanan online relatif murah dibandingkan dengan membangun saluran-saluran pelayanan. Dengan adanya situs pelayanan online, maka wajah pemerintah sebagai pelayan publik juga akan berubah, tidak lagi seperti apa yang dibayangkan orang pada awal tahun 90-an. Pelayanan pajak adalah salah satu contoh pelayanan kepada masyarakat yang lama dan melelahkan. Proses pelayanan pajak ini relatif mahal, karena memerlukan jumlah kertas yang banyak untuk dokumentasi dan validasi, serta melibatkan petugas pajak yang banyak untuk memeriksa secara manual setiap berkas pajak. Dengan adanya pelayanan pajak online, maka penggunaan biaya dan waktu dapat ditekan seoptimal mungkin. Pelayanan online juga unggul secara akurasi. Bahkan berdasarkan penelitian, tingkat kesalahan pelayanan dan penghitungan pajak secara online rata-rata kurang dari 1 persen. Bandingkan dengan tingkat kesalahan pada pelayanan yang manual yang mencapai 20 persen. Namun demikian pembangunan situs oleh institusi pemerintah saja tidak serta merta menyelesaikan masalah. Rata-rata setiap pemerintah memiliki lebih dari 70 departemen yang berbeda, di mana masing-masing departemen memiliki situs pelayanannya masing-masing. Di sini diperlukan integrasi situs-situs tersebut ke dalam sebuah portal yang bisa memberikan pelayanan satu pintu, sehingga mengurangi
kelelahan warga yang memerlukan pelayanan dari beberapa departemen terkait, tanpa harus mengakses situs-situs tersebut satu per satu.
Getting from A to B : Administration to Business Cepatnya dunia bisnis dalam mengadopsi teknologi informasi, sedikit banyak telah memaksa instansi pemerintah terkait untuk mengimbangi penetresi teknologi ini dengan cepat pula. Seorang supir truk yang mengangkut barang ekspor, harus menunggu 12 jam hanya untuk memasuki satu negara. Kondisi serupa terjadi di pelabuhan, ketika antrian barang yang masuk maupun yang keluar ditangani secara manual. Interaksi dunia bisnis dengan pemerintah tentunya tidak bisa dielakkan lagi. Pemerintah, dalam hal ini, haruslah mampu mengimbangi tuntutan pelayanan yang serba cepat dan murah. Kuncinya di sini adalah membangun partnership antara pemerintah dengan sektor bisnis. Dengan adanya partnership, maka pemerintah dan dunia usaha akan memiliki citra standar yang sama di mata warga, yang pada akhirnya tidak lagi peduli siapa yang menjadi penyedia layanan, selama pelayanan tersebut dapat terselenggara secara baik.
Getting from A to A : Administration to Administration Mendorong terjadinya kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha adalah salah satu hal yang penting, namun mendudukan instansi-instansi pemerintah dalam satu meja adalah hal lain. Masing-masing instansi tentunya memiliki kepentingan untuk melindungi dirinya masing-masing, termasuk kepentingan individual para pegawainya. Hubungan antar lembaga pemerintah lebih sering berujung kontra-produktif akibat adanya hambatan kepentingan-kepentingan tersebut di atas. Dalam konteks pelayanan publik. menghubungkan satu lembaga pemerintah dengan lembaga pemerintah lainnya mutlak haruslah dilakukan. Ketika departemen perhubungan menggunakan satuan kilometer dalam hubungannya dengan pelayanan yang mereka berikan, sementara pemerintah daerah menggunakan satuan mil untuk pelayanan yang sejenis. Dalam kaitan inilah, teknologi informasi harus mampu menyatukan lembagalembaga ini dengan menghilangkan hambatan-hambatan struktur organisasional. Teknologi informasi Salah satu cara menyatukan instansi pemerintah ini adalah dengan
adanya standarisasi pelayanan, yang membuat masyarakat mudah memahami dalam mengakses pelayanan dengan baik. Singapura adalah satu dari sedikit negara yang telah mampu mengintegrasikan teknologi informasi dalam national IT plan sejak tahun 1981. Integrasi TI ke dalam struktur organisasi pemerintah juga memerlukan proses yang panjang. Struktur tradisional dan sumber daya manunisa yang gagap secara teknologi berpotensi menolak integrasi TI ini. Lebih dari itu, proses ini bisa jadi malah berubah menjadi isu politis. Ketika organisasi pemerintah memang benar-benar mengimplementasikan e-government, maka batasan dan hambatan antara teknologi dan bisnis akan semakin menghilang. Peran penting yang diemban CIO (chief information officer) dalam struktur juga haruslah bersifat statejik. Selama ini, CIO atau manajer TI ini lebih diperlakukan sebagai staf pendukung, yang tidak memiliki akses dalam proses pengambilan keputusan, sehingga sangat sulit dilakukan pengembangan TI di lembaga yang bersangkutan. Oleh karena itu, ke depannya, pola ini harus diubah, manajer TI ini haruslah mampu menjadi agen perubahan yang melayani dan memberikan advis secara rutin kepada struktur pimpinan organisasi.
Part Two: Living with eGovernment Social Exclusion: Better Ways to Work Budaya modern diorientasikan untuk melayani kebutuhan arus utama, sehingga orang-orang yang marjinal terdiskriminasi secara sistemik. Di saat yang sama masalah sosial muncul seperti tingkat pendapatan yang turun, angka pengangguran meningkat, termasuk akses yang rendah terhadap pendidikan, fasilitas kesehatan, pangan dan perumahan. Penanganan masalah sosial tersebut di atas dilakukan oleh lembaga pemerintah secara terpisah. Masing-masing lembaga terebut mengurusi tangung jawabnya masingmasing secara terpisah. Pengeluaran
terbesar pemerintah biasanya dialokasikan untuk kesejahteraan,
pensiun, asuransi pengangguran, anak-anak, dan dukungan untuk orang cacat. Namun sayangnya tidak semua uang tersebut bisa mencapai sasaran yang tepat. Hal ini terjadi
dikarenakan kenyataan yang terjadi di lapangan seperti masalah klaim jaminan sosial sering tidak sesuai dengan data resmi. Di banyak negara sekarang ini sedang diperkenalkan reformasi kesejahteraan, di mana lembaga terkait dalam proses mengintegrasikan sistem komputer yang memuat data warga. Untuk memaksimalkan keuntungan, juga dilakukan integrasi program kesejahteraan sosial dari sejak awal sampai akhir. Selain itu pemerintah juga harus mampu menyediakan pelayanan elektronik yang dapat terjangkau oleh masyarakat luas, yaitu dengan menempatkan sarana tersebut di tempat-tempat umum seperti perpustakaan dan tempat umum lainnya. Pemerintah juga dapat mengurangi biaya dan waktu dengan menyediakan situs ini yang dapat dimanfaatkan para pencari kerja untuk mencari pekerjaan. Dalam kaitan ini pencari kerja diasumsikan sudah mengenal dan menguasai teknologi informasi, paling tidak sebagai end-user yang memahami manfaat dari TI ini. Dalam kondisi tertent tentunya pasar pekerja dengan spesialis TI memiliki kesempatan yang lebih luas dibanding pasar tenaga kerja lainnya. Hal ini dikarenakan pekerjaan yang berhubungan dengan TI memungkinkan fleksiilitas yang luar biasa dari segi waktu dan lokasi geografis.
Learning: Lifelong and Online Yang dimaksud dengan pembelajaran seumur hidup adalah mengikis anggapan bahwa pendidikan hanya terbatas di lingkungan sekolah dan kampus, yaitu ketika seseorang telah selesai dengan studinya, maka proses belajar pun berhenti dengan sendirinya. Padahal proses belajar yang ideal adalah proses yang tidak lagi mengenal batasan ruang dan bangku sekolah ataupun usia, tetapi adanya kontinuitas dan tidak berhenti. Salah satu contoh pembelajaran seumur hidup bisa dilakukan melalui pendidikan jarak jauh yang online di internet. Proses belajar online dianggap lebih praktis daripada proses belajar jarak jauh yang tradisional, karena keunggulannya dari segi waktu dan biaya. Walaupun kemudian banyak kritik yang muncul terhadap pembelajaran online ini. Salh satunya adalah masalah sosial, ketika semua orang melakukan aktivitas melalui koneksi internet, maka hubungan sosial antar manusia tidak bisa terjalin dengan baik. .
Quality of Life: A Greenes and Healthier Society Era digital telah memungkinkan banyak orang untuk tetap terkoneksi satu sama lain walaupun terpisah oleh jarak. Berbagai jenis pekerjaan dapat diselesaikan secara jarak jauh tanpa harus datang ke kantor. Namun demikian tidak ada satupun teknologi komunikasi yang bisa mengurangi tingkat perjalanan, begitupun dengan internet. Orang masih suka bepergian dengan moda transportasi yang favorit adalah mengendarai mobil. Salah satu dampak dari kebiasaan ini adalah masalah kemacetan dan lingkungan yang luar biasa. Oleh karenanya diperlukan situs lalu lintas yang menyediakan informasi akurat mengenai lalu lintas. Demikian pula halnya dengan masalah lingkungan, di mana kesadaran akan pentingnya merawat lingkungan bisa dibangun melalui media TI ini. Dalam kasus lain, pemerintah satu negara bisa mengimitasi kebijakan transportasi negara lain yang lebih maju dengan mudah melalui informasi-informasi yang tersedia di situs-situs internet. Pemerintah juga dapat menyediakan portal-portal kesehatan yang bisa mendorong warga masyarakat untuk online agar mendapatkan informasi yang lebih baik mengenai kesehatan. Di negara maju, masalah kesehatan termasuk asuransi kesehatan dapat diselenggarakn secara elektornik, yang memudahkan masyarakat untuk mengaksesnya dari mana pun dan kapan pun mereka mau.
Crime: Connecting Cops and Courts Internet bukanlah tanpa masalah, karena teknologi ini juga memungkan geng kriminal menjadi terkoneksi satu sama lain yang pada akhirnya akan menciptakan aliansi kejahatan yang sifatnya sudah melewati batas-batas negara, afiliasi etnik dan struktur hirarkhi tradisional. Namun demikian, internet juga memudahkan kerja kepolisian dalam mengurusi masalah-masalah kriminal melalui sharing data dan informasi baik antar lembaga kepolisian maupun dengan lembaga peradilan. Oleh karenanya diperlukan kerjasama yang baik antar lembaga-lembaga tersebut. Sebagai pendukung, maka masyarakat harus dilibatkan dalam proses pertukaran data dan informasi, karena masyarakat terkait memiliki pengetahuan lebih tentang banyak hal, yang tidak diketahui secara rinci oleh kepolisian. Pelibatan ini juga termasuk memberi kemudahan akses terhadap situs-situs
terkait, sehingga masyarakat sadar dan tahu kondisi dan fakta kriminalitas di daerah tempat tinggalnya. Pemanfaatan teknologi informasi di ruang pengadilan merupakan sebuah kemajuan penting, di mana kerja antara kepolisian dan pengadilan bisa diintegrasikan.
War: Establishing Information Superiority Sisi gelap dari globalisasi adalah gejolak sosial, nasionalisme dan konflik etnis, terorisme, degradasi lingkungan, dan perang sumber daya. Kondisi ini secara langsung telah menjadi ancaman bagi perdamaian dan keamanana. Keamanan sebuah negara tidak hanya merupakan domain militer, namun juga termasuk masalah ekonomi dan politik. Minyak adalah contoh nyata yang menyebabkan konflik berkepanjangan di Timur Tengah. Dalam banyak hal negara-negara dunia yang semakin saling bergantung satu sama lain. Tingkat ketergantungan antara satu sama lain baik secara ekonomi maupun politik semakin tinggi. Dalam kaitan dengan sisi gelap globalisasi, maka penegakan perdamaian (peace enforcement) menjadi istilah populer belakangan ini. Salah satu cata diantaranya adalah melalui kerjasama antar negara dan mencegah perang. Dengan terkoneksinya satu negara dengan negara lain, maka akan terbangun sekutu dan jaringan yang menakjubkan, di mana di dalamnya dapat disinergikan kepentingan bersama, dan meningkatnya saling pengertian satu sama lain.
Part Three: The Emerging Challenges Public Policy: Taming the Wild Web Internet telah menjadi media baru yang menjadi medan peperangan antara pihak yang bertikai. Konflik di Timur Tengah, misalnya, antara Palestina dan Israel tidak hanya terjadi di lapangan berupa kekerasan dan kejahatan perang, tetapi juga terjadi di media internet di mana terjadi peperangan saling merusak , menyusup dan menyebarkan virus ke situs-situs pemerintah dan perusahaan-perusahaan yang punya kepentingan besar di sana. Peperangan ini meluas dengan tingkat eskalasi yang sangat tinggi, karena konektivitas internet yang mengglobal memudahkan para hacker untuk menjelajah seluruh situs di dunia, termasuk situs-situs pemerintah Amerika Serikat. Tercatat antara
7000 sampai 8000 usaha penyusupan dan penyerangan situs-situs pemerintah Amerika Serikat setiap harinya. Walaupun demikian, ada pendapat yang menyatakan bahwa perang cyber masih jauh lebih manusiawi dibandingkan perang konvensional, karena perang cyber tidak menyebabkan jatuhnya korban jiwa maupun kesulitan ekonomi. Namun demikian ternyata tidaklah sesederhana itu, karena perang cyber sebenarnya mampu menyebabkan kerusakan fatal termasuk jatuhnya korban jiwa. Artinya daya destruktifnya sama besarnya dengan perang tradisional. Seorang pelaku perang cyber yang memiliki tingkat kemahiran tinggi akan dengan mudah melumpuhkan sistem TI di berbagai fasilitas umum seperti transportasi kereta api atau udara, dengan memanipulasi perintah ke dalam sistem, maka akan terjadi
kesalahan dalam mengeluarkan innstruksi, sehingga
mengakibatkan kecelakanaan fatal. Hal yang patut diambil pelajarannya bahwa walaupun komputer dan sistem TI dapat diproteksi, namun tidak ada jaminan bahwa sarana tersebut bebas dari ancaman penyusupan. Dengan kondisi situs yang demikian bebas dan rentan terhadap serangan dari luar, maka diperlukan kerjasama untuk melindunginya, termasuk di level kebijakan, seperti halnya memformulasikan kebijakan publik yang memayungi usaha-usaha perlindungan tersebut. Kebijakan publik pentnig dirumuskan karena merupakan perwujudan wilingness pemerintah untuk mengelola dengan sungguh-sungguh permasalahan perang cyber ini. Kebijakan ini juga tidak hanya mengurusi masalah kejahatan cyber atau melindungi situssitus pemerintah, akan tetapi lebih jauh kebijakan publik ini harus mampu menjadi payung bagi perlindungan kepentingan dunia bisnis termasuk hak-hak konsumen.
Universal Access: Spreading the Web Worldwide Dalam setiap hari ada lebih dari 150.000 orang terkoneksi ke internet untuk pertama kalinya. Konten situs pun bertambah lebih dari 2 juta halaman setiap harinya. Peningkatan penggunaan internet yang luar biasa ini telah menurunkan minat orang dan anak-anak untuk menonton televisi. Dengan volume akses yang sedemikian besar dan pertumbuhan yang menakjubkan, maka kelompok orang yang belum terkoneksi dengan internet (digital divide) dianggap sama dengan kualifikasinya dengan orang buta huruf. Pada akhirnya mucul jenis kesenjangan baru diantara kedua kelompok tersebut.
Di negara berkembang atau miskin, orang terhambat untuk terkoneksi dengan internet karena problem biaya, infrasuktur yang tidak memadai termasuk koneksi yang lambat dan kompuetrnya sendiri. Hambatan lain adalah adanya persepsi bahwa teknologi informasi ini terlalu rumit bagi pengguna awal. Sehingga pemerintah cenderung untuk mempertahankan pelayanan offline, walaupun sebenarnya sudah tersedia secara online. Hambatan-hambatan tersebut haruslah mampu ditangani oleh pemerintah yang bersangkutan. Biaya akses yang tidak seimbang antara negara maju dengan negara berpendapatan rendah haruslah dirasionalkan. Kondisi sekarang, biaya akses di negara berpendapatan tinggi justru sangat murah dan bahkan gratis, sementara di negara miskin, biaya akses relatif tinggi, sehingga tidak seimbang dngan daya beli masyarakat setempat. Dengan kemudahan akses, dalam pengertian tingkat aksesibilitas masyarakat luas terhadap internet yang tinggi, maka ekonomi masyarakat pun bisa digairahkan melalui kegiatan bisnis online. Perlu dipahami bahwa investasi di bidang teknologi sama halnya investasi dibidang pendidikan dan literasi, memerlukan waktu namun menghasilkan yang besar dan bermanfaat. Masyarakat menginginkan iternet yang bermanfaat dan terjangkau, dunia bisnis menginginkan meluaskan pasar mereka, sementara dunia pendidikan ingin mengubah cara pembelajaran, serta pemerintah mengiginkan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan pelayanan publik. Seluruh kepentingan yang berbeda ini akan mencipatakan kesadaran kolektif akan kondisi digital divide, dan mengangkatnya menjadi agenda politik yang lebih luas. Sehingga dengan demikian, akses universal akan mungkin dcapai.
Smart Communities: Better Places to Live and Work Komunitas cerdas muncul ketika pemanfaatan teknologi informasi telah dengan luas tersebar hingga ke rumah-rumah. Aktivitas elektronik juga dengan mudah dilakukan oleh masyarakat luas, seperti e-commerce yang membuat belanja lebih mudah, atau egovernment yang membuat pelayanan publik lebih cepat dan murah, atau teleconsulting yang memudahkan orang cacat untuk berkonsultasi masalah kesehatan dengan diagnosis sederhana tanpa harus bepergian ke rumah sakit yang jauh. Untuk kegiatan budaya dan wisata, situs memungkinkan penyebaran informasi tujuan wisata serta kegiatan transaksi dan reservasi secara online.
Konsep kota yang cerdas (smart city) yaitu kota yang bisa mengintegrasikan ecommerce, e-government, kesehatan online dan pendidikan online ke dalam satu portal komunitas. Kota cerdas ini pada akhirnya mempunyai spirit budaya dan komunitas yang berbeda. Karena akan meningkatkan kerjasama antara pendidikan, bisnis, pemda dan sektor sukarela.
Cyberdemocracy: Onward to Electronic Suffrage Dampak luar biasa dari keberadaan internet terhadap kehidupan demokrasi adalah memungkinkan orang untuk mengorganisasikan banyak hal. Komunikasi melalui telepon dan faksimil sangatlah memakan biaya untuk kepentingan pertukaran informasi dan membangun aliansi. Melalui internet, semua biaya tersebut dapat dipangkas habss., karena internet menawarkan jenis kerjasama baru yang lebih mudah bahkan di antara negara maju dan negara berkembang. Manfaat internet tidak hanya dirasakan oleh para politisi dalam membangun kekuatan dan aliansi, namun juga oleh masyarakat luas yang membutuhkan informasi dan transparansi dari dunia politik mengenai banyak hal. Dengan internet pula, banyak hal yang bisa dikontribusikan oleh warga masyarakat ke kehidupan demokrasi, termasuk dalam hal partisipasi. Oleh karenanya penyelenggaraan kehidupan berdemokrasi akan sangat berbeda dari yang sebelumnya. Seperti misalnya proses pemilihan umum yang mengharuskan warga masyarakat untuk menyalurkan suara pilihannya. Warga tidak perlu lagi ke luar rumah dan pergi ke tempat pemilihan umum, cukup dengan melakukan pemilihan secara online, sehingga suara yang terkumpul pun akan lebih cepat terhitung, tanpa perlu lagi melewati proses-proses penghitungan manual.
Komentar: Pentingnya teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di tubuh pemerintah Indonesia sudah disadari sejak awal. Berbagai lembaga pemerintah seakan berlomba untuk meluncurkan web atau situs pelayanannya masing-masing. Walaupun demikian masih sangat sedikit yang bersifat interaktif. Kebanyakan hanya menampilkan informasi yang bersifat statis.
Teknologi informasi sebenarnya mulai mendapat perhatian pemerintah, apalagi dengan dibentuknya Kementerian Kominfo yang sedianya menjadi penggerak kebijakan informasi dan komunikasi di negara ini. Namun demikian, dalam prakteknya banyak kendala yang masih terjadi. Beberapa masalah lain seputar implementasi TI di lembaga pemerintah adalah 1. Masalah Trust dan Legitimasi Contoh kasus yang jelas untuk masalah ini adalah TI KPU. Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia telah melibatkan TI. Walaupun metode pencoblosan masih bersifat manual, namun penghitungan suara dari mulai tngkat kecamatan sudah diproses secara elektronik, dan dikompilasi secara nasional. Kenyataannya data TI KPU yang online, cepat dan sangat up-to-date tidak serta merta menjadi dasar hukum untuk menentukan pemenang Pemilu. Penghitungan manual dari mulai di tingkat daerah sampai secara nasional yang memakan waktu berminggu-minggu justru masih dipercaya. 2. Masalah Willingness dan Akuntabilitas Persoalan pelayanan pelabuhan yang buruk sampai sekarang belum bisa diatasi hanya karena willingness yang lemah dari para pengambil keputusan. Pelayanan kepelabuhan saat ini belum bisa menyatukan pelayanan yang terintegrasi dalam satu pintu pelayanan. Sehingga ketika ada brang yang akan masuk memerlukan waktu dan biaya yang relatif tinggi dibandingkan dengan pelayanan sejenis di negara tetangga. Rencana implementasi TI yang mampu menyatukan dan menyederhanakan pelayanan ternyata tidak mendapat dukungan dari para pengambil keputusan. Karena praktekpraktek pelayanan manual selama ini dianggap masih mampu mengimbangi tuntutan pelayanan. Terlebih pelayanan manual pada kondisi saat ini juga secara langsung “menghidupi” banyak orang. 3. Masalah Infrastruktur Infrastruktur informasi di Indonesia masih sangat jauh dari memadai. Jangankan untuk sebuah blueprint TI nasional, untuk memenuhi kualifikasi teknis minimum pun sepertinya masih jauh dari harapan. Untuk rasio keterhubungan masyarakat dengan telepon saja, Indonesia masih termasuk negara yang terbelakang.
4. Masalah Gagap Teknologi (Digital Divide) Masyarakat Indonesia pada umumnya belum terbiasa benar dengan sistem pelayanan yang serba online. Tingkat pendidikan masyarakat yang rata-rata belum tinggi menyebabkan hanya sedikit saja dari masyarakat yang benar-benar terkoneksi dan mengenal TI, yang sebagian besar tinggal di perkotaan. Sementara di level pengguna TI yang mahir atau profesional, terbuka peluang penyalahgunaan seperti terjadinya beberapa kejahatan cyber. 5. Masalah Biaya Akses dan Daya Beli Selain karena keterbatasan akses internet, juga karena biaya akses yang relatif masih tinggi untuk ukuran daya beli masyarakat. Permasalahan biaya akses yang tidak seimbang dengan daya beli masyarakat yang rendah adalah fenomena umum di negara berkembang. Hal berbeda justru terjadi sebaliknya di negara maju, dimana daya beli masyarakat relatif tinggi, tetapi biaya akses sangat rendah, atau bahkan gratis.
