EFFECT OF TAX POLICY ON FOREIGN INVESTMENT IN INDONESIA (Apriaty Kristin, Drs. Supardi, MM) ABSTRACT The purpose of this research to know bangaimana policy influence tax legislation in foreign investment in Indonesia. Research conducted on the development of the realization of investment in Indonesia and taxation policies such as Government Regulation No. 1 of 2007. Technical analysis of test data with Comparison to the realization of development data INDONESIA Investment. And the results have the effect of tax policy on foreign investment in Indonesia before and after the policy issued in 2007. The results showed no significant difference in the average before and after implementation of government regulation. 1 of 2007.
PENGARUH KEBIJAKAN PERPAJAKAN TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA (Apriaty Kristin, Drs. Supardi, MM) ABSTRAK Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bangaimana pengaruh kebijakan peraturan perpajakan dalam penanaman modal asing di Indonesia. Penelitian dilakukan terhadap data perkembangan realisasi investasi di Indonesia dan kebijakan perpajakannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2007. Teknik analisis datanya dengan uji komparasi terhadap data perkembangan realisasi Investasi diIndonesia. Dan hasilnya terdapat pengaruh kebijakan perpajakan dalam penanaman modal asing di Indonesia sebelum dan sesudah kebijakan dikeluarkan ditahun 2007. Hasil penelitian menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan rata-rata sebelum dan sesudah penerapan peraturan pemerintah No. 1 Tahun 2007.
xii
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Beberapa tahun terakhir bila diperhatikan pemerintah semakin giat dalam mengundang investor asing ke Indonesia untuk menanamkan modalnya. penanamkan modal baik itu PMA ataupun PMDN, sangat diperlukan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Perlu diketahui bahwa untuk membangun perekonomian nasional dibutuhkan modal yang tidak sedikit. Modal yang dimaksud disini tidak hanya berupa dana segar, akan tetapi bisa juga berupa teknologi maupun ketrampilan. Sebagaimana diketahui bahwa pihak yang memiliki teknologi, ketrampilan, modal, pada umumnya adalah negara-negara maju (develoved countries) dan perusahaan-perusahaan multi nasional (multi national corporations) yang telah berinvestasi diberbagai negara (Dr.Sentosa Sembiring,2010). Ada
beberapa
tantangan
yang
harus
dihadapi
pemerintah
dalam
memperdayakan penanaman modal seperti persaingan kebijakan investasi yang dilakukan oleh beberapa negara seperti Cina, Vietnam, Malaysia, Thailand, dan Singapura. kualitas SDM Indonesia, tingginya korupsi, dan proses perijinan yang berbelit, serta kebijakan perpajakan yang dinilai belum berpihak pada PMA. Seperti Cina, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. ada dua faktor yang menyebabkan ketinggalan sistem perpajakan Indonesia, yaitu sistem perpajakan di Indonesia tidak memberikan pembebasan Pajak (tax holiday) untuk jangka waktu tertentu dan tertinggal dalam memberikan kelonggaran Pajak (tax allowances). Agar reformasi perpajakan mendukung iklim investasi, paling tidak ada empat masalah utama yang harus diatasi. Pertama, memerangi aparat Pajak nakal. Salah satu penyebab gagalnya investasi dan hengkangnya investor di Indonesia karena aparat Pajak banyak memanipulasi pengusaha (WP). Kedua, dalam perubahan UU perpajakan harus memasukkan ketentuan hukum untuk aparat
xiii
hukum yang melakukan pelanggaran. Paling tidak dengan tindakan pencegahan ini aparat pajak dilapangan kalau melakukan pemerasan bisa ditindak hukum. Ketiga, mengatasi tumpang tindih kebijakkan pusat dan daerah. Keempat, reformasi perpajakan mampu mengatasi sejumlah pasal yang dinilai masih krusial, interpretatif, kurang akomodatif, dan masih didominasi oleh pasal-pasal yang cenderung membela kepentingan aparat pajak dibanding wajib pajak.(Suparji, bisnis Indonesia,2006) Pada tahun 2007 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang mengatur penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing dan Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan atau Di Daerah-Daerah Tertentu. Berkenaan dengan berbagai peraturan mengenai penanaman modal tentunya yang menjadi dasar hukum yang mengatur adalah Undang-undang. Dalam Undang-undang tersebut berisi (18) bab dan (40) pasal
dan terlihat bahwa terbitnya Undang-Undang 25 tahun 2007
melahirkan secercah harapan dalam iklim investasi di Indonesia. Disebut demikian karena selama ini Undang-Undang investasi yang ada dianggap sudah tidak memadai lagi sebagai landasan hukum untuk menarik investor. Untuk itu tidaklah berlebihan jika berbagai pihak menyebut undangundang penanaman modal cukup kompetitif. Berbagai fasilitas yang diberikan kepada investor dalam rangka melakukan investasi Dengan dikeluarkan Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2007 tentang fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau didaerah-daerah tertentu. Diharapkan dengan terbitnya peraturan tersebut bisa menarik kehadiran investor sehingga perekonomian negara bisa bangkit lagi dan membantu mengurangi tingkat pengangguran serta menambah pemasukan negara dari pajak. Pemberian insentif pajak kepada penanaman modal ditengah keterbatasan modal dari dalam negeri, diyakini sangat potensial didalam mempercepat pertumbuhan perekonomian Indonesia.
xiv
Seperti kita ketahui pajak merupakan penyumbang terbesar bagi APBN Indonesia saat ini. Walaupun pajak bukan satu-satunya faktor yang menarik penanaman modal asing ada beberapa faktor lain yang juga tidak kalah pentingnya. Penelitian ini berusaha untuk mencari perbedaan perkembangan trend sebelum dan sesudah dikeluarkan Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2007 tentang fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau didaerah-daerah tertentu.
Diteliti apakah penerapan peraturan pemerintah tersebut memberikan
pengaruh terhadap perkembangan penanaman modal asing di Indonesia melalui analisis trend dan uji beda sebelum dan sesudah penerapan peraturan pemerintah PP No.1 Tahun 2007. Hal penting lainnya. selain pertimbangan ekonomi, investor juga mempertimbangkan non ekonomi seperti jaminan keamanan, stabilitas politik, penegakkan hukum dan sosial budaya merupakan faktor penentu yang tidak kalah pentingnya
untuk
menentukan
keberhasilan
investasi
(Dr.Sentosa
Sembiring,S.H,M.H, 2010). Berdasarkan latar belakang di atas maka judul penelitian ini ”Kebijakan Perpajakan Terhadap Penanaman Modal Asing di Indonesia.” B.Perumusan Masalah Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pengaruh kebijakan perpajakan Terhadap Penanaman Modal Asing di Indonesia? C. Batasan Masalah. Dalam penelitian ini penulisan membatasi masalah yaitu Bagaimana pengaruh kebijakan Perpajakan Terhadap Penanaman Modal Asing di Indonesia? D. Tujuan Penelitian. Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui trend perkembangan Penanaman Modal Asing di Indonesia sebelum dan setelah PP No. 1 tahun 2007?
xv
2) untuk melihat pengaruh kebijakan perpajakan terhadap Penanaman Modal Asing di Indonesia sebelum dan setelah PP No.1 tahun 2007 E. Manfaat Penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi: 1) Investor sebelum menanamkan modalnya di Indonesia. 2) Memberikan informasi yang berharga bagi dunia pendidikan. 3) Memberikan pemahaman yang mendalam bagi penulis tentang Perpajakan. F. Sistematika Penulisan. BAB I: A PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah B. Rumusan Masalah C. Batasan Masalah D. Tujuan Penelitian E. Manfaat Penelitian F. Metodologi Penelitian G. Sistematika Penulisan BAB II: TINJAUN PUSTAKA A. Pengertian Penanaman Modal atau Investasi B. Bentuk Penanaman Modal C. Manfaat Penanaman Modal atau Investasi D. Jenis Penanaman Modal atau Investasi E. Faktor-Faktor Yang Menjadi Pertimbangan Dalam Rangka Penanaman Modal F. Bentuk Badan Usaha G. Aspek Kelembagaan H. H.Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka bagi Kegiatan Penanaman Modal Asing I. Mekanisme atau Tata Cara Penanaman Modal Asing J. Struktur Perpajakan Indonesia K. Insentif Pajak
xvi
BAB III: METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian B. Sumber Data C. Teknik Pengumpulan Data D. Analisis Data BAB IV: Analisis Data A. Kebijakan Perpajakan B. Data perkembangan Realisasi Investasi C. Analisis Data dan Pembahasan BAB V: KESIMPULAN A. Kesimpulan B. Saran
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Pengertian Penanaman Modal Asing atau Investasi. Investasi berasal dari kata “Invest” yang berarti menanam atau menginvestasikan uang atau modal. Istilah investasi atau penanaman Modal merupakan istilah yang dikenal dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun bahasa perundang-undangan. Istilah investasi merupakan istilah yang populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lazim digunakan dalam perundang-undangan. Namun pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama sehingga kadangkala digunakan secara interchangeable. Investasi memiliki pengertian yang lebih luas karena dapat mencakup baik Investasi langsung ( Direct Invesment ) maupun investasi tidak langsung (Portofolio Invesment), sedangkan Penanaman Modal lebih memiliki konotasi kepada Investasi langsung. Secara umum Investasi atau penanaman Modal dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi (natural person) maupun badan hukum (juridical person) dalam upaya untuk
xvii
meningkatkan dan atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (cash money), peralatan (equipment), aset tidak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian. _____________________ Ana Rokhmatussa’dyah,S.H.,M.H. Suratman,S.H.,M.Hum.,Hukum Investasi & Pasar Modal, Jakarta: Sinar Grafika,2009. hal 3
Menurut I.G.Rai Wijaya modal asing adalah alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia. Alat-alat untuk perusahaan termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing, dan bahan-bahan yang dimasukkan dari luar kedalam wilayah indonesia, selama ini alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia. Dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal pasal (1) ayat (3) menjelaskan Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha diwilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanaman Modal Asing, baik yang menggunakan Modal Asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanaman Modal Dalam Negeri. Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu
pasal (1) ayat (1) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan
Penanaman Modal adalah Investasi berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan utama usaha, baik untuk penanaman modal baru maupun perluasan dari usaha yang telah ada. B.
Bentuk Penanaman Modal Asing Bentuk penanaman modal asing adalah penanaman modal jangka panjang
dengan mendirikan perusahaan-perusahaan. Dilakukan baik berupa mendirikan perusahaan patungan (Joint venture Company) dengan mitra lokal, melakukan kerjasama operasi (Joint Operasi Shame).
xviii
C.
Manfaat Penanaman Modal atau Investasi Menurut Dr. Sentosa Sembiring bahwa kehadiran investasi asing disuatu
negara mempunyai manfaat yang cukup luas (Multiplier Effect). Manfaat yang dimaksud yakni kehadiran investor asing dapat menyerap tenaga kerja di negara penerima modal, dapat menciptakan demand bagi produk dalam negeri sebagai bahan baku, menambah devisa apalagi investor asing yang berorientasi ekspor, dapat menambah penghasilan negara dari sektor pajak, adanya alih teknologi (Transfer of Technology) maupun alih pengetahuan (Transfer of know How). Dilihat dari sudut pandang ini terlihat bahwa, kehadiran investor cukup berperan dalam pembangunan ekonomi suatu negara, khususnya pembangunan ekonomi didaerah dimana FDI menjalankan aktivitasnya. D. Jenis Penanaman Modal atau Investasi Jenis penanaman modal ada 2 (dua) antar lain yaitu: 1. Penanaman Modal Langsung (Direct Invesment) Dalam penanaman modal langsung pemilik modal terlibat secara langsung dalam kegiatan usahanya. Dan Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 hanya mengatur penanaman modal langsung. 2. Penanaman Modal Tidak Langsung (Indirect Invesment) Yang termasuk dalam penanaman modal tidak langsung mencakup kegiatan transaksi dipasar modal dan pasar uang. Dalam penanaman modal tidak langsung pemilik modal tidak perlu hadir secara fisik. E. Faktor-Faktor Yang Menjadi Pertimbangan Dalam Rangka Penanaman Modal Sebagaimana disadari bahwa dalam setiap kegiatan penanaman modal selalu terkait dengan kemungkinan terjadinya risiko yang dapat mengakibatkan berkurangnya atau bahkan hilangnya nilai modal. Oleh karena itu tidaklah mengherankan jika sebelum melakukan kegiatan penanaman modal perlu dipertimbangkan faktor-faktor tertentu, sehingga disamping diharapkan dapat menghasilkan keuntungan yang optimal juga dapat meminimalkan kerugian. Apabila seorang usahawan baik usahawan asing maupun usahawan dalam negeri akan menanamkan
modalnya, maka bukan hukum atau perundang-undangan
xix
yang pertama-tama dilihat. Banyak faktor lain yang akan dipelajari terlebih dahulu untuk menentukan sikapnya dalam menanamkan modalnya tersebut. Setiap penanaman modal asing terutama akan dipengaruhi oleh: 1. Sistem politik dan ekonomi negara yang bersangkutan; 2. Sikap rakyat dan pemerintahnya terhadap orang asing dan modal asing; 3. Stabilitas politik, stabilitas ekonomi, dan stabilitas keuangan; 4. Jumlah dan daya beli penduduk sebagai calon konsumennya; 5. Adanya bahan mentah atau bahan penunjang untuk digunakan dalam pembuatan hasil produksi; 6. Adanya tenaga buruh yang terjangkau untuk produksi; 7. Tanah untuk tempat usaha; 8. Struktur perpajakan, pabean dan cukai; 9. Kemudian perundang-undangan dan hukum yang mendukung jaminan usaha. Disamping itu biasanya ada beberapa faktor yang dipertimbangkan sebelum melakukan kegiatan penanaman modal sebagai berikut: 1.
Risiko Menanam Modal (country risk) Masalah
country risk merupakan faktor yang cukup domonan yang
menjadi dasar pertimbangan dalam melakukan kegiatan investasi. Salah satu aspek dari country risk yang sangat diperhatikan oleh calon investor adalah aspek stabilitas politik dan keamanan. Hal ini sangat lumrah mengingat tanpa adanya stabilitas politik dan jaminan keamanan pada negara dimana investasi dilakukan, resiko kegagalan yang akan dihadapi akan semakin besar. Aspek stabilitas politik ini dalam kenyataannya seringkali tidak dapat diramalkan (unpredictable), yang mencakup keadaan-keadaan seperti perang, pendudukan oleh kekuatan asing, perang saudara, revolusi, pemberontakan, kekacauan, kudeta, dan lain-lain. Disamping aspek stabilitas politik dan keamanan, aspek-aspek lain yang sangat diperhatikan, antara lain: - aspek kebijaksanaan, misalnya perubahan unilateral dalam syarat-syarat utang, keadaan alam yang buruk;
xx
- aspek ekonomi, misalnya salah urus perekonomian, depresi atau resesi berkepanjangan, credit squeeze, pertumbuhan ekonomi yang terus menurun, ongkos produksi yang terus meningkat, terjadinya depresiasi mata uang yang sangat tajam, dan lain-lain; - aspek neraca pembayaran dan utang luar negeri, misalnya turunya pendapatan ekspor, peningkatan pada makanan dan energi secara tibatiba, over extension (perpanjangan) utang luar negeri, keadaan memburuk dineraca pembayaran, dan lain-lain. 2. Jalur Birokrasi Birokrasi yang terlalu panjang biasanya dapat menciptakan situasi yang kurang kondusif bagi kegiatan penanaman modal, sehingga dapat mengurungkan niat para pemodal untuk melakukan investasi. Birokrasi yang panjang seringkali juga berarti adanya biaya tambahan, yang akan memberatkan para calon pemodal kerena dapat mengakibatkan usaha yang akan dilakukan menjadi tidak feasible. Hal ini tentu saja telah menghambat realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Upaya penyederhanaan proses birokrasi (debirokratisasi) kiranya akan dapat menjadi salah satu faktor yang akan mendorong para investor kembali menanamkan modalnya diIndonesia. Langkah-langkah kearah itu tampaknya sudah mulai dilakukan
antara lain
dengan: -
memberikan kewenangan kepada Kedutaan Besar atau Perwakilan RI diluar negeri untuk memberikan izin (sementara investasi);
-
mempersingkat waktu proses perizinan dari maksimal 10 hari menjadi kurang dari 1 minggu dengan dengan melalui pengurusan perizinan di bawah satu atap;
-
perluasan perlimpahan wewenang dari BKPM ke BKPMD;
-
penghapusan diharuskan adanya izin prinsip dari instansi terkait dan lainlain.
3. Transparansi dan keputusan Hukum
xxi
Bagi calon investor adanya transparansi dalam proses dan tata cara penanaman modal akan menciptakan suatu kepastian hukum serta menjadikan segala sesuatunya menjadi mudah diperkirakan (predictable). Sebaliknya tidak adanya transparansi dan kepastian hukum akan membingungkan calon investor yang seringkali mengakibatkan biaya yang cukup mahal. Salah satu contoh dari permasalahan ini adalah berubahnya daftar skala prioritas serta negative list dibidang penanaman modal. 4. Alih Teknologi Adanya peraturan yang terlampau ketat menyangkut kewajiban alih teknologi dari negara tuan rumah (Host country) dapat mengurangi minat penanaman modal yang sangat berharga dalam mengembangkan usahanya. Dalam menghasilkan teknologi tersebut kadang-kadang membutuhkan biaya penelitian dan pengembangan yang sangat besar serta jangka waktu yang cukup panjang. 5. Jaminan Investasi Salah satu faktor yang sangat dipertimbangkan oleh para pemodal sebelum melakukan kegiatan penanaman modal adalah adanya jaminan dari negara tuan rumah (host country) terhadap kepentingan pemodal dalam hal terjadinya hal-hal seperti kerusuhan, huru-hara, penyitaan (confiscation). Nasionalisasi (nationalization), serta pengambilalihan (expropriation). Disamping itu jaminan investasi juga mencakup masalah repatriasi modal (capital repatriation) serta penarikan keuntungan (profit remmitance). 6. Ketenagakerjaan Adanya tenaga kerja yang terlatih dan terampil dalam jumlah yang memadai serta upah yang tidak terlalu tinggi akan menjadi faktor yang sangat dipertimbangkan oleh para calon investor sebelum melakukan kegiatan penanaman modalnya. Sebagaimana disadari antara masalah penanaman modal dengan masalah ketenagakerjaan terdapat hubungan timbal balik yang sangat erat, dimana penanaman modal disatu pihak memberikan implikasi terciptanya lapangan kerja yang menyerap sejumlah besar tenaga kerja diberbagai sektor, sementara dilain pihak kondisi sumber daya manusia yang tersedia dan situasi
xxii
ketenagakerjaan yang melingkupinya akan memberikan pengaruh yang besar pula bagi kemungkinan peningkatan atau penurunan penanaman modal. 7. Infrastruktur Tersedianya jaringan infrastruktur yang memadai akan sangat berperan dalam menunjang keberhasilan suatu kegiatan penanaman modal. Oleh karena itu tersedianya jarinngan infrastruktur pokok seperti perhubungan (darat, laut, dan udara), serta sarana komunikasi merupakan faktor penting yang sangat diperhatiakan oleh calon investor. 8. Keberadaan Sumber Daya Alam Disamping masalah modal, tenaga kerja , keahlian dan keberadaan infrastruktur, masalah keberadaan sumber daya alam merupakan salah satu daya tarik utama dalam melakukan kegiatan investasi. Negara-negara yang kaya akan sumber daya alam sebagai bahan baku atau komoditi dalam industri, telah menjadi sasaran utama para pemilik modal untuk menanamkan modalnya. Sebagai negara yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah baik dibidang kehutanan, pertambangan, pertanian, dan lain-lain, tidak dapat disangkal bahwa Indonesia merupakan tempat untuk menanamkan modal yang sanagt menarik. Meskipun demikian, kekayaan alam yang begitu melimpah tersebut harus didukung oleh kebijakan investasi yang tepat, dimana disatu pihak dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi investor atas kontrak-kontrak yang ditandatangani dalam rangka eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam serta dilain
pihak
kegiatan
penanaman
modal
tersebut
dapat
meningkatkan
kesejahteraan rakyat banyak. 9. Akses Pasar Akses terhadap pasar yang besar juga menjadi sasaran utama para pemilik modal untuk menanamkan modalnya. Hal ini sangat mudah untuk dipahami mengingat terbukanya akses pasar akan mampu menyerap produk yang dihasilkan dari suatu kegiatan penanaman modal (misalnya dibidang industri). Dilihat dari potensinya, Indonesia yang berpenduduk lebih 200 juta orang merupakan pasar yang sangat besar setelah Cina, India dan Amerika Serikat, hanya saja daya belinya yang belum tinggi.
xxiii
10. Insentif Perpajakan Mengingat kegiatan penanaman modal merupakan kegiatan yang berorientasi mencari keuntungan (profit oriented), diberikanya beberapa insentif dibidang perpajakan akan sangat membantu menyehatkan cash flow serta mengurangi secara substansial biaya produksi (production cost), yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan profit margin dari suatu kegiatan penanaman modal. Sesuai dengan letter of intent yang ditandatangani Indonesia dengan IMF pada tanggal 14 Mei 1999, terdapat beberapa jenis insentif yang diberikan mencakup antara lain: -
percepatan periode amortisasi;
-
perpanjangan periode untuk mengkopempensasikan kerugian pada kenerja dalam tahun-tahun berikutnya
-
pengurangan pengenaan pajak atas deviden
-
reformasi perpajakan dibidang pajak pertambahan nilai, cukai rokok, perbaikan pada pengenaan tarif impor dikepabeanan untuk menghindari korupsi serta manipulasi, dan lain-lain.
Pemberlakuan berbagai insentif dibidang perpajakan sebagaimana diatas, diharapkan akan mampu mendorong dan mengembalikan iklim investasi di Indonesia. 11. Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang efektif Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif juga merupakan salah satu faktor yang diperhitungkan sebelum memutuskan untuk melakukan kegiatan penanaman modal. Mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif tersebut mencakup -
forum penyelesaian sengketa, baik melalui pengadilan nasional, badan peradilan atau arbitrase internasional, atau forum penyelesaian sengketa alternatif lainnya;
-
efektivitas keberlakuan dari hukum yang diterapkan dalam sengketa tersebut
xxiv
-
proses pengambilan keputusan yang cepat dengan biaya yang wajar
-
netralisasi dan profesionalisme hakim
atau arbiter dalam proses
pengambilan keputusan -
efektivitas pelaksanaan / implementasi keputusan pengadilan, arbitrase dan badan-badan penyelesaian sengketa lainya
-
kepatuhan para pihak terhadap keputusan yang dihasilkan.
Sebaliknya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak efektif dan tidak adil akan mengurungkan niat para penanam modal. F. Bentuk Badan Usaha Secara umum bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia dapat dibagi atas: 1. badan usaha perseorangan 2. badan usaha bentuk perserikatan, dan 3. badan usaha yang bentuk perseroan. Dalam uraian berikut akan dijabarkan secara rinci mengenai masing-masing badan usaha tersebut dalam konteks penanaman modal. 1. Badan Usaha Perseorangan Merupakan bentuk usaha yang paling sederhana dimana pemilik mempunyai tanggung jawab penuh atas usahanya tersebut sampai dengan kekayaan pribadinya. Warga negara asing tidak diperkenankan untuk melakukan investasi dalam bentuk ini. 2. Badan Usaha Berbentuk Perserikatan Ada dua tipe perserikatan yang umum dikenal yaitu perserikatan berbentuk firma dan CV (Commanditaire Venootschap). Pada firma tanggung jawab setiap fartner bersifat tidak terbatas dan mencakup
harta pribadinya,
sementara pada CV tanggung jawab setiap partnernya bersifat terbatas pada modal yang disetor. 3. Badan Usaha Bentuk Perseroan Badan usaha dalam bentuk perseroan ini terdiri atas perseroan terbatas, BUMN, perusahaan patungan,kantor cabang perwakilan atau Agen perusahaan asing
xxv
a. Perseroan Terbatas (PT) terdiri atas PT Tertutup dan PT Terbuka. Untuk PT Terbuka harus dipenuhi syarat-syarat tambahan berikut - merupakan suatu perseroan terbatas yang terdaftar menurut hukum Indonesia. - mempunyai modal dasar minimal RP.100.000.000; dengan modal yang disetor Rp.25.000.000.. - minimal dalam dua tahun terakhir menikmati keuntungan dari usahanya yang besarnya tidak lebih kecil dari 10% ekuitas para pemegang saham. - laporan keuangan perseroan dalan dua tahun terakhir telah diaudit oleh akuntan publik dengan dengan kualifikasi wajar tanpa syarat. b. Badan Usaha Milik Negara Perseroan yang berbentuk BUMN ini mencakup antara
lain Perum,
Persero, Perseroan Terbatas Perkebunan (PTP), perjan, dan lain-lain. Pada BUMN ini seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh negara. Koordinasi dan pengawasan atau pengelolaannya berada pada Menteri Negara BUMN. c.Perusahaan Patungan Berbentuk Penanaman Modal Asing Oleh karena peraturan perundang-undangan dibdang Penanaman Modal Asing bentuk perusahaan patungan harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Dan dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 pasal (5) ayat (2) mengatakan untuk penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan didalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang. G. Aspek Kelembagaan Untuk memahami aspek-aspek kelembagaan yang terkait dengan kegiatan investasi perlu diuraikan beberapa lembaga / instansi terkait, antara lain sebagai berikut: 1. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) BKPM yang pada awalnya didirikan dengan KepPres nomor 20 tahun 1973
xxvi
sebagaimana diubah terakhir dengan KepPres nomor 183 tahun 1998 dimaksudkan sebagai suatu one stop investmentservice center. BKPM merupakan lembaga pemerintah non departemenyang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Sebagai suatu one stop investment service center, BKPM mempunyai fungsi-fungsi antara lain: a. penetapan kebijaksanaan dibidang investasi dan pendapatan iklim usaha sesuai dengan kebujakan umum yang ditetapkan, b. pengkoordinasian kegiatan investasi dan sistem pelayanannya secara lintas sektoral dan regional serta potensi sumber daya nasional, c. pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas serta pelayanan teknis dan bisnis dibidang investasi, d. pelaksanaan kerja sama luar negeri dibidang investasi dan pendayagunaan bantuan teknis luar negeri dan lain-lain. Dalam rangka mendorong kegiatan investasi ada beberapa langkah yang kini sedang dikaji oleh BKPM untuk segera ditempuh yaitu seperti berikut: ________________ Ana Rokhmatussa ‘dyah,S.H.,M.H.,Suratman,S.H.,M.Hum.,Hukum Investasi & Pasar Modal, Jakarta:Sinar Grafika,2009 hal 63-64
a. Ijin investasi dengan cara: -
mempersingkat jangka waktu perizinan dari 10 (sepuluh) hari menjadi satu 1( satu) hari dengan moto one day service dengan sistem perizinan satu atap;
-
perluasan pelimpahan pemberian izin investasi dari BKPM kepada BKPMD;
-
pengesahan akta pendirian perusahaan yang selama ini dipusat dilimpahkan ke daerah;
-
menghapus rekomendasi dari departementeknis terkait. b. Memperpanjang jangka waktu berlakunya Hak Guna Usaha(HGU)
xxvii
pengkajian untuk kemungkinan memperpanjang jangka waktu berlakunya HGU tersebut dilakukan dengan memperhatikan kompetitor, seperti Malaysia yang berani memberikan HGU untuk jangka waktu 90 tahun. c. Mengatur Pedoman dan tata cara permohonan penanaman modal BKPM mengatur secara rinci pedoman dan tata cara permohonan Penanaman Modal yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Moadal Asing (PMA), baik menyangkut permohonan penanaman modal baru, permohonan perluasan penanaman modal, dan permohonan penambahan modal. Bentuk-bentuk persetujuan dan izin yang diberikan mencakup antara lain: -
Surat Persetujuan (SP) Penanaman Modal (PMA/PMDN)
-
Surat Pemberitahuan Persetujuan Presiden (SPPP)
-
Surat Persetujuan fasilitas dan Izin Pelaksanan Penanaman Modal yang terdiri atas Izin Lokasi, Izin HO/UUG, Izin Kerja Tenaga Warga Negara Asing Pendatang (IKTA), Angka Pengenal Impor Terbatas (APIT), Surat Persetujuan Pembebasan Bea Masuk dan fasilitas perpajakan lainnya atas pengimporan barang-barang modal, Persetujuan pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemerintah untuk usaha industri tertentu , persetujuan pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas pengimporan bahan baku dan / atau bahan penolong untuk keperluan produksi (2) tahun pertama berdasarkan kapasitas terpasang, IMB, serta Izin Usaha Tetap /IUT.
2.Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) BKPMD dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tinggkat I, setiap BKPMD bertugas untuk membantu calon investor untuk memperoleh izin-izin setempat, seperti Izn Lokasi, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin HO / UUG, IKTA, serta Hak-Hak Atas Tanah seperti HGU dan / atau HGB. 3. Departemen Teknis Terkait
xxviii
Disamping BKPM dan BKPMD, dapat disebut pula beberapa instansi terkait lainnya yang berkaitan dengan penanganan dan pelayanan investasi untuk sektor-sektor tertentu seperti: ___________________ Ana Rokhmatussa ‘dyah,S.H.,M.H.,Suratman,S.H.,M.Hum.,Hukum Investasi & Pasar Modal, Jakarta:Sinar Grafika,2009 hal 65
Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk sektor pertambangan dan Energi b. Departemen Kehutanan Untuk sektor Kehutanan dan Perkebunan a. Departemen Keuangan untuk sektor keuangan dan Perbankan b. Departemen
Perhubungan
untuk
sektor
Perhubungan,
Pos
dan
Telekomunikasi c. Depertemen perdagangan dan Departemen Perindustrian untuk Sektor Perdagangan dan Industri H. Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal Asing Dalam rangka pengawasan terhadap kegiatan Penanaman Modal Asing maka pemerintah membentuk Pembatasan, melalui Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 pasal 12 ayat (1) berbunyi semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan. Dan bidang-bidang usaha yang dinyatakan mutlak tertutup untuk investasi asing dijelaskan diayat (2) bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal asing adalah: a. produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang, dan b. bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang dan penjelasan diayat (3) mengatakan bahwa Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral,
xxix
kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya. Seperti yang terlihat pada Peraturan Presiden nomor 76 tahun 2007 tentang kriteria dan persyaratan penyusunan bidang usaha yang Tertutup dan bidang usaha yang Terbuka dengan persyaratan dibidang penanaman modal, serta Peraturan Presiden nomor 77 tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal. Adapun mekanisme atau tata Cara Penanaman Modal Asing 1. Permohonan 2. Pemberian Persetujuan 3. Pemilihan Bidang Usaha 4. Surat Persetujuan Penanaman Modal 5. Pasca Surat Persetujuan 6. Daftar Induk Barang Modal 7. Perubahan Rencana Penanaman Modal 8. Perizinan I. Struktur perpajakan Indonesia Secara umum struktur perpajakan di Indonesia antara lain: 1. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Dalam KUP meliputi sistem perpajakan, adanya kewajiban bagi calon WP untuk melakukan pendaftaran pajak, adanya sanksi-sanksi terhadap pelanggaran pajak,
diwajibkan
membuat
pembukuan
dan
pencatatan,
kewajiban
menyampaikan SPT, dan lain-lain. 2. Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dasar hukumnya undang-undang nomor 36 tahun 2008 dan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi Dalam Negeri pasal 17 ayat 1 (a), (3) dan (7) yaitu: -
s/d Rp. 50.000.000; besarnya tarif 5%
-
diatas Rp.50.000.000; s/d Rp.250.000.000; besarnya tarif 15%
-
diatas Rp.250.000.000;s/d Rp. 500.000.000; besarnya tarif 25%
xxx
-
diatas Rp.500.000.000; besarnya tarif 30%
3. Pajak Penghasilan Badan Dasar hukumnya yaitu undang-undang nomor 36 tahun 2008 dan tarif pajak penghasilan badan pasal 17 ayat 1 (b),(2),(3) dan (7) yaitu tarif tunggal sebesar 28% tetapi mulai tahun 2010 turun menjadi 25%. 4. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah Untuk PPN dan PPn BM besarnya tarif pasal 7 dan pasal 8 yaitu tarif untuk PPN sebesar 10% tarif PPN dapat diubah dengan PP serendah-rendahnya 5% dan setinggi-tingginya 15% sedangkan atas ekspor BKP 0%. Selanjutnya tarif PPn BM yaitu serendah-rendahnya 10% dan setinggi-tingginya 75%, sedangakan untuk ekspor BKP yang tergolong mewah 0%. 5. Pajak Bumi dan Bangunan Dasar hukumnya UU nomor 12 tahun 1985 JO UU nomor 12 tahun 1994 dan besarnya tarif 0,5%. 6. Bea Materai Dasar hukum bea materai UU nomor 13 tahun 1985 tentang bea materai dan PP nomor 24 tahun 2000 tentang perubahan tarif dan batas pengenaan nominal bea materai. Tarif bea materai Rp.6000 untuk: - surat perjanjian seperti surat kuasa, hibah - akta notaris atau PPAT - surat yang memuat nilai > Rp.1.000.000; penerimaan uang, pembukuan uang/penyimpanan uang dibank, pengakuan pelunasan utang. - Surat berharga seperti wesel yang nilainya >RP..1.000.000; - Efek dengan nilai nominal Rp.1.000.000; - Dokumen untuk pembuktian dipengadilan seperti surat biasa dan surat kerumahtanggan. Tarif bea materai Rp.3000 -
Surat yang memiliki nilai nominal Rp.250.000 s/d 1.000.000, penerimaan uang, pembukuan uang / penyimpanan dibank, pengakuan pelunasan utang.
xxxi
-
Surat berharga seperti wesel yang nilainya Rp.250.000; s/d Rp.1.000.000;
-
Cek dan bilyet giro dengan nominal berapapun.
7. Pajak Daerah Pajak daerah terdiri atas bea balik nama pajak kendaraan, pajak Hotel dan restoran, pajak hiburan, dan pajak radio. 8. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) P3B adalah bentuk perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan negara lain dengan tujuan penghindaran pajak berganda dan mencegah pengelakan pajak. Hal tersebut dijelaskan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER61/PJ/2009. J. Insentif Pajak Kebijakan pajak berupa insentif pajak diperlukan oleh penanaman modal maka dari itu pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2007 tentang fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal dibidang-bidang usaha tertentu dan / atau didaerah-daerah tertentu. Terbitnya Peraturan Pemerintah ini adalah dalam rangka meningkatkan iklim investasi dan daya saing nasional. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut pemerintah menambah jumlah bidang usaha dan lokasi tempat investor menanamkan modalnya. K. Hipotesis Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang permasalahan yang ada, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut; Ada pengaruh kebijakan perpajakan terhadap Penanaman Modal Asing di Indonesia sebelum dan sesudah PP No.1 Tahun 2007
BAB III METODE PENELITIAN A.Jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif menggunakan pengujian komparatif terhadap perkembangan realisasi Investasi dengan menguji apakah ada
xxxii
pengaruh kebijakan perpajakan dalam penanaman modal asing sebelum dan sesudah peraturan dikeluarkan.
B.Sumber Data Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari data BKPM. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh penelitian secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau lapangan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui media perantara, yang dapat dibagi sebagai berikut. 1. Data angka penanaman modal asing di Indonesia yang berasal dari BKPM. 2. Data arsip yang berasal dari berbagai literature, di antaranya buku, jurnal ilmiah, dan peraturan pemerintah yang terkait dengan penanaman modal asing di Indonesia serta kebijakan pemerintah.
C.Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut; 1. Pencatatan dokumentasi data sekunder di lapangan tentang informasi yang dibutuhkan. Studi literature atas informasi tentang kebijakan perpajakan dalam penanaman modal asing yang berupa peraturan yang akan digali oleh penulis dan data statistik tentang perkembangan realisasi investasi di Indonesia. Tidak hanya itu penulis juga mengumpulkan data kepustakaan
melalui
buku-buku
dan
situs-stus
resmi
seperti
www.pajak.go.id dan www.ortax.org www.bkpm.go.id. 2. Penggalian data lain melalui teknik yang digunakan wawancara (bertanya) terhadap pegawai Pajak di KPP pratama DIY. Wawancara adalah teknik pengumpulan
data
yang
digunakan
peneliti
untuk
mendapatkan
keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada si peneliti.
xxxiii
Pedoman wawancara ini ada dua macam,yaitu pertanyaan yang berstruktur dan yang tidak berstruktur. Yang berstruktur dimaksudkan adalah jawabannya telah disediakan lebih dulu, sedangkan responden tinggal memilih diantara jawaban yang tersedia atau kalau berbeda jawabannya tidak terlalu jauh dari yang diinginkan atau bisa dikategorikan pada jawaban yang telah disediakan. Sedangkan pola yang tidak terstruktur atau terbuka akan lebih banyak diperoleh informasi dan mungkin lebih mendalam,tetapi
menemui
(Mardalis,1989).
Dan berdasarkan penjelasan diatas pedoman yang
digunakan
adalah
yang
kesukaran tidak
Prof.Dr.Jogiyanto.H.,M.,M.B.A,Akt.
dalam
terstruktur. wawancara
menganalisanya Dan
(interview)
menurut adalah
komunikasi dua arah untuk mendapatkan data dari responden. Wawancara (interview) dapat berupa wawancara personal (personal interview), wawancara intersep (intercept interview) dan wawancara telepon (telephone interview). Wawancara personal (personal interview) yaitu wawancara dengan melakukan tatap muka langsung dengan responden. Wawancara intersep (intercept interview) yaitu sama dengan wawancara personal (personal interview) tetapi responden dipilih di lokasi-lokasi umum, misal di mal. Sedangkan wawancara lewat telepon (telepon interview), yaitu wawancara yang dilakukan lewat telepon. Dalam penelitian ini untuk bisa mendapatkan data yang tepat penulis menggunakan wawancara personal dan wawancara telepon. Saat pertama kali mencari data yang berupa peraturan penulis bertanya langsung (tatap muka) selanjutnya penulis menggunakan komunikasi lewat telepon (termasuk sms) dan pertanyaanya tidak terstruktur.
D.Analisis Data Dalam analisis data penulis melakukkan analisis regresi linier sederhana untuk mencari bentuk tren perkembangan penanman modal asing di Indonesia dan uji beda menggunakan uji non parametric Wilcoxon terhadap data perkembangan realisasi investasi di Indonesia sebelum dan sesudah penerapan PP No.1 Tahun
xxxiv
2007. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh sebelum dan sesudah kebijakan dikeluarkan. Data diambil dari situs resmi www.bkpm.go.id. 1. Analisis Deskriptif Analisis deskriptif melibatkan analisis kuantitatif atau berupa angka-angka terhadap suatu variabel yang digunakan di antaranya adalah perhitungan rata-rata, standar deviasi dan nilai terendah dan tertinggi pada kelompok data dalam sebuah variabel. Rumus rata-rata adalah sebagai berikut. µ= ∑Xi / n di mana; µ
= nilai rata-rata
Xi
= nilai angka observasi
n
= jumlah data
Rumus standar deviasi adalah sebagai berikut. σ=√ (∑(Xi- µ)2 / n) di mana; σ
= nilai standar deviasi
µ
= nilai rata-rata
Xi
= nilai angka observasi
n
= jumlah data
2. Analisis Regresi Untuk menjawab rumusan masalah pertama yaitu mencari bentuk tren perkembangan penanaman modal asing di Indonesia maka penulis menggunakan analisis regresi linier sederhana. Nilai tren dilihat pada nilai koefisien regresi. Y = a + b.X Di mana: Y = nilai investasi PMA dalam dolar a = konstanta regresi , atau nilai konstan b = koefisien regresi X = tahun pengamatan
xxxv
Rumus nilai koefisien regresi dituliskan sebagai berikut (Sekaran Uma, 2003: 175); b = (∑XY – nXY) /(∑X2-nX2) Di mana; b
= nilai tren
X
= nilai variable bebas yang diwakili oleh tahun
Y
= nilai variable terikat yang diwakili oleh nilai investasi
Nilai tren atau nilai koefisien regresi positif menunjukkan tren pertumbuhan penanaman modal asing di Indonesia. Nilai koefisien regresi negatif menunjukkan tren penurunan penanaman modal asiing di Indonesia. 3. Uji Beda Non Parametrik Untuk menjawab rumusan masalah kedua, yaitu mencari pengaruh penerapan peraturan pemerintah PP No 1 tahun 2007 terhadap perkembangan investasi modal asing di Indonesia sebelum dan sesudah pemberlakuan PP digunakan uji beda sampel berpasangan non parametrik Wilcoxon. Adapun rumus uji-Z untuk pengujian perbedaan sampel berpasangan non parametric Wilcoxon sebagai berikut; Z= ∑Ri / √(Ri)2 Di mana: Z
= nilai Wilcoxon rank test
Ri
= nilai peringkat untuk tiap observasi
Dengan pertimbangan pengujian hipotesis sebagai berikut; Ho
=
Tidak ada perbedaan signifikan rata-rata peringkat
investasi sebelum dan sesudah pemberlakuan PP No.1 Tahun 2007 H1
= Ada perbedaan signifikan rata-rata peringkat investasi
sebelum dan sesudah pemberlakuan PP No.1 Tahun 2007 Ho diterima jika nilai signifikansi Z > 0,05 atau Z hitung < Z table. H1 diterima jika nilai signifikansi Z < 0,05 atau Z hitung > Z table.
xxxvi
BAB IV ANALISIS DATA A. Kebijakan Perpajakan Tahun 2007 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2007 tentang fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidangbidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu. Peraturan pemerintah ini merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah nomor 148 tahun 2000 tentang fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal dibidang-bidang usaha tertentu dan atau didaerah-daerah tertentu yang telah dicabut. Dalam Peraturan Pemerintah ini memberikan insentif pajak kepada penanaman modal berupa: Pasal 2 (2). Fasilitas pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah penanaman modal, dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5% (lima persen) pertahun; pada bagian selanjutnya menyebutkan ; b. Pengenaan Pajak Penghasilan atas deviden yang dibayarkan kepada subyek Pajak luar negari sebasar 10% (sepuluh) atau tarif lebih rendah menurut Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku, dan c. Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Tambahan 1 tahun : apabila penanaman modal baru pada bidang usaha yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan dikawasan industri dan kawasan berikat; 2. Tambahan 1 tahun : apabila mempekerjakan sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) orang tenaga kerja Indonesia selama 5 tahun berturut-turut;
xxxvii
3. Tambahan 1 tahun: apabila penanaman modal baru memerlukan investasi atau pengeluaran untuk infrastruktur ekonomi dan sosial dilokasi usaha paling sedikit sebesar Rp. 10.000.000.000; (sepuluh miliar rupiah); 4. Tambahan 1 tahun:
apabila mengeluarkan biaya penelitian dan
pengembangan didalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produksi paling sedikit 5% (lima persen) dari investasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, dan / atau. B. Data Trend Perkembangan Realisasi Investasi Tahun 2004 sampai 2009 Secara deskriptif,
menunjukkan bahwa terjadi peningkatan nominal
jumlah proyek dan nilai investasi penanaman modal asing di Indonesia. Jika dilihat dari table daftar nilai investasi asing terjadi fluktuasi atau naik turunnya nilai investasi. Tetapi sejak tahun 2007 terjadi peningkatan nilai investasi. Tabel 4.1 Perkembangan Realisai Investasi Penanaman Modal Asing Tahun
Jumlah Proyek
Nilai (US$.Juta)
2004
548
4.572.7
2005
907
8.911.0
2006
869
5.991.7
2007
982
10.341.4
2008
1.138
14.871.4
2009
1.221
10.815.2
Sumber: www.bkpm.go.id Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata nilai. Nilai rata-rata sesudah pemberlakuan peraturan pemerintah PP No. 1 Tahun 2007 lebih besar dari nilai rata-rata sebelum pemberlakuan peraturan pemerintah. Nilai rata-rata investasi sesudah sebesar 12.009,33 US dolar dan sebelum peraturan pemerintah sebesar 6.465,13 US dolar. Tabel 4.2 Hasil analisis deskriptif Nilai Investasi PMA N
Nilai
Nilai
Terendah
Tertinggi
xxxviii
Std. Rata-rata
Deviation
N Nilai Investasii (S SebelumPP No.7) N N Nilai Investasii (S Sesudah PP No.7) N
3
4572,70
8911,00 0
6465,13333 2221,466980
3
10341,40
14871,40 0
12009,33333 2489,911783
Sedaangkan trendd sepanjangg pengamataan yaitu sejaak 2004 sam mpai 2009 m menunjukka an bahwa nilai n koefisieen regresi positif p yaitu 1529. Hal ini berarti b bahwa terjadi pertumbuuhan nilai innvestasi dari tahun 20004 sampai 2009. Juga b berarti bahw wa pemberlakuan peratturan pemerrintah tentanng pajak memberikan m d dampak terh hadap trend perkembang p an penanam man modal asing di Indon nesia.
Gam mbar 4.1 Grrafik Trend P Pertumbuhann Penanamann Modal Asiing Tren nd pertumbuhhan penanam man modal asing a sepanjaang pengam matan 20042 2009 ditunjuukkan pada nilai n koefisieen regresi daalam persam maan regresi berikut; b Y = 1529 X + 38884 D mana nilai Di n koefisieen persamaaan regresiny ya adalah 1529.
Beerarti nilai
k koefisien peersamaan reg gresi adalahh positif. Hal ini menunnjukkan bahhwa terjadi
t trend pertum mbuhan pennanaman moodal asing dii Indonesia selama periiode 20042 2009. C Trend Peerkembangan C. n Sebelum Pemberlakua P an PP No.1 T Tahun 2007 Hasil analisis menunjukkan m n bahwa terjadi perbedaaan trend peertumbuhan n nilai investaasi penanam man modal asing di Indonesia I seebelum pem mberlakuan p peraturan peemerintah PP P No. 1 T Tahun 2007.
Trend sebbelum pembberlakkuan
p peraturan peemerintah menunjukkan m n nilai koefisien regresi yang lebih besar b yaitu 6 669,5 jadi menunjukkan m n peningkattan yang bessar. Hal ini menunjukkkan bahwa p pemberlakua an peraturann pemerintahh tentang paj ajak memberrikan dampaak terhadap t trend perkem mbangan pen nanaman moodal asing di Indonesia.
Gambar 4..2 Grafik Trrend Pertumb mbuhan Penan naman Modaal Asing Sebbelum PP No..1 Tahun 20007 Tren nd pertumbuhhan penanam man modal asing a sebelum m penerapann peraturan p pemerintah PP No.1 Taahun 2007 yyaitu sepanjaang tahun 22004-2006 ditunjukkan d p pada nilai kooefisien regrresi dalam peersamaan reggresi berikutt; Y = 669,5 6 X + 5126 D mana nilai koefisieen persamaaan regresinyya adalah 669,5. Di 6
Beerarti nilai
k koefisien peersamaan reegresi pada periode seebelum pem mberlakukann peraturan
