Efelaifitas Lembaga Musyawarah Kota
225
EFEKTIVIT AS TUGAS DAN FUNGSI lEMBAGA MUSVAWARAH K-OTA
Rukiah
H~ndokb
DKl Jalafta sebagai Ibukota Republik Indonesia dinilai · Inemiliki kedudukan tlDn pe!OlUln yang sangat baik dalam mendukung dan menperlancar penyelenggaraan pemerinJahan. BerbetID dengan propinsi lainnya, DKl Jakana tidak berstatus dtu!rah otonom sehingga tidak dilengkapi DPRD Tingkat ~I. Tapi dilengkapi dengan Lembaga Musyawarah Kota [LMK] sebagaimana dioJur pasal 6 UU No. II tahun 1990. Kedudukan LMK tersebut adalah sebagai batbJn konsulJatiJ yang menampung aspirasi masyarakat. lajuga meropakan watbJh komunikasi timbal balik anJara pemerintah Kotamadya tlDn masyarakat.
Pendahuluan Merupakan satu kenyataan bahwa Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting baik dalam mendukung dan memperJancar penyelenggaraan pemerintahan Negara maupun dalam membangun masyarakat. Oleh sebab itu untuk melaksanakan pengelolaan pemerintahan Kota Jakarta secara konsepsional, selaras dan serasi dan berkesinambungan, maka Kota Jakarta dinyatakan sebagai Daerah Khusus Ibukota berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1964. Adapun sifat-sifat kekhususan dari Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah ditandai dengan; (1) (2)
(3) (4)
daerah Olonom lunggal sederajat Dati I. pusat pemerintahan negara. pusal kegiatan polilik nasional dan tempat kedudukan kedutaanlperwakilan negara lain.
Nomor 3 Tahun JOWl
226
Hulaun dan Fembangunan
Kemudian dengan merujuk pada k-etentuan PasaI 6 -Undang- undang Nomor 5 Tahun 1974 yang merupakan land'asan hukum bagi penye1enggaraan pemerintahan dan pen1bangunan secara khusus di OK! Jakarta, telah ditetapkan Undang-undang Nomor 11 Tabun 1990 tentang Susunan Pemerintahan OK! Ialcarta. Berdasarkan Undang-undang Nornor 11 Tahurt 1990 tersebut kekhususan pemerintah OK! Jakarta lebih dipertegas lagi, yaitu dengan dinyatakan bahwa dalam menyelenggarak'an pemenntahan DKI Jakarta, maka Gubernur Kepala Oaerah bertanggung jawab kepada Presiden; yang dalam pelaksanaannya mendapat petunjuk dan bimbingan Menteri OaIam Negeri (pasal 10). Oisebutkan juga bahwa pembiayaan penyelenggaraan rugas-tugas pemerintahan yang bersifal khusus ini dibebankan kepada Anggaran Pemerintah Pusat (APBN) dan ditunjang oleh Anggaran Oaerah AXxPBD). Satu hal yang cukup menarik ada!ah bahwa dalam suSllnan perangkat pemerintahan OK! dewasa ini dilengkapi dengan Lembaga Musyawarab Kota (LMK). Keberadaan LMK berdasarkan ketentuan PasaI 16 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1990 adaIah untuk menampung aspirasi masyarakat dan sebagal wadah komunikasi timbaI baIik antara masyarakat dan pemerintah pada tingk~t Kotamadya. Oapat dikemukakan bahwa Kotamadya di Wilayah OK! Jakarta yang sekarang berjumlah 5 (lima) buah dengan status Wilayah Administrasi; dan bukan berbentuk daerah otonom, karena otonominya hanya terdapat pada tingkat OK! yang sederajat Propinsi Oaerah Tingkat I. Kehadiran LMK di Kotamadya dalam Wilayah OK! Jakarta, sebagai implementasi PasaI 16 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1990, telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri OaIam Negeri Nomor 2 Tahun 1992, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Instruksi Menteri OaIam Negeri Nomor 31 Tahun 1992 dan Surat Keputusan Gub~rnur KepaIa Oaerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 482 Tahun 1993. Pembetukan Lembaga Musyawarah Kola Di DlO
Jak~rta
Berdasarkan atau menurul Pasa! 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1990, penyelenggaraan pemerintahan Ibukota Negara, yanlJ menu rut PasaI 9 "bersifat khusus", berada langsung di bawah Presiden sehingga Pemerintah Pusat dapat mencampurinya mela!ui "petunjuk dan bimbingan Menteri Oalam Negeri·. Kemudian oleh Pasal 16 disebutkan bahwa di tiap Kotamadya dalam lingkungan Pemerintahan OKI Jakarta dibentuk suatu Lembaga Musyawarah Kota. Seperti diketahui, menurut Pasa! 7 ayat (I), Wilayah OK! Jakarta
Juni 1993
Efektifitas Lembaga Musyawarah Kota
227
dibagi dalam Wilayah-wilayah Kotamadya, yang dalam kenyataan sekarang ada lima, yakni Jakflrta Pusat, Jakflrta Utara, Jakilrta TImur, Jakilrta Setatan dan Jakflrta Barat, masing-masing dipimpin oleh seorang Walikotamadya. Walikotamadya dibantu oleh seorang Wakil Walikotamadya. Berbeda dari Kotamadya di Propinsi-propinsi lainnya, Kotamadya di DKI Jakarta tidak berstatus daerah otonom, sehingga tidak dapat dilengkapi dengan suatu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kotamadya, namun menurut Pasal 16 dilengkapi dengan suatu LMK guna "menampung aspirasi rnasyarakat dan sebagai wadah komunikasi timbal balik" antara tnasyllrakat dan Petnerintab Kotamadya. Deilgan demikian dapat disimpulkan bahwa kedudukan LMK adalah sebagai BlUkln Konsultatif dengan tugas pokok sesuai dengan peraturan pembentukanilya, yakni untuk menampung aspirasi masyarakat dan sebagai wadah komunikasi timbal balik antara pemerintah Kotamadya dan masyarakat, jadi tidak sebagai suatu badan perwakilan rakyat. Di samping tugas pokok tersebut di atas LMK juga berfungsi sebagai Badan Penasehat (Advisory Body). Untuk mengidentifikasikan lebih lanjut pengertian "Badan Konsultatif" tersebut di atas, perlu kita kaji fungsi LMK menurut yang tertuang dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor II Tahun 1990 yang berbunyi sebagai berilrut: "Dalam ranghl menampung aspirasi masyarahlt dan sebagai wadah hlmunihlsi timbal balik pada tingkal Kotamadya, dibentuk Lembaga Musyawarah KOla yang keanggolaannya terdiri dar; organisasi kekuatan sosiai palilik, AlJRI dan uns/ir p(!merintah yang selanjulnya dialur oleh Menteri .•
A.PlIbila disimak fungsi LMK tersebut di atas, maka terdapat beberapa hal yang dari segi hukum ketatanegaraan dan pemerintahan memerlukan kajian secara khUSIIS, oleh karena bagaimana pun Negara kita menurut Undangcundang Dasar 1945 adalah Negara Hukum. 1.
Dalam. menyelenggarahln tugas pokoknya LMK beljunl;si untuk menerima/menampung dan menyalurkal! aspirasi masyarakal Wi/ayah Kotamatlya. Namun tidak ada djsinggung hal bentuk hukum dari nasehal-nasehat atau rekomendasi-rekomendasi yang menjadi salah salu konsekuensi logis dari p~nampungan aspirasi masyarahll lersebul di alas. Sampai di mana LMK mempunyai kewenangan unluk menuanghln paadangan-pandangannya ke dalam bentuk produk-produk hukum yang sedikil
Nomar 3 Tahun XXIII
228
HIlIaun thin Pembangunan
barryaJc mengilat dan wajib diperhatikall akh pertmgkol ' 'Pemerintdh Kotamadya s~i Keplllusan Walikotmnadya dan 'PeratNran DaetYih. Jlkalau tidak 'tIda koruefi1Aensi huJammya apakah pengadoan Lembaga Musayawarah 1('Ota it" tidak merupakan pembor6san? O/4h karena ~gan
Yang juga perlu dipikirkan dampaknya adalah hal kampa,isi keanggotaan LMKyang banyaJc didominasi oleh aparat pemerintahan Kotamadya, padahal tingkat kecerdasan masyaraJcat kita sekarang sutfnh jauh di atas masyaraJcat Indonesia pada awal abad ke-20 di zaman Locale Road I9JOyang didominasi oleh peJabat-pejabat pemerintahan. Juni 1993
Efelaifitas Lembaga Musyawarah Kota
229
Jabatan Sekretaris LMK dipegang oleh Asisten Pemerintahan Kotamadya adalah baik agar sekaligus berfungsi sebagai nara sumber mengenai peraturan-peraturan dan policy-policy pemerilltahan yang berlaku. Jika melihat kompleksitas keadaan sosial-budaya masyarakat Jakona masa kini, mungkin jumlah anggota LMK yang dari unsur masyarakat dapat dianggap kurang memadai, lebih-lebih korena mereka tidak mendapat mandm, dengan perkataan lain tidak dipilih oleh rakyat. Susunan keanggotaan LMK menurut Peraturan Mellteri Dalam Negeri Nomar 2 Tahun 1992, Pasal 8, ndalah sebagai berikut:
a. b. c. d. e.
Wdlikoiamadya karena jabatannya menjadi Ketua LMK merangkp Anggota; Unsur Golongan Karya ABR1 1 orang & pengganti 1 orang; Unsllr Pemerintah 1 orang dan pengganti 1 orang; Unsur PPP 1 orang dan pengganti 1 orang; Unsur PDl 1 orang dan pengganti 1 orang.
Dengan demikian, maka LMK terdiri atas II (sebelas) orang Anggota, yang terdiri atas 6 (enam) Anggota Tetap dan 5 (lima) orang Anggota Pengganti. Jika mengingat, bahwa menurut Pasai II Keputusan Gubernur Kepaia Daerah DKI Jakarta Nomor 482 Tahun 1993 hanya Anggota Tetap yang mempunyai hak bicara (dan hak suara) sedangkan Anggota Pengganti banya jika Anggota Tetap yang bersangkutan tidak (bisa) hadir, maka jelaslah bahwa "unsur pemerintah" sangat dominan, yakni Waiikotamadya yang menjadi Anggota Tetap dan Ketua, Anggota Tetap dari ABRI, Anggota Tetap dari Pemerintah, Anggota Tetap dari Golongan Karya yang biasanya menyuarakan opini Pemerintah, dan Sekretaris LMK/Asisten Pemerintahan KotamadY3 yang waiaupun resminya tidak mempunyai hak bicara, namun di daiam praktelc" akan selalu mempunyai pengaruh besar oleh karena "informlltio!l/know\edge is power." Sementara itu yang dapat di kategorikan "murni" berasai dari hanyai$ unsur PPP dan PDI. Keadaan demikian itu sudah tentu akan atau d
Nomo~
J Tahun XXlll
230
Hukunrdan 'pembangunan
Kesinipulan
1.
Peraturan-peraturan mengenai pembentukan LMK sebaglfimana dikehendaki oleh Undang-undal\g NO!'hor 11 Tahon 1m, PaSaI 16 jo. penjabarannyil yang te1tuang dalim Peratul'1in MenteriDaI'am Negeri Nomor 2 Tahun 1992 tentang "Lem\)aga Musyawarah Kota di Kotamadya, ternyata"
2.
Karena produk LMK tidalt diberl sifat yuridis, malta tingkai kegiatan LMK tidak sepadan dengan landasan dan fasilitas pendulrungnya serta sumpah jabatan yang harus dilakllkan oleh para anggotanya. Oleh sebab produk LMK hanya diberi tugas ·saran" maka Walikotamadya tidalt terikat untuk memperhaiikannya dan melaksanakannya. Kegiatan dan keberadaan LMK yang banya memberikan saran-saran tanpa altibat hukum sebingga d'apar diabaikl1Jl oleh Waiikotamadya altan merupaltan pemborosau keuangan Negara dan daerah di samping kemungkinan timbulnya frustrasi dT'kaIangan para anggota LMK dan para warga masyarakat yang berkepentingan.
3.
labatan rangkap Walikotamadyasebagai Ketua LMK dapat menjadi kendala bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi LMK sebagai penampung aspirasi masyarakat dan wadah komunikasi timbal balik antara masyarakat dan pemerintah jikalau Walikotamadya tidalt maDl!?u bersikap demokratis dan fair. Saran-Saran
1.
Seyogyanya LMK diberi kewenangan untuk dapat menllhasilkan produk-produk hukum yang sesuai dengan tingkatan dan /ingkup masyaraltat hukumnya.
2.
Susunan keanggotaan LMK dapat disempurnakan sehingga dapat mencerminkan keadaan sosiai politik dan budaya masyarakat Wilayah Kotamadya secara reaiistik, mengingat tingkat pendidikan masyaraltat I akarta masa kini yang cukup tinggi. Dalam hal ini sebaikoya jangan Juni 1993
Efelaifilas Lembaga Musyawarah KOla
231
sampai timbu1 kesan adanya dominasi oleh unsur pemerintah. 3.
Mungkinada baiknya jika kepada para anggota pengganti juga diberi hak bicara agar ragam pandangan dan pendapat 1ebih banyak dan lebih mendekati realitas keadaan masyarakat Wilayah Kotamadya.
4.
Unsur masyarakat mungkin dapat ditambah, misalnya dengan mengikutsertakan "penasehat-penasehat" dari perguruan tinggi swasta, 1embaga-1embaga kesehatan swasta, LBH, organisasi wanita, dan 1embaga konsumen yang beroperasi di Wilayah Kotamadya.
5.
Ada baiknya jika Surat Keputusan Menteri DaJam Negeri Nomor 2 tahun 1992 dijabarkan Jebih Janjut dengan Peraturan Daerah, terutama untuk mengadakan · penasehat-penasehat LMK" yang tidak ada 1arangannya dalam Undang-undang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri, serta menjabarkan Pasal 16 tentang penggunaan Uang Daerah meJaJui APBD yang menurut peraturan perundang-undangan yang berJaku harns disetujui oJeh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Kepustakaan Atmosudirjo, Prajudi, Hukum Administrasi Negara, Jakarta Indonesia, 1988.
Ghalia
Irawan, Soejito, Sejarah Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jakarta: Pradnya Paramita, 1984. Sujamto, Perspektif Otonomi Daerah, Jakarta: Bina Cipta, 1990. Soehino, Perkembangan Pemerintah di Daerah, Yogyakarta : Liberty, 1983. Muslimin, Amrah., Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah, Bandung : AJumni, 1986.
***** Nomor 3 Tahun XXIII
