Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized
E798 v.4 November 15, 2003 Lampiran: DRAFT Proyek Rehabilitasi Pertanian Ketiga Timor-Leste (ARP 111) Petunjuk Kebijakan Untuk Negosiasi Pengunaan dan Pemgembangan Tanah ba ARP 11 Latar belakang Proyek Rehabilitasi Pertanian Ketiga ini bertujuan untuk lebih mcmperkuat lagi kapasitas dari Kementrian Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (MAFF) untuk dapat membantu komunitas-komunitas masyarakat didalam meningkatkan produksi dan penghasilan mereka dalam sebuah cara yang dapat berkesinambung. Proyek ini didisaim sebagai schuah tahap konsolodasi, dengan sebuah penekanan pada kebersinambungain / sustainibilitas aktifitas-aktifitas, dampaknya pada berbagai pencapaian. dan kualitais dari hasil-hasilnya. Periode implementasinya adalah dari tanggal I Januari 2004 - 30) Desember 2007. IProyek dimaksud terdiri atas Komponen-Komponen sebagai berikut: Koomponen I -Pembangunan Partisipatif dan Pcngelolaan Sumberdaya Alamn. akai menidukung program bantuan utama dari MAFF kepada komunitas-komunitas rmasyarakat dataran-tinggi dan pinggiran pantai. Hal ini akan mempromosikan perbaikan swa-sembada dan pengelolaan sumber-sumberdaya alam untuk lebilh memperkLuat lagi keswa-semnbadaan komunitas-komunitas masyarakat dan mengurangi kerawanan mereka terhadap kejutan-kejutan eksternal (seperti periode-periode musimin kering dan kelangkaan bahan pangan kronis). Komponen ini akan menargetkan pada sekitar 50 desa di tujuh distrik - Dili, Lautem, Liquiqa, Manufahi, Covalima. Baucau. dan Oecussi. Koinponen 2 - Rehabilitasi dan Pengelolaan Irigasi, akan mendukung program hantuan utama dari MAFF kepada para petani di areal-areal dataran-rendah yang diirigasi. Komponen ini akan menargetkan pada sekitar 4.000 KK pedesaan di keseluruhan 13 distrik. Aktifitas-aktifitasnya mencakupi sekitar 3.000 hektar skemaskema irigasi kecil yang direhabilitasi masyarakat dan 150 km jalan akses pedcesaan1. dan rehabilitasi dari skema irigasi Caraulun di distrik Manufahi. Komponen 3 - Berbagai Pelayanan kepada para Petani, akan membantu penginstitusian tiga pelayanan dasar MAFF kepada para petani: Informasi, Keschatan Temak, dan dukungan Agri-Bisnis. Beberapa Sub-Komponennya adalah sebagai henikut:
Public Disclosure Authorized
*
*
*
Sub-KomponeTi 3.1. Informasi kepada para Petani, akan neninigkatkan kapasitas MAFF untuk menyediakan informasi kepada para petani dan meningkatkan berbagai jalinan dengan risct pertanian internasional, percontohan bcrbagai jaringan-kerja informasi distrik dan menciptakan sebuah jaringan-keria kemeteorologian pertanian (agro-meteorologi). Sub-Komponen 3.2. Pelayanan-pelayanan Kesehatan Ternak yang Dapat Berkesinambung, akan rncnargetkan pada kira-kira 567.000 masyarakat desa yang tinggal dalam berbagai kepala keluarga yang memiliki ternak. menyediakan vaksinasi dan pelayanan-pclayanan dokter hewan serta menciptakan sebuahjaringan-kerja dari para Pekerja Peternakan Desa. Sub-Komponen 3.3. Dukungan kepada usaha-usaha Agri-bisnis, akan lebih memperkuat lagi pelayanan-pelayanan panduan dari MAFF kepada berbagai organisasi produsen pedesaan dan membantu para petani didalam produksi
18/11/03 Drahf |5~~~~~
't p~eu,1~-1
r
bahan pangan pokok (biji-bijian), peluang-peluang pasar prioritas serta produksi minyak kemiri dan mninyak kelapa. Komponen 4 - Pengelolaan Program, akan membantu MAFF untuk mengelola proyek dimaksud, melanjutkan membangun kebijakan-kebijakan kunci nasional. dan lebih memperkuat lagi kapasitas manajemen dan tekhnik dari Kementrian bersangkutan. Mengingat sifat dan keberadaan dari proyck ini, yang mana melibatkan perencanaan berbasis masyarakat dan implementasi dari berbagai sub- aktivitas-aktivitas bereskala kecil dan rehabilitasi sebuah skema irigasi besar (Caraulun), diharapkan tidak akan ada damnpak buruk dan merugikan yang timbul dari penggunaan tanah. Namun demikian. heberapa koinponen Proyek mungkin akan memerlukan lahan/tanah. Petunjuk Kebijakan Tanah ARP III yang ada sekarang ini telah dipersiapkan untuk mnemandu persiapan dan implementasi dari komponen-komponen Proyek yang membutuhkan ranah. Petunjuk ini dapat hanya dapat diterapkan untuk implementasi dari ARP 111 dan. tampa maksud apapun, haruskah hal tersebut dipertimbangkan sebagain kebijakan nasional untuk semua kasus pendapatan tanah oleh Negara. Tujuannya adalah untuk ieminimalkan penlindahan ekonomi dan fisik apapun dari masyarakat. IPetunjuk Kebijakan ini mcncakupi berbagai ketentuan untuk: I. Donasi tanah secara sukarela, atau tanah yang disediakan sebagai kompensasi yang dibayarkan oleh para anggota masyarakat, Aktivitas-aktivitas Kelomipok Kecil dibawah Komponen I (Pembangunan Partisipatif dan Pengelolaan Surmberdaya Alam) dan skema-skema irigasi yang dimniliki masyarakat dibawah Sub-Komponeni 2.1 (Irigasi Berbasis-Masyarakat dan Rehabilitasi Jalan): dan 2. Pemerolehan tanah tidak secara sukarcia untuk rehabilitasi skemna irigasi besar dibawah Sub-Komponen 2.2 (Rehabilitasi skema irigasi Caraulun) Pelunjuk Kebijakan ini terbagi dalam dua bagian. Bagian I bermaksud untuk memperoleh: (i) memastikan bahwa seluruh anggota masyarakat yang turut herpartisipasi dibawah komponen-komponen proyek I dan 1.2 (opsi I diatas) diberikan kesadaran mengenai hak-hak mereka yang berkaitan dengan penyediaan tanah sebagai donasi sukarela atau sebagai kompensasi berbasis masyarakat; (ii) membuktikan bahwa donasi-donasi secara sukarela ataupun berbagai pengaturan berbasis masyarakat unttik kompensasi adalah benar-benar sukarela dan tepat; (iii) membuktikan bahwa sang donol adalah pemilik/pengguna yang sah dari tanah/harta benda bersangkutan; (iv) memilbuktikan bahwa donor scpenuhnya diinformasikan tentang sifat dan keheradaall dari aktivitas proyck bersangkutan dan berbagai implikasi dari pendonasian harta benda / hak niilik; dan (v) menyediakan suatu jalur atau kesempatan yang cocok dan tepat bagi penigeluhan, pengaduan/penolakan. Pagian 1I mencakupi berbagai persyaratani dan ketentuan untuk pengambilanl tanall terhadap kompensasi yang dibayarkan oleh Pemerintah Timor-Leste bilamaalll suatu akuisisi tanah oleh Negara diperlukan dibawa Komponen 2.2 dari ARP III .
18/11/03 Draft
2
Berbagai Defenisi Kunci Pengambilan Tanah Secara Tidak Sukarela merujuk pada pengambilan tanah olch pemerintah untuk keperluan umum terhadap kompensasi dimana sang pemilik tanah harus menyerahkan tanah mereka tidak secara sukarela dan hanya memiliki hak untuk menegosiasikan dan mengajukan permohonan mengenai jumlah dari kompensasi yang diusulkan. Hal ini meliputi tanah dan harta benda yang mana sang pemilik mempunyai hak-hak atasnya secara adat yang tidak dapat digugat. 1Tanah merujuk pada lahan pertanian dan non-pertanian dan setiap benda atau banguiai apapun yang berada diatasnya apakah itu uintuk sementara ataupun secara permanen. dan lahani mana dibutuhkan untuk Proyek dimaksud. Kontribusi Tanah Secara Sukarela merujuk pada sebuah proses dimnana seorang individu atau pemilik secara umnum / bersama menyetujui untuk menyediakan tanah bagi aktifitas-aktifitas yang berkaitan dengan proyek tanpa kompensasi. atau dengan kompensasi yang disediakan masyarakat. Kontribusi secara sukarela adalah sebuah tindakan persetuiuan vang terinformasikan. yang dibuat dengan mengetahui tcrlcbih dahulu bahwa ada opsi-opsi lainnya tersedia beserta dengan berbagai akibatnya. termasuk hak untuk tidak mendonasikan atau tidak memindahkan (hak kepemilikan) uanah tersebut. Hal ini haruslah diperoleh tanpa kekerasan atau pemnaksaan yang tidak sepantasnya. Berbagai Pengaturan Keorganisasian Tanggungjawab keseluruhan untuk impimentasi dari Petunjuk Kebijakan ini berada sepenuhnya ditangan MAFF. MAFF akan meinastikan bahwa Petunjuk Kebijakan tersebut disebar-luaskan secara tepat dan sesuai, dan bahwa staff proyek memniliki keahlian yang dibutuhkan dan menerima pelatihan yang pantas dan tepat. Unit dimaksud bertanggungjawab akan pengawasan yang sesuai dari Petunjuk Kebijakan tersebut. dan akan turut menggabungkan kedalamnya perubahan-perubahan yang diperlukan untuk pedoman tersebut scrta berbagai prosedurnya berdasarkan pada berbagai rekomendasi dari latihan-latihan pengawasan dan dengan persetujuan terlebih dahulu dari Bank Dunia. IPara fasilitator Proyek dan para tekhnisi akan dilatih dan ditugaskan untuk memnastikan balhwa berbagai persyaratan dan beragam prosedur dari Petunjuk Kebijakan ini akan diikuti serta ditaati sebagaimana mncstinya.
18/11103 DraHt
BAGIAN 1: Pemakaian Tanah Secara Sukarela BAGIAN l.A. Komponen 1. Pembangunan Partisipatifdan Pengelolaaii Sumberdaya Alam. Prinsip Pemanduan Bilamana tanah diperlukan untuk implementasi aktifitas-aktifitas Kepartisipasialn Pembangunan dan Pengelolaan Sumberdaya Alam. maka tanah harus disediakan secara sukarela yang mana sesuai dengan proses seperti yang dirincikan dibawah ini, Tidak scorang-pun akan dipindahkan secara tidak sukarela oleh aktifitas-aktifitas yang didanai oleh Hibah Kelompok Kecil. Tidak akan dibawah situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga Pemerintah Timor-Leste mendapatkan tanah untuk keperluan implementasi aktifitas-aktifitas yang didanai oleh Hibah Kelompok Kecil. atau dipersyaratkan untuk mnenyediakan kompensasi kepada para anggota komunitas masyarakat bagi tanah yang digunakan olch komunitas masyarakat tersebut untuk maksud dan tujuan dari aktifitas-aktifitas Komponen 1. Hibah Kelompok Kecil tersehLt tidak dapat digunakan untuk kepentingan pcnyediaan kompensasi uang tunai atau sejenisnya. Prinsip-prinsip ini dan proses yang berikut ini menjiwai dan diketengahkan dalam Pedomnan Operasional untuk Komponen I dimaksud. Berbagai Defenisi Kunci Tambahan Fasilitator Masyarakat merujuk pada para fasilitator yang dikontrak proyck yang selama ini telah dikontrak untuk keperluan mnembantu Kelompok-Kelompok Kecil untuk menibanguni berbagai proyck aktivitas-aktivitas dibawah Proyek ini untuk pcndanaan oleh sebuah Hibah Kelompok Desa Kecil. Hal ini juga mungkin mencakupi staff lapangan MAFF dan staff lapangan dari kantor Administrasi Distrik setelah peninjaluankeinbali padajangka-menengah. Kclompok-Keloinpok Kecil merujuk pada kelomnpok-kelompok yang berbasis pada tingkat dusun (biasanya yang berkenaan dengan garis-garis pertalian kekeluargaan) yang dibentuk untuk merencanakan dan mengelola aktifitas-aktifitas Pengelolaan Sumberdaya Alam dengan menggunakan dukungan Hibah Kelompok Kecil dibawah Komponen 1. Tim Implementasi Desa merujuk pada sebuah tim yang terdiri atas para perwakilan erpilih dari Kelompok-Kelompok Kecil dengan tanggungjawab menyeluruh atas pengelolaan dan pengawasan tingkat-desa dari Hibah-Hibah Kelompok Kecil. /. Mendapatkan Tanah untuk Aktifltas-Aktifttas llibah Kelompok Kecil Tanah mnungkin bisa didapatkan untuk penggunaan oleh kelompok-kelonipok masyarakat melalui: a) Berbagai Kontribusi Tanah Secara Sukarela Tanpa Kompensasi: iRer-bagai individu atau kelompok-kelompok masyarakat bisa mcmilih untuk sccar a sukarela mengkontribusikan tanah individu atau tanah milik umum / bersama tanpa kompensasi untuk digunakan oleh Kelompok-Kelompok Kecil bagi aktifitas-aktifitas SSub-proyck:
18/11/03 Draft
4
b) Kontribusi-Kontribusi Tanah Secara Sukarela Dihadapkan Dengan Konipensasi Yang-Digerakan Masyarakat: Bilamana para pemilik tanah atau kelonipok-kelompok masyarakat mewajibkan pembayaran atas kompensasi untuk menyediakan tanah untuk digunakan oleh Kelompok Kecil tersebut untuk aktifitasaktifitas proyek, maka kompensasi ini haruslah disetujui antara mereka dan dengan para anggota Kelompok Kecil (Dana-dana Hibah Kelompok Kecil tidak dapat digunakan untuk mnembayar kompensasi secara tunai atau sejenisnya, tidak juga kompensasi akan disediakan oleh Pemerintah Timor-Leste). 2. Konsultasi, Penyingkapan litformasidan Proses Perencanaan Proses konsultasi, penyingkapan informasi dan perencanaan untuk menentukan peinberian tanah secara sukarela, dengan atau tanpa kompensasi, akanlall seperti yang herikut ini: a) Pada berbagai pertemuan awal berbasis masyarakat luas yang diadakan sebagai bagian dari Kampanve Pendidikan dan Informasi, para Fasilitator Masyarakat tersebut akan menginformasikan desa-desa yang turut berpartisipasi mengenai berbagai prinsip yang berkaitan dengan sifat alarnial dari donasi-donasi tanah secara sukarela, opsi untuk berbagai kontribusi tanah yang kompensasinya disumberdayai oleh Kelompok Kecil tersebut. prosedur-prosedur bersangkut Bagian I dari Petunjuk Kebijakan . dan sebuali penjelasan singkat dari beragam prosedur dan mekanisme pengeluhan dan keberatan. Kenyataan yang ada bahwa Hibah-Hibah Kelompok Kecil tidak akan digunakan untuk menyediakan kompensasi dalam bentuk apapun. akan ditekankan / lebih diperjelas. b) Sebagai bagian dari proses pembangunan proposal (dijelaskan secara lengkap didalam Pedoman Operasional untuk Komponen I), para Fasilitator Masyarakat dan para anggota dari Tim Implementasi Dcsa akan memfasilitasi sebuah pertemuan dengan setiap Kelompok Kecil untuk membantu pembangunan dari proposal-proposal tersebut. Hal ini akan ineliputi mnenetapkan dan memutuskan lokasi yang paling cocok darn tepat untuk aktifitas bersangkutan. Prinsip-prinsip dari Bagian I dari Petunjuk Kebijakan akan dipertanyakan kembali oleh para Fasilitator Masyarakai sebelum dimulainya diskusi-diskusi Kelompok Kecil yang berkaitan dengan aktifitas yang diajukan tersebut. c) B3erbagai aktivitas-aktivitas proyek yang diusulkan, dengan kebutuhan akan penyediaan tanah secara sukarela tanpa atau yang mengharuskan kompensasi, akan perlu untuk mencantumkan informasi berikut ini didalam Rencana Aktifitas (proposal) yang telah diajukan kepada Tim Pengelola Distrik: 1. Untuk setiap kontribusi secara sukarela dari tanah milik individu. disediakan sebuah formulir persetujuan yang mencantumkatn nama dart para pemberi/donor tanah, dan berbagai rincian dari kontribusi tersebut (jenis, ukuran, lokasi, penjelasan tentang peniode penggunaani dll.. sebagaimana yang diperlukan). Formulir ini haruslah ditandatangani
18/11/03 Draft
(atau dicapjempol) oleh sang pemberi/donor tanah bersangkutan (Lermasuk kepala rumahtangga, baik pria maupun wanita, dari rumahtangga yang terlibat), Ketua daTi Kelompok Kecil dimaksud. Kepala Desa dan Kepala Dusun serta Ketua dari Dewan Para Ketuas (atau yang dicalonkan). Sebuah sampel formulir persetu juan dicantumkan disini sebagai Lampiran A. 2. Untuk bcrbagai kontribusi tanal terhadap kompensasi, disediakan sebuah formulir persetujuan yang mcncantumkan nama dari pemberi/donor tanah, berbagai rincian dari kontribusi tersebut (jenis, ukuran. lokasi. penjelasan tentang periode penggunaan dli., sebagaimana yang diperlukan), dan rincian-rincian dari berbagai pengaturan kompensasi yang telah disetujui. Formulir ini haruslah ditandatangani olch sang pemberi/donor tanah tersebut (termasuk kepala rumahtangga, baik pria maupun wanita), seorang perwakilan dari kelompok dimnaksud yang telah dinominasikan yang menyediakan kompensasi tersebut. (mis. Ketua dari Kelompok Kecil bersangkutan), Kepala Desa. Kepala Dusun serta Ketua dari Dewan Para Ketuas (atau yang dicalonkan). Sebuah sampel formulir persetujuan dicantumkan sebagai Lampiran B. 3. Bilamana tanah yang didonasikan adalah tanah umnum/milik bersania. maka formulir-formulir ini dapat ditandatangani atas nama Kelompok Kecil bersangkutan olch ketua yang telah dipilih. d) l.Jntuk Aktivitas-aktivitas Kelompok Kecil dimana tanah didonasikan atau disediakan terhadap kompensasi, maka Tim Implementasi Distrik akarn. selama masa penilaian berbagai aktivitas-aktivitas yang diusulkan: (i) mnembuktikan dengan sang pemberi/donor tanah bahwa donasi tersehut benar-benar dibuat pada sebuah dasar sukarela, bahwa sang pemberi/donoi tanah tersebut adalah pemilik yang sah dari tanah dimaksud, dan bahwa sang pemberi/donor tanah bersangkutan sepenuhnya diinformasikan tentang sifai dan keberadaan dari aktivitas-aktivitas bersangkutan serta berbagai inplikasi yang muncul dari pendonasian harta benda tersebut; (ii) menilai bahwa sang pemberi/donor tanah tidak menderita kerugian besar yang bisa mengganggu kelangsungan hidup perekonomiannya sebagai akibat dari pengaturan tersebut. Bilamana terdapat kerugian yang besar maka aktivitas-aktivitas dimaksud tidak dapat disetujui sebagaimana yang telah diusulkan (junilab yang didonasikan seharusnya biasanya tidak nielebihi 10%, dari tanah atau harta bendanya tanpa kompensasi yang mcmadai); dan (iii) menaksir bahwa berbagai pengaturan kompensasi tersebut adalah pantas dan sesuai. Kompensasi tersebut seharusnyalah secara kasar sama nilainya dengan berbagai pengaturan kompensasi tradisional. Bilamana permintaannya tcrlalu berlebihan, dimana kompensasinya tidaklah pantas dan masyarakat bersarna pemilik tanah tidak dapat menyetujuinya, maka para Fasilitator Masyarakat tersebut akan mendorong ditemukannya lokasi-lokasi atau pengaturanpengaturan alternatif. Aktivitas itu tidak akan disetujui untuk pendanaannya oleh Hibah Kelompok Kecil sampai lokasi-lokasi alternatif yang pantas dan cocok diidentifikasikan dan tanahya telah secara sukarela disediakan niclalui proses yang telah dijelaskan diatas. Jika tidak ada tanah yang sCsusal yanlg
18/11/03 Draft
6
bisa disediakan melalui proses Kontribusi Tanah Secara Sukarela maka aktivitas tersebut tidak akan diproses lebih jauh lagi. c) Pada semnua kasus-kasus kontribusi tanah secara suka rela. Pciee-irima harus menyediakan kopi dari formulir ijin yang sesuai pada Direktorat Ilertanahan dan Kakayaan dari Menteri Kehakiman, untuk tujuan-tujuan ref'erensi dan pcmbukuari.
.3.Blerbagai Keluhan/Pengaduan dan Keberatan 'ar-a Fasilitator Masyarakat akan bertanggungjawab untuk memastikan bahwa diskusidiskusi Kelompok Kecil yang diadakan selama pembangunan proposal - khususnya vang berkaitan dengan donasi tanah secara sukarela - adalah transparan dan dilakukan dengan sebuah cara dan sikap yang adil. Selama pembangunan proposal. proses pengeluhan/pengaduani dan keberatan berikut ini akan dipertanyakan kembali kepada koinunitas-kornunitas masyarakat dan ditindak-lan juti: a. Tim Implementasi Distrik bersangkutan akan mengumpulkan dan membahas setiap keberatan yang muncul selama proses pembuktian dan penilaian. Jikalau suatu solusi yang tepat tidak dapat ditemukan, maka Tim Implementasi Distrik bersangkutan tidak dapat mengesahkan formulir persetujuan dimaksud dan proposal tersebut tidak akan-diajukan untuk penilaian. Masalah itu akan kemudian dikembalikan kepada masyarakat untuk didiskusikan. KelompokKelompok Kecil tersebut dan Tim Implementasi Distrik mungkin akan metninta bantuan dari para kepala Suco dan Aldeia serta setiap pemimpin tradisional yang relevan untuk rnenengahi dalam proses kompensasi. Proses penegahan dimaksud akan diimplcimentasikan sesuai dengan metode-imctodc tradisiotial dari resolusi peniengahan konflik. Resolusi tersebut akan kemudian didokumnentasikan pada bcrbagai fornmulir persetujuan yang relevan dan dibuktikan dengan mengikuti langkah 2.d diatas. Jika tidak ada resolusi yang bisa dihadirkan, kantor kabupaten dari Direktorat Pertanahan dan Kekayaan mungkin diundang oleh Penerima untuk membantu dalam proses penengahan. Hingga suatu resolusi tiba di. rencana Aktivitas Kelompok Kecil tidak akan diajukan untuk disetujui b. Atas pertitnbangan dan kebijaksanaan mereka, Tim Pengelola Nasional mungkin hisa memilih, sebagai bagian dari proses penilaian secara keseluruhan. untuk menetapkan kembali setiap formulir persetujuan sebagaitnana yang diperlukan melalui sebuah proses dialok pembuktian / pengesahan seperti yang sudah dijelaskan diatas. c. Setelah sebuah proposal sudah dirampungkan dan buktikan. maka sang pemberi/donor tanah tersebut besertajuga dengan para anggota masyarakar lainnya mungkin akan mengangkat setiap keprihatinan yang mungkin mereka punyai dengan Tim Implementasi I)istrik, Tim Pengelola Nasional. para kepala Suco dan Aldeia. para pemimpin tradisional yang bersangkutan ataupun pihak penguasa lainnya yang berkenaan, dalam jangka waktu 30 hart setelah pertemuan pembuktian tersebut. Resolusi itu akan kemudian didokumentasikan dan proposalnya serta formulir persetujuannya dirubah, jika diperlukan, dan
18/11/03 Draf
7
disahkan oleh Tim Implementasi Distrik. Jika tidak ada resolusi yang bisa dihadirkan, maka proposal rencana aktivitas tersebut tidak akan disetului. 4. Pengawasan Selama implementasi aktifitas, pengawasan akan dilakukan oleh para Fasilitator Masyarakat, oleh Tim Implementasi Distrik dan Tim Pengelola Nasional. lial ini akan diintegrasikan kedalani pengawasan keseluruhan dari aktifitas-aktifitas Hibah Kelompok Kecil. Para Fasilitator pada pokoknya akan bertanggungjawab untuk pengidentifikasian setiap hasil-hasil yang inerugikan sebagai sebuah akihat dari pendonasian tanah. Bilamana perselisihan timbul, entah itu dikarenakan oich persetujuan yang diinformasikan telah ditarik kembali ataupun karena berbagai persetujuan kompensasi telah diingkari, maka setiap pencairan dana Hibah Kelompok Kecil berikutnya kepada aktifitas Kelompok Kecil yang bermasalah tersebut akan ditunda sampai waktu tertentu dimana perselisihannya telah dapat diatasi / diselesaikan Jika diperIukani, Kelompok Kecil tersebut bisa memilih untuk merelokasikall aktifitas dimiakstid yang mana miemerlukan negosiasi ulang mengenai sebuah formulir persetu]ualn dan pembuktiannya seperti yang digamharkan diatas. I ndikator-indikatornya akan termasuk: - jumlah dari aktifias-aktifitas Hibah Kelompok Kecil yang melibatkan donasi tanah: -jumIlah dari aktifitas-aktifitas Hibah Kelompok Kecil yang melibatkan penyediaan tanah terhadap kompensasi; dan - jumlah dari berbagai keluhan/pengaduan/keberatan yang sudah dicatat. termiasuk keberatan-keberatan yang telah ditengahi dan juga keluuhan-kelulian yang tidak terselesaikan.
18/11/03 Draft
8
IAMPIRAN A: Bentuk Surat Kesepakatan PERSETUJUAN PEMAKAIN TANAH UNTUK PELAKSANAAN KEGIAT'AN KELOMPOK KECIL (HIBAH KELOMPOK KECII,J 'l'angga l: Saya/Kami
Kepala rumah tangga
lempat Tinggal
Sub-Distrito_
Ibu Rum.ah tangga Suco_
_
___
Aldeia
Menyatakan bahwa sayalkami menyumbangkan dengan sukarela untuk digunakan olch kelomnpok (menyebutkan tanah, aset, lokasi, ukuran, tipe dll)
I iltuk mnaksud (menyebutkan jenis kegiatan)
I Intuk jangka waktu (menyebutkan tanggal mulai dan akhir kegiatan.
Aias kemauan saya/kami sendiri, saya/kami memberikan hak sayalka-ni tanpa merninta kompcnsasi/ganti rugi selamna berlangsungnya pelaksanaan kegiatan.
landatangan:
Kepala Rumah Tangga Kciua Kelompok Kecil SL
CO
Ibu Rumah Tangga___ ___ _ _
_
Chefc do
__-
('hcte do Aldcia_ Ketu.a Adat (atau yang ditunjuk)
I8/ 1/03 Draft
9
L.AMPIRAN B: Bentuk Surat Kesepakatan PERNYATAAN PERSETUJUAN GANTI RUGI PENGGUNAAN TANAH LINTUK MAKSUD PELAKSANAAN KEGIATAN KELOMPOK KECIL (HIBAII KELOMPOK KECIL) Tanggal:
__
SayalKami
Kepala rumah tangga
Ibu rumah tangga
A,IlM Ketua Kelompok Kecil___
Trempat Tinggal
Sub-Distrito
Suco
_
.AIdCI.
Menyatakan bahwa saya/kami mengijinkan kelompok untuk menggunakan (menychutkan tanalh, aset, lokasi, ukuran, tipe dlil)
I Intuk maksud (menyebutkan jenis kegiatan)
Iintuk jangka waktu (menyebutkan tanggal mulai dan akhir)
I)engan persetujuan rencana ganti rugi sebagai berikut (NB,gunakan bagian bclakanm keilas mi jika diperlukan)
I'andatangan:
Kepala rumah tangga
18il 1/03
Draft
__Ibu
rumah tangga
1Q
KetLIa Kelompok Kecil
SLICO
Chefe do
__-
(Chete do Aldeia_
Ketua Adat (atau yang ditunjuk)
81 1/03 Draft
11
BA(GIAN I.B: Komponen 2. Rehabilitasi Sarana Irigasi dan Jalan Akses Kemnasyarakatan Prinsip Penianduan
Komponen 2 memfokuskan pada rehabilitasi ruas-ruas jalan dan berbagai saluran irigasi yanc, sudah ada dan yang bersifat permintahan (pembantuan) oleh masyarakat. Dengan demikian. tidak diharapkan untuk melibatkan akuisisi tanah atau penempatan kemhaii (masyarakat). Berbagai persyaratan khusus untuk Skema-Skema Masyarakat (dibawah Aktfitas 2.1), yang tidak memerlukan Pengambilan Tanah Secara Tidak Sukarela, digambarkan dibawah ini. Prinsip-prinsip ini dan proses yang berikut ini dijiwai dan diketengahkan dalam Pedoman Operasionan untuk rehabilitasi irigasi berhasis Masyarakat. Berbagai Defenisi Kunci ''ambahan
Kontraktor Masyarakat merujuk pada manejer yang dinominasikan dari kontr-ak masyarakat untuk rehabilitasi infrastruktur dan merupakan titik penghubung masyarakal dengan MAFF. Piengumpulan Pemakain Air (WUA) merujuk pada sebuah kumpulan dari para pctanl padi vang berbagi skema irigasi yang sama yang bertanggungjawab akan pengclolaan dan per-awatan minor dari skema tersebut. 1. Mendapatkan taiiah atau Harta-Benda laint ya untuk berbagai Kontrak Masvarakat
I itiuk rehabilitasi irigasi masyarakat dan ruas-ruas jalan, tanah mungkin bisa didapatkan untukl digLinakan oleh komunitas masyarakat melalui: a) Berbagai Kontribusi Tanah Secara Sukarela tanpa kompensasi: Berbagai ndividlu atau kelompok-kelompok masyarakat bisa memilih untuk secara sukarela mengkontribusikan tanah individu atau tanah umum/milik bersama atau harta henda [anpa kompensasi; b) Kontribusi-Kontribusi Tanah Secara Sukarela Dihadapkan Dengan
Kompensasi Yang-Digerakan Masyarakat: Bilamana individu-individdu atau kelompok-kelompok masyarakat tidak bersedia untuk mendonasikan tanah dan memnerlukan kompensasi untuk penyediaan tanah, maka mereka akan memnenuhi syarat untuk menyediakan tanah dengan kompensasi dalamjumlah dan bentuk yang disetujui dan disediakan oleh komunitas yang berpartisipasi atau Asosiasi Pengguna Air. Danadana kontrak masyarakat tidak dapat digunakan untuk keperluan penyediaan kompensasi entah dalam bentuk tunai ataupun sejenisnya, tidak pula Pemerintah Timom Leste menyediakan kompensasinya.
18/1 1/03 Draft
12
2. Proses Konstidtasi dan Pentyingkapan Iniforinasi
Plroses konsultasi, penyingkapan informasi dan perencanaan untuk menentukani pernhenan tanah secara sukarela. dengan atau tanpa kompensasi. akanlah seperti yang herikuLt ini a)
Prinsip-prinsip yang berkaitan dengan sifal alamiah dari donasi-donasi lanah atau harta benda secara sukarela sebagai sebuah bentuk kontribusi masyarakat kepada berbagai pekerjaan rehabilitasi, serta juga opsi untuk berbagai kontribusi terhadap kompensasi masyarakat akan ditcntukan olch para Petugas P3engairan Distnk. Hal ini akan dilakukan selama proses pene-ti'ban/pengecekan awal dari proposal-proposal (Lihat Pedoman Operasional untuk Inigasi Masyarakat/Rehabilitasi Jalan). Adanya kenyatan bahwa dana-dana kontrak infrastruktur tidak akan digunakan untuk menyediakan kompensasi uang tunai atau sejenisnya akan ditekankan / diperjelas lagi.
h) Begitu seleksi awal dari skema-skema yang akan didanal oleh proyek dimaksud telah dilakukan oleh T im Irigasi Sentral. maka para Petugas Irigasi Distrik akan memfasilitasi sebuah pertemuan dengan semua pemilik tanah potensial yang terkait untuk membantu didalam pembangunan berbagai persetujuan untuk mcmelihara pkerjaan-pekerjaan yang telah dirampungkan (seluruh penerima bantuan) dan, jika diperlukan, persiapan dari berhagai formulir persetujuan. Prinsip-prinsip dail Kerangka-kerja ini sebagaimana hal ini berkaitan dengan Aktifitas 2.1 akan dipertanyakan kcmbali oleh Petugas Irigasi Distrik sebagai sebuah pengantar untuk mendiskusikan berbagai kontribusi masyarakat dan lokasi dari pekerjaan-pekerjaan rehabilitasi. Pctugas Irigasi Distrik bersangkutan akan membantu didalam memfasilitasi berbagai diskusi, tetapi tidak akan membuat keputusan apapun atas nama komunitas masyarakat tcrsebut. c* Skemna-Skema Masyarakat yang diusulkan, beragam donasi tanah sukarela atau pcnyediaan tanah dengan kompensasi yang disediakan olch masyarakal. akan perlu untuk mencantumkan informasi berikut ini didalam proposal di maksud: I. Untuk berbagai kontribusi sukarela dar tanah atau harta benda individu. disediakan sebuah lormulir persetujuan yang mencantumkan nama dal para pemberi/donor tanah, dan berbagai rincian dari kontribusi tersehut (jenis, ukuran, lokasi, pcnjelasan tentang periode pcnggunaan dll.. sebagaimana yang sesuai dengan jenis donasi ). Formulir ini haruslah ditandatangani oleh sang pemberi/donor tanah bersangkutan (termasuk kepala rumahtangga, baik pria maupun wanita), Kontraktor Masyarakat (atau perwakilan masyarakat), dan disaksikan oleh Kepala Desa dan Kepala Dusun serta Pemimpin dari Dewan Para Ketuas (atau yang
i81 1/03 Dralt
13
dinominasikan). Scbuah sampel formulir pcrsctujuani dicantumkan disin, sebagai Lampiran C. 2. Untuk kontribusi tanah atau harta benda lainnya dengan kompensasi yang
disediakan olch masyarakat, disediakan sebuah formulir persetujuan yang mencantumkan nama dari para pemberi/donor tanah, dan berbagai rincian dari kontribusi tersebut (jenis, ukuran, lokasi, penjelasan tentang periode penggunaan di., sebagaimana yang sesuai dengan jenis donasi) dan rincian-i-incian dari berbagai pengaturan kompensasi yang telah disctujui Formulir ini haruslah ditandatangani oleh sang pemberi/donor tanah bersangkutan (termasuk kepala rumahtangga, baik pria maupun wanita). seorang perwakilan yang dinominasikan dari kelompok masyarakat menyediakan kompensasi, (mis. Kontraktor Masyarakat yang telah ditunjuk), dan disaksikan oleh Kepala Desanya, Kepala Dusun dan Kepala Dewan Para Ketuas (atau yang dinominasikan). Sebuah sample formulir persetujuan yang bisa dimodifikasi untuk setiap keperluan individu dicantumkan didalam Lampiran D. d) Untuk Skema-Skema Masyarakat dimana tanah didonasikan atau diperolell dengan kompensasi yang disediakan oleh masyarakat, maka selama penilaian dari aktifitas-aktifitas yang diusulkan tersebut Tim Inigasi Sentral akan (i) membuktikan dengan sang pemberi/donor tanah bahwa donasi tersebut bensar-benar dibuat pada sebuah basis sukarcila, bahwa sang pemberi/donor tanah tersebut adalah benar pemilik/pengguna yang sang dari tanah dimaksud. dan bahwa sang pemberi/donor tanah bersangkutan sepenuhnya diinformasikan mengenai sifat dan keberadaan dari pckcijaan-pekerjaan tersebut serta berbagai implikasi dari pendonasian tanah; (ii) menilai bahwa sang pemberi/donor tanah tidak menderita kerugian besar yang bisa mengganggu kelangsungan hidup perekonomiannya sebagai akibal darl pengaturan tersebut. Bilamana terdapat kerugian yang besar maka pekerjaanpekerjaan dimaksud tidak dapat disetujui sebagaimana yang telah diusulkan LumIlah yang didonasikan scharusnya biasanya tidak melebihi 10%W dari tanah atau harta bendanya tanpa kompensasi yang memadai); dan (iii) menaksir bahwa berbagai pengaturan kompensasi tersehut adalah pantas dan sesuai. Kompensasi tersebut seharusnyalah secara kasar sama nilainya dcngan berbagai pengaturan kompensasi tradisional. Bilamana permnintaannya terIalu berlebihan, dimana kompensasinya tidaklah pantas dan komunitas masyarakal tidak dapat menyetujuinya, maka para Kontraktor-Kontraktor Masyarakat tersebut akan mcndorong ditemukannya lokasi-lokasi atau pengaturanpengaturan alternatif. i) Pada semua kasus-kasus kontribusi tanah secara suka rela, Penerima harus menyediakan kopi dari formulir ijin yang sesuai pada Direktorat Pertanahan dan Kakayaan dari Mentcri Kehakiman, untuk tuljuan-tujuan referensi dan pembukuan.
18/11/03 Draft
14
.3.B3erbagai Keluhan/Pengaduandan Keberatan Para Petugas Irigasi Disttik akan bertanggungjawab untuk memastikan bahwa berbagai diskusi selama berlangsungnya perumusan dari bcrbagai pengaturan tersebut yang herkaitan dengan donasi tanah secara sukarela dan kompensasi yang disediakan oleh masyarakat adalah transparan dan dilakukan dengan sebuah sikap yang adil. Begitu proposal-proposal tersebut sudah diajukan, termasuk beragam foimulir terkait yang menyetujui akan kesediaan/persetujuan untuk donasi secara sukarela dan/atau kotnpensasi, maka proses berikut ini untuk berbagai keluhan/pengaduan dan keberatan adalah sudah berlaku dan dipertanyakan kembali kepada komunitas masyarakat: it) Setiap keluhan atau keberatan haruslah ditampung dan diatasi selamna proses pembuktian dan penilaian tersebut. Jika sebuah solusi yang tepat tidak bisa ditemukan, Tim Irigasi Sentrak tidak akan dapat mengesahkan formulir-formulir tanda persetujuan dan proposalnya tidak akan ditefima untuk pcndanaan. Masalah itu akan kemudian dikembalikan kepada komunitas masyarakat bersangkutan untuk didiskusikan. Desa bersangkutan mungkin akan meminta bantuan dari para Pcmimpin Suco dan Aldeia serta para ketua tradisional terkait yang ada untuk menengahi proses kompensasi tersebut. Proses penengahan itu akan diiimplementasikan menurut metode-metode tradisional untuk pemecahan/penengahan konflik. Resolusi tersebut akan kemudian didokumentasikan pada iormulir-formulir persetujuan bersangkutan dan disahkan dengan mengikuti Langkah 2.d diatas. Jika tidak ada resolusi yang bisa ditemukan maka proposal tersebut tidak akan diajukan untuk persetujuan. h Setelab sebuah proposal telah dirampungkan dan disahkan, sang pendonor tanah beserta juga para anggota masyarakat lainnya akan bisa mengangkat berbagai keprihatinan yang mungkin mereka punyai yang berkenaan dengan para Petugas Ingasi Distrik, para Pemimpin Suco dan Aldeia, Ketua-ketua tradisional yang bersangkutan serta pihak penguasa terkait lainnya dalam waktu 30 hari setelah pertemuan pengesahan tersebut. Resolusinya akan kemudian didokumentasikan dan proposal serta formulir persetujuannya dirubah, jika diperlukan. dan disahkan oleh Tim liigasi Sentral. Jika tidak ada resolusi yang bisa dihadirkan maka kantorkIabupaten dari Direktorat Pertanahan dan Harta Kekayaan mungkin diundang oleh penerima untuk membantu proses penengahan. Hingga suatu resolusi telah tersedia. proposal pekerjaan tersebut tidak akan disetujui. 4. Pen gawasan
Selama implementasi aktifitas, pengawasan akan dilakukan oleh Tim Irigasi Sentral dal para Petugas Irigasi Distrik. Ha] ini akan diintegrasikan kedalam pengawasan keseluruhan dari pekerjaan-pekerjaan rehabilitasi masyarakat. Para Petugas Ingasi Distlsnk pada pokoknya akan bertanggungjawab untuk pengidentifikasian sctiap hasil-hasil yang merugikan sebagai sebuah akibat dari pendonasian tanah. Bilamana perselisihan timbul. entah itu dikarenakan oleh persetujuan yang diinformasikan telah ditar-ik kembali atauIpunI
18/11/03 Draft
15
kar-ena herhagai persetujuan kompensasi telah diingkari, maka setiap pencairan dana herikutnya akan ditunda sampai perselisihannya telah dapat diatasi / diselesaikan. Jika diperlukan, desa tersebut bisa memilih untuk merelokasikan aktifitas dimnaksud yang mana mnemeriukan negosiasi ulang mengenai sebuah formulir persetujuan dan akan diperlukan pembuktiannya seperti yang digambarkan diatas. Indi kator-indikatornya akan termasuk: - jumiah dari kontrak-kontrak masyarakat yang melibatkan donasi tanah; - jumlah dari kontrak-kontrak masyarakat yang mclibatkan penyediaan tanah terhadap kompensasi; dan -jumlah dari berbagai keluhan/pengaduan/keberatan yang sudah dicatat, termasuLk keberatan-keberatan yang sudah ditengahi dan juga keluhan-keluhan yang tidak terscecsaikan
18(i 1 03 Dram
16
L,AMPIRAN C: Contoh format kesepakatan PERNYATAAN PERSETUJUHAN PEMAKAIN TANAH ATAU KEKAYAAN LAIN UNTUK MAKSUD KONTRAK MASYARAKAT BAGI REHABIL[TASI SARANA
TIanggald
Sava/Kami
Kepala rumah tangga
Tempat Tinggal
Sub-Distrito_
Ibu Rumah tangga Suco___
__
_Aldeia
Menyatakan bahwa saya/kami menyumbangkan dengan sukarela untuk digunakan olch kclompokl (menyebutkan tanah, aset, lokasi, ukuran, tipe dll)
,.. ._.. _
. ..........
Jntuk maksud (menyebutkan jenis kegiatan)
t iniuk
jangka waktu (menyebutkan tanggal mulai dan akhir kegiatan,
Alas kemauan saya/kami sendiri, saya/kami memberikan hak saya/kami tanpa meminta klomTpcnsasi/ganti rugi selama berlangsungnya pelaksanaan kegiatan. 'I'andiatangan: Kepala Rumah Tangga KetLILi Kontrak Masyarakat
SLIUCO_
,1i
lbu Rumah Tangga__._ __.____ Chefc do
Dratt
1O3 Draft
17
('hete do Aldeia
-
Kelua Adat (atau yang ditunjuk)____
LAMPIRAN D: Contoh format kesepakatan PERNYATAAN PERSETUJUAN GANTI RUGI PENGGUNAAN TANAH UNTUK MAKSUD KONTRAK MASYARAKAT REHABILITASI SARANA
I-inggal:_
_
_
Saya/Kami AWU
Ketua Kclompok Kecil
Icrnpznt Tinggal
Kepala rumah tangga
Ibu rumah tanggu
__
c Sub-Distrito
_
Suco_
_
Aldeia
Menyatakan bahwa saya/kami mengijinkan kelompok untuk menggunakan (mcnyebutkan tanah. aset. lokasi, ukuran, tipe d]l)
{lJituk maksud (menyebutkan jcnis kegiatan)
UnlUk jangka waktu (mnenyebutkan tanggal mulai dan akhir)
18iI 1(03 Draft
1
I)engan persetu uan rencana ganti rugi sebagai berikut (NB,gunakan bagian belakang keilas ini jika diperiukan)
anIdatangall: Kepala rumah tangga
Ketua Kelompok Kecil
Ibu rumah langg
a
Chefc do
_
Suc_
('hete do Aldcia_ Ketua Adat (atau yang ditunjLik)
18i1
(03 Draft
19
BAGIAN II: Pengambilan Tanah Secara Tidak Sukarela 'I'anah atau aset-aset lain yang berhubungan dengan rehabilitasi jalan-jalan serta pekerlaan-perkerjaan yang sedang dimulai, saluran-saluran utama,kedua, ketiga serta tanah atau aset-aset lain yang berhubungan dengan pengembagan saluran-saluran Litamra. kedua atau ketiga, atau pembuatan saluran-saluran baru dan f'asilitas-fasilitas lain yang berhubungan dengan irigasi jika ditemuktan selama investigasi-investigasi lapangan diperlukan, dan yangmana akan memerlukan pengambilan tanah secara tidak sukarela oleh Pemerintah Timor-Leste, mungkin diamankan melalui persediaan dan kerangka ini.
Pe-sediaan-persediaan ini berhubungan dengan Komponen 2.2 Rehabilitasi Sisteni Irigasi Caraulun, dan akan termasuk ke dalam dokuman-dokumen hersangkut pengamatan kontrak rehabilitasi sistem tersebut. Mereka tidak berhubungan dengan Komponen I Pembangunan Partisipatif dan Pengelolaan Sumberdaya Alam. atau den-an Komponen 2.1 liigasi Berbasis pada Masyarakat dan Rehabilitasm Jalan-Jala lintuk saluran-saluran ketiga dibawah Komponen 2.2 yang diusulkan dan di implenientasikan oleh masyarak persediaan pada Bagian l.B dari Petunjuk mi berlaku scbagaimana mereka akan disediakan melalui scbuah pengaturan Kontrak Masyarakat. Berbagai Defenisi Kunci Tambahan Kompensasi ditujukan pada pembayaran tunai atau dalam bentuk ganti rugi darn tanah vang dibutuhkan.
Orang 'I'erlantar ditujukan orang-orang yang terpengaruhi oleh pengambilIan secara tidak sukarela yangmana menghasilkan (i) pemindahan atau kehilangan tempat tinggal. (ll kehilangan aset-aset atau akses pada aset-aset; atau (iii) kehilangan sumber pendapatan atau mata pencaharian, baik atau tidak orang-orang yang tcrpengaruh harus pindah ke lokasi yang lain. (Ganti Rugi ditu jukan pada prinsip penilaian yang digunakan untuk menentukan koompensasi yang tepat untuk kerugian tanah atau aset-aset lainnya. Untuk tanah pelnanian, hal tersehut adalah masa sebelum proyek atau masa sebelum keterlantaran, vangmana saja yang (bernilai) tinggi, penilaian pasar akan tanah adalah potensi produktif yang sama atau pengunaan bertempat/berlokasikan disekitar dari tanah yang terpengaruhi, ditambah dengan ongkos untuk menyiapkan tanah pada level-level yang sama dengan tanah-tanah yang tcrpengaruhi, ditambah dengan ongkos regitrasi apapun serta pajak transfer. Untuk rumah-rumah atu struktur lainnya, hal tersebut adalah ongkos pasar dari material-material untuk membangun strukture ganti, ditambah ongkos dari registrasi apapun dan pajak-pajak transfer. Dalam menentukan ongkos ganti. penurunan nilai dari aset dan penilaian dari materi-materi yang diselamatkan lidak termasuk dalam pertimbangan, demikianpun penilaian dari keuntungankeuntungan yang akan diperoleh dari proyck.
18/11/03 Draft
20
Bagian 1. Kebijaksanaan Umum. Tuluannya untuk memastikan bahwa orang-orang yang terlantar baik secara fisik maupun ekonomi oleh Proyek mempertahankan mata percaharian mereka. Hal tersebut harus mcnjadi tujuan dari Penerima untuk mengurangi keterlantaran fisik dan ekonomi dan orang-orang sebagai suatu akibat dari implementasi dari proyek; namun, pada saal pendapatan tanah secara tidak sukarela diperlukan, Penerima harus. mengunakan tanah tersedia yang dikelolah oleh Penerima dan yangmana Masyarakat tidak mengunlakall. i-lan ya sebagai pilihan terakhir haruskah Pencrima mendapatkan tanah melalui pendapatan secara tidak suka rela mengingat persediaan-persediaan dibawah ini I I
I ' 1.3
14
Tidak akan ada pengambilan tanah secara tidak sukarela dati tanah dan aset-asce lainnya serta pemindahan orang-orang, kecuali jika sangat diperlukan. Khususnya, pemerolehan tempat-tempat sakral atu budaya yang penting harus dihindarkan. Jika pcmerolehan/pcngambilan tanah secara tida sukarela demikian sangat diperlukan maka hal tersebut harus dikurangi sebesar mungkin. Rencana-rencana pengambilan tanah secara tidak sukarela dan aset-aset lainnya dnan penyediaan tingkat-tingkat rehabilitasi akan dilaksanakan melalui konsultasi dengan Orang-Orang Terlantar, untuk memastikan ganguan minimal. Orang-Orang Terlantar akan mengambil bagian pada tahap-tahap berbeda dai perencanaan dan implementasi dari Rencana-Rencana Pemindahan. Untuk tujuan-tujuan ini dan sebelumn persiapan dari Rencana-Rencana Pemindahan. Orang-Orang Terlantar, akan di informasikan mengenai Petunjuk ini serta hak mereka pada pertemuan-pertcmuan umum yang dilakasanakan oleh Penerima.
Bagian 2. Instrumen Pemindahan 2I
Suatu kepastian harus dibuah oleh Pencrima apakah ada Orang-Orang Terlantar.
'.2
Jika tidak terdapat Orang-Orang Terlantar, Peneuirna harus menyediakan sebuah pemyataan teitulis mengenai akibat ini pada Wakil/Komisaris
2'3
Jika terdapat Orang-Orang terlantar, suatu Rencana Pemindahan, atau suatu Rencana Pemindahan Disingkatkan, akan disiapkan oleh Penerima sesuai dengan Persediaan-Persediaan dari Petunjuk ini bersama Kcbijaksanaan Bank Dunia menganai Pemindahan Secara Tidak Sukarela OP/BP 4.12.
Bagian 3. Kebijakan Hak-Hak Perhitungan dati kompensasi yang dapat dibayar untuk Orang-Orang Terlantar harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip dari pembangunan berkesinambungan dan memastikan, sesuai dengan Petunjuk Kerja ini, Pemeliharaan mata pencaharian fisik dan ekonomi dari Orang-Orang Terlantar. Dengan tujuan untuk menentukan
18/1 1/03 Dratt
21
kemnungkinan persyaratan terhadap kompensasi, keadaan kegiatan proyck akan cdiunumkan pada mereka yang berkemungkinan besar menjadi Orang-Orang Teriantar dan sebuah sensus akan diadakan. Tanggal sessus tersehut akan merupakan batas waktu untuk menentukan persyaratan. Bagian 4. Supervisi, Pemantauan dan Evaluasi 4. 1
Implementasi dari Rencana Pemindahan atau Rencana Pemindahan Disingkatkanl harus ditujukan pada pemantauan dan evaluasi oleh Menteri Pertanian. Perikanan dan Kehutanan dengan, degan bantujan dad Direktorat dari Pertanahan dan Harta Kekayaan yang sesuai, bertujuan untuk memeriksa bahwa:
4.1 1 lnformasi yang diperlukan dalam Rencana Pemindahan telah dibagikan secara memuaskan. 4
1.2
Penyediaan kompensasi, pemindahan dan hak rehabi litasi telah di lakanakan sesuai dengan persediaan-persediaan dari Petunjuk Kerja ini dan Rencana Pemindahan sendiri.
4.1 3 Danah untuk implementasi Petunjuk Kerja ini telah disediakan sesuai dengan jumiah yang dibutuhkan dan sesuai dengan waktu dan telah digunakan sesual dengan Rencana Pemindahan sebagaimana telah direncanakan serta disetujui. 4.1 4 Informasi berhubungan dengan resolusi dari keluhan dan pengaduan berhubungan dengan Bagian 5 dari Petunjuk Kerja ini telah diperoleh kepada Orang-Orang terlantar. 4.1 5 Sesuai dengan permintaan dari Wakil/Komisaris, satu atu lebih agen-agen yang dapa diterima oleh Wakil/Komisaris harus dimiliki dari waktu ke waktu oleh Mcnteri Pertanian dan Pcrikanan, sesuai dengan 'terms of references' yang telah disetujui oleh Wakil/Komisaris, untuk memantau dan evaluasi implementasi dai Rencana- Rencana Pcmindahan. 4.1 6
Laporan-laporan lebih lanjust dari implementasi harus disiapkan oleh Menteri Pertanian, Perikanan dan Kehutanan pada Wakil/Komisaris sebelum permintaannya.
Bagian 5. Keluhan dan Pengaduan-Pengaduan I
Menteri Pertanian, Perikanan dan Kehutanan harus menunjukan Pejabat Keluhanl yang bertugas untuk menerima keluhan dan pengaduan-pengaduan berhunbungan dengan aspek apapun dari perberlakuan Petunjuk Kerja ini. Pejabat Keluhan haruslah Kepala dari Bagian Kehutanan dari Menteri Pertanian dan Perikanan. atau seseorang yang dipercayakan oleh Menteri Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagai Pejabat Keluhan.
18/11/03 Draft
22
32'
Menteri Pertanian, Perikanan dan Kehutanan harus mengimforinasikan OrangOrang Terlantar mengenai hak untuk menyampaikan keluhan, proses untuk membuat sebuah keluhan, identitas dan Pejabat Keluhan serta bagaimana mengonrak mereka.
53
aPertama-tama Pejabat Keluhan harus menerima keluha-keluhan. Sebuah laporan
dari keluhan dan pengaduah apapun telah diterima dan tindakan apa saja yang dilakukan untuk menanggapi keluhan tersebut harus dilanjutkan oleh Pejabal Keluhan pada Menteri Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. >.4
Orang-Orang Tcrlantar bcrhak memprotes untuk memperkuat aspek apapun dan Petunjuk Kerja ini demi keuntungan mereka yang berhubungan dengan mekanisme resolusi persengketaan atau sebuah pengadilan yang berkemampuan. Penerima menerima semua pembayaran administratif dan ongkos legal untuk
keluhan-keluhan atau pengaduan yang didukung oleh pengadilan. IBagian 6. Pernyataan-Pernyataan .I
0.2
Petunjuk Kerja ini tidak mengantikan hak apapun yang dimiliki oleh Orang-Orang Terlantar sesuai hukum yang berlaku di Timor-Leste atu persyaratan-persyaratan lain sesuai dengan hukum yang harus diawasi dalam implementasi dari Proyek. Verifikasi/Pemnbuktian akhir dari hak-hak pada tanah dan bangunan-bangunan di l'imor-Leste tidak mungkin pada saat ini oich Penerima dan komopensasi mnungkin berdasarkan pada penilaian semacam hak-hak.
Bagian 7. Pengaturan-pengaturan Institusional 7 1 Mengakui bahwa Direktorat Pertanahan dan Kekayaan adalah kantor pemenntai secara legal bertanggungjawab pada isu-isu pertanahan dan kekayaan di Timor Leste. Hal demikikan, ia harus memiliki partisipasi resmi pada semua proscs pendapatan tanah secara tidak suka rela untuk Proyck, sesuai dengan Kementnian Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. 7 2 Semua keputusan-keputusan berhubungan dengan pendapatan tanah secara Lidak suka rela untuk Proyek ini harus secara disahkan oleh Kementrian Pertanian. Kehutanan dan Perikanan secara bersama. 7.2 Setiap dana yang diperlukan untuk kompensasi dalam hal in] harus menjadi tanggungjawab Kementrian Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. kalau tidcak jika disetujui.
18/11/03 Draft
23
PE'I'UNJUK-PETUNJUK UNTUK IMPLEMENTASI DARI PETUNJUK KEBIJAKAN TANAH, BAGIAN II Petunjuk-petunjuk yang lersedia pada ke 4 dibawah ini harus digunakan Pcncrima pada implementasi dari Petunjuk Kerja Kebijakan Tanah, yangmana petun.juk-petun.juk ni merupakan bagian integral. 1. Instrumen Pemindahan. Jika terdapat Orang-Orang Terlantar, sebuah Rencana Pemindahan Disingkatkan akan disiapkan oleh Menteri Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sesuai dengan persediaan-persediaan dai Petunjuk Kerja ini, dan akal terdiri dari berikut ini: 1.1.2 1.1.3
Nomor-nomor, nama-nama dan alama dan Orang-Orang Terlantar; Kerugian yang diderita oleh setiap orang dan / atau rumah tangga ditentukan sesuai dengan dasar kriteria berikut ini:
.1.3.1 Nomor, jenis, dan tempat rumah-rumah dan struktur dari kerugiankerugi an. 1.1.3.2 Nomor dan jenis dari aset-aset jadi yang hilang. 1.1.3.3 Nomor dan tempat dari semua tempat tinggal kehilangan tanah sedikit. 1.1.3.4 The number, kategori dan temnpat dari pertanian atau kehilanagan tanah pengembalaan. 1.1.3.5 Jumlah dan jenis tanaman dan pepohonan yang hilang. 1.1.3.6 Sebuah uraian dari dan nilai dari bisnis yang hilang. 1.1.3.7 Identifikasi dari tempat-tempat sakral dan budaya yang penting dan suatu uraian dari pentingnya hal tersebut (jika sesuai:jika tidak, pemyataan dari alasan mengapa ini tidak sesual). Suatu kompensasi lengkat, rehabilitasi dan persiapan-persiapan pemindahan untuk setiap OrangTerlantar sebagaimana ditentukan sesuai dengan kebijakan hak pada bagian 3 diatas, termasLik: 1.1.4.1 Jumiah tunai yang dapat dibayar. 1.1.4.2 Lokasi, tempat, penilaian, dan uraian dari pergantian tanah apapun 1.1.4.3 Bukti dari surat persetujuan yang diberitahu oleh Orang Terlantar. 1.1.4.4 Dalam hal kerugian/kehilangan sebagian. sebuah iigur persentase untuk porsi aset produktif total yang hilang.
1.1.4
'8/1 1-03 Draft
1.1.5
Sumber-sumber dari pendanaan yang diharapkan untuk bermacammacam aktivitas-aktivitas Rencana-Rencana Pemindahan Disingkatkan, termasuk tindakan-tindakan kompensasi dan rehabilitasi secara terperinci dispesitikasikan pada tabel-tabel ongkos.
1.1.6
Suatu jadwal implementasi lengkap sesuai dengan Bagian 3 dibawah.
24
.1.7
Andaikan nomor total dari Orang-Orang terlantar yang dipengaruhi oleh Proyek melebihi 200, suatu Rencana Pemindahan lengkap akan dipersiapkan, termasuk suatu survei socio-ekonomi lengkat tentang semua Orang-Orang Terlantar menguraikan umur, kelamin. etnik, pendidikan, pekerjaan, sumber pendapatan, dan total pendapatan rumah tanggah harus dipersiapkan oleh Menteri Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (lihat Kcbijakan Banku Dunia mengenai Pemindahan secara tidak sukarela (OP/BP 4.12 untuk penuntun lebih lan.jutnya).
2. Hak-Hak. Perhitungan dati kompensasi yang pada Orang-Orang Terlantar harus herdasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini. termasuk dengan pertimbangan pada 2. Tanah atu semuua kekayaan yang terpengaruh seluruhnya Rumah-rumah, struktur-struktur dan aset-aset jadi, kompensasi tunai 2.1 harus pada ongkos ganti rugi lengkap dari struktur-struktur, tanpa pengurangan untuk pengurangan. Material-material apapun yang terselamatkan menjadi harta/kekayaan Penerima setelah pembayaran penuh dan mungkin dapat diatur sedemikian rupa sesuai dengan regulasi -regulasi/peraturan-peraturan pemen ntah yang ada. 2.2
Kediaman/Tempat tinggal, tanah pertanian atau pengembalaan, termasuk kekayaan harta benda, suatu pilihan harus diberikan untuk Orang-Orang Terlantar dengan pergantian tanah atau uang tunai, di mana: 2.2. 1 Tanah pergantian harus dapat diterima oleh Orang Terlantar dan harus mempertimbangkan ukuran, kapasitas produktif, penilaian akhir, ditafsirkan sedekat mungkin pada tanah yang hilang dan menjadi kepuasan dari Orang yang Terlantar. '.2.2 Kompensasi uang tunai harus pada pergantian ongkos lcngkap tanpa pengurangan untuk pcngurangan atau materi-materi yang terselamatkan menjadi milik dari Penerima setelah pembayaran tunai dan mungkin diatur sedemikian rupa sesuai dengan regulasi regulasi/peraturan-peraturan pemerintah yang ada.
18/1 1/03 Draft
2.2.3
Tanaman-tanaman dan pepohonan: Kompensasi uang tunai harus diberikan pada tanaman-tanaman yang berdiri, buah-buahan. pohon industri dan pohon-pohon produktil pada ongkos ganti rugi
2.2.4
Tempat-tempat sakral atau budaya yang penting, Penerima harus menegosiasikan kompensasi yang tepat pada Orang-Orang Terlantar untuk campur tangan dengan atau pengrusakan semacam tempat-tempat tersebut.
25
3. Tanah atau Harta Benda yang terpengaruhi:
4.
>.
3. 1
Jika proporsi dari dirugikan tanah diwakili 20% atau kurang dari total areii dari kepemilikan, dan tanah tersisah masih merupakan suatu kepemilikan ekonomi yang dapat dikerjakan, sebuah pilihan dari formulir kompensasi harus diberikan pada Orang Terlantar antara pergantian Lanah (dari harga produktif dan dapat diterima oleh Orang Terlantar) dan kompensasi uang tunai untuk kerugian tanah pada ganti rugi scpcnuhnya.
3. -
Jika Iebih dari 20% area produktif dari sebidang tanah dibutuhkan dan tanah tersisa tidak dapat dikerjakan, maka, dengan persetujuan Orang Terlantal. semua kepemilika tanah harus didapatkan. Sebuah pilihan dari formulir kompensasi harus diberikan pada Orang Terlantar antara pergantian tanah (dari harga produktif yang sama dan dapat diterima olch Orang Terlantar) dan kompensasi tunai pada ganti rugi sepenuhnya sebagaimana tertuang dalam pada bagian 3.1 diatas mnengenai kescluruhan tanah terpengaruh.
Tanah dan harta benda yang diambil sementara (atau tidak dapat digunakan disebabkan oleh pekerjaan dari Proyek) harus diberikan konpensasi untuk: 4.1
Kehilangan pendapalan, termasuk ongkos dari harta benda altematil
4.2
Kerusakan pada aset-aset produktif, tanaman-tanaman yang masih berdiTi, infrastruktur dan harus memasukan harga tanah setta restorasi tempat tinggal.
Hak-Hak Lainnya: 5.1
5.2
Pembenian-pemberian uang cukup untuk memenuhi ongkos transfer dan nafkah hidup hingga Orang-Orang Terlantiar telah mengatur kembali hidup di lokasi baru mereka. Sumber-sumber keuangan dan fisik demikian untuk pemindahan dan rehabilitasi tersedia yangmana mungkin diperlukan olch Orang-Orang Terlantar.
Bagian 3. Jadwal Implementasi Petunjuk waktu berikutnya harus digunakan kecuali disetujui antara Wakil/Komisanis dan Penerima; namun tidak terdapat persetujuan demikian untuk melancarkan (melepaskan) kerangka waktu yang secara merugikan mempengaruhi hakhak atau kepentingan dari Orang-Orang Terlantar sesuai Petunjuk Kerja ini.
, 1i/03
Draft
26
.I
180 1/03 Draft
Inventaris harus sudah dilengkapkan setidaknya empat bulan lebih awal scbclum permulaan dari pelaksanaan kerja.
1.2
Rencana Pemindahan Disingkat harus diajukan pada Wakil/Komisaris untuk persetujuannya.
1.3
Aktivitas-aktivitas kompcnsasi, pemindahan dan rehabilitasi hanya akan dimulai setelah Wakil/Komisaris telah menenma Rencana Pemindahan Disingkat.
1.4
Aktivitas-aktivitas kompensasi, pemindahan dan rehabilitasi, jika diantaranya yang akan diselesaikan/dilengkapkan setidaknya sebulian sebelum permulaan dari kerja.
1.5
Persediaan dari informasi lebih lanjut demikian sebagaimana diperlukan oleh Wakil/Komisaris pada bagian 3.4 harus ditujukan pada semacam kerangka waktu sebagaimana telah dispesifikasikan oleh Waki I/Komisaris.
27
