e-purchasing Idola Baru e-tendering Lebih Cepat Terbit Perpres 4, Saatnya E-Tendering Dipercepat

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 :

e-Purchasing Idola Baru

e-Tendering Lebih Cepat

Terbit Perpres 4, Saatnya E-Tendering Dipercepat

Deputi Monev LKPP:

Semangat Perpres 4/2015, Semangat Lelang Cepat

SPSE Versi 3.6 Jembatan Menuju SPSE Versi 4.0

Syarat Perpajakan Direvisi, Ringankan Kualifikasi

WARTA UTAMA

Charmeida Tjokrosuwarno :

Pengadaan Adalah Tugas Yang Mulia EDISI XIII | 2015

Peran SMKI dalam Implementasi e-Procurement WARTA TOKOH

Ikak Gayuh Patriastomo Kunci Dari Keamanan Informasi Adalah Perilaku warta ep ro c E D I SI XIII | 20 15

1

2

war t a e proc ED I S I X I I I | 2015

WARTA TOKOH

ROBIN ASAD SURYO DEPUTI MONEV LKPP

24 Syarat Perpajakan Direvisi, Ringankan Kualifikasi 26 157 K/L/D/I Gunakan LPSE Kemenkeu 28 Simpel Aplikasinya, Besar Manfaatnya

8

WARTA INOVASI 30 SPSE Versi 3.6 Jembatan Menuju SPSE Versi 4.0 31

Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) WARTA KEGIATAN

Daftar Isi EDITORIAL 04 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 : e-Tendering Lebih Cepat WARTA UTAMA 05 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 : e-Tendering Lebih Cepat WARTA TOKOH 08 Deputi Monev LKPP: Semangat Perpres 4/2015, Semangat Lelang Cepat. 12

Pengadaan Dimata Charmeida WARTA OPINI

16 e-Purchasing Idola Baru WARTA INFO

32 Bimtek SIMPeL 32 Provinsi 32 Pengelola LPSE Perbarui Ilmu 33 Pelatihan SIMPeL Di Kantor Pusat 33 Pusat LPSE Raih Nilai Tertinggi Indeks Keamanan Informasi 2014 34 Rapat Koordinasi LPSE Daerah FAQ 35 Helpdesk Menjawab WARTA PILIHAN 36 Demi Onisimus 38 Online Shop, Kemudahan Berbelanja Masa Kini 40 4G LTE, Untuk Pengadaan Lebih Oke WARTA KULINER 42 Surga Bagi Pecinta Sate Kambing WARTA WISATA 43 Jakarta Malam Hari

18 Per 1 Juni 2015 Penghematan Capai 30%

KUIS WARTA 45

20 Terbit Perpres 4, Saatnya E-Tendering Dipercepat

SURAT PEMBACA 46 OM WARTO 47 warta ep ro c E D I SI XIII | 20 15

3

EDITORIAL

Aturan Lengkap Pengelola Pengadaan Mantap Akhirnya Peraturan Presiden (perpres) terkait pengadaan barang/ jasa pemerintah diubah kembali. Terakhir dengan Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kalau dihitung sejak tahun 2010, hampir setiap tahun ada perubahan perpres karena prubahan kali ini adalah perubahan keempat. Ini menunjukkan bahwa proses pengadaan barang/jasa itu bersifat dinamis sehingga perlu penyempurnaan secara berkelanjutan seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat dan kebutuhan pemerintah. Kebutuhan akan proses pengadaan yang cepat dan sederhana namun tetap menjaga kualitas hasil pengadaan dengan harga yang wajar adalah tuntutan yang terus berkembang di masyarakat. Namun demikian, ke depannya aturan pengadaan barang/jasa diharapkan dapat disusun secara lebih komprehensif dengan mengacu pada best practice pelaksanaan pengadaan barang/ jasa. Sehingga aturannya menjadi tidak mudah mengalami perubahan dan hal ini akan memudahkan pengelola pengadaan untuk memahami proses pengadaan secara lebih baik serta lebih mudah untuk mengembangkan kompetensi pengelola pengadaan barang/jasa.

misalnya kesalahan administrasi. Dan jika hal ini berujung pada pelaksanaan pengadaannya tidak berjalan dengan baik, maka bagi penegak hukum, dapat saja disimpulkan adanya potensi kerugian negara karena kerugian negara ini bisa diartikan secara luas. Dalam proses pengadaan barang/jasa, hal yang hampir pasti adalah adanya pihak yang diuntungkan yaitu penyedia barang/ jasa, berarti ada unsur memperkaya pihak lain. Klausul ini kalau tidak hati-hati akan dapat menyeret pengelola pengadaan pada masalah hukum jika ada kelalaian dalam proses pengadaannya meskipun dalam kenyataannya pelaksanaan pengadaannya dilakukan dengan secara jujur dan transparan. Risiko-risiko semacam ini perlu diantisipiasi dalam ketentuan pengadaan yang akan disusun untuk mengembangkan kapasitas pengelola pengadaan di masa yang akan datang Selanjutnya, ke depan diharapkan perubahan aturan pengadaan tidak hanya secara parsial, tetapi lebih komprehensif dan lengkap agar kinerja pengelola pengadaan semakin mantap.

Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah perlindungan hukum terhadap pengelola pengadaan barang dan jasa. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa mengandung risiko hukum yang tinggi. Aturan pengadaan harus dapat mengurangi terjadinya risiko hukum ini. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa kalau diteliti lebih mendalam seringkali ditemukan kesalahan

www.lpse.kemenkeu.go.id

@LpseKemenkeu

LPSE Kementerian Keuangan

Alamat Redaksi: Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat 10710 Telp: (021) 3443009; (021) 3449230 pswt 6855. Email : [email protected] Laman : www.pusatlpse.kemenkeu.go.id

4


TIM REDAKSI WARTA e-PROCUREMENT, Pemimpin Umum: Kepala Pusat LPSE. Pemimpin Redaksi: Luqman Joyo Kartono. Sekretariat: Yulia C. Kusumarini, Mahyarina Kusumawati, Yudha Pratama Editor: Maria D. Andriana, Efi Firmani, Raditya Yudha P., Edi Purwanto, Tri Widodo, Aida khoerunida. Penulis dan Reporter: Edi Purwanto, Raditya Yudha Perdana, Veranita Sinaga, Billy Sangeroki, Rendy Noor Pradhana, Valliant Billy, Wahyu Bagus, Aditya Wirananda, Aida Khoerunida, Aldy Anindita W., Meysza Monzana, Ferry Irwandi, Tri Widodo., Bary R. Pratama Layouter Designer dan Fotografer: Wildan Farani, Syarif Hidayat. Kartunis: indyashadi Satya K.

WARTA UTAMA

Perpres 4 2015:

e-Tendering Lebih Cepat

A

nda pejabat pengadaan atau anggota kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan (pokja ULP)? Jika iya, mungkin Anda pernah bermasalah dengan waktu pengadaan, kebutuhan barang yang mendesak, beban pekerjaan lain yang banyak, dan tuntutan waktu yang tidak dapat ditoleransi. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) melihat ini sebagai salah satu celah yang harus ditambal sulam. Bak gayung bersambut, seperti dilansir dari merdeka.com, Presiden RI pada akhir Desember 2014 memberi arahan kepada LKPP untuk memprioritaskan e-catalogue dan menyelenggarakan sistem pengadaan yang lebih transparan, cepat dan sederhana, tetapi tidak melupakan akuntabilitas. Hal inilah yang melatarbelakangi ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Perpres 4/2015) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. E-Tendering Kini Lebih Cepat Pengadaan melalui e-tendering kini telah diatur dalam Perpres 4/2015. E-tendering dapat dilakukan dengan metode e-lelang dan e-lelang cepat untuk pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya, serta metode e-seleksi dan e-seleksi cepat untuk pemilihan penyedia jasa konsultansi. Lalu, apa perbedaan e-tendering ini dengan proses sebelumnya? Pertama, e-tendering dapat dilaksanakan lebih cepat. Jadwal pengadaan menjadi

Perbandingan Proses E-Tendering Sumber : LKPP

semakin pendek dengan menghilangkan beberapa tahap pengadaan yaitu tidak diperlukan sanggahan kualifikasi saat lelang prakualifikasi, kecuali untuk pekerjaan yang aspek kualifikasinya menentukan kualitas penawaran. Kedua, apabila penawaran yang dimasukan pada proses lelang kurang dari tiga, pemilihan penyedia dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga/ biaya. Sebagai contoh, jika hanya dua penyedia yang memasukkan penawaran, pokja ULP dapat melanjutkan tahap pengadaan selanjutnya, yaitu evaluasi kualifikasi (proses pascakualifikasi), evaluasi teknis, dan evaluasi harga. Jika keduanya dinyatakan lolos evaluasi, penyedia akan diperingkat sesuai penilaian, dan di proses akhir penyedia peringkat pertama akan diundang untuk negosiasi teknis dan harga. Ini tentu memudahkan pokja ULP karena di aturan sebelumnya (Perpres Nomor 70 Tahun 2012), pokja ULP harus membatalkan proses pengadaan jika penyedia yang

memasukan penawaran kurang dari tiga peserta. Ketiga, penyedia yang tidak puas dengan proses pengadaan tidak dapat melakukan sanggahan banding untuk mengajukan keberatan atas hasil sanggahan. Pada aturan sebelumnya, ketika ada sanggah banding, proses pengadaan akan berhenti karena pokja ULP harus menunggu jawaban Pengguna Anggaran/Menteri/Pimpinan Lembaga. Setelah ada jawaban, dapat dilanjutkan proses pemilihan penyedia. Dengan dihilangkannya sanggah banding, penyedia yang tidak puas atas hasil lelang dan jawaban hasil sanggah dapat melaporkan kepada Inspektorat Jenderal masing-masing Kementerian Negara/Lembaga. Inspektorat Jenderal akan memberikan jawaban tanpa menghentikan proses lelang. Keempat, untuk pemilihan penyedia jasa konsultansi, pokja ULP dapat membuat daftar pendek penyedia jasa konsultansi warta ep ro c E D I SI XIII | 20 15

5

WARTA UTAMA

berjumlah 3 sampai 5 orang. Khusus seleksi sederhana, dilakukan dengan metode pascakualifikasi. Banyaknya penyesuaian pada Perpres 4/2015 membuat jadwal lelang umum/ seleksi umum lebih pendek dari 20 hari menjadi 15 hari, lelang umum/seleksi umum prakualifikasi dari 40 hari menjadi 31 hari, dan lelang sederhana dari 12 hari menjadi 6 hari. E-Tendering Cepat Selain e-tendering, Perpres 4/2015 juga memfasilitas lelang cepat atau dikenal dengan e-tendering cepat. Di pasal 109A Perpres 4/2015 disebutkan tentang percepatan pelaksanaan e-tendering, yang dilakukan dengan memanfaatkan informasi kinerja penyedia barang/jasa yang ada pada Vendor Management System (VMS). LKPP selaku pengembang aplikasi e-tendering dan e-catalogue, akan mengembangkan aplikasi penilaian kinerja penyedia bernama SIKaP (Sistem Informasi Kinerja Akuntabilitas Penyedia). Aplikasi ini mirip dengan fitur VMS pada aplikasi Sistem Manajemen Pengadaan (SIMAPAN) Kementerian Keuangan. SIKaP memuat data atau informasi kinerja penyedia barang/jasa yang meliputi identitas, kualifikasi, dan riwayat kinerja penyedia. Informasi identitas penyedia terdiri dari Identitas Pokok, Izin Usaha, Pajak, Akta Pendirian, Pemilik, Tenaga Ahli dan Pengalaman. Pada prinsipnya informasi kinerja penyedia di SIKaP sama dengan data penyedia di Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dengan beberapa tambahan informasi. Dengan aplikasi SIKaP, penyedia hanya perlu mengisi sekali, untuk selanjutnya terintegrasi dengan SPSE. SIKaP mempunyai tiga fungsi, yaitu memusatkan data penyedia seluruh Indonesia untuk mendapatkan penyedia qualified berdasarkan jenis atau kompetensi usaha yang dimiliki, memudahkan proses penghitungan 6


Contoh Pengadaan dengan E-Tendering Cepat Sumber : LKPP

Melalui proses e-tendering cepat, proses lelang menjadi sangat mudah dan cepat. Jadwal pengadaan singkat, penyedia berkompeten dan tidak mengecewakan. jumlah penyedia dan proses pengolahan data penyedia. Proses bisnis aplikasi SIKaP ini akan berjalan setelah SPSE Versi 4.0 LKPP dapat digunakan. Setiap penyedia yang menang lelang di SPSE dan menjalankan pekerjaan, akan dinilai oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pokja ULP. Nilai kinerja diberikan berdasarkan pertanyaan dan isian pada aplikasi. Kemudian penyedia akan dikelompokan sesuai jenis atau kompetensi usaha yang dimilikinya. Setelah database nilai penyedia terbentuk, pokja ULP dapat langsung mengundang penyedia yang terdaftar di SIKaP untuk melakukan penawaran. Pada e-tendering cepat tidak dibutuhkan evaluasi kualifikasi. Untuk barang

yang bersifat tegas dan jelas tidak diperlukan proses evaluasi administrasi dan teknis, sehingga persaingan hanya berdasarkan harga dan penyedia yang menawarkan harga paling rendah adalah pemenangnya. Selain itu, pada spesifikasi teknis barang/jasa dapat disebutkan merk/tipe/jenis barang/jasa yang akan diadakan. Dengan kemudahan yang ada, waktu proses e-tendering dapat dilaksanakan paling cepat 3 hari kalender Melalui proses e-tendering cepat, proses lelang menjadi sangat mudah dan cepat. Jadwal pengadaan singkat, penyedia berkompeten dan tidak mengecewakan, serta terpenuhinya kebutuhan barang/jasa pemerintah. Penyedia akan berlomba-lomba mendapatkan penilaian yang baik sehingga mereka akan mendapatkan pekerjaan yang lebih banyak. Penyerapan anggaran juga akan semakin baik karena proses lelang dijamin tidak akan gagal. Semoga sistem lelang ini dapat membuat sistem pengadaan di Indonesia semakin mudah, mampu mencegah KKN, dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Maju terus pengadaan Indonesia! “Better to die fighting for freedom than be a prisoner all the days of your life.” Bob Marley. VB

ROBIN ASAD SURYO

DEPUTI MONEV LKPP

“Lelang menjadi lebih mudah dan cepat karena tinggal mengikuti sistem”

warta ep ro c E D I SI XIII | 20 15

7

WARTA TOKOH

Deputi Monev LKPP: Semangat Perpres 4/2015, Semangat Lelang Cepat Deputi Monev LKPP Robin Asad Suryo memaparkan implementasi Perpres 4/2015 Foto Oleh : Wildan F.

“Melalui e-katalog, filosofinya adalah kalau barang/jasa sudah ada di market, pasti jumlahnya banyak yang tersedia dan kompetisi sudah berjalan.” 8


“B

erdasarkan hasil pemantauan kami (LKPP) saat ini, pengadaan barang/jasa masih lambat, banyak lelang ulang dan lelang gagal, dan penggunaan e-procurement yang masih rendah. Itulah latar belakang keluarnya Perpres 4/2015 ini,”ungkap Deputi Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi (Deputi Monev) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Robin Asad Suryo kepada Tim Warta. Di sela kesibukannya, pejabat eselon I termuda di LKPP yang akrab disapa Robin ini menyempatkan diri memenuhi permohonan wawancara Tim Warta untuk mengulas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Perpres 4/2015). Selain menjelaskan latar belakang dikeluarkannya Perpres 4/2015

ini, Robin juga mengulas beberapa topik strategis dalam Perpres 4/2015 seperti pengembangan e-katalog, dan e-tendering cepat. Seperti apa ulasannya? Berikut petikannya.

Apa yang mendorong dan melatarbelakangi perubahan perpres pengadaan (Perpres 4 tahun 2015)? Berdasarkan hasil pemantauan kami saat ini pelaksanaan pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah masih berjalan lambat. Masih banyak terjadi lelang ulang karena lelang gagal. Pemanfaatan sistem elektronik pengadaan barang/jasa(e-procurement) masih rendah. Jumlah barang/jasa dalam sistem e-katalog masih sedikit. Hal itulah yang melatarbelakangi dikeluarkannya Perpres 4/2015 ini. Selain itu, ada arahan presiden untuk mempercepat pelaksanaan pengadaan melalui e-procurement

WARTA TOKOH

(Inpres 1/2015). Dengan Perpres 4/2015 ini, penggunaan e-procurement menjadi wajib. Diharapkan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Instansi (K/L/D/I) semakin “aware” dengan teknologi berbasis sistem informasi ini karena penggunaan e-procurement terbukti sangat membantu stakeholder pengadaan dalam memahami aturan. Tidak bisa dipungkiri setiap orang memiliki cara pandang yang berbeda-beda terhadap suatu aturan. Sehingga dapat mengakibatkan bermacam interpretasi proses bisnis pengadaan ketika pengadaan dilakukan secara manual yang berujung penyimpangan prosedur dan lambatnya pengadaan. Dengan proses bisnis yang dilakukan oleh sIstem,kemungkinan terjadi penyimpangan prosedur harusnya berkurang banyak. Lelang menjadi lebih mudah dan cepat karena tinggal mengikuti sistem. Ada input yang masuk ke sistem, lalu akan keluar output. Jika input-nya bagus maka output-nya pasti juga bagus. Selain memang diwajibkan pada Perpres 4/2015 ini, apa manfaat yang dirasakan oleh K/L/D/I dan penyedia sehingga e-katalog ini ‘recommended’ untuk digunakan? Melalui e-katalog, filosofinya adalah kalau barang/jasa sudah ada di market, pasti jumlahnya banyak yang tersedia dan kompetisi sudah berjalan. Misalnya meja, whiteboard, dan TV, barang seperti itu pasti jumlah dan dan penyedianya banyak serta harganya sudah kompetitif. Nah, kalau sudah seperti itu kenapa harus dilelang dengan proses dan waktu yang panjang? Ciri market yang kompetitif adalah barang banyak, penyedia banyak, dan harga bisa diperbandingkan. Sehingga orang bisa memilih yang paling murah. Untuk barang-barang jenis seperti itu, best practice-nya adalah setiap K/L/D/I tidak harus melelangnya masing-masing. Proses pengadaannya bisa dipusatkan dan lebih disederhanakan. Apabila barang/jasa itu ditayangkan dalam katalog elektronik, K/L/D/I yang membutuhkan barang/jasa tersebut tinggal membeli/melaksanakan transaksi. Dengan adanya e-katalog, proses pemilihan penyedia dan transaksi pembelian menjadi terpisah. Kalau pengadaan yang konvensional kan jadi satu prosesnya, tapi kalau di e-katalog dipisahkan, yaitu proses pemilihan penyedianya

dilaksanakan oleh LKPP dan proses transaksi pembelian dilaksanakan K/L/D/I masing-masing. Selain itu, sebenarnya e-katalog ini bisa dijadikan instrumen yang sangat luar biasa untuk melakukan konsolidasi pengadaan berdasarkan analisis demand pemerintah. Contohnya ketika Kementerian Pertanian membutuhkan traktor dengan jumlah banyak dengan kebutuhan yang dapat kita inventarisasi sejak tahun pertama, kedua, dan seterusnya, maka kita akan mudah melakukan konsolidasi dengan pasar. Karena bila pasar tahu kebutuhan pemerintah sebesar itu, pasti term and condition yang mereka tawarkan akan berbeda dibanding dengan jika masingmasing K/L/D/I membeli sendiri satu, dua unit, dan harus lelang. Intinya melalui e-katalog ini, pemerintah bisa melakukan konsolidasi pengadaan terkait dengan demand/kebutuhan barang/jasanya sehingga otomatis pemerintah akan memiliki bargaining position yang lebih baik dengan pasar/penyedia. Contoh lainnya kendaraan, harga kendaraan plat merah lebih murah daripada plat hitam karena penyedia tahu market pemerintah itu besar. Apalagi sekarang katalog wajib sehingga mereka yakin ketika sudah masuk katalog pasti akan dibeli, jadi ada jaminan barangnya laku.

“Untuk barangbarang yang tersedia banyak di pasaran best practicenya adalah tidak perlu setiap K/L/D/I yang membutuhkan barang itu harus melelangnya masing-masing, tapi bisa disentralisasikan proses pengadaannya dan lebih disederhanakan.”

Bagaimana Perpres 4/2015 dapat memberikan perlindungan hukum pada pengelola pengadaan sehingga mereka dapat melaksanakan pengadaan dengan aman dan nyaman? Pepres 4/2015 mewajibkan K/L/D/I untuk memberikan pelayanan hukum bagi personil pengadaan (Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar/ Bendahara/Aparat Pengawasan Internal Pemerintah-APIP) dalam menghadapi permasalahan hukum lingkup pengadaan barang/jasa pemerintah. Khusus untuk tindak pidana dan pelanggaran persaingan usaha, pelayanan hukum hanya diberikan hingga tahap penyidikan.


9

WARTA TOKOH

Selain itu untuk mengurangi risiko hukum dalam pengadaan, jumlah produk yang masuk dalam sistem e-katalog terus kita perbanyak, sehingga proses untuk mendapatkan barang menjadi lebih mudah dan sederhana melalui e-purchasing. Dengan demikian pengadaan dapat dilaksanakan dengan aman dan nyaman. Barang yang masuk kategori rutin dan leverage menjadi target utama untuk diproses dalam sistem e-katalog. Jika sebelumnya disebutkan secara rinci kondisi keadaan kahar dalam perpres pengadaan, mengapa pada Perpres 4/2015 ini dihilangkan? Penyebutan secara rinci keadaan kahar pada peraturan sebelumnya justru membatasi (limitatif) keadaan kahar tersebut dan menyulitkan di lapangan karena tidak semua penyebab keadaan kahar dapat kita identifikasi dan disebut semua dalam perpres. Apakah dengan Perpres 4/2015 kali ini pelaksanaan lelang boleh menyebut merk? Bagaimana sebenarnya ketentuannya? Pelaksanaan lelang yang boleh menyebut merk dilaksanakan dengan metode e-tendering cepat. Metode e-tendering cepat dilakukan untuk pengadaan yang spesifikasi/metode teknis pekerjaan/ barang/jasa dapat distandarkan dan tidak perlu dikompetisikan, metode kerja pekerjaan sederhana/dapat ditentukan dengan jelas sejak awal, dan/atau barang/ jasa yang informasi spesifikasi dan harga sudah tersedia di pasar. Untuk lelang yang menggunakan metode e-tendering cepat boleh menyebutkan merk/tipe/ jenis pada spesifikasi teknis barang/jasa yang akan diadakan. Sanggah banding dihilangkan, menurut beberapa pihak tidak adil karena tidak ada tempat bagi penyedia untuk menyalurkan keberatan. Bagaimana menurut pendapat Bapak? Sanggahan banding ditiadakan karena 10


memperlama proses pengadaan. Selama ini sanggah banding dijawab oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), sementara PA/KPA tidak mengetahui pelaksanaan pemilihan yang menjadi ranah Unit Layanan Pengadaan (ULP). Jadi dalam mengambil keputusan, PA/KPA biasanya akan meminta pertimbangan pihak lain, seperti APIP. Sedangkan saluran keberatan di luar mekanisme/prosedur pengadaan dapat dilakukan melalui pengaduan (Pasal 117). Pada Perpres 4/2015 diatur bahwa pejabat pengadaan atau pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan e-purchasing namun belum diatur apakah pejabat yang ditunjuk juga harus bersertifikat? Bagaimana menurut pendapat Bapak? Proses e-purchasing dibuat sesedehana mungkin dimana pembeli hanya melakukan pemesanan barang karena harga dan spesifikasi yang dibutuhkan telah tercantum dalam katalog elektronik. Jadi sebenarnya tidak dibutuhkan kompetensi khusus sebagaimana yang dibutuhkan untuk melakukan proses pengadaan non e-purchasing. Pejabat pengadaan berdasarkan ketentuan yang ada tetap harus bersertifikat, karena sebagai pejabat pengadaan dia tidak hanya bertugas melaksanakan e-purchasing tetapi juga pengadaan dengan metode lain (termasuk ketika bertugas sebagai anggota pokja) yang mewajibkannya bersertifikat. Pejabat yang ditunjuk tidak harus bersertifikat karena pejabat tersebut adalah personil yang bekerja untuk mengakomodir instansi yang tidak memiliki organisasi pengadaan sebagaimana diatur dalam Perpres. Misalnya Puskesmas ditugaskan untuk melakukan e-purchasing. Puskesmas dapat menunjuk pejabat untuk melakukan pembelian melalui sistem e-katalog. Pada Perpres 4/2015 diperkenalkan proses percepatan pelaksanaan

e-tendering. Bagaimana implementasinya? Apakah metode ini juga berlaku untuk pekerjaan konstruksi? Proses e-tendering cepat terdiri dari 6 langkah/tahapan, jauh lebih sederhana dari e-tendering biasa yang terdiri dari 13 langkah/tahapan. Dari sisi waktu yang dibutuhkan e-tendering cepat bisa dilaksanakan paling cepat 3 hari, jauh lebih singkat dari e-tendering biasa yang membutuhkan waktu minimal 12 hari. Implementasinya adalah sebagai berikut: penyampaian undangan, dilanjutkan dengan unggah penawaran harga oleh penyedia yang berminat. Kemudian sistem akan melakukan evaluasi harga secara otomatis. Hasil evaluasi sistem akan menghasilkan urutan pemenang, lalu diumumkan. Sebelum dilakukan penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan penandatanganan kontrak, ada tahap verifikasi Informasi Kinerja Penyedia (IkaP) melalui aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP). Pada prinsipnya e-tendering cepat sangat bergantung pada aplikasi SIKaP. Data pada SIKaP bersumber dari input data yang dilakukan penyedia, kelompok kerja ULP/Pejabat Pengadaan, PPK, LKPP dan/ atau hasil penarikan data dari Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) atau sistem lain yang terkoneksi dengan SPSE. Dengan memanfaatkan SIKaP (yang datanya sudah lengkap), penyedia hanya perlu memasukkan penawaran harga, dan tidak perlu lagi dilakukan penilaian kualifikasi, administrasi, dan teknis. Teknis pelaksanaan sama dengan e-tendering namun tidak memerlukan sanggahan dan sanggahan banding. Metode ini juga dapat digunakan untuk pekerjaan konstruksi sederhana seperti pembangunan gedung sekolah dasar/ menengah, puskesmas, dan Iain-lain. Terkait implementasi Perpres 4/2015 maupun Inpres 1/ 2015 apakah ada sanksi apabila tidak melaksanakannya?

WARTA TOKOH

“Untuk mengurangi risiko hukum dalam pengadaan, jumlah produk yang masuk dalam sistem e-katalog terus kita perbanyak, sehingga proses untuk mendapatkan barang menjadi lebih mudah, sederhana, aman, dan nyaman.” Baik Perpres 4/2015 dan Inpres 1/2015 tidak mengatur sanksi. Namun saya heran apabila ada yang tidak melaksanakannya. Karena baik perpres maupun inpres ini kan berasal dari Pak Presiden yang notabene orang nomor 1 di Indonesia. Jadi ya sudah semestinya dipatuhi, tanpa perlu memikirkan sanksi dan reward-nya. Apa pesan dan harapan Bapak yang dapat disampaikan kepada pembaca terkait implementasi Perpres 4/2015 dengan berbagai regulasi dan sistem pendukungnya? Karena semangat Perpres 4/2015 ini adalah untuk mempercepat proses pengadaan melalui penyederhanaan dan kemudahan proses/ prosedur, harapannya proses pengadaan dapat dilaksanakan secara lebih awal, terencana dengan baik, dan prosesnya lebih cepat sehingga hasil pembangunan nasional juga dapat segera direalisasikan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dengan penyederhanaan dan kemudahan yang diberikan, seharusnya makin banyak penyedia yang berpartisipasi pada pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan demikian, persaingan menjadi lebih baik dan lelang gagal dapat dikurangi. Radit

Suasana Wawancara Robin Asad Suryo Bersama Tim Warta Foto : Wildan

ROBIN ASAD SURYO PENDIDIKAN Ph.D. Colorado State University, Department of Economics, 2002, Fort Collins, CO - USA M.A. Colorado State University, Department of Economics, 1996, Fort Collins, CO - USA Drs. Universitas Brawijaya, Fakultas Ekonomi, 1989, Malang JABATAN/PEKERJAAN SAAT INI Deputi Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi, Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) – sejak Januari 2014 PANGKAT/GOLONGAN DAN MASA KERJA Pembina Muda/IVD (terhitung sejak 1-4-2014), 25 Tahun 4 Bulan JABATAN/PEKERJAAN SEBELUMNYA 1. Direktur Pengembangan Profesi, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), 2012 – 2013; 2. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tatalaksana, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Nopember 2008 – 2012; 3. Kepala Sub-Direktorat Kelembagaan, Informasi dan Regulasi, Direktorat Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (PKPS), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 2007 – 2008; 4. Kepala Sub-Direktorat Pembiayaan dan Kerjasama Investasi, Direktorat Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (PKPS), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 2006 – 2007; 5. Kepala Sub-Direktorat pada Direktorat Pengembangan Wilayah dan Transmigrasi, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 20032005; 6. Kepala Sub-Bagian pada Direktorat Transportasi, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas),1996-1998; 7. Perencana pada Biro Perhubungan dan Pariwisata, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 1990-1994; 8. Account Officer, Bank Rakyat Indonesia (BRI), 1989-1990; warta ep ro c E D I SI XIII | 20 15

11

WARTA TOKOH

Pengadaan Di Mata

Charmeida Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Pusat LPSE) mempunyai pemimpin baru. Beliau kini menjadi semangat baru Pusat LPSE. Charmeida Tjokrosuwarno atau akrab disapa Charmeida. Bagi Charmeida, pengadaan bukan hal baru karena semasa bertugas di Islamic Development Bank beliau ikut menangani bidang pengadaan. Saat ini, beliau bukan lagi pelaku pengadaan, melainkan pemberi layanan bagi pelaku pengadaan. Visinya sekarang adalah menyukseskan pengadaan barang/jasa secara elektronik seluruh kantor di lingkungan Kementerian Keuangan. Menarik untuk disimak. Bagaimana pengadaan menurut perspektif Charmeida? Berikut petikannya sudah selayaknya tugas pokok dan fungsi mengelola kekayaan dan keuangan negara itu kita emban sebagai pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Bahkan sesuai Undang Undang Dasar 1945, tujuan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum disebutkan secara eksplisit.

Kepala Pusat LPSE, Charmeida Foto Oleh : Wildan

“Di mata saya, pengadaan adalah hal yang strategis karena merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi anggaran dalam mewujudkan kesejahteraan.”

12


Peran Pengadaan dalam Mewujudkan Kesejahteraan

D

i mata saya, pengadaan adalah hal yang strategis karena merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi anggaran dalam mewujudkan kesejahteraan. Peran untuk mewujudkan kesejahteraan itu diimplementasikan dalam bentuk pengelolaan keuangan dan kekayaan negara. Dengan pemahaman seperti itu maka

Dalam rangkaian siklus besar mewujudkan kesejahteraan masyarakat, masalah pengadaan menjadi salah satu bagian kebijakan pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, akan menjadi sangat strategis dan penting bagi kita untuk memahami bahwa pengadaan adalah bagian cluster besar untuk mewujudkan kesejahteraan. Namun saya lihat pemahaman tersebut belum begitu disadari. Hal ini bisa dilhat bahwa dalam level nasional sekalipun kita belum mendedikasikan effort secara maksimal. Maksud saya adalah selama ini kita terlalu fokus pada teknik operasional atau mikro manajemen dari pengadaan itu sendiri. Sehingga di level nasional dalam hal ini adalah LKPP sebagai lembaga yang terkait dengan kebijakan pengadaan perlu memikirkan hal-hal yang lebih strategis tentang pengadaan yang saya katakan tadi. Kalau bicara masalah kebocoran pengadaan maka harus dapat dikuantifisir, misalnya kalau kita tidak memiliki kebijakan pengadaan yang baik, tidak ada LKPP atau tidak ada LPSE, berapa besar kebocoran terjadi. Kebocoran itu tidak hanya dihitung berdasarkan finansial saja, tapi juga dari segi kualitas barang/jasa

WARTA TOKOH

yang diperoleh atau kecepatan memperoleh barangnya. Dari sini kita akan dapat mengukur nilai (Value) dari perbaikan yang kita lakukan. Dari sisi finansial, KPK mengungkap angka kebocoran yang cukup besar. Berarti kita yang bekerja di pengadaan berusaha mengelola kekayaan negara dengan menyelamatkan uang negara sekian trilyun. Berarti kita membicarakan pengadaan ini kita menyelamatkan kekayaan negara sekian trilyun. Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa Dilihat dari besarnya substansi values-nya pengadaan ini, bagaimana kita mewujudkan peran pengadaan secara riil dalam dimensi kelembagaan. Apakah kelembagaan sekarang sudah cukup, yang hanya berdasarkan dengan Perpres, atau harusnya lebih kuat dari itu?. Kalau nilai kuantifikasi peran pengadaan sedemikian besar, menurut saya, tidak cukup hanya dengan Perpres. Pengadaan itu menjadi salah satu urusan kenegaraan penting yang seharusnya diwujudkan dalam bentuk Kementerian. Dan oleh karenanya perlu diamanatkan dalam bentuk undang-undang bukan hanya sekedar perpres. Saya ingin membandingkan kebutuhan secara riil values-nya dengan realitas dalam wujud kelembagaannya. Implikasi lainnya setelah kelembagaan, tentu sumber daya manusianya, bagaimana mengukur kinerjanya, dan otomatis dampak dari kinerja itu sendiri. Kita bersyukur, Kemenkeu merupakan sebuah entitas yang memiliki sebuah sistem pengelolaan kinerja yang bagus, memiliki kelembagaan yang lumayan bagus, sehingga output-nya dapat dikatakan relatif bagus. Ketika pengelolaan kinerja suatu organisasi itu solid, pasti output-nya bagus. Perbedaan bentuk kelembagaan LPSE muncul karena perbedaan pemahaman terhadap urgensi dari LPSE. Di banyak daerah kelembagaan LPSE ini masih berbentuk tim. Meskipun dalam bentuk tim, saya sangat mengapresiasi pihak-pihak yang sudah menangani LPSE ini karena memiliki dedikasi yang cukup tinggi. Bahkan, di beberapa kabupaten memiliki SDM yang minim, resourcesnya minim, dan implikasinya tentu pada output dan kinerjanya. Padahal kembali lagi, secara esensial peran strategis dari pengadaan cukup besar. Inilah tantangan kita yaitu perubahan mindset, pemahaman konsep secara mendasar dari pengadaan ini.

Values dalam Pengadaan Barang/Jasa Hal lain menjadi tantangan kita adalah terkait dengan akuntabilitas. Pengawasan atau audit pengadaan masih menjadi sesuatu yang menakutkan bagi teman-teman yang bergerak dalam bidang pengadaan. Bagi mereka yang memang tidak berniat baik, kemudian tertangkap, itu adalah hal lain. Namun bagi teman-teman yang mempunya dedikasi yang tinggi tetapi dalam pelaksanaan pengadaannya belum sempurna sehingga karena masalah administrasi kemudian tersangkut masalah hukum. Untuk men-judge/menyalahkan atau mencari kesalahan secara administrasi itu sangat mudah. Apalagi kita dalam konteks tata kelola sistem pemerintahan, khususnya di daerah yang masih terus berkembang.

Charmeida memberikan tanggapan atas pertanyaan yang diajukan tim warta foto : wildan

“Pengadaan ini pekerjaan yang sangat mulia karena reward dan tanggung jawab tidak sebanding.”

Pengelola pengadaan di salah satu sisi mempunyai tugas mulia tapi di sisi yang lain menghadapi tantangan yang cukup besar. Saya sering mengilustrasikan bahwa orang-orang yang bergerak di bidang pengadaan itu seperti membawa muatan yang sangat penting tapi melewati jalan yang sangat kritis di bibir jurang yang setengah bannya itu sudah tidak berada di jalan sehingga akan mudah disenggol dan masuk jurang. Oleh karenanya, pekerjaan dalam bidang pengadaan ini, saya bilang pengadaan ini pekerjaan yang sangat mulia karena reward dan tanggung jawab tidak sebanding. Nilai suatu pekerjaan itu setidaknya diukur dalam tiga dimensi. Pertama values. Nilai warta ep ro c E D I SI XIII | 20 15

13

WARTA TOKOH

Teknologi Informasi dalam Pengadaan Barang/jasa

pengadaan cukup besar tidak hanya secara finansial tetapi kaitannya dengan peran pengadaan bagi institusi publik yang melayani rakyat.Yang kedua adalah risiko. Risikonya dalam pengadaan adalah penjara. Walaupun sudah berniat bekerja dengan baik tapi tetap ada risiko terjadi kesalahan. Yang ketiga adalah know how. Know how itu adalah pengetahuan. Pengetahuan yang harus dimiliki untuk dapat melaksanakan pengadaan dengan baik. Teman-teman yang bergerak di bidang pengadaan dituntut memiliki pengetahuan yang luas. Selain harus memahami ketentuan terkait pengadaan juga harus memahami barang/jasa yang dibeli sementara barang/jasa yang dibeli itu terus berkembang. Tantangan dalam Pengadaan Barang/ jasa Tantangan kita ke depan, Pertama, yaitu merumuskan wujud kelembagaan pengadaan yang sesuai dengan karakter, seluk beluk bisnis proses, maupun karakter dari pengadaan. Kita perlu mendifinisikan terlebih dahulu secara jelas dari A sampai Z nya pengadaan ini, dari mana disebut mulainya proses pengadaan, kapan selesainya, dan siapa saja yang terlibat di dalamnya. kedua mendeskripsikan tupoksi se-real mungkin. Dengan demikian dapat dirumuskan kebutuhan SDM-nya. Pengembangan SDM ini tantangannya adalah know how harus selalu berkembang. Perlu diwujudkan SDM pengadaan yang handal melalui kegiatan seperti capacity building. Dengan demikian, teman-teman yang terlibat dalam pengadaan ini dapat dengan mudah memahami dokumen lelang, dan termasuk juga terhadap vendornya, orangnya, serta barang dan jasanya. Jadi kita tidak hanya bergerak di tataran formalitas hukum saja. Aturan memang harus ditaati tapi yang lebih penting adalah upaya mewujudkan kesejahteraan. Kita sering mendapati walaupun prosesnya benar, sesuai dengan aturan, tapi ternyata barang atau jasa yang 14


diterima ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini antara lain disebabkan vendor yang ikut pengadaan di pemerintahan, seringkali berasal bisa disebut yang KW1 atau KW2. Vendorvendor yang bagus tidak mau ikut pengadaan di pemerintahan. Setidaknya ada dua alasan, pertama, rumit, yang kedua tidak boleh untung besar. Ini yang agak aneh. Apa ada aturan tidak boleh untung besar? kalau menurut saya, jika dalam konteks tertentu, tidak menjadi masalah. Saya ilustrasikan misalnya satu botol minuman berharga Rp2000, seandainya dijual Rp5000 apakah menyalahi aturan? Harus dilihat konteksnya. Ada hukum pasar. Kalau dia jual Rp5000 di tempat orang yang banyak menjual dengan harga RP2000 maka tidak akan laku. Tetapi sebotol ini, misalnya, dijual di tengah lapangan pada orang yang habis olahraga dan kehabisan air, dan tidak ada yang menjual selain yang bersangkutan, maka dengan harga Rp5000 masih bisa dianggap wajar. Sebetulnya secara riil dapat dikatakan harga jual tetap Rp2000, sedangkan yang 3000 sebagai biaya untuk membelikannya karena dia ada di tengah lapangan. Apakah hal ini dapat dikatakan memperkaya diri sendiri atau orang lain. Berdasar kondisi diatas, akhirnya kita dalam proses pengadaan itu akhirnya sering mendapatkan vendor-vendor yang kurang kualitas.

Proses pengadaan ini memiliki konten TI yang cukup tinggi maka TI ini perlu disiapkan dan dikembangkan secara berkelanjutan. Kalau kita mempunyai database sistem yang bagus, report kita bagus, maka kita dapat mendukung salah satu tupoksi Kemenkeu di bidang perpajakan. Data pengadaan juga dapat menjadi alat atau instrumen kebijakan fiskal. Perpajakan memiliki landasan dalam bentuk undang-undang. Maka bisa diatur, orang yang mau ikut pengadaan di pemerintah harus sudah memenuhi kewajiban perpajakan. Dan ini dapat dilakukan secara sistem dengan link ke data perpajakan Ditjen Pajak. Lebih jauh dapat juga ditelusuri data SIUPnya, data pribadi dari pemiliknya, direksinya, dan seterusnya. Dengan demikian dapat ditelusuri pemenuhan kewajiban perpajakan secara pribadi vendor bersangkutan. Khusus di Kemenkeu, Pusat LPSE menjadi sebuah entitas yang menangani pengadaan. Bukan hanya layanan saja. Layanan pengadaan itu bagian dari pengadaan. Jadi kita itu harus ke level yang lebih tinggi yang secara kelembagaan ke level pengadaan itu sendiri. Jika ada masalah yang terkait dengan masalah legal maka harus dapat dicarikan solusinya. Selain itu, kita juga harus memahami implikasiimpikasi hukum yang mungkin saja bisa timbul dalam pengadaan barang/ jasa. Kita perlu kerjasama dengan teman-teman BPK, kejaksaan atau kepolisian untuk membenahi pengadaan ini. Setidaknya perlu ada kesamaan mindset dalam melihat pengadaan ini secara nasional agar pengadaan ini bisa tertata, tertangani dengan baik. Jika ada kesamaan pandangan, maka hal ini sangat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan karena kesejahteraan itu sendiri diwujudkan dalam bentuk barang/jasa. Radit

WARTA TOKOH


15

WARTA OPINI

e-Purchasing

Idola Baru

R

ibuan penonton memenuhi tempat duduk studio TV itu. Riuh suara tepuk tangan penonton terdengar saat Deniel menaiki panggung. Lampu di studio meredup dan seluruh lampu sorot mengarah kepada pria ini. Mengenakan setelan jas warna hitam dengan rambut naik ke atas khas anak muda, dengan senyuman di bibirnya Deniel menyapa, “Selamat malam pemirsa, tiba saatnya kita akan mengumumkan idola pilihan Indonesia kali ini. Siapakah yang akan terwujud mimpinya menjadi idola musim ini? Keputusannya ada di kertas yang saya pegang ini”. Ujarnya sambil mengacungkan secarik kertas sebesar kartu menghadap belakang. Penonton hening. Semua mata tertuju pada kertas yang dipegang Deniel. Deniel lantas berseru, “Dan idola musim ini adalah...” . Drum berderu makin kencang. Kemudian hening.. masih hening.. Deniel tersenyum. Penonton berseru, “Huuuuu...”. Deniel mengulang, “Idola musim ini adalah...”. Drum kembali berderu makin lama makin kencang. Kemudian hening. Deniel membuka mulutnya. “e-purchasing”, Lanjutnya. Seluruh lampu sorot tertuju ke e-purchasing di atas panggung. Penonton serempak bertepuk tangan. Seketika bola – bola yang digantung diatas panggung meletup dan terbelah mengeluarkan confetty, kertas warna warni berhamburan. Musik khas idola yang penuh semangat mulai dialunkan. E-purchasing berdiri terdiam. Tampak masih tak percaya, ia menutup mulut dengan kedua tangannya. Deniel mendekati e-purchasing, merangkul pundaknya dan menyapa. “Eh.. Gimana? Gimana rasanya jadi idola?”. Dengan suara agak bergetar e-purchasing

16


menjawab,”Saya bahagia sekali, Alhamdulillah.. Terima kasih kepada Tuhan, karenaNya semua ini bisa terjadi, para voter yang telah memilih saya, dan kepada LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) yang telah menyusun ekatalog sehingga saya bisa terpilih”. E-purchasing menundukkan badan menghadap kamera Deniel lantas berjalan ke depan panggung mendekati para juri. Juri kontes ini ada tiga orang. Mereka adalah Ahmad Dheni, yang terkenal dengan komentar kontroversial dan ceplas ceplosnya, Anung Hermansyah, juri yang sering terlibat perbedaan pendapat dengan Dheni, yang terakhir adalah Anis Monica, seorang penyanyi wanita kebanggaan indonesia yang dikenal pantang menyerah berusaha meraih mimpi. Ketiga juri duduk dalam satu meja. Mereka masih bertepuk tangan saat Deniel menghampiri mereka. Deniel berkata, “E-purchasing, melalui pooling telepon dan email yang masuk melalui call center Pusat LPSE Kemenkeu terpilih sebagai metode paling diidolakan dalam belanja pemerintahan. Ahmad Dheni, komentar anda.” Dheni yang

sebelumnya duduk bersandar, kini mulai menegakkan punggungnya. Mencondongkan tubuhnya ke depan dan meraih mikrofon dengan tangannya. Dheni menjawab, “Yaa..memang saya rasa e-purchasing ini pantas jadi idola ya. Sejak dia muncul sebagai metode belanja pemerintah, banyak pokja yang menghubungi LPSE menanyakan bagaimana mereka bisa menggunakan metode ini. Kapan barang ini, barang itu bisa didapatkan dengan e-purchasing. Metode ini tidak se-ribet lelang dan pokja hanya tinggal memilih barang yang diinginkan yang sudah tersedia di e-catalogue. Jadi barang yang dibeli merk-nya sudah pasti sama dengan yang diinginkan. Bahkan, e-purchasing dapat dilakukan oleh Pejabat Pengadaan maupun PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) sendiri”. Deniel kemudian menoleh ke Anung, “Mas Anung, silahkan!”, Ujarnya memberi kode ke Anung untuk memberikan komentar. Anung menjawab, “Kalau aku bilang, e-purchasing memberikan banyak keuntungan. Sebuah terobosan besar dalam belanja pemerintah. Kalau jaman dahulu, tidak ada satuan kerja berani langsung beli – beli tanpa lelang.” Anung menambahkan, “Jaman dulu itu

WARTA OPINI

“Tapi Kamu masih harus terus berkembang. Perbanyak daftar barang yang ada di katalog, perluas coverage harga barangnya.”

Tampilan muka aplikasi e-catalogue LKPP Sumber : lkpp.go.id

pada prinsipnya, jika nilainya besar semua harus lelang. Seiring berjalannya waktu, ditemukan metode pengadaan yang lebih efektif, fleksibel, cepat, dan tinggal pilih apa yang diinginkannya.” Anung mengacungkan jarinya dan berkata, ”PPK maupun Pejabat pengadaan akan semakin senang menggunakan e-purchasing. Resiko kesalahan prosedur menjadi lebih kecil. Resiko akan beralih ke LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah) karena LKPP lah yang melakukan negosiasi berapa harga yang akan muncul di katalog”. Anung menjauhkan mulutnya dari mikrofon, tanda bahwa dia selesai berkomentar. Deniel tersenyum. “Wow.. panjang juga ya komentarnya”. Deniel melanjutkan sambil tertawa kecil, “Anung ini tau sekali paradigma jaman dahulu ya, jadi kelihatan banyak umurnya, eh..pengalamannya,ha ha ha..”. Mendengar hal itu Anung hanya tersenyum. Mengacungkan telunjuknya dan menggeleng – gelengkan kepala. Tanda bahwa dia paham gaya bercanda Deniel. Deniel beranjak mendekati Anis. “Anis Monica, silahkan komentarnya”. Anis menjawab dengan tegas, “I knew it, I knew U’d make it”. Anis menambahkan, “E-purchasing, Kamu berhasil memperoleh pooling tertinggi diantara kontestan (sistem) baru lainnya seperti Rencana Umum Pengadaan, Vendor Manajemen Sistem, ataupun manajemen kontrak. Toko Online Bhinneka dan Garuda Indonesia telah masuk di katalog LKPP, sehingga pembelian komputer,

laptop, stationery, dan tiket dapat dilakukan dengan e-purchasing .” Anis mewanti – wanti, “ Tapi Kamu masih harus terus berkembang. Perbanyak daftar barang yang ada di katalog, perluas coverage harga barangnya. Maksud saya harga di daerah satu dengan yang lain pasti berbeda beda. Alangkah bagusnya kalau batasan nilai itu ditentukan di tiap daerah. Atau bisa juga harganya sama tapi dicantumkan daftar tarif kirim dari daerah satu ke daerah lain” Kata Anis dengan nada cepat. Anis menyibakkan rambut yang menutupi matanya kemudian menambahkan, “SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) pernah menjadi idola, ada kemungkinan dia nanti hits lagi karena saya dengar SPSE mau upgrade ke versi baru. Selamat atas terpilihnya Kamu menjadi idola baru, selamat berkontribusi maksimal bagi Indonesia”. Deniel berjalan ke tengah panggung. Mengambil alih kembali pembicaraan. “Pemirsa, Disahkannya Perpres Nomor 4 Tahun 2015 merupakan kabar gembira. Pokja atau Pejabat Pengadaan diwajibkan untuk melakukan e-purchasing atas barang – barang yang sudah tersedia di katalog”. Deniel menambahkan, “Tidak ditentukan batasan nilai untuk pembelian melalui e-purchasing. Ini berarti semakin banyak e-purchasing akan digunakan.” Deniel menolehkan badan dan fokus ke kamera yang lain. Kamera berganti menyorot mengikuti Deniel. “Sekali lagi, selamat kepada e-purchasing yang menjadi metode pembelian paling populer di musim ini. Pemirsa Idola Indonesia, kita akan bertemu lagi setelah pesan – pesan berikut”, kata Deniel menutup acara. Edd


17

WARTA INFO Realisasi

Per 1 Juni 2015 Penghematan Capai 30% No. A.

AGENCY

18

Rp.

Rp.

Rp.

%

KEMENTERIAN KEUANGAN 1

Badan Kebijakan Fiskal

8

13,977,190,000.00

11,612,543,327.00

2,364,646,673.00

16.92%

2

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

85

87,402,550,075.00

76,571,922,640.00

10,830,627,435.00

12.39%

3

Direktorat Jenderal Anggaran

6

19,758,230,000.00

14,668,938,183.00

5,089,291,817.00

25.76%

4

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

54

159,343,474,375.00

108,243,630,418.00

51,099,843,957.00

32.07%

5

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

26

36,862,363,000.00

31,263,478,785.00

5,598,884,215.00

15.19%

6

Direktorat Jenderal Pajak

104

412,708,149,389.00

323,766,210,711.00

88,941,938,678.00

21.55%

7

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

24

25,215,434,843.00

23,236,053,942.93

1,979,380,900.07

7.85%

8

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

6

7,721,181,000.00

6,154,259,529.00

1,566,921,471.00

20.29%

9

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

3

2,289,000,000.00

1,878,552,500.00

410,447,500.00

0.00%

10

Inspektorat Jenderal

0

-

-

-

0.00%

11

Sekretariat Jenderal

67

269,584,292,513.00

226,828,900,656.00

42,755,391,857.00

15.86%

383

1,034,861,865,195.00

824,224,490,691.93

210,637,374,503.07

20.35%

JUMLAH A B.

PENGHEMATAN

PAKET

KEMENTERIAN/LEMBAGA/DAERAH/INSTITUSI LAIN 1

Arsip Nasional

1

1,215,000,000.00

841,502,035.00

373,497,965.00

30.74%

2

Badan Kepegawaian Negara

74

66,959,663,459.00

60,124,301,899.00

6,835,361,560.00

10.21%

3

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

24

44,878,488,500.00

38,020,327,800.00

6,858,160,700.00

15.28%


WARTA INFO Realisasi

Keterangan *)

• SKPD Aceh terdiri dari: Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Balai Pendidikan Dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Malahayati. • SKPD Jawa Barat terdiri dari: Kantor Pertanahan Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, dan Kab. Tasikmalaya; dan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung. • SKPD Kalimantan Barat terdiri dari: LPMP Provinsi Kalimantan Barat, dan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I.

• SKPD Maluku terdiri dari: Politeknik Perikanan Negeri Tual. • SKPD Papua terdiri dari: Balai Karantina Pertanian Kelas I Jayapura • SKPD Sulawesi Utara terdiri dari: Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Manado, Kejaksaan Negeri Boroko, dan Kejaksaan Negeri Manado. • SKPD Sulawesi Selatan terdiri dari: Akademi Pariwisata Makassar, Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Toraja, Panti Sosial Marsudi Putra Toddopuli Makassar, dan Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Gowa.

4

Badan Pemeriksa Keuangan

27

237,365,402,264.00

212,798,916,792.97

24,566,485,471.03

10.35%

5

Kementerian Badan Usaha Milik Negara

6

15,594,975,000.00

11,992,832,775.00

3,602,142,225.00

23.10%

6

Kementerian Sekretariat Negara

127

385,804,486,038.00

231,688,196,499.20

154,116,289,538.80

39.95%

7

Komisi Pemberantasan Korupsi

33

226,927,025,184.00

204,078,349,779.00

22,848,675,405.00

10.07%

8

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

1

1,400,000,000.00

1,288,551,000.00

111,449,000.00

7.96%

9

Komisi Yudisial

9

9,309,759,730.00

8,743,006,436.00

566,753,294.00

6.09%

10

Lembaga Administrasi Negara

33

21,698,365,603.00

20,784,526,830.00

913,838,773.00

4.21%

11

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

3

171,205,000,000.00

85,937,831,250.00

85,267,168,750.00

49.80%

12

Otoritas Jasa Keuangan

38

556,280,174,105.00

214,577,520,120.50

341,702,653,984.50

61.43%

13

Perpustakaan Nasional

22

32,293,186,800.00

31,452,892,816.00

840,293,984.00

2.60%

14

Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan

18

8,484,275,109.00

7,528,774,433.62

955,500,675.38

11.26%

15

SKPD Aceh*

15

40,755,600,000.00

37,047,360,000.00

3,708,240,000.00

9.10%

16

SKPD Bengkulu*

2

806,535,000.00

802,644,000.00

3,891,000.00

0.48%

17

SKPD Jawa Barat*

4

1,662,553,200.00

1,253,085,000.00

409,468,200.00

24.63%

18

SKPD Kalimantan Barat*

3

7,242,440,000.00

6,988,584,000.00

253,856,000.00

3.51%

19

SKPD Maluku*

7

11,623,000,000.00

10,972,071,000.00

650,929,000.00

5.60%

20

SKPD Papua*

1

1,255,314,000.00

1,227,117,000.00

28,197,000.00

2.25%

21

SKPD Sulawesi Utara* 6

7,386,772,000.00

6,897,350,000.00

489,422,000.00

6.63%

22

SKPD Sulawesi Selatan*

8

4,214,581,628.00

3,726,956,040.00

487,625,588.00

11.57%

JUMLAH B

462

1,853,147,597,620.00

1,197,931,195,471.29

655,216,402,148.71

35.36%

JUMLAH A + B

845

2,888,009,462,815.00

2,022,155,686,163.22

865,853,776,651.78

29.98%


19

WARTA INFO Regulasi

Terbit Perpres 4, Saatnya

E-Tendering Dipercepat Setelah mengalami tiga kali perubahan, kini Perpres 54 Tahun 2010 kembali menelurkan perubahan keempatnya yaitu Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 yang secara resmi ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 16 Januari 2015 dan berlaku sejak tanggal ditetapkan. Perpres baru ini mengusung antara lain percepatan e-Tendering, kewajiban penggunaan e-purchasing dan perubahan lainnya. Ingin tahu lebih lengkap? Berikut uraiannya.

yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 B. Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 dan/atau Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00

Keterangan : A adalah Klausul Lama Perpres 54/2010, Perpres 35/2011, dan Perpres 70/2012 B adalah Klausul Baru (Perubahan) Perpres 172/2014 dan Perpres 4/2015 DEFINISI 1. LKPP A. LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah B. LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Keterangan : Perubahan yang terjadi adalah dasar hukum pembentukan LKPP 2. Pejabat Pengadaan A. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung 20


Illustrasi e-procurement Sumber dari : http://www.homegroup.org. uk/procurement/pages/procurement.aspx

B. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan langsung, Penunjukan Langsung, dan E-Purchasing Keterangan : Peranan Pejabat Pengadaan saat ini lebih diperluas yaitu dapat melakukan penunjukan langsung hingga maksimal 200 juta dan e-purchasing. ORGANISASI PENGADAAN 3. Tugas Pokok dan Kewenangan Pejabat Pengadaan A. Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 dan/ atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi

4. Persyaratan Sertifikat untuk Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) A. Pengecualian persyaratan kepemilikan sertifkat hanya berlaku dalam hal Kepala ULP tidak merangkap anggota Kelompok Kerja ULP B. Pengecualian persyaratan kepemilikan sertifikat hanya berlaku dalam hal Kepala ULP tidak merangkap anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan 5. Persyaratan Pajak Untuk Penyedia A. sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (PPTK Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 bulan terakhir dalam tahun berjalan. B. memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir Keterangan : Kewajiban Perpajakan Tahunan terakhir dipenuhi dengan penyerahan SPT Tahunan.

WARTA INFO Regulasi 6. Persyaratan Pajak untuk Metode Pengadaan Langsung A. Belum Diatur B. Persyaratan pemenuhan kewajiban perpajakan tahun terakhir, dikecualikan untuk Pengadaan Langsung dengan menggunakan bukti pembelian atau kuitansi Keterangan : Pengadaan langsung yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi cukup mempersyaratkan kepemilikan NPWP RENCANA UMUM PENGADAAN 7. Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) A. Pengguna Anggaran (PA) pada Pemerintah Daerah (Pemda) mengumumkan RUP secara terbuka kepada masyarakat luas, setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemda dibahas dan disetujui bersama oleh Pemda dan DPRD. B. PA pada Pemda Mengumumkan RUP secara terbuka kepada masyarakat luas, setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemda disetujui bersama oleh Pemda dan DPRD Keterangan : Pengumuman RUP tidak lagi menunggu persetujuan APBD, melainkan cukup persetujuan Ranperda APBD

pemerintah mencapai kedaulatan pangan. 9. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi A. Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi yang memiliki karakteristik sebagai berikut: a. merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I; dan/atau b. bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 B. Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 Keterangan : Ketentuan kebutuhan operasional dihapus karena dapat berarti pengadaan langsung jasa konsultansi dapat dilakukan berapapun nilainya selama memenuhi ketentuan operasional. TANDA BUKTI PERJANJIAN 10. Tanda Bukti Perjanjian A. Tanda bukti perjanjian terdiri atas: a. bukti pembelian; b. kuitansi; c. Surat Perintah Kerja (SPK); dan d. surat perjanjian B. Tanda bukti perjanjian terdiri atas: a. bukti pembelian; b. kuitansi; c. Surat Perintah Kerja (SPK); d. surat perjanjian; dan e. surat pesanan Keterangan : Surat pesanan diperuntukkan khusus untuk pengadaan yang

METODE PEMILIHAN 8. Penunjukan Langsung A. – B. Ditambahkan: Pekerjaan Pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPA, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan

Pengumuman PerPress baru oleh LKPP Sumber dari : www.fermakes-jogja.com

dilaksanakan secara e-purchasing dan pembelian secara online JAMINAN PELAKSANAAN 11. Penggunaan Jaminan Pelaksanaan A. Jaminan Pelaksanaan dapat diminta PPK kepada Penyedia Jasa Lainnya untuk Kontrak bernilai di atas Rp200.000.000,00, kecuali untuk Pengadaan Jasa Lainnya dimana aset Penyedia sudah dikuasai oleh Pengguna B. Jaminan Pelaksanaan tidak diperlukan dalam hal : a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dilaksanakan dengan metode Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung Untuk Penanganan Darurat, Kontes, atau Sayembara; b. Pengadaan Jasa Lainnya, dimana aset Penyedia sudah dikuasai oleh Pengguna; atau c. Pengadaan Barang/Jasa dalam Katalog Elektronik melalui e-purchasing. Keterangan : Penggunaan jaminan lebih dipertegas pada metode pemilihan dan bukan sekedar berdasarkan nilai paket lagi. Juga apabila proses pemilihan menggunakan e-purchasing, maka tidak diperlukan jaminan pelaksanaan PENGUMUMAN PEMILIHAN PENYEDIA 12. Waktu Pengumuman Pelaksanaan A. Pengumuman pemilihan penyedia dilakukan setelah penetapan APBD untuk anggaran APBD dan setelah

Keterangan : Penambahan ini dilakukan pada Perpres 172 Tahun 2014 yang bertujuan untuk mendukung program warta ep ro c E D I SI XIII | 20 15

21

WARTA INFO Regulasi persetujuan RKA untuk APBN B. Pengumuman Pemilihan penyedia dilakukan setelah RUP diumumkan atau untuk pengadaan barang/jasa tertentu dapat dilakukan sebelum RUP diumumkan PENANDATANGANAN KONTRAK 13. Kontrak dan Penetapan Anggaran A. Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dilakukan setelah DIPA/ DPA ditetapkan. B. Dalam hal proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilaksanakan mendahului pengesahan DIPA/DPA dan alokasi anggaran dalam DIPA/DPA tidak disetujui atau ditetapkan kurang dari nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diadakan, proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilanjutkan ke tahap penandatanganan kontrak setelah dilakukan revisi DIPA/DPA atau proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dibatalkan 14. Kontrak dan Jaminan Pelaksanaan A. Para pihak menandatangani Kontrak setelah Penyedia Barang/ Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak diterbitkannya SPPBJ B. Para pihak menandatangani Kontrak setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan. Keterangan : Batas waktu penyerahan jaminan pelaksanaan dihapuskan PEMBAYARAAN PRESTASI PEKERJAAN 15. Waktu pembayaran A. Pembayaran prestasi kerja diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka, dan denda apabila ada, serta pajak. B. Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia Barang/ Jasa senilai prestasi pekerjaan yang diterima setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka dan denda apabila ada, serta pajak. Keterangan : Lebih dipertegas bahwa pembayaran berdasarkan prestasi yang diterima 22


16. Pembayaran Pekerjaan Konstruksi A. Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/ atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontrak. B. Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang 17. Pembayaran Sebelum Prestasi A. Belum Diatur B. Pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan diterima/terpasang untuk: a. pemberian Uang Muka kepada Penyedia Barang/Jasa dengan pemberian Jaminan Uang Muka; b. Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dapat dilakukan pembayaran terlebih dahulu, sebelum Barang/Jasa diterima setelah Penyedia Barang/Jasa menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan; c. pembayaran peralatan dan/ atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, namun belum terpasang. KEADAAN KAHAR 18. Kategori Keadaan Kahar A. Yang dapat digolongkan sebagai Keadaan Kahar dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa meliputi: a. bencana alam; b. bencana non alam; c. bencana sosial; d. pemogokan; e. kebakaran; dan/atau f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait B. Contoh keadaan kahar dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa antara lain namun tidak terbatas pada: bencana alam, bencana non

alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait. Keterangan : Pengertian keadaan kahar yang dulunya ada pada Pasal 91 Ayat (2) dihapus Kategori keadaan kahar lebih diperluas dan disesuaikan dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak. PEMUTUSAN KONTRAK 19. Ketentuan 50 hari dan Tahun Anggaran A. Belum diatur dengan jelas B. Pemberian kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 hari kalender, sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, dapat melampaui tahun anggaran. 20. Tidak Lanjut Pemutusan Kontrak A. Belum Diatur B. Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa, Kelompok Kerja ULP dapat melakukan Penunjukan Langsung kepada pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia Barang/Jasa yang mampu dan memenuhi syarat. PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK 21. Kewajiban PBJ secara Elektronik A. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dilakukan secara elektronik B. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan secara elektronik Keterangan : Menghilangkan kata “dapat” pada Pasal 106 ayat 1 sehingga pbj wajib dilaksanakan secara elektronik dimulai saat Perpres No. 4 Tahun 2015 berlaku. 22. Penggunaan SPSE A. Belum Diatur B. K/L/D/I mempergunakan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik yang dikembangkan oleh LKPP.

WARTA INFO Regulasi elektronik sesuai dengan kebutuhan K/L/D/I. 27. Pelaksana E-purchasing A. Belum Diatur B. E-purchasing dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan/PPK atau pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi/Institusi. PELAYANAN HUKUM TERHADAP PENGELOLA PENGADAAN

Keterangan : K/L/D/I tidak boleh menggunakan aplikasi lain untuk pengadaan secara elektronik. 23. Ketentuan e-Tendering A. Belum diatur B. Dalam pelaksanaan e-tendering dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. tidak diperlukan Jaminan Penawaran; b. tidak diperlukan sanggahan kualifikasi; c. apabila penawaran yang masuk kurang dari peserta, pemilihan penyedia dilanjutkan dengan dilakukan negosiasi teknis dan harga/biaya; d. tidak diperlukan sanggahan banding; e. untuk pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi: 1) daftar pendek berjumlah 3 sampai 5 penyedia Jasa Konsultansi; 2) seleksi sederhana dilakukan dengan metode pascakualifikasi. 24. Percepatan Pelaksanaan e-tendering A. Belum Diatur B. Percepatan pelaksanaan e-tendering dilakukan dengan memanfaatkan Informasi Kinerja Penyedia Barang/ Jasa, Pelaksanaan e-tendering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan hanya memasukan penawaran harga untuk Pengadaan Barang/Jasa yang tidak memerlukan penilaian kualifikasi, administrasi,

Illustrasi pengadaan cepat Sumber dari : kitchendaily.com

dan teknis, serta tidak ada sanggahan dan sanggahan banding. Tahapan e-tendering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang terdiri atas: a. undangan; b. pemasukan penawaran harga; c. pengumuman pemenang. Keterangan : Percepatan pelaksanaan e-tendering mempergunakan informasi kinerja penyedia (Vendor Management System) dimana data penyedia sudah terdapat pada sistem sehingga tidak diperlukan evaluasi kualifikasi lagi. Demikian juga barang/jasa yang akan diadakah sudah bersifat jelas dan tegas sehingga tidak diperlukan evaluasi administrasi dan teknis. Persaingan hanya terjadi pada sisi harga. Sehubungan dengan hal ini, maka waktu pelaksanaan pemilihan penyedia dapat jauh lebih singkat 25. Kontrak Payung pada E-Katalog A. Dalam rangka pengelolaan sistem katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKPP melaksanakan Kontrak Payung dengan Penyedia Barang/Jasa untuk Barang/ Jasa tertentu. B. Dihapus 26. Kewajiban Menggunakan E-purchasing A. Belum Diatur B. K/L/D/I wajib melakukan e-purchasing terhadap barang/jasa yang sudah dimuat dalam sistem katalog

28. Kewajiban Pelayanan Hukum A. Belum Diatur B. Pimpinan K/L/D/I wajib memberikan pelayanan hukum kepada PA/KPA/ PPK/ULP/Pejabat Pengadaan/PPHP/ PPSPM/Bendahara/APIP dalam menghadapi permasalahan hukum dalam lingkup Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 29. Ruang Lingkup A. Belum Diatur B. Pelayanan hukum hanya diberikan hingga tahap penyelidikan untuk tindak pidana dan pelanggaran persaingan usaha KETENTUAN LAIN 30. Pengadaan di Desa A. Belum Diatur B. Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa di Desa diatur dengan peraturan Bupati/Walikota yang mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh LKPP 31. Konsolidasi Pengadaan A. Belum Diatur B. Pimpinan K/L/D/I mendorong konsolidasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Saat ini pelaksanaan pengadaan di K/L/D/I terkotak-kotak berdasarkan kegiatan dan anggaran. Dengan munculnya aturan ini, maka pelaksanaan pengadaan didorong dilaksanakan secara terkonsolidasi sehingga tidak lagi banyak dilaksanakan secara pengadaan langsung dan dapat mendorong pelaksanaan pengadaan yang lebih efektif dan efisien. Sumber : www.khalidmustafa.info. Rendy


23

WARTA INFO Penyedia

Syarat Perpajakan Direvisi, Ringankan Kualifikasi

“O

rang bijak taat pajak”

Semboyan untuk membayar pajak ini cukup terkenal di telinga masyarakat Indonesia. Setiap badan usaha maupun orang pribadi yang merupakan wajib pajak (WP) diharuskan untuk melaporkan dan menyetorkan pajak yang terutang berdasarkan nilai penghasilan sesuai dengan tarif yang telah diatur dalam aturan perpajakan (Undang-Undang No.36 tahun 2008). Untuk meringankan beban WP yang harus melunasi pajak terutang dalam waktu satu tahun, pembayaran pajak dapat dilakukan secara angsuran setiap bulannya. Dalam aturan pengadaan barang/jasa pemerintah sendiri, yaitu Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 (sebelum diubah dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015), pada pasal 19 ayat 1 huruf L disebutkan bahwa salah satu persyaratan penyedia barang/jasa melaksanakan pengadaan adalah: “sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan.”

24


Pada pelaksanaannya, hal tersebut cukup menimbulkan pertentangan antara panitia pengadaan/kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan (pokja) dan penyedia. Penyedia sering merasa dirugikan akibat persyaratan perpajakan ini, salah satunya adalah karena dalam proses pengadaan mereka digugurkan dengan alasan tidak memenuhi ketentuan pajak 3 bulan terakhir. Selain itu, beberapa pokja tidak memahami ketentuan perpajakan. Salah satunya adalah mengenai ketentuan batas akhir pembayaran dan pelaporan SPT Masa Badan. Masih banyak pokja yang mempersyaratkan laporan pajak bulan sebelumnya padahal batas waktu pemasukan penawaran di bawah tanggal 20. Aturan perpajakan menetapkan batas akhir pelaporan SPT Masa Badan adalah tanggal 20 bulan berikutnya, sehingga untuk persyaratan pengadaan, sebelum tanggal 20, penyedia masih diperbolehkan menyerahkan laporan bulanan pajak 2 bulan sebelumnya. Masalah lainnya muncul setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 dimana perusahaan yang termasuk sebagai WP yang memiliki peredaran bruto tertentu tidak perlu melaporkan PPh Pasal 25 tetapi hanya melakukan pembayaran pajak atas PPh Pasal 4 ayat (2). Sebagaimana tercantum pada PP No.46 Tahun 2013 pasal 2 bahwa:

1. Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final. 2. Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan b. Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak. Sedangkan dalam pasal 3 disebutkan bahwa: (1) Dalam hal peredaran bruto kumulatif Wajib Pajak pada suatu bulan telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam suatu Tahun Pajak, Wajib Pajak tetap dikenai tarif Pajak Penghasilan yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan akhir Tahun Pajak yang bersangkutan. (2) Dalam hal peredaran bruto Wajib Pajak telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada suatu

WARTA INFO Penyedia 19 ayat 1 poin l yakni : “memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir” Dengan menghilangkan persyaratan pajak 3 bulan terakhir, diharapkan kerumitan evaluasi kualifikasi dan benturan pemahaman tentang peraturan perpajakan ini dapat dihindari.

Illustrasi Surat Setoran Pajak Sumber : pajak.go.id

“Dengan menghilangkan persyaratan pajak 3 bulan terakhir, diharapkan kerumitan evaluasi kualifikasi dan benturan pemahaman tentang peraturan perpajakan ini dapat dihindari.”

Tahun Pajak, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada Tahun Pajak berikutnya dikenai tarif Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Sebagaimana disebutkan pada aturan tersebut, saat pengiriman syarat kualifikasi, penyedia dapat menggantikan bukti pelaporan PPh Pasal 25 dengan PPh Pasal 4 jika omzet perusahaan tersebut tidak melebihi Rp 4,8 miliar. Akan tetapi beda dengan yang terjadi di lapangan, perusahaan yang termasuk WP yang dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) sering tidak lolos dalam tahap prakualifikasi, yaitu kelengkapan administrasi perusahaan, karena dianggap tidak melampirkan bukti pelaporan PPh Pasal 25 yang seharusnya bisa digantikan dengan PPh Pasal 4 tersebut. Mengapa hal tersebut terjadi? Tentunya karena kurangnya pemahaman dan informasi yang diterima oleh pokja mengenai aturan tersebut. Alasan pokja menggugurkan peserta adalah sesuai peraturan yang berlaku, yaitu dalam Perpres 54 dan Perpres 70 masih mempersyaratkan kualifikasi penyedia terkait kewajiban perpajakan adalah laporan pajak bulanan yang terdiri dari laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), dan PPh Pasal 25/Pasal 29. Tahun 2015 ini, pemerintah memberikan angin segar yang dianggap dapat mengatasi “keributan” yang timbul dalam pengadaan akibat aturan perpajakan ini. Peraturan Presiden No.4 tahun 2015 yang baru saja dikeluarkan tanggal 16 Januari 2015 diharapkan dapat memperingan beban persyaratan penyedia barang/jasa dengan menggantikan aturan sebelumnya dengan pasal

Lalu bagaimana jika perusahaan belum memiliki bukti pembayaran pajak tahun sebelumnya karena belum menyampaikan SPT tahun terakhir, namun hanya memiliki laporan pajak 3 bulan terakhir? Apakah tidak bertentangan dengan aturan tersebut? Adakah kemungkinan perusahaan tersebut digugurkan mengingat tidak ada klausul tambahan yang mengatur pengecualian mengenai hal tersebut? Sebagai contoh, sesuai UU perpajakan, batas akhir waktu penyampaian SPT tahunan 2014 Wajib Pajak Badan Usaha adalah per tanggal 30 April 2015, sehingga wajar jika pada pengadaaan yang dilaksanakan sebelum tanggal 30 April 2015, penyedia belum memiliki SPT Tahunan 2014. Oleh sebab itu, dibenarkan jika penyedia tersebut menyampaikan SPT tahun 2013 untuk memenuhi kualifikasi perpajakan. Pada bagian penjelasan Peraturan Presiden No.4 tahun 2015 dinyatakan bahwa kewajiban perpajakan tahunan terakhir dipenuhi dengan penyerahan SPT Tahunan tahun terakhir, sehingga pajak tahun sebelumnya dibenarkan selama batas waktu penyampaian SPT Tahunan pada tahun tersebut belum terlewati. Yang menjadi PR pemerintah saat ini adalah cara mensosialisasikan aturan baru tersebut sehingga pemahaman antara kedua belah pihak, baik penyedia maupun pokja, menjadi sejalan dan pelaksanaan pengadaan dapat menjadi lebih efisien dan efektif. Saran kami, jika pokja masih mensyaratkan laporan pajak 3 bulan terakhir, penyedia jangan ragu untuk menyampaikan hal ini saat tahapan pemberian penjelasan atau aanwijzing agar pokja dapat memahami aturan tersebut. Tentunya dengan komunikasi yang baik antara penyedia dan pokja akan menciptakan pengadaan yang sehat. Lalu tunggu apa lagi? Mari kita ciptakan pengadaan sehat bersama! VS warta ep ro c E D I SI XIII | 20 15

25

WARTA INFO Kerjasama

157 K/L/D/I Gunakan LPSE Kemenkeu Tengah tahun 2015, sebanyak 157 Kementerian/Lembaga/Instansi telah bergabung dengan LPSE Kementerian Keuangan untuk penerapan e-Procurement dengan membentuk admin agency dan memberikan Pelatihan dan Asistansi.

Wilayah Jakarta (Pusat) 1. Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 2. Komisi Yudisial (KY) 3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 4. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pemeriksa Keuangan RI 5. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 6. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia 7. Badan Kepegawaian Negara (BKN) 8. Sekretariat Negara 9. Biro Umum BPKP 10. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) 11. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 12. Lembaga Administrasi Negara RI (LAN) 13. Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPK GBK) 14. Kementerian BUMN 15. Badan Pengawas Mahkamah Agung RI 16. Pengadilan Agama Jakarta Pusat 17. Pengadilan Agama Jakarta Utara 18. Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia 19. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Wilayah Aceh 1. 2. 3. 4.

Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Aceh IAIN Ar-Raniry Aceh Kantor Badan SAR Aceh Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Malahayati Aceh Besar

Wilayah Kepulauan Riau 1. Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam

5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Seluma 6. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Seluma 7. Sekretariat Daerah Kab. Seluma 8. Sekretariat DPRD Kab. Seluma 9. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Seluma 10. Pengadilan Agama Curup 11. Kementerian Agama Kab.Seluma Bengkulu 12. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Seluma Bengkulu 13. Badan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Seluma 14. Pengadilan Agama Lebong

Wilayah Jambi 1. Kejaksaan Tinggi Jambi 2. Kejaksaan Negeri Muara Bungo

Wilayah Bengkulu 1. 2. 3. 4.

26

BPS Provinsi Bengkulu Dinas Kesehatan Kab. Seluma RSUD Tais Kab. Seluma Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma


Sumatera Barat 1. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat 2. Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Sumatera Barat 3. Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat

Wilayah Lampung 1. Stasiun KIPM Kelas I Lampung

Penandatanganan Nota Kesepahaman Foto : Wildan Farani

2. Perwakilan BPKP Provinsi Lampung 3. Badan Pengawas Pemilu Propinsi Sumatera Barat

Wilayah Sumatera Selatan 1. 2. 3. 4.

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan BPK Provinsi Sumatera Selatan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Kantor Badan Kepegawaian Negara Sumatera Selatan

Wilayah Jawa Barat 1. Panti Sosial Bina Netra “Wyata Guna” Kementerian Sosial R.I 2. Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung 3. Pengadilan Tinggi Bandung 4. Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Barat 5. Pengadilan Militer II-09 Bandung 6. Balai Penerbitan Braille Indonesia (BPBI) “ABIYOSO” Kementerian Sosial R.I

WARTA INFO Kerjasama

7. Balai Bahasa Bandung Kementerian Pendidikan Nasional R.I 8. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung 9. Pengadilan Negeri Karawang 10. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Wilayah Serang 1. Pengadilan Tinggi Agama Serang 2. Kejaksaan Tinggi Serang

Wilayah Yogyakarta 1. Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan Yogyakarta 2. Balai Taman Nasional Gunung Merapi 3. Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta 4. Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta 5. Kantor Perwakilan BPKP Yogyakarta

Wilayah Jawa Timur 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jawa Timur. Pengadilan Militer III Madiun Polda Jatim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Perwakilan BPK RI Perwakilan Jawa Timur Perwakilan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto Universitas Wijaya Putra Surabaya BPN Kota Surabaya Universitas Katolik Darma Cendika

Wilayah Bali 1. BMKG Wilayah Bali 2. Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem 3. Pengadilan Agama Gianyar 4. Pengadilan Agama Badung 5. RRI Singaraja 6. RRI Denpasar 7. Pusat Pengelolaan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara

6. Badan Pengelolaan Perbatasan Bengkayang 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bengkayang 8. Balai Karantina Pertanian Kelas I Pontianak 9. Bappeda Kabupaten Bengkayang 10. Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong 11. Satuan Kerja Dinas Kelautan Kalimantan Barat (04) 12. Satuan Kerja Dinas Kelautan Kalimantan Barat (06/P2HP) 13. Satuan Kerja Dinas Kelautan Kalimantan Barat (03) 14. Panglima Komando Daerah Militer XII Tanjung Pura 15. Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat 16. Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak 17. Balai Pengamatan Dirgantara Pontianak 18. Satuan Brimob Polda Kalimantan Barat 19. Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Kelas I Entikong 20. Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Kalimantan Barat 21. Kejaksaan Negeri Pontianak 22. Kejaksaan Negeri Putussibau

Wilayah Kalimantan Timur 1. Pengadilan Militer I-07 Balikpapan 2. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Balikpapan 3. Pusat Pengelolaan Ekoregion Kalimantan 4. Balai Karantina Kelas I Balikpapan 5. Pengadilan Agama Balikpapan 6. Pengadilan Agama Nunukan 7. Pengadilan Agama Tanjung Redeb 8. Kejaksaan Negeri Nunukan 9. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur 10. Pengadilan Agama Tanah Grogot

5. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Jeneponto 6. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kab Jeneponto 7. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto 8. Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Jeneponto 9. Akademi Pariwisata Makassar 10. Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar 11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab Takalar 12. Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Kab. Takalar 13. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Daerah Kab. Bulukumba 14. Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Daerah Kab. Takalar 15. TVRI Stasiun Sulawesi Selatan 16. Panti Sosial Marsudi Putra ‘Toddopuli’

Wilayah Maluku 1. Universitas Pattimura 2. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tenggara 3. LPP RRI Tual 4. Politeknik Perikanan Negeri Tual 5. Komisi Pemilihan Umum Kota Tual 6. LPP RRI Ambon 7. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Maluku 8. Pengadilan Negeri Tual 9. Kejaksaan Tinggi Maluku 10. Kejaksaan Negeri Tual 11. Cabang Kejaksaan Negeri Masohi di Geser 12. Cabang Kejaksaan Negeri Masohi di Wahai

Wilayah Maluku Utara Wilayah Kalimantan Tengah 1. Kejaksaan Tinggi Prop.Kalteng 2. Perwakilan BPKP Prop.Kalteng 3. Perwakilan BPK RI Kalteng

Wilayah Kalimantan Barat

Wilayah Sulawesi Tenggara

1. Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Kalimantan Barat 2. Kantor Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang 3. Stasiun Meteorologi Supadio 4. Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak 5. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat

1. LPP TVRI Stasiun Sulawesi Tenggara 2. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara

1. Stasiun Karantina Ikan,Pengendalian Mutu & Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Ternate

Wilayah Papua Barat 1. RRI Sorong 2. Kejaksaan Negeri Manokwari 3. Kejaksaan Negeri Sorong

Wilayah Papua Wilayah Sulawesi Selatan 1. 2. 3. 4.

Dinas Kesehatan Jeneponto SMAK Makassar RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle Kab. Takalar Dinas Pertanian Kab. Jeneponto

1. Badan Kepegawaian Negara Wilayah Papua 2. Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Propinsi Papua 3. Pengadilan Negeri Jayapura 4. Pengadilan Agama Sentani warta ep ro c E D I SI XIII | 20 15

27

WARTA INFO Sharing Session

Simpel Aplikasinya, Besar Manfaatnya sudah direkam dalam database. Aplikasi SIMPeL memaksa semua penyedia yang terdaftar tertib administrasi data kualifikasi. Pejabat pengadaan tidak boleh mengundang penyedia yang data kualifikasinya kedaluarsa. Ini dilakukan untuk mendorong penyedia meningkatkan kualitas dan kemampuannya.

Tampilan Aplikasi SIMPeL Sumber : www.simpel.lpse. kemenkeu.go.id

A

da cerita menarik pada saat Rapat Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung (SIMPeL) digelar di salah satu satuan kerja (satker) di Lapangan Banteng, Jakarta beberapa waktu silam. Satker tersebut sedang diaudit oleh Inspektorat Jenderal terkait pengadaan langsung. Beberapa dokumen seperti Survey Harga oleh Pejabat Pengadaan dan Berita Acara Hasil Negosiasi raib. Tak pelak hal ini menjadi temuan auditor. Lalu, apa yang menyebabkan hal ini bisa terjadi? Kurang tertibnya administrasi, khususnya penyimpanan dokumen pengadaan langsung secara manual, masih menjadi pekerjaan rumah (PR) tersendiri bagi satker. Selain itu, kendala lain yang dihadapi dalam proses pengadaan langsung adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kesulitan dalam memantau pelaksanaan pengadaan langsung yang dilakukan oleh Pejabat Pengadaan, kurangnya transparansi pengadaan langsung, dan belum ada referensi data penyedia pengadaan langsung di seluruh satker Kementerian Keuangan.

28


Berangkat dari masalah-masalah itulah aplikasi SIMPeL kini hadir. Aplikasi SIMPeL menawarkan berbagai solusi atas kesulitan-kesulitan pengadaan langsung yang selama ini terjadi. Ketika satker Kemenkeu menggunakan SIMPeL, maka diperoleh database penyedia. Pejabat pengadaan dapat memilih penyedia yang pernah menjadi rekanan satker lain untuk pekerjaan sejenis. Referensi penyedia yang dapat diundang pun semakin luas. Setiap tahap pengadaan langsung di SIMPeL direkam di database. Dimulai dari PPK membuat paket, memasukkan harga perkiraan sendiri (HPS), sampai pejabat pengadaan membuat berita acara hasil negosiasi dan menetapkan penyedia terpilih. Tidak ada proses pengadaan langsung yang terlewati. Dengan SIMPeL, pengadaan langsung lebih mudah dilaksanakan. Pejabat pengadaan bisa mengundang penyedia yang terdaftar di aplikasi sekaligus melihat data kualifikasinya. Penyedia tidak perlu melampirkan data kualifikasi setiap kali diundang oleh pejabat pengadaan untuk mengajukan penawaran harga karena data kualifikasi

Berbicara SIMPeL tidak bisa lepas dari aturan yang mendasari. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 tahun 2014 tentang Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung merupakan landasan hukum pengembangan aplikasi SIMPeL. Aturan ini diperjelas dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 275/KMK.01/2015 mengenai Tahapan Penerapan Pengadaan Langsung Secara Elektronik di Lingkungan Kemenkeu. Sedangkan petunjuk pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 276/KMK.01/2015. Penerapan SIMPeL dilaksanakan secara bertahap. Pilot project diberlakukan pada unit Eselon I tingkat pusat sejak tanggal 1 Juni 2014. Tahun 2015, penerapan pengadaan langsung secara elektronik diberlakukan pada satker Kemenkeu di tingkat pusat dan ibukota provinsi, meliputi pengadaan barang dan jasa lainnya dengan SPK. Terakhir, tahun 2016, penerapan pengadaan langsung secara elektronik diberlakukan pada seluruh satker Kemenkeu untuk seluruh jenis pengadaan barang/jasa dengan SPK, bukti pembelian dan kuitansi. WahyuB


29

WARTA INOVASI

SPSE Versi 3.6 Jembatan Menuju

SPSE Versi 4.0

U

ntuk mempercepat proses pengadaan barang/jasa pemerintah, Presiden mengeluarkan aturan baru mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah. Aturan yang pertama adalah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan yang kedua adalah Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Perpres 4/2015) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam Perpres 4/2015 tersebut dinyatakan bahwa apabila penawaran yang masuk kurang dari tiga, proses dapat tetap dilanjutkan dengan melakukan negosiasi teknis dan harga/biaya. Dengan demikian, apabila hanya terdapat 1 atau 2 calon penyedia yang memasukkan dokumen penawaran, proses lelang tetap dapat dilanjutkan dengan melakukan negosiasi teknis dan harga/biaya kepada satu atau dua calon tersebut. Untuk mendukung kedua aturan baru tersebut, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa (LKPP) merilis Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) versi terbaru, yaitu versi 3.6 yang merupakan pembaruan dari SPSE versi 3.5. Pada SPSE versi 3.5, apabila penawaran yang masuk kurang dari tiga, proses pengadaan barang/jasa harus diulang sehingga ada tambahan waktu untuk mendapatkan penyedia. Dengan penerapan SPSE versi 3.6, diharapkan proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat dilakukan lebih cepat. Perbedaan fitur antara SPSE versi 3.5 dengan SPSE versi 3.6 tidak begitu signifikan. Namun, proses pengadaan barang/jasa dapat dilaksanakan lebih cepat. Penyebab terjadinya lelang ulang akibat peserta yang mendaftar atau yang memasukkan dokumen penawaran

30


berjumlah kurang dari tiga, dapat diatasi dengan SPSE versi 3.6. Dengan demikian, implementasi SPSE versi 3.6 merupakan suatu kebutuhan mendesak dalam rangka mempercepat proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Selain penambahan fitur untuk panitia/pokja ULP dan penyedia, terdapat juga penambahan peran (role) baru, yaitu Pejabat Pengadaan. Pejabat Pengadaan di masing-masing satuan kerja dapat melaksanakan pengadaan barang/ jasa melalui aplikasi E-purchasing. Barang/jasa yang telah tersedia di katalog dalam aplikasi E-purchasing dapat langsung diadakan oleh Pejabat Pengadaan tanpa melalui proses pelelangan. Barry

Penambahan fitur Aplikasi SPSE 3.6 dari Aplikasi SPSE versi sebelumnya SPSE 3.5 Gambar Oleh : Bary

“Perbedaan fitur antara SPSE versi 3.5 dengan SPSE versi 3.6 tidak begitu signifikan. Namun, proses pengadaan barang/ jasa dapat dilaksanakan lebih cepat”

WARTA INOVASI

Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) Banner Iklan Aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) LKPP. Sumber : lkpp.go.id

“Dengan memanfaatkan SIKaP, panitia/pokja ULP dapat melaksanakan proses pengadaan barang/jasa tanpa perlu melakukan evaluasi kualifikasi, administrasi, dan teknis”

S

elain mengubah mekanisme proses lelang sebagaimana tercermin melalui SPSE Versi 3.6, Perpres 4/2015 juga mengatur mengenai e-lelang cepat dan e-seleksi cepat (e-tender express). Proses e-tender express memanfaatkan Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP). SIKaP merupakan bentuk implementasi Vendor Management System (VMS). Dengan memanfaatkan SIKaP, panitia/pokja ULP dapat melaksanakan proses pengadaan barang/jasa tanpa perlu melakukan evaluasi kualifikasi, administrasi, dan teknis. Selain itu, tidak diperlukan sanggahan dan sanggahan banding. Calon penyedia barang/jasa dapat langsung memasukkan harga penawaran untuk dievaluasi oleh panitia/pokja ULP. SIKAP merupakan aplikasi yang memuat data atau informasi kinerja penyedia barang/jasa, yang meliputi identitas, kualifikasi, dan riwayat kinerja penyedia. SIKaP juga menyimpan informasi antara lain berupa identitas pokok, izin usaha, pajak, akta pendirian dan/atau perubahan terakhir, pemilik, tenaga ahli, dan pengalaman penyedia barang/jasa. Sepintas SIKaP memiliki kemiripan dengan data penyedia yang terdapat di dalam SPSE. Namun, dengan penambahan beberapa informasi yang dibutuhkan.

secara terpusat. Berikut ini beberapa fungsi dari aplikasi SIKAP: • menyatukan data penyedia barang/jasa di seluruh Indonesia, sehingga dapat diperoleh penyedia barang/jasa yang qualified sesuai dengan jenis atau kompetensi usaha yang dimilikinya. • menyediakan informasi berupa jumlah penyedia. • memberikan kemudahan dalam proses perhitungan jumlah penyedia. • mempermudah proses pengolahan data penyedia. Agar e-tender express di atas dapat terwujud, data kualifikasi dan administrasi penyedia barang/jasa dalam aplikasi SIKAP harus terjamin. Data spesifikasi teknis memiliki standar yang jelas, seperti mengacu pada data spesifikasi teknis dalam aplikasi E-purchasing atau standar acuan yang jelas yang ada di pasaran. Untuk mengakses aplikasi SIKaP, penyedia dapat mengakses situs www.sikap.lkpp.go.id.. Barry

Implementasi SIKAP memberikan kemudahan kepada penyedia barang/jasa, yaitu pengisian data penyedia yang cukup sekali saja. Hal ini disebabkan data dan informasi yang dimasukkan oleh penyedia ke dalam SIKaP akan tersimpan warta ep ro c E D I SI XIII | 20 15

31

WARTA KEGIATAN

Bimtek SIMPeL 32 Provinsi Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Pusat LPSE) mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung (SIMPeL) pada tanggal 27 Februari—20 Maret 2015. Acara yang dihadiri oleh pejabat pengadaan dan rekanan ini dilaksanakan di masing-masing ibukota provinsi. Dari kegiatan ini diharapkan setiap satker di ibukota provinsi dapat mengimplementasikan Pengadaan Langsung secara elektronik dengan fasilitas aplikasi SIMPeL sesuai dengan amanat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 275/KMK.01/2015. Pada pelaksanaan bimtek ini, para pejabat pengadaan antusias memberikan usulan agar aplikasi SIMPeL bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Harapan adanya aplikasi SIMPeL ini

Pengelola LPSE Perbarui Ilmu

adalah pejabat pengadaan memiliki referensi penyedia yang lebih luas.

Bimtek Aplikasi SIMPeL di Surabaya Foto Oleh : Meysza

Apabila sudah diterapkan, akan terbentuk database hasil pengadaan langsung yang nantinya akan mempermudah user untuk mendapatkan informasi yang dapat digunakan untuk penyusunan spending analisis, analisis standar biaya, laporan pelaksanaan pengadaan langsung, dan laporan manajerial lainnya sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Meysza

Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Pusat LPSE) mengundang para pengelola LPSE Kemenkeu Daerah pada kegiatan Training of Trainers (ToT). Acara yang diikuti oleh 30 peserta perwakilan pengelola LPSE ini diselenggarakan pada tanggal 16—18 Februari 2015 di Ruang Pelatihan Pusat LPSE, Gedung Djuanda I Lantai Mezanin. ToT ini merupakan kelanjutan dari rangkaian kegiatan peningkatan kualitas layanan daerah

tahun anggaran 2015 dan pembekalan materi aplikasi pengadaan, antara lain Sistem Informasi Manajemen Pengadaan (SIMAPAN), Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung (SIMPeL), dan Back Office. Selain itu, ada dua materi terkait informasi update pengembangan aplikasi dan regulasi, yaitu sosialisasi SPSE Versi 3.6 dan Versi 4.0 serta sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. “Banyaknya informasi yang aktual dan pengetahuan aplikasi yang wajib diketahui oleh seluruh pengelola LPSE daerah menjadikan kegiatan ToT ini menjadi penting untuk membimbing satuan kerja dalam proses pengadaan. Khususnya aplikasi SIMPeL yang telah menuai banyak permintaan pelatihan”, ujar Kepala Bidang Layanan Teknis Pengguna Pusat LPSE, Luqman Joyo Kartono. Meysza Training Of Traines Pengelola LPSE Daerah di Ruang Pelatihan Pusat LPSE Lantai Mezanin Gdg Juanda I Jakarta Foto Oleh : Syarif

32


WARTA KEGIATAN

Pelatihan SIMPeL Di Kantor Pusat

Suasana Pelatihan Aplikasi SIMPeL di ruang pelatihan Pusat LPSE Lantai Mezanin Gdg Djuanda I Jakarta Foto Oleh : Meysza

Kegiatan yang diikuti oleh sebelas peserta ini terbagi dalam dua jenis kegiatan yaitu pengenalan aplikasi SIMPeL dan pelatihan simulasi aplikasi SIMPeL. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi dan pengetahuan mengenai penerapan dan penggunaan aplikasi SIMPeL bagi PPK dan Pejabat Pengadaan di lingkungan Biro Umum dan Biro Perlengkapan. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/ PMK.01/2014 tentang Pengadaan Langsung Secara Elektronik di Lingkungan Kemenkeu, Pusat LPSE melaksanakan kegiatan pelatihan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung (SIMPeL) dengan mengundang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan di lingkungan Biro Umum dan Biro Perlengkapan Sekretariat Jenderal Kemenkeu pada Kamis (15/1).

Pusat LPSE mendapatkan nilai tertinggi Indeks Keamanan Informasi (KAMI) tahun 2014 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Hasil pemeringkatan dan sertifikat diserahkan oleh Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi ,Woro Indah Widiastuti kepada Kepala Pusat LPSE, Charmeida Tjokrosuwarno pada tanggal 09 April 2015 di Gedung Wahana Bakti Pos Bandung, Jawa Barat. Tujuan kegiatan Pemeringkatan Indeks KAMI adalah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan informasi dalam keberlangsungan pelayanan publik. Pemeringkatan Indeks KAMI tahun 2014 ini dilakukan terhadap 84 instansi pemerintah yang terdiri dari 17 Kementerian/Lembaga Pusat dan 67 Pemerintah Daerah. Proses pengukuran nilai Indeks KAMI didasarkan pada lima area penilaian, yaitu tata kelola keamanan informasi, pengelolaan risiko keamanan informasi, kerangka kerja keamanan informasi, pengelolaan aset informasi, dan teknologi dan keamanan informasi.Yudha

Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, diharapkan wawasan dan pengetahuan bagi PPK dan Pejabat Pengadaan mengenai SIMPeL akan meningkat, sehingga dapat mendukung pelaksanaan kebijakan percepatan implementasi pengadaan langsung secara elektronik yang mengedepankan prinsip transparansi di lingkungan Kemenkeu. Meysza

Pusat LPSE Raih Nilai Tertinggi Indeks Keamanan Informasi 2014

Kepala Pusat LPSE Menerima Hasil Pemeringkatan Indeks Kemanaan Informasi Foto Oleh : Yudha


33

WARTA KEGIATAN

Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Pusat LPSE) menggelar acara Rapat Koordinasi (Rakor) pada tanggal 4—6 Februari 2015 dengan para Koordinator LPSE Daerah. Rakor ini merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Kegiatan rakor pada tahun ini bertemakan: “Mewujudkan Peran LPSE Sebagai Penggerak Utama Penguatan Pengadaan di Lingkungan Kemenkeu” dengan Gedung Keuangan Negara (GKN) Bandung, Jawa Barat sebagai tuan rumah kegiatan ini. Tema rakor ini ditetapkan sesuai dengan program Transformasi Kelembagaan yang saat ini sedang berlangsung di lingkungan Kemenkeu, di mana salah satu fungsi transformasi yang harus dilaksanakan yaitu dari aspek penguatan pengadaan dan pengelolaan aset. Acara rakor ini dibuka dengan sambutan Bapak Djoko Wihantoro selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPBN) Provinsi Jawa Barat dan Bapak Haryono selaku Kepala Rumah Tangga GKN Bandung. Kemudian dilanjutkan dengan pembekalan aplikasi SIMAPAN dan SIMPeL. Setelah itu para peserta rakor dibagi menjadi empat kelompok. Pembahasan yang dilakukan di masing-masing kelompok terkait dengan penyampaian capaian kinerja tahun 2014 oleh Kepala Koordinator 34


Rapat Koordinasi Pengelola LPSE Daerah Penyerahan Program Kerja Antara Kepala Pusat LPSE dengan Perwakilan Koordinator LPSE Daerah Foto Oleh : Syarif

Peserta Rapat Koordinasi Pengelola LPSE Daerah Foto Oleh : Radit

masing-masing daerah, program kerja tahun 2015, strategi implementasi SIMPeL, dan usulanusulan perbaikan substansi Perpres tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan guna mewujudkan continuous improvement di masa yang akan datang. Meysza

FAQ

Helpdesk Menjawab Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan bahwa: a. Pasal 83 ayat (1) poin b: Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) menyatakan pelelangan/pemilihan langsung gagal apabila jumlah peserta yang memasukkan dokumen penawaran untuk Pengadaan/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya kurang dari 3 peserta; b. Pasal 109 ayat (7) poin c: Dalam pelaksanaan e-tendering dilakukan dengan ketentuan apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 peserta, pemilihan penyedia dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga/ biaya; Dalam dua pasal di atas apakah tidak saling bertentangan? Mohon penjelasannya. Terima kasih. (Pokja ULP, Jakarta) Jawab: Pasal 83 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (7) tersebut tidak saling bertentangan, dengan penjelasan sebagai berikut : 1. Pasal 83 ayat (1) menjelaskan untuk proses pelelangan yang dilaksanakan secara manual/tidak secara elektronik, maka apabila yang memasukkan dokumen penawaran kurang dari 3 peserta, pelelangan tersebut dinyatakan gagal oleh Pokja ULP;

2. Adapun Pasal 109 ayat (7) khusus mengatur pelelangan yang dilaksanakan secara elektronik dengan metode e-tendering (melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik - LPSE), sehingga apabila yang memasukkan penawaran kurang dari 3 proses pelelangan tidak gagal dan dapat dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga/biaya; Tindak lanjut lelang gagal Kami akan melaksanakan paket pengadaan kendaraan bermotor dengan nilai pagu anggaran Rp415.000.000,00. Apakah proses pelaksanaan pengadaannya oleh Pokja ULP atau Pejabat Pengadaan? dan bagaimana prosesnya? (PPK, Satker Kemenkeu, Nusa Tenggara Barat) Jawab : 1. Produk kendaraan bermotor telah ada dalam sistem katalog elektronik (e-catalogue) LKPP. Sehingga sesuai ketentuan dalam Pasal 110 ayat (4) Perpres Nomor 4 Tahun 2015 bahwa K/L/DI wajib melakukan e-purchasing terhadap barang/jasa yang dimuat dalam sistem katalog elektronik sesuai kebutuhan K/L/D/I,

maka proses pengadaan kendaraan bermotor dimaksud dilakukan melalui e-purchasing; 2. Sesuai ketentuan Pasal 110 ayat (5) Perpres Nomor 4 Tahun 2015 bahwa e-purchasing dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi/ Institusi, sehingga walaupun nilainya diatas Rp200.000.000,00 dapat dilakukan oleh Pejabat Pengadaan; 3. Adapun langkah-langkah teknisnya sebagai berikut: a. Mendaftarkan user id dan password bagi PPK dan Pejabat Pengadaan sesuai dengan Surat Keputusan dari Pengguna Anggara/Kuasa Pengguna Anggaran kepada Admin Agency LPSE untuk proses pengadaan dengan e-purchasing; b. Pejabat Pengadaan login dalam website LPSE pada menu non penyedia; c. Klik aplikasi e-procurement lainnya; d. Klik aplikasi e-purchasing V.3 (Kartu, ISP, Kendaraan, dan PJU); e. Baca petunjuk manual e-purchasing dalam aplikasi; f. Buat paket e-purchasing sesuai dengan petunjuk manualnya. TW


35

WARTA PILIHAN Cerpen

Ia mengenakan celana jins warna biru yang sepertinya belum dicuci selama tiga bulan atau lebih. Kaos polos putih yang ditutupi jaket jins belel juga tampak tak lagi cemerlang. Giginya tak putih sempurna, tampak menguning. Seperti gigi para perokok yang dikusamkan nikotin. Ia sedang duduk di bangku sebuah kedai kopi di pelataran bandara Dominique Eduard Osok, bandara di sisi timur Kerajaan Nusantara, ketika seorang perempuan berkerudung menghampirinya. Sesaat setelahnya, perempuan berkerudung itu menyalaminya dan mencium tangannya.

Illustrasi Cerpen Demi Onisimus Oleh : RZ Irwansyah

D

en Dalidjo namanya, pria kelahiran Klaten tiga puluh tujuh tahun silam. Lulusan Teknik Arsitektur Universitas Gajah Mungkur. Ia pertama kali datang ke Sorong selepas kuliah. Umurnya sekitar dua puluh tiga kala itu. Saat Sorong belum seramai dan serapi sekarang, katanya suatu ketika kepada anak muda berambut keriting yang dijumpainya di suatu tempat. Den Dalidjo memutuskan pergi ke Sorong, sementara teman-teman kuliahnya memilih ke Mataram, ibukota Kerajaan Nusantara. “Aku ingin membangun peradaban modern di

36


sana,” katanya kepada seorang teman ketika ia baru saja lulus dari kuliah arsiteknya. Dalam benaknya, ia berpikir akan membangun banyak gedunggedung megah, jalan, jembatan, dan sarana-prasarana lain yang menopang peradaban modern. Demi mewujudkan cita-cita yang terasa sedikit berlebihan, ia mendirikan sebuah perusahaan konstruksi bersama seorang rekannya, Gabriel Joned. Pria keturunan Argentina-Jawa yang dikenalnya ketika kuliah. Mereka bertemu di angkringan di seputaran Pogung. Dari sana, mereka merasa memiliki kesamaan, utamanya dalam perkara membangun peradaban

modern. Mereka punya mimpi, kelak tak akan ada kesenjangan Nusantara BaratNusantara Timur seperti yang terjadi saat itu. Pada masa itu, beberapa kadipaten di wilayah Nusantara Barat telah mengalami kemajuan pesat, antara lain Mojokerto, Pekanbaru, Malaka, Tumasik, dan Mataram. Sedangkan di wilayah Nusantara Timur, hanya Watampone dan Kotamobagu yang dapat dibilang maju. Sepuluh tahun berlalu dan segalanya berjalan sesuai rencana. Den Dalidjo dan Gabriel Joned mulai melakukan pendekatan kepada pemerintah setempat. Mereka sampaikan harapan mereka tentang Nusantara Timur

WARTA PILIHAN Cerpen yang maju. Pemerintah daerah tertarik dengan proposal mereka. Beberapa proyek tata kota dan pembangunan pun mulai dipercayakan pada mereka. Mereka berhasil sedikit mimpi mereka, menjadikan Sorong lebih maju, setidaknya daripada pertama kali mereka menginjakkan kaki di sana. Pagi, siang, sore, malam bergantian setiap hari. Den Dalidjo dan Gabriel Joned tetap memegang mimpi dan mewujudkannya perlahan-lahan. Sampai pada akhirnya, Sorong menjadi kota yang lebih tertata dan rapi dan maju, bahkan dibandingkan kota tetangganya yang ditunjuk sebagai ibukota kadipaten, Klamono. Pemerintah makin terpukau dengan aksi dwitunggal Den Dalidjo-Gabriel Joned. Mereka dipasrahi proyek-proyek yang lebih besar. Mulai pembangunan kantor pemerintah kerajaan, pembangunan saluran air, taman, konsultansi tata kota, dan segala macam pekerjaan lain yang berhubungan dengan pembangunan. Hal ini, menjadi pemicu cemburu warga asli kepada Dalidjo dan Joned. Adalah Onisimus Da Silva, pemuda brilian kelahiran Sorong, lulusan universitas ternama di Mataram, yang di kemudian hari menggerakkan rekan-rekannya menuntut keistimewaan kepada pemerintah. “Kita sudah lama dijajah bangsa lain, dan kali ini kita dijajah saudara kita sendiri. Mereka seenak hati mencari uang di tanah kita, untuk mereka bawa pulang ke tanah mereka. Bersenang-senang di tanah mereka. Dan kita? Kita dibiarkan terbuai dengan pembangunan yang mereka lakukan. Mereka meraup keuntungan dari pembangunan yang mereka lakukan. Sedangkan kita, dibiarkan musnah oleh keberadaan mereka,” katanya berorasi di hadapan puluhan rekannya. Cepat, dan sangat pesat, Onisimus menggerakkan rekan-rekannya. Mereka bergerak mempengaruhi pemerintah, dari daerah sampai pusat. Mereka bergerak ke Timika, Kanawa, Merauke, Boregaina, bahkan sampai San Cristobal,

mengajak rekan-rekan yang dianggap senasib untuk menuntut keadilan bagi warga seperti mereka. Jumlah mereka makin hari makin membengkak. Orangorang pendatang seperti Den Dalidjo dan Gabriel Joned makin terdesak. Hampir setiap malam, Den Dalidjo dan Gabriel Joned mendapat teror dari kelompok Onisimus. Berbagai macam teror, mulai pemalakan, ancaman, dan segala macam bentuk teror yang bisa mereka lakukan. Makin kemari, pekerjaan dari pemerintah makin berkurang. PT Dwitunggal Perkasa, perusahaan milik duo Dalidjo-Joned makin menurun pendapatannya. Proyek-proyek pembangunan yang mereka rencanakan dan sedang mereka kerjakan terlantar tak keruan. Pemerintah daerah mulai ketakutan dan tak lagi memberikan pekerjaan pembangunan kepada Den Dalidjo dan Gabriel Joned. Pemerintah daerah mulai kehabisan akal. Di satu sisi, mereka ingin proyek pembangunan yang direncanakan jauh-jauh hari berjalan sesuai keinginan. Di sisi lain, mereka harus mengakomodasi kepentingan warga lokal yang menganggap pendatang semacam Dalidjo dan Joned membunuh sandang pangan mereka. Pemerintah daerah pun mendesak pemerintah pusat untuk menyiapkan aturan yang mengakomodasi hal itu. Pemerintah pusat pun terdesak oleh gerakan kelompok Onisimus dan pemerintah daerah. Mereka tak ingin terjadi keributan antar lapisan rakyat Nusantara. Mereka takut dianggap tak becus mengurusi kerukunan antar warga kerajaan. Mereka mencoba mengakomodasi sebanyak-banyak kepentingan rakyat. Maka disusunlah sebuah peraturan yang mengakomodasi hal itu. Tiga tahun lalu, Raja Nusantara menandatangani Peraturan Kerajaan nomor delapan puluh empat. Peraturan yang mewajibkan seluruh pelaksanaan pembangunan di wilayah Nusantara

Timur harus dilaksanakan oleh warga setempat. “Dalam hal ini, yang dimaksud warga setempat adalah warga yang lahir dan berdomisili di wilayah Nusantara Timur,” kata juru bicara Kerajaan Nusantara pada konferensi pers yang digelar dua hari pasca penandatanganan peraturan. Sejak saat itu, Den Dalidjo dan Gabriel Joned mulai kehilangan pekerjaan. Seluruh pembangunan yang sedang mereka kerjakan dihentikan dan diputuskan kontraknya usai penandatanganan Peraturan Kerajaan itu. Setahun setelahnya, Gabriel Joned pulang ke Buenos Aires dan mendirikan perusahaan konstruksi. Enam bulan kemudian, perusahaannya bangkrut. Seminggu setelah kebangkrutan itu, ia meninggal dunia dalam kecelakaan pesawat menuju Guatemala. Sedangkan Den Dalidjo lebih memilih tetap tinggal di Sorong karena ia sudah berkeluarga dan istrinya lebih senang tinggal di sana, selain karena ia juga telah jatuh cinta dengan bumi Sorong. Saat ini ia bekerja sebagai supir truk yang beroperasi untuk perusahaan konstruksi milik Onisimus. Seminggu lalu Den Dalidjo pulang ke Klaten, melepas rindu kepada kampung halaman yang ditinggalkannya empat belas tahun silam. Hari ini ia kembali ke Sorong, kembali melanjutkan perjuangannya sambil menikmati sisasisa karyanya di masa lalu. Sebelum matahari setinggi kepala, ia tiba di bandara Dominique Eduard Osok, salah satu karyanya yang tak sia-sia dan masih dimanfaatkan sampai kini. Ia duduk di salah satu bangku kedai kopi di pelataran bandara, menanti kedatangan istrinya yang berjanji akan menjemputnya. Tak lama, seorang perempuan berkerudung menghampirinya. Perempuan itu menyalaminya dan mencium tangannya. Di sanalah, kelak cerita ini kembali dimulai. *cerita ini hanyalah fiktif belaka, apabila terjadi kesamaan tokoh, tempat, dan kejadian hanyalah kebetulan semata.


37

WARTA PILIHAN

Online Sh p, Kemudahan Berbelanja Masa Kini

atau smartphone, koneksikan dengan internet, kemudian buka halaman laman dan ketikkan kata kunci barang yang Anda cari pada laman search engine atau mesin pencari, misalnya Google. Seketika akan muncul situs-situs online shop dan pilihan produk yang Anda inginkan. Anda tinggal membukanya satu-satu, membandingkan harga, dan mengecek reputasi penjual, sebelum Anda memutuskan untuk membeli barang yang diinginkan. Setelah itu, Anda hanya perlu menunggu pesanan Anda sampai di rumah. Mudah bukan?

D

i zaman yang modern ini, online shop atau olshop bukan hal yang asing lagi. Sebagian besar masyarakat yang akrab dengan internet pasti mengenal istilah ini. Ya, online shop adalah jual beli barang dengan media internet. Jadi penjual dan pembeli hanya bertransaksi di dunia maya, tanpa tatap muka. Dibandingkan dengan belanja langsung, online shop punya beberapa keunggulan, baik dari sisi harga, waktu, dan tenaga. 1. Harga Harga barang di online shop cenderung lebih murah dibandingkan dengan di toko. Hal ini disebabkan penjual barang online shop tidak perlu menyewa gedung dan membayar listrik, penjual cukup mem-posting barang dagangannya di media sosial atau laman pribadi. Sehingga tidak ada pembebanan biaya sewa gedung dan listrik pada harga barang yang dijual. Di samping itu, ketika Anda berbelanja di online shop, uang Anda hanya akan

38


Illustrasi online Shopping Sumber dari : mentorpl.org

terpakai untuk membayar harga barang dan ongkos kirim. Sedangkan jika berbelanja langsung, selain untuk membayar harga barang yang cenderung lebih mahal, uang Anda juga akan terpakai untuk membayar ongkos transportasi dan konsumsi dalam perjalanan. Inilah yang membuat berbelanja online shop menjadi lebih murah. 2. Waktu Jika Anda berbelanja langsung, Anda harus keluar rumah, menuju pusat perbelanjaan/toko yang Anda tuju, berkeliling mencari barang yang Anda cari sambil membandingkan harga dari satu toko ke toko yang lain, kemudian setelah mendapat barang yang Anda inginkan, Anda kembali ke rumah. Ya, kalau Anda mendapatkan barangnya. Nah, kalau tidak? Hanya buang-buang waktu saja kan? Dengan online shop, Anda tidak perlu membuang-buang waktu Anda untuk melakukan hal yang merepotkan di atas. Anda cukup membuka komputer, laptop,

Berbicara soal cara pembayaran pada online shop, biasanya dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan transfer dan COD (Cash on Delivery). COD adalah metode pembayaran pada online shop di mana pembeli membayar ketika barang pesanan sampai di rumah. Pembeli benar-benar dimanjakan dengan metode COD ini. Hanya satu klik, barang sampai di rumah, tanpa harus repot transfer ke bank. Dengan begitu, Anda akan mampu menghemat waktu Anda sehingga Anda dapat memanfaatkannya untuk aktivitas lain yang lebih bermanfaat daripada sekedar belanja. 3. Tenaga Belanja langsung membuat Anda capek. Kenapa? Karena Anda harus datang ke toko/pusat perbelanjaan yang Anda tuju kemudian berjalan berkeliling mencari barang yang Anda inginkan. Tentu saja menguras tenaga Anda. Terlebih di Jakarta, Anda harus bermacetmacetan dan berpanas-panasan di jalan. Melelahkan, bukan?

WARTA PILIHAN

antaranya pembeli tidak bisa melihat dan menyentuh secara langsung barang yang dijual, sehingga terkadang barang yang dipajang di laman tidak sesuai dengan barang yang diterima. Bisa saja karena faktor pencahayaan, sehingga barang di foto terlihat lebih bagus. Atau si penjual memang kurang jujur, barang yang dipajang tidak sama dengan barang aslinya.

Illustrasi Shopping Online Sumber dari : blog.quizzle.com

Dengan online shop, Anda cukup duduk manis dan browsing barang yang Anda cari di layar laptop/smartphone Anda. Di samping keuntungan di atas, dari sisi varian produk, online shop masih di atas angin dibandingkan dengan belanja langsung. Barang-barang di online shop terkadang tidak bisa Anda temukan di toko. Contohnya barang-barang unik yang hanya dijual di instagram. Penulis sudah membuktikan sendiri, produk custom case handphone sangat mudah ditemukan di instagram, tetapi sulit untuk mencarinya di toko-toko case handphone pada umumnya. Dari beragam keuntungan online shop, terdapat juga beberapa kekurangan, di

“Dengan online shop, Anda tidak perlu membuang-buang waktu Anda untuk melakukan hal yang merepotkan “

Selain itu, ada sebagian orang yang menyalahgunakan fasilitas dunia maya ini, misalnya dengan membuat online shop palsu, yang ketika si pembeli sudah deal barang dan transfer uang, kemudian si penjual kabur atau tidak bisa dihubungi. Untuk menghindari hal tersebut, solusinya adalah Anda harus menjadi pembeli yang cerdas dan teliti dalam mencari barang dan online shop yang diminati. Beragam keuntungan online shop ternyata menginspirasi pemerintah untuk mengembangkan sistem online shop dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah, yang dikenal dengan e-purchasing melalui sistem katalog elektronik (e-katalogue) yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Terlebih dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, LKPP melakukan pengembangan besar-besaran dengan sistem e-katalog yang sudah dimiliki. Dengan menggandeng perusahaan e-commerce PT Bhinneka Mentari Dimensi Maret lalu, LKPP berhasil menambah ribuan produk dari toko online Bhinneka. com ke dalam sistem e-katalog dalam waktu yang relatif singkat. Dengan masuknya 8.663 produk Bhinneka.com ke dalam e-katalog, sekarang sudah

tersedia 30.000 lebih produk yang tayang dalam e-katalog LKPP. Penambahan produk Bhinneka.com dalam e-katalog LKPP dilakukan melalui proses agregasi data yang di-generate melalui agregator sehingga produk yang tayang dapat diperbaharui secara berkala dan otomatis. E-katalog merupakan sistem berbasis web, sehingga dapat diakses melalui berbagai browser di antaranya Mozilla Firefox, Google Chrome, dan Internet Explorer. Untuk mengaksesnya, ketikkan alamat URL e-katalog pada kolom address bar. Terdapat berbagai kategori produk dalam e-katalog, yaitu Computer, Peripheral, Gadget, Software, Photography, Office, dan Tools. Layaknya website e-commerce pada umumnya, hanya dengan mengetikkan kata kunci barang yang akan dibeli pada kolom pencarian, akan tampil daftar produk dilengkapi dengan gambar, nama produk, tipe produk, harga, dan nama penyedianya. Pelaku e-purchasing hanya perlu membandingkan satu produk dengan produk lainnya dan dapat langsung mengetahui produk mana yang memberikan harga terbaik dengan spesifikasi yang sama. Berdasarkan Pasal 110 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, K/L/D/I wajib melakukan e-purchasing terhadap barang/jasa yang sudah dimuat dalam e-katalog sesuai dengan kebutuhan K/L/D/I. Hal ini tentu akan mempercepat pengadaan barang/ jasa pemerintah yang tadinya untuk pengadaan barang dengan nilai di atas 200 juta harus melalui lelang yang membutuhkan waktu cukup lama, sekarang hanya tinggal satu klik, saja. Aida


39

WARTA PILIHAN

4G LTE, Untuk Pengadaan Lebih Oke

M

edio tahun 90an, saya ingat ketika pager masih menjadi alat komunikasi satu arah yang marak digunakan. Seiring waktu, peran pager digantikan telepon seluler (HP). Mulai yang hanya bisa menerima panggilan, berkembang menjadi HP dengan jaringan 3G yang memungkinkan video call atau video streaming. Peran jaringan 3G pun mulai tergusur. Digunakan pertama kali pada 2009 di Swedia, muncul jaringan 4G LTE yang disebut sebagai jaringan nirkabel (wireless) tercepat saat ini. 4G LTE (4 Generation Long Term Evolution) merupakan generasi keempat pengembangan telekomunikasi nirkabel. 4G LTE telah menjadi standar komunikasi berkecepatan tinggi HP dan data terminal. Merujuk pada wikipedia, kecepatan unduhnya adalah 300mbps sedangkan kecepatan unggah sebesar 75mbps. Jika anda mengunggah file ukuran 500Mb, hanya butuh waktu kurang dari 10 detik.

Gambar 4G LTE Sumber dari : imagekb.com

elektronik. Selain itu, diharapkan penyedia tidak sulit memperoleh informasi. Apabila ada lelang, perusahaan yang berkompetisi menjadi semakin banyak dan beragam. Pemenang lelang pun beragam, bukan pihak itu-itu saja sehingga tidak ada kesan monopoli dan permainan orang dalam (kolusi).

Internet cepat buat apa? Kendala yang sering dialami penyedia adalah sulit mengunggah dokumen dalam SPSE. Tidak semua penyedia memiliki akses internet yang besar (idealnya minimal 1 mbps) untuk mengunggah dokumen penawaran. Belum lagi kebiasaan penyedia yang mengunggah dokumen pada menit terakhir pemasukan dokumen penawaran, risiko gagal unggah menjadi semakin besar. Diharapkan dengan internet cepat, gagal unggah dapat diminimalisasi dan dapat meningkatkan persaingan pasar bebas melalui e-commerce atau perdagangan 40


Internet cepat dalam e-commerce tidak hanya dari sisi pemerintahan, melainkan dari sisi business-to-business commerce atau perusahaan menjual produk ke perusahaan lain. Hubungan jaringan bisnis antarperusahaan ini disebut supply chain. Supply Chain Management (SCM) adalah konsep yang mengintegrasikan manajemen dengan rantai persediaan. Tujuan SCM adalah meminimalkan biaya, memperbaiki kinerja, dan memberikan nilai tambah untuk bersaing. Mengutip dari blog, SCM mempunyai tiga tujuan yaitu: 1. Memperoleh produk yang benar pada

tempat yang tepat dengan biaya serendah mungkin. 2. Menjaga persediaan serendah dengan tetap dapat melayani konsumen sebaik mungkin. 3. Mengurangi waktu pesanan. Dengan kemudahan pertukaran data dan kebutuhan setiap perusahaan, serta SCM yang baik, pemenuhan kebutuhan konsumen menjadi lebih baik. Apabila konsumen adalah pemerintah, pemenuhan kewajiban pengadaan barang/jasa pun menjadi mudah sehingga wanprestasi penyedia dapat diminimalkan. Implementasi 4G LTE tidak lepas dari berbagai hambatan. Mengutip pernyataan Menkominfo, Rudiantara, terbatasnya penggunaan 4G LTE antara lain karena perlu penataaan ulang frekuensi dan penambahan investasi infrastruktur. Penggunaan jaringan 4G LTE memerlukan upgrade peralatan dan software. Selain itu spektrum jaringan yang berbeda dengan 3G mengakibatkan diperlukan investasi tambahan. (aldyaw)


41

WARTA KULINER

Surga Bagi Pecinta Sate Kambing

P

ada warta kuliner kali ini, saya ingin mereviu makanan yang terkenal dengan tusuknya, yang konon menjadi simbol kota Bandung. Lebih spesifik saya ingin mengulas sate kambing di sini. Meski tusuknya menjadi simbol Kota Kembang, makanan ini merupakan kuliner khas dari Madura. Daging bakar dengan sajian bumbu kacang. Sangat pas disantap saat istirahat kerja atau malam hari bersama keluarga. Apa makanan itu? Ya, sate. Ingat sate, pasti ingat asapnya. Kepulan asap saat tukang sate mengipas bertusuk-tusuk daging segar membuat para pejalan kaki tergoda untuk mencicipinya. Begitu pula dengan saya yang penasaran mencoba. Bagi Anda pecinta sate kambing yang berkantor di sekitaran Lapangan Banteng Jakarta, inilah dua tempat yang bisa jadi surga kuliner bagi Anda. 1. Warung Sate Madura Depan Masjid At-taibin Pasar Senen Lokasinya ada di depan Masjid At-taibin, dekat Menara Era Pasar Senen. Tempat lapak sate ini biasanya penuh saat jam istirahat kerja. Namun, saat jam pulang kerja tidak terlalu banyak pengunjung sehingga tak berapa lama pesanan sate saya datang. Saya memesan sate kambing dengan bumbu kacang karena saya lebih suka bumbu kacang dibandingkan dengan bumbu kecap. Satu porsi sate kambing dengan bumbu kacang yang kental plus nasi putih yang ditaburi bawang goreng di atasnya, ditemani segelas es teh manis untuk pelepas dahaga. Dengan ditambah sambal campuran bumbu kacangnya, daging sate kambing yang masih hangat itu langsung saya santap dan rasanya

42


memang sesuai dengan aroma sedapnya. Ukuran daging kambing tiap tusuk tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Daging di setiap tusuknya saya santap dengan lahap hingga tak terasa sudah tinggal satu tusuk lagi dan saya nikmati dengan perlahan. Harga Sate Madura tergolong cukup murah. Satu porsi sate kambing yang berisi sepuluh tusuk plus nasi putih dipatok dengan harga Rp. 25.000 saja. 2. Warung Sate Solo Sri Rejeki Di lain kesempatan saat jam istirahat kerja, saya dan rekan kerja saya mengunjungi warung sate kambing di Jalan Pejambon, Jakarta Pusat untuk santap siang. Kami menyempatkan pergi ke sana karena ada yang berkomentar bahwa sate di Pejambon itu enak sekali. Di tengah teriknya siang hari, kami memaksakan diri jalan kaki demi mencicipi sate kambing tersebut. Setelah tiba di Jalan Pejambon tersebut, kami dapat melihat tulisan “Warung Sate Solo Sri Rejeki”. Dari luar, kami melihat tempat makan tersebut sangat penuh dengan orang yang sedang makan siang. Tempat makan

Dua porsi sate kambing Warung Sate Solo Sri Rejeki Foto Oleh : Meysza

sate ini bisa dibilang kurang nyaman karena cuacanya yang sangat panas. Namun, hal tersebut tidak mengurangi semangat kami untuk makan di sini. Warung Sate Solo Sri Rejeki ini tidak hanya menjajakan sate saja, tetapi Anda juga bisa memesan tongseng, gulai, dan nasi goreng. Saya pun memesan sate kambing. Berbeda dengan sate kambing sebelumnya, bumbu kacang sate kambing yang satu ini lebih encer karena paduan kecap yang lebih banyak daripada kacang. Daging sate di sini cukup besar dan rasanya pun sangat nikmat. Bagi Anda para pecinta pedas, Anda wajib mencoba sate kambing ala Warung Sate Solo Sri Rejeki ini. Saya memberi sedikit sambal ke bumbu kacang dan walau sedikit saja, mampu membuat lidah dan mulut saya menari-nari kepedasan. Daging kambing yang diolah terasa empuk dan cukup membuat Anda ketagihan untuk mencobanya lagi. Harga untuk seporsi sate kambing ditambah dengan nasi putihnya hanya Rp. 30.000. Meysza

WARTA WISATA

Oh, marble-spired Jakarta, I look into your thousand eyes at dusk, And your thousand eyes look back at me, kindled with lights over the harbor. You hold the sky set like blue wings on your mountain peaks of splendor, And you will hold the sky until the world ends and the dream is gone.

Jakarta

J

Monumen Nasional (Monas) malam hari Foto dari : dreamfile.files.wordpress.com

Malam Hari

akarta, kota beton yang menantang langit, jutaan mimpi yang ditawarkan di sini berbanding lurus dengan para pengejarnya. Tak heran di abad ini Jakarta telah mengukuhkan supremasinya menjadi salah satu kota dengan penduduk paling padat di seluruh dunia.

Lalu bagaimana agar kita, warga Jakarta, dapat mengurangi stress? Cobalah nikmati sisi lain kota metropolitan ini, Jakarta di malam hari. Meski tak seindah Gilimanuk atau setentram Puncak Bogor, di kala malam saat penat berontak untuk dilepaskan, banyak keceriaan dan keindahan yang ditawarkan Jakarta.

Begitu banyak imaji yang diproyeksikan di kota ini. Tawaran pekerjaan, pusat perbelanjaan, pusat pemerintahan, tempat wisata, hotel berbintang lima, dan hal lain yang tidak mungkin didapatkan di kota lain. Semua terjadi begitu dinamis tanpa harus menunggu. Orang pergi bekerja serentak di kala subuh dan pulang pula di kala malam, membuat Jakarta tidak pernah memiliki waktu untuk tidur, surga bagi pemenang dan arena pertarungan bagi para penantang.

Jakarta bukanlah kota yang hanya mampu menawarkan pernak pernik kehidupan malam di club maupun diskotik, Jakarta mampu memberi keindahan malam dengan dengan segala keanekaragamannya, perkumpulan komunitas yang unik, tempat nongkrong yang asik, gemerlap lampu jalan dan taman, bangunan bersejarah serta berbagai hal lain nya yang dapat anda nikmati. Berikut kami rekomendasikan tempat-tempat yang dapat anda kunjungi di Jakarta pada malam hari:

Walaupun begitu, banyak sisi negatif yang ditinggalkan Jakarta, kemacetan di mana-mana, polusi udara, etika masyarakat memudar, dan hal lain yang membuat tingginya tingkat stress penduduk di kota ini. Sungguh memperihatinkan.

1. Kota Tua ”Ayo Bang, cuma seribu perak bisa dapat BB (blackberryred). Dicoba.. dicoba.. dicoba...”, teriak penjaga lapak ponsel. Tidak jauh dari tempat tersebut ada sebuah lapak beralaskan warta ep ro c E D I SI XIII | 20 15

43

WARTA WISTA

terpal berwarna biru yang juga ramai dikerumuni pengunjung, terdapat papan bertuliskan, ”Tiga langkah, kalau bisa mematikan raja putih, Anda berhak membawa pulang hadiah ini”. Bermacam macam barang tersedia di depan papan itu. Ada arloji, ponsel, maupun kamera saku. Itulah salah satu keramaian di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat saat malam menginjak larut. Di sana tumpah ruah berbagai macam gelaran dagangan dan acara hiburan berhadiah, seperti memancing dalam botol dan catur tiga langkah. Di tengah malam, Kota tua masih sangat ramai dikunjungi oleh banyak orang meski waktu sudah menunjukkan pukul 00:30 dini hari. Saat menginjakkan kaki tidak jauh dari tempat parkiran motor, kami langsung disuguhi tontonan menarik seorang pedagang yang menawarkan permainan memancing botol. Cukup dengan membayar Rp 1.000,00 untuk satu kesempatan memancing dan kalau Anda beruntung, hadiah ponsel keluaran anyar dapat Anda bawa pulang. Di sisi lain, di depan gedung Kantor Pos, terdapat terapi alternatif bekam untuk mengobati masuk angin dan pegal linu. Aneh juga melihat tubuh orang dipenuhi oleh kop hingga punggungnya seperti landak. Apalagi saat sang terapis menyulut api panas untuk dipoleskan ke daerah yang diperkirakan penyebab penyakit. Tak hanya tontonan, Anda juga bisa berkeliling untuk membeli boneka dan beberapa pernak-pernik seperti pin dan gantungan kunci di kawasan Kota Tua yang terkenal akan keelokan bangunan tua serta keindahannya ini. 2. Ancol Tempat yang sangat romantis, dengan biaya masuk Rp25.000,00 per orang, anda sudah dapat menikmati indahnya pemandangan pantai dan segarnya udara pantai. 44


Di tempat ini, khususnya di Pantai Ancol, anda dapat berjalan-jalan di Jembatan Cinta (jembatan yang berbentuk love). Jika anda ingin sekedar istirahat, anda dapat menyewa tikar di tepi pantai dengan biaya Rp15.000,00 per tikar, sepuasnya. Anda dapat minum kopi Rp4.000,00 dari para penjual di sekitar pantai. Kamar mandi pun disediakan secara gratis. 3. Kemang Selain menawarkan berbagai tempat hiburan malam club anak muda, wilayah Kemang juga menawarkan tempat hiburan untuk para orang tua dengan gaya musik klasik. Sejak beberapa tahun belakangan ini, wilayah Kemang terus tumbuh tempat hiburan baik untuk orang dewasa maupun para anak muda. Kawasan Kemang yang terletak di Jakarta Selatan memang sudah menjadi tujuan utama anak muda yang ingin bersantai sambil menikmati kuliner yang lezat. Dan salah satu pusat wisata kuliner yang ada di kawasan Kemang adalah Kemang Food Festival (KFF). Tempat ini merupakan sebuah pujasera dengan berbagai gerai makanan, dari masakan Cina, Jepang, Aceh, Makassar, dan Timur Tengah. Silakan pilih sendiri makanan apa yang anda suka dengan pilihan tempat suasana indoor atau outdoor di setiap gerainya. Roti Bakar Edy yang sudah tersohor

Kota Tua malam hari Foto dari : http://kissx5photos.blogspot.com

di Jakarta juga membuka gerai di sini. Berbeda dengan konsep gerainya di Blok M yang berkonsep outdoor kaki lima, Roti Bakar Edy di Kemang Food Festival tampil lebih elegan dengan konsep kafe. Untuk menu memang tidak ada bedanya dengan gerai-gerai Roti Bakar Edy yang lain, roti bakar dengan berbagai macam isi atau selainya. 4. Taman Monumen Nasional Pada malam hari, Monumen Nasional (Monas) merupakan salah satu obyek wisata murah meriah untuk mengisi liburan warga Jakarta dan sekitarnya maupun warga dari daerah dan mancanegara. Pada malam sabtu dan malam minggu ada pertunjukan air mancur menari yang dapat di saksikan secara gratis di sisi Barat Monas atau menghadap jalan Medan Merdeka Barat. Kawasan Monas buka dibuka setiap Selasa—Minggu/hari libur dari jam 4 pagi sampai 8 malam dan hari Senin mulai jam 4 pagi sampai 10 pagi. Sedangkan untuk naik ke Tugu Monas hanya dibuka setiap Selasa—Minggu/hari libur dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Di sekitar taman, banyak penjaja makanan dan minuman yang siap melayani anda disini. Anda juga dapat berfoto menggunakan kamera sendiri maupun dengan jasa tukang foto. Ferry I.

WARTA KUIS

Kuis Warta Jodohkan kalimat berikut dengan pilihan kata di samping 1. Unit pusat kebijakan pengadaan ( ..... ) 2. Layanan pengadaan secara elektronik disingkat ( ..... ) 3. Procurement plan ( ..... ) 4. Yang mengumumkan RUP ( ..... ) 5. Aplikasi Pengaman Dokumen ( ..... ) 6. Tahap penjelasan ( ..... ) 7. Yang menjawab pertanyaan saat tahap penjelasan dalam tender ( ..... ) 8. Yang membuat HPS ( ..... ) 9. Metode pelaksanaan seleksi sederhana sesuai Perpres 4/2015 ( ..... ) 10. Yang di-download oleh penyedia saat lelang diumumkan ( ..... )

Pilihan kata 1. PEJABAT PENGADAAN 2. ADMIN SATKER 3. DOKUMEN PENGADAAN 4. ULP 5. RKAKL 6. RUP 7. PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN 8. LPSE 9. PASCAKUALIFIKASI 10. KPA 11. PPK 12. APENDO 13. LKPP 14. AANWIJZING 15. SPSE

Ketentuan kuis:

3. Dalam hal data yang dikirimkan tidak benar dan/atau tidak lengkap,

1. Jawaban dikirimkan ke email [email protected]

4. Pemenang kuis adalah 3 orang pengirim pertama dengan 100%

selambat-lambatnya 31 Agustus 2015

2. Data yang wajib dicantumkan saat mengirimkan jawaban meliputi: a. Nama lengkap b. NIP c. Asal satker d. Alamat pengiriman hadiah

Tim Warta tidak bertanggung jawab atas hadiah yang tidak terkirim jawaban benar

5. Pemenang kuis dan kunci jawaban diumumkan pada Warta Eproc edisi selanjutnya

6. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat 7. Selamat mencoba dan menangkan hadiahnya


45

SURAT PEMBACA

Surat Pembaca

P

roses pengadaan dengan melalui E-Procurement, baik E-Tendering maupun E-Purchasing (E-Catalogue) telah banyak membantu dan mempermudah Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Terlebih untuk tahun ini telah ada “terobosan” di proses pengadaan oleh pemerintah, antara lain dikeluarkannya Inpres 1 tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan Perpres 4 tahun 2015 mengenai perubahan keempat atas perpres 54 tahun 2010. Kedua aturan tersebut dikeluarkan secara bersamaan untuk mengurangi bottleneck penyerapan anggaran, dimana tahun - tahun sebelumnya penyerapan anggaran lebih banyak

S

IMPeL (Sistem Manajemen Pengadaan Langsung) adalah sebuah sistem yang dibuat oleh Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Pusat LPSE) Kementerian Keuangan dalam rangka memudahkan proses pengadaan langsung yang ada hampir di setiap satuan kerja Kementerian Keuangan. Sebagaimana kata pepatah “tiada gading yang tak retak” yang berarti segala sesuatu pasti ada kekurangannya, termasuk juga SIMPeL yang telah dibuat dengan sepenuh hati untuk memenuhi kepuasan para pengguna, tentu juga memiliki kekurangan yang kurang memuaskan di mata user.

46

terserap di 3 bulan terakhir masa anggaran. Dengan dikeluarkannya 2 aturan tersebut, maka akan ada penyesuaian di proses pengadaan secara elektronik dengan “memangkas” durasi proses pengadaan. Dan yang lebih membuat antusias para anggota pokja ULP/pejabat pengadaan adalah peluncuran aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) berdasarkan amanat dari pasal 109A perpres 4 tahun 2015. Hal ini nantinya akan mempermudah pekerjaan anggota pokja ULP/ pejabat pengadaan, dimana proses evaluasi kualifikasi tidak perlu dilakukan sehingga akan mengurangi durasi proses pengadaan.

Pokja ULP Kantor BPKP Pusat

Undangan Pengadaan Langsung dari Pejabat Pengadaan. Hal ini membuat penyedia kesulitan menyusun perkiraan harga penawaran dan RAB sebelum melakukan konfirmasi keikutsertaan. Sebaiknya disediakan link yang memuat informasi mengenai RAB. Informasi ini penting karena Pejabat Pengadaan dapat mengundang lebih dari satu penyedia, dan belum tentu semua penyedia yang diundang tahu dan memiliki informasi awal mengenai pekerjaan dimaksud.

Salah satu masalah yang jika kita lihat dari sisi penyedia adalah lokasi unduh Formulir Pendaftaran yang terdapat pada link Info Penting -> I nfo Untuk Penyedia, lokasi link ini terbukti “ampuh” membuat penyedia bolak balik ke Admin Agency untuk membawa Formulir Keikutsertaan, Surat Penunjukan Admin, dan Surat Kuasa. Sebaiknya link unduh Formulir Pendaftaran ini diletakkan di bagian Registrasi Penyedia, bila perlu di atas tombol daftar, atau lokasi lain yang lebih user friendly.

Dari sisi satuan kerja, ketika SIMPeL diwajibkan bagi seluruh satuan kerja Kementerian Keuangan pada tahun 2016, pemberian user name dan password sebaiknya given dari Pusat LPSE ke satuan kerja, bukan satuan kerja mengajukan penunjukan terlebih dahulu, sebagaimana pada aplikasi Rencana Umum Pengadaan Sistem manajemen pengadaan (SIMAPAN). Kemudian, perlu ada integrasi antara aplikasi SIMAPAN dan SIMPeL. Paket pekerjaan yang direkam pada SIMAPAN dan selesai dieksekusi pada aplikasi SIMPeL dapat langsung berubah status, dari diumumkan menjadi terealisasi, sehingga satuan kerja tidak banyak login untuk satu jenis informasi yang sama.

Masalah lain adalah tidak tersedianya informasi Rincian Anggaran dan Biaya (RAB) bagi penyedia untuk setuju atau tidak setuju mengikuti

Semoga masukan ini bisa memperbaiki SIMPeL ke depannya sehingga dapat digunakan dengan lebih mudah oleh pengguna. Terima Kasih.


Danang Bayuaji

I Made Subita Arsana

Surat Pembaca dapat dikirm melalui email ke :

warta.eproc@ kemenkeu.go.id

OMRTO A W

OM WARTO

oleh : Indyashadi Satya K.


47

48


e-purchasing Idola Baru e-tendering Lebih Cepat Terbit Perpres 4, Saatnya E-Tendering Dipercepat

Recommend Documents