I " ijJ AYARAYA
.,.,.,.
Indek:
LEMBAR DISPOSISI / CATATAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN PROVINSI DKI JAKARTA Tanggal Masuk
~................................... e,k£.o-.-
Hal/isi Ringkas
Kode
.Q?/D.~!~yt..~ . J'!?9>P :
.
. Pe.rrl;V'MJ~··tieftrO·~(·1M~~"
~-~~~---~A--~---~-~-~---
Tgl./Nomor Sural Asal
:.:~~:~g~~i~~~~~r;;o·:~J:.~;.~l::: ·¢el~··~. t .l 1/~ ·~1 f
Inslruksi Iinformasi :
/J----
Dileruskan I kepada : C)sekrelaris
)«
2. Kabid Media Massa
d)
G
Kabid Informasi Publik KabidSIM
5. Kabid Infraslruktur Perangkal Lunak 6. Kabid Infrastruklur Perangkat Keras 7. Kabid POSTEL
Sesudah digunakan harap segera dikembalikan
Kepada: * Coret yang tidak perlu
I
m· _ "
LEMBAR DISPOSISII CATATAN
.0.
.
Tanggal masuk : ..
.
Indek : .. w.~.'f.fl.(\......................... Perihai/isi ringkas
.. 6'.~!:':'~f)~~"
...~~.~~.(,)
..t~.
CJ.s./~(<'Q!4
~~'3e.'!.0 ....,ef.:~ .... T.C)m.0~ ..
~~!'!.\ ....tr..I~'F.~)~.: ... !~~.I. .
"2;·:;::)~;~·7~iriji".~J~~:~;:':)
T 1.1 No. Sural
9
A5 a I
Kode :
.
~~l:'.
(2\)
.. I
Inslruksi Iinformasi •
Dileruskan 1kepada :
1.
~~~~/
21~
mm~M. llt£iMP .
3.
IP,
~cZ;/J.u.M"" ~a "al1a ~l.t\{j11.t\ ~ •
4.
5.
6.
WtAe -~/ Sesudah digunakan harap segera dikembalikan Kepada: * Coret yang tidak perlu
~
\Iwt
ab:.,. 1L.
I '. ',:dek
LEMBAR D'SPDS'S' J CATATAN
,.=~~~r:m
,'j'e
.-",:'·;'i'E·':L·;'.i'i.~:-::l:""············
Tanggal Masuk : Kode:
~ A~t:!i.". 2L1"~ A
.
:.
.. !:.~~f.~!~~: ~.~.~.t...~~~.1}~;~.~.1?~~-.', .~.~'.i~~~,~J..~~~.~.~r~.~~~.r.~;.~.~~.~.'.'~~~.~~:::~.(n
Hal/lsi Ringkas
12t.:=.kifDdi 11
.~dns,
pEr.r1."-:lenggo:c; riq;cf::i
"'? '.i· ':;:ii' '.~'':'j '4'··········:~ ~~:. i~·~i'~~x:·.·ir~ . l~:' '.~;: ;.~. ;:::'-i /j"~ ~ '~;'1': ~i iJj~' :2Cl i} Tgl./Nomor Sural
, ,
r."
As a I
Kepada:
Inslruksi / informasi •
Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
~.~ ~t-n.
77- -7~: A
~
?!-/((
Sesudah digunakan harap segera dikembalikan Kepada : • Corel yang lidak perlu
.' •
'I!.
~;J!fJ
.
, <,
KE,MENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMAT1KA DIREKTORAT JENDERALAPLIKASIINFORMATIKA DIREKTORATE-GOVERNMENT
,+ HM<;.vv.M t~~ 'w4;..~"
''I1t,••
KOMINFO
JL Mddan Merdek
Jakarra, 11 Juli
Nomor Perihal
2014
2111IDJAl.2/KOMTNFOIAI.Ol ,01107/2014 Pemlinraan tanggapon RPM Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi
Penyelenggara Negara Lampiran : I (sattl) berkas Kepada Yth , (Daft"r Undangan Terlampir) diTempat Sehubungan dengan amanat Pasal 5 Peraturan. Pemerintah Nomor 82 1':lhlll1 2012 t:emang PenyeJenggaraan Sistem dan Transaksi EleRtronik, Kementerian Kornlll1ik~lsi dan Informatika telah menyusun Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Komunikasi dan Informatika Tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Eleletronik Instansi Penyelcngg:lr:l Negara (terlampir). Dimana RPM ditujukan untuk mengatur Tata Cara Pendaftar"n Sistem Elcktronik Instansi Penyelenggara Negara, dan perlu kami beritahukan bahlVa RPM dimaksud tidak ditujukan untuk mengatur tugas pokok dan Iungsi Instansi Pellyeknggara Negar" (kemenrerian/lembaga) lain yang setara,
Sesuai kebijakan Kementerian Komunikasi dan Infonnatika, perlu dilakuk:m proses uji publik sebagni wujud koordinasi kepnda seluruh !nstansi p'enyelenggara Ncgar:1 untuk
dapal herpmi,irJsi menyampaikan usul saran dan masukan demi penyempumo,," RPM, Vji Publik RPM dilaksanakan nialalui sural ini dan' website Kementeri,,,, Kominfo w'C:.\\'.!,;;Dlilli~~,£_()j,1, Naskah RPM dapal diunduh (download) juga mel>.!ui I':"b,:i',,' (,,,·scbut.
Usul saran dan masukan Bapakl Ibu dapat disampaikan paling lambnl Tdllggal 15 Aguslus 2014, dopat disampaikan melalui Kepala Subdit Aplikasi Lay"nan I'"blik (Sedi Pringusman) dengan email: sedi.pl'iagm;111an(ci1,.kominfo.go.id atau Fax: 021-3849366. Demiki3n disampaikan. atas perhatian dan kCJjasamanya diucapkan terima kasih.
Tembusan Yth. 1. Direletur Jendel,1I Aplik,.,i Informatika (sebagai laporan) 2. Sekretaris Ditjen Aplika<;j lnfonnatika
6l n¥ .~ll
o 4 A:"S 2014' f_
01:;Gfj4 ~}
M'V\
\j
'"
·. Lampiran .1 Nomor : IDJAI.2IKOMINFO/ALOI,01107120J 4 Tanggal : 1\ Jul;2014 KepadaUndangan YTH: 1. 2
~
·4
5.
Selaetaris lendera! di seJuruh Kernenterian Negara Indonesia Selaetaris Utama di seluruh Lernbaga Pemerintah Non Kernenterian (LPNK) Indonesia Selaetaris Daerah Provi"si di seluruh wilayah provinsi Indonesia Sekretaris Daerah Kota di se!uruh kota Indonesia Selaetaris Daerah Kabupaten di s~luruh kabupaten Indonesia
I MEMlITUSKAN,
PERATURAN M!::NTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATlKA REPUBLIK INDONESIA
Menetapkan : NOMOR
TAHUN 2013
TATA CARA PENDAFTARAN SISTEM ELEKTRONIK INSTANSI PENYELENGGARA NEGARA.
TENTANG
BAB I KETENTUAN UMUM
TATA CARA PENDAFTARAN SISTEM ELEKTRONIK INSTANSI PEN'.t'ELENGGARA NEGARA
Pasal 1
Da:am Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA L
Instansi Penyelenggara Negara adalah institusi legislatif, eksekutif, dan yudikatif di tingkat pusat dan daerah dan instansi lain yang dibentuk dengan peraturan perundang·undangan.
2.
Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik adala...'1 pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Instansi Penyelenggara Negua untuk melakukan pendaftaran Sistem EIek.tronik.
3.
Pelayanan Publik adaIah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pe1ayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi seliap warga negara dan. penduduk atas barang. jess. dan/atau pelayanan administratif yar:g dised.iakan oleh pcnyelenggara pelayanan publik.
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATlKA REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:
a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik dan nonpelayanan publik. diperlukan pendaftaran sebagaimana diamanatkan daIam Pasal 5 Peraj:uran Pemerintah Nomor 82 Tabun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi E1ektronik; b. bahwa penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik dan nonpelayanan publik dilaksanakan oleh Instansi Penyelenggara Negara dan non-Instansi Penyelenggara Negara;
c. bahwa mengingat perbedaan suat dan karakter antara Instansi Penyelenggara Negara dan nOI1-~stansi Penyelenggara Negara, maka tala cara pendaftaran Sistem Elektronik pedu diatur secara terpisah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hUM e., hum! b. dan humf c, maka perIu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Infonnatika tcntang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi PenyeIenggara Negara; Mer.gingat
4. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elek:tronik yang berfungsi mempersiapkan. mengumpulkan, mengolah, mengan&.lisis, menyimpan. menampilkan, mengumumkan. mengirimkan. dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
5. Penyelenggara Sistem Elektronik: adaIah setiap Orang, penyelenggara negare., Sadan Usaha, dan masyarakat yang menyedlakan, mengeIcla, dan/atau mengopernsikan Sistem Elektronik secara. sendiri-sendiri maupun bersam3.-sama kepada Pe.ngguna Sislem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/ atau keperluan pihak lain. 6.
Perangkat Keras adalah satu atau se.rangkaian aIat yang terhubung dalam Sistem Elektronik.
7.
?erangkat Lunak adaIah satu stau sekumpulan program komputer, prosedur, dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian Sistem Elektronik.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tabun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49161;
8.
Menten adalah Menteri yang menyelenggarakan urusau pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 temang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S038); 4. Peraturan Pemerintab Nomor 82 Tahun 2012 len tang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348); S. Peraturan Menteri Komunikasi dan Infonnatika Nomor 17/PER/M/KOMINFO/IO/2010 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
9.
Direktorat Jcnderal adalah Direktorat Jendcral yang tugas dRIl fungsinya di bidang aplikasi infonnatika.
1. Undang-Undang Nomor 11 Tabun 2008 tentang Infonnasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
Pasa! 2 Tujuan dite(apkannya Peraturan Menlen ini adaIab: a. mendukung pemeta.an Sistem Eiektronik Instansi Penyelenggara Negara; b. mendukung koordinasi pengembangan kebijakan dan st.;"ategi nasional pemanfaatan telmologi komunikasi dan inrormasi daIam proses pemerintahan (eGovernment);
c. mendorc.ng pengembangan kapasitas tnstansi Penyelenggara Negara memhwkan layanan publik daJam pcnyelenggaraan Si3tem Elektronik; d. rnendorong pcrtu~buhan pemanfaatan Sistem Elektronik untuk Instansi Penyelenggara Negara; dan e. memudahkan masyarakat untuk mengakses Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara.
(2) Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik yang baru sebagaimana dirnaksud pada ayat
(I) hams segera menyampaikan perubahan profil Pejabat Pe-ndaftar Sistem Elektronik beserta dokumcn pendukungnya.
PasaJ 6 BAS 11
(I)
Pejabat Pendaftar Sistem Eleklronik bertanggung jawab terhadap seluruh proses pendaftaran Sistem Elektronik.
Bagian Kesatu
(2)
Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) melipuli: a. menjamin kebenaran seluruh data pendaitaran Sislem Elektronik; b. menjaga kerahasiaan akses yang terdiri alas usemame dan password dan data pendaftaran Sistem Elektronik; dan c. me1akukan pemutakhiran data pendaftaran Sistem Elektronik.
PENDAF'fARAN Umum Pasal 3
(11 Pcndaftaran Sistem Elektronik. Instansi Penyelenggara Negara diajukan kepada Menteri cq Direktur JenderaJ Aplikasi Informatika.
Bagian Ketiga Persyaratan
(2) Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara dilakukan me1a1ui www.layanan.go.id sebagai laman {home paget I"esmi pendaftaran Sistem Elektronik lnstansi Penyclenggara Negara.
Pasal7 (1)
Instansi Penyelenggara Negara mengajukan surat roemperoleh persetujuan pendaitaran Sistem Elektronik.
(2)
Sural pennohonan sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) diajukan Menten cq Direktur Jendel"al Aplikasi Infonnatika secara dektronik.
(3)
Surat pennohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat ses~ai format surat pennohonan sebagaimana terca.'1tum dalam Lampiran II yang merup2kan bagian tidal<; lerpisahkan da.... ?eraturan Menteri ini.
(4)
Permohonan Pendaftaran dilakukan deogan pengisian informasi Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik serta rnengunggah surat pennohor.an dan surat tugas.
bcrst2.tus pegawai negeri, pegawai negeri sipil, atau pegawai tetap pada Instansi PenyeJenggara Negara
(5)
Pejabat Pendaftar Sistem E[ekironik dapat melakukan pendaftaran Sistem E!ektronik selelah roendapat persetuj!.lan Meoteri.
(4) Penunjukan Pejabat Pendaftar Sistem Elektrooik sebagairnana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada jabatan. tugas. dan fungsi yang terkait dengan bidang teknologi infonnasi dan komunikasi.
{6}
Pendaftaran Sistem Elektronik aebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mengisi infonnasi mengenai Penyelcnggaraan Sistem Elektronik pada www.Jayanan.go.id sebagai Iaman (home pagel resmi pendaftaran Sistem Elcktronik Instansi Penyelenggara Negara.
(1)
Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara dilakukan sesuai prosedur sebagaimana tercantum dalam Lampiran 111 yang merupakan bagian tidak lerpisahkan dan Peraturan Menten ini.
Bagian Kedua Pejabat Pendaftar Sistern Elektronik Pasa14 (1) Pendaftaran sebagaimana. dimaksud dalam Pasal 3 di!aksanakan oleh scorang
Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik. (2) Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditunjuk oleh Jnstansi Penyelenggara Negara.
permohonan
untuk kepada
(3) Pejabat Pendaftar Sistem Elektro!lik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
(5) Penunjukan Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pacta ayat (2) ditetapkan dengan surat tugas. (6) Surat tugas sebagaimana dirnaksud pada ayat (51 dibuat sesuai fonnat sebagairnana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Menteri ini.
Pasal 8 Pasal 5
{J}
Infonnasi mengenai Penyelenggaraan Sis tern Ejektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal1 ayat (5) paling sedikit meliputi: a. Profil Instansi Penyelenggara Negara: b. Prom Sistem Elektronik; dan c. Prom Layanan.
(2)
Profillnstansi Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksad pada ayat {II huruf a meliputi:
(II Dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat tI) tidak Iagi menjabat sebagai Pejabal Pendaftar Sistem Elektronik, Instansi Penyelenggara Negara harus segera mengganti dengan pejabat baru.
". B. Pendaftaran Sistem Elektronik
k.
Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik dapat melakukan pcndaflaran Sistem Elektronik yang ada di Instansinya dengan langkah-Iangkah sebagai berikut:
ii. Pcrangkat Pendukung
1. Login sesuai dengan aJamat email dan kata kunci yang telah didaftarkan
2. Melengkapi Data Sistem Elektronik
seba~aimani.l berikut:
KeteranS!:an Data Sistem Elektronik, diantaranya: Nama, deskripsi, fungsi utama, sasaran pelayanan, alamat URL Sistem Elektronik, dan lain-lain
Nama
a. Data Urn urn
b. Fungsi Tambahan
Fungsi (feature) yang dirniliki Sistem Elektronik
c. Ruang Lingkup
Ruang lingkup layanan Sistem Elektronik (sesuai dengan UU 25 tahun 2009)
d. Jenis Layanan
Perangkat Lunak: i. Perangkat Luoak Data perangkat luoak utama (aplikasi) yang Utaroa menjalankan Sistem Elektronik
I.
Lunak Data Perangkat Lunak yang rnendukung perangkat lunak utama Misa1: sistem operasi, aplikasi server, aplikasi database. bahasa pemrograman, dan lain-lain)
Tenaga Ahli
m. Tata Kelola
n.
P~anggung Jawab
Data tenaga ahli yang dibutuhkan dan tenaga ahli yang tersedia untuk operasional Sistcm Elektronik
Dasar Hukum dan SOP yang acuan utama pengoperasian Elektronik.
menjadi Sistem
Data pejabat peoanggung jawab Sistem Elektronik.
Layanan yang diberikan Sistem Elektronik,
yang dapst terdiri dari satu atau lebih jeni~ .
o. Help Desk
Data helpdesk (nama, no. telp.maupun
email) yang disediakan untuk pengguna
layanan
Sistr.m Elektronik.
e. Sistem Pengamanan
Data sistem pengamanan yang diterapkan
f.
Data Sistern Elektronik lain yang berkaitan langsung t1engan Sistem Elektronik yang didaftarkan
p. Lampiran Dokumen
Sistem Terkait
g. Sertifikasi
Data Sertiflkasi Kelaikan Sistem Elekt-I'"()nik yang dimiJiki, terdiri deli nomor dokumen sertifikasi, lembaga sertifikasi, tanggal, masa berlaku. ruang lingkup isoftcopy sertifikat dapat dilampirkanl
h. Pengguna Layanan
Data kelompok Pengguna Sistem Elektronik
i.
Profil
Data organisasi/unit keIja/satuan penyelenggara Sistem Elektronik
j.
Perangkat Keras: i. Perangkat Utama
kerja
Keras Data perangkat keras tempat Sistem Elektronik diinstall. meliputi data spesifikasi perangkat keres (pc/server), tipe, kepemilikan perangkat keras. dan lain· lain.
ii. Perangkat Khusus
Lampiran data pendukung yang butuh uotuk disertakan
B. Penerbitan Nomor Tanda Daftar
Setiap Sistem Elektronik yang telah memenuhi persyaratan pendaftaran akan mendapatkan Nomor Tanda Daftar. Nomor Tanda Daftar akan diterbitkan apabila Pejabat Pendaftar telah melengkapi data pendaftaran Sistem Elektroniknya yang bersifat mandatory pada Aplikasi Pendaftaran Sistem Elektronik. Instansi Penyelenggara Negara
Data yang bersifat mandatory, antara lain: 1. 2. 3. 4.
S.
Data Perangkat keras yang bcrfungsi spesifik sesuai dengan spesifikasi aplikasi (misal : biometrik. camera, rfid reader, dan
6. 7.
lain~lainl
8.
Data Umum Ruang Lingkup Jenis Layanan Perangkat keras (minimal 1). meliputi data: a. Jenis Perangkat Keras b. Kepemilikan Perangkat Keras Perangkat Lunak (minimal 11. meliputi dala a. Nama Perangkat Lunak b. Jenis c. Kategori d. Vendor Ketersediaan Tenaga Ahli Tata Keiola yang diterapkaJl, meliputi Dasar Hukum penerapan tata kelola (Peraturan perundang·undangan/kebijakan) Data kctersed.iaan dan deskripsi Sistem Pengamanan yang diterapkan.
1a. naCla resmi Instansi Penyelcnggara Negara; b. alarnat lengkap Instansi Penye1enggara Negara;
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mcnteri ini dengaT'l penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
c. alarnat website resmi Instansi Penyelenggara Negara; dan d. infonnasi mengenai Pejabat Pendaltar Sistem Elektronik. (3)
(4}
Profll Sistem Eleh"trOnik Instansi Penyelenggara Negara seb8i;aimana dimaksud pada ayat (II hurur b paling sedikit meliputi: a. Pera.ngkat Keras; b. Perangkat Luna!<; c. Tenaga Ahli; d. tata kelola; dan e. sis tern pengamanan. Profil Layanan sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) huruf c, rneHputi:
Instansi Penyelenggara Negara yang te1ah melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 akan mendapat pengesahan status terdaItar dengan menerima Nomor Tanda Daftar Sistem EIektronik.
(2i
Instansi Penyelenggara Negara yang (elah mendapatkan Nomer Tanda Dallar Sistem Eleklronik berhak mencantumkan Nomer Tanda Oaftar tersebut pada setiap layanan publiknya.
(3)
Pengesahan slatus lerdaltar dengan menerima Nomor Tanda DaItar Sistero Elektren:k sebagaimana dirnaksud pada ayat (I), dapat digunakan daJam upaya mendapatkan pelayanan punduan keamanan informasi.
Pasal 10 (I)
Direktur Jencteral melakukan monitoring dan evaluasi alas pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara.
(21
HasiJ monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dilaporkan kepada Mcnteri.
(3)
HasiJ evaJuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) disampaikan kepada Instansi Penyeienggara Negara.
PasaJ 11 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Diundangkan di Jakarta
pacta tanggal
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ....NOMOR ....
DAB III MONITORING DAN' EVALUASI
rv
TIFATUL SEMBrRING
REPUBLIK INDONESIA,
(1)
B,1.B
MENTERI KOMUNIKASI DP.N INFORM.'\TIKA REPUBLIK INDONESIA.
MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSlA
Pasal 9
KETENTUANPENUTUP
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal
pelaksanaan
LAMP!RAN I KOMUNIKASI DAN PERATURAN MENTER! lNFORMATIKA REPUBUK INDONESIA TAHUN 2014 TEh.,.ANG TATA CARA NOMOR PENDAFTARAN SISTEM ELEKTRONIK INSTANSI PENYELENGOARA NEGARA «NAMA INSTANSI PENl'ELENGGARA NEGARA» SEKRETARIAT«INSTANSI PENYELENOGARA NEGARA» «AU\MAT INSTANSI PENYELENGGARA NEGAR'\» «NOM OR TELEPON DAN FAXIMILI INSTANSI PENYELENGGARA NEGARA»
Logo Inst:aMf
LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN SISTEM ELEKTP.ONIK INSTANSI PENYELENGGARA NEGARA
Log.o
«NAM!\ INSTANSI PENYELENGG.A.RI\. NEGARA» SEKRETARIAT«INSTANSI PENYELENGGARA NEGARA»
&nstansI
«Al.AMAT INSTANSI PENYELENOGARA NEGARA» «NOMOR TELEPON DAN FAXIMILIINSTAN$I PENYELENGGARA NEGARA»
SURAT TUGAS Nomar: Menimbang
Mengingat
bahwa dalarn rangka melaksanakan pendaftaran Sislem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara sebagaimana diatur daJam Peraluran Pemerinlah Nomor 82 Tabun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektranik dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor Tabun 2014 tentan~ Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara, dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pendaftar Sistem EJektronilc; 1. Undang-undang Nomor 11 tabun 2008 ten tang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2. Peraturan Pemerintab Nomar 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; 3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Infarmatika Nomar tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara; 4. Ost.; MENUGASKAN
Kepada
Nama NIP
Jabatan .Unit Kelja
«Nama Pejabat PendaJtar Sist!:tr. Elektronik» «NIP Pejabat Pendaftar Sistem Elelctronik» «Jabatan Pejabat Pendaftar Sistern Elekuonik» «Unit KeIja/Satker/SKPD Pejabat Pendaftar S:'stem
«Nama Kota», «Tanggal Surat» Nomer Suat : Biasa Lampiran: Perihal : PendaItaran Sistem Elektronik
d;
Dalam. rangka memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud daJam pasal 5 ayat . (11 Peraturan Pemerintab Nomor 82 Tabun 2012 ten tang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Infonnatika Nomor ... Tahun 2014- tentang Tata Cora Pendaftaran Sistem Elektranik. Instansi Penyelenggara Negara, kami yang ber..anda tangan di bawah ini bennaksud untuk menrlaftarka..."1. Sistem Elektronik yang diselenggarakan oleh «nama Instansi Penyelenggara Negara».
Demikian disampaikan, atas pcrhatian diucapkan terimakasih. «Pimpinan Instansi P~yelenggara Negara»,
a. Melakukan koordinasi dengan seluruh Satuan Kerja daJam rangka pengumpulan data untuk pendaftaran Sistem Elektronik «Instansi Penyelenggara Negara»; . b. MendaJtarkan dan bertanggung jawab terhadap proses pendaftaran Sistem Elektronik «Instansi Penyclenggara Negara»; c. Melaporkan hasH kegiatan kepada «Pimpinan Instansi Penyelenggara Negara». Dikeluarkan di :«Narna Kota Instansi» pada tanggal :«TanggaJ Dibuatnya Sural Tugas» «Pimpinan Instansi Penyelenggara Negara»
«N9.lIla Pimp1n.a.n InS8.tansi Penyelenggara Negara» NIP.«NIP Pimpinan Insatan5i Penyelenggara Negara »
Menteri Komunikasi dan Infonnatika c.Q. Direktur Jenderal Aplikasi Infonnatika Jakarta
Elektror.ik:»
Untuk
Kepada Yth.:
(... NIP
"T'embusan:
)
.' LAMPlP.AN III
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATJKA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA NOMOR PENOAFTARAN SISTEM ELEKTRONIK INSTANSI PENYELENGGARA NEGARA
PEJA8AT f'(NOAfTAA SlSTfM HEXTRONIK "'. Men.,.;aphn SUr1lt pecrmohon",n d",n WDt tuCil.S d~'~m for....t pdf b. Mlmeisi lormulir pend~ftar;ln Y"'"IIUdapat p",da I~man pendiftar~" Si.tem "'.ktronik Inllan<; Penyele"uara "'ega"
Apiikul Pendafta'in Sistem flektronik instansi P.,nyele"Uiu Nte",a
Prosedur PendaItaran Sistem Elelrtronik Instansi PenyeJenggara Negara Ic}E:n'i~
A. Penunjukan dan Pendaftaran Pejabat
-0--
l~
Em~i1
permohonan
Pendaftaran S'tStem Hektronik
dap"'t dintujuJ
I
'b
"om
rO.kY
Adminlstr~tor:
Olsetujui
(d)Mel"'kukanvujfikolsl kelenehpa" perSVil.ra~n
v•
I
....Q.... C. Penerbitan No Tanda Daftar
A. Penunjukan dan Pendaftaran Pejabat Pe.ndaft:ar Sistem Elektronik
I
""d•• m~ perS
~drninist""tor
Pcrtama/Pengganti
B.
SUIW
menunau
Pendaftaran Sistem Elektronik yang
I Pel~l;:i1t
(elEmail
perutujuan
pe,mohon~n
I
1
Pendaftar Sistem E1ekuo"."'k; Melolkubn Pencb'tll'~n Sistem flektronik
.-
I
'i
Instansi Penyelenggara Negara (1) Menunjuk Pejabat Pendaftaran Sis.em Elekt.ronik yang Pertama/pengganti
-0-PeJabat Pend~ftaran Sistem Eiektronlk (2) Mendaftarkan diri melalullaman pendaftaran srstel"l
Elektronik Instansi Penyelenggara Negara
1. Instansi Penyelenggara Negara menunjuk seorang pejabat yang akan ditugasi
sebagai Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik yang Pertama/Pengganti pada Instansinya; 2. Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik yang telah ditunjuk harus mendaItarkan dirinya secara elektronik melalui lama'1 resmi Pendaftaran Sistem Elektronik lnstansi Penyelenggara Negara;
Langkah·laJ'lgk&h pendaftaran Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik: a Siapkan Surat Permohonan dan Surat Tugas yang telah d:pindai dalam 1 me dokumen digital dengan fonnat pdf; b. lsi formulir pendaftaran yang terdapat pada laman resmi Pendaftaran Sistem E!ektronik Instansi Penyelenggara Negarn; c. Setelah mcndaftar, maka sistem akan mengirimkan email pemberitahuan bahwa status pendaftaran sedang menunggu persetujuan Administrator Sistem Pendaftaran (administrator) d. Administrator akan melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan Pcjabat Pendaftar Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara; e. Pendaftar yang telah disetujui Administrator akan mendapatkan email persetujuan dari Administrator dan dapat melakukan pendaftaran Sistem Elektronik f. Pendaftar yang ditola1< akan menerima email bahwa permohonan belum dapat disetujui
