DUKUNGAN KEBIJAKAN UNTUK TERCIPTANYA KEUNGGULAN DAN PEMANFAATAN IPTEK PENERBANGAN DAN ANTARIKSA (Khususnya Teknologi Roket)
RIKA ANDIARTI DEPUTI TEKNOLOGI PENERBANGAN DAN ANTARIKSA LAPAN SIDANG PARIPURNA DRN II TAHUN 2016, 14 NOVEMBER 2016
DASAR HUKUM UU No. 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan Tujuan : a. mewujudkan kemandirian dan meningkatkan daya saing bangsa dan negara dalam penyelenggaraan keantariksaan b. … Kegiatan keantariksaan meliputi : a. Sains antariksa b. Penginderaan jauh c. Penguasaan teknologi kentariksaan d. Peluncuran e. Kegiatan komersialisasi kentariksaan
KOMPETENSI UTAMA LAPAN
SAINS ANTARIKSA DAN SAINS ATMOFER
TEKNOLOGI PENERBANGAN DAN ANTARIKSA
PENGINDERAAN JAUH
KAJIAN KEBIJAKAN PENERBANGAN DAN ANTARIKSA
Pengembangan Decision Support System untuk cuaca antariksa dan dinamika atmosfer ekuator
Pengembangan teknologi penerbangan tanpa awak (UAV/drone) dan pesawat transportasi, pengembangan satelit beserta komponennya, serta pengembangan roket sonda, spin off iptek peroketan untuk maksud damai
Pengembangan kemampuan nasional dalam pemanfaatan teknologi penginderaan jauh untuk pemantauan bumi dengan fokus pada pengembangan Bank Data Penginderaan Jauh Nasional guna melayani kebutuhan data K/L, Pemda, TNI dan Polri
Penyusunan RPP dan RPepres turunan dari Undang-Undang Keantariksaan serta pedoman Delri di forum internasionl
AMANAT PERATURAN PELAKSANAAN 1. PERATURAN PEMERINTAH No
DELEGASI
SUBSTANSI PENGATURAN
PROGRESS
1
Pasal 23
TATACARA PENYELENGGARAAN PENGINDERAAN JAUH
TELAH SELESAI HARMONISASI
2
Pasal 27
TATACARA DAN MEKANISME PENJAMINAN KEAMANAN TEKNOLOGI SENSITIF KEANTARIKSAAN
3
Pasal 37
PERSYARATAN DAN TATACARA KEGIATAN KOMERSIAL KEANTARIKSAAN
4
Pasal 50
TATACARA PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN BANDAR ANTARIKSA
5
Pasal 57
STANDAR DAN PROSEDUR KEAMANAN DAN KESELAMATAN PENYELENGGARAAN KEANTARIKSAAN
6
Pasal 69
KRITERIA DAN PERSYARATAN PENANGGUHAN, PEMBEKUAN, PENCABUTAN DAN PERUBAHAN IZIN PELUNCURAN
7
Pasal 83
TANGGUNG JAWAB DAN GANTI RUGI
Simplifikasi pengaturan menjadi 3 RPP : 1. RPP tentang Tata cara penguasaan dan penjalaran serta perlindungan teknologi keantariksaan 2. RPP tentang persyaratan dan tata cara kegiatan komersial keantariksaan 3. RPP tentang tata cara pembangunan dan pengoperasian bandara antariksa
8
Pasal 84
KETENTUAN MENGENAI ASURANSI DAN KETENTUAN PENGGANTIAN KERUGIAN AKIBAT PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEANTARIKSAAN
9
Pasal 92
KETENTUAN MENGENAI PERAN SERTA MASYARAKAT
10
Pasal 95
TATACARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN BESARAN DENDA ADMINISTRATIF
AMANAT PERATURAN PELAKSANAAN 2. PERATURAN PRESIDEN No
DELEGASI
SUBSTANSI PENGATURAN PERATURAN PRESIDEN
PROGRESS
1
Pasal 38
TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA
PERPRES NO 49 TAHUN 2015
2
Pasal 40
RENCANA INDUK PENYELENGGARAAN KEANTARIKSAAN
Dalam proses paraf kementerian/Lembaga terkait
3. PERATURAN KEPALA LAPAN • • • •
Pengolahan data pengideraan jauh Pemanfaatan data dan diseminasi informasi inderaja Tata cara peluncuran wahana antariksa Tata cara pelaksanaan investigasi kecelakaan wahana antariksa
PROGRAM TEKNOLOGI PENERBANGAN DAN ANTARIKSA
TEKNOLOGI SATELIT
TEKNOLOGI ROKET
TEKNOLOGI AERONAUTIKA
ROKET SONDA LAPAN
RX-550
RX-450
RX-320 RX-250 RX-100 (35 km) (10 km)
(60 Km)
(100 Km) Diameter x Length
450 x 6777 mm
Weight
1482 kg
Thrust/Burning time
7568 kgf / 19,57 sec
Alttitute at elev 70o
44 km
Range
129 km
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI ROKET PERTAHANAN
DASAR PENGEMBANGAN
MATRIKS RIRN
BAHAN PRESENTASI SEK. KKIP 2015
• Perlunya kemandirian dalam sistem pertahanan nasional • Tingkat deterensi yang tinggi • Penetapan produk roket/rudal sebagai prioritas KKIP (tahun 2015) • Produk prioritas Komtek Hankam DRN • Produk Prioritas pada RIRN
KONSORSIUM ROKET PERTAHANAN
Pembinaan: RistekDikti, Kemhan, Kem BUMN LAPAN : Basic Desain PTDI: Tube, Cap, Nozzle, Graphite, Fin, Spring, Shaft Retainer, Seal, Cover Nozzle, Bolt Guidence, Safety Ring, Lock Ring, Surface Treatment, Integration Pindad/: Warhead, Rupture Disk, Launcher PT KS: Nozzle Steel and Nozzle Manufacture PT LEN : Sistem Kendali dan Sistem Telemetri Lapan/Dahana: Inhibitor, Igniter, Propellant, Liner, X-Ray LPNK + Perguruan Tinggi : Riset Dasar + Terapan untuk desain dan Komponen
ROKET PERTAHANAN Produk Litbang LAPAN
Pemanfaatan Hasil Litbang
Konsorsium Roket Nasional RHan RHan 122 A 122 B
• RX 70 • RX 100 • RX 200 • RKX 200 • RX 320 • RX 450
RX 70 MN FFAR RX 1210 & RX 1220 RX 2020 RKN 200
• Rhan 122 A • Rhan 122 B • Rhan 200 ; RKN 200 • Rhan 320 • Rhan 450
RHan 200
PERKEMBANGAN RHAN
2014-2016 - RHan 1220 menjadi Rhan 122 B, 31 KM - UT Rhan 122B dg launcher RM 70 - UT Rhan 122 A di Grad di Lumajang, Baturaja - UT RX 320, 64 KM - US RX 1220 - UT RX 450, - UT RX 1220 di Pmngpk 100 KM - UT Rhan 122 A 24 unit salvo dg dua kendaraan peluncur - Penyesuaian dimensi RX 1220 dg launcher RM 70 Grad - US RX 1220 - UT RX 2020
2012-2013 2010-2011 - UT di Lumajang: RX 1210, RKN 200 - UT RHan 122 A di 2007-2009 Baturaja, 14 KM - US RX 1220 - Konsorsium Roket - UT RX 1220 di dimulai dg program Baturaja D230, Roket 122 - UT RX 200 Pmngpk - Design roket - PROGRAM 1000 - US RX 1210, 1213 ROKET dan 1215 - UT Pameungpeuk - US RX 200
PENYIAPAN FASILITAS PRODUKSI PROPELLANT PRODUCTION LINE • Merupakan sarana untuk penguasaan teknologi roket dengan standar pembuatan internasional (propellant case bonded) • Peralatan Propellant Production Line bisa dimanfaatkan untuk memproduksi motor roket / propelan RX 1220 dengan kapasitas maks 500 unit per tahun (300 mtr roket/th) • Desember Th 2015 sudah selesai diadakan tetapi belum siap dioperasikan untuk produksi • Th 2016 mulai trial untuk membuat motor roket dg insulator hasil penelitian sendiri / dari Hanhwa
PERMASALAHAN •
KEBIJAKAN : Program 1000 roket, manajemen pengadaan, pembaharuan MOU, Dinamika organisasi institusi
•
OPERASIONALISASI INSTRUMEN KEBIJAKAN : Kontrak tahun Jamak, Insentif pajak , Perbedaan Sistem Akuntansi di setiap INSTITUSI , Untuk Investasi Fasilitas Produksi/Industri perlu kepastian kuantitas produk supaya bisa masuk skala ekonomis
•
SDM : Kualitas dan kuntitas SDM di Industri (PT DI, Pindad, Dahana, LEN dan di Pustekroket LAPAN
•
FASILITAS : Lapangan Uji, belum Ada Line Produksi Khusus Roket di Industri, Belum ada industri yang mampu menyiapkan raw material, Fasilitas produksi roket di LAPAN hanya untuk kegiatan Litbang, Sedangkan peralatan produksi propelan untuk Roket RX-122 dapat dipergunakan untuk produksi massal
•
KETERSEDIAAN BAHAN BAKU : Tidak dijamin konsistensinya (Metode pengadaan umum), dibatasi oleh MTCR
•
INDUSTRIALISASI PERLU DISIAPKAN : Legal formal institusional, standarisasi produk dan proses, standarisasi materiasl, fasilitas produksi dan penyimpanan, areal uji produk industri
REKOMENDASI TERKAIT PROGRAM Roket Pertahanan KEBIJAKAN Penguatan Institusi Konsorsium untuk tetap komit mengawal pengembangan roket pertahanan, diantaranya : • Penguatan Tim Monitoring • Penjagaan data dan penjagaan kerahasiaan negara serta pembentukan HAKI terhadap hasil yang telah diperoleh. • Kebijakan terkait dengan keamanan personil pelaksana uji • Mendeskripsikan kembali pembagian kerja masing- masing institusi. PRODUKSI • Fasilitas production-line kaliber 122 mm perlu segera dioperasikan dan Fasilitas productionline di masing- masing industri juga perlu dukungan dalam standardisasi proses produksi. • Diperlukan sistem pengadaan bahan dan material dengan perlakuan khusus. • Masing-masing institusi menyiapkan sumber daya manusia dengan kompetensi, kualifikasi dan sertfikasi khusus dalam jumlah tertentu. • Untuk menjamin kepastian produk menuju first article diperlukan Total Quality Manajemen System PENGEMBANGAN PRODUK Pengembangan Proses Hilirisasi dan Hulunisasi : • Proses sertifikasi, industrialisasi produk serial, maintenance/ customisasi post product hingga disposal/demolisi produk • Pengembangan dan produksi material dasar :
