Dugaan Korupsi Dana Bergulir Di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sari Madu Koalisi masyarakat Kabupaten Kampar menemukan dugaan tindak pidanan korupsi dalam hal penyaluran dana bergulir pemerintah kabupaten Kampar melalui Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sari Madu. Adapun temuan – temuan tersebut yaitu : 1. Dugaan Mark-Up Up Pengadaan Sapi dalam Program Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya (P4S). Sebesar Rp. 2.068.000.000,2.068.000.000, (Dua Miliyar Enam Puluh Delapan Juta Rupiah). Penjelasan : Terdapat 235 petani yang dilatih melalui program P4S beberapa waktu lalu yang dilaksanakan di Kubang Raya. Seluruh patani lulusan tersebut diberikan sapi (jantan + betina) dengan jumlah yang berfariasi, dengan total sapi (jantan dan betina) sebanyak 740 ekor. Dengan total harga yang kemudian di kreditkan ke Bank Perkreditan Ra Rakyat (BPR) Sari Madu sebesar Rp. 4.547.000.000,-. Dari 740 ekor sapi tersebut masing-masing masing masing 144 ekor (jantan) dan 568 ekor (Betina). Dengan rincian harga per ekor sapi sebesar Rp. 8.500.000 (untuk sapi jantan) dan Rp. 5.500.000,- (untuk sapi betina). Sementara harga pasaran sapi tersebut dengan ukuran yangg sama di jual dengan harga Rp. 4.000.000 untuk sapi jantan dan Rp. 3000.000, 3000.000,untuk sapi betina. Dengan demikian masyarakat dirugikan melalui kridit dana bergulir sebesar Rp. 2.068.000.000,-. 2.068.000.000, terkait mekanisme pelaksanaan program P4S tersebut juga menimb menimbulkan banyak kecurigaan. Pasalnya, sebagai direktur pelaksana program Bupati menunjuk Anak kandungnya sebagai direktur program hal itu dibuktikan dengan penantanganan sertifikat pelatihan petani yang langsung ditandatangi oleh anak kandung bupati kampar. 2. Dugaan Penggunaan Dana Operasional Perjalanan Dinas melalui dana BPR Tidak Tepat Sasaran dan Bertentangan Dengan Perda nomor 6 tahun 2010 tentang BPR. Sebesar Rp. 207.000.000. 207.000.000 Penjelasan: Dalam permendagri nomor 22 tahun 2006 tentang pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik pemerintah daerah, pasal 37 tentang wewenang dewan direksi bank, huruf h “Menyatakan enyatakan bahwa dewan direksi berwenang menetapkan biaya perjalanan dinas dewan pengawas/komisaris, direksi serta pegawai BP BPR Daerah”. hal itu, dijelaskan dalam Perda nomor 6 tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Bank perkreditan Rakyat Sarimadu. Pasal 37 huruf h menyatakan bahwa “Kewenangan direksi yaitu mentapkan biaya perjalanan dinas dewan pengawas dan direksi serta pegawai Bank”.. Kedua peraturan perundang-undangan perunda undangan diatas dilanggar oleh dewan direksi PD. BPR Sari madu dengan mengeluarkan anggaran perjalanan dinas pejabat pemerintah daerah kabupaten kampar sekeluarga ke london untuk menghadiri ICA ICA-Expo beberapa waktu lalu. Dengan total Rp. 207.000.000,-. 207.000.000,
Hal itu jelas melanggar perututan perundang-undangan perundang undangan baik dalam Permendagri Nomor 22 tahun 2006 maupun Perda nomor 6 tahun 2010. Karena dengan sengaja Direksi PT. Bank PBR Sari Madu mengeluarkan biaya perjalanan dinas ke Pejabat Pemerintah yang tidak termasuk terma dalam peraturan perundang-undangan. undangan. Pemberian biaya perjalanan dinas tersebut didasari Surat Edaran PD. BPR yang tentang tambahan perjalanan dinas (SPPD) dan Biaya Rapat. 3. Dugaan Penyalah Gunaan Wewenang Pemberian Pesangon Mantan Diru Dirut BPR Sarimadu yang Bertentang dengan Perda Nomor 6 tahun 2010 Tentang Perusahaan Daerah dan Perkreditan Rakyat dan Permendagri. Total pemberian pesangon Rp. 656.804.546, 6.804.546,- ditambah satu mobil merek Captifa. Dalam ketentuan sesuai dengan Perda nomor 6 tahun 2010 tentang BPR Sari Madu Pasal 51 ayat 1 dengan jelas nenyatakan bahwa direksi yang telah habis masa jabatan mendapat uanag jasa pengabdian sebesar 5% dari laba sebelum dipotong pajak setelah audit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan direktu direktur mendapat 80% dari Dirut. Hal itu sama halnya dengan Permendagri nomor 22 tahun 2006 yang menyatakan hal demikian. jika diasumsikan laba sebelum dipotong pajak sebesar Rp. 2.500.000.000, 2.500.000.000,-. Maka jasa penghargaan yang mesti biayarkan kepada dirut PD. BPR sebesar sebesar Rp. 69.444.444, 69.444.444,dengan perhitungan 5% X (5/9) X 2.500.000.000,-. 2.500.000.000, . Dengan demikian maka, pesangon yang diberikan kepada mantan dirut PT. BPR berlebih dan bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan. undangan. Begitu juga dengan pemberian mobil yang diberikan kepada mantan Direktur Utama PD. BPR tersebut juga tidak ada landasan hukum karena. Namun justru surat keterangan yang dikeluarkan oleh direksi PD. BPR tersebut berdasarkan surat dari Bupati Kampar. 4. Penyaluran luran Dana Bergulir Kepada Pejabat dan Bertentangan dengan Peraturan Bupati nomor 14 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana Bergulir. Pada bulan oktber 2012 diduga dilakukan pencairan dana berguloir Pemda Kampar kepada 6 camat dilingkungan kabupaten kabupaten Kampar yang direkomendasi oleh TIM Verifikasi Kampar kepada BPR Sarimadu. Dengan total pencairan sebsara Rp, 520.000.000,-.. Dengan jumlah pencairan per masing – masing camat berfariasi, dengan total tertinggi mencapai Rp. 100.000.000,-. 100.000.000, Dana Bergulir sebagai mana dimaksud sesuai peraturan perundang perundang-undangan dalam Perda nomor 14 tahun 2011 menekankan pada aspek kredit modal kerja kepada masyarakat. Apa yang telah di lakukan oleh direksi BPR tersebut jelas bertentangan dengan Peraturan dalam hal ini Perda Perda nomor 14 tahun 2011. Karena dana bergulir berikan kepada pejabat negara. Atas temuan tersebut Koalisi Masyarakat Kabupaten Kampar telah menindak lanjuti temuan tersebut dengan melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di jakarta pada 14 November ember 2012 lalu. dan telah melengkapi bukti-bukti bukti bukti yang diserahkan kembali ke KPK pada April 2013 lalu.
1. Secepatnya menindak lanjuti laporan atas dugaan penyelewengan dana di Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sari Madu Kabupaten Kampar. Yang ang diduga kuat ada keterlibatan aktor Bupati Kampar (Jefri Noer). 2. Mengusut tuntas Dugaan Korupsi pada BPR Sari Madu Kampar. 3. Manangkap dan memenjarakan pelaku – pelaku yang terlibat membobol dana Kredit Bergulir DI PT. BPR Kabupaten Kampar.
