SKEMA SERTIFIKASI BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) FR.SKEMA-02

2014

Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga Keuangan Mikro

CERTIF

SKEMA SERTIFIKASI BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) FR.SKEMA-02 Skema Sertifikasi Sub bidang Bank Perkreditan Rakyat (BPR) ini dimaksudkan untuk memberikan standar kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bagi Sumber Daya Manusia (SDM) di industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: 263/MEN/XI/2004 tanggal 26 Nopember 2004 agar lebih terampil, memiliki pengetahuan cukup, menumbuhkan sikap kerja profesional, serta integritas yang baik.

Nomor Dokumen Nomor Salinan Status Distribusi

: FM.SM.37/00/2014 :0 : Terkendali V Tak terkendali

SKEMA SERTIFIKASI BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) 1.

LATAR BELAKANG Lembaga keuangan terdiri dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Keuangan mikro didefinisikan sebagai layanan jasa keuangan berupa penghimpun dana dan pemberian pinjaman dalam jumlah kecil dan penyediaan jasa-jasa keuangan terkait, yang ditujukan untuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Sedangkan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan lembaga keuangan yang menyediakan jasa keuangan mikro. Lembaga Keuangan Mikro Bank salah satunya adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Arah pengembangan Keuangan Mikro dalam pembangunan nasional berintikan pada peningkatan akses bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia terhadap jasa keuangan yang berkualitas secara berkelanjutan, seperti tabungan, simpanan berjangka, pinjaman/kredit, dan berbagai jasa keuangan mikro lainnya yang dibutuhkan. Hal ini diharapkan dapat menciptakan peluang bagi masyarakat berpenghasilan rendah lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan dengan mengurangi kerentanan hidup, meningkatkan kegiatan usaha, dan menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan pendapatannya. Salah satu bentuk pengembangan usaha mikro adalah pengembangan kapasitas usaha. Faktor terpenting dalam pengembangan kapasitas tersebut, diantaranya, adalah kecukupan modal dan peningkatan sumber daya manusia (SDM). Dengan demikian, pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) berkelanjutan (sustainable) merupakan bagian terpenting dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Lembaga Sertifikasi Lembaga Keuangan Mikro CERTIF (LSP LKM CERTIF) bekerjasama dengan seluruh pihak terkait, berupaya mendukung pengembangan dan penyempurnaan kompetensi kerja bagi sumber daya manusia lembaga keuangan mikro. Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.263/MEN/XI/2004 tanggal 26 November 2004 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Keuangan Sub Sektor Perbankan Bidang Bank Perkreditan Rakyat, LSP LKM CERTIF telah melaksanakan sertifikasi bagi industri BPR. Menunjuk Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, bahwa pengembangan program pelatihan kerja yang disusun berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) harus disesuaikan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). KKNI disusun berdasarkan jenjang kualifikasi kompetensi kerja dari terendah sampai tertinggi. Selanjutnya, skema sertifikasi disusun mengacu kepada SKKNI sub bidang BPR dan PBNSP 201 Tahun 2014. Dengan demikian, Skema Sertififikasi BPR ini menjadi pedoman dalam melaksanakan program sertifikasi BPR oleh berbagai pihak.

FM.SM.37/00/121114

Page 2

SKEMA SERTIFIKASI BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)

2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI LSP LKM CERTIF mempunyai lingkup sertifikasi profesi untuk kualifikasi berjenjang dan unit kompetensi Sektor Perantara Keuangan, Sub bidang Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Standar Kompetensi Kerja Indonesia (SKKNI) yang dijadikan lingkup sertifikasi dalam melaksanakan asesmen untuk subbidang BPR adalah sebagai berikut: Subbidang Profesi Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

KKNI

Kode Unit

Unit Kompetensi SKKNI

Sektor Perantara Keuangan, Sub Sektor Perantara Keuangan Kecuali Asuransi dan Dana Pensiun, Bidang Jasa Perantara Moneter Lainnya, Bank Perkreditan Rakyat ditetapkan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: 263/MEN/XI/2004 tanggal 26 Nopember 2004

KEU.BN02.001.01

Melaksanakan Best Practice di Bidang Keuangan Mikro Melaksanakan Prinsip-prinsip Manajemen SDM Menghitung Biaya dan Menetapkan Harga Mengelola Risiko Kredit Mengelola Aktiva dan Pasiva Menilai Pasar dan Memasarkan Produk BPR Menerapkan Sistem Informasi Manajemen Mengimplementasikan Pengaturan dan Pengawasan BPR Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Menyusun Rencana Bisnis

KEU.BN02.002.01 KEU.BN02.003.01 KEU.BN02.004.01 KEU.BN02.005.01 KEU.BN02.006.01 KEU.BN02.007.01 KEU.BN02.008.01 KEU.BN02.009.01 KEU.BN02.010.01

3. TUJUAN SERTIFIKASI Diitetapkannya Skema Sertifkasi BPR berdasarkan jenjang kualifikasi kompetensi kerja dari yang terendah sampai yang tertinggi, maka sertifikasi atas dasar Skema Sertifikasi yang mengacu kepada SKKNI Sub Bidang BPR bertujuan agar sumber daya manusia di Industri BPR lebih berkualitas, lebih terampil, memiliki pengetahuan cukup, menumbuhkan sikap kerja profesional serta integritas yang baik, selanjutnya dapat bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan, seperti: 3.1

3.2

Bank Perkreditan Rakyat dan Tenaga Kerja a. Menyusun standar dan proses rekruitmen tenaga kerja. b. Penilaian kinerja. c. Menyusun uraian jabatan dan pekerjaan tenaga kerja d. Pengembangan program pelatihan kerja berdasarkan kebutuhan spesifik pasar kerja dan industri BPR. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja a. Sebagai dasar pengembangan program kurikulum dan silabus. b. Sebagai dasar dalam penyusunan modul-modul pelatihan. c. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja, serta penilaian peserta pelatihan/pekerja berpengalaman melalui uji kompetensi dan sertifikasi.

FM.SM.37/00/121114

Page 3


3.3

3.4

Lembaga Sertifikasi Profesi a. Menjadi acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi dan kompetensi(Skema Sertifikasi) sesuai dengan kualifikasi kompetensi dan atau jenjang kualifikasi sertifikasi kompetensi. b. Menjadi acuan penyelenggaraan kelembagaan dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) di Indonesia. Departemen Teknis (Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan) a. Menjadi standar kualifikasi kompetensi berjenjang yang berlaku secara nasional.

4. ACUAN NORMATIF Dasar penyusunan Skema Sertifikasi yang mengacu kepada SKKNI Sektor Perantara Keuangan Sub Sektor Perantara Keuangan Kecuali Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Jasa Perantara Moneter Lainnya Sub Bidang Bank Perkreditan Rakyat adalah sebagai berikut: 1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan Bagi Perusahaan. 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998. 3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. 4. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4279). 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). BNSP adalah Lembaga Sertifikasi Profesi Nasional yang diberi otoritas oleh pemerintah Republik Indonesia untuk memberikan lisensi melalui akreditasi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) untuk melakukan uji kompetensi tenaga profesi di Indonesia. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4637). 7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Kep227/MEN/2003 tanggal 31 Oktober 2003 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Kep-69/MEN/V/2004 tanggal 4 Mei 2004. 8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 261 Tahun 2005 tentang Wajib Latih Karyawan Perusahaan. 9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Kep77/MEN/IV/2005 tanggal 7 April 2005, LSP LKM CERTIF diakreditasi sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga Keuangan Mikro. 10. Surat Keputusan Ketua BNSP Nomor KEP-20/BNSP/V/2006 tanggal 11 Mei 2006 tentang Lisensi LSP LKM CERTIF dan Nomor KEP.330/BNSP/VI/2012 tanggal 13 Juni 2012 tentang Perpanjangan Lisensi dan Penambahan Ruang Lingkup kepada LSP LKM CERTIF. 11. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/9/PBI/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Perkreditan Rakyat.

FM.SM.37/00/121114

Page 4


12. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi No. 210 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi. 13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat. 14. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/34/DPBPR tanggal 13 Agustus 2004 tentang Lembaga Sertifikasi bagi Bank Perkreditan Rakyat. 5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI 5.1. Jenis Kemasan : KKNI / OKUPASI NASIONAL / KLASTER Sektor

:

J. Perantara Keuangan

Sub Sektor

:

65. Perantara Keuangan Kecuali Asuransi dan Dana Pensiun

Bidang

:

19. Jasa Perantara Moneter Lainnya

Sub Bidang

:

1. Bank Perkreditan Rakyat Area Bidang/Sub Bidang Pekerjaan atau Jabatan

Jenjang/Level KKNI

Kualifikasi Berjenjang

Sertifikat IX

-

Sertifikat VIII

-

Sertifikat VII

-

Sertifikat VI Sertifikat V Sertifikat IV

Direktur

Kualifikasi Tertentu pada Profesi Tertentu

Komisaris Konsultan BPR

Kepala Cabang Kepala Bagian Operasional

Satuan Tugas Pengendalian Internal

Kepala Bagian Kredit

Satuan Tugas Sistem Informasi Manajemen (SIM)

Kepala Bagian Umum Kepala Seksi Sertifikat III

Analis Kredit Pemasar (Account Officer) Kasir (Teller)

Sertifikat II

Staf Pelayanan Nasabah (Front Officer) Staf Administrasi Umum

Sertifikat I

FM.SM.37/00/121114

-

Page 5


5.2. Rincian Unit Kompetensi atau Uraian Tugas ( dibuat dalam tabel ) Pekerjaan Level Kode Pekerjaan :

: Staf Administrasi Umum : Sertifikat II J

NO

65

19

1

KODE UNIT

1

1

1

II

01

JUDUL UNIT KOMPETENSI

KELOMPOK KOMPETENSI UMUM 1

MELAKSANAKAN PRINSIP-PRINSIP PRAKTEK TERBAIK KEUANGAN MIKRO

KEU.BN01.001.01

KELOMPOK KOMPETENSI INTI 2

KEU.BN02.007.01

MEMASARKAN PRODUK BPR

KELOMPOK KOMPETENSI KHUSUS 3

MENGIMPLEMENTASIKAN PENGATURAN DAN PENGAWASAN BPR

KEU.BN03.012.01

Pekerjaan Level Kode Pekerjaan :

: Staf Pelayanan Nasabah : Sertifikat II J

NO

65

KODE UNIT

19

1

1

1

2

II

01



KEU.BN01.001.01



KEU.BN02.007.01



KEU.BN03.012.01

FM.SM.37/00/121114


Page 6


Pekerjaan Level Kode Pekerjaan

NO

: Kasir (Teller) : Sertifikat II : J 65

KODE UNIT

19

1

1

1

3

II

01



KEU.BN01.001.01



KEU.BN02.007.01



KEU.BN03.012.01


NO


: Pemasar (Account Officer) : Sertifikat III : J 65 19 1

KODE UNIT

1

1

4

III

01



KEU.BN01.001.01



KEU.BN02.005.01

MENGELOLA RISIKO KREDIT

3

KEU.BN02.007.01



KEU.BN03.012.01

FM.SM.37/00/121114


Page 7



NO

: Analis Kredit : Sertifikat III : J 65

KODE UNIT

19

1

1

1

5

III

01



KEU.BN01.001.01



KEU.BN02.005.01


3

KEU.BN02.007.01



KEU.BN03.012.02


NO


: Kepala Seksi : Sertifikat III : J 65

KODE UNIT

19

1

1

1

6

III

01



KEU.BN01.001.01



KEU.BN02.005.01


3

KEU.BN02.007.01



KEU.BN03.012.01

FM.SM.37/00/121114


Page 8



NO

: Kepala Bagian Umum : Sertifikat IV : J 65 19

KODE UNIT

1

1

1

8

IV

01



KEU.BN01.001.01


2

KEU.BN01.002.01

MELAKSANAKAN PRINSIP-PRINSIP MANAJEMEN UMUM DAN SDM


KEU.BN02.008.01

MENERAPKAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

4

KEU.BN02.009.01

MENYUSUN RENCANA BISNIS


KEU.BN03.012.01


6

KEU.BN03.013.01

MENERAPKAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL


NO

: Kepala Bagian Kredit : Sertifikat IV : J 65 19

KODE UNIT

1

1

1

9

IV

01



KEU.BN01.001.01


2

KEU.BN01.002.01



KEU.BN02.004.01

MENGHITUNG BIAYA DAN MENETAPKAN HARGA.

4

KEU.BN02.005.01


5

KEU.BN02.009.01



KEU.BN03.012.01

FM.SM.37/00/121114


Page 9



NO

: Kepala Bagian Operasional : Sertifikat IV : J 65 19 1

KODE UNIT

1

1

10

IV

01



KEU.BN01.001.01


2

KEU.BN01.002.01


KODE UNIT


NO


KEU.BN02.006.01

MENGELOLA AKTIVA DAN PASIVA

4

KEU.BN02.007.01


5

KEU.BN02.009.01



KEU.BN03.013.01


NO


: Satuan Tugas Pengendalian Internal : Sertifikat IV : J 65 19 1 1

KODE UNIT

2

11

IV

01



KEU.BN01.001.01


2

KEU.BN01.002.01



KEU.BN02.008.01


4

KEU.BN02.009.01



KEU.BN03.012.01


6

KEU.BN03.013.01


FM.SM.37/00/121114

Page 10



NO

: Satuan Tugas Sistem Infomasi Manajemen : Sertifikat IV : J 65 19 1 1 2

KODE UNIT

12

IV

01



KEU.BN01.001.01


2

KEU.BN01.002.01



KEU.BN02.008.01


4

KEU.BN02.009.01



KEU.BN03.012.01


6

KEU.BN03.013.01



NO

: Kepala Cabang : Sertifikat V : J 65 19

KODE UNIT

1

1

1

13

V

01



KEU.BN01.001.01


2

KEU.BN01.002.01



KEU.BN02.005.01


4

KEU.BN02.006.01


5

KEU.BN02.007.01


6

KEU.BN02.009.01



KEU.BN03.012.01


8

KEU.BN03.013.01


FM.SM.37/00/121114

Page 11



NO

: Direktur : Sertifikat VI : J 65

KODE UNIT

19

1

1

1

14

V

01



KEU.BN01.001.01


2

KEU.BN01.002.01



KEU.BN02.004.01

MENGHITUNG BIAYA DAN MENETAPKAN HARGA.

4

KEU.BN02.005.01


5

KEU.BN02.006.01


6

KEU.BN02.007.01


7

KEU.BN02.008.01


8

KEU.BN02.009.01



KEU.BN03.012.01


10

KEU.BN03.013.01


FM.SM.37/00/121114

Page 12



NO

: Konsultan BPR : Sertifikat VI : J 65 19

KODE UNIT

1

1

2

15

V

01



KEU.BN01.001.01


2

KEU.BN01.002.01



KEU.BN02.005.01


4

KEU.BN02.008.01


5

KEU.BN02.009.01



KEU.BN03.012.01


7

KEU.BN03.013.01



NO

: Komisaris : Sertifikat VI : J 65

KODE UNIT

19

1

1

2

16

V

01



KEU.BN01.001.01


2

KEU.BN01.002.01



KEU.BN02.005.01


4

KEU.BN02.008.01


5

KEU.BN02.009.01



KEU.BN03.012.01


7

KEU.BN03.013.01


FM.SM.37/00/121114

Page 13


6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI LSP LKM CERTIF mensyaratkan kelengkapan permohonan yang ditandatangani oleh pemohon yang meminta sertifikasi dan mencakup: 6.1 Pemohon memiliki ijazah pendidikan formal minimal dan pengalaman kerja sebagai berikut : Area Bidang/Sub Bidang Pekerjaan atau Jabatan Jenjang/Level KKNI


Pendidikan


Sertifikat IX

-

-

-

-

Sertifikat VIII

-

-

-

-

Sertifikat VII

-

-

-

-

SMU/sederajat

Pengalaman kerja di bidang perbankan 2 tahun

D3 Ekonomi Perbankan /setara D3

Pengalaman kerja di bidang perbankan

Konsultan BPR



-



Komisaris Sertifikat VI

Sertifikat V

Direktur

Kepala Cabang

D1 Ekonomi Perbankan Satuan /setara D1 Tugas Pengendalian Internal D1 Ekonomi Perbankan /setara D1

Kepala Bagian Operasional

D1 Ekonomi Perbankan Satuan Tugas Sistem /setara D1 Informasi Manajemen (SIM)

Sertifikat IV Kepala Bagian Kredit Kepala Bagian Umum

FM.SM.37/00/121114

Pengalaman Kerja

-

Memiliki pengetahuan di bidang pengendalian internal Pengalaman kerja di bidang perbankan Memiliki pengetahuan di bidang sistem informasi manajemen




Memiliki pengetahuan di bidang adminsitrasi

Page 14


Area Bidang/Sub Bidang Pekerjaan atau Jabatan Jenjang/Level KKNI

Sertifikat III

Sertifikat II

Sertifikat I

Pendidikan

Pengalaman Kerja



Kepala Seksi

-


Memiliki pengetahuan di bidang perbankan

Analis Kredit

-


Pengalaman kerja dibidang perbankan



SMU/sederajat


SMU/sederajat


Staf Administrasi Umum

SMU/sederajat


-

-

-

Pemasar (Account Officer)

)

Kasir (Teller)

-

Staf Pelayanan Nasabah (Front Officer)

-

-

6.2 Pemohon telah mengikuti pelatihan sertifikasi profesi yang diselenggarakan oleh Mitra Penyelenggara Pelatihan Sertifikasi Profesi yang diakui oleh LSP LKM CERTIF, dibuktikan dengan terbitnya Sertifikat Kehadiran Pelatihan (SKP)

7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT 7.1. Hak Pemohon 7.1.1. Pemohon berhak mendapatkan informasi yang memadai tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi. Gambaran tersebut paling sedikit mencakup persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, jadwal dan lokasi Tempat Uji Kompetensi (TUK), persetujuan mengikuti Uji Kompetensi, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat. 7.1.2. Pemohon berhak mengikuti proses Uji Kompetensi. 7.1.3. Pemohon berhak menerima hasil Uji Kompetensi. 7.1.4. Pemohon yang telah berhak menerima sertifikat akan mendapatkan sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh LSP LKM CERTIF. 7.1.5. Pemohon akan mendapatkan sertifikat kompetensi dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk oleh LSP LKM CERTIF. 7.1.6. Pemohon berhak untuk mengajukan keluhan dan banding atas proses dan/atau hasil dari Uji Kompetensi yang dilaksanakan oleh LSP LKM CERTIF. FM.SM.37/00/121114

Page 15


7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat 7.2.1. 7.2.2. 7.2.3. 7.2.4.

Memenuhi ketentuan Skema Sertifikasi LSP LKM CERTIF yang relevan. Menandatangani Kode Etik Pemegang Sertifikat Kompetensi Menyatakan bahwa sertifikat hanya berlaku untuk ruang lingkup yang diberikan. Tidak menyalahgunakan sertifikasi yang dapat merugikan LSP LKM CERTIF dan tidak memberikan persyaratan yang berkaitan dengan sertifikasi yang menurut LSP LKM CERTIF dianggap dapat menyesatkan atau tidak sah. 7.2.5. Mengikuti prosedur Surveilan minimum setelah 1 (satu) tahun memegang sertifikat Kompetensi, dengan menyampaikan kepada LSP LKM CERTIF perkembangan porftofolio dan jabatan terakhir pemegang sertifikat, diketahui oleh atasan langsung pemegang sertifikat/pejabat yang berwenang. 7.2.6. Mengikuti prosedur sertifikasi ulang. 8.

BIAYA SERTIFIKASI

8.1. Biaya Uji Kompetensi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per unit kompetensi, serta biaya pengganti pencetakan sertifikat kompetensi dan kartu pemegang sertifikat kompetensi /keanggotaan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Daftar Biaya masing-masing Skema Sertfikasi sub bidang BPR sebagai berikut: Area Bidang/Sub Bidang Pekerjaan atau Jabatan Jenjang/Level KKNI



Jumlah Biaya

Sertifikat IX

-

-

-

-

Sertifikat VIII

-

-

-

-

Sertifikat VII

-

-

-

-

3.000.000

100.000

3.100.000

2.700.000

100.000

2.800.000

2.700.000

100.000

2.800.000

Kepala Cabang

2.400.000

100.000

2.500.000

Kepala Bagian Operasional

1.800.000

100.000.

1.900.000

Kepala Bagian Kredit

1.800.000

100.000

1.900.000

Kepala Bagian Umum

1.800.000 100.000

1.900.000

Direktur Komisaris

Sertifikat VI

Konsultan BPR Sertifikat V

Sertifikat IV

FM.SM.37/00/121114

Biaya Uji Biaya Kompetensi Penerbitan Sertifikat dan Kartu Pemegang Sertifikat

Ket

Page 16


Area Bidang/Sub Bidang Pekerjaan atau Jabatan Jenjang/Level KKNI

Sertifikat III



Sertifikat I

Jumlah Biaya

1.800.000 Satuan Tugas Pengendalian Internal 1.800.000 Satuan Tugas Sistem Informasi Manajemen (SIM)

100.000

100.000

1.900.000

Kepala Seksi

1.200.000

100.000

1.300.000

Analis Kredit

1.200.000

100.000

1.300.000

Pemasar (Account Officer)

1.200.000

100.000

1.300.000

900.000

100.000

1.000.000

Staf Pelayanan Nasabah (Front Officer)

900.000

100.000

1.000.000

Staf Administrasi Umum

900.000

100.000

1.000.000

Kasir (Teller)

Sertifikat II

Biaya Uji Biaya Kompetensi Penerbitan Sertifikat dan Kartu Pemegang Sertifikat

-

-

-

-

Ket

1.900.000

-

8.2. Biaya Sertifikasi Ulang untuk setiap perpanjangan Sertifikat Kompetensi sebesar Rp.400.000,(empat ratus ribu rupiah), serta biaya pengganti pencetakan sertifikat kompetensi dan kartu pemegang sertifikat kompetensi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

9.

PROSES SERTIFIKASI

9.1. Persyaratan Pendaftaran 9.1.1. Pada saat pendaftaran, LSP LKM CERTIF menyediakan gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi. Gambaran tersebut paling sedikit mencakup persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, jadwal dan lokasi Tempat Uji Kompetensi (TUK), persetujuan FM.SM.37/00/121114

Page 17


mengikuti Uji Kompetensi, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat. 9.1.2. LSP LKM CERTIF mensyaratkan kelengkapan pendaftaran, yang disiapkan oleh pemohon sertifikasi. Kelengkapan pendaftaran mencakup: a. Surat Permohonan Uji Kompetensi Sertifikasi BPR b. Mengisi formulir Permohonan Sertifikasi FR-APL 01 c. Mengisi formulir Penilaian Mandiri FR-APL 02 d. Fotocopy Surat Keterangan Bekerja (SKB) e. Fotocopy Sertifikat Kehadiran Pelatihan (SKP) f. Fotocopy Ijazah (Pendidikan terakhir) g. Pasfoto warna ukuran 3x4, sebanyak 3 lembar h. Fotocopy Identitas (KTP, SIM, paspor) i. Membayar biaya sertifikasi sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per Unit Kompetensi & penerbitan sertifikat kompetensi dan kartu pemegang sertifikat Rp100.000,- ke Bank Mandiri Jakarta Kemang Raya No Rek. 126.000.4376165 a.n Lembaga Certif 9.2. Proses Asesmen 9.2.1

9.2.2

9.2.3 9.2.4

LSP LKM CERTIF melaksanakan asesmen dengan menerapkan metode sebagai berikut: a. Penilaian mandiri dan wawancara, digunakan untuk mengetahui kesediaaan dan kemampuan pemohon dalam mengikuti Uji Kompetensi. Diharapkan pemohon tidak cukup hanya bersedia akan tetapi merasa dirinya telah kompeten atau mampu untuk mengikuti Uji Kompetensi. Untuk itu pemohon telah mempersiapkan diri dengan belajar, praktik kerja (on the job), dan telah mengikuti pelatihan sertifikasi berbasis kompetensi sebelumnya sesuai dengan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi. b. Portofolio, merupakan pencarian dan pengumpulan bukti pemohon atas pengalaman profesional dan jabatan/job yang dijalaninya dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mendiskripsikan pengalaman dan jabatan yang bersangkutan. c. Uji tertulis, diformat dalam perangkat asesmen berbentuk Materi Uji Kompetensi (MUK) dengan pilihan jawaban. Terdapat 3 (tiga) jenis MUK uji tertulis, yaitu: 1. Uji tertulis dengan 2 pilihan jawaban True/False (Betul/Salah). 2. Uji tertulis dengan pilihan jawaban Double True False melalui dua pernyataan yang berbeda. Pilih A jika kedua pernyataan adalah benar, pilih B jika salah satu pernyataan benar, dan pilih C jika kedua pernyataan salah. 3. Uji tertulis dengan pilihan berganda Multiple Choice. Disediakan 5 pilihan ganda, yakni: a, b, c, d, dan e sebagai jawaban. Asesmen direncanakan dan disusun dengan cara yang menjamin bahwa verifikasi memenuhi persyaratan uji mencakup valid, asli, terkini dan tercukupi (VACS) dan dimensi kompetensi secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi. LSP LKM CERTIF melakukan verifikasi metode untuk asesmen peserta sertifikasi 1 (satu) kali dalam setahun. Verifikasi dilakukan untuk menjamin bahwa setiap asesmen adalah sah dan adil. LSP LKM CERTIF melakukan verifikasi dan menyediakan kebutuhan khusus peserta sertifikasi, dengan alasan dan sepanjang integritas asesmen tidak dilanggar, serta mempertimbangkan aturan yang bersifat nasional.

FM.SM.37/00/121114

Page 18


9.2.5

Bagi pemohon sertifikasi yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan telah terverifikasi maka dapat melanjutkan ke proses Uji Kompetensi.

9.3. Proses Uji Kompetensi 9.3.1. Proses Uji Kompetensi ini merupakan bagian dari Proses Asesmen. 9.3.2. LSP LKM CERTIF mempunyai prosedur untuk menjamin konsistensi administrasi uji kompetensi. 9.3.3. LSP LKM CERTIF menetapkan, mendokumentasikan dan memantau kriteria untuk kondisi administrasi uji kompetensi.. 9.3.4. Apabila ada peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian, LSP LKM CERTIF menjamin bahwa peralatan tersebut telah diverifikasi atau dikalibrasi secara tepat. 9.3.5. Metodologi dan prosedur yang tepat (misalnya, mengumpulkan dan memelihara data statistik) didokumentasikan dan diterapkan oleh LSP LKM CERTIF dalam batasan tertentu yang dibenarkan, untuk menegaskan kembali keadilan, keabsahan, keandalan, dan kinerja umum setiap ujian, dan tindakan perbaikan terhadap semua kekurangan yang dapat dikenali. 9.4. Keputusan Sertifikasi 9.4.1. LSP LKM CERTIF harus menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi mencukupi untuk: a. mengambil keputusan sertifikasi; b. melakukan penelusuran apabila terjadi, misalnya, banding atau keluhan. 9.4.2. Apabila sebagian proses sertifikasi kompetensi dilaksanakan tidak langsung oleh LSP LKM CERTIF, maka LSP LKM CERTIF tidak boleh melakukan sub-kontrak untuk keputusan pemberian, pemeliharaan, sertifikasi ulang, perluasan atau pengurangan lingkup, pembekuan dan pencabutan sertifikat. 9.4.3. LSP LKM CERTIF membatasi keputusan sertifikasi sesuai persyaratan dalam skema sertifikasi yang digunakan. 9.4.4. LSP LKM CERTIF memberikan keputusan sertifikasi terhadap peserta berdasarkan informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi. Personil yang membuat keputusan sertifikasi tidak ikut serta dalam pelaksanaan uji kompetensi atau pelatihan peserta sertifikasi. 9.4.5. Personil yang membuat keputusan sertifikasi memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dengan proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi. 9.4.6. Sertifikat tidak diserahkan oleh LSP LKM CERTIF sebelum seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi. 9.4.7. LSP LKM CERTIF memberikan sertifikat kompetensi kepada semua pemohon yang telah berhak menerima sertifikat dan memelihara informasi kepemilikan sertifikat untuk setiap pemegang sertifikat. 9.4.8. Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh LSP LKM CERTIF minimum memuat informasi berikut: a. nama orang pemegang sertifikat; b. pengenal yang unik; c. nama lembaga yang menerbitkan sertifikat d. acuan skema sertifikasi, standar atau acuan relevan lainnya, termasuk tahun terbit; e. ruang lingkup sertifikasi, bila ada termasuk kondisi dan batasan keabsahannya; f. tanggal efektif terbitnya sertifikat dan tanggal berakhirnya masa berlaku sertifikat.

FM.SM.37/00/121114

Page 19


9.4.9. Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh LSP LKM CERTIF memiliki masa berlaku 5 (lima) tahun semenjak diterbitkan. 9.4.10. Sertifikat kompetensi LSP LKM CERTIF sesuai dengan pedoman BNSP, dan dirancang untuk mengurangi risiko pemalsuan.

9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat 9.5.1. LSP LKM CERTIF mempunyai kebijakan dan prosedur terdokumentasi untuk pembekuan dan pencabutan sertifikasi, penambahan dan pengurangan ruang lingkup sertifikasi, yang juga menjelaskan tindak lanjut oleh LSP LKM CERTIF. 9.5.2. Kegagalan dalam menyelesaikan masalah yang mengakibatkan pembekuan sertifikat, dalam waktu yang ditetapkan oleh LSP LKM CERTIF, akan mengakibatkan pencabutan sertifikasi atau pengurangan ruang lingkup sertifikasi. 9.5.3. LSP LKM CERTIF membuat perjanjian yang mengikat dengan pemegang sertifikat kompetensi untuk memastikan bahwa, selama pembekuan sertifikasi, pemegang sertifikat tidak diperkenankan melakukan promosi terkait dengan sertifikasi yang dibekukan. 9.5.4. LSP LKM CERTIF membuat perjanjian yang mengikat dengan pemegang sertifikat kompetensi untuk memastikan bahwa setelah pencabutan sertifikat, pemegang sertifikat tidak diperkenankan menggunakan sertifikatnya sebagai bahan rujukan untuk kegiatannya. 9.6. Pemeliharaan Sertifikasi / Survailen 9.6.1. Maksud dan Tujuan : Melakukan pemantauan dan memastikan masih terpenuhinya profesi pihak yang disertifikasi dan/ atau terpeliharanya kompetensi kerja Pemegang Sertifikat Kompetensi. 9.6.2. Persyaratan Pendaftaran Survailen : a. Mengisi formulir Survailen minimal setelah 2 (dua) tahun bagi pemegang Sertifikat Kompetensi b. Melampirkan Surat Keterangan Bekerja (SKB) atau Surat Pernyataan bahwa saat ini sedang bekerja di BPR c. Fotocopy Identitas (KTP, SIM, paspor) d. Fotocopy Sertifikat Kehadiran Pelatihan (SKP) Penyegaran minimal 2 (dua) modul untuk BPR 9.6.3. Ketentuan Survailen: 1. Survailen wajib diikuti oleh seluruh pemegang sertifikat kompetensi, dan dilakukan minimal 1 (satu) kali selama masa berlaku sertifikat, yaitu 5 (lima) tahun. 2. Survailen dapat dilaksanakan mulai tahun ke-2 sejak sertifikat kompetensi diterbitkan sampai dengan 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir. 3. Metode survailen yang digunakan diantaranya: wawancara, portofolio, dan/atau kunjungan pemantauan ke tempat kerja. 9.6.4. Persyaratan terpeliharanya Kompetensi Kerja: 1. Sedang bekerja di BPR atau industri relevan dibuktikan dengan melampirkan Surat Keterangan Bekerja. FM.SM.37/00/121114

Page 20


2. Sedang tidak bekerja di BPR, tetapi tidak melewati 1 (satu) tahun pada saat survailen dilaksanakan, dibuktikan dengan melampirkan Surat Keterangan Bekerja terakhir. 3. Tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL) di bidang keuangan dan perbankan. 4. Tidak berperkara hukum atau dinyatakan bersalah sebagai terpidana melalui keputusan pengadilan dan bersifat tetap. 9.6.5. Keputusan Survailen: LSP LKM CERTIF berdasarkan informasi yang dikumpulkan selama proses survailen, akan memberikan keputusan survailen dan menerbitkan surat keputusan hasil survailen perihal terpeliharanya kompetensi kerja pemegang sertifikat kompetensi. 9.7. Sertifikasi Ulang 9.7.1

9.7.2

Maksud dan Tujuan: Memperbaharui masa berlaku sertifikat kompetensi bagi pemegang sertifikat kompetensi sub bidang BPR sesuai dengan sesuai dengan persyaratan skema sertifikasi. Ketentuan Sertifikasi Ulang: a. Sertifikasi ulang wajib diikuti oleh pemegang sertifikat kompetensi sekurangkurangnya 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir. b. Metode asesmen sertifikasi ulang diantaranya: wawancara, portofolio, dan/atau kunjungan pemantauan ke tempat kerja. c. Sertifikasi ulang bagi pemegang sertifikat kompetensi yang masa berlaku sertifikatnya telah berakhir melewati periode 1 (satu) tahun, maka asesmen dilakukan dengan metode Uji Tertulis. d. Pemegang sertifikat yang mengikuti sertifikasi ulang diharuskan mengikuti prosedur survailen dan masih aktif bekerja pada BPR atau industri relevan.

9.7.3. Sertifikasi ulang yang ditetapkan LSP LKM CERTIF disesuaikan dengan skema sertifikasi, minimum mempertimbangkan beberapa hal berikut: a. pengembangan profesional / portofolio; b. wawancara terstruktur; c. konfirmasi kinerja yang memuaskan secara konsisten dan catatan pengalaman kerja; d. uji kompetensi; 9.7.4. LSP LKM CERTIF menjamin selama proses sertifikasi ulang, proses tersebut memastikan kompetensi pemegang sertifikat terpelihara, dan pemegang sertifikat masih mematuhi persyaratan skema sertifikasi terkini. 9.7.5. Periode sertifikasi ulang ditetapkan sesuai dengan masa berlaku Sertifikat Kompetensi yaitu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan. Landasan penetapan periode sertifikasi ulang, mempertimbangkan beberapa hal berikut: a. persyaratan sesuai peraturan perundangan; b. perubahan dokumen normatif; c. sifat dan kematangan industri atau bidang tempat pemegang sertifikat bekerja; d. perubahan teknologi, dan persyaratan bagi pemegang sertifikat; e. persyaratan yang ditetapkan pemangku kepentingan; FM.SM.37/00/121114

Page 21


9.7.6.

Kegiatan sertifikasi ulang yang ditetapkan LSP LKM CERTIF menjamin bahwa dalam memastikan terpeliharanya kompetensi pemegang sertifikat dilakukan melalui asesmen yang tidak memihak.

9.7.7. Persyaratan pendaftaran sertifikasi ulang: LSP LKM CERTIF mensyaratkan kelengkapan pendaftaran, yang disiapkan oleh pemohon sertifikasi. Kelengkapan pendaftaran mencakup: a. Surat Permohonan Uji Kompetensi Sertifikasi Ulang BPR sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir. b. Mengisi formulir Permohonan Sertifikasi FR-APL 01 c. Mengisi formulir Penilaian Mandiri FR-APL 02 d. Melampirkan Surat Keterangan Bekerja di BPR atau industri yang relevan. e. Fotocopy Sertifikat Kehadiran Pelatihan (SKP) Penyegaran minimal 2 (dua) modul. f. Fotocopy Surat Keputusan Hasil Survailen dari LSP LKM CERTIF. g. Pasfoto warna ukuran 3x4, sebanyak 3 lembar. h. Fotocopy Identitas (KTP, SIM) i. Membayar biaya sertifikasi ulang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) & penerbitan sertifikat kompetensi dan kartu pemegang sertifikat Rp100.000,- ke Bank Mandiri Jakarta Kemang Raya No Rek. 126.000.4376165 a.n Lembaga Certif 9.7.8. Seluruh dokumen/portofolio sertifikasi ulang pemegang sertifikat diverifikasi dan ditetapkan keputusannya oleh LSP LKM CERTIF. 9.7.9. LSP LKM CERTIF memberikan sertifikat kompetensi kepada semua pemohon sertfikasi ulang yang berhak menerima sertifikat dengan masa berlaku 5 (lima) tahun dan memelihara informasi kepemilikan sertifikat untuk setiap pemegang sertifikat.

9.8. Penggunaan Sertifikat 9.8.4. LSP LKM CERTIF mengatur dan mendokumentasikan persyaratan penggunaan logo atau penanda sertifikasi kompetensi. 9.8.5. Pedoman Penilaian Kesesuaian Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi 9.8.6. LSP LKM CERTIF mensyaratkan pemegang sertifikat kompetensi untuk menandatangani Surat Pernyataan Pemegang Sertifikat tentang penggunaaan Sertifikat Kompetensi. 9.8.4 LSP LKM CERTIF menetapkan prosedur tentang tindakan perbaikan untuk setiap penyalahgunaan sertifikat, termasuk penyalahgunaan logo dan atau penanda.

9.9. Banding 9.9.1

LSP LKM CERTIF menerima, melakukan kajian, dan membuat keputusan terhadap banding. Proses penanganan banding mencakup setidaknya unsur-unsur dan metoda berikut: a. proses untuk menerima, melakukan validasi dan menyelidiki banding, dan untuk memutuskan tindakan apa yang diambil dalam menanggapinya, dengan mempertimbangkan hasil banding sebelumnya yang serupa; b. penelusuran dan perekaman banding, termasuk tindakan-tindakan untuk mengatasinya;

FM.SM.37/00/121114

Page 22


9.9.2 9.9.3 9.9.4

9.9.5 9.9.6 9.9.7

c. memastikan bahwa, jika berlaku, perbaikan yang tepat dan tindakan perbaikan dilakukan. LSP LKM CERTIF membuat kebijakan dan prosedur yang menjamin bahwa semua banding ditangani secara konstruktif, tidak berpihak, dan tepat waktu. LSP LKM CERTIF memberikan penjelasan mengenai proses penanganan banding kepada pemohon sertifikasi. LSP LKM CERTIF bertanggung jawab atas semua keputusan di semua tingkat proses penanganan banding. LSP LKM CERTIF menjamin bahwa personil yang terlibat dalam pengambilan keputusan proses penanganan banding berbeda dari mereka yang terlibat dalam keputusan yang menyebabkan banding. Penyerahan, investigasi dan pengambilan keputusan atas banding tidak akan mengakibatkan tindakan diskriminatif terhadap pemohon banding. LSP LKM CERTIF menerima banding, dan memberikan laporan kemajuan serta hasil penanganannya kepada pemohon banding. LSP LKM CERTIF memberitahukan secara resmi kepada pemohon banding pada akhir proses penanganan banding.

FM.SM.37/00/121114

Page 23

SKEMA SERTIFIKASI BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) FR.SKEMA-02

Recommend Documents