SKEMA SERTIFIKASI BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) FR.SKEMA-02

2014

Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga Keuangan Mikro

CERTIF

SKEMA SERTIFIKASI BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) FR.SKEMA-02 Skema Sertifikasi Sub Bidang Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) ini dimaksudkan untuk memberikan standar kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Nomor : KEP.30/MEN/II/2008 bagi Sumber Daya Manusia (SDM) di industri Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) agar lebih terampil, memiliki pengetahuan cukup, menumbuhkan sikap kerja profesional, serta integritas yang baik.

Nomor Dokumen Nomor Salinan Status Distribus i

: FM.SM.37/00/2014 :0 : Terkendali V Tak terkendali

SKEMA SERTIFIKASI BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) 1.

LATAR BELAKANG Lembaga keuangan terdiri dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Keuangan mikro didefinisikan sebagai layanan jasa keuangan berupa penghimpun dana dan pemberian pinjaman dalam jumlah kecil dan penyediaan jasa-jasa keuangan terkait, yang ditujukan untuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Sedangkan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan lembaga keuangan yang menyediakan jasa keuangan mikro. Lembaga Keuangan Mikro Bank mencakup: Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), BRI Unit, dan Unit Kerja UKM Bank Umum. Sedangkan Lembaga Keuangan Mikro Bukan Bank (LKMBB) meliputi: Badan Kredit Desa, Lembaga Perkreditan Desa, Badan Kredit Kecamatan, Lembaga Kredit Kecamatan, Lumbung Pitih Nagari, Koperasi Simpan Pinjam/Baitul Mal Wattamwil, Kredit Usaha Rakyat Kecil, Lembaga Dana Kredit Pedesaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga sejenis lainnya. Arah pengembangan Keuangan Mikro dalam pembangunan nasional berintikan pada peningkatan akses bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia terhadap jasa keuangan yang berkualitas secara berkelanjutan, seperti tabungan, simpanan berjangka, pinjaman/kredit, dan berbagai jasa keuangan mikro lainnya yang dibutuhkan. Hal ini diharapkan dapat menciptakan peluang bagi masyarakat berpenghasilan rendah lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan dengan mengurangi kerentanan hidup, meningkatkan kegiatan usaha, dan menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan pendapatannya. Salah satu bentuk pengembangan usaha mikro adalah pengembangan kapasitas usaha. Faktor terpenting dalam pengembangan kapasitas tersebut, diantaranya, adalah kecukupan modal dan peningkatan sumber daya manusia (SDM). Dengan demikian, pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) berkelanjutan (sustainable) merupakan bagian terpenting dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Lembaga Sertifikasi Lembaga Keuangan Mikro CERTIF (LSP LKM CERTIF) bekerjasama dengan seluruh pihak terkait, berupaya mendukung pengembangan dan penyempurnaan kompetensi kerja bagi manajemen lembaga keuangan mikro. Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.30/MEN/I/2004 Februari 2008 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Keuangan Sub Sektor Perbankan Bidang Bank Perkreditan Rakyat, LSP LKM CERTIF telah melaksanakan sertifikasi bagi industri BPRS. Menunjuk Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, bahwa pengembangan program pelatihan kerja yang disusun berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) harus disesuaikan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). KKNI disusun berdasarkan jenjang kualifikasi kompetensi kerja dari terendah sampai tertinggi. Selanjutnya, untuk memenuhi ketentuan tersebut di atas, melalui workshop konvensi SKKNI BPRS tanggal 30 Agustus 2007 bertempat di Jakarta berhasil ditetapkan SKEMA SERTIFIKASI BPRS. Dengan demikian, Skema Sertififikasi BPRS ini menjadi pedoman dalam melaksanakan program sertifikasi BPRS oleh berbagai pihak.

2

SKEMA SERTIFIKASI BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH (BPRS)

2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI LSP LKM CERTIF mempunyai lingkup sertifikasi profesi untuk kualifikasi berjenjang dan unit kompetensi Sektor Perantara Keuangan, Subbidang Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Standar Kompetensi Kerja Indonesia (SKKNI) yang dijadikan lingkup sertifikasi dalam melaksanakan asesmen untuk masing-masing subbidang adalah sebagai berikut: Subbidang Profesi Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)

KKNI Sektor Perantara Keuangan, Sub Sektor Perantara Keuangan Kecuali Asuransi dan Dana Pensiun, Bidang Jasa Perantara Moneter Lainnya, Bank Perkreditan Rakyat Syariah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: 30/MEN/II/2008 Februari 2008

Kode Unit

Unit Kompetensi SKKNI

KEU.KS01.001.01

MELAKSANAKAN PRINSIPPRINSIP MANAJEMEN UMUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEU.KS02.001.01

MELAKSANAKAN OPERASIONAL BANK SYARIAH

KEU.KS02.002.01

MELAKSANAKAN PEMBIAYAAN SYARIAH

KEU.KS02.003.01

MENGELOLA ASET DAN LIABILITAS

KEU.KS02.004.01

MENYUSUN RENCANA BISNIS

KEU.KS03.001.01

MELAKSANAKAN PERATURAN BANK SYARIAH

KEU.KS03.002.01

MELAKSANAKAN DAN MENGEMBANGKAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

KEU.KS03.003.01

MELAKSANAKAN ANALISIS LAPORAN KEUANGAN BANK SYARIAH

KEU.KS03.004.01

MELAKSANAKAN DAN MENGEMBANGKAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

3. TUJUAN SERTIFIKASI Dengan ditetapkannya Skema Sertifkasi BPRS berdasarkan jenjang kualifikasi kompetensi kerja dari yang terendah sampai yang tertinggi, bahwa SKKNI Sub Bidang BPRS, diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan, seperti: 3.1

3.2

Bank Perkreditan Rakyat Syariah dan Tenaga Kerja a. Menyusun standar dan proses rekruitmen tenaga kerja. b. Penilaian kinerja. c. Menyusun uraian jabatan dan pekerjaan tenaga kerja d. Pengembangan program pelatihan kerja berdasarkan kebutuhan spesifik pasar kerja dan industri BPRS. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja a. Sebagai dasar pengembangan program kurikulum dan silabus. b. Sebagai dasar dalam penyusunan modul-modul pelatihan. 3


c. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja, serta penilaian peserta pelatihan/pekerja berpengalaman melalui uji kompetensi dan sertifikasi. 3.3

3.4

Lembaga Sertifikasi Profesi a. Menjadi acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi dan kompetensi(Skema Sertifikasi) sesuai dengan kualifikasi kompetensi dan atau jenjang kualifikasi sertifikasi kompetensi. b. Menjadi acuan penyelenggaraan kelembagaan dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) di Indonesia. Departemen Teknis (Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan) a. Menjadi standar kualifikasi kompetensi berjenjang yang berlaku secara nasional.

4. ACUAN NORMATIF Dasar penyusunan SKKNI Sektor Perantara Keuangan Sub Sektor Perantara Keuangan Kecuali Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Jasa Perantara Moneter Lainnya Sub Bidang Bank Perkreditan Rakyat adalah sebagai berikut: 1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan Bagi Perusahaan. 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998. 3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. 4. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4279). 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). BNSP adalah Lembaga Sertifikasi Profesi Nasional yang diberi otoritas oleh pemerintah Republik Indonesia untuk memberikan lisensi melalui akreditasi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) untuk melakukan uji kompetensi tenaga profesi di Indonesia. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4637). 7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Kep227/MEN/2003 tanggal 31 Oktober 2003 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Kep-69/MEN/V/2004 tanggal 4 Mei 2004. 8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 261 Tahun 2005 tentang Wajib Latih Karyawan Perusahaan. 9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Kep77/MEN/IV/2005 tanggal 7 April 2005, LSP LKM CERTIF diakreditasi sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga Keuangan Mikro. 10. Surat Keputusan Ketua BNSP Nomor KEP-20/BNSP/V/2006 tanggal 11 Mei 2006 tentang Lisensi LSP LKM CERTIF. 11. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/23/PBI/2004 tangga 9 Agustus 2004 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (Fit and Proper Test) Bank Perkreditan Rakyat. 12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat.

4


13. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/34/DPBPR tanggal 13 Agustus 2004 tentang Lembaga Sertifikasi bagi Bank Perkreditan Rakyat. 5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI 5.1. Jenis Kemasan : KKNI / OKUPASI NASIONAL / KLASTER Sektor

:

J. Perantara Keuangan

Sub Sektor

:

65. Perantara Keuangan Kecuali Asuransi dan Dana Pensiun

Bidang

:

19. Jasa Perantara Moneter Lainnya

Sub Bidang

:

1. Bank Perkreditan Rakyat Area Bidang/Sub Bidang Pekerjaan atau Jabatan

Jenjang/Level KKNI

Kualifikasi Berjenjang

Sertifikat IX

-

Sertifikat VIII

-

Sertifikat VII

-

Sertifikat VI

Direktur

Sertifikat V

Kepala Cabang/Kepala Divisi

Kualifikasi Tertentu pada Profesi Tertentu

Komisaris

Kepala Bagian Personalia dan Umum

Sertifikat IV

Kepala Bagian Remedial

Kepala Bagian Sistem Informasi Manajemen

Kepala Bagian Akuntansi

Satuan Pengendalian Internal

Kepala Bagian Pembiayaan Kepala Bagian Operasional Kepala Kantor Kas

Sertifikat III

Analis Pembiayaan Account Officer/Pemasar

Kasir (Teller) Sertifikat II Sertifikat I

Customer Service Staf Administrasi Operasional

-

5


5.2. Rincian Unit Kompetensi atau Uraian Tugas ( dibuat dalam tabel ) Pekerjaan Level Kode Pekerjaan

: Teller, Staf Administrasi Operasional, Customer Service : Sertifikat II : J

No

65

19

0

Kode Unit

2

1

1

II

01

Judul Unit Kompetensi

KELOMPOK KOMPETENSI UMUM 1

MELAKSANAKAN PRINSIP-PRINSIP MANAJEMEN UMUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEU.KS01.001.01

KELOMPOK KOMPETENSI INTI 2


KEU.KS02.001.01

KELOMPOK KOMPETENSI KHUSUS 3


KEU.KS03.001.01

Pekerjaan Level Kode Pekerjaan

: Account Officer/Pemasar : Sertifikat III : J

No

65

Kode Unit

19

0

2

1

2

III

01



KEU.KS01.001.01



KEU.KS02.001.01


3

KEU.KS02.002.01



KEU.KS03.001.01


6

SKEMA SERTIFIKASI BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) Pekerjaan Level Kode Pekerjaan

: Analis Pembiayaan : Sertifikat III : J

No

65

19

Kode Unit

0

2

1

3

III

01



KEU.KS01.001.01



KEU.KS02.001.01


3

KEU.KS02.002.01



KEU.KS03.001.01



: Kepala Kantor Kas : Sertifikat III : J

No

65

Kode Unit

19

0

2

1

4

III

01



KEU.KS01.001.01



KEU.KS02.001.01


3

KEU.KS02.002.01



KEU.KS03.001.01


7



: Kepala Bagian Operasional : Sertifikat IV : J

No

65

Kode Unit

19

0

2

1

5

IV

01



KEU.KS01.001.01



KEU.KS02.001.01


3

KEU.KS02.002.01


4

KEU.KS02.004.01



KEU.KS03.001.01


6

KEU.KS03.002.01

MELAKSANAKAN DAN MENGEMBANG-KAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN


: Kepala Bagian Pembiayaan : Sertifikat IV : J

No

65

Kode Unit

19

0

2

1

6

IV

01



KEU.KS01.001.01



KEU.KS02.001.01


3

KEU.KS02.002.01


4

KEU.KS02.004.01


KELOMPOK KOMPETENSI KHUSUS

5

KEU.KS03.001.01


6

KEU.KS03.002.01

MELAKSANAKAN DAN MENGEMBANGKAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 8


: Kepala Bagian Akuntansi : Sertifikat IV : J

No

65

Kode Unit

19

0

2

1

7

IV

01



KEU.KS01.001.01



KEU.KS02.001.01


3

KEU.KS02.004.01



KEU.KS03.001.01


5

KEU.KS03.002.01


6

KEU.KS03.003.01



: Kepala Bagian Remedial : Sertifikat IV : J

No

65

Kode Unit

19

0

2

1

8

IV

01



KEU.KS01.001.01



KEU.KS02.001.01


3

KEU.KS02.002.01


4

KEU.KS02.003.01



5

KEU.KS03.001.01


6

KEU.KS03.003.01


9


: Kepala Bagian Personalia dan Umum : Sertifikat IV : J

No

65

Kode Unit

19

0

2

1

9

IV

01



KEU.KS01.001.01



KEU.KS02.001.01


3

KEU.KS02.004.01



KEU.KS03.001.01


5

KEU.KS03.002.01


6

KEU.KS03.004.01

MELAKSANAKAN DAN MENGEMBANG-KAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL


: Satuan Pengendalian Internal : Sertifikat IV : J

No

65

Kode Unit

19

0

2

2

10

IV

01



KEU.KS01.001.01



KEU.KS02.001.01



KEU.KS03.001.01


4

KEU.KS03.002.01


5

KEU.KS03.003.01


6

KEU.KS03.004.01

MELAKSANAKAN DAN MENGEMBANG-KAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL 10


: Kepala Bagian Sistem Informasi Manajemen : Sertifikat IV : J

No

65

Kode Unit

19

0

2

2

11

IV

01



KEU.KS01.001.01



KEU.KS02.001.01


3

KEU.KS02.004.01



KEU.KS03.001.01


5

KEU.KS03.002.01


6

KEU.KS03.003.01



: Kepala Cabang : Sertifikat V : J

No

65

Kode Unit

19

0

2

1

12

V

01



KEU.KS01.001.01



KEU.KS02.001.01


3

KEU.KS02.002.01


4

KEU.KS02.003.01


5

KEU.KS02.004.01



6

KEU.KS03.001.01


7

KEU.KS03.002.01

MELAKSANAKAN DAN MENGEMBANG-KAN 11

SKEMA SERTIFIKASI BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 8

KEU.KS03.003.01



: Direktur : Sertifikat VI : J

No

65

Kode Unit

19

0

2

1

13

VI

01



KEU.KS01.001.01



KEU.KS02.001.01


3

KEU.KS02.002.01


4

KEU.KS02.003.01


5

KEU.KS02.004.01



6

KEU.KS03.001.01


7

KEU.KS03.002.01


8

KEU.KS03.003.01


9

KEU.KS03.004.01


12


: Komisaris : Sertifikat VI : J

No

65

Kode Unit

19

0

2

2

14

VI

01



KEU.KS01.001.01



KEU.KS02.001.01


3

KEU.KS02.002.01


4

KEU.KS02.003.01


5

KEU.KS02.004.01



KEU.KS03.001.01


7

KEU.KS03.002.01


8

KEU.KS03.003.01


9

KEU.KS03.004.01


6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI LSP LKM CERTIF mensyaratkan kelengkapan permohonan yang ditandatangani oleh pemohon yang meminta sertifikasi dan mencakup: 6.1 Pemohon memiliki ijazah pendidikan formal minimal dan pengalaman kerja sebagai berikut : Area Bidang/Sub Bidang Pekerjaan atau Jabatan Jenjang/Level KKNI

Pengalaman Kerja



Sertifikat IX

-

-

-

-

Sertifikat VIII

-

-

-

-

Sertifikat VII

-

-

-

-

Komisaris

SMU/sederajat

Pengalaman kerja di bidang perbankan 2

Sertifikat VI

Pendidikan

13


Area Bidang/Sub Bidang Pekerjaan atau Jabatan Jenjang/Level KKNI


Pendidikan

Pengalaman Kerja

Kualifikasi Tertentu pada Profesi Tertentu tahun D3 Ekonomi Perbankan /setara D3

Pengalaman kerja di bidang perbankan

Konsultan BPR

D3 Ekonomi Perbankan /setara D3


-



Direktur

Sertifikat V

Kepala Cabang

Satuan D1 Ekonomi Perbankan Tugas /setara D1 Pengendalian Internal Kepala Bagian Operasional

D1 Ekonomi Perbankan /setara D1 D1 Ekonomi Perbankan Satuan Tugas Sistem /setara D1 Informasi Manajemen (SIM)

Sertifikat IV Kepala Bagian Kredit

Sertifikat III

Sertifikat II

Memiliki pengetahuan di bidang pengendalian internal Pengalaman kerja di bidang perbankan Memiliki pengetahuan di bidang sistem informasi manajemen




Memiliki pengetahuan di bidang adminsitrasi

Kepala Bagian Umum

-

Kepala Seksi

-


Memiliki pengetahuan di bidang perbankan

Analis Kredit

-


Pengalaman kerja dibidang perbankan

Pemasar (Account Officer)

)



Kasir (Teller)

-

SMU/sederajat


14




Pengalaman Kerja

SMU/sederajat


Staf Administrasi Umum

SMU/sederajat


-

-

-

Staf Pelayanan Nasabah (Front Officer)

Sertifikat I

Pendidikan


-

-

6.2 Pemohon telah mengikuti pelatihan sertifikasi profesi yang diselenggarakan oleh Mitra Penyelenggara Pelatihan Sertifikasi Profesi yang diakui oleh LSP LKM CERTIF, dibuktikan dengan terbitnya Sertifikat Kehadiran Pelatihan (SKP)

7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT 7.1. Hak Pemohon 7.1.1. Pemohon berhak mendapatkan informasi yang memadai tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi. Gambaran tersebut paling sedikit mencakup persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, jadwal dan lokasi Tempat Uji Kompetensi (TUK), persetujuan mengikuti Uji Kompetensi, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat. 7.1.2. Pemohon berhak mengikuti proses Uji Kompetensi. 7.1.3. Pemohon berhak menerima hasil Uji Kompetensi. 7.1.4. Pemohon yang telah berhak menerima sertifikat akan mendapatkan sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh LSP LKM CERTIF. 7.1.5. Pemohon akan mendapatkan sertifikat kompetensi dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk oleh LSP LKM CERTIF. 7.1.6. Pemohon berhak untuk mengajukan keluhan dan banding atas proses dan/atau hasil dari Uji Kompetensi yang dilaksanakan oleh LSP LKM CERTIF. 7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat 7.2.1. 7.2.2. 7.2.3. 7.2.4.

Memenuhi ketentuan Skema Sertifikasi LSP LKM CERTIF yang relevan. Menandatangani Kode Etik Pemegang Sertifikat Kompetensi Menyatakan bahwa sertifikat hanya berlaku untuk ruang lingkup yang diberikan. Tidak menyalahgunakan sertifikasi yang dapat merugikan LSP LKM CERTIF dan tidak memberikan persyaratan yang berkaitan dengan sertifikasi yang menurut LSP LKM CERTIF dianggap dapat menyesatkan atau tidak sah. 7.2.5. Mengikuti prosedur Surveilan minimum setelah 1 (satu) tahun memegang sertifikat Kompetensi, dengan menyampaikan kepada LSP LKM CERTIF perkembangan

15


porftofolio dan jabatan terakhir pemegang sertifikat, diketahui oleh atasan langsung pemegang sertifikat/pejabat yang berwenang. 7.2.6. Mengikuti prosedur sertifikasi ulang. 8.

BIAYA SERTIFIKASI ( dihitung dg fixed cost dan variable cost )

8.1. Biaya Uji Kompetensi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per unit kompetensi, serta biaya pengganti pencetakan sertifikat kompetensi dan kartu pemegang sertifikat kompetensi /keanggotaan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Daftar Biaya masing-masing Skema Sertfikasi sub bidang BPR sebagai berikut: Area Bidang/Sub Bidang Pekerjaan atau Jabatan Jenjang/Level KKNI



Biaya Uji Biaya Kompetensi Penerbitan Sertifikat dan Kartu Pemegang Sertifikat

Sertifikat IX

-

-

-

-

Sertifikat VIII

-

-

-

-

Sertifikat VII

-

-

-

-

3.000.000

100.000

3.100.000

2.700.000

100.000

2.800.000

2.700.000

100.000

2.800.000

Kepala Cabang

2.400.000

100.000

2.500.000

Kepala Bagian Operasional

1.800.000

100.000.

1.900.000

Kepala Bagian Kredit

1.800.000

100.000

1.900.000

Kepala Bagian Umum

1.800.000 100.000

1.900.000

Direktur Komisaris

Sertifikat VI

Konsultan BPR Sertifikat V

Sertifikat IV

1.800.000 Satuan Tugas Pengendalian Internal 1.800.000 Satuan Tugas Sistem Informasi Manajemen (SIM)

Jumlah Biaya

100.000

100.000

Ket

1.900.000

1.900.000

16



Sertifikat III



Sertifikat I

Jumlah Biaya

Kepala Seksi

1.200.000

100.000

Analis Kredit

1.200.000

100.000

1.300.000

Pemasar (Account Officer)

1.200.000

100.000

1.300.000

900.000

100.000

1.000.000

Staf Pelayanan Nasabah (Front Officer)

900.000

100.000

1.000.000

Staf Administrasi Umum

900.000

100.000

1.000.000

Kasir (Teller)

Sertifikat II

Biaya Uji Biaya Kompetensi Penerbitan Sertifikat dan Kartu Pemegang Sertifikat

-

-

-

-

Ket

1.300.000

-

8.2. Biaya Sertifikasi Ulang untuk setiap perpanjangan Sertifikat Kompetensi sebesar Rp.400.000,(empat ratus ribu rupiah), serta biaya pengganti pencetakan sertifikat kompetensi dan kartu pemegang sertifikat kompetensi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). 9.

PROSES SERTIFIKASI ( untuk pengisian sub –sub judul dibawah ini lihat BNSP 201 : 2014 , Klausul 9 )

9.1. Persyaratan Pendaftaran 9.1.1. Pada saat pendaftaran, LSP LKM CERTIF menyediakan gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi. Gambaran tersebut paling sedikit mencakup persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat. 9.1.2. LSP LKM CERTIF mensyaratkan kelengkapan pendaftaran, yang ditandatangani oleh pemohon sertifikasi. Kelengkapan pendaftaran mencakup: a. Surat Permohonan Uji Kompetensi Sertifikasi BPRS b. Mengisi formulir Permohonan Sertifikasi FR-APL 01 c. Mengisi formulir Penilaian Mandiri FR-APL 02 d. Fotocopy Surat Keterangan Bekerja (SKB) e. Fotocopy Sertifikat Kehadiran Pelatihan (SKP) f. Fotocopy Ijazah (Pendidikan terakhir)

17


g. Pasfoto warna ukuran 3x4, sebanyak 3 lembar h. Fotocopy Identitas (KTP, SIM, paspor) i. Membayar biaya sertifikasi sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per Unit Kompetensi & penerbitan sertifikat kompetensi Rp100.000,- ke Bank Mandiri Jakarta Kemang Raya No Rek. 126.000.4376165 a.n Lembaga Certif 9.2. Proses Asesmen 9.2.1 9.2.2

9.2.3 9.2.4 9.2.5

LSP LKM CERTIF menerapkan metode uji kompetensi tertulis dan verifikasi portofolio dari formulir uji kompetensi FR APL 01 dan FR APL 02 yang diisi oleh pemohon sertifikasi, sesuai dengan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi. Asesmen direncanakan dan disusun dengan cara yang menjamin bahwa verifikasi memenuhi persyaratan uji mencakup valid, asli, terkini dan tercukupi (VACS) dan dimensi kompetensi secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi. LSP LKM CERTIF harus melakukan verifikasi metoda untuk asesmen peserta sertifikasi. Verifikasi dilakukan untuk menjamin bahwa setiap asesmen adalah sah dan adil. LSP LKM CERTIF melakukan verifikasi dan menyediakan kebutuhan khusus peserta sertifikasi, dengan alasan dan sepanjang integritas asesmen tidak dilanggar, serta mempertimbangkan aturan yang bersifat nasional. Bagi pemohon sertifikasi yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan telah terverifikasi maka dapat melanjutkan ke proses Uji Kompetensi.

9.3. Proses Uji Kompetensi 9.3.1. Proses Uji Kompetensi ini merupakan bagian dari Proses Asesmen. 9.3.2. LSP LKM CERTIF mempunyai prosedur untuk menjamin konsistensi administrasi uji kompetensi. 9.3.3. LSP LKM CERTIF menetapkan, mendokumentasikan dan memantau kriteria untuk kondisi administrasi uji kompetensi.. 9.3.4. Apabila ada peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian, LSP LKM CERTIF menjamin bahwa peralatan tersebut telah diverifikasi atau dikalibrasi secara tepat. 9.3.5. Metodologi dan prosedur yang tepat (misalnya, mengumpulkan dan memelihara data statistik) didokumentasikan dan diterapkan dalam batasan tertentu yang dibenarkan, untuk menegaskan kembali keadilan, keabsahan, keandalan, dan kinerja umum setiap ujian, dan tindakan perbaikan terhadap semua kekurangan yang dapat dikenali. 9.4. Keputusan Sertifikasi 9.4.1. LSP LKM CERTIF harus menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi mencukupi untuk: a. mengambil keputusan sertifikasi; b. melakukan penelusuran apabila terjadi, misalnya, banding atau keluhan. 9.4.2. Apabila sebagian proses sertifikasi kompetensi dilaksanakan tidak langsung oleh LSP LKM CERTIF, maka LSP LKM CERTIF tidak boleh melakukan sub-kontrak untuk keputusan pemberian, pemeliharaan, sertifikasi ulang, perluasan atau pengurangan lingkup, pembekuan dan pencabutan sertifikat. 9.4.3. LSP LKM CERTIF harus membatasi keputusan sertifikasi sesuai persyaratan dalam skema sertifikasi yang digunakan.

18


9.4.4. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh LSP LKM CERTIF berdasarkan informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi. Personil yang membuat keputusan sertifikasi tidak ikut serta dalam pelaksanaan uji kompetensi atau pelatihan peserta sertifikasi. 9.4.5. Personil yang membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dengan proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi. 9.4.6. Bagi peserta uji 9.4.7. Sertifikat tidak diserahkan sebelum seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi. 9.4.8. LSP LKM CERTIF memberikan sertifikat kompetensi kepada semua yang telah berhak menerima sertifikat dan memelihara informasi kepemilikan sertifikat untuk setiap pemegang sertifikat. 9.4.9. Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh LSP LKM CERTIF minimum memuat informasi berikut: a. nama orang pemegang sertifikat; b. pengenal yang unik; c. nama lembaga yang menerbitkan sertifikat d. acuan skema sertifikasi, standar atau acuan relevan lainnya, termasuk tahun terbit acuan tersebut, bila relevan; e. ruang lingkup sertifikasi, bila ada termasuk kondisi dan batasan keabsahannya; f. tanggal efektif terbitnya sertifikat dan tanggal berakhirnya masa berlaku sertifikat. 9.4.10. Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh LSP LKM CERTIF memiliki masa berlaku 5 (lima) tahun semenjak diterbitkan. 9.4.11. Sertifikat kompetensi LSP LKM CERTIF harus sesuai dengan pedoman BNSP, dan dirancang untuk mengurangi risiko pemalsuan.

9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat 9.5.1. LSP LKM CERTIF mempunyai kebijakan dan prosedur terdokumentasi untuk pembekuan dan pencabutan sertifikasi, penambahan dan pengurangan ruang lingkup sertifikasi, yang juga menjelaskan tindak lanjut oleh LSP LKM CERTIF. 9.5.2. Kegagalan dalam menyelesaikan masalah yang mengakibatkan pembekuan sertifikat, dalam waktu yang ditetapkan oleh LSP LKM CERTIF, akan mengakibatkan pencabutan sertifikasi atau pengurangan ruang lingkup sertifikasi. 9.5.3. LSP LKM CERTIF harus membuat perjanjian yang mengikat dengan pemegang sertifikat kompetensi untuk memastikan bahwa, selama pembekuan sertifikasi, pemegang sertifikat tidak diperkenankan melakukan promosi terkait dengan sertifikasi yang dibekukan. 9.5.4. LSP LKM CERTIF harus membuat perjanjian yang mengikat dengan pemegang sertifikat kompetensi untuk memastikan bahwa setelah pencabutan sertifikat, pemegang sertifikat tidak diperkenankan menggunakan sertifikatnya sebagai bahan rujukan untuk kegiatannya. 9.6. Pemeliharaan Sertifikasi / Survailen 9.6.1. Maksud & Tujuan : Melakukan pemantauan dan memastikan masih terpenuhinya profesi pihak yang disertifikasi dan/ atau terpeliharanya kompetensi kerja Pemegang Sertifikat Kompetensi.

19


9.6.2. Tata cara : a. Mengisi formulir Survailen minimal setelah 2 (dua) tahun bagi pemegang Sertifikat Kompetensi b. Melampirkan Surat Keterangan Bekerja (SKB) atau Surat Pernyataan bahwa saat ini sedang bekerja di BPRS c. Fotocopy Identitas (KTP, SIM, paspor) d. Fotocopy Sertifikat Kehadiran Pelatihan (SKP) Penyegaran minimal 1 (satu) modul untuk BPRS 9.7. Proses Sertifikasi Ulang 9.7.1 9.7.2 9.7.3

9.7.4

9.7.5

LSP LKM CERTIF harus menetapkan kebijakan dan prosedur terdokumentasi untuk proses sertifikasi ulang, sesuai dengan persyaratan skema sertifikasi. LSP LKM CERTIF menjamin selama proses sertifikasi ulang, proses tersebut memastikan kompetensi pemegang sertifikat terpelihara, dan pemegang sertifikat masih mematuhi persyaratan skema sertifikasi terkini. Periode sertifikasi ulang ditetapkan sesuai dengan masa berlaku Sertifikat Kompetensi yaitu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan. Landasan penetapan periode sertifikasi ulang, bila relevan, mempertimbangkan beberapa hal berikut: a. persyaratan sesuai peraturan perundangan; b. perubahan dokumen normatif; c. perubahan skema sertifikasi yang relevan; d. sifat dan kematangan industri atau bidang tempat pemegang sertifikat bekerja; e. risiko yang timbul akibat orang yang tidak kompeten; f. perubahan teknologi, dan persyaratan bagi pemegang sertifikat; g. persyaratan yang ditetapkan pemangku kepentingan; h. frekuensi dan muatan kegiatan penilikan/surveilan, bila dipersyaratkan dalam skema sertifikasi. Kegiatan sertifikasi ulang yang ditetapkan LSP LKM CERTIF menjamin bahwa dalam memastikan terpeliharanya kompetensi pemegang sertifikat dilakukan melalui asesmen yang tidak memihak. Sertifikasi ulang yang ditetapkan LSP LKM CERTIF disesuaikan dengan skema sertifikasi, minimum mempertimbangkan beberapa hal berikut: a. asesmen di tempat kerja; b. pengembangan profesional / portofolio; c. wawancara terstruktur; d. konfirmasi kinerja yang memuaskan secara konsisten dan catatan pengalaman kerja; e. uji kompetensi; f. pemeriksaan kemampuan fisik terkait tuntutan kompetensi.

9.8 Penggunaan Sertifikat 9.8.1 9.8.2

LSP LKM CERTIF mengatur dan mendokumentasikan persyaratan penggunaan logo atau penanda sertifikasi kompetensi. Pedoman Penilaian Kesesuaian Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi

20


9.8.3 9.8.4

LSP LKM CERTIF mensyaratkan pemegang sertifikat kompetensi untuk menandatangani perjanjian penggunaaan Sertifikat Kompetensi dengan berbagai pertimbangan. LSP LKM CERTIF menetapkan prosedur tentang tindakan perbaikan untuk setiap penyalahgunaan sertifikat, termasuk penyalahgunaan logo dan atau penanda.

9.9 Banding 9.9.1

9.9.2 9.9.3 9.9.4

9.9.5 9.9.6 9.9.7

LSP LKM CERTIF menetapkan prosedur untuk menerima, melakukan kajian, dan membuat keputusan terhadap banding. Proses penanganan banding mencakup setidaknya unsur-unsur dan metoda berikut: a. proses untuk menerima, melakukan validasi dan menyelidiki banding, dan untuk memutuskan tindakan apa yang diambil dalam menanggapinya, dengan mempertimbangkan hasil banding sebelumnya yang serupa; b. penelusuran dan perekaman banding, termasuk tindakan-tindakan untuk mengatasinya; c. memastikan bahwa, jika berlaku, perbaikan yang tepat dan tindakan perbaikan dilakukan. LSP LKM CERTIF membuat kebijakan dan prosedur yang menjamin bahwa semua banding ditangani secara konstruktif, tidak berpihak, dan tepat waktu. Penjelasan mengenai proses penanganan banding dapat diketahui publik tanpa diminta. LSP LKM CERTIF bertanggung jawab atas semua keputusan di semua tingkat proses penanganan banding. LSP LKM CERTIF menjamin bahwa personil yang terlibat dalam pengambilan keputusan proses penanganan banding berbeda dari mereka yang terlibat dalam keputusan yang menyebabkan banding. Penyerahan, investigasi dan pengambilan keputusan atas banding tidak akan mengakibatkan tindakan diskriminatif terhadap pemohon banding. LSP LKM CERTIF menerima banding, dan memberikan laporan kemajuan serta hasil penanganannya kepada pemohon banding. LSP LKM CERTIF memberitahukan secara resmi kepada pemohon banding pada akhir proses penanganan banding.

21

SKEMA SERTIFIKASI BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) FR.SKEMA-02

Recommend Documents