Dua Tahun DETIKNAS 2009
• • • • •
Latar Belakang Berdirinya Detiknas Roadmap TIK Indonesia Flagship Program Inpres 5 Tahun 2008 Saran & Endorsement
Pengalaman Pengembangan TIK di Negara Lain • Prekondisi berhasilnya program nasional pengembangan TIK: • Terintegrasi dengan pengembangan prasarana, aplikasi, dan keterampilan/pendidikan yang tepat • Bagian dari government reform; dilaksanakan dalam konteks proses perubahan institusional dan bisnis • Diperlukan iklim kebijakan yang mendukung investasi di bidang TIK dan kepercayaan pengunaan TIK untuk transaksi ekonomi • Terus menerus dilakukan monitor dan evaluasi agar efektif
Pengalaman TIK di Negara Lain (lanj.) • Beberapa catatan: • e-Government bukan saja untuk Good Governance tetapi juga menciptakan DEMAND untuk sektor IT sehingga menjadi cikal bakal pengembangan sektor industri TIK nasional. • Agar implementasi sistem e-Government berjalan secara efektif, diperlukan arsitektur standar sehingga ada konsistensi dan interoperabilitas antara berbagai aplikasi pemerintah. • Agar terciptanya integrasi antar organ pemerintah perlu e-Leadership yang mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan lintas departemen, idealnya dipimpin langsung oleh Presiden/Kepala Pemerintahan. • Dukungan profesional untuk merumuskan kebijakan dan mengkomunikasikan ke semua stakeholder.
Isue Pokok TIK Nasional ( 1 ) Bidang Infrastruktur
Regulasi
SDM
Peluang Peningkatan dan pemerataaan akses internet Peningkatan penetrasi PC Penurunan Tarif Peningkatan Bandwidth Penyusunan RUU ITE, RPP, RPM, RKD Penyusunan Cyberlaw Pembuatan Standardisasi Data dan Konten Konvergensi regulasi Peningkatan partipation rate Peningkatan e-Literacy Apresiasi terhadap bidang TIK Kelengkapan standar kompetensi 5
Isue Pokok TIK Nasional ( 2 ) Bidang Pendanaan
Interoperabilitas dan Interkonektivitas
Peluang Pembentukan lembaga pembiayaan untuk kepemilikan PC, startup company Penyusunan ketentuan perpajakan yang kondusif Konvergensi Sosialisasi Integrasi PULAU PULAU INFORMASI
e-Leadership
Pembentukan DeTikNas Pembetukan institusi CIO Indonesia
Industri
Peningkatan jumlah pengembang Software Peningkatan jumlah Software Company Penurunan tingkat pembajakan perangkat lunak Penyusunan CMM Indonesia 6
SEKILAS PROBLEMA TIK INDONESIA Banyak kegiatan/program TIK yang tersebar antar Departemen Tidak ada koordinasi efektif lintas Departemen Anggaran yang terbatas tersebar di berbagai Departemen (redundant)
PROGRAM TIDAK TERKOORDINASI
Konsolidasi Nasional Membentuk Dewan TIK Nasional
DEWAN MENENTUKAN BLUEPRINT DAN ROADMAP TIK NASIONAL DEWAN MENSUPERVISI PELAKSANAAN PROGRAM YANG TELAH DI TETAPKAN KOORDINASI ANTAR DEPARTEMEN
Roadmap Indonesia Menjadi “ASEAN ICT Leading Nation” Konsolidasi
- Dewan TIK Nasional diketuai Presiden - Implementasi 3G - Inisiatif e-Announcement - Cetak Biru SDM TIK Nasional
Kampanye Tahun Dasar TIK - Indonesia Broadband • Tender Backbone Nasional • Penerapan BWA - Implementasi IPv6 - UU ITE - Standar Interoperabilitas e-Govt - Arsitektur Interoperabilitas (PASIR 2.0) - Standar Kompetensi Profesi SDM TIK - Standar Digital Broadcast - Inkubator TIK - Implementasi e-Learning - Tahun Diskon TIK
Akselerasi TIK 1
-
Nat’l Internet Gateway Standar Bid. TIK Smart Card Nasional TIK HR Regulation Reform Affirmative Action untuk Industri DN PC Murah NSW e-Commerce/e-Payment e-Anggaran Disaster Mgmt Infosys
- Venture Capital untuk Industri TIK - e-Procurement
2006
2007
2008
Akselerasi TIK 2
ASEAN ICT Leading Nation
- Affordable & Reachable Internet Access - Mobile Internet - Konvergensi UU TIK - Sistem Klaster Industri TIK - NIN - Palapa Ring
- Comply 70% of WSIS Targets - Meningkatnya Daya Saing Nasional - Reformasi Birokrasi - Technopreneurship Bidang TIK dalam Memenuhi Emerging Market DN dan Ekspor
- Link & Match Education and Industry - e-Government Services - e-Learning - e-UKM - TIK 4 Disabled - Konten Budaya - UU Cybercrime
2009
Indikator TIK Nasional - Penetrasi PC = 15 Juta - Pengguna Internet = 60 Juta - Telepon Tetap = 37,5 Juta - Seluler = 125 Juta
2010
(Presidential Decree No. 20 - 2006)
Steering Committee Partners MASTEL; FTII & ICT Associations; Universities; Chamber of Commerce; Technology Owner
Chair : President Vice Chair: Coord Minister for Economics Executive Chair: Minister for Communication and IT Member: • Minister for Finance • Minister for Industry • Minister for Trade • Minister for National Education • Minister for Home Affairs • Minister for National Planning • Minister for Research and Technology • Minister for Law and Human Rights • Minister for Public Service Reform • Secretary of Cabinet • Kemal A. Stamboel
ADVISORS
ICT experts from 4 Universities Other ICT experts with national and international reputations and experiences
Executive Committee
SECRETARIAT
Chair : Minister for Communication & IT Vice Chair : Kemal A. Stamboel Secretary : DG ICT Application Vice Secretary : Deputy Secretary Cabinet for Law Members : DG Postel , Lambock V.N. Giri Suseno, Jonathan L. Parapak, Jos Luhukay, Hari Sulistyono, Andi Siswaka, Albdullah Alkaff, Suhono H. Supangkat
Pokja A Pokja B Pokja C Working Groups
Tugas DETIKNAS • Merumuskan kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan nasional, melalui pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi; • Melakukan pengkajian dalam menetapkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan strategis yang timbul dalam rangka pengembangan teknologi informasi dan komunikasi; • Melakukan koordinasi nasional dengan instansi Pemerintah Pusat/Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Dunia Usaha, Lembaga Profesional, dan komunitas teknologi informasi dan komunikasi, serta masyarakat pada umumnya dalam rangka pengembangan teknologi informasi dan komunikasi; • Memberikan persetujuan atas pelaksanaan program teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat lintas departemen agar efektif dan efisien.
Strategic Objectives & Programs Strategic Objectives Programs Accessibility
Palapa Ring (availability) e-Pendidikan (capability)
Efficiency
National Single Window Nomer Identitas Nasional e-Anggaran e-Procurement Internet Infrastructure Sharing Software Legal ICT Governance ICT Audit Government CIO
Governance
Program Owner dan Members Flagship Program
Owner
Member Depkominfo, Depdag, Dephub, Deptan, Dephukham, Deplu, Deperind, KNRT, Kementerian PAN
National Single Window
Depkeu
e-Pendidikan
Depdiknas
Palapa Ring
Depkominfo
Bappenas, Depkeu, Deperind, KNRT
Software Legal
Depkominfo
Bappenas, Depdag, Depkeu, Deperind, KNRT, Kementerian PAN
e-Procurement
Bappenas
Depkominfo, Depkeu, Deperind, KNRT, Kementerian PAN
e-Anggaran
Depkeu
Bappenas, Dekominfo, Deperind, KNRT, Kementerian PAN
Nomor Identitas Nasional
Depdagri
Bappenas, Depkominfo, Deperind, KNRT, Kementerian PAN
Bappenas, Depkominfo, Depkeu, Deperind, KNRT, Kementerian PAN
Catatan: 13 CIO, ICT Governance, ICT Audit, Internet Infrastructure Sharing adalah program DeTIKNas
Palapa Ring
Tujuan Kemudahan implementasi eGovernment, ePendidikan, e-Health
Ketersediaan infrstruktur untuk layanan suara sampai Broadband
Palapa Ring Percepatan pembangunan dan pengembangan ekonomi wilayah
Efisiensi investasi untuk menghasilkan layanan dengan harga terjangkau
Ruang Lingkup (Eksisting + Rencana) to Asia Pacific to India Sabang
Kalimantan
to Thailand
Banda Aceh Meulabohо Tapaktuan о
Sulawesi Tarakan
Medan
о
о
Sibolga
о
Padang Natal
о
Singkawang Batam
о
Pontianak
о
Bengkulu
о
Palembang
о о Kalianda
Sumatera
Gorontalo Samarinda о Palu
Balikpapan
о
Parigi
о
Ternate o Manado
о
о о
o Manokwari Biak Sorong
о
o
Sarmi
Palopo
о о Belitung
Fakfak o о Kendari o o Sampit о Banjarmasin Jakarta о Makassar Kolaka Ambon Cirebon oo o о Semarang Bulukumba o о Surabaya о о о oo Raba Ende Maumere o оо о о о о Saumlaki о о Kalabahi Ketapang Mataram o о Atambua Waingapu
Jawa to Perth, Australia
Tobelo
Toli-toli
о
о
= New Network = Existing Network = Landing Point
Sumbawa
Kupang
Nusa Tenggara
oo Jayapura Timika
oo
Merauke
Maluku - Papua 16
Jadwal Pelaksanaan
Adanya percepatan dari target implementasi semula yang termuat dalam inpres 5/2008 dari tahun 2010 menjadi tahun 2009.
e-Education
Tujuan 1. 2.
3.
Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan; Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan; Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Citra Publik Pendidikan.
TIK
Pendidikan bermutu, akuntabel, murah, merata, dan terjangkau oleh rakyat banyak
Ruang Lingkup e-Administrasi: NISN (42.339.379 siswa) NPSN (242.596 sekolah) NUPTK (2.408.174 guru)
e-Learning: e-Book e-Bursa Konten TV Konten Internet
Jadwal Penyediaan Jaringan Zona
2007
2008
2009
Kantor OfficeNet
865
884
884
Perguruan Tinggi INHERENT
319
789
1.489
10.000
17.582
27.297
500
3.000
10.000
Sekolah SchoolNet
Personal TeacherNet
Penyediaan SDM SD Manusia Pelatihan Teknisi
2007
2008
2009
6.060
7.305
7.437
46.380
119.716
138.988
580
780
930
Pelatihan Pemanfaatan (Guru, Kepala Sekolah, Tata Usaha, Pustakawan)
Pelatihan Pengembang TIK
National Single Window
Tujuan Kecepatan Penyelesaian Ekspor-Impor Meminimalisasi waktu dan biaya
INSW
Meningkatkan validitas dan akurasi data
Meningkatkan daya saing perekonomian
Ruang Lingkup Importers Exporters
Banks
Forwarding Agents Shipping Agents Transport Service Providers
Insurance Companies
Air/Sea Port Operators
Bank A Bank B Bank C Bank D
National Single Window
•Electronic Funds Transfer for Payment
Customs Approving Authorities Tax and Gov Treasury
Ujicoba Awal Sistem NSW
• 19 Nop 07 • GA: DJBC, BPOM • 10 Importir Jalur Prior. • Tg.Priok
Implementasi Tahap Kesatu
• 17 Des 07 • GA: di+ Depdag, Karantina • 100 Imp. Jalur Prior. • Tg.Priok
Implementasi Tahap Kedua
• Akhir Jun 08 • GA: All GA Perijinan Imp. • MITA Prior + Non-Prior • Paralel-run Tg.Priok
Implementasi Tahap Nasional
• AkhirDes 08 • Impor : mandatory nasional • Ekspor : mandatory Tg.Priok • SeaPort: mandatory Tg.Priok • Airport: mandatory Bdr.SH
Integrasi & Joint to Asean SW
• Jan-Des 2009 • Persiapan Joint to ASW • Pertukaran CoO/ SKA • Portal ASW
Asean SW
Tahapan Implementasi
Nomor Identitas Nasional
Kesamaan Dari Setiap Nomor Identitas (Commonalities) NIK
DLL
NIN
SIM
NPWP
Atribut yang sama: • Nama • Tgl Lahir • Tempat Lahir • Jenis Kelamin • Biometri
Askes
Paspor
NPWP
Astek
SIM
KTP
KK
Akta Lahir
Sertifikat
PLN
Dan Lain-lain
• Referensi dengan NIN • Ekstraksi data yang diperlukan • Verifikasi data NIN Nomor Identitas Nasional
NIN
• Nama • Jenis Kelamin • Tempat Lahir • Biometri • Tgl Lahir
SIAK
Nomor Induk Kependudukan
• Ekstrasi Data • Validasi dan verifikasi dengan Biometri • Penyimpanan data
• Pendaftaran • Pendataan • Populasi Database
• • • •
• Jenis Kelamin Nama Tempat Lahir • Alamat • Pekerjaan Tgl Lahir Status Kawin
Kemajuan • Sudah terbangun Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan Data Center Kependudukan Departemen Dalam Negeri serta sudah dilakukan pemutakhiran data kependudukan per Kab/Kota untuk memantapkan terwujudnya database kependudukan berbasis NIK Nasional. • 26 Juli 2008 telah dilakukan rapat lintas sektor, terkait dengan pembangunan Datawarehouse dan konektifitas NIK dengan 14 instansi sebagai berikut : Dirjen Imigrasi, Polri, Depkes, Depdiknas, BPN, Depag, Depsos, Deplu, Menpan, Bin, Bnp2tki, Depkominfo, Depnakertrans, Menkoprekonomian. 30
e-Anggaran & e-Procurement
e-Anggaran/Pengadaan e-Anggaran
Manajemen Kontrak
e-Pengadaan
Monitoring Pekerjaan E-Payment
Anggaran dan Pengadaan Negara yang transparan, akuntabel, standar dengan yield maksimum
Progress e-Anggaran • e-Anggaran adalah sistem anggaran yang melebur anggaran rutin dan anggaran pembangunan dalam satu format anggaran, yang diharapkan akan mengurangi alokasi yang tumpang-tindih. • Pada saat ini sudah mempublikasikan RKA-K/L dari setiap departemen dan diterbitkan peraturan bersama dengan Bappenas dan instansi terkait lainnya, kemudian sedang dilakukan penerapan 3 pilar sistem penganggaran baru yaitu : unified budgeting, medium term expenditur framework, Performance based budgeting. • E-Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (eSPAN) DJA-PAP2
Progress e-Procurement • e-Procurement adalah suatu proses pengadaan barang dan jasa secara on line melalui internet, proses ini akan menjadi transparan dan dapat mudah diawasi oleh masyarakat sehingga proses pengadaan barang dan jasa Pemerintah akan adil (fair). • Telah disosialisasikan dan di uji coba ke beberapa Instansi Pusat dan Daerah diantaranya : Bappenas, Depkeu, Pemprov Sumbar dll. FS owner agar memanfaatkan dan mensinergikan inisiatif yang telah ada di Dep. Kominfo, Dep. PU, dll.
Software Legal
Surat edaran Surat edaran Menkominfo nomor 10/M.Kominfo/1/2008 tanggal 16 Januari 2008 mengenai : Penyampaian Buku dan CD Petunjuk Pendataan Penggunaan Komputer Personal dan Landasan Pengelolaan Sumber Daya TIK Dikirimkan ke : Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Komisi, Kementrian / Lembaga Setingkat Menteri, Lembaga Tinggi, Pemerintah Provinsi
Migrasi software legal terdiri dari kegiatan berupa : • • • • •
Sosialisasi Software Legal Sosialisasi & Workshop FOSS Membentuk Helpdesk FOSS Migrasi 100 PC ke FOSS Pembentukan AOSI (Asosiasi Open Source Indonesia)
Sosialisasi Software Legal sudah dilaksanakan di : • Provinsi Sumatera Utara, lokasi Medan 28-29 Oktober 2008 peserta 250 orang • Provinsi Jawa Tengah, lokasi Yogyakarta 30-1 November 2008 peserta 220 orang • Provinsi Sulawesi Utara, lokasi Gorontalo 6-7 November 2008 peserta 150 orang • Peresmian IGOS Center Sumatera, Medan, 28 Desember 2008 serta penggunaan aplikasi OSS untuk BPR dan Perbankan dalam rangka Festival Ekonomi Syariah
Sosialisasi dan Workshop FOSS di 7 kota dengan 2.350 peserta • • • • • • •
Kota Muna, 20-28 Oktober 2008 dgn peserta 400 orang Kota Kendari, 22-25 Oktober 2008 dgn peserta 300 orang Kota Sinjai 23-24 Oktober 2008 dgn peserta 150 orang Kota Pekalongan 4-7 Agustus 2008 dgn peserta 300 orang Kota Denpasar 7-10 November 2008 dgn peserta 200 orang Kota Solo 30-1 November 2008 dgn peserta 200 orang Kabupaten Bogor 20-28 November dgn peserta 1000 orang
Progres Pendataan Sumber Daya TIK • Instansi : – Kab. Kebumen, Sragen, Minahasa – Prov. Jawa Barat, Kaltim – Kota Magelang, Solok
• Membutuhkan pembelajaran pengisian data • Helpdesk :
[email protected] • Sosialisasi & Workshop Software Legal: – 28-29 Okt ‘08 : KPDE se Sumatera di Medan – 30,31 Okt – 1 Nov 08 : KPDE se Jawa di Yogyakarta – 6-7 Nov ’08 : KPDE se Indonesia Timur di Gorontalo
United States Trade Representative (USTR) Section 301 COUNTRY:
YEAR:
TYPE OF WATCH:
USTR FOCUS:
TYPE OF IPR:
REPORT COMMENTS:
INDONESIA 2001
Priority Watch List
2002
Priority Watch List
2003
Priority Watch List
2004
Priority Watch List
Piracy of Optical Media Products (CDs, VCDs, DVDs, CD-ROMs); Deficient Judicial System; Pharmaceuticals; Trademark Counterfeiting, IT Products, Clothing and Soft Drinks
Copyrights; Trademarks; Patents
2005
Priority Watch List
Enforcement; Adequacy of Regulations; Pirated Optical Media Products; Trademark Infringement; Deficient Judicial System; Infringement of Information Technology Products, Clothing and Soft Drinks
Trademarks; Copyrights
2006
Priority Watch List
2007
Watch List
Optical Disc Regulation took effect in April of 2005 (only a commitment on paper so far).
RE-establishment of a Ministerial-level National IP Task Force
Government Chief Information Officer
Latar Belakang
• Informasi bukan lagi menjadi komoditas, tetapi sudah menjadi aset organisasi di pemerintahan, korporasi maupun organisasi lainnya; • Peran teknologi informasi bukan lagi sebagai alat ataupun infrastruktur organisasi, lebih lanjut sebagai mitra, enabler atau penghela pertumbuhan; • Dalam perjalanannya pembangunan teknologi informasi di pemerintahan dilakukan secara otonomi sampai unit terendah, hal ini menyebabkan terjadinya pulau-pulau informasi yang menyebabkan kurang intergrasinya sistem informasi yang dibangun; • Perlu Pemimpin dan organisasi pengelola informasi di suatu organisasi, Chief Information officer.
USULAN Koordinasi CIO Nasional /DETIKNAS CIO Departemen
0 00 Pemerintah Pusat 0
0
0
Federasi CIO Propinsi dipimipin Kepala Badan Kominfo/Sejenis
CIO Dinas Propinsi
CIO Dinas Kab/Kota
2
11 Pemerintah Provinsi 1 1Federasi CIO Kabupaten/Kota Dipimpin 1
1
2 2Kepala Dinas Kominfo/Sejenis 2 Pemerintah Kabupaten/Kota 22
2
2
Government Internet Infrastructure Sharing
Tujuan Efisiensi Biaya Layanan Internet Meningkatkan Keandalan
GIIS Layanan Intranet (antar Depertemen): Koordinasi antar departemen Pertukaran data Berbagi aplikasi/data Kolaborasi
Meningkatkan Keamanan Manajemen Bandwidth (Kapasitas Dinamis)
Skema Sistem
Dept C
Dept D
Proxy ISP
Dept B
Dept E
Dept A Dept F
Dept J
Dept G Dept I
Dept H
ICT Governance ICT Evaluation
Hasil Yang Dicapai • Buku Panduan Tata Kelola TIK • Kode Etik dan Piagam Evaluasi TIK • Evaluasi di 3 Instansi
Inpres 5 Tahun 2008
Inpres 5 Tahun 2008 Kebijakan Peningkatan Daya Saing Global dengan Program Percepatan Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui percepatan program-program flagship Detiknas: – E- Pendidikan – E- Procurement – Palapa Ring – National Single Window
52
Inpres 5 Tahun 2008 •
Menyelesaikan Peraturan Pemerintah sebagai turunan UUITE (Target September 2009) – PP Penyelenggaraan Informasi dan Transaksi Elektronik – PP Lawful Interception – PP Perlindungan Data Strategis
•
Internet Gratis untuk SMU sederajat diseluruh Indonesia (Target Desember 2008 dan berlanjut) – Pelayanan internet gratis pada 7.000 SMU dan sederajat dan berlanjut hingga mencapai 17.000 SMU dan sederajat
53
Saran & Endorsment Yang Dibutuhkan
SARAN DAN ENDORSEMENT YANG DIBUTUHKAN Tindak Lanjut Inpres No 5 Th 2008 Tindak lanjut Flagship Programs : –
Pertemuan FS Owner dengan member untuk membahas : • • •
–
Keterkaitan / Sinergi program Konsolidasi Budget Monitoring bersama terkait benefit realization
Evatik dan Tata Kelola TIK
Mendorong pelaksanaan good IT governance di seluruh instansi, melalui SE Wakil Ketua Tim Pengarah DETIKNAS Mendorong pelaksanaan belanja negara dengan paradigma less capex more opex Regulasi yang mendorong implementasi TIK • • •
Internet murah, khususnya untuk Edukasi Belanja TIK Nasional dengan pendekatan Less Capex More Opex Multiyears Contract
Government Internet Infrastructure Sharing (GIIS) Government Data Information Sharing System
Pembentukan GCIO di setiap Kementerian dan Lembaga Revitalisasi Industri TIK Menyetujui e-Health dan President Acountability System sebagai Flagship Program Detiknas
55
SARAN DAN ENDORSEMENT YANG DIBUTUHKAN (lanjutan)
Revitalisasi Industri TIK •
Memberikan insentif khusus untuk industri TIK - Penetapan Depresiasi 100% dalam 1 tahun terhadap produk TIK
-
Inbound Technopark - Pembangunan Cyberpark & Technopark
-
Keberpihakan kepada Industri ICT level UKM
-
Penggunaan WiMax Indonesia - Perusahaan Indonesia sudah berhasil memproduksi WiMax
- Diperlukan regulasi yang mendukung implementasi WiMax Indonesia
-
Peningkatan sarana untuk menampung dan menggunakan Program/Content Lokal - Sosialisasi dalam bentuk pameran seperti INAICTA, e-Learning Award.
-
Pemanfaatan produk TIK dalam negeri 56
Sosialisasi Detiknas Telah dilaksanakan Sosialisasi Detiknas dalam bentuk Kuliah Umum di 4 Perguruan Tinggi : UI, UGM, ITS, ITB
Saran & Masukan untuk Detiknas dari Tim Penasehat • Peran Detiknas lebih ditingkatkan • Perlu dilakukan evaluasi menyeluruh sekaligus menindak lanjuti evaluasi TIK Nasional • Segera menindaklanjuti Kepmen Tata Kelola TIK dengan upaya-upaya lainnya dalam tataran kebijakan dan operasional • Program NSW perlu dikembangkan untuk layanan publik lain seperti e-government maupun e-layanan lainnya • Penerapan kepemimpinan kelembagaan organisasi TIK (G-CIO)
TERIMA KASIH
59
The means to compete: Benchmarking IT industry competitiveness.
5. Software Legal (Cont.)
BSA merupakan konsorsium industri software yang memiliki berbagai fokus. Diantaranya adalah untuk mengurangi tingkat pembajakan software. Indonesia menempati urutan ke-57 (dari 64 negara). Di antara negara Asia-Pacific mendapat urutan 14 dari 16.
Progress Flagship Program Flagship Program
Penanggung Jawab
Status
Target
National Single Window
Depkeu
2008
e-Pendidikan
Depdiknas
2009
Palapa Ring
Depkominfo
2009
Software Legal
Depkominfo
2009
e-Procurement
Bappenas
2008
e-Anggaran
Depkeu
2008
Nomor Identitas Nasional
Depdagri
2008 61
Sesuai dengan jadwal
Memerlukan perhatian khusus
Tidak mencapai target 61
UPAYA - PEMBERDAYAAN INDUSTRI TELEMATIKA NASIONAL • Mengoptimalkan Keputusan Menteri perindustrian No.11 Tahun 2006 tentang TKDN • Insentif perpajakan (PP No. 1 tahun 2007). • Kewajiban operator agar dalam presentasi tertentu dari belanja Capex dan Opex harus dibelanjakan di dalam negeri.
INDUSTRI PENDUKUNG FLAGSHIP PROGRAM DETIKNAS
Flagship Program National Single Window
Palapa Ring E-Pendidikan
Industri Pengolah Data/Komputer
E-Budgeting
Legal Software
Nomor Indentitas Nasional
Industri Piranti Lunak
E- Procurement
Industri Peralatan Telekomunikasi
Industri pendukung
Industri Kabel Optik
Industri TIK • Industri Pengolah Data/Komputer – Jenis-jenis produk yang sudah dapat dibuat didalam negeri saat ini antara lain : CPU, monitor komputer, keyboard, mouse dan peripheral. – Beberapa industri komputer merk nasional (Relion, Ion, Mogen dll).
• Industri Piranti Lunak – Saat ini diperkirakan + 200 perusahaan industri perangkat lunak (software house) yang umumnya terkonsentrasi di Jakarta, Bandung, Surabaya dan Medan.
• Industri Telekomunikasi – Saat ini ada beberapa industri yang bergerak dibidang telekomunikasi termasuk pendukungnya (Inti, Harif Daya, CMI, SKP, LEN, DI, Quasar,dll). – Secara umum teknologi telekomunikasi sudah dikuasai oleh industri dalam negeri seperti : perangkat (pesawat telepon dan kelengkapannya), jaringan / switch (PSTN), teknologi masa depan seperti Next Generation Network (Aplication layer, Transport Layer dan Access Layer).
• Industri Kabel Optik – Terdapat 7 Pabrik Kabel Optik dalam negeri yang sebagian besar merupakan perusahaan PMA. – Total Kapasitas terpasang dari seluruh pabrik kabel optik tersebut sebesar 930,000 fiber-km per tahun. – Kapasitas yang terpasang lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri
