MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESLA
SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOirlOR I 9ZPillK.05/2009 TENTANG
PERENCANAAN KAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN,
Menimbang
Mengingat
:
: 1.
bahwa dalam r:angka melaksanakan ketentuan Pasal32 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, perlu menetiapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perencanaan Kas; Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan
2.
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
3.
Peraturan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
:
PEMTURANMENTERIKEUANGANTENTAI,IGPERENCAI{/MN
Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 20M Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor4355);
Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4738);
MEMUTUSI(AN:
Menetapkan
KAS.
BAB
I
KETENTUAN UMUIII Pasal I Dalam Peraturan Menteri Keuangan
1. _ 2. 3. 4. 5.
ini yang dimaksud dengan:
Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut BUN adalah pejabat yang
diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara. Kuasa BUN Pusat adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan.
Kuasa BUN di daerah adalah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Uang Negara adalah uang yang dikuasaioleh BUN. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disebut Rekening KUN adalah
6.
7.
8.
10
rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Ke.uangan selaku BUN untuk menampung seturuh fenerimaan dan membayar seluruh pengeluaran negarzr pada bank sentral. Kantor/Satuan. Kerja adalah unit instansi vertikal di bawah/di lingkungan Kementerian Ne_gara/ Lembaga dan satuan Kerja perangkat Daer-an ying mengelola dana Dekonsentrasi dan Tugas perbanfuan. Perkiraan Penarikan Dana adalah daftar perkiraan kebutuhan dana untuk melaksanakan kegiatan yang dibuat oleh kantor/satuan kerja dan disampaikan ke. KPPN untuk periode tertentu dalam rangka peraksanaan ApBN (iormat lebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuang)n ini). Perkiraan. Penyetoran Dana adalah daftar perkiraan penyetoran dana pa?a uank
persepsi/BUN yang dibuat oleh kantor/satuan kerja/instansi eselon I dan disampaikan ke KPPN atau Kuasa BUN Pusat untuk periode tertentu dalam rangka pelaksanaan APBN (format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini). Perkiraan Pencairan Dana ada[ah rekapitulasi perkiraan penarikan dana dari kantor/satuan kerja yang dibuat oleh KPPN dalam periode tertentu (format qebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangin ini).
Perkiraan Penerimaan Dana adalah rekapitulasi perkiraan penyetoran dina da'ri
kantor/satuan kerja yang dibuat oleh KppN dalam peribde'tertentu (format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangln ini). RUANG L'NGBtr? LAN TUJuAN PERENCANAAN KAS PEMERINTAH PUSAT (1)
Perencanaan Kas pemerintah pu5;"#ri ,",rn,utnya disebut perencanaan Kas merupakan proyeksi penerimaan dan pengeluaran negara pada periode tertentu dalam rangka pelaksanaan APBN.
(2)
Ruang lingkup perencanaan kas meliputi perencanaan penerimaan negara, pe.rencanaan pengeluaran negara,dan perencanaan saldo Rekening KUN yang
dilakukan secara periodik dalam rangka pelaksanain ApBN. Pasal 3 (1)
(2)
(3)
Penerimaan negara bersumber dari: a. pendap_atan nggal?, antara lain: penerimaan pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan hibah; b. penerimaan pembiayaan, antara lain: penerimaan pinjaman, hasilpenjualan kekayaan negara yang dipisahkan, dan pelunasan piutang; dan g. penerimaan negara lainnya, antara lain: perhitungan pihak ketiga. Pengeluaran negara meliputi: a. belanja negara; b. pengeluaran pembiayaan, antara lain: pembayaran pokok utang, penyertaan modal negara, dan pemberian pinjaman;dan g pengeluaran negara lainnya, antara lain: perhitungan pihak ketiga. saldo Rekening KUN merupakan posisi.akhir Rekening KUN pada sa-at tertentu.
perencanaan kas bertujuan
a. b. c. d.
agar:
Pasal 4
BUI.I/Kuasa BUN dapat memastikan ketersediaan dana guna memenuhi kewajiban
negara;
BUN/Kuasa BUN dapat mengambil tindakan yang efektif dan efisien dalam rangka mengoptimalkan kelebihan kas atau menutupi kekurangan kas; Kementerian negara/lembaga memperoleh dana senilai perkiraan p-enarikan dana dan/atau perkiraan penyetoran dana untuk membiayai kegiatan yang akan dilaksanakan; dan
Kementerian negara/lembaga memperoleh dana sesuai dengan waktu
pelaksanaan kegiatan.
TANGcuNG JAwAB BENDAHARitlllr* *rooRA DAN KEwA,IBAN MENTERUPI*I PI NAN LETTBAGA DALAM PERENCANAAN KAS Baglan Pertama BUN
Pasal 5
(1) Menteri Keuangan sebagai Chief Financial Officer (CFO) bertanggung jawab untuk membuat perencanaan kas. (2) Sumber data dalam melakukan penyusunan perencanaan kas yaitu: a. Perkiraan pencairan dana dan/atau perkiraan penerimaan dana dari KPPN; dan b. Perkiraan penarikan dana dan perkiraan penyetoran dana dari unit eselon I Departemen Keuangan atiau Kementerian Negara/Lembaga yang bertanggung jawab menangani penerimaan dan pengeluaran negara.
Bagian Kedua Menteri/Pimpinan Lembaga
(1) \2) (3)
Pasal 6 Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai chief operational officer (coo) wajib membuat rencanal jadwal pelaksanaan kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Menteri/Pimpinan Lembaga membuat perkiraan penarikan dana dan/atau perkiraan penyetoran dana berdasarkan rencana{adwal pelaksanaan kegiatran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Penyusunan perkiraan penarikan dana dan/atau perkiraan penyetoran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didelegasikan kepada para Kepala Kantor/Kepala Satuan Keria selaku Kuasa Pengguna Anggaran lingkup kementerian negara/lembaga.
(4) Perkiraan penarikan dana dibuat secara periodik yaitu bulanan, mingguan, dan harian. (5) Perkiraan penyetoran dana dibuat secara periodik yaitu bulanan dan mingguan. (6) Perkiraan penarikan dana dan/atau perkiraan penyetoran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada BUN/Kuasa BUN sebagai Chief Financial Officer (CFO) untuk penyusunan perencanaan kas.
(1) (2)
(3) (4)
(s)
Paral 7
unit eselon I Departemen Keuangan.yang fugas dan fungsinya sacara langsung mengelola penerimaan negara waji'b m-eny-usun pert
Unit eselon I sebagaimana dimaksJo pa,la ri;i [ii terdiri dari: Direktorat Jenderafpajak;
a. b. c. d. e f. g-
Direktorat Jenderal Bea Cukai; Direktorat Jenderal pengelolaan Utang;
Direktorat JenderalAngdaran; DirektoratJenderal perbendaharaan; Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; dan Sekretariat Jenderal c.q. Pusat lniestaSi pemerintah. Unit eselon I Departemen Keuangan yang tugas oan tungiinya secara langsung mengelola pengeluaran negara wajio men-yusun perkTraa'n penarikan -oana]
unrt eseron I sebagaimana drmaksud pada ayat (3) terdiri dari: a. DirektoratJendera[pajak; b. Direktorat Jenderal Be-a Cukai; c. Direktorat Jenderal pengelolaan Utang; d. Direktorat JenderalAnglaran; e. DirekioratJenderal perbendaharaan; f. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; g. Sekretariat Jenderal c.q. Pusat lniestasi pemerintah. yang membidangi pengetotaan Badan Usaha Mitik Negara l!:*:lPf,lT93ra (truMN) wajrb menyusun perkiraan penarikan dana dan/atau perkiraan penyet6ran dana.
(6)
y"ns ditunjuk sebasa i penssu na Anssaran betanja subsidi 5.::ll*f .l_l:_s3l1 wa,rb menyusun perkiraan penarikan dana. FUNGst
(1)
pENyusuN^* fA?iX.a*N pENARIKAN DANA
Perkiraan penarikan dana. outan!i=i'"lrr,*n batas maksimum penyediaan kas yang dapat ditarik oleh satuan kerja/i.rnit eselon I oepirtemen ke'u;;g;;
atau kementerian (2)
Dalam hal realisasi lebih rendah dari perkiraan penarikan dana maka selisih antara realisasi dan perkiraan penarikbn dana hbnya dapat dicairt
EKAN
Isi, E PE NYAMpIIaT?TE JxIRAAN PENARIKAN DANA DAN PERKIR/MN PENYETORAN DANA Bagian Pertama Unit Eselon I Departemen Keuangan
(1) Unit eseton I Departeme" *"u"Iij,il"9"org",rrna
dimaksud datam pasat 7
ayat (1) sampai dengan ayat (4) waliu menyimpaikan perkiraan penarikan dana
(2)
(3)
dan/atau perkiraan penyetoran dana ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara: Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan:
a. b.
b. (4)
(5)
(6)
Perkiraan penarikan dana terkait belania pajak yang ditanggung pemerintah,
imbalan bunga pajak, dan restitusi pajak; dan Perkiraan penyetoran dana terkait penerimaan perpajakan dalam negeri kecuali pajak penghasilan minyak bumidan gas alam. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan: a. Perkiraan penyetoran dana terkait penerimaan bea masuk, bea keluar dan cukai; dan
Perkirhan penarikan dana terkait bea yang ditanggung pemerintah dan pengembalian kelebihan pembayaran di bidang kepabeanan dan cukai serta imbalan bunga. Direktorat Jenderal Anggaran menyampaikan: a. Perkiraan Penyetoran Dana terkait penerimaan pajak penghasilan minyak bumi dan gas alam, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); dan b. Perkiraan Penarikan Dana terkait belanja subsidi, belanja lain-lain, dan pengembalian-pengembalian terkait dengan PNBP. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang menyampaikan: a. Perkiraan penyetoran dana terkait penerimaan pembiayaan dan hibah yang diregistrasi; dan b. Perkiraan penarikan dana terkait pengeluaran pembiayaan dan belanja bunga utang. Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. DireKorat Sistem Manajemen lnvestasi menyampaikan perkiraan penyetoran dana terkait penyetoran pokok dan bunga
dari Rekening Dana lnvestasi dan Rekening Pembangunan Daerah.
(7)
(B)
Sekretariat Jenderal c.q. Pusat lnvestasi Pemerintah menyampaikan'perkiraan penyetoran dana dan/atau perkiraan penarikan dana terkait penerimaan dan/atau pengeluaran dana investasi pemerintah.
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menyampaikan perkiraan penyetoran dana terkait penerimaan dari pengelolaan aset eks Badan Penyehatan Perbankan
Nasional (BPPN) dan aset eks bank dalam likuidasi.
Bagian Kedua Kementerlan Negara (1)
Pasal 10 Kementerian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dan ayat (6) wajib menyampaikan Perkiraan Penarikan Dana dan/atau Perkiraan Penyetoran
Dana ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara. (2)
Kementerian negara yang membidangi pengelolaan BUMN menyampaikan
(3)
perkiraan penyetoran dana terkait penerimaan dari dividen dan privatisasi BUMN, dan perkiraan penarikan dana terkait penyeitaan modal negara pada BUMN. Kementerian negara yang ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran belanja subsidi
menyampaikan perkiraan penarikan dana terkait belanja subsidi.
Ka nto r/s atu a n Ke ri
(1) (?)
a
il'Jfl t[:i?:,
a
n
Ne
ga ra/Lem ba
ga
gllrffil ll*r", AnBN wajib menyusun perkiraan penarikan dana dan/ata.u.T1 perkiraan penyetoran oana s5uat"i,i,"n" dimaksud Kantor/satuan kerja v,ilg.
dalam Pasar 6 avar (+) dan avdt T3ta ca1a. pembuatin.perriraan
l5i serra menyarfiiil"n ke KppN. p"iirklT oana dan/atau perkiraan penyetoran
dana oleh kantor/ satuan kerja'sebagiimana oimakzud'pioa-avat (,t) dibuat dengan berpedoman pada'Lampir"in eeraturan rt,|e,i'teiiKeuangan ini.
ntuk o" n w11tl,"[ jiri,""TrB1an perkiraa n Penyetoran Dana/perkiiaan'penartkan Dana Be
(1) (2)
(3)
P. erki raan pe n yetora n,o^" I 1qEr.[LT,1 ]?n"rix"n dana bu tana n sebagai mana dimaksud daram pasar 6 aydt 1+y oq1 (-simerypq[al p"rr.ir""n'o"ram 1 (saru) yans dirinii rz (oia betis) uriJn. --" Fl_y.T_llgg"ran ldain HerKrraan penyetoran dana/p.erkiraan penarikan palins tambat 10 (sepuruh)'hari kerjd seterah dana bulanan disampaikan t;;g;al-p;il;sahan DrpA. Perkiraan p.enyetorin i11naroe1tlrri, dana mingguan sebagaimana i,"*ri1,_".n dimaksud daram pasar o. qiat (a.) dan ,"rrp"i"i'p!]{iraan daram 1 (satu) bulan yang dibuat darim,i "yit 1sy tbmpatl'pelixielminggu v"it[-t"ngg"r 1 sampai dengan 7 untuk minqgu. pertamd; tahg6ir a sarp, i-o"eGri it' untux minggu ked ua, ary g"! 1 6 sail-pai'o"ng ;;ti[..ningg, i"fi ;;; ffi ' d;s sat z4sampd dengan akhir bulan untuk miriggu keemfat. Perkiraan penyetoran oana/pdi
jnli
(4)
pertama perkiraan.
(s)
Perkiraan penarikan dana.harian sebagaimana dimaksud dalam pasal6 ayat r lsituj 'nari minggu sebagaimanalimaksud pada
(4) merupakan perkiraan. daram
(6)
1vat. (3) vans dirinci daram
rerji-J;dil il;is-u
pem uta kh i ra
HXy"ror"n
"tf,?';il*l penarikan Dana dan perkiraan
(1)
perriraan.
Perkiraan penarikan dana harian dibuat setiai, minggu oan oiJimpaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum awJt minggr.
P".S*l
Da
na
penyetoran oanarpertira?i"#.1"'n*" dana wajib dirakukan pemutakhir:an
setiap ada perubahan. (2)
Pemutakhiran perkiraan penyetoran dana/perkiraan penarikan dana bulanan
dilakukan.setiap buran oan oislmpaikanpariig bulan perkiraan.
ra;b;iiatlg;j nuril"ri"
seberum
(3)
(4)
Pemutakhiran perkiraan penyetoran dana/perkiraan penarikan dana mingguan dilakukan setiap bulan disampaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum minggu pertama perkiraan. Pemutakhiran perkiraan penarikan dana harian disampaikan paling lambat 1 (satu) harikerja sebelum hari perkiraan. BAB VI PENYUSUNAN PERENCANAAN KAS PADA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARJA/AN
Bagian Pertama Dlrektorat Jenderal Perbendaharaan (1)
Pasal 14 Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara bertanggung jawab untuk:
a.
membuat perencanaan kas yang bersumber dari perkiraan pencairan dana
dan/atau perkiraan penerimaan dana yang disampaikan oleh KPPN dan perkiraan penyetoran dana dan/atau perkiraan penarikan dana dari unit eselon l&ementerian negara/lembaga sebagairnana dimaksud dalam Pasal
b.
7;
melakukan pemutakhiran data setelah menerima perubahan perkiraan pencainan dana dan/atau perkiraan penerimaan dana dariKPPN dan perkiraan
(2)
penyetoran dana dan/atau perkiraan penarikan dana dari unit eselon I Departemen Keuangan atau kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud dalam PasalT. Perencanaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direktur Pengelolaan Kas Negara kepada BUN/Kuasa BUN Pusat sebagai bahan pembuatan keputusan dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2).
Kantor Wilayah (1)
Di
Baglan Kedua rektorat Jen deral Perbendaharaan
Pasal 15 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan rekapitulasi perkiraan pencairan dana/perkiraan penerimaan dana dari KPPN dalam wilayah kerjanya dan menyampaikan ke Direktorat Pengelolaan Kas Negara paling lama 2 (dua) hari kerja setelah waktu penyampaian sebagaimana dimaksud dalam
(2)
Pasal 12, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan monitoring dan pembinaan kepada KPPN yang belum menyampaikan perkiraan pencairan danalperkiraan penerimaan dana.
Baglan Ketlga KPPN (1)
pg*iIr?f;:lllL.r
KPPN setelah menerima dana dan/atrau perkiraan penyetoran dana dari kantor/satuan [e.rja dalam wilayah kerjanya, segera menyusuh pd*iraan pencairan dana dan. perkira-an penerimaan dana untuk-kemudidn disdmpaikan ke Direktorat Pengelolaan Kas Negara paling lambat 1 (satu) hari kerja ietelarr
(2\
lftg.q waktu penyampaian sebagaimana dimaksud dalam pasat t2.
KPfll| segera menyampaikan pemuta-khiran alas perkiraan pencairan dana dan perkiraan penerimaan dana setelah menerima iemutakhiran atas perkiraan penarikan dana dan/atau perkiraan penyetoran dana dari kantor/satuan kerja ke Direktorat Pengelolaan Kas Negaia pbting lambat 1 (satu) hari kerja seteldn
batas waktu penyampaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 13. BAB KETENTUAN PENUTUP Pasal 17 Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.
Agar setiap orang. mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan MenteriKeuangan inidengan penempatiannya dalam Aeriti
wega; Republik lndonesia.
Ditetapkan diJakarta pada tanggal 23 November 2009 MENTERI KEUANGAN, ttd.
SRIMULYANI INDMWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 November 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, ttd.
PATRIALISAKBAR BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OO9 NOMOR 456
