PEMERINTAH DESA SARI MULYO PERATURAN DESA SARI MULYO NOMOR : 2039/01/SM/XII/TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA DESA SARI MULYO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA Menimbang
:
a. Bahwa Keluarga Berencana sangat penting untuk merencanakan/mengatur kelahiran untuk membangun keluarga kecil yang sehat, bahagia dan sejahtera. b. Bahwa setiap orang dan warga desa setempat memiliki hak dan kewajiban dan tanggung jawab dalam mengelola Program KB dalam melaksanakan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. c. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk menetapkan peraturan desa tentang pengelolaan Program KB desa Sari Mulyo
Mengingat
:
1. Undang-undang No.10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 3
Memperhatikan :
Peraturan Pemerintah RI no 72 tahun 2005 tentang Desa
Hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa tanggal 21 Desember 2009 tentang Pengelolaan Program KB desa Sari Mulyo
1
DENGAN PERSETUJUAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SARI MULYO KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN SELUMA MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DESA SARI MULYO KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN SELUMA TENTANG PENGELOLAAN PROGRAM KB DI DESA SARI MULYO. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Program Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat Program KB Nasional, adalah upaya peningkatan kepedulian dan peranserta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera, menuju keluarga berkualitas. 2. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan Program KB adalah proses kesadaran masyarakat yang tumbuh secara swadaya, atas kehendak sendiri dan keinginan sendiri dan yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan dalam pengelolaan Program KB 3. Pelayanan Dasar Kesehatan Adalah pelayanan kesehatan, termasuk KB yang diberikan di Puskesmas dan jaringannya (Puskesmas Pembantu, Posyandu, Polides, Puskesmas Keliling) sesuai dengan kebutuhan dan standar pelayanan yang dikelola langsung oleh Puskesmas, Puskesmas Pembantu. 4. Pelayanan KB Adalah pelayanan alat dan obat kontrasepsi kepada calon atau peserta KB/klien sesuai dengan kondisi klien termasuk penanganan efek samping dan komplikasi yang dilakukan oleh tenaga yang memenuhi syarat yaitu dokter spesialis, dokter umum, bidan dan tenaga lain yang ditunjuk. 5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
2
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 9. Koordinator Lapangan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KORLAP KB adalah Kepala Seksi di Kecamatan yang ditunjuk dengan tugas membantu secara teknis pelaksanaan Program KB di desa dan sebagai penghubung antara pengelola Program KB di desa, Kecamatan dengan Kabupaten. 10. Para Medis adalah tenaga medis yang ada didesa yang secara sah untuk melaksanakan pelayanan Kesehatan termasuk pelayanan KB terhadap akseptor KB baik yang aktif atau ulangan maupun akseptor baru. 11. Peserta KB, yaitu pasangan usia subur (PUS) yang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi 12. Institusi Masyarakat Perdesaan wadah pengelola dan pelaksana Program KB Nasional ditingkat desa/kelurahan, dusun/RW dan RT seperti PPKBD, Sub PPKBD, Kelompok KB, Dasa Wisma dan Keluarga yang ditunjuk dan disahkan oleh Kepala Desa. 13. PPKBD dan Sub PPKBD Seseorang atau beberapa orang Kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan, mengelola kegiatan KB di desa/Kelurahan, sedang Sub PPKBD pada tingkatan di Dusun/RW. 14. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam kerangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-u ndangan yang lebih tinggi. BAB II TUJUAN DAN SASARAN Pasal 2 Pengelolaan Program KB mempunyai tujuan untuk menjaga keberlangsungan berKB dalam mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Pasal 3 Sasaran yang ingin dicapai untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dimaksud pasal 2 adalah : a. Meningkatkan keterjaminan ber-KB bagi Pasangan Usia Subur terutama dari keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I b. Terlindungan Peserta KB dari komplikasi dan kegagalan ber-KB c. Terlaksananya mekanisme operasional pelaksanaan program KB
3
BAB III TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN KOORDINASI Pasal 4 Pengelolaan Program KB dilaksanakan secara terencana, terpadu dan terkoordinasi oleh perangkat pemerintah desa, tokoh masyarakat, lembagalembaga masyarakat, Institusi Masyarakat Pedesaan KB dan tenaga medis di desa Sari Mulyo berdasarkan fungsi dan struktur pemerintahan yang berlaku dan dipimpin oleh pejabat kepala desa. Pasal 5 Pemerintah Desa yang dilaksanakan oleh Kepala Desa, BPD dan unsur aparat desa Sari Mulyo bertanggung jawab atas keberhasilan Program KB dengan melakukan : a. Perencanaan kegiatan Program KB didesanya. b. Mengusulkan dan mengangkat Institusi Masyarakat Perdesaan. c. Merencanakan dan melakukan pendekatan akses pelayanan KB kerja sama dengan Tenaga Medis dan tempat pelayanan kesehatan serta lembaga non pemerintah atau pihak swasta diluar desa. d. Bersama Instansi terkait merencanakan dan memenuhi ketersediaan alat kontrasepsi bagi Peserta KB baik mandiri maupun Program. e. Merencanakan dan melaksanakan pembinaan dan KIE tentang Program KB di desanya baik pada Institusi Masyarakat Perdesaan maupun masyarakat. f. Pertemuan Program KB didesa g. Merencanakan dan memenuhi pendanaan tentang Program KB dengan memanfaatkan potensi yang ada didesa atau sumber lain yang tidak mengikat. h. Melaporkan hasil-hasil Program KB di desa Pasal 6 Tenaga medis di desa yang meliputi Dokter, Bidan Puskesmas, Bidan Desa, Perawat melakukan : a. KIE pada masyarakat dan Pasangan Usia Subur tentang kesehatan dan KB b. Informed choice dan chonsen pada calon peserta KB c. Pelayanan KB baik untuk peserta KB ulangan, peserta KB baru secara gratis maupun mandiri dengan ketentuan yang telah diatur melalui musyawarah desa. d. Pelayanan pengayoman terhadap akseptor yang mengalami komplikasi atau kegagalan serta melakukan rujukan peserta KB ke tingkat yang lebih tinggi dengan ketentuan yang berlaku secara medis. e. Kerjasama dengan PPKBD dalam penyediaan alat kontrasepsi mandiri serta pelayanan KB secara mandiri yang diatur lebih lanjut dalam rapat desa.
4
Pasal 7 Institusi Masyarakat Perdesaan yang selanjutnya disebut IMP terdiri dari Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD), Sub Pembantu Pembina KB Desa (Sub PPKBD), dan Kelompok KB seperti Posyandu, UPPKS, BKB, BKR, BKL diusulkan oleh BPD bersama masyarakat selanjutnya di tugaskan melalui Surat Tugas oleh Kepala Desa dalam pengelolaan Program KB didesa Sari Mulyo melakukan kegiatan Pengelolaan Program KB berpedoman pada tujuh peran IMP yaitu : a) Kepengurusan bersama-sama dengan aparat Desa dan BPD merencanakan dan melaksanakan kegiatan KB didesa serta menjalin kerja sama dengan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya b) Membantu tenaga medis di desa dalam memberikan penyuluhan, Motivasi dan Konseling tentang KB dalam membina KB Aktif dan mengajak Peserta KB Baru, serta kegiatan Program KB Lainnya. c) Membantu tenaga medis didesa dalam pelayanan ulang PIL dan Kondom baik secara mandiri maupun gratis dengan pengawasan tenaga medis serta merujuk peserta KB yang tidak dapat ditanggulangi ketingkat pelayanan yang lebih tinggi (Bidan Desa). d) Pencatatan dan Pelaporan yang hasilnya dilaporkan secara berjenjang dengan diketahui oleh Kepala Desa, kerjasama dengan Bidan Desa, Bidan Puskesmas, Perawat yang melakukan pelayanan KB dan pelayanan integrasi lainnya e) Pendataan Keluarga yang hasilnya dilaporkan secara berjenjang diketahui kepala desa f) Ikut dalam pertemuan desa dan melaporkan tentang hasil kegiatan dan rencana Program KB di desa. g) Membantu Bidan Desa di Posyandu, Pelayanan TKBK, atau momentum lainnya. h) Membina kelompok Bina Keluarga, kelompok UPPKS, serta kelompok lainnya yang ada di desa. i) Menyediakan dana operasional kegiatan pengelolaan Program KB secara mandiri berasal dari sumber desa, jasa transport pelayanan KB ulang, sumber-sumber lain yang tidak mengikat dan direncanakan dan disetujui bersama. BAB IV JAMINAN AKSEPTOR KB Pasal 8 Akseptor KB mendapatkan jaminan pelayanan informasi tentang KB, pelayanan KB, pelayanan pengayoman dan rujukan dengan ketentuan akseptor dari keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I mendapatkan pelayanan KB, pengayoman dan rujukan secara gratis dan untuk Keluarga Sejahtera II, Keluarga Sejahtera III, Keluarga Sejahtera III Plus mendapatkan pelayanan secara mandiri disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang telah dibahas dan disetujui di desa Sari Mulyo.
5
BAB V PEMBIAYAAN Pasal 9 Pembiayaan yang timbul dalam kegiatan pengelolaan KB di desa yang harus dibiayai oleh desa termasuk untuk operasional kegiatan pengelolaan Program KB dan operasional dari PPKBD dan Sub PPKBD berasal dari dana swadaya desa, sumber lain yang tidak mengikat direncanakan dan disepakati bersama dalam rapat desa. Adapun hasil musyawarah/mufakat untuk desa Sari Mulyo disepakati antara lain : - Pembiayan disepakati diambil dari iuran wajib per kepala keluarga Rp. 1.000,- Pembiayaan disepakati diambil biaya pelayanan pengobatan dari Bidan Desa per Kepala Rp. 1.000,- Pembiayaan disepakati diambil dari biaya pelayanan pengobatan dari pihak warga desa Sari Mulyo yang berobat ke Puskesmas dikenakan biaya Rp. 1.000,BAB VI PERATURAN KETENTUAN LAIN Pasal 10 Peraturan Desa, apabila dipandang perlu dapat disempurnakan atau ditingkatkan menurut perkembangan kehidupan sosial masyarakat dan situasi sosial lainnya. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 1. Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 2. Peraturan Desa ini disebut Peraturan Desa Sari Mulyo tentang penetapan terhadap pengelolaan Program KB diwilayah desa Sari Mulyo 3. Peraturan Desa ini menjadi dasar hukum dalam peraturan-peraturan yang lebih tinggi 4. Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan desa ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan/Keputusan Desa selanjutnya. Sari Mulyo, 24 Desember 2009 Kepala Desa Sari Mulyo Suparman Ketua BPD Sari Mulyo Iswanto Camat Sukaraja Salijan, S.Sos
6
PEMERINTAH DESA RIAK SIABUN PERATURAN DESA RIAK SIABUN NOMOR : 03 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA DESA RIAK SIABUN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA Menimbang
:
a. Bahwa Keluarga Berencana sangat penting untuk merencanakan/mengatur kelahiran untuk membangun keluarga kecil yang sehat, bahagia dan sejahtera. b. Bahwa setiap orang dan warga desa setempat memiliki hak dan kewajiban dan tanggung jawab dalam mengelola Program KB dalam melaksanakan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. c. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk menetapkan peraturan desa tentang pengelolaan Program KB desa Riak Siabun
Mengingat
:
1. Undang-undang No.10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 3
Memperhatikan :
Peraturan Pemerintah RI no 72 tahun 2005 tentang Desa
Hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa tanggal 21 Desember 2009 tentang Pengelolaan Program KB desa Riak Siabun
7
DENGAN PERSETUJUAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RIAK SIABUN KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN SELUMA MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DESA RIAK SIABUN KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN SELUMA TENTANG PENGELOLAAN PROGRAM KB DI DESA RIAK SIABUN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 15. Program Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat Program KB Nasional, adalah upaya peningkatan kepedulian dan peranserta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera, menuju keluarga berkualitas. 16. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan Program KB adalah proses kesadaran masyarakat yang tumbuh secara swadaya, atas kehendak sendiri dan keinginan sendiri dan yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan dalam pengelolaan Program KB 17. Pelayanan Dasar Kesehatan Adalah pelayanan kesehatan, termasuk KB yang diberikan di Puskesmas dan jaringannya (Puskesmas Pembantu, Posyandu, Polides, Puskesmas Keliling) sesuai dengan kebutuhan dan standar pelayanan yang dikelola langsung oleh Puskesmas, Puskesmas Pembantu. 18. Pelayanan KB Adalah pelayanan alat dan obat kontrasepsi kepada calon atau peserta KB/klien sesuai dengan kondisi klien termasuk penanganan efek samping dan komplikasi yang dilakukan oleh tenaga yang memenuhi syarat yaitu dokter spesialis, dokter umum, bidan dan tenaga lain yang ditunjuk. 19. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 20. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
8
21. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 22. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 23. Koordinator Lapangan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KORLAP KB adalah Kepala Seksi di Kecamatan yang ditunjuk dengan tugas membantu secara teknis pelaksanaan Program KB di desa dan sebagai penghubung antara pengelola Program KB di desa, Kecamatan dengan Kabupaten. 24. Para Medis adalah tenaga medis yang ada didesa yang secara sah untuk melaksanakan pelayanan Kesehatan termasuk pelayanan KB terhadap akseptor KB baik yang aktif atau ulangan maupun akseptor baru. 25. Peserta KB, yaitu pasangan usia subur (PUS) yang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi 26. Institusi Masyarakat Perdesaan wadah pengelola dan pelaksana Program KB Nasional ditingkat desa/kelurahan, dusun/RW dan RT seperti PPKBD, Sub PPKBD, Kelompok KB, Dasa Wisma dan Keluarga yang ditunjuk dan disahkan oleh Kepala Desa. 27. PPKBD dan Sub PPKBD Seseorang atau beberapa orang Kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan, mengelola kegiatan KB di desa/Kelurahan, sedang Sub PPKBD pada tingkatan di Dusun/RW. 28. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam kerangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-u ndangan yang lebih tinggi. BAB II TUJUAN DAN SASARAN Pasal 2 Pengelolaan Program KB mempunyai tujuan untuk menjaga keberlangsungan berKB dalam mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Pasal 3 Sasaran yang ingin dicapai untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dimaksud pasal 2 adalah : d. Meningkatkan keterjaminan ber-KB bagi Pasangan Usia Subur terutama dari keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I e. Terlindungan Peserta KB dari komplikasi dan kegagalan ber-KB f. Terlaksananya mekanisme operasional pelaksanaan program KB
9
BAB III TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN KOORDINASI Pasal 4 Pengelolaan Program KB dilaksanakan secara terencana, terpadu dan terkoordinasi oleh perangkat pemerintah desa, tokoh masyarakat, lembagalembaga masyarakat, Institusi Masyarakat Pedesaan KB dan tenaga medis di desa Riak Siabun berdasarkan fungsi dan struktur pemerintahan yang berlaku dan dipimpin oleh pejabat kepala desa. Pasal 5 Pemerintah Desa yang dilaksanakan oleh Kepala Desa, BPD dan unsur aparat desa Riak Siabun bertanggung jawab atas keberhasilan Program KB dengan melakukan : i. Perencanaan kegiatan Program KB didesanya. j. Mengusulkan dan mengangkat Institusi Masyarakat Perdesaan. k. Merencanakan dan melakukan pendekatan akses pelayanan KB kerja sama dengan Tenaga Medis dan tempat pelayanan kesehatan serta lembaga non pemerintah atau pihak swasta diluar desa. l. Bersama Instansi terkait merencanakan dan memenuhi ketersediaan alat kontrasepsi bagi Peserta KB baik mandiri maupun Program. m. Merencanakan dan melaksanakan pembinaan dan KIE tentang Program KB di desanya baik pada Institusi Masyarakat Perdesaan maupun masyarakat. n. Pertemuan Program KB didesa o. Merencanakan dan memenuhi pendanaan tentang Program KB dengan memanfaatkan potensi yang ada didesa atau sumber lain yang tidak mengikat. p. Melaporkan hasil-hasil Program KB di desa Pasal 6 Tenaga medis di desa yang meliputi Dokter, Bidan Puskesmas, Bidan Desa, Perawat melakukan : f. KIE pada masyarakat dan Pasangan Usia Subur tentang kesehatan dan KB g. Informed choice dan chonsen pada calon peserta KB h. Pelayanan KB baik untuk peserta KB ulangan, peserta KB baru secara gratis maupun mandiri dengan ketentuan yang telah diatur melalui musyawarah desa. i. Pelayanan pengayoman terhadap akseptor yang mengalami komplikasi atau kegagalan serta melakukan rujukan peserta KB ke tingkat yang lebih tinggi dengan ketentuan yang berlaku secara medis. j. Kerjasama dengan PPKBD dalam penyediaan alat kontrasepsi mandiri serta pelayanan KB secara mandiri yang diatur lebih lanjut dalam rapat desa.
10
Pasal 7 Institusi Masyarakat Perdesaan yang selanjutnya disebut IMP terdiri dari Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD), Sub Pembantu Pembina KB Desa (Sub PPKBD), dan Kelompok KB seperti Posyandu, UPPKS, BKB, BKR, BKL diusulkan oleh BPD bersama masyarakat selanjutnya di tugaskan melalui Surat Tugas oleh Kepala Desa dalam pengelolaan Program KB didesa Riak Siabun melakukan kegiatan Pengelolaan Program KB berpedoman pada tujuh peran IMP yaitu : j) Kepengurusan bersama-sama dengan aparat Desa dan BPD merencanakan dan melaksanakan kegiatan KB didesa serta menjalin kerja sama dengan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya k) Membantu tenaga medis di desa dalam memberikan penyuluhan, Motivasi dan Konseling tentang KB dalam membina KB Aktif dan mengajak Peserta KB Baru, serta kegiatan Program KB Lainnya. l) Membantu tenaga medis didesa dalam pelayanan ulang PIL dan Kondom baik secara mandiri maupun gratis dengan pengawasan tenaga medis serta merujuk peserta KB yang tidak dapat ditanggulangi ketingkat pelayanan yang lebih tinggi (Bidan Desa). m) Pencatatan dan Pelaporan yang hasilnya dilaporkan secara berjenjang dengan diketahui oleh Kepala Desa, kerjasama dengan Bidan Desa, Bidan Puskesmas, Perawat yang melakukan pelayanan KB dan pelayanan integrasi lainnya n) Pendataan Keluarga yang hasilnya dilaporkan secara berjenjang diketahui kepala desa o) Ikut dalam pertemuan desa dan melaporkan tentang hasil kegiatan dan rencana Program KB di desa. p) Membantu Bidan Desa di Posyandu, Pelayanan TKBK, atau momentum lainnya. q) Membina kelompok Bina Keluarga, kelompok UPPKS, serta kelompok lainnya yang ada di desa. r) Menyediakan dana operasional kegiatan pengelolaan Program KB secara mandiri berasal dari sumber desa, jasa transport pelayanan KB ulang, sumber-sumber lain yang tidak mengikat dan direncanakan dan disetujui bersama. BAB IV JAMINAN AKSEPTOR KB Pasal 8 Akseptor KB mendapatkan jaminan pelayanan informasi tentang KB, pelayanan KB, pelayanan pengayoman dan rujukan dengan ketentuan akseptor dari keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I mendapatkan pelayanan KB, pengayoman dan rujukan secara gratis dan untuk Keluarga Sejahtera II, Keluarga Sejahtera III, Keluarga Sejahtera III Plus mendapatkan pelayanan secara mandiri disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang telah dibahas dan disetujui di desa Riak Siabun.
11
BAB V PEMBIAYAAN Pasal 9 Pembiayaan yang timbul dalam kegiatan pengelolaan KB di desa yang harus dibiayai oleh desa termasuk untuk operasional kegiatan pengelolaan Program KB dan operasional dari PPKBD dan Sub PPKBD di bebankan kepada pelayanan KB yang dilakukan oleh pihak Puskesmas/petugas yang melakukan pelayanan di Puskesmas, dengan ketentuan biaya Alkon PIL Rp. 1.000,-, Suntik dan Implant Rp. 5.000,- dana dipinta/dipungut dari para akseptor KB, dan dikumpulkan oleh Petugas di Puskesmas Riak Siabun dan akan di berikan per 3 bulan kepada PPKBD dan Sub PPKBD selanjutnya untuk biaya pembuatan laporan/ATK ditanggung oleh pihak desa. BAB VI PERATURAN KETENTUAN LAIN Pasal 10 Peraturan Desa, apabila dipandang perlu dapat disempurnakan atau ditingkatkan menurut perkembangan kehidupan sosial masyarakat dan situasi sosial lainnya. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 5. Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 6. Peraturan Desa ini disebut Peraturan Desa Riak Siabun tentang penetapan terhadap pengelolaan Program KB diwilayah desa Riak Siabun. 7. Peraturan Desa ini menjadi dasar hukum dalam peraturan-peraturan yang lebih tinggi 8. Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan desa ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan/Keputusan Desa selanjutnya. Pada tanggal : 21 Desember 2009 Kepala Desa Riak Siabun Manijo Sekdes Riak Siabun Panijo BPD Riak Siabun
Lian Harapap
12
PEMERINTAH DESA KETAPANG BARU PERATURAN DESA KETAPANG BARU NOMOR : 152/12/TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA DESA KETAPANG BARU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA Menimbang
:
a. Bahwa Keluarga Berencana sangat penting untuk merencanakan/mengatur kelahiran untuk membangun keluarga kecil yang sehat, bahagia dan sejahtera. b. Bahwa setiap orang dan warga desa setempat memiliki hak dan kewajiban dan tanggung jawab dalam mengelola Program KB dalam melaksanakan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. c. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk menetapkan peraturan desa tentang pengelolaan Program KB desa Ketapang Baru
Mengingat
:
1. Undang-undang No.10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 3
Memperhatikan :
Peraturan Pemerintah RI no 72 tahun 2005 tentang Desa
Hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa tanggal 25 Desember 2009 tentang Pengelolaan Program KB desa Ketapang Baru
13
DENGAN PERSETUJUAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KETAPANG BARU KECAMATAN SEMINDANG ALAS MARAS KABUPATEN SELUMA MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DESA KETAPANG BARU KECAMATAN SEMINDANG ALAS MARAS KABUPATEN SELUMA TENTANG PENGELOLAAN PROGRAM KB DI DESA KETAPANG BARU. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 29. Program Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat Program KB Nasional, adalah upaya peningkatan kepedulian dan peranserta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera, menuju keluarga berkualitas. 30. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan Program KB adalah proses kesadaran masyarakat yang tumbuh secara swadaya, atas kehendak sendiri dan keinginan sendiri dan yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan dalam pengelolaan Program KB 31. Pelayanan Dasar Kesehatan Adalah pelayanan kesehatan, termasuk KB yang diberikan di Puskesmas dan jaringannya (Puskesmas Pembantu, Posyandu, Polides, Puskesmas Keliling) sesuai dengan kebutuhan dan standar pelayanan yang dikelola langsung oleh Puskesmas, Puskesmas Pembantu. 32. Pelayanan KB Adalah pelayanan alat dan obat kontrasepsi kepada calon atau peserta KB/klien sesuai dengan kondisi klien termasuk penanganan efek samping dan komplikasi yang dilakukan oleh tenaga yang memenuhi syarat yaitu dokter spesialis, dokter umum, bidan dan tenaga lain yang ditunjuk. 33. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 34. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat
14
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia. 35. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 36. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 37. Koordinator Lapangan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KORLAP KB adalah Kepala Seksi di Kecamatan yang ditunjuk dengan tugas membantu secara teknis pelaksanaan Program KB di desa dan sebagai penghubung antara pengelola Program KB di desa, Kecamatan dengan Kabupaten. 38. Para Medis adalah tenaga medis yang ada didesa yang secara sah untuk melaksanakan pelayanan Kesehatan termasuk pelayanan KB terhadap akseptor KB baik yang aktif atau ulangan maupun akseptor baru. 39. Peserta KB, yaitu pasangan usia subur (PUS) yang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi 40. Institusi Masyarakat Perdesaan wadah pengelola dan pelaksana Program KB Nasional ditingkat desa/kelurahan, dusun/RW dan RT seperti PPKBD, Sub PPKBD, Kelompok KB, Dasa Wisma dan Keluarga yang ditunjuk dan disahkan oleh Kepala Desa. 41. PPKBD dan Sub PPKBD Seseorang atau beberapa orang Kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan, mengelola kegiatan KB di desa/Kelurahan, sedang Sub PPKBD pada tingkatan di Dusun/RW. 42. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam kerangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-u ndangan yang lebih tinggi. BAB II TUJUAN DAN SASARAN Pasal 2 Pengelolaan Program KB mempunyai tujuan untuk menjaga keberlangsungan berKB dalam mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Pasal 3 Sasaran yang ingin dicapai untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dimaksud pasal 2 adalah : g. Meningkatkan keterjaminan ber-KB bagi Pasangan Usia Subur terutama dari keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I
15
h. Terlindungan Peserta KB dari komplikasi dan kegagalan ber-KB i. Terlaksananya mekanisme operasional pelaksanaan program KB BAB III TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN KOORDINASI Pasal 4 Pengelolaan Program KB dilaksanakan secara terencana, terpadu dan terkoordinasi oleh perangkat pemerintah desa, tokoh masyarakat, lembagalembaga masyarakat, Institusi Masyarakat Pedesaan KB dan tenaga medis di desa Ketapang Baru berdasarkan fungsi dan struktur pemerintahan yang berlaku dan dipimpin oleh pejabat kepala desa. Pasal 5 Pemerintah Desa yang dilaksanakan oleh Kepala Desa, BPD dan unsur aparat desa Ketapang Baru bertanggung jawab atas keberhasilan Program KB dengan melakukan : q. Perencanaan kegiatan Program KB didesanya. r. Mengusulkan dan mengangkat Institusi Masyarakat Perdesaan. s. Merencanakan dan melakukan pendekatan akses pelayanan KB kerja sama dengan Tenaga Medis dan tempat pelayanan kesehatan serta lembaga non pemerintah atau pihak swasta diluar desa. t. Bersama Instansi terkait merencanakan dan memenuhi ketersediaan alat kontrasepsi bagi Peserta KB baik mandiri maupun Program. u. Merencanakan dan melaksanakan pembinaan dan KIE tentang Program KB di desanya baik pada Institusi Masyarakat Perdesaan maupun masyarakat. v. Pertemuan Program KB didesa w. Merencanakan dan memenuhi pendanaan tentang Program KB dengan memanfaatkan potensi yang ada didesa atau sumber lain yang tidak mengikat. x. Melaporkan hasil-hasil Program KB di desa Pasal 6 Tenaga medis di desa yang meliputi Dokter, Bidan Puskesmas, Bidan Desa, Perawat melakukan : k. KIE pada masyarakat dan Pasangan Usia Subur tentang kesehatan dan KB l. Informed choice dan chonsen pada calon peserta KB m. Pelayanan KB baik untuk peserta KB ulangan, peserta KB baru secara gratis maupun mandiri dengan ketentuan yang telah diatur melalui musyawarah desa. n. Pelayanan pengayoman terhadap akseptor yang mengalami komplikasi atau kegagalan serta melakukan rujukan peserta KB ke tingkat yang lebih tinggi dengan ketentuan yang berlaku secara medis. o. Kerjasama dengan PPKBD dalam penyediaan alat kontrasepsi mandiri serta pelayanan KB secara mandiri yang diatur lebih lanjut dalam rapat desa.
16
Pasal 7 Institusi Masyarakat Perdesaan yang selanjutnya disebut IMP terdiri dari Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD), Sub Pembantu Pembina KB Desa (Sub PPKBD), dan Kelompok KB seperti Posyandu, UPPKS, BKB, BKR, BKL diusulkan oleh BPD bersama masyarakat selanjutnya di tugaskan melalui Surat Tugas oleh Kepala Desa dalam pengelolaan Program KB didesa Ketapang Baru melakukan kegiatan Pengelolaan Program KB berpedoman pada tujuh peran IMP yaitu : s) Kepengurusan bersama-sama dengan aparat Desa dan BPD merencanakan dan melaksanakan kegiatan KB didesa serta menjalin kerja sama dengan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya t) Membantu tenaga medis di desa dalam memberikan penyuluhan, Motivasi dan Konseling tentang KB dalam membina KB Aktif dan mengajak Peserta KB Baru, serta kegiatan Program KB Lainnya. u) Membantu tenaga medis didesa dalam pelayanan ulang PIL dan Kondom baik secara mandiri maupun gratis dengan pengawasan tenaga medis serta merujuk peserta KB yang tidak dapat ditanggulangi ketingkat pelayanan yang lebih tinggi (Bidan Desa). v) Pencatatan dan Pelaporan yang hasilnya dilaporkan secara berjenjang dengan diketahui oleh Kepala Desa, kerjasama dengan Bidan Desa, Bidan Puskesmas, Perawat yang melakukan pelayanan KB dan pelayanan integrasi lainnya w) Pendataan Keluarga yang hasilnya dilaporkan secara berjenjang diketahui kepala desa x) Ikut dalam pertemuan desa dan melaporkan tentang hasil kegiatan dan rencana Program KB di desa. y) Membantu Bidan Desa di Posyandu, Pelayanan TKBK, atau momentum lainnya. z) Membina kelompok Bina Keluarga, kelompok UPPKS, serta kelompok lainnya yang ada di desa. å) Menyediakan dana operasional kegiatan pengelolaan Program KB secara mandiri berasal dari sumber desa, jasa transport pelayanan KB ulang, sumber-sumber lain yang tidak mengikat dan direncanakan dan disetujui bersama. BAB IV JAMINAN AKSEPTOR KB Pasal 8 Akseptor KB mendapatkan jaminan pelayanan informasi tentang KB, pelayanan KB, pelayanan pengayoman dan rujukan dengan ketentuan akseptor dari keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I mendapatkan pelayanan KB, pengayoman dan rujukan secara gratis dan untuk Keluarga Sejahtera II, Keluarga Sejahtera III, Keluarga Sejahtera III Plus mendapatkan pelayanan secara mandiri disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang telah dibahas dan disetujui di desa Ketapang Baru.
17
BAB V PEMBIAYAAN Pasal 9 Pembiayaan yang timbul dalam kegiatan pengelolaan KB di desa yang harus dibiayai oleh desa termasuk untuk operasional kegiatan pengelolaan Program KB dan operasional dari PPKBD dan Sub PPKBD berasal dari dana swadaya desa, sumber lain yang tidak mengikat direncanakan dan disepakati bersama dalam rapat desa. Adapun hasil musyawarah/mufakat untuk desa Ketapang Baru disepakati antara lain : Alat Kontrasepsi ( Alkon ) seperti : - PIL : 6.000 untuk Kas Desa : 1.000 - Kondom : 5.000/Kotak untuk Kas Desa : 1.000 - Suntik : 15.000 untuk Kas Desa : 3.000 - Implant : 125.000 untuk Kas Desa : 10.000 BAB VI PERATURAN KETENTUAN LAIN Pasal 10 Peraturan Desa, apabila dipandang perlu dapat disempurnakan atau ditingkatkan menurut perkembangan kehidupan sosial masyarakat dan situasi sosial lainnya. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 9. Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 10. Peraturan Desa ini disebut Peraturan Desa Ketapang Baru tentang penetapan terhadap pengelolaan Program KB diwilayah desa Ketapang Baru 11. Peraturan Desa ini menjadi dasar hukum dalam peraturan-peraturan yang lebih tinggi 12. Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan desa ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan/Keputusan Desa selanjutnya. Dikeluarkan di: Desa Ketapang Baru Pada Tanggal : 25 Desember 2009 Kepala Desa SALIDIN BPD KETAPANG BARU SAIBI
18
PEMERINTAH DESA KARANG ANYAR PERATURAN DESA KARANG ANYAR NOMOR : 10/12/KD/KA/TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA DESA KARANG ANYAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA KARANG ANYAR Menimbang
:
a. Bahwa Keluarga Berencana sangat penting untuk merencanakan/mengatur kelahiran untuk membangun keluarga kecil yang sehat, bahagia dan sejahtera. b. Bahwa setiap orang dan warga desa setempat memiliki hak dan kewajiban dan tanggung jawab dalam mengelola Program KB dalam melaksanakan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. c. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk menetapkan peraturan desa tentang pengelolaan Program KB desa Karang Anyar
Mengingat
:
1. Undang-undang No.10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 3
Memperhatikan :
Peraturan Pemerintah RI no 72 tahun 2005 tentang Desa
Hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa tanggal 10 Desember 2009 tentang Pengelolaan Program KB desa Karang Anyar
DENGAN PERSETUJUAN
19
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANG ANYAR KECAMATAN SEMINDANG ALAS MARAS KABUPATEN SELUMA MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DESA KARANG ANYAR KECAMATAN SEMINDANG ALAS MARAS KABUPATEN SELUMA TENTANG PENGELOLAAN PROGRAM KB DI DESA KARANG ANYAR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 43. Program Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat Program KB Nasional, adalah upaya peningkatan kepedulian dan peranserta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera, menuju keluarga berkualitas. 44. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan Program KB adalah proses kesadaran masyarakat yang tumbuh secara swadaya, atas kehendak sendiri dan keinginan sendiri dan yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan dalam pengelolaan Program KB 45. Pelayanan Dasar Kesehatan Adalah pelayanan kesehatan, termasuk KB yang diberikan di Puskesmas dan jaringannya (Puskesmas Pembantu, Posyandu, Polides, Puskesmas Keliling) sesuai dengan kebutuhan dan standar pelayanan yang dikelola langsung oleh Puskesmas, Puskesmas Pembantu. 46. Pelayanan KB Adalah pelayanan alat dan obat kontrasepsi kepada calon atau peserta KB/klien sesuai dengan kondisi klien termasuk penanganan efek samping dan komplikasi yang dilakukan oleh tenaga yang memenuhi syarat yaitu dokter spesialis, dokter umum, bidan dan tenaga lain yang ditunjuk. 47. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 48. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
20
49. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 50. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 51. Koordinator Lapangan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KORLAP KB adalah Kepala Seksi di Kecamatan yang ditunjuk dengan tugas membantu secara teknis pelaksanaan Program KB di desa dan sebagai penghubung antara pengelola Program KB di desa, Kecamatan dengan Kabupaten. 52. Para Medis adalah tenaga medis yang ada didesa yang secara sah untuk melaksanakan pelayanan Kesehatan termasuk pelayanan KB terhadap akseptor KB baik yang aktif atau ulangan maupun akseptor baru. 53. Peserta KB, yaitu pasangan usia subur (PUS) yang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi 54. Institusi Masyarakat Perdesaan wadah pengelola dan pelaksana Program KB Nasional ditingkat desa/kelurahan, dusun/RW dan RT seperti PPKBD, Sub PPKBD, Kelompok KB, Dasa Wisma dan Keluarga yang ditunjuk dan disahkan oleh Kepala Desa. 55. PPKBD dan Sub PPKBD Seseorang atau beberapa orang Kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan, mengelola kegiatan KB di desa/Kelurahan, sedang Sub PPKBD pada tingkatan di Dusun/RW. 56. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam kerangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-u ndangan yang lebih tinggi. BAB II TUJUAN DAN SASARAN Pasal 2 Pengelolaan Program KB mempunyai tujuan untuk menjaga keberlangsungan berKB dalam mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Pasal 3 Sasaran yang ingin dicapai untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dimaksud pasal 2 adalah : j. Meningkatkan keterjaminan ber-KB bagi Pasangan Usia Subur terutama dari keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I k. Terlindungan Peserta KB dari komplikasi dan kegagalan ber-KB l. Terlaksananya mekanisme operasional pelaksanaan program KB
21
BAB III TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN KOORDINASI Pasal 4 Pengelolaan Program KB dilaksanakan secara terencana, terpadu dan terkoordinasi oleh perangkat pemerintah desa, tokoh masyarakat, lembagalembaga masyarakat, Institusi Masyarakat Pedesaan KB dan tenaga medis di desa Karang Anyar berdasarkan fungsi dan struktur pemerintahan yang berlaku dan dipimpin oleh pejabat kepala desa. Pasal 5 Pemerintah Desa yang dilaksanakan oleh Kepala Desa, BPD dan unsur aparat desa Karang Anyar bertanggung jawab atas keberhasilan Program KB dengan melakukan : y. Perencanaan kegiatan Program KB didesanya. z. Mengusulkan dan mengangkat Institusi Masyarakat Perdesaan. å. Merencanakan dan melakukan pendekatan akses pelayanan KB kerja sama dengan Tenaga Medis dan tempat pelayanan kesehatan serta lembaga non pemerintah atau pihak swasta diluar desa. ä. Bersama Instansi terkait merencanakan dan memenuhi ketersediaan alat kontrasepsi bagi Peserta KB baik mandiri maupun Program. ö. Merencanakan dan melaksanakan pembinaan dan KIE tentang Program KB di desanya baik pada Institusi Masyarakat Perdesaan maupun masyarakat. dd. Pertemuan Program KB didesa ee. Merencanakan dan memenuhi pendanaan tentang Program KB dengan memanfaatkan potensi yang ada didesa atau sumber lain yang tidak mengikat. ff. Melaporkan hasil-hasil Program KB di desa Pasal 6 Tenaga medis di desa yang meliputi Dokter, Bidan Puskesmas, Bidan Desa, Perawat melakukan : p. KIE pada masyarakat dan Pasangan Usia Subur tentang kesehatan dan KB q. Informed choice dan chonsen pada calon peserta KB r. Pelayanan KB baik untuk peserta KB ulangan, peserta KB baru secara gratis maupun mandiri dengan ketentuan yang telah diatur melalui musyawarah desa. s. Pelayanan pengayoman terhadap akseptor yang mengalami komplikasi atau kegagalan serta melakukan rujukan peserta KB ke tingkat yang lebih tinggi dengan ketentuan yang berlaku secara medis. t. Kerjasama dengan PPKBD dalam penyediaan alat kontrasepsi mandiri serta pelayanan KB secara mandiri yang diatur lebih lanjut dalam rapat desa. Pasal 7
22
Institusi Masyarakat Perdesaan yang selanjutnya disebut IMP terdiri dari Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD), Sub Pembantu Pembina KB Desa (Sub PPKBD), dan Kelompok KB seperti Posyandu, UPPKS, BKB, BKR, BKL diusulkan oleh BPD bersama masyarakat selanjutnya di tugaskan melalui Surat Tugas oleh Kepala Desa dalam pengelolaan Program KB didesa Karang Anyar melakukan kegiatan Pengelolaan Program KB berpedoman pada tujuh peran IMP yaitu : bb) Kepengurusan bersama-sama dengan aparat Desa dan BPD merencanakan dan melaksanakan kegiatan KB didesa serta menjalin kerja sama dengan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya cc) Membantu tenaga medis di desa dalam memberikan penyuluhan, Motivasi dan Konseling tentang KB dalam membina KB Aktif dan mengajak Peserta KB Baru, serta kegiatan Program KB Lainnya. dd) Membantu tenaga medis didesa dalam pelayanan ulang PIL dan Kondom baik secara mandiri maupun gratis dengan pengawasan tenaga medis serta merujuk peserta KB yang tidak dapat ditanggulangi ketingkat pelayanan yang lebih tinggi (Bidan Desa). ee) Pencatatan dan Pelaporan yang hasilnya dilaporkan secara berjenjang dengan diketahui oleh Kepala Desa, kerjasama dengan Bidan Desa, Bidan Puskesmas, Perawat yang melakukan pelayanan KB dan pelayanan integrasi lainnya ff) Pendataan Keluarga yang hasilnya dilaporkan secara berjenjang diketahui kepala desa dd) Ikut dalam pertemuan desa dan melaporkan tentang hasil kegiatan dan rencana Program KB di desa. ee) Membantu Bidan Desa di Posyandu, Pelayanan TKBK, atau momentum lainnya. ff) Membina kelompok Bina Keluarga, kelompok UPPKS, serta kelompok lainnya yang ada di desa. gg) Menyediakan dana operasional kegiatan pengelolaan Program KB secara mandiri berasal dari sumber desa, jasa transport pelayanan KB ulang, sumber-sumber lain yang tidak mengikat dan direncanakan dan disetujui bersama. BAB IV JAMINAN AKSEPTOR KB Pasal 8 Akseptor KB mendapatkan jaminan pelayanan informasi tentang KB, pelayanan KB, pelayanan pengayoman dan rujukan dengan ketentuan akseptor dari keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I mendapatkan pelayanan KB, pengayoman dan rujukan secara gratis dan untuk Keluarga Sejahtera II, Keluarga Sejahtera III, Keluarga Sejahtera III Plus mendapatkan pelayanan secara mandiri disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang telah dibahas dan disetujui di desa Karang Anyar.
BAB V PEMBIAYAAN
23
Pasal 9 Pembiayaan yang timbul dalam kegiatan pengelolaan KB di desa yang harus dibiayai oleh desa termasuk untuk operasional kegiatan pengelolaan Program KB dan operasional dari PPKBD dan Sub PPKBD berasal dari dana swadaya desa, sumber lain yang tidak mengikat direncanakan dan disepakati bersama dalam rapat desa. Adapun hasil musyawarah/mufakat untuk desa Karang Anyar disepakati antara lain : Alat Kontrasepsi ( Alkon ) seperti : - PIL : 6.000 untuk Kas Desa : 1.000 - Kondom : 5.000/Kotak untuk Kas Desa : 1.000 - Suntik : 15.000 untuk Kas Desa : 3.000 - Implant : 125.000 untuk Kas Desa : 10.000 BAB VI PERATURAN KETENTUAN LAIN Pasal 10 Peraturan Desa, apabila dipandang perlu dapat disempurnakan atau ditingkatkan menurut perkembangan kehidupan sosial masyarakat dan situasi sosial lainnya. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 13. Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 14. Peraturan Desa ini disebut Peraturan Desa Karang Anyar tentang penetapan terhadap pengelolaan Program KB diwilayah desa Karang Anyar 15. Peraturan Desa ini menjadi dasar hukum dalam peraturan-peraturan yang lebih tinggi 16. Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan desa ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan/Keputusan Desa selanjutnya. Ditetapkan di Karang Anyar Pada Tanggal, 10 Desember 2009 Kepala Desa
APSIN Ketua BPD
Senul
24
