Oleh:
Dr.Nelson Simanjuntak, SH, M.Si Kasubdit Perlindungan Masyarakat (No.HP 0812 1064102 ) Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
DASAR HUKUM 1. UUD TAHUN 1945 PASAL 30 TTG KEAMANAN NEGARA.
PERTAHANAN NEGARA
DAN
2. UU 27 TAHUN 1997 TTG MOBILISASI DAN DEMOBILISASI. 3. UU 24 TAHUN 2007 TTG PENANGGULANGAN BENCANA. 4. UU 32 TAHUN 2004 Jo. UU No 23/2014 TTG PEMERINTAHAN DAERAH.
5. PP No.6 THN 2010 TTG PERATURAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA. 6. PP No.6 TAHUN 2005 TTG PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.
7. PERPRES No.88 TAHUN 2014 TTG PENCABUTAN KEPPRES No. 55 TAHUN 1972 TTG PENJEMPURNAAN ORGANISASI PERTAHANAN SIPIL DAN ORGANISASI PERLAWANAN DAN KEAMANAN RAKJAT DALAM RANGKA PENERTIBAN PELAKSANAAN SISTIM HANKAMRATA.
2
LANJUTAN… 8.
PERPRES No. 11 THN 2015 TTG ORGANISASI KEMDAGRI: “LINMAS DI SATPOL PP”
9.
PERMENDAGRI No. 84 TAHUN 2014 TTG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT;
10. PERMENDAGRI No. 10 THN 2009 TTG PENUGASAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DLM PENANGANAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN DAN KEAMANAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM; 11. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI No. 12 TAHUN 2006 TTG KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT. 12. SE MDN No.300/2906/SJ PERIHAL PENINGKATAN KEWASPADAAN DI BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT; 13. SE MDN No. 362/4396/BJ TTG PEMBERDAYAAN SATLINMAS DLM MEMBANTU KEGIATAN PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR & TANAH LONGSOR; 14. SURAT KESEPAKATAN BERSAMA MENDAGRI DAN KEPOLISIAN RI
NOMOR : 119/1527/SJ TAHUN 2002 NOMOR POL
:
B/2300/VII/2002
TENTANG KERJASAMA PEMBINAAN PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, SERTA PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT; 15. SE DARI INSPEKTORAT JENDERAL TTG PERINGATAN BAGI DAERAH YG BELUM MENGGABUNGKAN BIDANG LINMAS KE POL PP.
3
UU NO. 23 TAHUN 2014 TTG PEMERINTAHAN DAERAH
PASAL 12
AYAT (1) Huruf e
PASAL 65 AYAT (1) Huruf b
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR MELIPUTI KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KEPALA DAERAH MEMPUNYAI TUGAS MEMELIHARA KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
PASAL 255 AYAT (1)
DIBENTUK SATPOL PP UNTUK MENEGAKKAN PERDA DAN PERKADA, MENYELENGGARAKAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN, SERTA MENYELENGGARAKAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
SATPOL PP MERUPAKAN APARAT PEMERINTAH DAERAH YG MENJALANKAN FUNGSI MENEGAKKAN PERDA DAN PERKADA, MENYELENGGARAKAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN, SERTA MENYELENGGARAKAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
MELALUI PENEGAKKAN PERDA DAN PERKADA, MENYELENGGARAKAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN, SERTA MENYELENGGARAKAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KONSISTEN MENJAGA CITRA DAN WIBAWA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 4
UU 32/2004 PP 6 THN 2005 PSL 12 AYAT 3
SE Mendagri No. 331.1/248/SJ
Utk melaks tugas KPPS sbgmn dimksd pd ayat 1, di setiap TPS diperbantukan petugas keamanan dr Satuan Pertahanan Sipil/Perlindungan Masyarakat.
Memerintahkan kpd seluruh jajaran Sat Linmas utk terlibat scr aktif sbg pamsung yg merup bag dr KPPS dlm penyeleng Pilkada thn 2010
SAT LINMAS MEMPUNYAI TUGAS MEMBANTU PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH MEMELIHARA KEAMANAN, KETENTRAMAN, DAN KETERTIBAN PENYELENGGARAAN PILKADA
BERARTI SAT. LINMAS MEMPUNYAI PERAN PENTING DLM MEMBANTU MEMELIHARA KEAMANAN, KETENTRAMAN, DAN KETERTIBAN PENYELENGGARAAN PILKADA 5
Dalam rangka penyelenggaraan otonomi, daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai kewajiban memelihara tibum dan trammas serta linmas dan untuk mewujudkannya perlu dilakukan upaya-upaya kewaspadaan dini oleh masyarakat. Sbg salah satu fungsi utama Linmas yg bersifat kemanusiaan, mempunyai tgs pokok melakukan segala usaha dan kegiatan utk melindungi serta menyelamatkan masy dari bencana alam memelihara kamtib trammas, pengamanan Pemilu dan keg. sos kemasy. Untuk mengantisipasi ancaman/gangguan yg berdampak thdp penyelenggaraan tibum dan trammas serta linmas perlu dibangun kondisi kepekaan, kesiagaan dan antisipasi sedini mungkin. 6
TUGAS DAN FUNGSI SATLINMAS
PERBANTUAN PENYELENG.TIBUM DAN TRAMMAS
PERBANTUAN PERTAHANAN NEGARA
PERBANTUAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL
KEG SOS KEMASY
PERBANTUAN PEMILU PILKADA
7
SYARAT ANGGOTA SATLINMAS
MENGENAL DIRI SENDIRI
MENGENAL WILAYAH
8
PERAN SATLINMAS
GARDA TERDEPAN YG PUNYA KEDEKATAN PSIKOLOGIS DGN MASY
3 CT CPT TANGGAP CPT TINDAK CPT LAPOR
9
PERAN SATLINMAS
BANTU PENGAMANAN WILAYAH (TERUS MENERUS)
PAMSUNG PILKADA (INSIDENTIL)
10
NO
1.
TAHAP PEMILU/PILKADA
DISTRIBUSI SURAT SUARA DAN ALAT KELENGKAPAN PEMILU
KEJADIAN KEJADIAN
1. KERUSAKAN SRT SUARA & ALAT KELENGKAPAN PEMILU/PILKADA AKIBAT BENCANA
1. MEMBANTU MENGAMANKAN KOTAK SRT SUARA & ALAT KELENGKAPANNYA
2. KECELAKAAN LALU LINTAS DALAM PENGANGKUTAN
2. MEMBANTU PENGAMANAN TKP,KOTAK SUARA & ALAT KELENGKAPAN PEMILU/PILKADA 3. MEMBANTU UPAYAKAN MENANGKAP PELAKU, MENGAMANKAN KOTAK SUARA & ALAT KELENGKAPAN PEMILU/PILKADA 4. IDEM
3. PEMBAJAKAN DI TENGAH PERJALANAN 4. PENCURIAN DI TEMPAT PENYIMPANAN
2.
KAMPANYE
TINDAKAN PENANGANAN
5. PENGRUSAKAN & KOTAK SUARA
5. IDEM
1. PENCABUTAN/PENGRUSAKAN TANDA GAMBAR PARPOL/CALON
1. MEMBANTU UPAYAKAN MENANGKAP PELAKU/CATAT IDENTITAS PELAKU MENGAMANKAN BRG BUKTI, MENGINFORMASIKAN KPD POLRI
2. PENGRUSAKAN KTR PARPOL PESERTA PEMILU
2. IDEM POIN 1
3. PELANGGARAN KETENTUAN KAMPANYE
3. MELAPORKAN KE PANWASLU
4. BENTROK ANTAR PESERTA KAMPANYE & ATAU DGN MASY
4. IDEM POIN 1
5. PENGHADANGAN MASA YG AKAN & TELAH MENGIKUTI KAMPANYE
5. - KOORDINASI DGN PENGURUS PARPOL - MEMBUBARKAN MASSA
1
NO
TAHAP PEMILU/PILKADA
KEJADIAN KEJADIAN 6. INTIMIDASI MASSA UTK IKUT KAMPANYE
6. IDEM POIN 1 & 4
7. PENGHINAAN THDP PARPOL/PARA CALEG
7. IDEM POIN 1, 4 & 6
8. UNJUK RASA
8. LAPOR KEPADA POLRI &MEMBANTU PENGAMANAN 9. MELOKALISIR KERUSUHAN MASA
9. KERUSUHAN MASSA
3.
MASA TENANG
10. TEROR DAN SABOTASE
10. TENANGKAN MASY/ MENINGKATKAN RONDA
1. KAMPANYE TERSELUBUNG
1. LAPOR KE PANWASLU
2. MONEY POLITIK
2. IDEM
3. PARPOL TDK MAU MENCABUT TANDA GAMBAR
3. MELAPORKAN KE PANWASLU & SELANJUTNYA MENCABUT TANDA GMBR
4. INTIMIDASI/TEROR/SABUTASE
4. MEMBANTU MENENANGKAN MASY DAN TINGKATKAN RONDA/KAMLING, LAPOR KPD POLRI 5., MELAPORKAN/INFOKAN POLRI
5. PENGRUSAKAN SARANA & PRASARANA TPS 4.
PEMUNGUTAN SUARA
TINDAKAN PENANGANAN
1. PEMILIH TIDAK MENDAPAT SURAT SUARA 2. INTIMIDASI DAN PROVOKASI TERHADAP PARA PEMILIH 3. TERJADINYA MONEY POLITIC
1. MEMBANTU MELAPORKAN KEPADA KPUD 2. MELAPORKAN KEPADA POLRI
3. MELAPORKAN KE POLRI/PANWASLU
1
NO
TAHAP PEMILU/PILKADA
KEJADIAN KEJADIAN
TINDAKAN PENANGANAN
1
2
3
4
5.
6.
PENGHITUNGAN SUARA
PENGUMUMAN DAN PENETAPAN HASIL PEMILU
1. PENGRUSAKAN TPS
1. CATAT IDENTITAS, AMANKAN BARANG BUKTI, INFORMASIKAN KEPADA POLRI
2. PENGRUSAKAN SURAT SUARA
2. IDEM
3. PENGRUSAKAN PERANGKAT SISTEM INFORMASI PEMILU (DI KTR KEC)
3. IDEM
4. MANIPULASI PENGHITUNGAN SUARA
4. LAPORKAN KE POLRI/PANWASLU
5. INTIMIDASI/TINDAK KEKERASAN
5. LAPOR KEPADA POLRI
6. TEROR/SABOTASE
6. BANTU MENENANGKAN MASY, TINGKATKAN KEWASPADAAN, LAPORKAN KEPADA POLRI
• PROVOKASI/ PENOLAKAN HASIL PEMILU OLEH PESERTA PEMILU & PEMILIH
1. MENENANGKAN MASY , LAPOR KE POLRI
• KERUSUHAN MASSA
2. MEMBANTU DALAM MELOKALISIR KERUSUHAN MASSA ,LAPOR POLRI
• TEROR/SABOTASE
3. BANTU MENENANGKAN MASYARAKAT, MENINGKATKAN KEWASPADAAN, BERUPAYA MENANGKAP PELAKU DAN MELAPORKAN KEPADA POLRI
13
NO
TAHAP PEMILU/PILKADA
KEJADIAN KEJADIAN
TINDAKAN PENANGANAN
1
2
3
4
4. TERJADINYA PENGHADANGAN/ PENYANDERAAN/TINDAK KEKERASAN
LAPOR KE POLRI BANTU MEMBUBARKAN MASSA YANG MENGHADANG/MEMBLOKIR JALAN BANTU MELAKUKAN UPAYA PENANGKAPAN TERHADAP PELAKU DAN ATAU MELAPORKAN KEPADA POLRI
5. PENGHINAAN
5. BANTU MENCEGAH, MELAPORKAN KEPADA POLRI
6. MANIPULASI SURAT SUARA
6. MELAPORKAN KE PANWASLU/POLRI
7. PENGRUSAKAN TPS
7. MENCATAT IDENTITAS PELAKU, MENGAMANKAN BARANG BUKTI DAN ATAU MENGINFORMASIKAN KEPADA POLRI
14
TANTANGAN DAN UPAYA PERBAIKAN
Sesuai dengan PP No. 6 tahun 2005 Psl 12 Ayat (3) bahwa utk melaksanakan tugas KPPS sebagaimana dimksd pd ayat 1, di setiap TPS diperbantukan petugas keamanan dari Satuan Pertahanan Sipil/Perlindungan Masyarakat. Sesuai dengan amanat SE Mendagri Nomor 331.1/2696/SJ Tahun 2015 Tentang PENINGKATAN KESIAPSIAGAAN DAN KETERLIBATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2015 Kementerian Dalam Negeri. Dlm mengantisipasi dan menanggulangi kemungkinan terjadinya gangguan tramtibum sebelum, selama, sesudah Pilkada anggota Sat Linmas di Desa/Kel baik secara perorangan maupun secara satuan perlu dibekali pengetahuan dan kemampuan kewaspadaan dini sbgmn diatur dlm Permendagri No 12 Thn 2006 ttg Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah. 15
Upaya 1 Menetapkan Peraturan Pelaksanaan ttg Satlinmas.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Sesuai dengan amanat S.E. Mendagri Nomor 331.1/2696/SJ Tanggal 25 Mei 2015 tentang Peningkatan Kesiapsiagaan dan Keterlibatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penyelenggaraaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2015. Melakukan sosialisasi thdp aparat Sat Linmas ttg Peraturan yg berkaitan dgn Pilkada.
Upaya 2 Menyiapkan kebutuhan Sarana dan prasarana Sat Linmas.
Agar Pemerintah Daerah menyiapkan kebutuhan sarpras aparat Sat Linmas yg diperlukan di dlm tugas membantu pengamanan Pilkada.
16
Upaya 3 Mengoptimalkan Pemberdayaan Sat Linmas.
Sebelum melaksanakan tugasnya Polri bersama Pemda wajib melaksanakan pelatihan kpd anggota Sat Linmas yg ditugaskan dlm membantu pengamanan Pilkada.
Upaya 4 Memperjelas Pemberian Rewards & Punishment bg Aparat Sat Linmas.
Memberikan honorarium kpd anggota Linmas yang ditugaskan membantu pengamanan pilkada dgn besaran yg disesuaikan kemampuan APBD masing2 daerah
17
Upaya 5
Koordinasi dan Pelaporan dalam Pengamanan Pilkada Melakukan komunikasi, koordinasi dan kerjasama dgn TNI dan Polri, serta jajaran Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) sbg langkah antisipasi dini, deteksi dini, dr setiap potensi yg dpt menggangu tramtibmas sblm, selama dan sesudah penyeleng Pilkada Serentak thn 2015. Gub, Bup/Walikota dpt beri bantuan perkuatan Satlinmas kpd Polri yg setingkat sesuai keb dgn status di Bawah Kendali Operasi (BKO) Polri dlm rangka membantu PAM Pilkada. Pengerahan Satlinmas PAM Pilkada mjd tg jwb Gub, Bup/Walkot dlm pelaks dikendalikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi, Kab/Kota. Bup/Walkot melaporkan pelaks penugasan Satlinmas dlm penanganan tramtib dan keamanan penyeleng Pilkada kpd Gub dan tembusan Mendagri. Gub melaporkan pelaksanaan penugasan Satlinmas dlm penanganan tramtib dan keamanan penyeleng pemilu kpd Mendagri. 18
PEMBIAYAAN Penugasan Satlinmas dlm penanganan tramtib dan keamanan penyelenggaraan pemilu di TPS pd Pilkada mjd tanggung jawab Gub dan/atau Bup/Walikota dibebankan pd APBD dan disesuaikan dgn kemampuan APBD masing2 daerah. 19
KESIMPULAN 1.
PEMDA AGAR DAPAT MEMENUHI KESEJAHTERAAN SATLINMAS
KEBUTUHAN
OPERASIONAL,
DAN
2.
TINGKATKAN KAPASITAS SAT LINMAS AGAR LEBIH BERKUALITAS DAN MEMPUNYAI DISIPLIN TINGGI MELALUI BERBAGAI PELATIHAN KHUSUSNYA YANG BERKAITAN DENGAN PILKADA.
3.
TINGKATKAN KOMUNIKASI DAN KOORDINASI DENGAN INSTANSI TERKAIT SERTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN LAINNYA DLM MELAKSANAKAN PENGAMANAN PILKADA SERENTAK THN 2015.
4.
TINGKATKAN PERAN AKTIF SAT LINMAS SEBAGAI PAMSUNG PILKADA SERENTAK THN 2015 SERTA MENJAGA NETRALITAS DGN TDK MEMBERIKAN DUKUNGAN KPD SALAH SATU PIHAK MAUPUN KELOMPOK TERTENTU DLM PENYELENGGARAAN PILKADA SERENTAK THN 2015.
5.
MENJAGA CITRA BAIK APARAT SAT LINMAS DLM IKUT SERTA MENJAGA TRAMTIBUM PENYELENGGARAAN PILKADA SERENTAK THN 2015.
20
BURUNG CENDRAWASIH BURUNG DARI PAPUA TERIMA KASIH DAN SAMPAI JUMPA
