Oleh: Ricardo Simanjuntak SH,LL.M., ANZIIF.CIP

RANCANGAN UNDANGUNDANG-UNDANG BALAI HARTA PENINGGALAN DIPRESENTASIKAN UNTUK SOSIALISASI UNDANG UNDANG--UNDANG TENTANG BALAI HARTA PENINGGALAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG PERUNDANG--UNDANGAN TANGGAL 29 MEI 2012 DI HOTEL KARTIKA CHANDRA - JAKARTA

Oleh: Ricardo Simanjuntak SH,LL.M., ANZIIF.CIP

(Ricardo Simanjuntak & Partners) Wirausaha Building, 2nd Floor Jl. HR Rasuna Said Kav C5 Kuningan, Jakarta

www.djpp.depkumham.go.id

PASAL 1 AYAT 1 DAN PASAL 5 PERWALIAN PENGAMPUAN KETIDAKHADIRAN

BHP

UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAN LINK. DEPT HUM & HAM MEMBIDANGI

HARTA PENINGGALAN TIDAK TERURUS PENDAFTARAN WASIAT

PASAL 1 AYAT 1 SURAT KETERANGAN HAK WARIS KEPAILITAN

1


PASAL 3 DAN PASAL 4 MELAKSANAKAN PENYELESAIAN MASALAH PERWALIAN, PENGAMPUAN, KETIDAKHADIRAN, DAN HARTA PENINGGALAN TIDAK TERURUS.

TUGAS BHP

MELAKSANAKAN PENYELESAIAN PEMBUKUAN DAN PENDAFTARAN SURAT WASIAT SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

MEMBUAT SURAT KETERANGAN WARIS

MELAKSANAKAN PENYELESAIAN MASALAH KEPAILITAN SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG. BERKEDUDUKAN DI SETIAP IBUKOTA PROPINSI? 2


PASAL 5

MELAKUKAN PENGURUSAN DAN PEMBERESAN BOEDEL PAILIT

DALAM MELAKSANAKAN TUGAS BHP

DALAM KEPAILITAN

PEMBERIAN SURAT KETERANGAN TIDAK PAILIT ATAS DASAR PERMOHONAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN

SURAT KETERANGAN TIDAK PAILIT DIDASARKAN LAPORAN / DATA KURATOR YANG DIAJUKAN KE MENTERI

3


PASAL 6 DAN PASAL 10 BHP WAJIB MENJALANKAN PENGURUSAN ATAU PENGAWASAN UNTUK KEPENTINGAN ANAK YANG BELUM DEWASA

PERWALIAN

ATAU TERHADAP HARTA KEKAYAAN YANG MEMPUNYAI KEPENTINGAN YANG SALING BERTENTANGAN ANTARA WALI DENGAN ANAK DALAM HAL TERJADI KEKOSONGAN WALI, BHP JADI WALI SEMENTARA

MELAKUKAN PENCATATAN HARTA KEKAYAAN ANAK DI BAWAH UMUR

MASA WAKTU PALING LAMA 90 HARI JIKA TELAH DITETAPKAN WALI BHP JADI WALI PENGAWAS

MENGUKUHKAN PENGANGKATAN WALI ANAK DI BAWAH UMUR TERSEBUT KE PENGADILAN 4


PASAL 14 - 15

PENJUALAN ATAS HARTA KEKAYAAN UNTUK KEPERLUAN ANAK YANG BELUM DEWASA

WALI MELALUI WAJIB MEMINTA PENGADILAN

BHP IJIN

TERLEBIH DAHULU DILAKUKANN PENILAIAN KEMBALI TERHADAP NILAI HARTA KEKAYAAN YANG AKAN DIJUAL TERSEBUT

WALI WAJIB MEMBERIKAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGURUSAN KEKAYAAN ANAK YANG BELUM DEWASA KEPADA BHP SEBAGAI WALI PENGAWAS SETIAP 6 BULAN

WALI PENGAWAS WAJIB LAPOR KEPADA MENTERI SETIAP 6 BULAN

5


PASAL 16 DAN PASAL 17 DAN 18

PENOLAKAN PERTANGGUNGJAWABAN WALI

MAX 14 HARI SEJAK PERTANGGUNG JAWABAN DITOLAK BERHAK MENGAJUKAN PEMBELAAN PEMBELAAN DIRI DITOLAK DAPAT MENGAJUKAN PERMOHONAN PENETAPAN KEPADA PENGADILAN DALAM HAL DITOLAK PENGADILAN, PERTANGGUNGJAWABAN TERSEBUT HARUS DIPERBAIKI

DALAM HAL ANAK TELAH DEWASA

WALI WAJIB MEMBUAT PERHITUNGAN PENUTUP KEPADA WALI PENGURUS MAX 2 BULAN SEJAK ANAK TERSEBUT MENCAPAI USIA DEWASA

PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB WALI

MENGUMUMKAN BERAKHIRNYA PERWALIAN DALAM BNRI MELALUI BHP 6


PASAL 19 – PASAL 25

ANAK DALAM KANDUNGAN

DALAM HAL SUAMI MENINGGAL DUNIA, ISTRI SEDANG MENGANDUNG, BHP DAPAT MENJADI PENGAMPU ATAS ANAK YANG DIKANDUNGNYA APABILA ANAK YANG DILAHIRKAN DALAM KEADAAN HIDUP MAKA DEMI HUKUM BERAKHIR TUGAS PENGAMPUAN BHP SELAKU PERWALIAN

PENGAMPUAN MENGALAMI GANGGUAN JIWA ATAU BOROS, BERADA DI BAWAH PENGAMPUAN BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN ORANG DEWASA

PENGAMPUAN BERAKHIR DISEBABKAN: A. TERAMPU ATAU PENGAMPU MENINGGAL DUNIA B. TERAMPU SUDAH SEHAT C. PENGAMPUAN DIHENTIKAN ATAS PENETAPAN PENGADILAN D. PENGAMPU MENGUNDURKAN DIRI 7


PASAL 26 - 27

PENGAMPU WAJIB MEMBUAT PEERHITUNGAN PENUTUP KEPADA PENGAMPU PENGAWAS MAX 30 HARI (SEJAK?) DALAM HAL BERAKHIRNYA PENGAMPUAN PENGAMPU PENGAWAS WAJIB MEMBERIKAN PEMBEBASAN TANGUNGGUNG JAWAB KEPADA PENGAMPU

8



DITETAPKAN ATAS PERMOHONAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN ATAU KEJAKSAAN ATAS KEPENTINGAN UMUM DALAM PENETAPAN PENGADILAN TENTANG KETIDAKHADIRAN, PENGADILAN MEMERINTAHKAN BHP UNTUK MENGURUS KEPENTINGAN DAN KEKAYAAN ORANG YANG DINYATAKAN TIDAK HADIR

KETIDAKHADIRAN MAX 14 HARI SETELAH PENETAPAN PENGADILAN, PENGADILAN WAJIB MENGIRIMKAN SALINAN PENETAPAN KE BHP BHP WAJIB MELAKUKAN PENCATATAN HARTA KEKAYAAN ORANG YANG TIDAK HADIR

BHP WAJIB MENGUMUMKAN TERSEBUT DALAM BNRI

PENETAPAN

9


PASAL 30 PERHITUNGAN PENUTUP HARUS DIAJUKAN OLEH BHP KEPADA BPK

SETELAH LEWAT WAKTU 30 TAHUN SEJAK PENETAPAN PENGADILAN, TIDAK ADA AHLI WARIS YANG MENGGUGAT KEKAYAAN ORANG YANG TIDAK HADIR

DALAM HAL PERHITUNGAN PENUTUP DITERIMA, BHP MELAPOR HAL TERSEBUT KE MENTERI

BILA DITOLAK ?

10


PASAL 31

HARTA PENINGGALAN TAK TERURUS

APABILA SUATU WARISAN TERBUKA, TIDAK SEORANGPUN MENGGUGAT ATAU SEMUA AHLI WAJIB MENOLAK BHP DEMI HUKUM MENJALANKAN PENGURUSAN ATAS SETIAP HARTA PENINGGALAN TIDAK TERURUS DAN WAJIB MEMBERITAHUKAN KEPADA KEJAKSAAN DALAM HAL TERJADI PERBEDAAN PENDAPAT MENGENAI HARTA PENINGGALAN TERURUS ATAU TIDAK TERURUS, PENGADILAN ATAS PERMINTAAN YANG BERKEPENTINGAN ATAU JAKSA UNTUK KEPENTINGAN UMUM, MENGELUARKAN PENETAPAN BHP WAJIB MENGUMUMKAN ADANYA HARTA TIDAK TERURUS DALAM SURAT KABAR DAN BNRI

11


PASAL 32

MELAKUKAN PENCATATAN ATAS HARTA PENINGGALAN TIDAK TERURUS SECARA TERPERINCI MELAKUKAN PENYEGELAN BILA DIANGGAP PERLU

DALAM PENANGANAN HARTA PENINGGALAN TIDAK TERURUS BHP

MELAKUKAN PEMANGGILAN PARA AHLI WAJIB MELALUI SURAT KABAR MENGHADAP PENGADILAN APABILA ADA TUNTUTAN TERHADAP HARTA PENINGGALAN TIDAK TERURUS MENJALANKAN / MENERUSKAN DIMILIKI SI PEWARIS

SEGALA

HAK

YANG

MEMBERIKAN PERHITUNGAN TENTANG PENGURUSAN HARTA PENINGGALAN TIDAK TERURUS KEPADA YANG BERHAK MEMBUAT LAPORAN KEPADA MENTERI 1 X SETAHUN

12


PASAL 33 LEWAT WAKTU 38 TAHUN TERHITUNG SEJAK TERBUKANYA WARISAN TIDAK ADA AHLI WARIS YANG MENGGUGAT, MAKA BHP MENGAJUKAN PERHITUNGAN PENUTUP KE BPK

SETELAH DITERIMA BPK, MELAPORKAN KE MENTERI

BHP

ATAS DASAR PERINTAH MENTERI, BHP MENGAJUKAN PERMOHONAN PENETAPAN KEPADA PENGADILAN UNTUK MENYERAHKAN PENGUASAAN HARTA PENINGGAAN TIDAK TERURUS KEPADA NEGARA

PASAL 34 HAK KEKAYAAN DALAM UU BHP MENGACU PADA UU YANG MENGATUR HAK ISTIMEWA DAN HAK DIDAHULUKAN MENURUT UU YANG BERLAKU

13



SURAT KETERANGAN HAK WARIS

BHP BERWENANG BUAT SURAT KETERANGAN WARIS

UNTUK MEMPEROLEH SURAT KETERANGAN WARIS WAJIB DILAMPIRKAN : A. AKTA KEMATIAN B. AKTA PERKAWINAN C. AKTA KELAHIRAN ANAK D. SURAT WASIAT DAN SK WASIAT E. AKTA PERCERAIAN DALAM HAL TERJADINYA PERCERAIAN ATAU KEMATIAN: A. AKTA PERCERAIAN B. AKTA KEMATIAN ANAK C. SURAT WASIAT

TATA CARA DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI

14



PEMBUKAAN DAN PENDAFTARAN SURAT WASIAT

DALAM HAL PEWARIS MENINGGAL DUNIA DAN MENINGGALKAN SURAT WASIAT TERTUTUP MAKA AHLI WARIS DAN NOTARIS MOHON MENGHADAP BHP UNTUK MEMBUKA DAN MEMBACAKAN SURAT WASIAT TERTUTUP TERSEBUT

SURAT WASIAT YANG DIBUKA WAJIB DILEGALISIR DAN DIDAFTARKAN DI BHP, JIKA TIDAK, MAKA TIDAK MEMPUNYAI AKIBAT HUKUM PADA PIHAK KETIGA

15


PASAL 42

BHP DAPAT BERTINDAK SEBAGAI KURATOR DALAM KEPAILITAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA KEPAILITAN

UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN TENTANG KEPAILITAN DAN PKPI

2004

16


TENTANG KONSEKUENSI PELANGGARAN PENGATURAN WAKTU TENTANG FEE / BIAYA PENGURUSAN TENTANG TANGGUNG JAWAB

DISKUSI

TENTANG KONSEKUENSI DITOLAKNYA LAPORAN WALI / WALI PENGAWAS TENTANG KEDUDUKAN BHP TENTANG FUNGSI NOTARIS DALAM PEMBACAAN SURAT WASIAT TERTUTUP TENTANG FUNGSI PENGADILAN NIAGA DALAM MEMBERI KETERANGAN PAILIT ATAU TIDAK PAILITNYA DEBITOR TENTANG HAK-HAK ISTIMEWA DAN MENDAHULUKAN 18


TERIMA KASIH www.djpp.depkumham.go.id

Oleh: Ricardo Simanjuntak SH,LL.M., ANZIIF.CIP

Recommend Documents