DRAFT RANCANGAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR: TAHUN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENILAIAN KELAIKAN OPERASI JEMBATAN TIMBANG

DRAFT RANCANGAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR: _____ TAHUN ______ TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENILAIAN KELAIKAN OPERASI JEMBATAN TIMBANG DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT Menimbang : (1) Bahwa untuk menciptakan sistem transportasi yang handal perlu pengendalian dan pengawasan dari pemerintah; (2) Bahwa demi terciptanya fungsi pengawasan jalan raya maka perlu dilakukan penilaian kelaikan operasi Jembatan Timbang; (3) Bahwa sehubungan hal tersebut diatas perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Pedoman Teknis Penilaian Kelaikan Operasi Jembatan Timbang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan; 4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas di Jalan; 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 43 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan;

Memutuskan: Menetapkan: Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan tentang Pedoman Teknis Penilaian Kelaikan Operasi Jembatan Timbang.

Draft Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Tentang Pedoman Teknis Akreditasi Jembatan Timbang

1

BAB I KETENTUAN UMUM PASAL 1 Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan: 1. Jembatan Timbang adalah sarana pengawasan dan pengendalian muatan lebih kendaraan angkutan barang di Jalan Raya. 2. Kelaikan Operasi adalah penilaian terhadap berbagai aspek penting dalam rangka memberikan rekomendasi dan pengakuan bahwa suatu jembatan timbang layak untuk dioperasikan. 3.

Ad Hoc adalah peniliaian secara khusus

4. Assesment adalah penilaian terhadap kondisi nyata yang dilakukan oleh Tim Assesor yang telah ditunjuk dengan suatu Surat Keputusan. 5. Assesor adalah para pejabat, petugas ataupun perorangan lainnya yang diberi tugas guna menilai dari penilaian kondisi nyata dari suatu jembatan timbang, sewaktu diadakan peninjauan langsung ke lapangan.

BAB II KELEMBAGAAN KELAIKAN OPERASI JEMBATAN TIMBANG

PASAL 2 Untuk memenuhi persyaratan teknis dan menjamin kelaikan operasi dan fungsi pengawasan muatan lebih kendaraan angkutan barang di jalan raya perlu dilakukan penilaian kelaikan operasi Jembatan Timbang.

PASAL 3 (1) Pelaksanaan penilaian kelaikan operasi Jembatan Timbang ditangani oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, atau dalam hal ini dilaksanakan oleh Komisi Kelaikan Operasi Jembatan Timbang; (2)

Komisi Kelaikan Operasi Jembatan Timbang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari anggota tetap dan anggota tidak tetap, bersifat independen dan dibentuk secara Adhoc, anggotanya terdiri atas unsur-unsur terkait berasal dari: 1) Ditjenhubdat sebagai Ketua atau Sekretaris merangkap anggota tetap; 2) Litbang Bina Marga sebagai anggota tetap; 3) Badan Metrologi sebagai anggota tetap;


2

4) Dinas Perhubungan Propinsi sebagai anggota tidak tetap; 5) Masyarakat Profesional dan Asosiasi Angkutan Barang sebagai anggota tidak tetap. (3) Anggota tidak tetap dipilih dari staf Dinas Perhubungan Propinsi dan Masyarakat profesional dan Asosiasi angkutan barang yang memenuhi persyaratan, pada Propinsi dimana terdapat lokasi Jembatan Timbang yang akan dinilai kelaikan operasinya. (4)

Struktur Organisasi Kelembagaan Kelaikan Operasi Jembatan Timbang dapat dilihat pada Lampiran 1, peraturan ini.

(5)

Susunan Komisi Kelaikan Operasi Jembatan Timbang sesuai Struktur Organisasi dimaksud terdiri atas : 1) Ketua, merangkap anggota; 2) Sekretaris, merangkap anggota; 3) Anggota dari unsur Ditjenhubdat, Litbang Bina Marga, Badan Metrologi, Dinas Perhubungan Propinsi, Masyarakat Profesional dan Asosiasi Angkutan Barang.

(6)

Kualifikasi dan kompetensi pada Komisi Kelaikan Operasi Jembatan Timbang sebagai berikut: 1)

Ketua, merangkap anggota adalah dari unsur pemerintah yang bertanggung jawab di bidang LLAJ yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: •

Mengerti

dan

memahami

regulasi

dan

standar-standar

penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor; •

Mengerti syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam rangka penilaian kelaikan operasi suatu jembatan timbang;

•

Mengerti dan memahami pedoman teknis

maupun baku mutu

standar yang digunakan dalam penilaian jembatan timbang; •

Mengerti mekanisme, alur dan proses akreditasi suatu jembatan timbang;

•

Memahami dan dapat melaksanakan penilaian mengenai manajemen operasional jembatan timbang;

•

Mengetahui tata cara dan prosedur penindakan muatan lebih;

•

Mampu

mengkoordinir

anggota

Komisi

Akreditasi

dalam

melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya, bertindak adil, jujur dan berwibawa.


3

•

Berjiwa pemimpin dan loyal terhadap tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

2)

Sekretaris merangkap anggota adalah dari unsur pemerintah yang bertanggung jawab dibidang LLAJ khususnya pengawasan angkutan barang, yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: • Mengerti

dan

memahami

regulasi

dan

standar-standar

penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor; • Mengerti dan memahami serta mampu melakukan proses penilaian mengenai peralatan maupun perawatan peralatan dan fasilitas dalam rangka kelaikan operasi suatu jembatan timbang; • Mengerti dan memahami pedoman teknis

maupun baku mutu

standar yang digunakan dalam penilaian kelaikan operasi suatu jembatan timbang; •

Mengerti mekanisme, alur dan proses penilaian kelaikan suatu jembatan timbang;

•

Mengetahui tata cara dan prosedur penindakan muatan lebih;

•

Mengerti dan memahami persyaratan teknis laik jalan kendaraan bermotor;

• Mengerti dan memahami sistem jaringan jalan, pola pergerakan angkutan barang dan keselamatan transportasi; •

Bertindak adil, jujur dalam aspek penilaian yang menjadi tanggung jawabnya;

•

Dapat bekerjasama dengan anggota tim lainnya, dalam rangka keberhasilan pelaksanaan tugas tim.

3)

Anggota dari Staf Litbang Bina Marga adalah dari unsur Staf Litbang Bina Marga yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: • Mengerti dan memahami sistem jaringan jalan, kelas jalan dan spesifikasi teknis jalan; • Mengerti dan memahami serta mampu melakukan proses penilaian mengenai fasilitas dan infrastruktur yang digunakan dalam operasi suatu jembatan timbang;


4

•

Mengerti pedoman teknis

maupun baku mutu standar yang

digunakan dalam penilaian kelaikan operasi suatu jembatan timbang; • Mengerti mekanisme, alur dan proses penilaian kelaikan operasi suatu jembatan timbang; • Bertindak adil, jujur dalam aspek penilaian yang menjadi tanggung jawabnya; •


4)

Anggota dari Staf Badan Metrologi adalah dari unsur Staf Badan Metrologi yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: • Mengerti dan memahami sistem dan standar tera maupun kalibrasi peralatan dan fasilitas yang digunakan dalam pengoperasian Jembatan Timbang; • Mengerti dan memahami serta mampu melakukan proses penilaian terhadap peralatan dan fasilitas yang terdapat jembatan timbang; •





5)

Anggota dari Staf Dinas Perhubungan Propinsi Adalah dari unsur Staf Dinas Perhubungan Propinsi yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: • Mengerti dan memahami sistem jaringan jalan, pola pergerakan angkutan barang dan keselamatan transportasi; • Mengerti dan memahami serta mampu melakukan proses penilaian mengenai

efektifitas, kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya

Manusia suatu jembatan timbang dalam rangka penilaian kelaikan operasi jembatan timbang;


5

•





6)

Anggota dari Masyarakat profesional dan Asosiasi angkutan barang, adalah dari unsur Masyarakat profesional dan Asosiasi angkutan barang yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: • Mengerti

dan

memahami

sistem

manajemen

informasi

dan

manajemen operasional jembatan timbang; •





PASAL 4 (1) Komisi Kelaikan Operasi Jembatan Timbang dalam pelaksanaan tugas di lapangan dibantu oleh tim assessment dengan susunan tim, mengikuti pola Komisi Kelaikan Operasi Jembatan Timbang, yaitu terdiri atas: 1) Ketua, merangkap Anggota; 2) Sekretaris, merangkap anggota; 3) Anggota dari unsur Ditjenhubdat, Litbang Bina Marga, Badan Metrologi, Dinas Perhubungan Propinsi, Masyarakat Profesional dan Asosiasi Angkutan Barang. (2) Kualifikasi dan kompetensi tim assessment mengacu pada pola kualifikasi dan kompetensi Komisi Kelaikan Operasi Jembatan Timbang sebagaimana tercantum di


6

dalam Pasal 3 ayat (6), karena tim assessment merupakan perpanjangan tangan Komisi Kelaikan Operasi Jembatan Timbang dalam pengumpulan data lapangan.

PASAL 5 Prinsip-prinsip penilaian kelaikan operasi jembatan timbang adalah memenuhi syarat-syarat berikut ini : a.

Objektif, yaitu informasi objektif tentang kelayakan dan kinerja jembatan timbang;

b.

Efektif, yaitu hasil akreditasi memberikan informasi yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan;

c.

Komprehensif, yaitu meliputi berbagai aspek dan menyeluruh;

d.

Kemandirian, yaitu jembatan timbang dapat berupaya meningkatkan mutu dengan bercermin pada evaluasi diri;

e.

Keharusan (mandatori), yaitu penilaian kelaikan operasi dilakukan untuk setiap jembatan timbang sesuai dengan kesiapan jembatan timbang untuk meningkatkan pengawasan angkutan barang.

BAB III PROSES DAN PENILAIAN KELAIKAN OPERASI JEMBATAN TIMBANG PASAL 6 (1) Penilaian dalam Kelaikan Operasi Jembatan Timbang terdiri atas: a. Pra Penilaian; b. Penilaian atau assessment; c. Pasca Penilaian. (2) Alur prosedur/mekanisme pelaksanaan akreditasi jembatan dapat dilihat pada Lampiran 2, peraturan ini. (2) Aspek penilaian dalam rangka penilaian kelaikan operasi jembatan timbang meliputi : a. Manajemen dan Pengelolaan Pengoperasian Jembatan Timbang b. Sumber daya manusia c. Fasilitas dan peralatan d. Pengaruh/Dampak Terhadap Lingkungan e. Kinerja Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan yang melanggar


7

PASAL 7 (1) Pra Penilaian sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan evaluasi administrasi dasar hukum operasional jembatan timbang tersebut seperti tercantum pada isian formulir no. 01/AJT/LLAJ. (2) Penilaian atau assesment sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b, adalah tim assesor melakukan penilaian komponen kelaikan operasi jembatan timbang. Formulir Penilaian Kelaikan Operasi Jembatan Timbang terdapat pada lampiran 3, peraturan ini. (3) Pasca penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf c, adalah melakukan evaluasi terhadap hasil penilaian dengan standar kesesuaian yang telah ditetapkan dan Komisi Akreditasi menetapkan rekomendasi keputusan kelaikan operasi. Proses ini dibutuhkan alokasi waktu 5 hari kerja. Formulir Hasil Evaluasi Kelaikan Operasi Jembatan Timbang sebagaimana pada lampiran 4, peraturan ini. (4) Metode penilaian dan evaluasi kelaikan operasi jembatan timbang beserta formulir isiannya merupakan perangkat instrumen yang digunakan oleh Komisi Kelaikan Operasi dalam melakukan penilaian kelaikan operasi suatu jembatan timbang. (5) Pembobotan masing-masing aspek penilaian kelaikan operasi adalah : a. Manajemen dan Pengelolaan Pengoperasian Jembatan Timbang adalah 10%; b. Sumber daya manusia adalah 15%; c. Peralatan dan Fasilitas adalah 40%; d. Pengaruh/Dampak Terhadap Lingkungan adalah 5%; e. Kinerja Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan yang melanggar adalah 30%. (6) Peringkat penilaian kelaikan operasi jembatan timbang dan status meliputi : a.

Peringkat nilai (0-60) keputusan akreditasinya adalah C (Tidak Laik Operasi;)

b.

Peringkat nilai (60-80) keputusan akreditasinya adalah B (Laik Operasi);

c.

Peringkat nilai (80-100) keputusan akreditasinya adalah A (Laik Operasi).

(7) Jika dalam jembatan timbang peralatan utama meliputi platform, indikator dan sumber tenaga listrik tidak berfungsi dengan benar, jembatan timbang tersebut dinyatakan tidak laik operasi.

PASAL 8 Direktur Jenderal Perhubungan Darat memiliki kewenangan untuk mengubah dan/atau menyesuaikan metode evaluasi dan proses penilaian kelaikan operasi jembatan timbang, dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi dan perkembangan zaman, Draft Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Tentang Pedoman Teknis Akreditasi Jembatan Timbang

8

BAB IV KEPUTUSAN KELAIKAN OPERASI JEMBATAN TIMBANG

PASAL 8 (1) Keputusan Kelaikan Operasi Jembatan Timbang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat setelah melalui proses penilaian dan evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Kelaikan Operasi Jembatan Timbang. (2) Masa berlaku operasional kelaikan jembatan timbang adalah selama 2 (dua) tahun, dengan ketentuan sewaktu-waktu akan dilakukan inspeksi mendadak oleh Komisi Kelaikan Operasi Jembatan Timbang minimal 1 (satu) kali selama masa berlaku dalam rangka evaluasi kinerja jembatan timbang. (3) Dalam rangka evaluasi kinerja jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jembatan timbang wajib menyampaikan Laporan Tahunan pelaksanaan operasional jembatan timbang kepada Komisi Kelaikan Operasi Jembatan Timbang pada setiap akhir tahun.

PASAL 9 Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian dengan keputusan tersendiri.

PASAL 10 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : ......................... DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT ttd

(...............................................) Salinan peraturan ini disampaikan kepada : 1. ........................................................... 2. ........................................................... 3. ........................................................... Draft Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Tentang Pedoman Teknis Akreditasi Jembatan Timbang

9

DRAFT RANCANGAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR: TAHUN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENILAIAN KELAIKAN OPERASI JEMBATAN TIMBANG

Recommend Documents