PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA. Nomor : KP. 572 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN, PENYETORAN,

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor : KP. 572 TAHUN 2011 TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN, PENYETORAN, PENGGUNAAN DAN PELAPORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

Menimbang

:

a.

bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perhubungan, telah diatur mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

b.

bahwa dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, telah diatur tentang Tata Cara Penerimaan, Penyetoran, Penggunaan dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak;

c.

Mengingat

:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan, Penyetoran, Penggunaan dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara

2.

3.

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun

2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERATURAN

DIREKTUR

JENDERAL

PERHUBUNGAN

UDARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN, PENYETORAN, PENGGUNAAN DAN PELAPORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA. BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.

Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang selanjutnya disebut PNBP, adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

2.

Penerimaan

Jasa

Diluar

Kebandarudaraan

adalah

penerimaan yang diperoleh atas Sertifikasi Udara dan

Personel, Pengujian Kesehatan, Jasa Pelayanan pada Balai Elektronika Penerbangan, Jasa Pelayanan Penerbitan Sertifikat dan Rating bidang Elektronika dan Listrik Penerbangan, Dokumen Penerbangan, Jasa Pelayanan Penerbitan dan Perpanjangan Sertifikat di bidang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan, Jasa Pelayanan Penerbitan Izin di bidang Angkutan Udara dan Jasa Pelayanan bidang Teknik Bandar Udara.

3.

Penerimaan Jasa Kalibrasi Penerbangan adalah penerimaan yang diperoleh atas pelayanan yang diberikan oleh Balai Kalibrasi Fasilitas Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udarakepada pemohon

kalibrasi

dan

pengguna

pesawat udara

dalam rangka pengujian keakuratan kinerja setiap peralatan pendukung operasi dan prosedur penerbangan untuk memenuhi standar keamanan dan keselamatan penerbangan.

4.

Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas

landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang dan tempat transportasi, keselamatan

perpindahan intra dan antarmoda yang dilengkapi dengan fasilitas dan keamanan penerbangan serta

fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

5.

Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara,

tetapi bukan karena reaksi udara

terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.

6.

Badan Usaha Angkutan Udara adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas atau

Koperasi yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo dan/atau pos dengan memungut pembayaran.

7.

Penerbangan Dalam Negeri adalah penerbangan antar bandar udara dalam wilayah Republik Indonesia.

8.

Penerbangan Luar Negeri adalah penerbangan dari bandar udara di dalam negeri dengan atau tanpa melakukan transit di bandar udara lainnya di dalam negeri ke bandar udara di luar negeri atau sebaliknya.

9.

Berat Dalam Satuan Maximum Permisible Take Off Weight (MTOW) adalah berat setinggi-tingginya yang diizinkan bagi pesawat udara untuk bertolak sebagaimana tercantum dalam surat tanda kelaikan pesawat udara yang bersangkutan dan tidak tergantung pada pembatasan kekuatan landasan

bandar

udara

yang

ditinggalkan

maupun

yang

didarati.

10. Jarak adalah jarak terdekat antara dua bandar udara

yang dihitung dalam kilometer (km) menurut jarak garis lurus terdekat (great circle distance) yang dilalui oleh pesawat udara Republik Indonesia.

11. Penumpang Pesawat Udara adalah Penumpang (dewasa dan/atau anak-anak) yang melakukan perjalanan dengan pesawat udara yang diberikan free baggage allowance oleh perusahaan angkutan udara dan tidak terdaftar sebagai awak pesawat udara. 12. Daerah Terbatas daerah-daerah

(Security Restricted Area),

tertentu

di

dalam

bandar

yaitu udara

maupun di luar bandar udara yang digunakan untuk kepentingan pengamanan penerbangan, penyelenggaraan bandar udara dan kepentingan lainnya dan untuk masuk daerah tersebut dilakukan

pemeriksaan

keamanan

sesuai

ketentuan

yang

berlaku.

13. Tanda Izin Masuk Kawasan Terbatas yang selanjutnya disebut PAS adalah tanda izin terhadap orang atau kendaraan untuk dapat masuk ke daerah terbatas di bandar udara.

-5-

14. Tanda Izin Mengemudi adalah Tanda Bukti kecakapan pengemudi yang mengemudikan kendaraan di sisi

udara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

15. Tarif PAS adalah sejumlah bea yang harus dibayar oleh pengguna PAS yang besarannya ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 16. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah wilayah daratan dan/ perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan. 17. Badan Usaha Bandar Udara Adalah Badan Usaha

Milik Negara pengelola bandar udara (PT. (Persero) Angkasa Pura I dan PT. (Persero) Angkasa Pura II). 18. Kantor/UPT/Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal adalah

Kantor Pusat Direktorat Jenderal

Perhubungan Udara, Kantor Otoritas Bandar Udara, Unit Penyelenggara Bandar Udara, dan Balai-Balai di

Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. 19.

Direktorat

Jenderal

adalah

Direktorat

Jenderal

adalah

Direktur

Jenderal

adalah

Sekretaris

Perhubungan Udara. 20.

Direktur

Jenderal

Perhubungan Udara. 21.

Sekretaris

Direktorat

Jenderal

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

22. Bendahara Penerimaan adalah pegawai yang ditunjuk oleh Menteri Perhubungan untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan Penerimaan Negara Bukan

Pajak dalam rangka pelaksanaan APBN pada Kantor/ Satuan Kerja Kementerian Negara/ Lembaga. 23. Bank/Pos Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Menteri

Keuangan

untuk

menerima

setoran

penerimaan negara bukan dalam rangka impor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri, dan penerimaan bukan pajak.

24. Petugas Operasional adalah petugas pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan bertugas untuk melakukan penagihan atas Penerimaan Negara Bukan Pajak.

25. Petugas Akuntansi adalah petugas yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan bertugas melakukan serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan.

26. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran (PA) untuk mengambil keputusan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja negara. 27. Nota Penagihan adalah nota yang diterbitkan oleh

Petugas Operasional kepada Wajib Bayar tentang jumlah yang harus dibayar terkait dengan pelayanan yang diberikan.

28. Surat Penagihan adalah surat yang diterbitkan oleh

Kepala Kantor/UPT/Satuan Kerja kepada Wajib Bayar tentang jumlah yang harus dibayar ditambah denda atas keterlambatan pembayaran.

29. Wajib Bayar adalah Badan atau Perseorangan yang menggunakan

pelayanan jasa bandar

udara dan

dikenakan sejumlah pembayaran atas pelayanan jasa yang diberikan.

30. Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima

pembayaran

dari

entitas

lain

termasuk

wajib

pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah. BAB II

PENYUSUNAN TARGET PNBP Pasal2

Setiap Kantor/UPT/Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal harus menyusun target PNBP untuk 1 (satu) tahun kedepan diprediksi dengan memperhitungkan realisasi penerimaan 2 (dua) tahun sebelumnya dan perkiraan tahun berjalan. Pasal 3

(1)

(2)

Aplikasi penyusunan target PNBP untuk tahun anggaran berikutnya menggunakan aplikasi target dan realisasi PNBP yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

Penyusunan target PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat

(1),

dihitung

berdasarkan

formulasi

volume

dikalikan dengan besaran tarif PNBP yang telah ditetapkan.

-7-

(3)

Tata cara penyusunan target PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini. Pasal 4

(1)

Penyusunan target PNBP setiap Kantor/UPT/Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal untuk tahun anggaran berikutnya disampaikan kepada Direktur

Jenderal Cq. Sekretaris Direktorat Jenderal paling lambat bulan Februari tahun anggaran berjalan. (2)

Penyampaian target PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan data dukung. Pasal 5

Target PNBP harus dicantumkan dalam DIPA masing masing Kantor/UPT/Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal.

BAB III

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 6

(1)

Penagihan atas PNBP dilakukan oleh Petugas Operasional yang menangani bidang jasa atau pegawai yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

(2)

Petugas Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan nota penagihan kepada Wajib Bayar paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelayanan jasa diberikan dengan tembusan kepada Bendahara Penerimaan dan Petugas Akuntansi. Pasal 7

(1)

Bendahara Penerimaan wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Petugas Operasional dan Petugas Akuntansi terhadap posisi nota penagihan yang telah jatuh tempo setiap akhir bulan secara berkala.

(2)

Bendahara Penerimaan, Petugas Operasional, dan Petugas Akuntansi wajib melakukan rekonsiliasi setiap akhir bulan terhadap nota penagihan yang sudah dibayarkan.

(3)

Nota Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

-8-

Pasal 8

(1) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pelayanan jasa diberikan Wajib Bayar tidak membayar

nota

penagihan,

dikeluarkan

surat

penagihan pertama oleh Kepala Kantor/UPT/Satuan Kerja.

(2)

Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah surat penagihan pertama diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Bayar tidak membayar,

dikeluarkan surat penagihan kedua oleh Kepala Kantor/UPT/Satuan Kerja.

(3)

Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah surat penagihan kedua diberikan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) Wajib Bayar tidak membayar, dikeluarkan surat penagihan ketiga oleh Kepala Kantor/UPT/Satuan Kerja. Pasal 9

Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Surat Penagihan Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Wajib Bayar tidak membayar, Direktur Jenderal

menerbitkan Surat Penyerahan Tagihan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. Pasal 10

Nota Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, terdiri atas : a. b. c.

Lembar 1 untuk Wajib Bayar; Lembar 2 untuk Bendahara Penerimaan; dan Lembar 3 untuk Petugas Akuntansi. Pasal 11

(1)

Nota Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 memuat :

a. b. c. d. e. (2)

rincian perhitungan tagihan; jumlah tagihan; nomor tagihan; tanggal penerbitan surat penagihan; dan tanggal jatuh tempo surat penagihan.

Rincian perhitungan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan penjelasan perhitungan atas jumlah tagihan yang disampaikan kepada Wajib Bayar.

(3) Jumlah tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan nilai yang harus dibayarkan oleh Wajib Bayar terkait pelayanan yang telah diberikan.

-9-

(4)

Nomor tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat fll

huruf c merupakan nomor registrasi ates penTrb tin

nota tagihan agar dapat tertib administrasi.

(5) Tanggal penerbitan surat penagihan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan'SnggaJ

dterbitkannya penagihan dan sebagai tanga

dimulainya pmtang atas tagihan yang diterbitkan

(6) dimaksud hST1 JatUh, SUratbutir Pena^han sebagaimana padatemp° ayat (1) e, merupakan masa

ftigf^uh) dr§an^^T^****** WaktU Sumt ^ lamb* 3° Penagihan

Pertama ^

BAB IV

TATA CARA PENERIMAAN Pasal 12

(1)

Wajib Bayar membayar PNBP melalui Bendahara Penerimaan atau menyetorkan langsung ke Kas

Negara. (2)

&

Bendahara Penerimaan harus memberikan bukti penenmaan pembayaran (kuitansi) kepada Wajib

Bayar setelah pembayaran tersebut diterima. (3)

Bukti penerimaan pembayaran (kuitansi) sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), harus mencantumkan nomor urut transaksi.

(4)

Bukti penerimaan pembayaran (kuitansi) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 13

Bukti penerimaan pembayaran (kuitansi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dibuat dalam 4 (empat)

rangkap, terdiri atas :

l

y '

a. Lembar 1 untuk Wajib Bayar; b. Lembar 2 untuk Bendahara Penerimaan-

c Lembar 3 untuk Petugas Operasional; dan c

c. Lembar 4 untuk Petugas Akuntansi. Pasal 14

Bukti penerimaan pembayaran (kuitansi) akan menjadi

dasar

pencatatan/pembukuan

renenmaan.

oleh

Bendahara

-10-

Pasal 15

(1) PNBP yang diterima oleh Bendahara Penerimaan wajib disetor ke Kas Negara melalui Bank/Pos Persepsi yang terdekat.

(2)

Penyetoran PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) hari kerja setelah PNBP diterima. Pasal 16

(1)

Seluruh

penyetoran

PNBP

ke

Kas

Negara

menggunakan Formulir Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) yang tersedia di Bank/Pos Persepsi atau Bendahara

Penerimaan

dan

mencantumkan

Mata

Anggaran Penerimaan sesuai dengan jenis PNBP berdasarkan Bagan Akun Standar.

(2)

Formulir

Surat

Setoran

Bukan

Pajak

(SSBP)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN) dari Bank/Pos Persepsi.

(3)

Formulir Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) yang asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diserahkan kepada Bendahara Penerimaan.

(4)

Formulir Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) yang asli yang telah diserahkan kepada Bendahara Penerimaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dicatat dan dibukukan oleh Bendahara Penerimaan. Pasal 17

Tata cara penagihan dan penerimaan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 12, tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

BAB V

PIUTANG Pasal 18

(1)

Piutang

PNBP

terhitung

diberikan dan harus Petugas Akuntansi.

(2)

setelah

dicatat dan

pelayanan jasa dibukukan

oleh

Piutang PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak terbayarkan sampai dengan akhir tahun

anggaran, dibuatkan Laporan tersendiri oleh Petugas Akuntansi.

•11-

Pasal 19

Piutang PNBP yang tidak terbayarkan sampai dengan

jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan, akan diserahkan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Pasal 20

(1)

Petugas Akuntansi harus membuat :

a. kartu piutang PNBP pada setiap transaksi; dan b. laporan rekapitulasi piutang PNBP.

(2) Kartu piutang PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat : a.

Tanggal;

b. Wajib Bayar; c. Mutasi Debet maupun Kredit; d. Saldo Piutang.

(3)

laporan rekapitulasi piutang PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:

a.

kartu piutang;

b. daftar rekapitulasi piutang; c. daftar saldo piutang; d. daftar umur piutang; dan e. daftar reklasifikasi saldo piutang.

(4)

Laporan rekapitulasi piutang PNBP sebagaimana dimaksud pada

(5)

Contoh Kartu piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini. BAB VI DENDA

Pasal 21

(1)

Dalam hal terjadi kekurangan pembayaran piutang PNBP, Wajib Bayar wajib membayar seluruh PNBP yang terhutang secara tunai paling lambat pada saat

jatuh tempo pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

Dalam hal pembayaran PNBP yang terhutang melampaui jatuh tempo pembayaran yang ditetapkan, Wajib Bayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) per bulan dari bagian yang terhutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.

-12-

(3)

Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. BAB VII

TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pembukuan Pasal 22

(1)

Bendahara Penerimaan harus membuat pembukuan terhadap seluruh transaksi penerimaan dan penyetoran PNBP.

(2)

Pembukuan seluruh transaksi penerimaan dan penyetoran PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat

dalam

buku

kas

umum

dan

buku

kas

pembantu.

(3)

Buku kas umum dan buku kas pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran VI dan Lampiran VII Peraturan ini. Bagian Kedua Pelaporan Pasal 23

(1)

Setiap Kepala Kantor/UPT/Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal wajib menyampaikan laporan rekapitulasi realisasi PNBP setiap bulan selambatlambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada : a. b.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan c.q Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan; Direktur Jenderal cq. Sekretaris Direktorat Jenderal; dan

c.

(2)

Inspektur Jenderal (tembusan).

Kementerian

Perhubungan

Direktur Jenderal menyampaikan laporan rekapitulasi realisasi PNBP seluruh Kantor/UPT/Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal paling lambat 14 (empat belas) hari sejak akhir bulan/triwulan/semester/tahun, kepada : a.

Sekretaris

Jenderal

Kementerian

Perhubungan;

Inspektur Jenderal (tembusan).

Kementerian

Perhubungan

dan

b.

-13-

(3) Bendahara Penerimaan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada :

a. Ketua

Badan

Pengawas

Keuangan

Republik

Indonesia (BPK RI);

b. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);

a. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan c.q Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan;

b. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan; dan c.

(4)

Direktur Jenderal cq. Jenderal (tembusan).

Sekretaris

Direktorat

Bendahara Penerimaan harus melakukan rekonsiliasi

dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya. Pasal 24

(1)

Laporan rekapitulasi realisasi PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 paling sedikit memuat : a. jenis penerimaan; b. target penerimaan; c. realisasi penerimaan; dan d. realisasi penyetoran.

(2)

Rekapitulasi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jenis penerimaan dengan mencantumkan kode akun penerimaan dan harus melampirkan rincian atas masing-masing jenis penerimaan dan salinan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) yang telah mendapatkan Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN).

(3)

Laporan rekapitulasi realisasi PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan menggunakan format sesuai dengan contoh formulir laporan yang tercantum dalam Lampiran VIII peraturan ini. Pasal 25

(1)

Petugas Akuntansi harus memasukkan data setiap transaksi penerimaan dan penyetoran ke dalam aplikasi akuntansi berdasarkan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).

(2)

Petugas Akuntasi paling lambat setiap bulan harus melakukan rekonsiliasi internal dengan Bendahara Penerimaan dan Petugas Operasional, guna mendapatkan kecocokan atau kesesuaian angka.

-14-

BAB VIII

PENYUSUNAN PENGGUNAAN PNBP Pasal 26

PNBP dapat digunakan setelah mendapat izin dari Menteri Keuangan Pasal 27

Penggunaan PNBP di Lingkungan Direktorat Jenderal dapat dimanfaatkan untuk kegiatan, antara lain :

a. penelitian dan pengembangan teknologi di

bidang

kebandarudaraan;

b. peningkatan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, c.

termasuk memberikan insentif Petugas Operasional; penegakan hukum dalam rangka pengendalian, pengawasan,

penyelenggaraan

keamanan

dan

ketertiban umum di bandar udara, termasuk mengatur dan mengawasi ground handling; d. investasi berkaitan dengan sarana dan prasaxana bandar udara dalam rangka pelayanan publik; e. pemeliharaan dan perbaikan kantor/gedung, peralatan inventaris lainnya yang berkaitan dengan pelayanan di f.

bidang kebandarudaraan; peningkatan mutu pelaksanaan

tugas

sertifikasi

kelaikan udara;

g.

h.

i.

peningkatan kemampuan operasional dalam pelaksanaan tugas di bidang perawatan peralatan fasilitas elektronika dan listrik penerbangan; peningkatan kesehatan personel penerbangan dalam melaksanakan tugas di bidang keamanan dan keselamatan penerbangan; dan peningkatan pelayanan navigasi penerbangan dalam pelaksanaan tugas di bidang keselamatan penerbangan. Pasal 28

(1)

Setiap Kepala Kantor/UPT/Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal mengusulkan penggunaan PNBP kepada Direktur Jenderal Cq. Sekretaris Direktorat Jenderal.

(2)

Usulan penggunaan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan target penerimaan dan izin penggunaan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(3)

Usulan Penggunaan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan data dukung, antara lain :

-15-

a. rincian penggunaan dana; b. kerangka acuan kerja; dan c. rincian anggaran biaya.

(4) Tata cara penyusunan penggunaan dana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran IX Peraturan ini. Pasal 29

Usulan penggunaan PNBP sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 28 harus dicantumkan dalam DIPA masing-masing Kantor/UPT/Satuan

Kerja

di

Lingkungan

Direktorat

Jenderal. BAB IX

TATA CARA PENCAIRAN DANA PENGGUNAAN PNBP Pasal 30

(1)

Pencairan dana dalam DIPA untuk kegiatan yang dialokasikan dari penggunaan dana PNBP dilakukan melalui mekanisme perhitungan Maksimum Pencairan (MP) berdasarkan izin penggunaan Menteri Keuangan.

(2)

Mekanisme perhitungan Maksimum Pencairan (MP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan

(3)

Nomor 66 Tahun 2005, setelah masing-masing Kantor/UPT/Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal mempunyai realisasi penerimaan. Apabila sampai dengan akhir tahun anggaran terdapat sisa perhitungan Maksimum Pencairan (MP) yang belum dapat digunakan, maka sisa dana Maksimum Pencairan (MP) tersebut dapat diperhitungkan sebagai Maksimum Pencairan (MP) tahun berikutnya. BABX

KETENTUAN PERALIHAN Pasal 31

(1)

Ketentuan Pelaksanaan Pasal 23 terkait dengan penyetoran PNBP pada peraturan ini dapat dikecualikan pada bandar udara, dengan ketentuan sebagai berikut : a.

di

b.

terdapat Bank/Pos Persepsi; lokasi Bank/Pos Persepsi sulit dijangkau dari lokasi bandar udara; atau

c.

daerah

lokasi

bandar

udara

tersebut

tidak

nilai nominal yang akan disetorkan ke Bank/Pos Persepsi lebih kecil dari Lima Ratus Ribu Rupiah.

-16-

(2) Pengecualian penyetoran PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari. BAB XI

KETENTUAN PENUTUP Pasal 32

Direktur Jenderal mengawasi pelaksanaan peraturan ini. Pasal 33

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di pada tanggal

: JAKARTA : 23 DESEMBER 2011

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

HERRY BAKTI

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada : 1. 2.

Menteri Perhubungan; Menteri Keuangan;

3. 4. 5. 6. 7.

Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan; Inspektur Jenderal, Kementerian Perhubungan; Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan; Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

8.

Para Kepala Otoritas Bandar Udara;

9. Para Kepala Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; 10. Para Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

NO.

1

URAIAN

Usulan Target Penerimaan Kantor/ Satker

Kantor/ Satker mengirimkan usulan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara terkait dengan target penerimaan Tahun Anggaran berikutnya, dengan meraperhatikan :

b. Tarif yang disesuaikan dengan PP Tarif yang

a. Volume dalam 1 (satu) tahun berlaku Kode

c. Target yang diusulkan yang disusun sesuai

Inventarisasi dan Verifikasi Target PNBP Kantor/ Usulan Target PNBP yang telah diterima dari Kantor/ Satker/ UPT di lingkungan Ditjen Hubud, seianjutnya diinventarisir dan diverifikasi yang seianjutnya dibuat rekapitulasi menjadi Target PNBP Ditjen Perhubungan Udara

Akun IBagan Akun Standar) Target diusulkan secara berienjang Menggunakan Aplikasi TRPNBP

2

Input Target PNBP kedalam Aplikasi TRPNBP

d. e.

3

Pengusulan Target PNBP Ditjen Hubud kepada dan Perlengkapan

Anggaran

Pengusulan Target PNBP Ditjen Hubud kepada

Usulan Target PNBP Ditjen Perhubungan Udara disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan dengan tembusan Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan dan Kepala Biro Perencanaan

4

5

Target PNBP Ditjen Perhubungan Udara disampaikan oleh Biro Keuangan dan Perlengkapan kepada Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan yang seianjutnya akan dilakukan pembahasan Target PNBP

i1

PNBP

Usulan Target -

D1RJEN HUBUD

—--

NOMOR : KP. 572 TAHUN 2011

LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG

i

Ditjen HubudLF

Target PNBP

Pembahaaan

DPR

PELAKSANAAN

PAJAK YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL

"

J

Target PNBP

WAKTU

PENGGUNAAN DAN PELAPORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN, PENYETORAN,

—

JENDERAL

SEKRETARIS

r1

Hubud

PNBP Ditjen

DITJEN ANGGARAN

PERHUBUNGAN UDARA

TATA CARA PENYUSUNAN TARGET PNBP

L


KANTOR/SATKER

Usulan Target PNBP

SATKER

KANTOR/

Input ke

TRPNBP

Inventarisasi dan Verifikasi

TBPNBP

Aplikasi

Input kedalam

Pembahasan

Target PNBP

Ditjen Hubud UJ

6.

PNBP dalam UU APBN

Pengusulan Target PNBP kepada DPR-Rl Target PNBP hasil pembahasan dengan Ditjen Anggaran untuk seianjutnya disampaikan kepada DPR-RI untuk ditetapkan menjadi Target


>^A_

HERRY BAKTI

LAMPIRAN II

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR : KP. 572 TAHUN 2011 TENTANG

PETUNJUK

TEKNIS

PELAKSANAAN

PENERIMAAN,

PENYETORAN, PENGGUNAAN DAN PELAPORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

CONTOH NOTA PENAGIHAN

1.

NOTA PENAGIHAN PELAYANAN JASA PENERBANGAN


DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA BANDAR UDARA NOTA PENAGIHAN PELAYANAN JASA PENERBANGAN Nomor:

Tanda Registrasi Pesawat Nomor Penerbangan Nama Maskapai MTOW

Jenis Penerbangan Jumlah Uang

Domestik/lntemasional/Overflying Route Unit x Rp Route Unit x US$

Terbilang

Jatuh Tempo Pembayaran

Pembayaran agar disetor Iangsung ke Kas Negara atau melalui Bendahara Penerima

Petugas Penagihan

NIP.

Catatan :

a. Lembar 1 untuk Wajib Bayar; b. Lembar 2 untuk Bendahara Penerima; c. Lembar 3 untuk Petugas Akuntansi.

2. NOTA PENAGIHAN PELAYANAN PELAYANAN JASA PENDARATAN, PENEMPATAN DAN PENYIMPANAN PESAWAT UDARA (PJP4U)

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA BANDAR UDARA NOTA PENAGIHAN

PELAYANAN JASA PENDARATAN, PENEMPATAN DAN PENYIMPANAN PESAWAT UDARA (PJP4U) Nomor:



Domestik/lnternasional KG x Rp KG x US$

Terbilang


:


Petugas Penagihan

NIP. Catatan :

a. Lembar 1 untuk Wajib Bayar; b. Lembar 2 untuk Bendahara Penerima;

c. Lembar 3 untuk Petugas Akuntansi.

3. NOTA PENAGIHAN PELAYANAN JASA PEMAKAIAN GARBARATA

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA BANDAR UDARA NOTA TAGIHAN

PELAYANAN JASA PEMAKAIAN GARBARATA Nomor:



Domestik/lnternasional

x 1 unit(per2jam) x Rp. Pesawat x US$

Terbilang


:


Petugas Penagihan

NIP.

Catatan :



4. NOTA PENAGIHAN PELAYANAN JASA PEMAKAIAN KONTER PELAPORAN


DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA BANDAR UDARA NOTA PENAGIHAN

PELAYANAN JASA PEMAKAIAN KONTER PELAPORAN Nomor:

Nomor Penerbangan Nama Maskapai Jenis Penerbangan Jumlah Uang


Penumpang x Rp.... Penumpang x US$. Terbilang



Petugas Penagihan

NIP.

Catatan :



5. NOTA PENAGIHAN PELAYANAN JASA PENUMPUKAN BARANG DALAM LINI I



PELAYANAN JASA PENUMPUKAN BARANG DAI AM GUDANG LINI I Nomor :

Nama Perusahaan

Jenis Barang Jumlah Uang

Barang Impor/Barang Ekspor/Barang antar bandara dalam neqeri KG x RP KG x US$

Terbilang



Petugas Penagihan

L NIP.

Catatan :


6. NOTA PENAGIHAN PELAYANAN JASA ATAS PENGGUNAAN BANDAR UDARA DI LUAR JAM OPERASI



PELAYANAN JASA ATAS PENGGUNAAN BANDAR UDARA DILUAR JAM OPERASI Nomor:




Pendaratan x Rp.... Pendaratan x US$.

Terbilang


:


Petugas Penagihan

L NIP.

Catatan :



7. NOTA PENAGIHAN PELAYANAN JASA SEWA REKLAME DAN PROMOSI



PELAYANAN JASA SEWA REKLAME DAN PROMOSI Nomor: Nama Perusahaan Jenis Reklame/Promosi

Area Penempatan Jumlah Uang

M2 pertahun/Perbulan/Perhari/Perunit x Rp. Konsesi

% x Rp

Terbilang


:


Petugas Penagihan

L NIP.

Catatan :



8. NOTA PENAGIHAN PELAYANAN JASA SEWA TANAH



PELAYANAN JASA SEWA TANAH Nomor: Nama Pemsahaan Jenis Tanah Area Sewa

Tidak Diperkeras/Diperkeras/Kosong untuk Agro Bisnis

Jumlah Uang

M2 Perbulan x Rp

Terbilang


:


Petugas Penagihan

NIP.

Catatan :



9. NOTA PENAGIHAN PELAYANAN JASA SEWA RUANGAN

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA BANDAR UDARA NOTA PENAGIHAN PELAYANAN JASA SEWA RUANGAN Nomor:

Nama Perusahaan

Jenis Peruntukan

Promosi/Usaha Dalam Terminal/Luar Terminal

Jenis Ruangan Jumlah Uang

M2 Perbulan x Rp

Terbilang


:


Petugas Penagihan

NIP.

Catatan :



10.

NOTA PENAGIHAN PELAYANAN TANDA MASUK KAWASAN TERBATAS (PAS)


DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA BANDAR UDARA/OTORITAS BANDAR UDARA NOTA PENAGIHAN

PELAYANAN TANDA MASUK KAWASAN TERBATAS (PAS) Nomor:

Nama Perusahaan/Orang Perusahaan/lnstansi Jenis Peruntukan Masa Tanda Masuk

Orang/Kendaraan Mingguan/Bulanan/Tahunan

Area

Jumlah Uang

per PAS x Rp

Terbilang



Petugas Penagihan

NIP.

Catatan :


11.

NOTA PENAGIHAN PELAYANAN AIR MINUM, LISTRIK DAN TELEPON


DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA BANDAR UDARA/OTORITAS BANDAR UDARA NOTA PENAGIHAN

PELAYANAN AIR MINUM, LISTRIK DAN TELEPON Nomor:

Nama Perusahaan/Orang Perusahaan/lnstansi

Jenis Pelayanan Jumlah Uang

Air Minum/Listhk/Telepon m3/pulsa/kwh x Rp.

Terbilang



Petugas Penagihan

NIP.

Catatan :



12.

NOTA PENAGIHAN SERTIFIKASI DAN RATING


DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA DIREKTORAT NOTA PENAGIHAN SERTIFIKASI DAN RATING Nomor;

Nama Perusahaan/Orang Jenis Sertifikasi/Rating

Orang/Pesawat Udara/Peralatan

Nomor/Tanda Identitas

Jenis Pelayanan Detil Sertifikasi/Rating Jumlah Uang

Sertifikasi/Rating

Sertifikat/Rating/Orang x Rp. Terbilang


:

Pembayaran agar disetor iangsung ke Kas Negara atau melalui Bendahara Penerima

Petugas Penagihan

NIP.

Catatan :


13.

NOTA PENAGIHAN BUKU PERATURAN DAN PENJELASAN


DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA DIREKTORAT NOTA PENAGIHAN

BUKU PERATURAN DAN PENJELASAN Nomor:

Nama Perusahaan/Orang Jenis Buku

Jumlah Uang

Sertifikat/Rating/Orang x Rp. Terbilang


;

Pembayaran agar disetor iangsung ke Kas Negara atau melalui Bendahara Penerima

Petugas Penagihan

Catatan :

a. Lembar 1 untuk Wajib Bayar; b. Lembar2 untuk Bendahara Penerima; c. Lembar 3 untuk Petugas Akuntansi.

NIP.

14.

NOTA PENAGIHAN PENGUJIAN KESEHATAN


DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA DIREKTORAT NOTA PENAGIHAN PENGUJIAN KESEHATAN Nomor: Nama

Jenis Pelayanan

Jumlah Uang

:

Orang x Rp Terbilang



Petugas Penagihan

( NIP.

Catatan ;


)

15.

NOTA PENAGIHAN JASA PERBAIKAN, PENGUJIAN, DAN SEWA PERALATAN



JASA PERBAIKAN. PENGUJIAN. DAN SEWA PERALATAN Nomor:

Nama Perusahaan/Orang Jenis Pelayanan

Perbaikan/Pengujian/Sewa Peralatan

Nama Peralatan

Jumlah Uang

Jam/Hari x Rp

Terbilang Jatuh Tempo Pembayaran


Petugas Penagihan

NIP.

Catatan :


16.

NOTA PENAGIHAN JASA PELAYANAN KALIBRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA DIREKTORAT NOTA PENAGIHAN JASA PELAYANAN KALIBRASI Nomor:


Kalibrasi/Penggunaan Pesawat

Nama Bandar Udara Jenis Kalibrasi

Dalam Negeri/Luar Negeri

Pesawat Yang Digunakan Jumlah Uang

Jam Terbang x Rp Jam Terbang x USD$. Terbilang


:


Petugas Penagihan

NIP.

Catatan :


17.

NOTA PENAGIHAN JASA PELAYANAN DOKUMEN PENERBANGAN



JASA PELAYANAN DOKUMEN PENERBANGAN Nomor:

Nama Perusahaan/Orang

Jenis Dokumen

: Buku/Perubahan Data/Peta Penerbangan

Jumlah Uang

;

Set/Lembar x USD$ Terbilang


:


Petugas Penagihan

( NIP.

Catatan :


)

18.

NOTA PENAGIHAN JASA PELAYANAN PENERBITAN IZIN BIDANG ANGKUTAN UDARA



JASA PELAYANAN PENERBITAN IZIN BIDANG ANGKUTAN UDARA Nomor:

Nama Perusahaan/Orang

Jenis Perijinan Jumlah Uang

Ijin Usaha/ljin Rute/ljin Frekuensi/F//oM Approval ;

Set/Lembar x USDS Terbilang



Petugas Penagihan

1

)

NIP.

Catatan :

d. Lembar 1 untuk Wajib Bayar; e. Lembar 2 untuk Bendahara Penerima;

f. Lembar 3 untuk Petugas Akuntansi.


Aa. HERRY BAKTI

LAMPIRAN III

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR :K£...5.72...XJUflJW.20.1.1 TENTANG

PETUNJUK

TEKNIS

PELAKSANAAN

PENERIMAAN,

PENYETORAN, PENGGUNAAN DAN PELAPORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

CONTOH KWITANSI


DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA KWITANSI Nomor:

Sudah Terima Dari

Uang Sebesar


Jumlah Denda

Jumlah Raya

Bendahara Penerima

NIP.

Catatan :

a. b. c. d.

Lembar 1 untuk Wajib Bayar; Lembar 2 untuk Bendahara Penerima; Lembar 3 untuk Petugas Operasional; Lembar 4 untuk Petugas Akuntansi.


/^ HERRY BAKTI

Pemberian Pelayanan Jasa Pemberian Pelayanan Jasa oleh Kantor/UPT/Salker diterbitkan Nota Tagihan atas pelayanan jasa tersebut. Penerbitan Nota Tagihan kepada wajib bayar paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelayanan jasa diberikan dengan tembusan Bendahara Penerima dan Petugas Akuntansi

Pembayaran Tagihan Nota Tagihan yang telah dikirimkan kepada Wajib Bayar, mempunyai jangka waktu pembayaran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelayanan jasa Wajib Bayar dapat menyetor Iangsung ke Kas Negara

diberikan

Kuitansi Pembayaran oleh Bendahara Penerima

atau melalui Bendahara Penerima dan diberikan

Input Kartu Piutang dan Laporan Rekapitulasi Piutang Nota Tagihan yang belum terbayarkan dimasukkan ke dalam Kartu Piutang dan Laporan Rekapitulasi Piutang yang disusun oleh Petugas Akuntansi Penerbitan Surat Penagihan Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pelayanan jasa diberikan, wajib bayar tidak membayar nota penagihan, maka dikeluarkan surat penagihan pertama dengan rincian nilai yang terutang dan denda b.

Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Surat Penagihan Pertama wajib bayar tidak membayar, dikeluarkan surat penagihan kedua dan seterusnya hingga surat penagihan ketiga.

1

LAMPIRAN IV

NOMOR :.RP

PELAKSANAAN

572v»TA.HUN"20A.1 TEKNIS

PENERIMAAN,

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

PETUNJUK

TENTANG

PENYETORAN,

PENGGUNAAN DAN PELAPORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG

BENDAHARA PENERIMA

Nota Tagihan

->

Kartu Piutang

Piutang

Laporan Rekapitulas

Nota Tagihai

PETUGAS AKUNTANSI

Penagihan

Surat

KUASA PENGGUNA

WAKTU PELAKSANAAN

BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TATA CARA PENAGIHAN DAN PENERIMAAN PNBP

Nota Tagihan

WAJIB BAYAR


PETUGAS OPERASIONAL

Jasa

Pelayanan

Nota Tagihan

Q® Surat

Penagihai


HERRY BAKTI

LAMPIRAN V

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR : .K?,..572,..XWiUJL.$.Q1.1. TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN, PENYETORAN PENGGUNAAN DAN PELAPORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

CONTOH KARTU PIUTANG

KemMrterten NagaraftJinbaga

Kode Jenis Piutang

WMayah Kod* dan Mama Satuan K#r)a

Nomor

KARTU PIUTANG IDENTITAS DEBITUR

DATA PIUTANG

NfWNPWP

Tg] Jatuh tempo Antfaurwt par Wn

Atanul

UnttK*n>

Mulai manganoaur

Daaar Panatapan Ptutang CARA PEMBAYARAN

A-Tuiwt

1 Hart

b. Kr*dN

1

****

No.SK

c, Ulnnw

Tfll.EK

H-rt

Dteafcujul

(Patugaa Akuntant,i}

(Kuau Pengguna Anggaran)


/^K HERRY BAKTI

LAMPIRAN VI

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR : KP. 572 TAHUN 2011 TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN, PENYETORAN, PENGGUNAAN DAN PELAPORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

CONTOH BUKU KAS UMUM

Buku Kas Umum Halaman muka

BUKU KAS UMUM

Kementerian/lembaga

Unit Organisasi Provinsi/Kabupaten/Kota Satuan Kerja Tanggal. No. SP DIPA

( ( ( (

) ) )

(

)

)

(D (2) (3) W (5) (6)

Revisike 1. 2.

3.

Tahun Anggaran KPPN

Mengetahui, Kuasa Pengguna Anggaran

(10)

(7) (8)

(9) Bendahara Penerimaan

(11)

NIP

NIP

Petunjuk pengisian halaman muka Buku Kas Umum :

(D

diisi (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

(2)

diisi kode dan nama unit organisasi

(3)

diisi kode dan nama provinsl/kabupaten/kota

(4)

diisi kode dan nama satuan kerja

(5)

diisi tanggal, bulan dan tahun serta nomor SP DIPA

(6)

diisi tanggal, bulan dan tahun serta nomor revisi SP DIPA

(7)

diisi tahun anggaran

(8)

diisi kode dan nama KPPN

(9)

diisi tempat, dan tanggal, bulan serta tahun Buku kas Umum dibuat

(10)

diisi nama lengkap dan NIP Kuasa PA yang ditunjuk

(11)

diisi nama lengkap dan NIP Bendahara Penerimaan yang ditunjuk

Halaman Isi Buku Kas Umum

BUKU KAS UMUM

Tanggal (D

Nomor Bukti

Uraian

Debet

Kredit

Saldo

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Petunjuk pengisian halaman isi-Buku Kas Umum : Kolom (1) Kolom (2)

diisi dengan tanggal pembukuan (format mm-dd) diisi nomor bukti bendahara

Kolom (3)

diisi uraian transaksi penerimaan/pengeluaran

Kolom (4)

diisi jumlah penerimaan yang tercantum dalam dokumen sumber

Kolom (5)

diisi jumlah setoran yang tercantum dalam dokumen sumber

Kolom (6)

diisi jumlah saldo setelah ditambah/dikurangi jumlah penerimaan/setoran yang tercantum dalam dokumen sumber.


Aac HERRY BAKTI

LAMPIRAN VII

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR : KP,..5-72....T4«UN.20.H TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN, PENYETORAN, PENGGUNAAN DAN PELAPORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

CONTOH BUKU PEMBANTU

BUKU PEMBANTU

(D

BUKU PEMBANTU

Kementerian/Lembaga Unit Organisasi Provinsi/Kabupaten/Kota Satuan Kerja Tanggal, No. SP DIPA Tahun Anggaran

: : '• :

( ( ( (

) ) ) )

KPPN

:

(

)

(2) (3) <4) <5) (6) (7) (8)

Tanggal

Nomor Bukti

Uraian

Debet

Kredit

Saldo

1

2

3

4

5

6

Petunjuk pengisian BP ; (1)

diisi jenis Bp berkenaan

(2)

diisi Kementerian Perhubungan

(3)

diisi kode dan nama unit organisasi

(4)

diisi kode dan nama provinsi/kabupaten/kota

(5)

diisi kode dan nama satuan kerja

(6)

diisi tanggal, bulan dan tahun serta nomor SP DIPA

(7)

diisi tahun anggaran

(8)

diisi kode dan nama KPPN

Pengisian kolom 1 sampai dengan kolom 6 mengikuti petunjuk pengisian halaman isi Buku Kas Umum


A^ HERRY BAKTI

LAMPIRAN VIII

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR : KE...5.7.2,..X4HUN.20.1.1 TENTANG

PETUNJUK

TEKNIS

PELAKSANAAN

PENERIMAAN,

PENYETORAN, PENGGUNAAN DAN PELAPORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT

JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA CONTOH FORMULIR LAPORAN REALISASI PENERIMAAN NEGARA

LAPORAN PENERIMAAN NEGARA BUKANPAJAK DUINGKUNGAN DITJEN PERHUBUNGANUDARA

BULAN:

KANTOR/UPT

(2)

TAHUN ANGGARAN

(3)

TARGET 1(SATU) TAHUN :

(4)

NO

BAGAN AKUN

TARGET JENIS PENERIMAAN

STANDAR(BAS)

(i)

PENERIMAAN

PER

S/D

JENIS

BULAN

BULAN

PENYETORAN S/D JUMLAH

KETERANGAN

BULAN

BULAN

JUMLAH

LALU

INI

LALU

INI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

(5)

(6)

(7)

(8)

(3)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

JUMLAH

MENGETAHUI :

KEPALA KANTOR

•-(23)

(22)..

(24) BENDAHARAPENERIMA

PANGKAT/GOL

PANGKAT/GOL.

NIP

NIP


HERRY BAKTI

Usulan Penggunaan Dana PNBP Kepala Kantor/UPT/Satuan Kerja mengusulkan Rincian Penggunaan Dana PNBP untuk Tahun Anggaran berikutnya kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara cq. Sekditjen Perhubungan Udara

Inventarisasi Rincian Penggunaan Dana PNBP

Usulan Rincian Penggunaan Dana PNBP yang diterima oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara kemitdian diinventarisasi berdasarkan Maksimal Ijin Penggunaan dari Menteri Keuangan RI

Input Rincian Penggunaan Dana PNBP Usulan Rincian Penggunaan Dana PNBP yang telah diinventarisir kemudian dijadikan Penggunaan dana PNBP Ditjen Hubud untuk diinput kedalam Aplikasi RKAKL

Pembahasan RPD dengan Kantor/UPT/Satker Penggunaan Dana PNBP yang telah diinput ke dalam Aplikasi RKA-KL seianjutnya dilakukan pembahasan dnegan Kantor/UPT/Satker

Usulan Penggunaan Dana PNBP Ditjen Hubud Penggunaan Dana PNBP yang telah dilakukan pembahasan kemudian diusulkan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan dan seianjutnya diusulkan kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan

LAMPIRAN IX

PERATUR^DIi^^TUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG

UDARA

Hubud

Penggunaan Dan PNBP Ditjen

Usulan

PERHUBUNGAN

SEKJEN KEMENTERIAN

Hubud

Penggunaan Dana PNBP Ditjen

Usulan

DITJEN ANGGARAN

WAKTU PELAKSANAAN

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN, PENYETORAN, PENGGUNAAN DAN PELAPORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN

DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA


TATA CARA PENYUSUNAN PENGGUNAAN DANA PNBP

KANTOR/ UPT/ SATKER

Maks Ijin Penggunaan

Verifikasi dan Inventarisasi RPD berdasarkan

Pembahasan

dengan Kantor/UPr/Satke


HERRY BAKTI

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA. Nomor : KP. 572 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN, PENYETORAN,

Recommend Documents