KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR :KP 238 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK DAN TATA CARA
PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139-22
(ADVISORY CIRCULAR CASR PART 139-22), PROSEDUR PENETAPAN JAM OPERASI BANDAR UDARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,
Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulation, Part 139) tentang Bandar Udara (Aerodrome), telah diatur mengatur mengenai jam operasi bandar udara;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-22 (Civil Aviation Safety Regulation Part 139-22), Prosedur Penetapan Jam Operasi Bandar Udara dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
1.
Undang-Undang
Nomor
1
Tahun
2009
tentang
Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4956);
2.
Peraturan
Pemerintah
Nomor 6
Tahun
2009
tentang
Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4973); 3.
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012
tentang
Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
4.
Peraturan
Presiden
Nomor
47
Tahun
2009
tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
5.
Peraturan
Presiden
Nomor
24
Tahun
2010
tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
6.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 tahun 2009
tentang
Sistem
Manajemen
Keselamatan
(Safety
Management System);
7.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulation Part 139) tentang Bandar Udara (Aerodrome) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2013;
8.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 tahun 2009 tentang Peraturan Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
9.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PETUNJUK DAN TATA CARA PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139-22
{ADVISORY CIRCULAR CASR PART 139-22),
PROSEDUR
PENETAPAN JAM OPERASI BANDAR UDARA.
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1.
Keselamatan Penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
2.
Keamanan Penerbangan adalah suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari tindakan
melawan
pemanfaatan
sumber
hukum
daya
melalui
manusia,
keterpaduan
fasilitas,
dan
prosedur.
3.
Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara.
4.
Bandar Udara adalah
kawasan
di daratan dan/atau
perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya;
5.
Badan Usaha Bandar Udara adalah badan usaha milik
negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan bandar udara untuk pelayanan umum.
6.
Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah lembaga pemerintah di bandar udara yang bertindak sebagai penyelenggara bandar udara yang memberikan jasa pelayanan kebandarudaraan untuk bandar udara yang belum diusahakan secara komersial.
7.
Jam
Operasi
Bandar
Udara
adalah
ruang
waktu
Bandar Udara adalah
semua
beroperasinya bandar udara.
8.
Fasilitas
dan
Peralatan
fasilitas dan peralatan baik di dalam maupun di luar batas-batas bandar udara, yang dibangun atau dipasang (diinstalasi) dan dipelihara untuk tujuan melayani kedatangan, keberangkatan dan permukaan pergerakan pesawat udara, termasuk pelayanan darat pesawat udara.
9.
Personel Bandar Udara adalah personel yang terkait langsung dengan pelaksanaan pengoperasian dan/atau pemeliharaan fasilitas dan peralatan bandar udara.
10. Publikasi Informasi Aeronautika (Aeronautical Information Publication/AIP) adalah publikasi yang diterbitkan oleh atau di bawah kewenangan Direktur Jenderal yang berisikan informasi aeronautika yang diperlukan bagi navigasi.
11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
12.
Direktur adalah Direktur Bandar Udara.
Pasal 2
Pengoperasian bandar udara harus sesuai dengan jam operasi bandar udara yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
Pasal 3
(1)
Direktur Jenderal Perhubungan Udara menetapkan jam operasi bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didasarkan pada :
(2)
a.
kajian kemampuan operasional bandar udara; dan
b.
buku pedoman pengoperasian (aerodrome manual).
bandar
udara
Kajian kemampuan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
a.
kemampuan operasional bandar udara;
b.
kemampuan pelayanan lalu lintas penerbangan; dan
c.
permintaan jasa angkutan udara.
(3)
Kajian kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan ini.
(4)
Buku pedoman pengoperasian bandar udara (aerodrome manual) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan buku pedoman pengoperasian bandar udara (aerodrome manual) di setiap bandar udara umum yang beroperasi.
Pasal 4
Jam operasi bandar udara berlaku 7 (tujuh) hari setelah diinformasikan melalui publikasi informasi aeronautika (aeronautical information publication/AIP).
Pasal 5
(1)
Badan Usaha Bandar Udara atau Unit Penyelenggara Bandar Udara dapat mengajukan perubahan jam operasi bandar udara.
(2)
Permohonan perubahan jam operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan kajian kemampuan operasional bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
Pasal 6
(1)
Setelah permohonan perubahan jam operasi bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diterima secara lengkap, Direktur Jenderal melakukan evaluasi.
(2)
Apabila berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kajian yang dinilai tidak tepat, dapat dilakukan pemeriksaan lapangan.
(3)
Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh petugas yang melakukan pemeriksaan lapangan dan Kepala Bandar Udara.
Pasal 7
Pemberitahuan diterima atau ditolaknya permohonan perubahan jam operasi bandar udara disampaikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap atau setelah dilakukannya pemeriksaan lapangan.
Pasal 8
(1)
Dalam keadaan tertentu Kepala Badan Usaha Bandar Udara atau Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara dapat melakukan perubahan jam operasi bandar udara yang bersifat sementara.
(2)
Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a.
b.
c.
(3)
ganguan teknis operasional seperti: 1.
operasi pesawat udara;
2.
pelayanan lalu lintas penerbangan; dan
3.
operasi bandar udara.
kondisi darurat seperti: 1.
cuaca;
2.
bencana alam; dan
3.
bantuan kemanusiaan.
kegiatan yang bersifat nasional atau internasional.
Bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan dapat ditanggulanginya atau selesai kegiatan tersebut.
Pasal 9
Kepala Badan Usaha Bandar Udara atau Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara dalam melakukan perubahan jam operasi bandar udara yang bersifat sementara, harus memperhatikan : a.
ketersediaan dan kemampuan fasilitas/peralatan bandar udara;
b.
ketersediaan personel bandar udara;
c.
prosedur pengoperasian bandar udara;dan
d.
kemampuan pelayanan lalu lintas penerbangan.
Pasal 10
Perubahan jam operasi bandar udara yang bersifat sementara harus 1 (satu) jam diNOTAMkan sebelum keberangkatan pesawat udara dari bandar udara asal oleh Kepala Badan Usaha Bandar Udara atau Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara.
Pasal 11
Penetapan perubahan jam operasi bandar udara yang bersifat sementara wajib dilaporkan oleh Kepala Badan Usaha Bandar Udara atau Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara kepada Direktur dan Kepala Otoritas Bandar Udara.
Pasal 12
(1)
Badan Usaha Bandar Udara dan Unit Penyelenggara Bandar Udara wajib menjamin beroperasinya seluruh fasilitas dan peralatan bandar udara serta bertugasnya personel bandar udara sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) menit sebelum jam operasi bandar udara dimulai.
(2)
Badan Usaha Bandar Udara dan Unit Penyelenggara Bandar Udara dapat menghentikan kegiatan operasional bandar udara sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) menit setelah jam operasi bandar udara berakhir.
Pasal 13
(1)
Badan Usaha Bandar Udara atau Unit Penyelenggara Bandar Udara yang melanggar ketentuan jam operasi bandar udara sebagaimana diatur dalam Peraturan ini, dikenakan sanksi administratif berupa:
a.
peringatan tertulis; dan
b.
denda administratif.
(2)
Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
(3) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah diterimanya peringatan tertulis ketiga, Badan Usaha Bandar Udara atau Unit Penyelenggara Bandar Udara tidak melakukan perbaikan, dikenakan denda administratif.
Pasal 14
Direktur melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.
Pasal 15
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Disahkan di
:
pada Tanggal:
Jakarta
17 April 2014
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA, ttd HERRY
BAKTI
SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :
1. 2.
Menteri Perhubungan; Sekretaris Jenderal;
3. 4. 5. 6. 7.
Inspektur Jenderal; Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; Direktur Utama PT. Angkasa Pura I (Persero); Direktur Utama PT. Angkasa Pura II (Persero);
8.
Direktur Utama Perum LPPNPI; dan
9.
Ketua Asosiasi Penyelenggara Bandar Udara Indonesia (APBI).
SALINAN dihttat^esuai dengan aslinya
KEPALA^afeiS^lKUM DAN HUMAS HUBUD
AYAT
LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR: TANGGAL:
KP 238 TAHUN 2014
17 April 2014
TENTANG
PETUNJUK DAN TATA CARA PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139-22 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 139-22), PROSEDUR PENETAPAN JAM OPERASI BANDAR UDARA
KAJIAN KEMAMPUAN OPERASIONAL BANDAR UDARA
I.
DATA BANDAR UDARA
1.
Nama Bandar Udara
2.
Kota/Propinsi
3.
Pemilik
4.
Pemegang Sertifikat Bandar Udara
5.
Status
6.
Koordinat
7.
Jarak Terhadap Kota
8.
Elevasi
9.
Aerodrome Reference Temperatur
0C
10. Jenis Pelayanan Penerbangan 11.
Dimen si Runway
12.
Klasifikasi Bandar Udara
1/2/3/4 (A/B/C/D/E/F)
13. Tipe Runway
14.
Strength (PCN) and Surface of Runway
15.
Pesawat terbesar yang beroperasi
16. Jam Operasi
23.00- 11.00UTC /
(..,...+ 7- ...... + 7) WIB
17. Sertifikat/Register Bandar Udara Nomor
II. DATA KAJIAN KEMAMPUAN OPERASIONAL BANDAR UDARA A. CHECKLIST RUNWAY
OBJEK
NO
REF. PERATURAN
KM 21/2005 1.
Marka:
SNI 03-7095-
2005/MOS
a.
Pre-runway-end
MOS.8.3.2
b. Runway Centreline
SNI.6.1.1/MOS. 8.3.3
marking c. Runway Designation Marking d. Runway end marking
e.
MOS.8.3.5
Runway Side-stripe marking Aiming Point marking
SNI.6.1.5/MOS.8.3.7
g. Touchdown zone marking
SNI.6.1.6/MOS.8.3.8
h. Threshold marking
SNI.6.1.3/MOS. 8.3.9
f
i.
Temporarily Displaced Threshold marking j. Displaced Threshold marking k. Pre-threshold marking 2.
SNI.6.1.1/MOS.8.3.4
SNI.6.1.4/MOS.8.3.6
MOS.8.3.11 SNI.6.1.7 SNI.6.1.8
Runway Lighting (warna dan kondisi);
MOS.9.9
a. Runway Edge Lights.
MOS.9.9.2
b. Runway Threshold Lights.
MOS.9.9.9
c. Runway End Lights.
MOS.9.9.16
d. Runway Turning Area Edge
MOS.9.9.21
Lights. e. Stopway Lights.
MOS. 9.9.22
f Runway Center Line Lights.
MOS. 9.9.23
. Runway Touchdown Zone Lights. 3.
Lebar Runway 18m s/d 60m
4.
MOS. 9.9.24
MOS. 6.2.3
Runway Strip
a.Panjang Runway Strip (Code Number 1 : 30m), (Code Number 2,3 A :60m)
MOS. 6.2.17
N/A
S
U
CATATAN
OBJEK
REF. PERATURAN
b. Lebar Runway Strip (Code Number lab: 60m/30m), (Code Number 2c : 80m), (Code Number 3 : 90m), (Code Number 3,4 : 150m)
MOS.6.2.18.
NO
5.
RESA
(panjang min. 90m, lebar 2 x lebar runway ) (panjang min 60 m untuk code number 3,4 (pesawat propeller)) (Code Number 1,2 & non instrument tdk diperlukan RESA)
6.
MOS.6.2.25
Kondisi runway dan runway strip a. Runway bebas dari FOD. b. Permukaan runway (retak, crack). c. Ketinggian rumput di runway strip.
7.
PAPI/VASI
8.
Wind Direction Indicator
9.
Rambu :
a. Mandatory Instruction Sign
MOS.9.8.3/9.8.4. MOS.8.7 SNI 03-7095-2005
SNI7.1.1/M0.8.6.7
1). Runway Designation Sign
MOS.8.6.8
2). Runway Intersection Sign
MOS.8.6.13
b. Information Sign
SNI.7.1.1/MOS.8.6.14
1) Direction Sign
MOS.8.6.16
2) Designation Sign
MOS.8.6.17
3) Take-OffRun Available Sign
MOS.8.6.18
Keterangan: N/A = Not Available S = Satisfactory U = Unsatisfactory
N/A
S
U
CATATAN
B. CHECKLIST TAXIWAY
NO
1.
OBJEK
Marka :
a. Taxi Guideline Marking b. Runway Holding Position Marking c. Intermediate Holding Position Marking
d. Taxiway Edge Marking
REF. PERATURAN
KM 21/2005 SNI 03-7095-2005/MOS MOS. 8.4.2
SNI.6.2.2/MOS. 8.4.3
MOS. 8.4.4
SNI.6.2.3/MOS.8.4.5
e. Holding Bay Marking
MOS.8.4.6
f. Taxiway Pavement Strength Limit Marking
MOS.8.4.7
g. Taxiway Centreline Marking
SNI.6.2.1
h. Taxi Shoulder Marking
SNI.6.2.4
i. Exit Guidance Line
SNI.6.2.6
Marking
j. Road Holding Position Marking
2.
3.
Taxiway Lighting (warna dan kondisi):
SNI.6.2.7
MOS.9.12
a. Taxiway Center Line Lights
MOS.9.12.1
b. Taxiway Edge Lights.
MOS.9.12.7
c. Runway Guard Lights.
MOS.9.12.16
Lebar taxiway 7.5m s/d 25m
4.
Taxiway Strip
5.
Kondisi taxiway strip
6.
Rambu :
a. Mandatory Instruction Sign
MOS.6.3.1
MOS.6.3.11
SNI 03-7095-2005
SNI7.1.1/MOS.8.6.7
1). Runway Holding Position Sign
MOS.8.6.10
2). Aircraft NO ENTRY
MOS.8.6.11
3). Vehicular STOP
MOS.8.6.12
N/A
S
U
CATATAN
1
NO
OBJEK
4). Runway Intersection Sign b. Information Sign.
REF. PERATURAN
MOS.8.6.13
SNI.7.1.1/MOS.8.6.14
1) Taxiway Location Sign
MOS.8.6.15
2). Direction Sign
MOS.8.6.16
3). Designation Sign
MOS.8.6.17
4). Runway exit sign
MOS.8.6.19
N/A
S
U
CATATAN
C. CHECKLIST LAIN-LAIN
NO
1.
OBJEK
REF. PERATURAN
Pemberian tanda obstacle
berupa marka dan perlampuan
MOS.139.9.1.4
pada malam hari 2.
Kendaraan beroperasi di areamanouver bandar udara
harus dilengkapi dengan rambu dan lampu. 3.
Pada daerah yang sedang dalam pekerjaan pembangunan dilengkapi dengan marka dan atau lampu berwarna merah, bendera warna merah/orange/kuning dan putih
Keterangan: N/A = Not Available
S U
= Satisfactory = Unsatisfactory
MOS.139.8.10.4
MOS.139.8.9.4.
N/A
S
U
CATATAN
1. CHECKLIST GANGGUAN BINATANG LIAR
NO.
OBJEK
REF. PERATURAN
1.
Apakah mempunyai SOP Bird
MOS.139.10.14
Strike? 2.
Ketika terjadi hazard apakah sudah
dilakukan
MOS. 139.10.14
tindakan
mitigasi? 3.
Apakah sudah dilakukan upaya nyata untuk mengurangi gangguan binatang liar di lapangan?
Keterangan:
S = Satisfactory U = Unsatisfactory
MOS. 139.10.14
S
u
CATATAN
2. CHECKLIST PERTOLONGAN KECELAKAAN PESAWAT
DAN PEMADAM
KEBAKARAN (PKP-PK)
OBJEK
NO. 1.
Apakah sudah layanan PKP-PK?
REF. PERATURAN
tersedia
KM 24/2005 SNI 03-7095-2005 ANNEX 14.9
2.
Periksa movement 3 (tiga) bulan terakhir apakah < 700 movement, jika ya kategori dapat ditoleransi turun satu level kategori.
3.
4.
KM 24/2005 SNI 03-7095-2005
ANNEX14.9.2.3/5/6
Hasil uji petik terakhir Respon time kendaraan PKP-PK, mobil
KM 24/2005
pertama maksimal 3 menit, Mobil berikutnya 4 menit).
ANNEX14.9.2.3/5/6
Periksa
dokumen
lisensi
SNI 03-7095-2005
&
rating personil PKP-PK.
KM 24/2005 SNI 03-7095-2005
ANNEX14.9.2.3/5/6 5.
6.
Periksa kelengkapan peralatan personil PKP-PK antara lain : Helm, sarung tangan, sepatu boat, masker, baju tahan api. Periksa apakah area sekitar bandara terdapat gunung, danau, rawa rawa, perairan, sehingga memerlukan
KM 24/2005 SNI 03-7095-2005
ANNEX14.9.2.3/5/6
KM 24/2005 SNI 03-7095-2005
ANNEX14.9.2.3/5/6
kendaraan khusus. 7.
8.
Periksa kelengkapan grid map termasuk yang ada dimobil. Periksa kelengkapan rescue pada tiap kendaraan PKP-PK.
KM 24/2005 SNI 03-7095-2005
ANNEX14.9.2.3/5/6 KM 24/2005 SNI 03-7095-2005
ANNEX14.9.2.3/5/6 9.
Mimimum jumlah kendaraan yang tersedia sesuai dengan kategori PKP-PK.
Keterangan: S = Satisfactory U = Unsatisfactory
KM 24/2005 SNI 03-7095-2005
ANNEX14.9.2.3/5/6
S
U
CATATAN
CHECKLIST PERSONEL BANDAR UDARA
3.
OBJEK
REF. PERATURAN
l.
Apakah personel Teknik bandara memiliki STKP/Lisensi
CASR 139.045
2.
Apakah personel Listrik bandara memiliki STKP/ Lisensi
CASR 139.045
3.
Apakah personel Mekanikal bandara memiliki STKP/ Lisensi
CASR 139.045
4.
Apakah personel Elektronika bandara memiliki STKP/ Lisensi
CASR 139.045
5.
Apakah personel PKP-PK memiliki STKP/ Lisensi
CASR 139.045
6.
Apakah personel pergerakan pesawat / Apron Movement Control memiliki STKP/ Lisensi
CASR 139.045
7.
Apakah personel Marshalling memiliki STKP/ Lisensi
CASR 139.045
8.
Apakah personel Aviobridge memiliki STKP/ Lisensi
CASR 139.045
9.
Apakah personel Peralatan Pelayanan Darat Pesawat Udara (GSE) memiliki STKP/ Lisensi
CASR 139.045
10.
Apakah personel pengelola & pemantau lingkungan memiliki STKP/ Lisensi
CASR 139.045
11.
Apakah personel salvage memiliki STKP/ Lisensi
CASR 139.045
NO.
S
U
CATATAN
Keterangan: S = Satisfactory U = Unsatisfactory
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
ttd HERRY BAKTI SALINAN
KEPA
i dengan aslinya M DAN HUMAS UBUD
I.
KP 238 TAHUN 2014 17 April 2014
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
LAMPIRAN II
SPx^SS, TANGGAL:
PETUNJUK DAN TATA CARA PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN
TENTANG
PROSEDUR PENETAPAN JAM OPERASI BANDAR UDARA
SIPIL BAGIAN 139-22 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 139-22),
KAJIAN KEMAMPUAN PELAYANAN LALU LINTAS PENERBANGAN
DATA KERJA PELAYANAN
1. Nama Unit Kerja / Penyelenggara
2. Alamat
3. Jam Operasi Pelayanan
4. No. Telp/ Fax
II.
OBJEK
Fasilitas Konunikasi
REF. PERATURAN
h.
g.
f.
e.
d.
c.
b.
AMHS
HF-SBB
DS/IDD
RADIO LINK
AMSC
RECORDER
VSCS
ATIS
a. VHFA/G
KM. 6 Tahun 2008
KM. 6 Tahun 2008
KM. 6 Tahun 2008
KM. 6 Tahun 2008
KM. 6 Tahun 2008
KM. 6 Tahun 2008
KM. 6 Tahun 2008
KM. 6 Tahun 2008
KM. 6 Tahun 2008
KM. 6 Tahun 2008
KM. 6 Tahun 2008
i.
ATN
KM. 6 Tahun 2008
Penerbangan
j.
VHF DATA LINK
KM. 6 Tahun 2008
—
A
TA
KELENGKAPAN PERALATAN
DATA FASILITAS / PERALATAN NAVIGASI PENERBANGAN
NO
1.
k. AIDC
SKEP 157 Tahun 2003
1.
m. TELEPRINTER
SKEP 157 Tahun 2003 SKEP 157 Tahun 2003
n. DIRECT SPEECH (DS) o.
SKEP 157 Tahun 2003
IRCMS
p. HF-A/G
PEMENUHAN
TM
PERATURAN
M
CATATAN
NO
2.
i. PSR
h. SMGS
g. GBAS
f. RVR
e. ILS
d. SBAS
c. DME
b. VOR
a. NDB
Fasilitas Navigasi Penerbangan
KM. 6 Tahun 2008
KM. 6 Tahun 2008
KM. 6 Tahun 2008
KM. 6 Tahun 2008
KM. 6 Tahun 2008
KM. 6 Tahun 2008
KM. 6 Tahun 2008
KM. 6 Tahun 2008
KM. 6 Tahun 2008
KM. 6 Tahun 2008
KM. 6 Tahun 2008
REF. PERATURAN
j. SSR/MSSR
KM. 6 Tahun 2008
OBJEK
k. ATC AUTOMATION
M
TA
A
= Tidak Memenuhi
=
=
=
Memenuhi
TidakAda
Ada
Keterangan:
TM
TA
KELENGKAPAN PERALATAN A
PEMENUHAN
TM
PERATURAN
M
CATATAN
OBJEK
III.
b.
a.
R. ATC
S. ATC
J. ATC
b.
a.
S. AIS
J. AIS
Jumlah Personel AIS
OBYEK
Jumlah Personel Breafing Office
c.
Jumlah Personel ATC
DATA PERSONEL
NO.
1
2
3
4
Teknik Navigasi Udara
TA
A
=
=
=
-
Memenuhi
TidakAda
Ada
Keterangan:
M
Tidak Memenuhi
T
REF. PERATURAN
PM 1 Tahun 2014
SKEP 16/11/2009
SKEP 16/11/2009
PM 1 Tahun 2014
PM 1 Tahun 2014
SKEP 16/11/2009 SKEP 16/11/2009
PM 1 Tahun 2014
PM 1 Tahun 2014
SKEP 16/11/2009 SKEP 16/11/2009
PM 1 Tahun 2014
PM 1 Tahun 2014
SKEP 16/11/2009 PM 1 Tahun 2014
SKEP 16/11/2009 PM 1 Tahun 2014
SKEP 16/11/2009
PEMENUHAN
TM
KELENGKAPAN
M
PERATURAN
TA
PERALATAN A
. «2**T
CATATAN
IV.
DATA FLIGHT PROCEDURE
KM.21 Tahun 2009
REF. PERATURAN
IAP
KM.21 Tahun 2009
OBJEK
1 SID
KM.21 Tahun 2009
NO.
2
STAR
A =
= Memenuhi
TidakAda
Ada
SKEP 25/11/2009
Doc. AC 170-02
SKEP 25/11/2009
Doc. AC 170 - 02
3
MNA (Minimum Vector Altitude)
RADAR PROCEDUR
5 Dll...
4
6
TA =
=
Keterangan:
M Tidak Memenuhi
TM
PEMENUHAN
TM
KELENGKAPAN
M
PERATURAN
TA
PERALATAN A
CATATAN
TA
A
= Tidak Memenuhi
=
=
= Memenuhi
TidakAda
Ada
UBUD
REF. PERATURAN
PEMENUHAN
TM
KELENGKAPAN
M
PERATURAN
TA
PERALATAN A
HERRY BAKTI
ttd
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
PKPS 170 170.053
M DAN HUMAS
dengan aslinya
Fasilitas Meteorology pada ATS Unit
OBJEK
V. CHECKLIST LAIN-LAIN
NO
1.
2. 3.
M
Keterangan:
TM
SALINAN di KEPALA
CATATAN
