PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR : KP 571 Tahun 2014 TENTANG

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR : KP 571 Tahun 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAK3ANAAN PENGELOLAAN RUMAH NEGARA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA, Menimbani

Mengingat

a.

bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 23 Tahun 2010 tentang Penatausahaan dan Pengelolaan Rumah Negara Di Lingkungan Kementerian Perhubungan telah mengatur mengenai kegiatan penatausahaan dan pengelolaan untuk Rumah Negara yang ada di lingkungan Kementerian Perhubungan;

b.

bahwa diperlukan petunjuk pelaksanaan untuk mengatur secara khusus pengelolaan Rumah Negara yang ada di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

1.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun

2004

Nomor

5,

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

-2-

3.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun

2005

Nomor

64,

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);

4.

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara;

5.

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;

6.

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;

7.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara;

8.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 23 Tahun 2010 tentang Penatausahaan dan Pengelolaan Rumah Negara Dilingkungan Kementerian Perhubungan;

9.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah

diubah

dengan

Peraturan

Menteri

Perhubungan

Nomor PM 68 Tahun 2013;

10.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara;

-3-

11.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERATURAN UDARA

DIREKTUR TENTANG

PENGELOLAAN

RUMAH

JENDERAL

PERHUBUNGAN

PETUNJUK

NEGARA

PELAKSANAAN

DI

LINGKUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.

Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.

2.

Rumah Negara Golongan I adalah Rumah Negara yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memangku jabatan tertentu tersebut.

3.

Rumah Negara Golongan II adalah Rumah Negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh pegawai negeri dan apabila telah berhenti atau pensiun rumah dikembalikan kepada negara.

4.

Rumah Negara Golongan III adalah Rumah Negara yang tidak termasuk Golongan I dan Golongan II yang dapat dijual kepada penghuninya.

5.

Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan atau proses administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6.

Penghunian adalah kegiatan untuk menghuni Rumah Negara sesuai fungsi dan statusnya.

-4-

7.

Pengalihan Status adalah perubahan status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III atau perubahan status Rumah Negara Golongan I

menjadi Rumah Negara Golongan II atau sebaliknya yang berdiri sendiri dan/atau berupa satuan Rumah Susun beserta atau tidak beserta tanahnya. 8.

Pengalihan hak rumah negara adalah penjualan Rumah Negara Golongan III yang berdiri sendiri dan/atau berupa satuan Rumah Susun beserta atau

tidak beserta tanahnya kepada penghuni dengan cara sewa beli. 9.

Kementerian adalah Kementerian Perhubungan.

10.

Menteri adalah Menteri Perhubungan.

11.

Sekretaris

Jenderal

adalah

Sekretaris

Jenderal

adalah

Direktorat

Jenderal

adalah

Direktur

Jenderal

adalah

Sekretaris

Kementerian Perhubungan. 12.

Direktorat

Jenderal

Perhubungan Udara. 13.

Direktur

Jenderal

Perhubungan Udara. 14.

Sekretaris

Direktorat

Jenderal

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. 15.

Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah lembaga pemerintah di bandar udara yang bertindak sebagai penyelenggara bandar udara yang memberikan jasa pelayanan kebandarudaran untuk bandar yang belum diusahakan secara komersial.

16.

udara

Otoritas Bandar Udara adalah lembaga pemerintah yang

diangkat

oleh

Menteri

dan

memiliki

kewenangan untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin

keselamatan,

keamanan,

dan

pelayanan

penerbangan. 17.

Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara, Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU), Kepala Balai-Balai dan Kepala Satuan Pelayanan (Satpel) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

-5-

BAB II

PENGADAAN RUMAH NEGARA Pasal 2

(1)

Pengadaan Rumah Negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dilakukan dengan cara :

(2)

a. b.

pembangunan; tukar menukar;

c.

hibah; dan

d.

perolehan lainnya yang sah.

Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, dilakukan sesuai dengan rencana kebutuhan dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

(3)

Pembangunan Rumah Negara untuk pejabat dan/atau pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di atas lahan bersertifikat atas

nama Pemerintah Republik Indonesia diperuntukkan bagi Direktorat Jenderal.

(4)

yang

Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibangun menurut tipe Rumah Negara dan kelas bangunan yang peruntukkannya disesuaikan dengan

jabatan, pangkat dan golongan pegawai negeri sipil calon

penghuni,

sebagaimana

tercantum

dalam

Lampiran I Peraturan ini.

(5)

Pengadaan Rumah Negara dapat dilaksanakan secara sekaligus atau bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

BAB III

PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA

Pasal 3

(1)

Pejabat Eselon II dan Kepala Kantor di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengadaan Rumah Negara, wajib mendaftarkan Rumah Negara kepada

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau pejabat yang ditunjuk yaitu sebagai berikut : a.

untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta

kepada

Direktorat

Jenderal

Cipta

Karya

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

-6-

b.

untuk wilayah di luar Daerah Khusus Ibukota

Jakarta melalui Dinas Pekerjaan Umum provinsi yang membidangi Rumah Negara.

(2)

Pengajuan pendaftaran Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beserta kelengkapannya tercantum pada Lampiran II Peraturan ini.

(3)

Pendaftaran Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan/ ditembuskan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal. Pasal 4

(1)

Pejabat Eselon II dan Kepala Kantor mengusulkan penetapan status Rumah Negara kepada Menteri

melalui Direktur Jenderal paling lambat 3 (tiga) bulan, sejak didaftarkan kepada Menteri Pekerjaan Umum atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

(2)

Usulan penetapan status Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II pada Kantor Otoritas Bandar Udara, Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU), Balai-Balai dan Satuan Pelayanan (Satpel) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dilakukan secara berjenjang, dengan melampirkan beberapa dokumen sebagai berikut : a. kartu inventarisasi Rumah Negara; b. kartu legger;

(3)

c.

gambar legger;

d.

bukti pendaftaran Rumah Negara.

Sekretaris Jenderal untuk dan atas nama Menteri

menetapkan status Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II .

BAB IV

PENGHUNIAN

Pasal 5

(1)

Sekretaris Jenderal untuk dan atas nama Menteri

menerbitkan

keputusan

izin

penghunian

atau

keputusan pencabutan penghunian Rumah Negara Golongan I atas dasar usul Sekretaris Direktorat

Jenderal dan Kepala Kantor terkait.

(2)

Rumah Negara Golongan I dihuni oleh pejabat Direktorat Jenderal sepanjang masih memangku jabatannya.

-7-

(3)

Pejabat Direktorat Jenderal yang menghuni Rumah Negara Golongan I wajib menandatangani Surat Ketentuan Penghunian Rumah Negara Golongan I dan menaati ketentuan kewajiban dan larangan penghunian Rumah Negara yang ada dalam surat tersebut, sebagaimana tercantum pada Lampiran III.3 Peraturan ini

(4)

Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak lagi memangku jabatannya wajib mengosongkan dan menyerahkan Rumah Negara Golongan I kepada Direktorat Jenderal dalam waktu

paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhirnya jabatan tersebut, melalui : a.

Sekretaris

b.

Pusat Direktorat Jenderal; Kepala Kantor untuk Kantor Otoritas Bandar

Direktorat

Jenderal

untuk

Kantor

Udara, UPBU, Balai-Balai dan Satpel. Pasal 6

(1)

Keputusan Penunjukkan Penghunian Rumah Negara Golongan II diterbitkan oleh : a.

Sekretaris

Direktorat

Jenderal

untuk

Kantor

Pusat Direktorat Jenderal;

b.

Kepala Kantor untuk Kantor Otoritas Bandar Udara, UPBU, Balai-Balai dan Satpel.

(2)

Keputusan penunjukkan penghunian Rumah Negara Golongan II berpedoman pada kriteria kedinasan dan faktor sosial pegawai negeri sipil yang bersangkutan.

(3)

Kriteria kedinasan dan faktor sosial pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi antara lain :

a. b. c. d. e. f. g.

(4)

masa kerja; pangkat dan golongan; jabatan/ eselon; pendidikan; daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3); keterangan tidak memiliki rumah;dan susunan keluarga.

Kriteria kedinasan dan faktor sosial pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III.l Peraturan ini.

-8-

(5)

Penilaian penghunian yang berdasarkan kriteria kedinasan dan faktor sosial pejabat dan/atau pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan ambang batas nilai sebagai berikut :

a. b. c. d.

Tipe Tipe Tipe Tipe

B, C, D, E,

ambang batas ambang batas ambang batas ambang batas

penilaian penilaian penilaian penilaian

82,50; 72; 59,50; 51.

(6)

Bentuk penilaian penghunian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.2 Peraturan ini.

(7)

Calon penghuni Rumah Negara Golongan II sebelum menempati rumah wajib menandatangani Surat Ketentuan Penghunian Rumah Negara Golongan II dan menaati ketentuan kewajiban dan larangan penghunian Rumah Negara yang ada dalam surat tersebut, sebagaimana tercantum pada Lampiran III.4 Peraturan ini.

(8)

Kewajiban penghunian Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sebagai berikut : a. membayar sewa;

(9)

b.

memelihara;

c. d. e.

memanfaatkan rumah sesuai fungsinya; membayar Pajak Bumi dan Bangunan;dan membayar biaya pemakaian daya listrik, telepon, air, dan/atau gas.

Larangan penghunian Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) , sebagai berikut : a. mengubah sebagian atau seluruh bentuk Rumah Negara;

b. c. d.

e.

(10)

menyewakan sebagian atau seluruh bagian Rumah Negara; memanfaatkan Rumah Negara tidak sesuai dengan fungsinya; menyerahkan hak penghunian Rumah Negara kepada pihak lain;dan menggunakan Rumah Negara untuk kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dan/atau norma kesusilaan.

Rumah Negara Golongan II dihuni oleh pejabat dan/atau pegawai negeri sipil Direktorat Jenderal sepanjang yang bersangkutan masih berstatus sebagai pejabat dan/atau pegawai negeri sipil.

-9-

(11)

Pejabat dan/atau pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak lagi memangku jabatannya dan/atau tidak lagi menjadi pegawai negeri sipil wajib mengosongkan dan menyerahkan Rumah Negara Golongan II, kepada Kementerian dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah

berakhirnya jabatan dan/atau status pegawai negeri sipil, melalui : a.

Sekretaris

Direktorat

Jenderal

untuk

Kantor

b.

Pusat Direktorat Jenderal; Kepala Kantor untuk Kantor Otoritas Bandar

Udara, UPBU, Balai-Balai dan Satpel.

(12)

Sekretaris Direktorat Jenderal dan Kepala Kantor menerbitkan Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Negara

Golongan

Penghunian

II

Rumah

atau

Negara

Surat

Pencabutan

Golongan

II

yang

dikelolanya.

(13)

Bentuk Surat Izin Penghunian Rumah Negara Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (12), sebagaimana tercantum pada Lampiran III.5 Peraturan ini.

Pasal 7

(1)

Masa berlaku Surat Izin Penghunian Rumah Negara Golongan II adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang/dicabut

setelah

dilakukan

evaluasi

oleh Sekretaris Direktorat Jenderal atau Kepala Kantor.

(2)

Masa berlaku Surat Izin Penghunian Rumah Negara Golongan II dapat berakhir sewaktu-waktu sebelum

3 (tiga) tahun, jika pegawai negeri sipil Direktorat Jenderal yang bersangkutan : a. b.

pensiun; meninggal dunia;.

c. d.

dimutasi keluar daerah atau ke lain instansi; berhenti atas kemauan sendiri;

e.

diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;

f.

menyerahkan hak penghunian kepada Direktorat Jenderal; atau

g.

dicabut izin penghuniannya. Pasal 8

Surat Izin Penghunian Rumah Negara Golongan II dapat dicabut apabila :

a.

pegawai negeri sipil Direktorat Jenderal yang bersangkutan tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (8) dan ayat (9); dan

-10-

b.

menurut hasil evaluasi, pegawai negeri sipil Direktorat Jenderal yang bersangkutan tidak lagi layak menghuni Rumah Negara Golongan II.

BAB V

PENGALIHAN STATUS

Pasal 8

(1)

Rumah Negara Golongan I dapat diubah statusnya menjadi Rumah Negara Golongan II atau sebaliknya.

(2)

Rumah Negara Golongan I dapat difungsikan sebagai mess atau asrama dengan terlebih dahulu mengubah statusnya menjadi Rumah Negara Golongan II.

(3)

Pengalihan status Rumah Negara Golongan I menjadi Rumah Negara Golongan II dapat dilakukan dalam hal :

a. b.

adanya perubahan atau penggabungan organisasi Kementerian;dan/atau berdasarkan penilaian Menteri sudah tidak memenuhi fungsi sebagaimana ditetapkan semula. Pasal 9

(1)

Pengalihan Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan I dapat dilakukan dalam hal:

a. b.

secara teknis memenuhi syarat sebagai Rumah Negara Golongan I; dan Rumah Negara Golongan II atau berbentuk mess/asrama yang tidak dihuni.

(2)

Rumah Negara Golongan II dapat dialihkan statusnya menjadi Rumah Negara Golongan III setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(3)

Rumah Negara Golongan II yang tidak dapat dialihkan statusnya menjadi Rumah Negara Golongan III adalah sebagai berikut : a. Rumah Negara Golongan II yang berfungsi sebagai mess atau asrama; b. Rumah Negara Golongan II yang berasal dari Rumah Negara Golongan I;

-11-

c.

Rumah Negara yang merupakan bagian dari fasilitas kantor;atau

d.

Rumah Negara yang masih dalam sengketa atau menurut Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang bermasalah. Pasal 10

Pengalihan status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a.

Tanah

b.

bersertifikat; Telah terdaftar di Kementerian Pekerjaan Umum

c.

d. e.

f.

g.

h.

tempat

berdirinya

Rumah

Negara

telah

dan Perumahan Rakyat dan telah memiliki status golongan; Umur Rumah Negara sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sejak dimiliki oleh Negara atau sejak ditetapkan perubahan fungsinya sebagai Rumah Negara; Penghuni telah memiliki masa kerja sebagai pegawai negeri paling kurang 10 (sepuluh) tahun; Penghuni Rumah Negara memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah dan suami atau istri yang bersangkutan belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; Penghuni menyatakan bersedia mengajukan permohonan pengalihan hak paling singkat 1 (satu) tahun terhitung sejak rumah tersebut menjadi Rumah Negara Golongan III dengan ketentuan karena kelalaian mengajukan permohonan tersebut kepada penghuni dikenakan sanksi membayar sewa 2 (dua) kali dari sewa setiap bulannya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Rumah dan/atau tanah tidak dalam sengketa berdasarkan surat pernyataan dari instansi yang bersangkutan, sebagaimana tercantum pada Lampiran V.8 Peraturan ini; dan Hasil kajian Sekretaris Direktorat Jenderal menyatakan bahwa Rumah Negara Golongan II dapat dialihkan statusnya menjadi Rumah Negara Golongan III.

-12-

Pasal 11

(1)

Prosedur pengalihan status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III sebagai berikut : a. Penghuni mengajukan surat permohonan pengalihan status kepada Sekretaris Direktorat Jenderal dan/atau Kepala Kantor; b. Sekretaris Direktorat Jenderal dan/atau Kepala Kantor secara berjenjang mengajukan usul pengalihan status Rumah Negara kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal;

c.

d.

e.

Sekretaris Direktorat Jenderal mengkaji usulan pengalihan status golongan Rumah Negara sebelum diusulkan kepada Menteri; Sekretaris Jenderal mengkaji usul sebagaimana dimaksud pada huruf b, untuk menindaklanjuti usul dimaksud; Apabila usul sebagaimana dimaksud pada huruf b disetujui Menteri, Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menyampaikan usul pengalihan status Rumah Negara kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

(2)

Bentuk surat permohonan pengalihan status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a), pada Lampiran IV Peraturan ini.

(3)

Penolakan atas usulan pengalihan status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III, baik oleh Sekretaris Jenderal Kementerian atas nama Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b maupun oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, ditindaklanjuti oleh Sekretaris Jenderal Kementerian atas nama Menteri dengan menyampaikan penolakan dimaksud kepada Direktur Jenderal discrtai alasan penolakan.

Pasal 12

Persyaratan penghuni Rumah Negara yang dapat mengajukan pengalihan status Rumah Negara yang dihuninya dari Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III adalah sebagai berikut : a.

Penghuni telah bekerja sebagai pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal secara berturutturut sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.

-13-

b.

Penghuni memiliki Surat Izin Penghunian yang sah dan belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari negara;dan

c.

Selama penghuni menempati Rumah Negara tidak melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (9).

BAB VI PENGHAPUSAN

Pasal 13

(1)

Surat Keputusan Penghapusan Rumah Negara Golongan III dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal setelah terbit surat rekomendasi persetujuan pengalihan status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

(2)

Setelah Surat Keputusan Penghapusan Rumah Negara Golongan III sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbikan, unit kerja yang bersangkutan segera menghapus Rumah Negara tersebut dari Daftar Barang Milik Negara/ Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN).

Pasal 14

(1)

Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II tidak dapat dihapus kecuali jika : a. terkena rencana umum tata ruang baru yang mengharuskan dihapuskannya Rumah Negara tersebut;atau b.

(2)

adanya keadaan memaksa di luar kemampuan manusia [force majeur) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Penghapusan Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-14-

BAB VII PENGALIHAN HAK

Pasal 15

(1)

Pengalihan hak atas Rumah Negara Golongan III menjadi kewenangan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat setelah mendapat izin persetujuan Menteri Keuangan.

(2)

Permohonan pengalihan hak atas Rumah Golongan III diajukan oleh penghuni sah, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan tembusan kepada Menteri,

Negara kepada Rakyat dengan

melampirkan berkas sebagaimana tercantum dalam Lampiran V. 1.

(3)

Permohonan pengalihan hak atas Rumah Negara Golongan III, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat legalisasi dari Sekretaris Jenderal atas nama Menteri. Pasal 16

(1)

Persyaratan penghuni yang dapat mengajukan permohonan pengalihan hak atas Rumah Negara Golongan III sebagai berikut : a. Pegawai Negeri :

1.

2.

3.

b.

mempunyai masa kerja sekurangkurangnya 10 (sepuluh) tahun, dengan melampirkan Surat Keterangan Masa Kerja sebagaimana tercantum pada Lampiran V.6 Peraturan ini ; memiliki Surat Izin Penghunian yang sah; belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan melampirkan Surat Pernyataan Belum Pernah Membeli/Memperoleh Rumah Negara sebagaimana tercantum pada V.7 Peraturan ini.

Pensiunan Pegawai Negeri : 1. 2.

menerima pensiun dari negara; memiliki Surat Izin Penghunian yang sah;

-15-

3.

belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari negara berdasarkan peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku,

dengan melampirkan Surat Pernyataan Belum Pernah Membeli/ Memperoleh Rumah Negara sebagaimana tercantum pada V.7 Peraturan ini.

c.

Janda/ Duda Pegawai Negeri : 1.

masih berhak menerima tunjangan pensiun dari Negara, apabila :

a)

almarhum suaminya/ istrinya sekurang-kurangnya mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun pada negara; atau

b)

masa kerja almarhum suaminya/ istrinya ditambah dengan jangka waktu sejak yang bersangkutan menjadi janda/duda berjumlah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.

2.

Memiliki Surat Izin Penghunian yang sah;

3.

Belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari negara berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku, dengan melampirkan Surat Pernyataan Belum Pernah Membeli/Memperoleh Rumah Negara sebagaimana tercantum

pada Lampiran V.7 Peraturan ini.

(2)

Apabila penghuni dimaksud

Rumah

pada ayat

(1),

Negara sebagaimana meninggal

dunia

maka pengajuan permohonan pengalihan hak atas Rumah Negara dapat diajukan oleh anak sah dari penghuni yang bersangkutan.

(3)

Apabila penghuni

Rumah

Negara sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), meninggal dunia dan tidak mempunyai anak sah, maka rumah dikembalikan ke negara.

(4)

Bentuk surat permohonan pengalihan hak Rumah Negara kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana tercantum pada Lampiran V.2, V.3, V.4 dan V.5 Peraturan ini.

-16-

BAB VIII

PENUNJUKAN PENANDATANGANAN PENGALIHAN HAK

Pasal 17

Penghuni Rumah Negara menyampaikan Permohonan pengalihan hak Rumah Negara Golongan III untuk ditandatangani oleh Sekretaris Direktorat Jenderal dan diteruskan kepada Sekretaris Jenderal untuk disampaikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum untuk mendapatkan surat keputusan pengalihan hak.

BAB IX

SEWA RUMAH NEGARA

Pasal 18

(1)

Besaran sewa Rumah Negara dihitung berdasarkan pada ketentuan sebagaimana tercantum pada Lampiran VI Peraturan ini.

(2)

Perhitungan sewa Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II dilakukan oleh Petugas Daftar Gaji pada Kantor Otoritas Bandar Udara, UPBU, Balai atau Satpel penghuni Rumah Negara yang bersangkutan.

(3)

Pelaksanaan pemungutan sewa Rumah Negara Golongan I dan Golongan II dilakukan oleh Kepala Kantor Perbendaharaan

dan Kas Negara, dengan

memotong langsung dari daftar gaji setelah diusulkan oleh Petugas Daftar Gaji pada Kantor/ UPBU/Satpel penghuni Rumah Negara yang bersangkutan.

(4)

Pengawasan pelaksanaan pemungutan sewa Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II dilakukan oleh Pembina Barang Inventaris Instansi yang bersangkutan, bersama Direktur Jenderal Anggaran atau Pejabat yang ditunjuknya. Pasal 19

Besarnya sewa Rumah Negara akan dilakukan penyesuaian secara periodik oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan persetujuan Menteri Keuangan

-17-

BABX

LAPORAN

Pasal 20

(1)

Monitoring dilaksanakan dalam rangka tertib administrasi penatausahaan dan pengelolaan Rumah Negara.

(2)

Monitoring tersebut meliputi :

a. b. c. d. e.

Masa berlakunya Surat Ijin Penghunian; Hak penghunian Rumah Negara; Golongan Rumah Negara; Tipe Rumah Negara; Pembayaran dan tunggakan sewa Rumah Negara.

(3)

Monitoring dilaksanakan oleh Direktur Jenderal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

(1)

Laporan Monitoring disampaikan secara berjenjang oleh Sekretaris Direktorat Jenderal dan/atau Kepala Kantor kepada Direktur Jenderal setiap semester, bersamaan dengan Laporan Barang Milik Negara.

(2)

Laporan Monitoring sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan ini.

BAB XI

PENERTIBAN RUMAH NEGARA

Pasal 22

Pengawasan dan pengendalian terhadap penertiban Rumah Negara, merupakan kewenangan Direktorat Jenderal dan pelaksanaannya dilakukan oleh Jenderal atau Kepala Kantor.

Sekretaris

Direktorat

-18-

BAB XII

SANKSI

Pasal 23

Pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini dijatuhi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII PENUTUP

Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal

: 1 Desember2014

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Pelaksana Tugas, ttd. BAMBANG TJAHJONO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada : 1. Menteri Perhubungan; 2. Menteri Keuangan; 3. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan; 4. Inspektur Jenderal, Kementerian Perhubungan;

5. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Keuangan; 6. 7. 8. 9.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; Para Kepala Kantor UPBU/ Satpel di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

.se§i{jk£ dengan aslinya

JBAQIAILkuKUM DAN HUMAS, ,HAYAT

5emDinaTk.I (IV/b) NIP. 19680619 199403 1 002

LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

nomor TANGGAL

: :

KP 571 TAHUN 2014 01 DESEMBER 2014

STANDAR TIPE DAN KELAS RUMAH NEGARA BAGI PEJABAT DAN PEGAWAI NEGERI

Pengadaan rumah negara dengan cara pembangunan, pembelian, tukar menukar, atau tukar bangun dilaksanakan sesuai dengan standar tipe dan kelas rumah negara bagi pejabat dan pegawai negeri.

I.

Standar Tipe Rumah Negara bagi Pejabat dan Pegawai Negeri. 1.

Tipe A a.

Diperuntukanbagi Direktur Jenderal

b.

Luas bangunan

:

250 m2

c.

Luas tanah

:

600 m2

d.

Fasilitas rumah :

e.

1) 2) 3) 4)

Ruang Ruang Ruang Ruang

Tamu Kerja Duduk Makan

5) 6)

Ruang Tidur Kamar mandi/WC

7) 8) 9) 10) 11) 12)

Dapur Gudang Garasi Ruang Tidur Pembantu Ruang Cuci KM Pembantu

1 1 1 1 4 2 1 1 1 2 1 1

ruang ruang ruang ruang ruang

ruang ruang ruang ruang ruang ruang ruang

Konstruksi :

1)

Pondasi

2)

Struktur

batu belah/beton bertulang/kayu kelas II

beton bertulang/baja/kayu kelas II

3) 4) 5) 6)

Lantai Dinding Plafond Atap

7) 8)

Kosen dan daun pintu/jendela Utilitas : a) Air bersih b) Tandon air c) d) e) f)

Listrik Telepon Septictank dan rembesan Tata udara

marmer lokal/keramik/vinil, kayu bata/bataco diplester dan dicat tembok

gypsum/asbes semen/kayu lapis dicat genteng keramik berglazuur/ sirap/ asbes/seng kayu diplitur/dicat

PAM, sumur pantek, min 3 m3 PLN 2200 - 4400 VA sesuai kebutuhan 6 m3

alami atau buatan (AC)

2.

Tipe B a. Diperuntukkan bagi : 1) Direktur 2) Pejabat-pejabat yang jabatannya setingkat dengan nomor 1) 3) Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat/golongan IV/d keatas b.

Luas bangunan

120 m2

c.

Luas tanah

350 m2

d.

Fasilitas rumah :

1) 2) 3) 4)

5) 6) 7)

Ruang Tamu Ruang Kerja Ruang Duduk Ruang Makan Ruang Tidur Kamar mandi/WC Dapur Gudang

8) 9) Garasi 10) Ruang Tidur Pembantu

11) Ruang Cuci 12) KM Pembantu e.

: : : : : :

1ruang 1ruang 1ruang 1ruang 3 ruang 1ruang 1ruang 1ruang 1ruang 1ruang 1ruang 1 ruang

:

batu belah/beton bertulang/kayu

Konstruksi :

1)

Pondasi

n11

2) 3) 4)

Struktur

:

beton bertulang/baja/kayu klas II

Lantai

:

keramik/vinil

5) 6)

Plafond

71

: bata/bataco diplester dan dicat ten : asbes semen/kayu lapis dicat Atap : genteng/ sirap/ asbes/ seng Kosen dan daun pintu/jendela : kayu dicat

8)

Utilitas :

9)

3.

Dinding

PAM, sumur pantek,

a) Air bersih

:

b) Tandon air c) Listrik d) Telepon

: min 2 m^ : PLN 1350 - 2200 VA : sesuai kebutuhan

e) Septictank dan rembesan Pagar

:

5m3 batu bata/bataco/besi/baja/kayu

Tipe C a. Diperuntukan :

1) Kepala Sub Direktorat, Kepala Bagian, Kepala Bidang 2) Pejabat-pejabat yang jabatannya setingkat dengan nomor 1) 3) Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat/golongan IV/a s/d. IV/c b.

Luas bangunan

70 m2

c.

Luas tanah

200 m2

d.

Fasilitas rumah :

1)

Ruang Tamu

2) 3) 4) 5) 6) 7)

Ruang Makan Ruang Tidur Kamar mandi/WC Dapur Gudang Ruang Cuci

1ruang 1 ruang 3 ruang 1 ruang 1 ruang 1 ruang 1 ruang

e.

Konstruksi :

1)

batu belah/beton bertulang/kayu kelas

Pondasi

II

2)

Struktur

3) 4) 5) 6)

Lantai Dinding Plafond Atap

7) 8)

Kosen dan daun pintu/jendela Utilitas : a) Air bersih

9)

4.

beton bertulang/baja/kayu kelas II keramik/vinil/tegel PC bata/bataco diplester dan dicat tembok asbes semen/kayu lapis dicat genteng/sirap/asbes/seng kayu dicat PAM, sumur pantek,

b) Tandon air c) Listrik

min 1 m3

d) Septictank dan rembesan Pagar

2 - 4 m3

PLN 900 - 1350 VA

batu bata/bataco, besi, baja, kayu.

Tipe D a. Diperuntukan: 1) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian 2) Pejabat-pejabat yang jabatannya setingkat dengan nomor 1) 3) Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat/golongan III/a s/d. Ill/d b.

Luas bangunan

50 m2

c.

Luas tanah

120 m2

d.

Fasilitas rumah :

1) 2) 3) 4) 5) 6) e.

Ruang Ruang Ruang Kamar Dapur Ruang

1ruang 1 ruang

Tamu Makan Tidur mandi/WC

2 1 1 1

Cuci

ruang ruang ruang ruang

Konstruksi :

1) Pondasi

:

batu belah/beton bertulang/kayu kelas II

2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

Struktur : Lantai : Dinding : Plafond : Atap : Kosen dan daun pintu/jendela Utilitas : a) Air bersih :

b) Tandon air c) Listrik d) Septictank dan rembesan 9) Pagar 5.

: : : :

beton bertulang/baja/kayu klas II keramik/vinil/tegel PC bata/bataco diplester dan dicat tembok asbes semen/kayu lapis dicat genteng/ sirap/asbes/ seng kayu dicat PAM, sumur pantek, min 1 m3 PLN 900 - 1350 VA 2 -4m3

batu bata/bataco/besi/baja/kayu.

Tipe E a. Diperuntukan: 1) Kepala Sub Seksi 2) Pejabat-pejabat yang jabatannya setingkat dengan nomor 1)

3)

Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat/golongan II/d kebawah

b. Luas bangunan

: 36 m2

c.

:

Luas tanah

100 m2

d.

Fasilitas rumah :

1) 2) 3) 4) 5) 6) e.

Ruang Tamu Ruang Makan Ruang Tidur Kamar mandi/WC Dapur Ruang Cuci

1ruang 1 ruang 2 ruang 1 ruang 1 ruang : 1 ruang

Konstruksi :

1) Pondasi

batu belah/ beton bertulang/ kayu kelas II

2) 3) 4) 5) 6)

Struktur Lantai Dinding Plafond Atap

: : : : :

beton bertulang/ baja/ kayu kelas II keramik/ vinil/ tegel PC bata/ bataco diplester dan dicat tembok asbes semen/kayu lapis dicat genteng/ sirap / asbes/ seng 7) Kosen dan daun pintu/jendela : kayu dicat 8) Utilitas : a) Air bersih PAM, sumur pantek, b) Tandon air min 1 m3 c) Listrik PLN 900 - 1350 VA d) Septictank dan rembesan : 2 - 4 m3 9) Pagar batu bata/bataco/besi/baja/kayu II.

Luas Rumah Negara Tidak Sesuai Standar.

1. Dalam hal besaran luas lahan telah diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan dalam peraturan setempat, maka standar luas lahan dapat disesuaikan;

2. Dalam

hal

Rumah

Negara

dibangun

dalam

bentuk

bertingkat/Rumah susun, maka luas lahan tersebut tidak disesuaikan dengan kebutuhan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah;

bangunan berlaku,

3. Toleransi maksimal kelebihan luas tanah berdasarkan lokasi Rumah Negara: a.

DKI Jakarta

20%

b.

Ibukota Provinsi

30%

c. Ibukota Kab/Kota

40%

d.

50%

Perdesaan

Perkecualian terhadap butir 3 apabila sesuai dengan ketentuan RT/RW setempat atau letak tanah disudut. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Pelaksana Tugas, ttd.

BAMBANG TJAHJONO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGlAN HUKUM DAN HUMAS,

Pembina Tk.I (IV/b) NIP. 19680619 199403 1 002

LAMPIRAN II

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

nomor

KP 571 TAHUN 2014

tanggal

01 DESEMBER 2014

1. Contoh Surat Pengajuan Pendaftaran Rumah Negara KANTOR/ UPBU/ SATPEL :

Tanggal/ Bulan/ Tahun

Nomor

Lampiran Kepada

Perihal

Yth.

Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Ditjen Cipta Karya/ Dinas Pekerjaan Umum

Di.

SURAT PENGANTAR

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat berkas permohonan pendaftaran Rumah Negara berikut Daftar Inventaris, Kartu Legger dan Gambar Legger masingmasing dalam rangkap 3 (tiga) untuk diberikan Huruf Daftar Nomor (HDNo) sebagai berikut : NO

URAIAN

BANYAKNYA

KETERANGAN

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih. ESELON 11/ KEPALA KANTOR/ SATPEL

Tembusan :

Sekretaris Ditjen Perhubungan Udara

NIP.

2. 1 •»<>

Daftar Inventarisasi Rumah Negara (Gol I Dan II) 1 ~JrJ

WW

A *i>W

|

A

•-•

A

n g w ^ Ot»-Airii MCNtf

tOO*A

5TAJ

((Ml

001

•UKS

MA* AT AS

IU>5

i**2} [lAMJ^. haf'J'- m

IMMM

>'AJ(CA«pj

Sl,A»AC* MK1 A

«r

JA»»*A.M

PtAYA

1GHOI 2

T A R A H

1 S JT m a v m a H

f

r »Aii.**'fw>

U.:. twww

.'

4

|

4

1

8

V

'•:

Jl)Mi»n

• i

ii !

I?

i«

>*

B

1

ESELON 11/ KEPALA KANTOR/ SATPEL

NIP.

3. Kartu Legger KARTU I.EOOGR RUM A H

HUBUF

JALAN

DAFTAR

KEL / DESA

N F. O A R A

kKMKNTKRIAN

NOMOR

KECAMATAN

( IIDNO |

KOTA / KAD

SATMINKAL / UNfT KER.IA

I.KMBAC.A

PROV1NSI

DATA BAHCUNAN 8AHAN BANG UN AN

STRUKTUR

SK

PENETAPAN STATUS

STATUS GOLONGAN

1 Peniitup lanTai

1 Pondnsi

2 Dmding

2 Uuitai (btmngkal)

3 Prnutup plafond

3 Kolom

4 Pcnuiup Map

4 ESaJok

5 Ku v-u daii rtaun pintu /

B Railgka ..'..|.

TH'fc

HO. TGL.

jcndela UTIIJTAS. PRASARANA DAN SARANA DALAM DANGUNAN / LINUKUNUAN

OAMBAR

MACAM

I |PAM

1 Air f>*raih

8 FVn-rnngiin

[ ) Suxui pantek

2 Snluran air hujan

0 T..I.. IMUr*

1 AC Window

I Atom*

| ) H«k prnajnpung

4 Pcmbuangan kotorrin 5 Sepriktniik At re«apan

1

10 Trlcpon

l Snluran

1 Hnk petuunpung

I I Prnangkal peril

1 Komwitoornl

1

1 2 Tiuidon air !>«• r*ih

i

13 1natal a « (a*

) Snluntn gaaKom , LVC

6 Sarnna pengaman bahaya kebakaran

J Sumhrr davs liMrik

J Firr rxtingnivhrr [ )PLN .

BANYAKNYA

1 Lnnipu [icon

I ITalang ) Snluran hii£Kiin£AEi

3 Perobuati|(Aji Hit kotor

SKALA

1 Lampu pijar

14 ('agar l>alam;ui

VA

KONSTRUKSI I P SP D | kikal

M3

) pMaaiignii batU haw

.IUMI.AH LANTAI

I.T

LUAS HANCUNAN INDUK BANG'JNAN SAMPING

M3 MS

JUMI.AH

M3

IBcm

D1D1R1KAN / D1BK1.1 , DIPEROI.EH TAHUN

LUAS1M2)

B 1 AY A

SUMBER BlAV A

TAHUN

1 Rp)

BIAYA

1 Rp) TAMBAH

IZIN MBNtMHKAN

KURANO

U1N CENCOUNAAN

BANUCNASjIMPl

BA JOJ NAN IIPC 1 DATA TANAH/PBRSII CMBBU / DIPEROLEH

TAHUN

LUAS

BIAYA

STATUS / JF.NIS HAK SUMBER BIAYA

HAk PAKAI, HAK GUNA BANOUNAN. HAK MILIK. DLL

4. Gambar Legger GAMBAR LEGGER NOMOR TANOOA1.

KQNSTRQKSI PONDAS1 KERANQKA DIN DING

KUDA-KUDA RANGKA ATAP A'l'AP KUSKN

DAUN PINTU/JENDELA LANTAI

PLAFON RAK MAND1

KLOSET

PENERANOAN A I R

PEM BUANGAN KOTORAN RUANGAN

RUMAH INDUK RUMAH SAMP1NG TERAS

LUAS RUMAH INDUK

M

RUMAH SAMPING

TERAS

V,

JUMLAH

M

TANAH

JAKARTA,

NIP.

IIURUF DAFTAR NO.

S K A L A

KEMENTERIAN

PERHUBUNGAN

(SATMINKAL ESELON I)

JALAN 1 .200

KELURAHAN

D E N A H

: I : 200

KECAMATAN

S IT U A S I

: 1 : 1000

KAB/KOTA

TAMPAK MUKA

RUMAH NEGARA GOLONGAN I / II

DIBANGUN TAHUN

DIUKUR OLEH

5. Contoh Surat Usulan Penetapan Status Rumah Negara

KANTOR/ UPT/ SATPEL :

Nomor

20XX

Lampiran : Usulan Penetapan Status Rumah Negara Yth.

Perihal

Kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara Di Jakarta

Menunjuk

surat pendaftaran Rumah Negara Nomor tanggal Perihal , dengan ini kami mengusulkan penetapan status Rumah Negara pada Kantor/ Bandar Udara/ Satpel berikut Daftar Inventaris, Kartu Legger dan Gambar Legger masing-masing dalam rangkap 3 (tiga) untuk) dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut : NO

URAIAN

BANYAKNYA

KETERANGAN

Demikian atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih. KEPALA KANTOR/ BANDARA/ SATPEL

NIP.

Tembusan :

1. 2.

Sekretaris Ditjen Perhubungan Udara; Kepala Bagian Keuangan. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA



KEPAL^^Gpir^ÛM DAN HUM7 ,'Ar/

^Tk.I (IV/b) NIP. 19680619 199403 1 002

LAMPIRANIII.l

PERATURAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR : KP 571 TAHUN 2014 TANGGAL : 1 DESEMBER 2014

KRITERIA KEDINASAN DAN FAKTOR SOSIAL

PEJABAT DAN/ATAU PEGAWAI NEGERI SIPIL NO

1

2

3 4

5

6

7

8

9

KRITERIA

TIPEB

TIPEC

TIPED

TIPEE

Masa Kerja

20 Tahun

15 Tahun

10 Tahun

10 Tahun

Pangkat

IV/d

IV/a

Ill/a

Il/d

Jabatan/ Eselon

Eselon II

Eselon III

Minimal

Minimal

Staf

Staf

Mutasi

Kepentingan

Kepentingan

Kepentingan

Kepentingan

Dinas

Dinas

Dinas

Dinas

Minimal

Minimal

Minimal

Minimal

Strata 2

Strata 1

Strata 1

(Dua)

(Satu)

(Satu)

SLTA/ Sederajat

Minimal

Minimal

Minimal

Minimal

DP3

Nilai Ratarata 85

Nilai Rata-

Nilai Rata-

rata 85

rata 85

Nilai Ratarata 85

Umur

Minimal 40

Minimal 35

Tahun

Tahun

Minimal 30 Tahun

Status/ Kondisi

Minimal

Minimal

Minimal

Rumah

Kontrak

Minimal Kontrak

Kontrak

Menumpang

Sendiri

Sendiri

Sendiri

Susunan

Isteri/

Isteri/

Isteri/

Isteri/

Keluarga

Suami Anak

Suami Anak

Suami Anak

Suami

2 (Dua)

2 (Dua)

1 (Satu)

Pendidikan

Minimal 25 Tahun



BAMBANG TJAHJONO

lai dengan aslinya KEP^

J Hvj'KUM DAN HUMAS, direktoratIjenderal ] perhubungîuidaf' ISRAEUfcMAYAT

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. I§6g0619 199403 1002

LAMPIRAN III.2 PERATURAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR

: KP 571 TAHUN 2014

TANGGAL

: 1 DESEMBER 2014

PENILAIAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA DI LINGKUNGAN DITJEN PERHUBUNGAN UDARA NAMA N.I.P

UNIT KERJA DIISI IGL

FAKTOR YANG

M

PENILAIAN

(TANDA = 0]

—

_

*T

DINILAI 1

MASA KER1A

0

11

2 |3J-»|sle|7|8

<0 lOO)

0

14

8

PANGKAT

Id

'

(20 lOO)

16

20

24

Ic

lb

20

JABATAN/

12

Id

30

25

STAF

28

9 1 10 1 11 1 12 1 13 I 14 1 15 1 16 1 17 1 18 1 19

36 40

32 Ma

35

44 1 48

lib

40

45

52

56 1 60 1 64 1 68 1 7?

lie

lid

50

55

20 1 21 1 22 1 23

76 80 184 1 88

Ilia

nib

ilk

60

65

70

92 IVa

Hid 75

ES.IV

ES.III

ES.II

ES.I

EX.ES.IV

60

70

HO

90

lOO

65

26

lOO | 100

1 27

28

85

1 29

1 30

100 | 100 1 100

IVc

IVb

80

ES.V

24 1 25

96 1 lOO

IVd

EX.ES.III

0.20

IVe

95

90

lOO

0.10

EX.ES II

ESELON

(SO lOO)

SO

MUTMI '

5

SO

SLTP/SEDERAJAT

SITA/SEDERAJAT

DIM

20

30

SO

10 OPJ

,.

n

. .

10 .j

..

. .

.,

:..

STATUS/

.„

,,

K>

. .

,.

70

..

„ M

n

.,

,.,

M

*.'

H

,.

„

,:

„

M

»•

u

.,.

v.

n

*<•

a

5-

S.3

90

100

0,10

lOO „

i*

COS

S.2

NILAI RATA RATA 91-1O0

85

40

UWUR

(20-100)

S.I

NILAI RATA-RATA 76-90

NILAI RATA RATA 61-75

(70-100)

0,15

lOO

(10-1OO) 1

85

KEPENTINGAN DINAS

70

0

OENDIDKAN

75

MELEBIHI MASA KERJA DI IRJA/TIMTIM

PERMOHONAN SENDIRI

(lO-lOO)

...

«,

...

,.

„

4l **

t*

«

TO

..

„ *«

„

„

>r

|f n

(1 ,;

0.10

0. M

IS

—

^

M •-*

M

„

.,

,;

M

*i

MESS

MENUMPANG

KONTRAK SENDIRI

KONTRAK PEMERINTAH

FORCE MAJURE

70

80

lOO

lOO

100

»•

LOO

0.15

KONDISI RUMAH •

(70 10O)

FAMILY MAK.2 KELUARGA

FAMILY 1

5

ISTERI /SUAMI

FAMILY MAK. 3

FAMILY 2

ANAK 1

ANAK 2

10

20

9

io

0.10

KEPALA KELUARGA/ LAJANG

ANAK 3

30

20

40

CO'. IKMtAH N

T


Pelaksana Tugas,

iaij sesuai dengan ashnya

ttd.

UKUM DAN HUMAS, BAMBANG TJAHJONO

.^kll (IV/b) 9 199403 1 002

LAMPIRAN III.3

PERATURAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR : KP 571 TAHUN 2014 TANGGAL

: 1 DESEMBER 2014

KETENTUAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA GOLONGANI 1.

Surat Izin Penghunian Rumah Negara Golongan I ini hanya berlaku selama Pemegangnya (yang berhak) menduduki jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal

2.

Pemegang Surat Izin Penghunian Rumah Negara, ini harus mengosongkan Rumah tersebut dan menyerahkan Rumah dalam keadaan lengkap kepada Direktur Jenderal dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tidak menduduki jabatan.

3.

Dilarang memindahkan hak Surat Izin Penghunian Rumah Negara ini atau menyewakan/ mengontrakan sebagian atau seluruh bangunan.

4.

Dilarang

mengubah

atau menambah bangunan

rumah tanpa izin dari

Direktur Jenderal. 5.

6.

Dilarang menggunakan sebagian atau keperluan lain diluar yang telah ditentukan.

seluruh

rumah

untuk

Pemegang Surat Izin Penghunian Rumah Negara wajib memelihara sebaikbaiknya Rumah Negara tersebut.

7.

Pemegang Surat Izin Penghunian Rumah Negara wajib membayar sewa Rumah Negara.

8.

Penghuni membayar pajak-pajak, retribusi dan Iain-lain yang berkaitan dengan penghunian rumah negara dan membayar biaya pemakaian daya listrik, telepon, air, dan/atau gas.

9.

Pemegang Surat Izin Penghunian Rumah Negara bertanggung jawab atas segala biaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi sebagai akibat kesalahan / kelalaiannya.

10.

Setelah

dikeluarkan

Surat

Izin

Penghunian

Rumah

Negara,

Rumah

Negara dimaksud harus sudah ditempati oleh yang berhak.

11. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dimaksud diatas dapat berakibat dibatalkannya Surat Izin Penghunian Rumah Negara. 12. Surat Izin Penghunian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa jika dikemudian hari ternyata

ada kekeliruan, maka

Surat Izin Penghunian ini dapat dicabut atau diubah sebagaimana mestinya. Telah membaca dan sanggup mentaati ketentuan-ketentuan termaksud diatas Pejabat yang Ditunjuk

Materai

Rp. 6.000 Pas foto

pemohon

(

3x4



BAMBANG TJAHJONO

an aslinya KEP

DAN HUMAS,

(IV/b) 99403 1 002

LAMPIRAN III.4

PERATURAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR

: KP 571 TAHUN 2014

TANGGAL

: 1 DESEMBER2014

KETENTUAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA GOLONGAN II

1.

Surat Izin Penghunian Rumah Negara Golongan II ini hanya berlaku selama Pemegangnya (yang berhak) bekerja di lingkungan Direktorat Jenderal

2.

Pemegang Surat Izin Penghunian Rumah Negara, ini harus mengosongkan Rumah tersebut dan menyerahkan Rumah dalam keadaan lengkap kepada Direktur Jenderal dalam waktu 2 (dua) bulan setelah yang bersangkutan tidak berhak lagi menghuni Rumah Negara Golongan II karena : pensiun, diberhentikan dengan hormat, atau tidak dengan hormat, meninggal dunia, mutasi ke daerah atau instansi lain, berhenti atas kemauan sendiri, melanggar larangan penghunian Rumah Negara.

3.

Dilarang memindahkan hak Surat Izin Penghunian Rumah Negara ini atau menyewakan/ mengontrakan sebagian atau seluruh bangunan.

4.

Dilarang

mengubah

atau menambah bangunan

rumah tanpa izin dari

Direktur Jenderal.

5.

Dilarang menggunakan sebagian atau keperluan lain diluar yang telah ditentukan.

seluruh

rumah

untuk

6.

Pemegang Surat Izin Penghunian Rumah Negara wajib memelihara sebaikbaiknya Rumah Negara tersebut.

7.

Pemegang Surat Izin Penghunian Rumah Negara wajib membayar sewa Rumah Negara.

8. 9.

Pemegang Surat Izin Penghunian Rumah Negara membayar pajak-pajak, retribusi dan Iain-lain yang berkaitan dengan penghunian rumah negara dan membayar biaya pemakaian daya listrik, telepon, air, dan/atau gas. Pemegang Surat Izin Penghunian Rumah Negara bertanggung jawab atas segala biaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi sebagai akibat kesalahan /kelalaiannya.

10. Setelah

dikeluarkan

Surat

Izin

Penghunian

Rumah

Negara,

Rumah

Negara dimaksud harus sudah ditempati oleh yang berhak.

11. Pelanggaran

terhadap

ketentuan-ketentuan

dimaksud

diatas

dapat

berakibat dibatalkannya Surat Izin Penghunian Rumah Negara.

12. Masa berlakunya izin penghunian Rumah Negara Golongan II adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang/ dicabut setelah dilakukan evaluasi.

13. Surat Izin Penghunian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa jika dikemudian hari ternyata ada kekeliruan, maka Surat Izin Penghunian ini dapat dicabut atau diubah sebagaimana mestinya. Telah membaca dan sanggup mentaati ketentuan-ketentuan termaksud diatas

Materai

Pejabat yang Ditunjuk

Rp. 6.000 Pas foto

pemohon 3x4


Pelaksana Tugas

Salin^riv4;esiAai dengan aslinya

KEPAL^ÂGIKN mfeM DAN HUMAS, ,direktoL JENDERAL\ *\; P[!RHUBU»

kTk.I (IV/b) NIP. 19680619 199403 1 002

U' BAMBANG TJAHJONO

LAMPIRAN III.5

PERATURAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

nomor

KP 571 TAHUN2014

TANGGAL

: Q1 DESEMBER 2014

KEPUTUSAN NOMOR

TENTANG

PENUNJUKAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA

Menimbang

1.

bahwa Rumah Negara Golongan II dengan Keputusan Nomor tanggal

Kecamatan

terletak

di

Jalan

Kab/ Kota

,

Kelurahan

Provinsi

, telah di

izinkan untuk ditempati oleh Saudara 2.

bahwa berkenaan dengan

izin tersebut diatas perlu mengatur

penghunian dan persewaan Rumah Negara dimaksud. Mengingat

1.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara.

2.

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara;

3.

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

4.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara;

5.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.60 Tahun 2010 tentang

6.

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan; Surat Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor

373/KPTS/M/2001 tanggal 16 Juli 2001 tentang Sewa Rumah Negara. MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

Kedua

Menunjuk Rumah Negara yang terletak di : Golongan dan Klas/ Tipe : Untuk ditempati : Jabatan

;

Pangkat/ Gaji Pokok Terhitung mulai Uang sewa perbulan

: :

Pembayaran sewa terhitung mulai rumah tersebut ditempati oleh yang bersangkutan yaitu sejak tanggal , dengan memotong langsung dari

daftar gaji yang dilakukan oleh bendaharawan dan harus disetor langsung ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, serta menyampaikan 1 (Kepala Kantor/ Satpel yang (satu) bukti setor kepada bersangkutan) Ketiga

Ketentuan penghunian Rumah Negara Golongan II tersebut sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

Keempat

Apabila ketentuan tersebut pada diktum Ketiga tidak ditaati oleh penghuni maka hak penghunian yang diberikan kepadanya dapat dicabut dan segala akibat yang timbul karena pencabutan izin tersebut dibebankan kepada yang bersangkutan

Kelima

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya bila dikemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini. DITETAPKAN DI

: JAKARTA

PADA TANGGAL

:

NIP.



BAMBANG TJAHJONO

Salin^n-i^qsuai dengan aslinya

KEPALA^ÂSlp^l/JiUM DAN HUMAS, ISRAFjappAYAT

~*qip^k.I (IV/b)

NIP. 19680^9 199403 1 002

LAM PI RAN IV


NOMOR TANGGAL

: Kp 571 TAHUN 2014 : 01 DESEMBER 2014

(Tempat),(Tanggal Bulan Tahun)

Nomor

Lampiran Usui Pengalihan Status

Perihal

Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III

Yth.

Kepada Menteri Perhubungan

Cq. Sekretaris Jenderal

Kementerian Perhubungan Di

Jakarta

Dengan ini, kami usulkan agar rumah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tersebut di bawah ini dapat dialihkan statusnya dari Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III.

Adapun rumah tersebut di atas telah kami tetapkan menjadi Rumah Negara Golongan

II

dengan

Surat

Keputusan

Nomor

tanggal dan telah didaftarkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta telah memenuhi syarat untuk dilalihkan statusnya dari Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan dialihkannya status golongan rumah tersebut menjadi Rumah Negara Golongan III maka wewenang penunjukan penghuni dan pengelolaannya menjadi wewenang Departemen Pekerjaan Umum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara jo. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara, beserta peraturan pelaksanaannya A.

LETAK

RUMAH

Nama Jalan

Kelurahan/ Kecamatan Kota/ Kabupaten Provinsi B.

PENGHUNI RUMAH Nama

Instansi tempat kerja Pangkat dan Golongan Jabatan

SIP No./ tgl. C.

PEROLEHAN

Dibangun/ Dibeli/ Diperoleh/ Hadiah/ Peninggalan dengan biaya sebesar Rp ( anggaran

nomor

oran{

Asing*) pada tahun yang bersumber dari

D.

LAMPIRAN

1. Gambar legger rumah dan situasi;

2. Fotocopy Surat Keputusan Penetapan Rumah Negara; 3.

Fotocopy surat/ Keterangan hak atas tanah;

4. Fotocopy surat/ Keterangan otorisasi pembangunan rumah (DIPA) 5. Fotocopy surat/ Keterangan 1MB; 6. Fotocopy Surat Ijin Penghunian Rumah Negara Golongan II; 7. Surat Keterangan Status Kepegawaian Terakhir;

8. Berita Acara Pengukuran/ Pemeriksaan Rumah Negara; 9. Surat Keterangan rumah/ tanah tidak dalam sengketa; 10. Surat pernyataan penghuni sanggup membeli Rumah Negara; 11. Surat izin dari pemegang hak atas tanah apabila Rumah Negara tersebut berdiri di atas tanah pihak lain

Sekretaris Direktorat Jenderal / Kepala Kantor

NIP.


Pelaksana Tugas ttd. BAMBANG TJAHJONO

dengan aslinya

-suai

KEPA^gAGIv

IrC -4

JKUM DAN HUMAS,

<*Y,

lU(|§|S \A

ISRAELEfflAYAT rk.I (IV/b)

NIR'196S66l9'199403

1 002

LAMPIRAN V. 1


T?^RM IANGGAL

KP 5?1 TAHUN 2Q14 2014 Q1 pESEMBER

BERKAS PERMOHONAN PENGALIHAN HAK RUMAH NEGARA

A.

PEGAWAI NEGERI SIPIL 1.

Permohonan

2.

Surat Izin Penghunian

3.

Surat Keterangan Masa Kerja Surat Pernyataan Belum Pernah Membeli/ Memperoleh Fasilitas Rumah dan/atau Tanah Tanda Buktir Pembayaran Sewa Rumah

4.

5.

7.

Surat Keputusan Rumah Negara Golongan III Surat Keterangan Rumah Tidak Sengketa

8.

Gambar Legger/ Gambar Situasi & Perubahan

9.

SPPT PBB Bangunan Tahun Berjalan

6.

B.

Fotokopi Form E Form F

Fotokopi Fotokopi Form G

Fotokopi Fotokopi

PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI

1.

Permohonan

2.

Surat Izin Penghunian : Fotokopi Surat Keputusan Pensiun/ Perintis Kemerdekaan/ : Fotokopi Veteran

3.

C.

Form A

4.

Surat Pernyataan Belum Pernah Membeli/

5.

Memperoleh Fasilitas Rumah dan/atau Tanah Tanda Bukti Pembayaran Sewa Rumah

6. 7.


8.

Gambar Legger/ Gambar Situasi & Perubahan

9.

SPPT PBB Bangunan Tahun Berjalan

: Form B

Form F


Fotokopi Fotokopi

JANDA/ DUDA PEGAWAI NEGERI 1.

Permohonan

2. 3.

Surat Izin Penghunian Surat Keterangan Meninggal Suami/ Istri

4.

Surat Keputusan Penerima Pensiun

Fotokopi

5.

Surat Keterangan Masa Kerja Almarhum

Form E

Form C

Fotokopi Dari Lurah disahkan Camat

Suami/ Istri

6.

Surat Pernyataan Belum Pernah Membeli/

7.


8. 9.


10. Gambar Legger/ Gambar Situasi & Perubahan

11. SPPT PBB Bangunan Tahun Berjalan D.

Form F


Fotokopi Fotokopi

JANDA/ DUDA PEGAWAI NEGERI (ANAK SAH) 1.

Permohonan

Form D

2.

Surat Izin Penghunian Surat Keterangan Meninggal Suami/ Istri Pegawai Negeri Yang Bersangkutan

Dari Lurah

disahkan Camat

5.

Surat Keputusan Pensiun Janda/ Duda Surat Pernyataan Belum Pernah Membeli/

Form F

6.


Fotokopi

3.

4.

Fotokopi

Fotokopi

7.

Akta Kelahiran Bagi Anak Kandung atau Surat Penetapan Anah Sah dari Pengadilan Negeri

8.

Surat Penunjukkan Pelaksana Ahli Waris

Fotokopi Fotokopi

9.

Apabila Anak Lebih Dari 1 (Satu) Orang Surat Keputusan Rumah Negara Golongan III

Fotokopi

10. Surat Keterangan Rumah Tidak Sengketa 11. Gambar Legger/ Gambar Situasi & Perubahan 12. SPPT PBB Bangunan Tahun Berjalan

Form G

Fotokopi Fotokopi



an aslinya KEP

UM DAN HUMAS,


LAMPIRAN V.2


: 1 DESEMBER 2014

Catatan : diisi dengan huruf cetak/di-tik Kepada

Yth. Menteri Pekerjaan Umum Cq. FORMA

Yth.

Direktur

Jenderal

Cipta

Karya

PNS

Melalui Direktur Penataan

Bangunan dan Lingkungan /Kepala Dinas PU Provinsi di

Lampiran : Perihal

:

PERMOHONAN

PENGALIHAN HAK RUMAH NEGARA

Yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama

:

2. Tempat dan tanggal lahir 3. Instansi tempat kerja

: :

4. Jabatan

:

5. 6. 7. 8.

: : :

Pangkat dan Golongan Gaji Pokok Masa kerja pada pemerintah Rumah negara yang dihuni A. Letak Jalan Blok

: : :

Kelurahan / Kecamatan Kabupaten/ Kota B. Huruf Daftar Nomor

: : :

9. Tanggal dan nomor Keputusan Izin

Penghunian

:

Mengajukan permohonan pengalihan hak rumah negara yang saat ini saya tempati, berdasarkan Undang-undang Nomor 72 tahun 1957 jo Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1994 jis Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2005.

Demikian permohonan ini saya sampaikan beserta lampirannya untuk dapat dikabulkan >

Mengetahui/menyetujui : *)

Pemohon

Materai Rp.6000

Diisi oleh Instansi tempat bekerja. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA



KEPM$3S3f&3iUKUM DAN HUMAS,

-Tk.I (IV/b) NIP. 19680619 199403 1 002

BAMBANG TJAHJONO

LAMPIRAN V.3


: 1 DESEMBER 2014

Catatan : diisi dengan huruf cetak/di-tik Kepada Yth. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cq. FORMB

Yth.

Direktur Jenderal Cipta Karya Melalui Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan /Kepala Dinas PU Provinsi

PENSIUNAN

di

Lampiran : Perihal

:

PERMOHONAN


Yang bertanda tangan di bawah ini : 1.

Nama

:

2. Tempat dan tanggal lahir 3. Pekerjaan Sekarang

: :

4.

:

Instansi terakhir

Tempat Bekerja 5. Masa kerja pada Pemerintah 8. Rumah negara yang dihuni A.

Letak

:

:

Jalan

:

Blok

:

Kelurahan / Kecamatan Kabupaten/ Kota B. Huruf Daftar Nomor

: : :

9. Tanggal dan nomor Keputusan Izin Penghunian

:

Mengajukan permohonan pengalihan huni, berdasarkan Undang-undang Nomor 72 tahun 1957 jo Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1994 jis Peraturan Pemerintah

Nomor 31 tahun 2005.

Demikian permohonan ini saya sampaikan beserta lampirannya untuk dapat dikabulkan >


Pemohon

Materai Rp.6000

(

::..

)

*) Diisi oleh Instansi tempat bekerja.

(

)



BAMBANG TJAHJONO

lengan aslinya UKUM DAN HUMAS,

Tk.I (IV/b) NIP. 19680619 199403 1 002

LAMPIRAN V.4

PERATURAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR : KP 571 TAHUN 2014

TANGGAL

: 1 DESEMBER 2014

Catatan : diisi dengan huruf cetak/diketik

Kepada Yth. Menteri Pekerjaan Umum Cq. FORMC

Yth.

(JANDA/DUDA

Direktur Karya

Jenderal

Cipta

Melalui Direktur Penataan

PNS


Lampiran : Perihal

:

PERMOHONAN


Yang bertanda tangan di bawah ini : 1.

Nama

:

2. 3. 4. 5. 6.

Tempat dan tanggal lahir : Pekerjaan : Tunjangan Pensiun Janda/Duda Nama Almarhum Suami/ Istri : Tempat dan tanggal Meninggalnya suami/ istri : 7. Instansi tempat bekerja terakhir Almarhum suami/istri 8. Masa kerja pada Pemerintah 8. Rumah negara yang dihuni A.

Letak Jalan

: :

Blok

:

Kelurahan / Kecamatan Kabupaten / Kota B. Huruf Daftar Nomor

:

: :

: : :

9. Tanggal dan nomor Keputusan Izin Penghunian

:

Mengajukan permohonan pengalihan hak Rumah Negara yang saat ini saya huni, berdasarkan Undang-undang Nomor 72 tahun 1957 jo Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1994 jis Peraturan Pemerintah

Nomor 31 tahun

2005.

Demikian permohonan ini saya sampaikan beserta lampirannya untuk dapat dikabulkan


Pemohon

Materai Rp.6000


Pelaksana Tugas ttd.

in sesuai dengan aslinya BAGJAN HUKUM DAN HUMAS, DIREKTORAT JENDERAL. PERHUBUNGANI

ISRAFULHAYAT


BAMBANG TJAHJONO

LAMPIRAN V.5

PERATURAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR TANGGAL

: KP 571 TAHUN 2014 : 1 DESEMBER 2014

Catatan : diisi dengan huruf cetak/di-tik Kepada

Yth. Menteri Pekerjaan Umum Cq. FORMD

Yth. Direktur

(AnakSah)

Jenderal

Cipta

Karya Melalui Direktur Penataan


Lampiran :

Perihal : PERMOHONAN PENGALIHAN HAK RUMAH NEGARA Yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama : : 2. Tempat dan tanggal lahir 3. Pekerjaan : 4. Tunjangan Pensiun Janda/Duda : 5. Nama Almarhum Janda/ Duda : 6. Tempat dan tanggal Meninggalnya Janda/ Duda :

7. Instansi tempat bekerja terakhir

:

Almarhum

8. Masa kerja pada Pemerintah 8. Rumah negara yang dihuni A. Letak Jalan

: ;

Blok

:

:

''"'"""'''""'

Kelurahan/ Kecamatan : Kabupaten / Kota : B. Huruf Daftar Nomor : 9. Tanggal dan nomor Keputusan Izin Penghunian

:

Mengajukan permohonan pengalihan hak Rumah Negara yang saat ini saya huni, berdasarkan Undang-undang Nomor 72 tahun 1957 jo Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1994 jis Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2005.

Demikian permohonan ini saya sampaikan beserta lampirannya untuk dapat dikabulkan

Mengetahui/ menyetujui

Pemohon

Materai Rp.6000



KEP.

gan aslinya KUM DAN HUMAS,

(IV/b) NIP. 19680619 199403 1 002

BAMBANG TJAHJONO

LAMPIRAN V.6 PERATURAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR

: KP 571 TAHUN 2014

TANGGAL

: 1 DESEMBER 2014

Catatan : diisi dengan huruf cetak/diketik FORME

SURAT KETERANGAN TENTANG MASA KERJA *) NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini, Nama

Pangkat/ Golongan Jabatan

Dengan ini menerangkan bahwa, Nama

Pangkat/ Golongan NIP

Jabatan

Penghuni dan Pemohon pengalihan Hak Rumah Negara, A.

Letak : Jalan

Blok

Kelurahan/ Kecamatan Kabupaten/ Kota B.

Huruf Daftar Nomor

Demikian keterangan ini dibuat untuk melengkapi permohonan pengalihan hak Rumah Negara yang bersangkutan.

NIP.

Diisi oleh Instansi tempat bekerja



BAMBANG TJAHJONO

an aslinya KEP

JKUM DAN HUMAS,

k.I (IV/b) NIP. 19680619 199403 1 002

LAMPIRAN V.7

PERATURAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR

: KP 571 TAHUN 2014

TANGGAL

: 1 DESEMBER 2014


FORMF

SURAT PERNYATAAN BELUM PERNAH MEMBELI/ MEMPEROLEH RUMAH NEGARA Saya yang bertanda tangan di bawah ini Nama

:

Penghuni dan Pemohon Pengalihan Hak Rumah Negara : A.

LETAK

Jalan Blok

Kelurahan/ Kecamatan Kabupaten/ Kota B.

Huruf Daftar/ Nomor

:

Dengan ini menyatakan bahwa saya belum pernah dengan jalan/ cara apapun memperoleh/ membeli rumah dari negara berdasarkan peraturan yang berlaku. Apabila pernyataan saya tidak benar, maka pengalihan hak Rumah Negara yang saya mohon ini dapat dibatalkan secara sepihak dan saya bersedia memikul kerugiankerugian Negara dan sanksi-sanksi yang ditimbulkan karenanya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Mengetahui/ Menyetujui :

Hormat Saya, Materai Rp. 6000



Salin,an sesuai dengan aslinya

KEPAUÂ^MÛKUM DAN HUMAS,

-Tk.I (IV/b) NIP. lM$0gl9 199403 1 002

LAMPIRAN V.8

PERATURAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR TANGGAL

: KP 571 TAHUN 2014 : 1 DESEMBER 204


SURAT KETERANGAN RUMAH TIDAK SENGKETA *) NOMOR :

FORMG

Yang bertanda tangan di bawah ini, Nama

Pangkat/ Golongan Jabatan

Dengan ini menerangkan bahwa Rumah Negara Golongan III : A.

Letak Jalan Blok

Kelurahan/ Kecamatan Kabupaten/ Kota

B. Huruf Daftar Nomor yang dihuni oleh Nama

Pangkat/ Golongan NIP

Jabatan

Tidak dalam sengketa dengan pihak manapun.

Demikian keterangan ini dibuat untuk melengkapi permohonan pengalihan hak Rumah Negara yang bersangkutan.

NIP.

Diisi oleh Instansi tempat bekerja



BAMBANG TJAHJONO

m sesuai dengan aslinya

IPAiiCSAGIfrHjUKUM DAN HUMAS, . DIREKTORAT JENDERAL ^

1 pERHUBUNGA' IS]

HAYAT

^g|]Jfc^Tk.I (IV/b) NIP. 19680619 199403 1 002

LAMPIRAN VI PERATURAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR TANGGAL

Kp 571 TAHUN 2014 : Ql DESEMBER 2014

PERHITUNGAN SEWA RUMAH NEGARA RUMAH SEWA :

Sb = 2,75 % x [(Lb x Hs x Ns) x Fkb] x Fk Sb :Sewa bangunan per bulan 2,75 %:Prosentase sewa terhadap nilai bangunan Lb :Luas bangunan dalam meter persegi Hs : Harga satuan bangunan per meter persegi Ns :Nilai sisa bangunan/layak huni (60%) Fkb:Faktor klasifikasi tanah/kelas bumi ( % ) Fk :Faktor keringanan sewa untuk PNS (5 %) KETERANGAN :

1.

PROSENTASE SEWA

Prosentase sewa terhadap nilai bangunan 2,75 %. 2. LUAS BANGUNAN (Lb) Luas bangunan dalam meter persegi dihitung dari as ke as. 3. HARGA SATUAN (Hs) a. Harga satuan bangunan sesuai klasifikasi dalam keadaan baru berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Setempat (Kabupaten/Kota) pada tahun yang berjalan. b. Harga satuan bangunan

1) Luas bangunan 36-95 m2 mengikuti harga satuan Tipe C,D,E. 2) Luas bangunan 96-185 m2 mengikuti harga satuan Tipe B. 3) Luas bangunan 186 m2 ke atas mengikuti harga satuan Tipe A. c.

Harga satuan bangunan semi permanen (dinding bagian bawah batu/batako dan bagian atas papan/anyaman bambu) 50 % x Hs.

4.

5.

NILAI SISA BANGUNAN (Ns)

Nilai sisa bangunan ditetapkan 60 % sebagai bangunan layak huni. (Nilai sisa bangunan antara 20 % s/d 100 % dengan rata-rata 60 %). FAKTOR KLASIFIKASI TANAH (Fkb) Faktor klasifikasi tanah adalah besar prosentase sewa terhadap klasifikasi tanah/kelas bumi sebagaimana tercantum dalam SPPT Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai berikut : Klasifikasi

Tanah

Penggunaan

Kelas Bumi Al 'All A21 A31 A41 s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. A10 A20 A30 A40 A 50

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

80

70

60

50

40

Tanah

Rumah

6. FAKTOR KERINGANAN (Fk)

Faktor keringanan sewa untuk PNS (5 %) 7. SEWA RUMAH NEGARA DENGAN LUAS TANAH MELEBIHI STANDAR

Standar luas tanah Rumah Negara sesuai Tipe : Tipe

Luas Bangunan

Luas Tanah

A

2.50 m2

tsoo i t l

B

A5n_m2_

D

190 m2 70 m2 •SO m2

E

36 rr.2

100 m2

900 m2 190 m2

Rumah Negara yang berdiri di atas persil dengan luas tanah melebihi luas standar lebih dari 20 % dikenakan sewa tambahan atas kelebihan luas tanah sebagai berikut : St = 2 % x [(Lt x NJOP) x Fk) / tahun St: Sewa kelebihan tanah per tahun 2 %: Prosentase sewa terhadap nilai tanah

Lt: Luas kelebihan tanah dari standar, dalam meter persegi NJOP: Nilai Jual Objek Pajak sesuai SPPT

Fk : Faktor keringanan sewa untuk PNS (5 %) 8.

Contoh Perhitungan Sewa untuk Lokasi DKI Jakarta : Kelas bumi : (A9), Fkb = 80 %

a. Es I = 2,75% x [250 m2 x Rp. 864.000 x 60% x 80%] x 5% = Rp. 142.500,-/bln

b. Es II = 2,75% x [120 m2 x Rp. 779.000 x 60% x 80%) x 5% = Rp. 61.697,-/bin

c. Es III = 2,75% x [70 m2 x Rp. 775.000 x 60% x 80%] x 5%

= Rp

34.881,-/bin

d. Es IV = 2,75% x [50 m2 x Rp. 775.000 x 60% x 80%] x 5%

= Rp

24.915,-/bln

e. Es V = 2,75% x [36 m2 x Rp. 775.000 x 60% x 80%] x 5%

= Rp.

17.798,-/bln



BAMBANG TJAHJONO

Saliii|[^ sesuai dengan aslinya

KEPA^^3ISN%nKUM DAN HUMAS, ' D!REKT0RAlU£liS&24L PCRHUBUNGAN UDAF

ISRAFtJLHAYAT


LAMPIRAN VII


NOMOR

: Kp 57iTAHUN 2014

TANGGAL

: Ql DESEMBER 2014

MONITORING SEWA RUMAH NEGARA

PADA KANTOR/UPBU/ SATPEL/ DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TAHUN

SEWA NO.

NO. SIP

MASA BERLAKU

NAM A PENGHUNI

G.OL/

PER

TIPE

BULAN

(Rp) 1.

IUNGGA

PEMBAYARAN SEWA (BULAN) 1

Rp.

2

Rp-

3

Rp-

4

Rp.

5

Rp.

&

7

8

Rp

Rp.

Rp.

2.

3. 4. 5.

£. 7. 8.

KEPALA KANTOR/ UPBU/ SATPEL.

KAN

9

Rp-

10

11

?2

RP-

Rp

Rp

KBT.

MONITORING FUNGSI RUMAH NEGARA


Kesesuaian

NO.

NO. SIP

MASA BERLAKU

NAMA PENGHUNI

GOL/

Penandatangan

TIPE

SIP

Fungxi Rumah N«gara Sem 1

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7.

8.


S«m2

KET.

LAPORAN MONITORING RUMAH NEGARA


SEWA NO.

NO.

MASA

NAMA

GOL/

SIP

BERLAKU

PENGHUNI

TIPE

KESESUAIAN

PEMBAYARAN SEWA (BULAN)

PER

TUNGGA

BULAN

(Rp.)

KAN

1

2

3

4

5

&

7

8

?

10

11

PENAN DA TANG AN

FUNGSI RUM AM NEGARA

KET.

AN SIP

12

SEM

SEM

1

II

1 2 3 4

5 6

7 8



Pelaksana Tugas

ai dengan aslinya KEP

&TKUM DAN HUMAS,

ttd. BAMBANG TJAHJONO

LbinaTk.I (IV/b) NIP. 19680619 199403 1 002

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR : KP 571 Tahun 2014 TENTANG

Recommend Documents