PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR : KP 25 TAHUN 2014 TENTANG

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR : KP 25 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK DAN TATA CARA PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 171-06, STANDAR PEMBUATAN BUKU MANUAL OPERASI PENYELENGGARA PELAYANAN TELEKOMUNIKASI PENERBANGAN (ADVISORY CIRCULAR PART 171-06, AERONAUTICAL TELECOMMUNICATION SERVICE PROVIDER OPERATION MANUAL) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

Menimbang

Mengingat

:

:

a.

bahwa untuk menjamin keselamatan penyelenggaraan pelayanan telekomunikasi penerbangan, maka pembuatan Buku Manual Operasi Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (Aeronautical Telecommunication Service Provider Operation Manual) harus sesuai dengan standar teknis operasional penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan sebagaimana telah diamanatkan oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 57 tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (Civil Aviation Safety Regulations Part 171) Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (Aeronautical Telecommunication Service Providers) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2013;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171-06, Standar Pembuatan Buku Manual Operasi Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan ( Advisory Circular Part 171-06, (Aeronautical Telecommunication Service Provider Operation Manual) dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;

1.

Undang-Undang RI Nomor : 1 Tahun 2009, tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956); Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 57 Tahun 2009 tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 29 Tahun 2013; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 64 tahun 2011 tentang Kriteria, Tugas dan Wewenang Teknisi Penerbangan; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 68 Tahun 2002 tentang Struktur Organisasi Bandar Udara; Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/98/II/2009 (Advisory Circular Part 171 – 1) tentang Panduan untuk Petunjuk Standar dan Prosedur CASR 171;

2.

3. 4. 5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12. 13.

14.

15.

Menetapkan

:

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/28/II/2009 (Advisory Circular Part 171 – 2) tentang Panduan untuk Persiapan Kasus Keselamatan Mencakup Pelayanan CASR 171; Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/32/II/2009 (Advisory Circular Part 171 – 3) tentang Panduan untuk Persiapan Pembuatan Safety Management System (SMS); Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/31/II/2009 (Advisory Circular Part 171 – 4) tentang Perangkat Lunak dan Penggunaannya dalam Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan; Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP / 116 / VII /2010 (Advisory Circular Part 171 – 5) tentang Petunjuk dan Tata Cara Penyelenggaraan Kalibrasi Fasilitas Navigasi dan ProsedurPenerbangan; Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP / 99 / II / 2009 (MOS CASR 171) tentang Petunjuk Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171; Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/157/IX/2003 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Pelaporan Peralatan Fasilitas Elektronika dan Listrik Penerbangan; Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : 24 Tahun 2006 Tentang Jam Operasi Bandara. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/83/VI/2005 tentang Prosedur Pengujian di Darat (Ground Inspection) Peralatan Fasilitas Elektronika dan Listrik Penerbangan; Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/176/VI/2001 tentang Sertifikat Kecakapan Teknisi Elektronika Penerbangan Dan Teknisi Listrik Penerbangan; Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/113/VI/2002 tentang Kriteria Penempatan Fasilitas Elektronika dan Listrik Penerbangan

MEMUTUSKAN : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PETUNJUK DAN TATA CARA PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 171-06 , STANDAR PEMBUATAN BUKU MANUAL OPERASI PENYELENGGARA PELAYANAN TELEKOMUNIKASI PENERBANGAN (AERONAUTICAL TELECOMMUNICATION SERVICE PROVIDER OPERATION MANUAL)

Pasal 1 Memberlakukan Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 17106 , Standar Pembuatan Buku Manual Operasi Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (Advisory Circular CASR Part 171-06, Aeronautical Telecommunication Service Provider Operation Manual).

Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 25 Tahun 2014 Tanggal : 29 Januari 2014 ________________________________________________

ADVISORY CIRCULAR PART 171-6 (AC 171-6)

PETUNJUK DAN TATA CARA PEMBUATAN BUKU MANUAL OPERASI PENYELENGGARA PELAYANAN TELEKOMUNIKASI PENERBANGAN

CATATAN AMANDEMEN Nomor Amandemen

Tanggal Amandemen

Disisipkan Oleh

Halaman

ŝ

DAFTAR ISI Catatan Amandemen .................................................................................................. Daftar Isi ....................................................................................................... Dasar Hukum....................................... ....................................................................... Definisi................................................................................................ .......................... Tujuan.......................................................................................................................... Penerapan................. .................................................................................................. Ruang Lingkup ....................................................................................................... Kerangka Buku Manual Operasi Penyelenggara Navigasi Penerbangan ..................... Susunan dan Isi Dari Buku Manual Operasi Penyelenggara Navigasi Penerbangan....................................................................................................................

i ii 1 2 3 3 3 3 5

ŝŝ

1.

DASAR HUKUM 1.1

Undang-Undang RI Nomor : 1 Tahun 2009, tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956);

1.2

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 57 Tahun 2011tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan; (sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 29 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (Civil Aviation Safety Regulation Part 171) tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (Aeronautical Telecommunication Service Provider));

1.3

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 64 tahun 2011 tentang Kriteria, Tugas dan Wewenang Teknisi Penerbangan;

1.4

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 68 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kejra Bandar Udara;

1.5

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/98/II/2009 (Advisory Circular Part 171 – 1) tentang Petunjuk dan Tata Cara Pemenuhan Persyaratan dan Standar Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil, Bagian 171-1 (Advisory Circular Part 171-1, Guidelines for Complying With Civil Aviation Safety Regulation Part 171 Requirement and Standards);

1.6

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/28/II/2009 (Advisory Circular Part 171 – 2) tentang Panduan untuk Persiapan Kasus Keselamatan yang Mencakup Pelayanan CASR 171;

1.7

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/32/II/2009 (Advisory Circular Part 171 – 3) tentang Panduan untuk Persiapan Pembuatan Safety Management System (SMS);

1.8

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/31/II/2009 (Advisory Circular Part 171 – 4) tentang Perangkat Lunak dan Penggunaannya dalam Pelayanan Radio Navigasi;

1.9

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP / 116 / VII /2010 (Advisory Circular Part 171 – 5) tentang Petunjuk dan Tata Cara Penyelenggaraan Kalibrasi Fasilitas Navigasi dan Prosedur Penerbangan;

1.10

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP / 99 / II / 2009 (MOS CASR 171) tentang Petunjuk Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (Manual of Standard Part 171) Telekomunikasi Aeronautika (Aeronautical Telecommunication) dan Pelayanan Radio Navigasi (Radio Navigation Services);

1.11

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/157/IX/2003 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Pelaporan Peralatan Fasilitas Elektronika dan Listrik Penerbangan;

1.12

Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor : 24 Tahun 2006 Tentang Jam Operasi Bandara;

ϭ

2.

1.13

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/176/VI/2001 tentang Sertifikat Kecakapan Teknisi Elektronika Penerbangan dan Teknisi Listrik Penerbangan;

1.14

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/113/VI/2002 tentang Kriteria Penempatan Fasilitas Elektronika dan Listrik Penerbangan;

1.15

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/83/VI/2005 tentang Prosedur Pengujian di Darat (Ground Inspection) Peralatan Fasilitas Elektronika dan Listrik Penerbangan;

1.16

ANNEX 10 Volume I tentang Radio Navigation Aids;

1.17

ANNEX 10 Volume II tentang Communication Procedure Including Those with PANS Status;

1.18

ANNEX 10 Volume III tentang Communication System;

1.19

ANNEX 10 Volume IV tentang Surveillance and Collision Avoidance System;

1.20

ANNEX 10 Volume V tentang Aeronautical Radio Frequency Spectrum Utilization;

1.21

Document 8071 Volume 1 tentang Testing of Ground-Based Radio Navigation System;

1.22

Document 8071 Volume 2 tentang Testing of Satellite-based Radio Navigation System.

DEFINISI Dalam Advisory Circular ini yang dimaksud dengan : 2.1

2.2 2.3 2.4

2.5

2.6

2.7

Buku Manual Operasi Penyelenggaraan Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan adalah dokumen yang terdiri dari data dan informasi teknis fasilitas telekomunikasi penerbangan, Standard Operating Procedure (SOP), Organisasi, Personel Teknik Telekomunikasi Penerbangan dan Sistem Manajemen Keselamatan, termasuk informasi terkini terkait Penyelenggaraan Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Direktur adalah Direktur Navigasi Penerbangan. Fasilitas telekomunikasi penerbangan adalah fasilitas elektronika yang digunakan sebagai sarana penyelenggaraan keselamatan penerbangan yang meliputi komunikasi penerbangan, radio navigasi penerbangan, dan pengamatan penerbangan. Navigasi Penerbangan adalah proses mengarahkan gerak pesawat udara dari satu titik ke titik yang lain dengan selamat dan lancar untuk menghindari bahaya dan/atau rintangan penerbangan. Pelayanan telekomunikasi penerbangan adalah pelayanan telekomunikasi yang berbasis di darat dan satelit seperti tercantum dalam Annex 10 Konvensi Chicago dan dokumen terkait lainnya. Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan adalah penyelenggara pelayanan yang memberikan pelayanan navigasi penerbangan pesawat udara di wilayah ruang udara Republik Indonesia. Ϯ

2.1

2.2

3.

Personel Teknik Telekomunikasi Penerbangan adalah orang yang terkait langsung dengan pelaksanaan pengoperasian dan/atau pemeliharaan dan/atau pemeriksaan fasilitas telekomunikasi penerbangan. Sertifikat Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan adalah bukti terpenuhinya persyaratan keselamatan penerbangan dalam penyelenggaraan pelayanan telekomunikasi penerbangan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara berdasarkan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) Bagian 171.

TUJUAN Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171-06 Standar Pembuatan Buku Manual Operasi Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (Aeronautical Telecommunication Service Provider Operation Manual) ini sebagai acuan bagi Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan dalam membuat, melaksanakan, mengevaluasi dan menyempurnakan secara berkelanjutan Buku Manual Operasi Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan.

4.

PENERAPAN Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171-06, Standar Pembuatan Buku Manual Operasi Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (Aeronautical Telecommunication Service Provider Operation Manual) merupakan panduan bagi Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan dalam membuat dan menyusun Buku Manual Operasi Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (Aeronautical Telecommunication Service Provider Operation Manual)

5.

RUANG LINGKUP Tata cara pembuatan Buku Manual Operasi Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (Aeronautical Telecommunication Service Provider Operation Manual) yang dituangkan dalam peraturan ini adalah bersifat kondisi minimum dan pihak Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan wajib untuk menyempurnakannya sesuai dengan kondisi di lapangan.

6.

KERANGKA BUKU MANUAL OPERASI PENYELENGGARA PELAYANAN TELEKOMUNIKASI PENERBANGAN (AERONAUTICAL TELECOMMUNICATION SERVICE PROVIDER OPERATION MANUAL) Sebagaimana telah diamanatkan oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 57 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (Civil Aviation Safety Regulations Part 171) tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 29 Tahun 2013, bahwa isi dari Buku Manual Operasi Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (Aeronautical Telecommunication Service Provider Operation Manual) meliputi :

ϯ

6.1

6.2

6.3

BAB I : Gambaran Umum Bagian 1.1 Dasar Hukum Bagian 1.2 Profil Penyelenggara Pelayanan Subbagian 1.2.1 Maksud Dan Tujuan Subbagian 1.2.2 Data Umum Subbagian 1.2.3 Pelayanan Yang Diberikan BAB II : Struktur Organisasi Bagian 2.1 Struktur Organisasi Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan di Bandar Udara xxxx Bagian 2.2 Tugas Pokok Dan Fungsi Bagian 2.3 Data Personil BAB III : Standar Pelayanan Bagian 3.1 Standar Kinerja Pelayanan Subbagian 3.1.1 Maksud Dan Tujuan SOP Subbagian 3.1.2 Ruang Lingkup Subbagian 3.1.3 SOP Fasilitas Telekomunikasi Penerbangan Subbagian 3.1.4 SOP Pelaksanaan Kalibrasi Peralatan Subbagian 3.1.5 SOP Pelaksanaan Groundcheck Subbagian 3.1.6 SOP Dokumentasi Subbagian 3.1.7 SOP Pelaporan Subbagian 3.1.8 SOP Prosedur Keamanan Fasilitas Telekomunikasi Penerbangan Subbagian 3.1.9 SOP Perubahan Pelayanan Subbagian 3.1.10 SOP Penanganan Gangguan Pelayanan Bagian 3.2 Rumus Nilai Kinerja Pelayanan Bagian 3.3 Analisa Beban Kerja Teknisi Subbagian 3.3.1 Pertimbangan penghitungan kebutuhan teknisi penerbangan Subbagian 3.3.2 Contoh Penghitungan Analisa Beban Kerja Teknisi Telekomunikasi Penerbangan

6.4

BAB IV : Sistem Manajemen Keselamatan Bagian 4.1 Umum Bagian 4.2 Manajemen Keselamatan Penyelenggara Pelayanan Bagian 4.3 Pelaporan Data Keselamatan Bagian 4.4 Mekanisme Monitoring Berkelanjutan Bagian 4.5 Investigasi Kejadian Keselamatan Bagian 4.6 Forum Keselamatan Bagian 4.7 Pelatihan Personel

6.5

BAB V: Data Peralatan Telekomunikasi Penerbangan Bagian 5.1 Data Peralatan Telekomunikasi Penerbangan Bagian 5.2 Data Nilai Kinerja Pelayanan

ϰ

6.6

7.

BAB VI : Penutup Singkatan Lampiran

SUSUNAN DAN ISI DARI BUKU MANUAL OPERASI PENYELENGGARA PELAYANAN TELEKOMUNIKASI PENERBANGAN (AERONAUTICAL TELECOMMUNICATION SERVICE PROVIDER OPERATION MANUAL) 7.1

Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171-06, Standar Pembuatan Buku Manual Operasi Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (Advisory Circular Part 171-06, Aeronautical Telecommunication Service Provider Operation Manual) bertujuan untuk menyeragamkan sistematika penyusunan dan isi Buku Manual Operasi Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (Aeronautical Telecommunication Service Provider Operation Manual).

7.2

Pihak pemohon sertifikat Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan bertanggung jawab sepenuhnya atas akurasi informasi yang dituangkan dalam Buku Manual Operasi Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (Aeronautical Telecommunication Service Provider Operation Manual).

7.3

Buku Manual Operasi Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (Aeronautical Telecommunication Service Provider Operation Manual) merupakan dokumen hidup sehingga harus dilakukan perubahan untuk menjaga agar informasi yang tersedia tetap akurat. Informasi yang tercakup di dalam Buku Manual Operasi Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (Aeronautical Telecommunication Service Provider Operation Manual) sekurang-kurangnya memuat informasi tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan sesuai ketentuan yang telah diatur dalam KM 57 Tahun 2012, dengan urutan sebagai berikut meliputi : 7.3.1. Gambaran Umum Berisi tentang: 7.3.1.1. Profil Penyelenggara Pelayanan. 7.3.1.1.1 Maksud dan Tujuan penyusunan buku Manual Operasi Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan. 7.3.1.1.2 Data umum: 1. Nama Penyelenggara Pelayanan; 2. Pengelola; 3. Alamat; 4. Lokasi; 5. Provinsi; 6. ARP; 7. Ruang Udara Yang Dilayani; 8. Jam Operasi; 9. Telepon; 10. Fax; 11. AFTN Address; ϱ

12. E-mail; dan 13. NPWP. 7.3.1.1.3 Pelayanan yang diberikan: Aeronautical Broadcasting Service; 1. Aeronautical Fixed Service; 2. Aeronautical Mobile Service; 3. ATC Data Processing and Display; 4. Aeronautical Radio Navigation Service; 5. Surveillance; dan 6. Pelayanan lainnya. 7.3.1.1.4 Data pelayanan yang diberikan dalam bentuk tabel dengan memuat: Nomor; 1. Jenis Pelayanan; dan 2. Peralatan yang digunakan(jenis, Tipe, Merek dan jumlah); 3. Kategori; dan 4. Lokasi Penempatan Peralatan. 7.3.1.2. Dasar Hukum yang digunakan dalam pengoperasian pelayanan telekomunikasi penerbangan. 7.3.2. Struktur Organisasi 7.3.2.1. Struktur Organisasi Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan pada Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan. 7.3.2.2. Tugas pokok dan fungsi: 1. Pimpinan Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan; 2. Manajer/Kepala Divisi/Kepala Kelompok Teknisi bidang Teknik Telekomunikasi Penerbangan; 3. Kepala Dinas/Asisten Manajer/Pimpoksi Fasilitas bidang Teknik Telekomunikasi Penerbangan; 4. Penanggungjawab Tugas Operasi/Koordinator Pelaksana bidang Teknik Telekomunikasi Penerbangan; 5. Kelompok Teknisi Pelaksana Bidang Teknik Telekomunikasi Penerbangan; dan 6. Personel lain yang terdapat di masing-masing unit yang terkait dengan pelayanan telekomunikasi penerbangan. 7.3.2.3. Data Personel: 1. Nama, pangkat, golongan, NIP; 2. Pendidikan; 3. Sertifikat Kecakapan; dan 4. Rating. 7.3.3. Standar Pelayanan 7.3.3.1.

Standar Kinerja Pelayanan Standar kinerja pelayanan dituangkan dalam bentuk Standard Operating Procedure (SOP)

ϲ

7.3.3.1.1. Standard Operating Procedure (SOP) a. SOP Fasilitas Telekomunikasi Penerbangan: 1) SOP Pengoperasian Peralatan SOP ini berisi tentang prosedur pengoperasian peralatan, yang mengacu pada buku manual peralatan sesuai dengan jenis dan tipe masingmasing peralatan. Checklist Pengoperasian Peralatan mencakup hal-hal mengenai : a) Cara menghidupkan peralatan; dan b) Cara mematikan peralatan. 2) SOP Pemeliharaan Peralatan SOP ini berisi tentang prosedur yang harus dilakukan dalam melakukan pemeliharaan rutin pada fasilitas telekomunikasi penerbangan. Checklist SOP Pemeliharaan Peralatan mencakup hal-hal mengenai: a) Penyiapan Rencana Pemeliharaan peralatan; b) Penyiapan Peralatan Penunjang Pemeliharaan; c) Pemeliharaan Harian; d) Pemeliharaan Mingguan; e) Pemeliharaan Bulanan; f) Pemeliharaan Triwulanan; g) Pemeliharaan Semesteran; dan h) Pemeliharaan Tahunan. 3) SOP Perbaikan Peralatan SOP ini berisi tentang prosedur yang harus dilakukan dalam melakukan perbaikan fasilitas telekomunikasi penerbangan. Checklist SOP Perbaikan Peralatan mencakup hal-hal mulai dari: a) persiapan perbaikan; b) koordinasi; c) pelaksanaan perbaikan; d) pelaporan hasil perbaikan.

ϳ

b.

SOP Pelaksanaan Kalibrasi SOP ini mencakup pola koordinasi antara pihak Penyelenggara Pelayanan dengan Balai Kaibrasi Fasilitas Penerbangan serta Direktorat Navigasi Penerbangan sebagai Regulator. Selain itu juga, mencakup hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum, selama dan setelah pelaksanaan kalibrasi. SOP Pelaksanaan Kalibrasi berisi hal-hal mengenai: 1) Persiapan Kalibrasi peralatan berupa: a) Koordinasi; b) Menyiapkan peralatan pendukung; c) Penyiapan data dukung; dan d) Menyiapkan peralatan yang akan dikalibrasi. 2) Pelaksanaan Kalibrasi berupa: a) Rapat koordinasi lanjutan; b) Pencatatan pembacaan parameter peralatan (Data Fasilitas); c) Pencatatan hasil pengukuran ; dan d) Penyesuaian (Adjustment) . 3) Checklist SOP Pelaksanaan Kalibrasi tugas personel teknisi berisi hal-hal mengenai: a) pemeriksaan Modulasi b) pemeriksaan Course Alignment (0 DDM) c) pemeriksaan Course Width d) pemeriksaan Course Alignment and Structure e) Melakukan pemeriksaan Monitor: i. Course Width to Narrow Alarm; ii. Course Width to Wide Alarm; iii. Course Width to Normal; iv. Course Alignment Alarm 90 Hz; v. Course Alignment Alarm 150 Hz; vi. Course Alignment to Normal; vii. Coverage in RF Level Alarm (Reduced Power); dan viii. Standby Power. 4) Kegiatan setelah kalibrasi penerbangan; dan 5) Laporan Hasil Kalibrasi. ϴ

c.

SOP Pelaksanaan Ground Check SOP Pelaksanaan Ground Check berisi hal-hal mengenai : 1) Prosedur yang harus dilakukan dalam pelaksanaan ground check yang mencakup pengukuran parameter dan pengukuran output; 2) Prosedur Pelaksanaan Ground Check Peralatan; 3) Checklist Pelaksanaan Ground Check sesuai dengan Form pada Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/157/IX/03 Tahun 2003 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Pelaporan Peralatan Fasilitas Elektronika dan Listrik Penerbangan.

d.

SOP Dokumentasi SOP ini merupakan prosedur yang dilaksanakan dalam melakukan dokumentasi terhadap data-data yang dimiliki sebagai penyelenggara, baik hard copy maupun soft copy. Dokumen dan data yang harus didokumentasikan adalah : 1) Peraturan-peraturan yang menjadi referensi standar hukum (peraturan nasional dan internasional); 2) Dokumen Manual Operasi ; 3) Buku manual peralatan / fasilitas (pabrikan). 4) Standard Operating Procedure (SOP), 5) Data Site Acceptance Test (SAT) ; 6) Data Flight Commissioning ; 7) Data kalibrasi peralatan / fasilitas ; 8) Data Ground Check ; 9) Sejarah peralatan / fasilitas ; 10) Log Book ; 11) Data personil teknik telekomunikasi penerbangan; 12) Dokumen dan data yang berhubungan dengan penyelenggara pelayanan. Tahapan Dokumentasi Berisikan uaraian mengenai dalam melakukan dokumentasi

tahapan-tahapan

ϵ

e.

SOP Pelaporan SOP ini mencakup prosedur dalam melaporkan hasil kegiatan pengoperasian, pemeliharaan dan perbaikan fasilitas telekomunikasi penerbangan. Prosedur Pelaporan pengoperasian, pemeliharaan dan perbaikan terdiri dari Laporan Berkala (laporan bulanan) dan laporan khusus. (Format laporan berkala dan laporan khusus tercantum dalam contoh buku manual operasi)

f.

SOP Keamanan Fasilitas SOP ini mencakup prosedur untuk mengamankan fasilitas telekomunikasi penerbangan baik yang berupa perangkat lunak (software) maupun perangkat keras (hardware). Pengamanan dilakukan terhadap: 1) Pengamanan penunjang sipil a) Bangunan Sipil b) Bangunan Penunjang - Antena c) Access Road 2) Pengamanan teknis a) Pengamanan perangkat keras (hardware) b) Pengamanan perangkat lunak (software)

g.

SOP Perubahan Pelayanan SOP perubahan pelayanan ini merupakan prosedur yang dilakukan jika penyelenggara pelayanan xxx akan melakukan perubahan pelayanan dan/ atau perubahan fasilitas telekomunikasi penerbangan termasuk penerapan pelayanan atau fasilitas baru. SOP perubahan pelayanan mencakup hal-hal mulai dari persiapan draft amandemen, personil, fasilitas, pelaporan perubahan, pengiriman dokumen, penggabungan dokumen, sosialisasi sampai dengan melaksanakan perubahan pelayanan tersebut.

h.

SOP Penanganan Gangguan Pelayanan

ϭϬ

SOP ini berisi prosedur tahapan pelaksanaan apabila terjadi gangguan pelayanan telekomunikasi penerbangan. 7.3.3.1.2. Checklist Standard Operating berbentuk tabel dengan susunan: a. Nama, Merek dan Tipe alat; b. Nomor; c. Jenis/(Item); d. Pemenuhan (ya/tidak); dan e. Catatan.

Procedure

(SOP)

7.3.3.2.

Rumus Nilai Kinerja Pelayanan 1. ketersediaan peralatan (availability); 2. Penghitungan waktu rata-rata antara kegagalan (MTBF) dan ketersediaan (A); 3. Penghitungan waktu rata-rata perbaikan peralatan/ Mean Time To Repair (MTTR); dan 4. Keandalan Peralatan (reliability).

7.3.3.3.

Analisa Beban Kerja Personil Teknisi 1. Dalam menentukan jumlah teknisi telekomunikasi penerbangan pada suatu penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan berdasarkan pada 2 (dua) kriteria yaitu: a) kebutuhan teknisi untuk pemeliharaan peralatan; dan b) kebutuhan teknis untuk dinas bergilir. 2.

Total Kebutuhan Teknisi Telekomunikasi Penerbangan Total kebutuhan teknisi telekomunikasi penerbangan adalah jumlah teknisi untuk pemeliharaan ditambah jumlah teknisi untuk dinas bergilir (shift).

7.3.4. Sistem Manajemen Keselamatan 7.3.4.1. Umum 7.3.4.2. Manajemen Keselamatan Penyelenggaraan Pelayanan 1. Berisi tentang suatu unit khusus yang memiliki tanggung jawab dalam penanganan isu-isu keselamatan pelayanan telekomunikasi dan radio navigasi penerbangan; 2. Berisi struktur unit keselamatan yang berisi nama dan jabatan dalam unit tersebut; dan 3. Penjelasan tugas pokok dan fungsi pada struktur organisasi unit keselamatan tersebut. 7.3.4.3. Pelaporan Data Keselamatan Laporan data keselamatan yang berfungsi untuk menyediakan data mengenai isu-isu keselamatan kepada Manajer

ϭϭ

Keselamatan dan personel terkait lainnya pada pihak Penyelenggara Pelayanan xxxx. Laporan tersebut terdiri dari hal-hal sebagai berikut: 1. Laporan Bahaya (Hazard); 2. Mekanisme Pelaporan; dan 3. Kejadian Bahaya yang Harus Dilaporkan. (Format tercantum dalam contoh buku manual operasi) 7.3.4.4.

Mekanisme Monitoring berkelanjutan Mekanisme monitoring berkelanjutan terdiri dari hal-hal sebagai berikut: 1. Rencana Monitoring Keselamatan 2. Form Pengecekan (Meter Reading, Ground Check dan Checklist) 3. Organisasi audit, dimana dalam melaksanakan audit, terdapat 3 (tiga) tingkatan, seperti berikut: a) Self auditing; b) Independent internal audit; dan c) Auditing by regulator.

7.3.4.5.

Investigasi Kejadian Keselamatan Unit SMS akan melakukan Insvestigasi kejadian yang dilaksanakan pada saat terjadi kecelakaan, dimana kecelakaan tersebut terkait dengan penyelenggaraan pelayanan telekomunikasi penerbangan.

7.3.4.6.

7.3.4.7.

Unit SMS juga berkoordinasi dan membantu KNKT dalam melaksanakan Investigasi kejadian serius dan membuat laporan pelaksanaan Investigasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Forum Keselamatan Merupakan suatu forum yang bertujuan untuk memfasilitasi masalah keselamatan dengan pihak-pihak terkait Pelatihan Personel Terdiri dari hal-hal sebagai berikut: 1. Tujuan; 2. Kompetensi; dan 3. Pelatihan untuk teknisi, yaitu rencana pelatihan personil teknisi dalam 5 tahun.

7.3.5. Data Peralatan Telekomunikasi Penerbangan 7.3.5.1. Data Peralatan Berisikan tabel data dengan hal-hal sebagai berikut: 1. Nomor; 2. Nama peralatan; 3. Merek; 4. Tipe; 5. Daya; 6. Frekuensi; ϭϮ

Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 25 Tahun 2014 Tanggal : 29 Januari 2014 ____________________________________________________________

Sebagai PENYELENGGARA PELAYANAN TELEKOMUNIKASI PENERBANGAN (CASR PART 171)

di PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN PADA BANDAR UDARA XXX

LEMBAR PENGESAHAN

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan di Bandar Udara xxxx menerbitkan Buku Manual Operasi sebagai pedoman teknis dalam menyelenggarakan Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan.

Disahkan di xxx, dd/mm/yy Oleh Kepala Penyelenggara Pelayanan xxx

Nama Pangkat NIP.

Jakarta, dd/mm//yy Mengetahui a.n. DIREKTUR NAVIGASI PENERBANGAN Kasubdit Standarisasi & Sertifikasi Navigasi Penerbangan

Nama Pangkat NIP.

ŝ

CATATAN AMANDEMEN

No.

01 02 03 04

Tanggal

xx-xxxxxx xx-xxxxxx xx-xxxxxx xx-xxxxxx

Perihal

Keterangan

Pemasangan peralatan Radar MSSR dan hasil Surat xx nomor : xx commissioning tanggal xx-xx-xxxx Penambahan jaringan VSAT untuk kebutuhan ......ke Surat xx nomor : xx ...... Rekondisi peralatan DVOR dan dicapai coverage 150 Surat xx nomor xxx NM sesuai hasil Commissioning tanggal xx-xx-xxxx Penggantian / penambahan personil teknisi........

Surat xx nomor xx

ŝŝ

KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan di Bandar Udara xx yang terletak di wilayah xx pada koordinat xx 14’26” S dan xxx 10’32” E, sesuai dengan program pemerintah pada pelaksanaan Sertifikasi Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan seperti diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Menteri Nomor PM. 57 tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (CASR Part 171) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2013, telah disusun dokumen Manual Operasi sebagai persyaratan Sertifikasi Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan. Manual Operasi ini menjadi panduan dan acuan dalam penyelenggaraan pelayanan Telekomunikasi Penerbangan bagi Bandar Udara xx yang akan selalu diperbaharui dan dicatat sesuai kondisi terkini. Segala hak dan kewajiban yang termuat didalam Manual Operasi ini tidak dapat diubah atau dikurangi tanpa persetujuan Direktorat Navigasi Penerbangan.

xxxxx,

20xx

KEPALA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN xxxxxxxxxx

XXXX. XXXXXX XXXXXXX

ŝŝŝ

DAFTAR ISI Halaman Lembaran Pengesahan Catatan Amandemen Kata Pengantar ............................................................................................................................iii Daftar Isi .....................................................................................................................................iv Daftar Tabel ................................................................................................................................vi Daftar Gambar ............................................................................................................................vii Daftar Lampiran ..........................................................................................................................viii BAB I Gambaran Umum ............................................................................................................1 Bagian 1.1 Dasar Hukum ..........................................................................................................1 Bagian 1.2 Profil Penyelenggara Pelayanan .............................................................................2 Subbagian 1.2.1 Maksud Dan Tujuan ...................................................................................2 Subbagian 1.2.2 Data Umum ................................................................................................3 Subbagian 1.2.3 Pelayanan Yang Diberikan.........................................................................3 BAB II Struktur Organisasi........................................................................................................5 Bagian 2.1 Struktur Organisasi Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan di Bandar Udara xxxx........................................................................................... 5 Bagian 2.2 Tugas Pokok Dan Fungsi ....................................................................................... 6 Subbagian 2.2.1 ATS General Manager................................................................................ 6 Subagian 2.2.2 Deputy GM of ATS Engineering.................................................................. .6 Subbagian 2.2.3 ATS Engineering Manager........................................................................ 7 Subbagian 2.2.4 ATS Engineering Junior Manager.............................................................. 7 Subbagian 2.2.5 PTO Teknik Elektronika............................................................................. 8 Subbagian 2.2.6 Pelaksana Ahli Teknik Elektronika........................................................... . 8 Subbagian 2.2.7 Pelaksana Terampil Teknik Elektronika..................................................... 9 Bagian 2.3 Data Personil............................................................................................................10 BAB III Standar Pelayanan ........................................................................................................11 Bagian 3.1 Standar Kinerja Pelayanan ......................................................................................11 Subbagian 3.1.1 Maksud Dan Tujuan SOP .......................................................................11 Subbagian 3.1.2 Ruang Lingkup........................................................................................11 Subbagian 3.1.3 SOP Fasilitas Telekomunikasi Penerbangan ..........................................11 Subbagian 3.1.4 SOP Pelaksanaan Kalibrasi Peralatan ......................................... 16 Subbagian 3.1.5 SOP Pelaksanaan Ground Check ............................................................22 Subbagian 3.1.6 SOP Dokumentasi ...................................................................................25 Subbagian 3.1.7 SOP Pelaporan ........................................................................................26 Subbagian 3.1.8 SOP Prosedur Keamanan Fasilitas Telekomunikasi Penerbangan .........27 Subbagian 3.1.9 SOP Perubahan Pelayanan ......................................................................29 Subbagian 3.1.10 SOP Penanganan Gangguan Pelayanan ..................................................29 Bagian 3.2 Rumus Nilai Kinerja Pelayanan .........................................................................30 Bagian 3.3 Analisa Beban Kerja Teknisi ..................................................................................34 Subbagian 3.3.1 Pertimbangan penghitungan kebutuhan teknisi penerbangan ........34 ŝǀ

Subbagian 3.3.2

Contoh Penghitungan Analisa Beban Kerja Teknisi Telekomunikasi Penerbangan .............................................................35

BAB IV Sistem Manajemen Keselamatan ..............................................................................37 Bagian 4.1 Umum ......................................................................................................................37 Bagian 4.2 Manajemen Keselamatan Penyelenggara Pelayanan ..............................................37 Bagian 4.3 Pelaporan Data Keselamatan ...................................................................................39 Bagian 4.4 Mekanisme Monitoring Berkelanjutan ....................................................................41 Bagian 4.5 Investigasi Kejadian Keselamatan ...........................................................................42 Bagian 4.6 Forum Keselamatan ................................................................................................42 Bagian 4.7 Pelatihan Personel ....................................................................................................42 BAB V Data Peralatan Telekomunikasi Penerbangan ..........................................................44 Bagian 5.1 Data Peralatan Telekomunikasi Penerbangan ..........................................................44 Bagian 5.2 Data Nilai Kinerja Pelayanan ..............................................................................45 BAB VI Penutup .......................................................................................................................46 Singkatan ....................................................................................................................................47 Lampiran .....................................................................................................................................48

ǀ

DAFTAR TABEL

No. 1.

Penjelasan Tabel 1

Hal

Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan ................................................................................

4

2.

Tabel 2

Data Personil Inti ........................................................................

10

3

Tabel 3

Checklist Panduan SOP Pengoperasian Peralatan ..................

12

4.

Tabel 4

Checklist Panduan SOP Pemeliharaan Peralatan....................

14

5.

Tabel 5

Checklist Panduan SOP Perbaikan Peralatan ..........................

15

6.

Tabel 6

Format Laporan Bulanan Unjuk Kerja ....................................

26

7.

Tabel 7

Format Laporan Daftar Peralatan dan Kondisi .......................

27

8.

Tabel 8

Format Laporan Kondisi Bahaya ..............................................

39

9.

Tabel 9

Format Laporan Akhir ...............................................................

40

10.

Tabel 10

Rencana Pelatihan Personil teknisi...........................................

43

11.

Tabel 11

Data peralatan..............................................................................

44

12.

Tabel 12

Data Nilai Pelayanan ..................................................................

45

ǀŝ

DAFTAR GAMBAR

No. 1.

Penjelasan Gambar 1

Hal

Struktur Organisasi Unit Teknis Pelayanan Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan………………………….

5

2.

Gambar 2

Evaluasi ketersediaan dan keandalan peralatan ......................

32

3

Gambar 3

Grafik Ps = 100 e-t/m ...................................................................

33

4.

Gambar 4

Struktur Unit Keselamatan ........................................................

37

ǀŝŝ

DAFTAR LAMPIRAN

No. 1.

Penjelasan Lamp. 1

Deklarasi Kepala Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan ................................................................

2.

Lamp. 2

Hasil Commisioning Fasilitas Telekomunikasi Penerbangan ......

3.

Lamp. 3

Layout Penempatan Fasilitas Telekomunikasi Penerbangan.........

3.

Lamp. 4

Penempatan dan Blok Diagram Peralatan .....................................

4.

Lamp. 5

Spesifikasi Teknis Peralatan ........................................................

5.

Lamp. 6

Hasil Site Acceptance Test (SAT) Fasilitas Telekomunikasi Penerbangan

ǀŝŝŝ

BAB I GAMBARAN UMUM

1.1

Dasar Hukum Standar yang digunakan dalam pengoperasian pelayanan telekomunikasi penerbangan adalah sebagai berikut: 1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;

2.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (Civil Aviation Safety Regulation Part 171) tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (Aeronautical Telecommunication Service Providers) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2013;

3.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 64 tahun 2011 tentang Kriteria, Tugas dan Wewenang Teknisi Penerbangan;

4.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bandar Udara;

5.

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/157/IX/2003 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Pelaporan Peralatan Fasilitas Elektronika dan Listrik Penerbangan;

6.

Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/98/II/2009 (Advisory Circular Part 171 – 1) tentang Panduan untuk Petunjuk Standar dan Prosedur CASR 171;

7.

Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/28/II/2009 (Advisory Circular Part 171 – 2) tentang Panduan untuk Persiapan Kasus Keselamatan Mencakup Pelayanan CASR 171;

8.

Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/32/II/2009 (Advisory Circular Part 171 – 3) tentang Panduan untuk Persiapan Pembuatan Safety Management System (SMS);

9.

Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/31/II/2009 (Advisory Circular Part 171 – 4) tentang Perangkat Lunak dan Penggunaannya dalam Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan;

10. Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP / 116 / VII /2010 ȋAdvisory Circular Part 171 – 5) tentang Petunjuk dan Tata Cara Penyelenggaraan Kalibrasi Fasilitas Navigasi dan Prosedur Penerbangan; 11. Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP / 99 / II / 2009 (MOS CASR 171) tentang Petunjuk Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171; 12. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/83/VI/2005 tentang Prosedur Pengujian di Darat (Ground Inspection) Peralatan Fasilitas Elektronika dan Listrik Penerbangan; ϭ

13. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/176/VI/2001 tentang Sertifikat Kecakapan Teknisi Elektronika Penerbangan dan Teknisi Listrik Penerbangan; 14. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/113/VI/2002 tentang Kriteria Penempatan Fasilitas Elektronika dan Listrik Penerbangan; 15. Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor : 24 Tahun 2006 Tentang Jam Operasi Bandara; 16. ANNEX 10 Volume I tentang Radio Navigation Aids; 17. ANNEX 10 Volume II tentang Communication Procedure including those with PANS status; 18. ANNEX 10 Volume III tentang Communication System; 19. ANNEX 10 Volume IV tentang Surveillance and Collision Avoidance System; 20. ANNEX 10 Volume V tentang Aeronautical Radio Frequency Spectrum Utilization; 21. Dokumen 8071 Volume 1 tentang Testing of Ground-Based Radio Navigation System; 22. Dokumen 8071 Volume 2 tentang Testing of Satellite-Based Radio Navigation System;

1.2.

Profil Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan

1.2.1 Maksud Dan Tujuan Manual operasi ini disusun dengan maksud agar standar pelayanan dan pola kerja setiap personel yang terlibat menangani dan bertanggungjawab terhadap kesiapan setiap fasilitas telekomunikasi penerbangan pada penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan di Bandar Udara xxx sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, selain itu juga menjadi acuan bagi para pelaksana/teknisi dalam melaksanakan tugasnya agar memenuhi standar pelayanan yang berlaku. Adapun tujuan dari disusunnya Manual Operasi ini adalah : a. Agar petugas dapat menjaga konsistensi dan tingkat kinerja dalam organisasi atau unit kerja; b. Agar mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi dalam organisasi; c. Memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari petugas terkait; d. Melindungi organisasi/unit kerja dan petugas dilapangan dari penyimpangan atau kesalahan administrasi lainnya; e. Untuk menghindari kegagalan/kesalahan, keraguan, duplikasi dan inefisiensi.

Ϯ

1.2.2 Data Umum Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan pada Bandar Udara/Heliport xxxx yang berstatus sebagai Unit Pelaksana Teknis/Badan Usaha di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha. Nama Penyelenggara Pelayanan

Xxx

Pengelola

UPT Ditjen Perhubungan Udara/BUMN/BU

Alamat

Jalan xx

Lokasi

xx

Propinsi

xx

ARP

xx S

Ruang Udara Yang Dilayani

U-ATT/AFIS/ADC/APP/ACC

Jam Operasi

xx s/d xx UTC

Telepon

00xx

xx E

00xx Fax

00xx

AFTN Address

WWWWWXXXYX

E-mail

[email protected]

NPWP

0000.0000.000

1.2.3 Pelayanan Yang Diberikan Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan pada Bandar Udara/Heliport xxxx yang berstatus sebagai Unit Pelaksana Teknis/Badan Usaha di lingkungan Direktorat Jenderal

Perhubungan

Udara/Badan

Usaha

Milik

Negara/Badan

Usaha

menyelenggarakan pelayanan telekomunikasi penerbangan sebagai berikut:

No

Jenis Pelayanan

Peralatan Yang Digunakan

Kategori

Lokasi Penempatan Peralatan

1.

Aeronautical

1. ATIS Merk …

Broadcasting Service

2.

… Unit/set

komunikasi

… Unit/set

komunikasi

Tower

3. 2.

Aeronautical

Fixed 1. AFTN Merk …Type

ϯ

Service

2. AMSS Merk… Type 3. Teletype Merk… Type 4. Radio Link Merk … Type 5. HF SSB Merk … Type 6. VSAT Merk … Type 7. Link VHF Repeater Merk … Type

Aeronautical Mobile 1 VHF A/G (Tower Set) Service Merk … Type 2 VHF A/G Protable Merk … Type 3 Recoder Merk … Type ATC

komunikasi

… Unit/set

komunikasi

… Unit/set

komunikasi

… Unit/set

komunikasi

… Unit/set

komunikasi

… Unit/set

komunikasi

… Unit/set

komunikasi

… Unit/set

komunikasi

… Unit/set

Data

Processing

… Unit/set

… Unit/set

4. 4.

komunikasi

… Unit/set

8. 3.

… Unit/set

&

Display

5.

Aeronautical Radionavigation service

1. VOR Merk … Type 2. DME Merk … Type 3. NDB Merk … Type

… Unit/set

Radionavigasi

… Unit/set

Radionavigasi

… Unit/set

Radionavigasi

… Unit/set

Pengamatan

4. 6.

Surveillance

1. MSSR Merk .. Type ...... 2.

7

Other Service

Tabel 1 : Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (Contoh)

ϰ

BAB II STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan yang berlaku, struktur organisasi dan tugas pokok dan fungsi Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan di Bandar Udara xx adalah sebagai berikut 2.1

Struktur Organisasi Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan di Bandar Udara XXXX

ŝƌdƌĂĨĨŝĐ^ĞƌǀŝĐĞƐ 'ĞŶĞƌĂůDĂŶĂŐĞƌ ;EĂŵĂͿ

^D^ DĂŶĂŐĞƌ ;EĂŵĂͿ

ĞƉƵƚǇ'DKĨ d^ŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐ ;EĂŵĂͿ

KƉĞƌĂƚŝŽŶY :ƵŶŝŽƌDĂŶĂŐĞƌ ;EĂŵĂͿ

^ǇƐ͘ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ :ƵŶŝŽƌDĂŶĂŐĞƌ ;EĂŵĂͿ

&ĂĐŝůŝƚǇY :ƵŶŝŽƌDĂŶĂŐĞƌ ;EĂŵĂͿ

ůĞĐΘ DĂŶĂŐĞƌ ;EĂŵĂͿ

ǀŝĂƚŝŽŶdĞůŶŐ DĂŶĂŐĞƌ ;EĂŵĂͿ

ŝƌEĂǀΘZĂĚĂƌ ŶŐ͘DĂŶĂŐĞƌ ;EĂŵĂͿ

ƵƚŽ^ǇƐƚĞŵ DĂŶĂŐĞƌ ;EĂŵĂͿ

ůĞĐƚΘDĞĐŚ ŶŐ:ƌDĂŶĂŐĞƌ ;EĂŵĂͿ

ZĂĚŝŽŽŵDĂŝŶƚ :ƵŶŝŽƌDĂŶĂŐĞƌ ;EĂŵĂͿ

/>^DĂŝŶƚ͘ :ƵŶŝŽƌDĂŶĂŐĞƌ ;EĂŵĂͿ

&W^ͲZW^ :ƌ͘DĂŶĂŐĞƌ ;EĂŵĂͿ

ŝǀŝůŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐ :ƌ͘DĂŶĂŐĞƌ ;EĂŵĂͿ

ZĂĚŝŽdĞůDĂŝŶƚ :ƵŶŝŽƌDĂŶĂŐĞƌ ;EĂŵĂͿ

ŝƌŶĂǀƋƵŝƉƚ DĂŝŶƚ͘:ƌ͘DŐƌ ;EĂŵĂͿ

D^^ͲW^ DĂŝŶƚ:ƌ͘DŐƌ ;EĂŵĂͿ

ZĞŵŽƚĞŽŶƚƌŽů Θ >
ZĂĚĂƌ,ĞĂĚĞƋ͘ DĂŝŶƚ:ƌ͘DŐƌ ;EĂŵĂͿ

d^/ŶĨ^ǇƐ :ƌ͘DĂŶĂŐĞƌ ;EĂŵĂͿ

Gambar I.1. Struktur Organisasi ATS Engineering dan SMS di Bandar Udara Soekarno-Hatta – Tangerang (Contoh)

ϱ

2.2

Tugas Pokok dan Fungsi

2.2.1

ATS General Manager Tugas dan Wewenang ATS General Manager sebagai berikut : 1.

2.

3.

4.

5. 6. 7. 8.

2.2.2

menyiapkan, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan unit kerja Air Traffic Services untuk menunjang strategi bisnis dan kegiatan operasional Kantor Cabang Utama; menyusun kegiatan dan evaluasi program fungsi operasi lalu lintas udara di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta dan sekitarnya serta pengoperasian pemeliharaan dan perbaikan fasilitas teknik pendukung operasi lalu lintas udara; menyusun sistem dan prosedur serta pembinaan kegiatan operasi lalu lintas udara di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta dan sekitarnya serta pengoperasian, pemeliharaan dan perbaikan fasilitas teknik pendukung operasi lalu lintas udara; memantau dan mengajukan usulan kepada Executive General Manager maupun unit-unit kerja lain terkait tentang pelaksanaan fungsi Air Traffic Services di Kantor Cabang Utama; menetapkan dan mengendalikan pelaksanaan program kegiatan unit kerja Air Traffic Services yang tertuang di dalam RKA tahunan maupun triwulanan; menetapkan metode kerja yang sesuai untuk unit kerjanya sehingga dapat melaksanakan tugas secara efektif dan efisien; memberikan rekomendasi kepada manajemen dan saran kepada unit-unit kerja lain terkait dengan bidangnya untuk kepentingan perusahaan; dan mewakili Executive General Manager selaku counterpart dalam bidangnya dengan pihak-pihak terkait lainnya baik di dalam maupun di luar negeri.

Deputy GM of ATS Engineering Tugas dan Wewenang Deputy GM of ATS Engineering sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

merencanakan kebutuhan SDM di lingkungan ATS Engineering; mengusulkan rencana Kerja dan Anggaran pada ATS Engineering; bertanggung jawab terhadap realisasi RKA secara efektif dan efisien; melakukan pembinaan SDM di lingkungan ATS Engineering; melaksanakan pengawasan kegiatan operasional di ATS Engineering; melaporkan kepada atasan kondisi peralatan yang menjadi tanggung jawabnya secara periodik maupun secara insidentil; melaksanakan koordinasi baik secara internal dan eksternal untuk kelancaran pelaksanaan tugas operasional; menghadiri rapat-rapat/seminar yang terkait dengan bidang pekerjaaannya; melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh atasan; membuat sistem prosedur kerja di lingkungan ATS Engineering; ϲ

11. 12. 13. 14.

selalu mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi; mewakili tugas pimpinan apabila diperlukan; melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan; dan melaksanakan Waskat di unit kerjanya.

2.2.3 ATS Engineering Manager Tugas dan Wewenang ATS Engineering Manager sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

menyusun rencana sistem pemeliharaan, pencegahan dan pemulihan; menyiapkan dan mengatur program pemeliharaan; mengawasi petunjuk keselamatan kerja dan pengoperasian; merencanakan kebutuhan suku cadang rutin dan non rutin; menginventarisir dan menyusun kebutuhan dokumen untuk pemeliharaan; mengusulkan rencana Kerja dan Anggaran pada Divisi Teknik Elektronika; menganalisa laporan statistik pengoperasian dan pemeliharaan; menyiapkan perencanaan dan pengembangan sarana sesuai kebutuhan; melakukukan upaya-upaya untuk meningkatkan kemampuan SDM yang menjadi tanggung jawabnya; melakukan koordinasi dengan unit terkait baik internal maupun eksternal; mengikuti rapat proses pengadaan barang dan pemborongan; selalu mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi; melaporkan kondisi peralatan dan masalah lainnya kepada pimpinan; menghadiri seminar, rapim, dan lokakarya; mewakili tugas pimpinan apabila diperlukan; melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan; dan melaksanakan pengawasan melekat di unit kerjanya.

2.2.4 ATS Engineering Junior Manager Tugas dan Wewenang ATS Engineering Junior Manager sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

mengatur pembagian kerja dan membuat jadwal pemeliharaan peralatan; menyusun prosedur pemeliharaan dan petunjuk keselamatan kerja; mengawasi agar prosedur pemeliharaan dan petunjuk keselamatan kerja dipatuhi; mengawasi pengoperasian dan perawatan peralatan workshop; membuat rencana Kerja dan Anggaran pada Dinas Teknik Elektronika; mengatur penyediaan kebutuhan suku cadang untuk pemeliharaan peralatan; menampung, merekam, dan menindaklanjuti kebutuhan dan atau keluhan dari pengguna; 8. mengatur dan menyimpan semua dokumen teknik yang berkaitan dengan unitnya; 9. melakukan koordinasi dengan unit terkait dan unit lain guna keselarasan dan kelancaran kerja;

ϳ

10. membuat laporan berkala kepada atasan, mengenai kondisi fasilitas dan kegiatan yang telah dilakukuan, serta secara khusus melaporkan hal yang dinilai tidak wajar untuk ditindak lanjuti; 11. selalu mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi; 12. mengawasi ketertiban, kebersihan dan kerapihan kerja di lingkungan kerjanya; 13. mewakili tugas pimpinan apabila diperlukan; 14. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan; 15. melaksanakan (pengawasan melekat) di unit kerjanya. 2.2.5 PTO Teknik Elektronika Tugas dan Wewenang PTO Teknik Elektronika sebagai berikut: 1. mengkoordinir tugas-tugas pelaksana yang berada di bawah tanggung jawabnya; 2. melakukan analisis dan evaluasi terhadap permasalahan teknis yang dihadapi oleh kelompoknya; 3. memastikan kesiapan semua jenis peralatan yang berada di bawah tanggung jawabnya sehingga dapat menjamin kelancaran operasional; 4. mengkoordinir dan melaksanakan preventive & corrective maintenance peralatan sampai dengan Tk. IV; 5. merencanakan dan melaksanakan modifikasi peralatan seijin atasan; 6. menentukan skala prioritas pekerjaan untuk kelancaran operasional; 7. melakukan koordinasi dengan unit terkait baik secara teknis dan operasional dalam rangka menjamin kesiapan peralatan; 8. menyusun kebutuhan suku cadang yang diperlukan dan pengembangan fasilitas untuk mendukung kelancaran operasional; 9. melakukan pengawasan dan pembinaan SDM yang menjadi tanggung jawabnya; 10. memastikan terlaksananya ketertiban, keamanan dan kerapian serta kebersihan fasilitas dan lingkungan di unit kerjanya; 11. mencatat serta melaporkan seluruh kegiatan kepada atasan; dan 12. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2.2.6 Pelaksana Ahli Teknik Elektronika Tugas dan Wewenang Pelaksana Ahli Teknik Elektronika sebagai berikut : 1. 2. 3. 4.

mengupayakan kelancaran dan kesiapan peralatan operasional; melaksanakan preventive & corrective maintenance sampai dengan Tk. III; mengajukan usulan-usulan pemecahan permasalahan teknis; melakukan modifikasi peralatan guna menunjang kelancaran tugas bersama dengan PTO dan kelompoknya; 5. mengajukan kebutuhan suku cadang yang diperlukan; 6. menjaga ketertiban, keamanan dan kerapihan serta kebersihan fasilitas dan lingkungan di unit kerjanya; 7. mencatat serta melaporkan seluruh kegiatan kepada atasan; dan ϴ

8.

melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2.2.7 Pelaksana Terampil Teknik Elektronika Tugas dan Wewenang : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

mengupayakan kelancaran dan kesiapan peralatan operasional. melaksanakan preventive & corrective maintenance sampai dengan Tk. III. mengajukan usulan-usulan pemecahan permasalahan teknis. melakukan modifikasi peralatan guna menunjang kelancaran tugas bersama dengan PTO dan kelompoknya. mengajukan kebutuhan suku cadang yang diperlukan. menjaga ketertiban, keamanan dan kerapihan serta kebersihan fasilitas dan lingkungan di unit kerjanya. mencatat serta melaporkan seluruh kegiatan kepada atasan. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

ϵ

2.3

Data Personil

No

Nama / Pangkat / Gol/ NIP

Pendidikan Jabatan Formal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

XXXXX Pangkat/Gol NIP. XXXXX Pangkat/Gol NIP. XXXXX Pangkat/Gol NIP. XXXXX Pangkat/Gol NIP. XXXXX Pangkat/Gol NIP. XXXXX Pangkat/Gol NIP. XXXXX Pangkat/Gol NIP. XXXXX Pangkat/Gol NIP. XXXXX Pangkat/Gol NIP. XXXXX Pangkat/Gol NIP. XXXXX Pangkat/Gol NIP. XXXXX Pangkat/Gol NIP. XXXXX Pangkat/Gol NIP.

Non Formal

Sertifikat

Rating

Kecakapan Jenis

Tahun Berakhir

Jenis

Tahun Berakhir

Kepala Bandara Pimpoksi Unit Fasilitas Trlnav Koordinator Pelaksana fas. Telekomunikasi Koordinator Pelaksana fas. Komunikasi / Eletronika Teknisi Pelaksna Koordinator Pelaksana fas. Navigasi Teknisi Pelaksna Koordinator Pelaksana fas. Sicuriti/keaman an Teknisi Pelaksana Teknisi Pelaksana Teknisi Pelaksana Teknisi Pelaksana Asisten Teknisi Pelaksana Tabel 2 : Data Personil (Contoh)

ϭϬ

BAB III STANDAR PELAYANAN

3.1

STANDAR KINERJA PELAYANAN Dalam mencapai dan memenuhi standar kinerja pelayanan yang diberikan kami menuangkan dalam bentuk Standard Operating Procedure (SOP) yang berdasarkan peraturan yang berlaku.

3.1.1 Maksud dan Tujuan SOP SOP ini dimaksudkan agar seluruh personel teknisi telekomunikasi penerbangan dan pihak terkait lainnya menerapkan pola kerja yang baku dalam menyelenggarakan pelayanan telekomunikasi penerbangan, sehingga memenuhi standar pelayanan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 3.1.2 Ruang Lingkup Berikut ini SOP yang digunakan dalam menyelenggarakan pelayanan telekomunikasi penerbangan: 1.

SOP Fasilitas Telekomunikasi Penerbangan;

2.

SOP Dokumentasi;

3.

SOP Pelaporan;

4.

SOP Keamanan Fasilitas;

5.

SOP Gangguan Pelayanan;dan

6.

SOP Perubahan Pelayanan.

3.1.3 SOP Fasilitas Telekomunikasi Penerbangan SOP ini mencakup beberapa SOP, yaitu : 1.

SOP Pengoperasian Peralatan;

2.

SOP Pemeliharaan Peralatan dan

3.

SOP Perbaikan Peralatan.

ϭϭ

3.1.3.1

SOP Pengoperasian

3.1.3.1.1

Umum SOP Pengoperasian dibuat sesuai dengan jenis dan tipe peralatan yang ada, untuk dijadikan acuan bagi personel teknisi dalam melakukan tanggung jawabnya.

3.1.3.1.2

Ruang Lingkup SOP ini berisi tentang prosedur pengoperasian peralatan, yang mengacu pada manual book peralatan sesuai dengan jenis dan tipe masing-masing peralatan.

3.1.3.1.3 NO.

Checklist Panduan SOP Pengoperasian Peralatan ITEM

PEMENUHAN YA TIDAK

CATATAN

Nama, Merk, Type Peralatan dan lokasi penempatan A 1 2 3 4 5 6 7 8 9

B 1 2 3 4 5 6

Prosedur Menghidupkan Peralatan Memeriksa Kondisi Lingkungan (kondisi shelter dll) Memeriksa Kebersihan Memeriksa Sumber Daya Listrik Memeriksa Back Up Sumber Daya Listrik Memeriksa Kondisi AC Menghidupkan Peralatan Memastikan Peralatan Beroperasi/Tidak Melaporkan Kepada Unit Operasional (ATC) Pencatatan Kondisi Peralatan di Log Book Prosedur Mematikan Peralatan Memeriksa Kondisi Lingkungan Mematikan Peralatan Mematikan Sumber Daya Listrik Mematikan Back Up Sumber Daya Listrik Memeriksa Keamanan Peralatan Pencatatan Kondisi Peralatan di Log Book

(Disesuaikan dengan kondisi masing-masing peralatan) Table 3 : Checklist Panduan SOP Pengoperasian Peralatan

ϭϮ

3.1.3.2

SOP Pemeliharaan Peralatan

3.1.3.2.1

Umum SOP Pemeliharaan ini disusun sesuai dengan jenis dan tipe peralatan yang ada, untuk dijadikan acuan bagi personel teknisi dalam melakukan tanggungjawabnya.

3.1.3.2.2

Ruang Lingkup SOP ini berisi tentang prosedur yang harus dilakukan dalam melakukan pemeliharaan secara rutin pada fasilitas telekomunikasi penerbangan.

3.1.3.2.3 NO.

Checklist Panduan SOP Pemeliharaan Peralatan ITEM

PEMENUHAN YA TIDAK

CATATAN

Nama, Merk, Type Peralatan dan lokasi penempatan A Menyiapkan Rencana Pemeliharaan peralatan 1. Menyiapkan Anggaran Pemeliharaan Peralatan 2. Menetapkan Jadwal Dinas Teknisi untuk pemeliharaan 3. Menyiapkan log book pemeliharaan peralatan B Penyiapan peralatan Penunjang Pemeliharaan 1. Menyiapkan peralatan ukur sebelum melakukan pemeliharaan 2. Menyiapkan peralatan penunjang lain pemeliharaan peralatan C Pemeliharaan Harian 1. Pembersihan ruangan 2. Pembersihan peralatan, unit/bagian peralatan atau modul 3. Memeriksa kondisi pengaturan suhu ruangan 4. Melakukan pencatatan Meter Reading 5. Melaporkan Hasil Pelaksanaan pemeliharaan Harian D Pemeliharaan Mingguan 1 Memeriksa Power Supply dan Back Up Supply 2 Melakukan pencatatan Meter Reading pada Monitor 3 Melakukan pencatatan Meter Reading pada Power Supply dan Back Up Supply 4 Melakukan Change Over peralatan ϭϯ

5. E 1 2

F 1

2 3 4 G 1. 2. 3. 4. H 1. 2. 3. 4. 5. 6.

(Main ke Stand by dan sebaliknya) Melaporkan Hasil Pelaksanaan pemeliharaan Mingguan Pemeliharaan Bulanan Membersihkan sistem pendingin pada ruangan peralatan Melakukan Ground Check Melaporkan Hasil Pelaksanaan pemeliharaan Bulanan Pemeliharaan Triwulanan Melakukan pengukuran Parameter pada Power Supply Peralatan Melakukan pencatatan Parameter pada Power Supply Peralatan Melakukan Pengukuran Parameter Peralatan Melakukan pencatatan Parameter Peralatan Melaporkan Hasil Pelaksanaan pemeliharaan Bulanan Pemeliharaan Semesteran Membersihkan Perangkat Power Supply Melakukan Pengecekan Pancaran Peralatan Mengecek interkoneksi sistem pada peralatan Melaporkan Hasil Pelaksanaan pemeliharaan Semesteran Pemeliharaan Tahunan Membersihkan Back Up Supply Melakukan pergantian Back Up Supply, bila perlu Memeriksa fungsi kontrol dan monitor Melakukan Pengukuran Parameter Peralatan Melakukan pencatan pengukuran parameter peralatan Melaporkan Hasil Pelaksanaan pemeliharaan Tahunan

(Disesuaikan dengan kondisi masing-masing peralatan) Tabel 4 : Checklist Panduan SOP Pemeliharaan Peralatan

ϭϰ

3.1.3.3

SOP Perbaikan Peralatan

3.1.3.3.1

Umum SOP Perbaikan ini kami buat sesuai dengan jenis dan tipe peralatan yang ada, untuk dijadikan acuan bagi personel teknisi dalam melakukan tanggungjawabnya.

3.1.3.3.2

Ruang Lingkup SOP ini berisi tentang prosedur yang harus dilakukan dalam melakukan perbaikan fasilitas telekomunikasi penerbangan.

3.1.3.3.3 NO.

Checklist Panduan SOP Perbaikan Peralatan ITEM

PEMENUHAN YA TIDAK

CATATAN

Nama, Merk, Type Peralatan dan lokasi penempatan 1. Mempersiapkan Suku Cadang 2. Memastikan kejadian kerusakan yang dialami peralatan dengan membaca laporan saksi atau melihat ditempat kejadian 3. Melakukan koordinasi untuk melakukan perbaikan kepada Pimpinan Terkait Dan ATC 4. Mempersiapkan peralatan kerja (Alat Ukur, Manual Book Peralatan) 5. Melakukan Analisis kerusakan 6. Melakukan Penggantian Suku Cadang Pada unit/bagian/modul peralatan yang mengalami kerusakan 7. Melakukan Perbaikan dan penyetelan unit/bagian/modul peralatan yang mengalami gangguan/kerusakan 8. Melakukan Modifikasi dan penyetelan unit/bagian/modul peralatan 9. Melakukan Rekondisi atau overhaul peralatan 10. Melakukan Koordinasi dengan pihak Balai Elektronika Penerbangan, Bila Perlu 11. Melakukan Ground Check 12. Melakukan Kalibrasi Penerbangan, bila perlu 13. Membuat laporan hasil perbaikan peralatan (Disesuaikan dengan kondisi masing-masing peralatan) Tabel 5 : Checklist Panduan SOP Perbaikan Peralatan

ϭϱ

3.1.4 SOP Pelaksanaan Kalibrasi Peralatan 3.1.4.1

Umum SOP pelaksanaan kalibrasi ini dibuat sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/116/VII/2010 (AC 171-5) yang bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan kalibrasi penerbangan.

3.1.4.2

Ruang Lingkup SOP pelaksanaan kalibrasi ini mencakup tentang pola koordinasi antara pihak Penyelenggara Pelayanan dengan Balai Kaibrasi Fasilitas Penerbangan serta Direktorat Navigasi Penerbangan sebagai Regulator. Selain itu juga mencakup hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum, selama dan setelah pelaksanaan kalibrasi.

3.1.4.3

Prosedur Pelaksanaan Kalibrasi Penerbangan 1. Persiapan kalibrasi peralatan a.

Koordinasi 1) Melakukan rapat koordinasi awal dengan pihak-pihak terkait seperti: ATC, Teknisi listrik, AIS, Security, PKP-PK, Tim Kalibrasi penerbangan, dan Regulator untuk mempersiapkan pelaksanaan kalibrasi penerbangan. 2) Melakukan koordinasi dengan pihak Penyelenggara Kalibrasi Penerbangan tentang jadwal pelaksanaan kalibrasi penerbangan. 3) Mempersiapkan teknisi yang berkompeten untuk melakukan setting dan adjustment dalam pelaksanaan kalibrasi penerbangan. 4) Melaksanakan rapat awal sebelum pelaksanaan kalibrasi penerbangan.

b.

Menyiapkan peralatan pendukung 1) Personel teknisi menyiapkan test equipment, antara lain : PIR, modulation meter, watt meter, multi-meter, dll., serta menyiapkan spare module; 2) Personel teknisi menyiapkan peralatan ground to air communication VHF untuk sarana komunikasi dengan personil di pesawat kalibrasi dan radio komunikasi dua arah untuk koordinasi.

c.

Penyiapan data dukung Personel Teknisi menyiapkan dan mempelajari data-data dukung antara lain: 1) Hasil flight commissioning; 2) Hasil kalibrasi penerbangan terakhir; 3) Data ground check terakhir. 4) Menyiapkan form-form, data parameter dan toleransi untuk reference limit, buku catatan/log book dan buku panduan pelayanan kalibrasi penerbangan. ϭϲ

5) Untuk flight commissioning diharuskan mengisi dan melampirkan data-data penempatan peralatan telekomunikasi yang akan dilkalibrasi. 6) Dokumen Aeronautical Information Publication (bila diperlukan); 7) Instrument Flight Procedure (bila diperlukan); d.

Menyiapkan peralatan yang akan dikalibrasi Personel Teknisi melakukan pengecekan awal sebagai berikut : 1) Performance check / pengukuran parameter-parameter dengan oscilloscope dan spectrum analyzer dan catat hasilnya serta bandingkan dengan pengukuran kalibrasi penerbangan terakhir. 2) Ground check dan print out hasilnya serta bandingkan dengan ground check kalibrasi penerbangan terakhir. Evaluasi dan analisa kesiapan peralatan, apabila siap lanjutkan dengan briefing dan kegiatan kalibrasi penerbangan dan apabila belum siap lakukan penjadwalan ulang pelaksanaan kalibrasi penerbangan.

2. Kegiatan kalibrasi penerbangan a.

b.

Melakukan rapat koordinasi lanjutan dengan ATC, Teknisi listrik, AIS, Security, PKP-PK, Tim Kalibrasi penerbangan, dan Regulator untuk mempersiapkan pelaksanaan kalibrasi penerbangan. Pada saat kegiatan kalibrasi penerbangan berlangsung : 1) Personel teknisi mempersiapkan form pelayanan kalibrasi penerbangan dan data dukung. 2) Personel teknisi mencatat pembacaan parameter peralatan (Data Fasilitas). 3) Personel teknisi mencatat hasil pengukuran oleh panel pesawat kalibrasi yang dilaporkan melalui radio (Data Kalibrasi Penerbangan). 4) Personel teknisi melakukan adjustment sesuai dengan arahan pihak panel pesawat kalibrasi.

3. Checklist pelaksanaan kalibrasi Nama, Merk, Type Peralatan dan lokasi penempatan NO ITEM . 1 Melakukan pengecekan Modulasi. Teknisi menggunakan PMDT, dari commands menu, ketik STO1 / STT1 kemudian set SDM sesuai dengan yang dikehendaki. Tekan F4 dan kemudian catat penunjukan Combined Executive Monitor. Tekan Esc untuk kembali ke Transmitter Waveform Setup.

PEMENUHAN YA TIDAK

CATATAN

ϭϳ

2

3

4

Ulangi langkah-langkah di atas sampai penunjukan SDM = 40 ± 4 % atau sesuai dengan yang dikehendaki. Melakukan pengecekan Course Alignment (0 DDM). Teknisi menggunakan PMDT, dari commands menu, ketik STO1 / STT1 kemudian set Modulation Balance sesuai dengan yang dikehendaki. Apabila 0 DDM bernilai – (minus) tambah Modulation Balance dan apabila 0 DDM bernilai + (plus) kurangi Modulation Balance sebesar nilai - atau + nya. Tekan F4 dan kemudian catat penunjukan Combined Executive Monitor. Tekan Esc untuk kembali ke Transmitter Waveform Setup. Ulangi langkah-langkah di atas sampai penunjukan Course/Path DDM = 0.000 ± 0.002 DDM atau sesuai dengan yang dikehendaki. Melakukan pengecekan Course Width. Teknisi menggunakan PMDT, dari commands menu, ketik STO1 / STT1 kemudian set Sideband Amplitude sesuai dengan yang dikehendaki. Untuk mempersempit width tambah Sideband Amplitude, untuk memperlebar width kurangi Sideband Amplitude. Tekan F4 dan kemudian catat penunjukan Combined Executive Monitor. Tekan Esc untuk kembali ke Transmitter Waveform Setup. Ulangi langkah-langkah di atas sampai penunjukan Width DDM = 0.155 ± 0.030 DDM atau sesuai dengan yang dikehendaki. Melakukan pengecekan Course Alignment and ϭϴ

5

Structure. Teknisi menggunakan PMDT, dari commands menu, ketik STO1 / STT1 kemudian adjust SBO Phase sesuai dengan yang dikehendaki. Tekan F4 dan kemudian catat penunjukan Combined Executive Monitor. Tekan Esc untuk kembali ke Transmitter Waveform Setup. Ulangi langkah-langkah di atas sampai Alignment = ± 15µA atau sesuai dengan yang dikehendaki. Melakukan pengecekan Monitor : a. Course Width to Narrow Alarm. Teknisi menggunakan PMDT, dari commands menu, ketik STO2 / STT2 kemudian set Sideband Amplitude sesuai dengan yang dikehendaki. Untuk mempersempit width perbesar Sideband Amplitude. Tekan F4 dan kemudian catat penunjukan Combined Executive Monitor. Tekan Esc untuk kembali ke Transmitter Waveform Setup. Ulangi langkah-langkah di atas sampai penunjukan Width DDM = 0.125 atau sesuai dengan yang dikehendaki. b. Course Width to Wide Alarm. Teknisi menggunakan pmdt, dari commands menu, ketik STO3 / STT3 kemudian set Sideband Amplitude sesuai dengan yang dikehendaki. Untuk memperlebar width perkecil Sideband Amplitude. Tekan F4 dan kemudian catat penunjukan Combined Executive Monitor. Tekan Esc untuk kembali ke Transmitter Waveform Setup. Ulangi ϭϵ

c.

d.

e.

f.

langkah-langkah di atas sampai penunjukan Width DDM = 0.185 atau sesuai dengan yang dikehendaki. Course Width to Normal. Teknisi menggunakan pmdt, dari commands menu, ketik STO3 / STT3 kemudian aktifkan waveform Normal. Course Alignment Alarm 90 Hz. Teknisi menggunakan PMDT, dari commands menu, ketik STO5 / STT5 kemudian set Modulation Balance sehingga dominan pada 90 Hz. Tekan F4 dan kemudian catat penunjukan Combined Executive Monitor. Tekan Esc untuk kembali ke Transmitter Waveform Setup. Ulangi langkah-langkah di atas sampai penunjukan Course/Path DDM = 0.015 DDM atau sesuai dengan yang dikehendaki. Course Alignment Alarm 150 Hz. Teknisi menggunakan PMDT dari commands menu, ketik STO6 / STT6 kemudian set Modulation Balance sehingga dominan pada 150 Hz. Tekan F4 dan kemudian catat penunjukan Combined Executive Monitor. Tekan Esc untuk kembali ke Transmitter Waveform Setup. Ulangi langkah-langkah di atas sampai penunjukan Course/Path DDM = + 0.015 DDM atau sesuai dengan yang dikehendaki. Course Alignment to Normal. Teknisi menggunakan PMDT dari commands menu, ketik ϮϬ

STO6 / STT6 kemudian aktifkan waveform Normal. g. Coverage in RF Level Alarm (Reduced Power). Teknisi menggunakan PMDT, dari commands menu, ketik STO4 / STT4 kemudian reduce RF Level sesuai dengan yang dikehendaki. Tekan F4 dan kemudian catat penunjukan Combined Executive Monitor. Tekan Esc untuk kembali ke Transmitter Waveform Setup. Ulangi langkah-langkah di atas sampai penunjukan RF Level = 90 % atau sesuai dengan yang dikehendaki. h. Standby Power. Pemancar beroperasi normal. Matikan Main Supply dari PLN sehingga pemancar bekerja dengan Battery. Setelah selesai, hidupkan lagi Main Supply.

4. Kegiatan setelah kalibrasi penerbangan: a. Melakukan rapat mengenai hasil kalibrasi penerbangan. b. Personel teknisi melakukan ground check ulang dan print out hasilnya. 5. Laporan Hasil Kalibrasi a. Melaporkan status peralatan sesuai dengan hasil kalibrasi penerbangan berdasarkan peraturan yang berlaku kepada pimpinan terkait. b. Menyampaikan hasil kalibrasi penerbangan sementara (interim report) kepada unit pelayanan informasi aeronautika bandar udara dan kantor NOTAM internasional dengan menggunakan format NOTAM sesuai dengan aturan yang berlaku. c. Mendokumentasikan hasil pelaksanaan kalibrasi penerbangan.

Ϯϭ

3.1.5 SOP pelaksanaan Ground check 3.1.5.1

Umum SOP pelaksanaan ground check ini dibuat sesuai dengan SKEP/83/VI/2005 tentang Prosedur Pengujian di Darat (Ground Check) Fasilitas Peralatan elektronika dan Listrik Penerbangan yang bertujuan untuk mempertahankan kinerja operasional sesuai standar dan persyaratan operasional yang ditetapkan.

3.1.5.2

Ruang Lingkup SOP ini berisi tentang prosedur yang harus dilakukan dalam pelaksanaan ground check yang mencakup pengukuran parameter dan pengukuran output.

3.1.5.3

Prosedur Pelaksanaan Ground Check Peralatan Dalam pengujian darat/Ground Check ini, teknisi perlu mendapat izin dari ATC terutama dalam melakukan check dengan menggunakan PIR di Runway (khusus untuk Localizer). 1. 2. 3. 4. 5.

Laksanakan perawatan harian sesuai prosedur. Laksanakan perawatan mingguan sesuai prosedur. Laksanakan ground check untuk Tx. 1 dan Tx. 2. sesuai prosedur yang ada dalam SKEP Dirjen Hubud No : SKEP/83/VI/2005 Catat informasi yang perlu di Log Book. Laporkan ke ATC bahwa pengecekan sudah selesai dan pemancar kembali beroperasi normal.

ϮϮ

3.1.5.3.1 VHF-AG/AD

Tabel 3.28 : Contoh Format Ground Check VHF A/G

Ϯϯ

3.1.5.3 Checklist Pelaksanaan Ground Check Form berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor Skep 157 Tahun 2003.

3.1.5.3.2 NDB

Tabel 3.29 : Contoh Format Ground Check NDB

Ϯϰ

3.1.6 SOP Dokumentasi 3.1.6.1

Umum SOP dokumentasi ini dibuat untuk melakukan dokumentasi terhadap dokumen – dokumen yang menunjang pelayanan navigasi penerbangan.

3.1.6.2

Ruang Lingkup SOP dokumentasi ini merupakan prosedur yang dilaksanakan dalam melakukan dokumentasi terhadap data-data yang kami miliki sebagai penyelenggara, baik hard copy maupun soft copy.

3.1.6.3

Dokumen dan data Dokumen-dokumen yang didokumentasikan adalah : 1. Peraturan-peraturan yang menjadi referensi dasar hukum (peraturan nasional dan internasional); 2. Dokumen Manual Operasi ; 3. Buku manual peralatan / fasilitas (pabrikan). 4. Standard Operating Procedure (SOP), 5. Data Site Acceptance Test (SAT) ; 6. Data flight commissioning ; 7. Data kalibrasi peralatan / fasilitas ; 8. Data ground check ; 9. Sejarah peralatan / fasilitas ; 10. Log book ; 11. Data personil teknik telekomunikasi penerbangan; 12. Dokumen dan data yang berhubungan dengan penyelenggara pelayanan.

3.1.6.4

Tahap dokumentasi 1. 2.

3. 4. 5. 6. 7. 8.

Mengesahkan Dokumen dan data yang telah dibuat. Menyimpan Semua dokumen yang berhubungan dengan pelayanan dan fasilitas telekomunikasi penerbangan sehingga mudah diakses oleh petugas / personil teknisi. Menyimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy (elektronik). Master dokumen disimpan di ruang Kepala Penyelenggara. Menyimpan Standard Operating Procedure (SOP) yang berkaitan dengan peralatan / fasilitas di lokasi peralatan / fasilitas. Menyimpan dokumen versi terbaru. Menyimpan data – data sekurang-kurangnya 5 tahun Mendokumentasikan data-data mengenai sejarah peralatan (sesuai format sejarah peralatan) yang memuat : a. Data pemasangan, b. Data pengujian commissioning, c. Data perbaikan tiap fasilitas. d. Data modifikasi peralatan.

Ϯϱ

3.1.7 SOP Pelaporan 3.1.7.1

Umum SOP ini kami buat sebagai panduan dalam melakukan pelaporan hasil kegiatan pengoperasian, pemeliharaan dan perbaikan fasilitas telekomunikasi penerbangan.

3.1.7.2

Ruang Lingkup SOP pelaporan ini mencakup prosedur dalam melaporkan hasil kegiatan pengoperasian, pemeliharaan dan perbaikan fasilitas telekomunikasi penerbangan.

3.1.7.3

Prosedur Pelaporan pengoperasian, pemeliharaan dan perbaikan Setiap pengoperasian, pemeliharaan dan perbaikan fasilitas telekomunikasi penerbangan kami laporkan kepada Direktorat Navigasi Penerbangan secara berkala dan khusus. 1. Laporan berkala terdiri dari :laporan bulanan, berisikan tentang : a. b. c.

unjuk hasil peralatan fasilitas elektronika dan listrik penerbangan; daftar peralatan dan kondisi. laporan tahunan, berisikan tentang kegiatan perbaikan peralatan fasilitas elektronika dan listrik penerbangan.

2. Laporan Khusus berisikan tentang laporan kerusakan dan perbaikan terhadap peralatan fasilitas telekomunikasi penerbangan yang mengalami kerusakan Kategori 1 dan Kategori 2 yang harus ditindaklanjuti penerbitan NOTAM. 3. Format laporan berkala dan laporan khusus

Tabel 6 : Format Laporan Bulanan Unjuk Kerja

Ϯϲ

Tabel 7 : Format Laporan Daftar Peralatan dan Kondisi

3.1.8 SOP Prosedur Keamanan Fasilitas Telekomunikasi Penerbangan 3.1.8.1

Umum SOP ini dibuat sebagai panduan dalam memberikan keamanan bagi fasilitas telekomunikasi penerbangan.

3.1.8.2

Ruang Lingkup SOP prosedur Keamanan ini mencakup prosedur untuk mengamankan fasilitas telekomunikasi penerbangan baik yang berupa software maupun hardware.

3.1.8.3

Prosedur Keamanan 1.

Pengamanan penunjang sipil Yaitu pengamanan fisik penunjang sipil peralatan yang berada pada area air site bandara terhadap : a.

Bangunan Sipil 1) Membangun pagar pada area bangunan sipil, pemagaran di sekeliling area Bandara yang termasuk pada pelayanan fasilitas sisi darat dan sisi udara;

Ϯϳ

2) Memasang lampu penerangan yang cukup pada area bangunan/shelter peralatan, untuk mempermudah pengawasan di malam hari; 3) Pengamanan oleh pihak security dengan membuat pos – pos penjagaan pada area-area vital peralatan, pengamanan di lokasi DVOR, lokasi G/P, Lokasi Localizer, Lokasi Radar, Lokasi General Operation.

2.

b.

Bangunan Penunjang Antenna 1) Memasang Obstraction Light pada top antenna.

c.

Access Road 1) Membuat dan memelihara access road ke area-area lokasi peralatan; 2) Menggunakan lampu khusus dan kartu identitas khusus untuk setiap kendaraan operasional area air site dan personil yang akan menggunakan access road.

Pengamanan teknis Yaitu pengamanan terhadap hardware dan software peralatan berupa: a. Pengamanan Hardware 1) Menggunakan conduit cable/tray cable untuk area-area penggelaran kabel indoor dan outdoor; 2) Pemasangan penangkal petir; 3) Memberi tanda pada area-area sambungan ground cable; 4) Memasang back up supply power untuk setiap peralatan; 5) Menyediakan back up peralatan untuk peralatan-peralatan yang sifatnya harus dalam kondisi “Operational Status” pada jam operasional bandara, jika sewaktu-waktu terjadi gangguan significant pada peralatan utamanya; 6) Menggunakan hand to ground safety saat melakukan/perbaikan untuk perangkat perangkat yang sifatnya sensitif. b.

Pengamanan Software 1) Untuk semua peralatan yang dikontrol dengan komputer, harus dioperasikan oleh user yang bertanggung jawab; 2) Menggunakan password untuk melindungi seluruh data base peralatan; 3) Membuat back up untuk setiap data base peralatan yang tersimpan dalam PC peralatan, sebagai security action jika terjadi kerusakan/failure pada software. 4) Melindungi komputer dengan anti virus untuk komputer-komputer yang dapat melakukan proses browsing, input data, transport data melalui fasilitas comm. USB, CD driver, wireless dan Internet.

Ϯϴ

5) Membatasi penggunaan unit komputer peralatan hanya untuk operasional teknis, tidak untuk umum. 3.1.9 SOP Perubahan Pelayanan 3.1.9.1

Umum SOP ini kami buat sebagai panduan dalam melakukan perubahan pelayanan.

3.1.9.2

Ruang Lingkup SOP perubahan pelayanan ini merupakan prosedur yang dilakukan jika penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan di Bandara Udara xxx akan melakukan perubahan pelayanan dan atau perubahan fasilitas telekomunikasi penerbangan termasuk penerapan pelayanan atau fasilitas baru. a.

Prosedur Perubahan Pelayanan : 1) Menyiapkan draft amandemen perubahan pelayanan dan atau perubahan fasilitas telelekomunikasi penerbangan termasuk perubahan pada tingkat modifikasi peralatan ataupun software. 2) Menyiapkan Personil dan fasilitas yang diperlukan dalam melakukan perubahan pelayanan. 3) Melaporkan kepada Direktorat Navigasi Penerbangan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mengenai perubahan tersebut secara tertulis, dengan memuat alasan, maksud dan tujuan perubahan tersebut ; 4) Mengirimkan salinan amandemen perubahan pelayanan / fasilitas kepada Direktorat Navigasi Penerbangan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. 5) Menggabungkan amandemen kedalam manual operasi setelah perubahan tersebut di setujui oleh Direktorat Navigasi Penerbangan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. 6) Melakukan kegiatan sosialisasi kepada petugas – petugas atau unit kerja yang terkait. 7) Melaksanakan perubahan pelayanan / fasilitas tersebut.

3.1.10 SOP Penanganan Gangguan Pelayanan 3.1.10.1

Umum SOP ini kami buat untuk mengantisipasi apabila terjadi gangguan dalam pelayanan navigasi penerbangan.

3.1.10.2

Ruang Lingkup SOP ini berisi prosedur tahapan pelaksanaan apabila terjadi gangguan pelayanan navigasi penerbangan Gangguan pelayanan terganggu jika: a. Selama jam operasi, fasilitas tidak beroperasi karena terjadi kegagalan atau dihentikan; atau b. Selama jam operasi, fasilitas beroperasi menyimpang dari spesifikasi teknis. Ϯϵ

3.1.10.2

Prosedur Penanganan Gangguan Pelayanan Apabila diketahui bahwa pelayanan telekomunikasi penerbangan mengalami gangguan, tindakan yang harus dilakukan adalah : a.

Memberikan informasi kepada Unit Pelayanan Informasi Aeronautika Bandar Udara atau ATS Reporting Office mengenai gangguan pelayanan. Memberitahukan tentang gangguan pelayanan kepada maskapai penerbangan. Mengirimkan laporan khusus berisikan tentang laporan kerusakan dan perbaikan terhadap peralatan fasilitas pelayanan telekomunikasi penerbangan yang mengalami kerusakan Kategori -1 dan Kategori-2 yang harus ditindaklanjuti penerbitan NOTAM. Mengirimkan laporan khusus selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah terjadinya kerusakan.

b. c.

d.

3.2

Rumus Nilai Kinerja Pelayanan a.

Ketersediaan peralatan (availability) 1) Ketersediaan peralatan menunjukkan tingkat kesiapan suatu peralatan atau kelompok peralatan untuk dioperasikan. Ketersediaan merupakan perbandingan antara waktu operasi yang aktual dengan waktu operasi yang ditetapkan dalam suatu periode tertentu, dan dinyatakan dalam persen. Dinyatakan dalam rumus : Waktu operasi yang aktual A

=

X

100 %

Waktu operasi yang ditetapkan Contoh :

jika suatu peralatan beroperasi secara normal selama 700 jam dari 720 jam (24 jam x 30) dalam sebulan, ketersediaan untuk bulan itu adalah : 700 A

=

X 100 % 720

=

97.2 %.

2) Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat ketersediaan peralatan adalah: a) keandalan peralatan; b) responsi personil pemeliharaan terhadap kegagalan; c) pelatihan personil pemeliharaan; d) kemudahan dalam mendapatkan suku cadang untuk pemeliharaan; e) tersedianya alat ukur; f) tersedianya peralatan cadangan.

ϯϬ

b.

Penghitungan waktu rata-rata antara kegagalan (MTBF) dan ketersediaan (A) Misalkan : a1 + a2 + a3 + a4 + a5 + a6 + a7

=

5540 jam

s1

=

20 jam

f1

=

2 ½ jam

f2

=

6 ¼ jam

f3

=

3 ¾ jam

f4

=

5 jam

f5

=

2 ½ jam

Jumlah kegagalan

=

5 kali

Waktu operasi yang ditetapkan

=

5580 jam

Waktu operasi yang aktual MTBF

Jumlah kegagalan

=

=

5540

=

1108 jam

5

A

=

Waktu operasi yang aktual Waktu operasi yang ditetapkan

X

100 %

5540 =

X 100 %

=

5580 c.

99.3 %

Penghitungan waktu rata-rata perbaikan peralatan/ Mean Time To Repair (MTTR) MTTR =

=

Jumlah waktu tidak beroperasinya peralatan karena kegagalan Jumlah kegagalan

2½+6¼+3¾+5+2½ 5

=

20 5

= 4 jam

ϯϭ

Operasi

a1

a2

Tidak Operasi

a3

s1

f1

a4

f2 f3

a5

a6

f4

a7

f5


Waktu operasi yang aktual a Waktu tidak operasi

= a1 + a2+ a3+ a4+ a5+ a6+ ........+ an = periode operasi = s1 + ...... + sn + f1 + f2 + ....... + fn

s

= periode mematikan yang dijadwalkan

f

= periode kegagalan


= jumlah dari waktu operasi yang aktual dan waktu tidak operasi

Gambar 2 : Evaluasi ketersediaan dan keandalan peralatan.

d. Keandalan Peralatan (reliability) 1) Rumus untuk menyatakan keandalan peralatan dalam persentase: R

=

100 e-t/m

=

100 e-t/m

atau Ps R

= keandalan peralatan (kemungkinan akan beroperasi dalam batas toleransi yang ditetapkan untuk waktu t, juga dikenal sebagai kemungkinan kelangsungan operasi, Ps.);

e

= bilangan natural (= 2.718);

t

= periode waktu yang dikehendaki;

m

= waktu rata-rata antara kegagalan peralatan (MTBF).

Keandalan meningkat jika Waktu Rata-Rata Antara Kegagalan/Mean Time Between Failures (MTBF) meningkat. MTBF merupakan cara yang lebih mudah untuk menyatakan keandalan peralatan.

ϯϮ

Contoh : Suatu peralatan navigasi memiliki MTBF = 2000 jam, periode waktu t = 1000 jam, maka keandalan R dari peralatan tersebut adalah : R

=

100 e-1000/2000 %

=

100 e-½ %

=

60,65 %

2) Faktor-faktor yang mempengaruhi keandalan peralatan adalah : a) keandalan bagian-bagiannya; b) tingkat dan tipe sistem cadangan (redundancy); c) keandalan fasilitas pendukung; d) tingkat dan kualitas pemeliharaan; e) faktor lingkungan.

1000 950

m = 5000 jam

900

m = 2000 jam

850

Durasi operasi peralatan - jam (t)

800 750 Ps = Kemungkinan kelangsungan hidup t = Durasi operasi m = MTBF

700 650 600 550

m = 1000 jam

500

m = 500 jam

450 400

m = 333 jam

350 300

m = 250 jam

250 200

m = 167 jam

150 m = 100 jam

100 50 0 100

90

80

70

60

50

40

30

Kemungkinan kelangsungan operasi (Ps) (persen) Gambar 3 : Grafik Ps = 100 e-t/m

ϯϯ

3.3

Analisa Beban Kerja Personil Teknisi

3.3.1 Pertimbangan penghitungan kebutuhan teknisi penerbangan Dalam menentukan jumlah teknisi telekomunikasi penerbangan di suatu penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan didasarkan pada 2 (dua) kriteria yaitu : kebutuhan teknisi untuk pemeliharaan peralatan dan kebutuhan teknis untuk dinas bergilir. 1.

Kebutuhan Teknisi Untuk Pemeliharaan Sesuai dengan jumlah peralatan yang ada di penyelenggara pelayanan dapat dikelompokkan menjadi kelompok peralatan dan dari kelompok peralatan tersebut dapat dihitung Allotment Hours untuk setiap tahunnya. Perhitungan Allotment Hours didapat dihitung mengacu pada Skep Dirjen Hubud No. SKEP/157/IX/2003 dari jumlah pemeliharaan harian, mingguan, bulanan, semesteran, dan tahunan untuk setiap peralatan. Dari jumlah Allotment Hours dibagi dengan jumlah kerja efektif perorangan per tahun dihasilkan jumlah teknisi untuk pemeliharaan. Jumlah jam kerja efektif perorangan per tahun, yaitu : 1 (satu) minggu 1 (satu) tahun

= 8 jam x 5 hari = 40 jam x 52 minggu

Deduksi dalam satu tahun, yaitu 2 (dua) minggu cuti tahunan 12 (dua belas) hari libur = 1 (satu) minggu karena sakit Training courses Waktu persiapan 10 menit/hari Istirahat 60 menit/hari Waktu untuk sholat (termasuk sholat jum’at) Waktu untuk persiapan kendaraan, peralatan, waktu perjalanan dll

= = = = = = = =

80 jam 96 jam 40 jam 100 jam 35 jam 365 jam 115 jam 208 jam

Jumlah

=

1039 jam

Jadi jam kerja efektif perorangan/tahun 2.

= 40 jam = 2080 jam

= 2.080 – 1039 = 1041 jam

Kebutuhan Teknisi Untuk Dinas Bergilir (Shift) Jam operasi penyelenggara pelayanan mengacu pada Skep Dirjen Hubud No. 45 Tahun 2005 Tentang Jam Operasi Bandar Udara. Maka untuk kebutuhan dinas bergilir dibagi 3 kelompok yaitu a. Jam operasi bandar udara ≤ 7 jam/hari = 1 shift + 1 shift standby b. Jam operasi bandar udara > 7 /d <12 jam/hari = 2 shift + 1 shift standby c. Jam operasi bandar udara > 12 jam = 3 shift + 1 shift standby Untuk teknisi telekomunikasi penerbangan harus standby dalam waktu 24 jam, maka ditetapkan 3 shift dalam dinas bergilir + 1 Shift Standby. Jadi kebutuhan teknisi untuk dinas bergilir adalah jumlah shift operasi dan shift standby dikalikan jumlah personil per shift, kemudian ditambah pimpoksi. Namun untuk status penyelenggara pelayanan sebagai enroute ditambah 1 orang personil. ϯϰ

3.

Total Kebutuhan Teknisi Telekomunikasi Penerbangan Total kebutuhan teknisi telekomunikasi penerbangan adalah jumlah teknisi untuk pemeliharaan ditambah jumlah teknisi untuk dinas bergilir (shift).

3.3.2 Contoh Penghitungan Analisa Beban Kerja Teknisi Telekomunikasi Penerbangan

ϯϱ

ϯϲ

BAB IV SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN 4.1

Umum Kebijakan keselamatan penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan, diperlukan oleh seluruh personel Penyelenggara Pelayanan xxx dimana keselamatan pelayanan navigasi penerbangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen keselamatan. Untuk menerapkan hal tersebut maka Kepala Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan memiliki komitmen dalam bentuk deklarasi pernyataan keselamatan dari Kepala Penyelenggara Pelayanan xxx (terlampir). Tujuan kebijakan keselamatan dalam penyelenggaraan pelayanan telekomunikasi penerbangan adalah untuk menyediakan pelayanan navigasi penerbangan yang selamat, efektif, dan efisien. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka di dalam penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan kami menerapkan budaya keselamatan pada seluruh aspek yang terkait dalam penyelenggaraan pelayanan telekomunikasi penerbangan.

4.2

Manajemen Keselamatan Penyelenggaraan Pelayanan Untuk mewujudkan penerapan sistem manajemen keselamatan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pada Civil Aviation Safety Regulation Part 171, Advisory Circular 171-3 dan Manual of Standar CASR Part 171. Maka dibentuk suatu unit khusus yang memiliki tanggung jawab dalam penanganan isu-isu keselamatan pelayanan telekomunikasi penerbangan. yǆǆǆ ;DĂŶĂũĞƌ<ĞƐĞůĂŵĂƚĂŶͿ

yǆǆǆǆǆ <ŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌ&ĂƐŝůŝƚĂƐ dĞůĞŬŽŵƵŶŝŬĂƐŝ WĞŶĞƌďĂŶŐĂŶ

yǆǆǆǆǆ <ŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌ ŽŬƵŵĞŶƚĂƐŝĂƚĂ <ĞƐĞůĂŵĂƚĂŶ

yǆǆǆǆǆ <ŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌ&ĂƐŝůŝƚĂƐ ZĂĚŝŽŶĂǀŝŐĂƐŝ WĞŶĞƌďĂŶŐĂŶ

Gambar 4 : Struktur Unit Keselamatan (contoh)

ϯϳ

a.

Kepala Penyelenggara Pelayanan xxx Nama : ........................ No. Telp/HP : ........................

b.

Manager Keselamatan Nama : ........................ No. Telp/HP : ........................

c.

Koordinator Teknisi Fasilitas Telekomunikasi Penerbangan Nama : ........................ No. Telp/HP : ........................

d.

Koordinator Teknisi Fasilitas Radionavigasi Penerbangan Nama : ........................ No. Telp/HP : ........................

e.

Koordinator Dokumentasi Data Keselamatan Nama : ........................ No. Telp/HP : ........................

Tugas pokok dan fungsi pada struktur organisasi unit keselamatan tersebut sebagai berikut: a.

b.

c.

d.

Manager Keselamatan Manager keselamatan bertugas untuk mengkoordinir, memantau dan melaporkan penerapan sistem manajemen keselamatan pada penyelenggaraa pelayanan telekomunikasi penerbangan kepada kepala Penyelenggara Pelayanan. Penunjukan Manager Keselamatan tidak menghilangkan tanggung jawab Kepala Penyelenggara Pelayanan xxx atau CEO ANS Provider terhadap keselamatan pelayanan telekomunikasi penerbangan. Koordinator Fasilitas Telekomunikasi Penerbangan Koordinator fasilitas telekomunikasi penerbangan bertugas untuk mengkoordinir, memantau dan melaporkan isu-isu keselamatan dalam bidang fasilitas telekomunikasi penerbangan. Koordinator Fasilitas Radionavigasi Penerbangan Koordinator fasilitas radionavigasi penerbangan bertugas untuk mengkoordinir, memantau dan melaporkan isu-isu keselamatan dalam bidang fasilitas radionavigasi penerbangan. Koordinator Dokumentasi Data Keselamatan Koordinator dokumentasi data keselamatan bertugas untuk mengelola laporan bahaya dan kemudian membuat laporan akhir dari seluruh laporan bahaya tersebut. Laporan akhir tentang keselamatan akan dilaporkan kepada manager keselamatan

ϯϴ

4.3

Pelaporan Data Keselamatan Laporan data keselamatan yang berfungsi untuk menyediakan data mengenai isu-isu keselamatan kepada Manager Keselamatan dan personel terkait lainnya pada pihak Penyelenggara Pelayanan xxxx. Data isu-isu keselamatan yang dilaporkan mengenai bahaya, kejadian/incident, faktor dan solusi untuk mencegah bahaya yang sama. a.

Laporan Bahaya (Hazard) Berikut adalah format laporan mengenai situasi atau keadaan yang dapat menyebabkan kondisi berbahaya terhadap orang, pesawat udara, peralatan dan peralatan pendukung lainnya walaupun kondisi tersebut belum menyebabkan kecelakaan terhadap orang atau peralatan yang ada. Laporan ini ditujukan kepada Manager Keselamatan dan personel terkait, format laporan sebagai berikut:

Kepada Yth : Direktur Jenderal Perhubungan

a. DATA UMUM 1 Tanggal Kejadian : 2. Nama Penyelenggara Pelayanan : 3. Lokasi Kejadian : 4. Waktu Kejadian : 5. Jenis Kejadian : 6. Informasi Cuaca (Weather Report e.g Wind, : Visibility) b. DATA FASILITAS / PERALATAN / KENDARAAN 1. Nama Pengelolah Fasilitas / Peralatan dan : Kendaraan 2. Jenis Fasilitas / Peralatan / Kendaraan : Kerusakan Pada Fasilitas / Peralatan / : Kendaraan Nama Operator : Nomor Operator : Jumlah Korban : c. DESKRIPSI 1. Kronologi Kejadian : 2. Dampak Kejadian terhadap operasional : Pelayanan (Tempat, Tanggal Bulan Tahun) Petugas Pelapor (optional) Tabel 8 : Contoh Format Laporan Kondisi Bahaya

ϯϵ

No Tanggal 1 12-3-2011

2

23-3-2011

Kejadian Ada hewan (tikus) memasuki gedung VOR yang terletak di Pasar Kemis-Tangerang. Personel PLLU melihat ada salah seorang personel ground handling yang mendengarkan musik dengan menggunakan head set waktu bekerja

Solusi

Keterangan Tikus tidak ditemukan Identitas personel dimaksud tidak diketahui

Tabel 9 : Contoh Format Laporan Akhir

b.

Mekanisme Pelaporan 1) Setiap personel yang melihat kejadian bahaya dan kerusakan peralatan wajib melaporkan kejadian tersebut pada format laporan yang telah ditentukan pada kurun waktu 1 x 24 jam; 2) Laporan tersebut disampaikan kepada Manager Keselamatan yang ditunjuk oleh pihak Penyelenggara Pelayanan xxxx; 3) Manager Keselamatan menganalisa kemungkinan tingkat bahaya dan konsekuensi kejadian yang dilaporkan pada rapat internal unit teknis apabila bahaya yang ditimbulkan dapat mengakibatkan kecelakaan. Manager keselamatan juga menentukan metode atau solusi untuk menanggulangi atau mengurangi bahaya yang ditimbulkan; 4) Manager Keselamatan menyiapkan laporan akhir seluruh kejadian kepada Kepala Penyelenggara Pelayanan xxxx; 5) Kepala Penyelenggara Pelayanan xxxx menindaklanjuti laporan tersebut dan juga mendokumentasikan laporan tersebut sebagai bukti; 6) Apabila terdapat kejadian yang terkait dengan instansi lain maka pihak Penyelenggara Pelayanan menyampaikan informasi tersebut secara tertulis kepada instansi tersebut; 7) Dalam kurun waktu tertentu pihak Penyelenggara Pelayanan xxx melaporkan kegiatan keselamatan yang telah dilaksanakan kepada Ditjen Hubud; 8) Manager Keselamatan akan menyiapkan draft notam pada saat mengetahui terjadinya kondisi bahaya yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan; 9) Kepala Penyelenggara Pelayanan xxx segera menerbitkan NOTAM setelah mendapatkan laporan mengenai terjadinya kondisi bahaya yang mengganggu keselamatan penerbangan.

c.

Kejadian Bahaya Yang Harus Dilaporkan 1) Kerusakan peralatan;

ϰϬ

2) Kerusakan peralatan penunjang (pendingin ruangan, gedung peralatan, dan lain sebagainya); 3) Gangguan hewan pada peralatan; 4) Kebakaran peralatan; 5) Tindakan tidak sesuai SOP; 6) Kejadian lain yang menyebabkan kondisi bahaya.

4.4

Mekanisme Monitoring berkelanjutan 1.

Rencana Monitoring Keselamatan Unit SMS akan selalu melaksanakan Monitoring dalam bentuk audit, audit ini kami laksanakan untuk menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan juga hal-hal yang membahayakan. Berdasarkan hasil audit dalam bentuk temuan maka akan dirumuskan rekomendasi terhadap permasalahan tersebut sebagai laporan akhir. Manual operasi pelayanan telekomunikasi peerbangan berisi detail mengenai pengaturan keselamatan sebagai dasar untuk pelaksanaan audit. Kinerja akan diukur berdasarkan sistem manajemen yang sudah tercantum dalam manual operasi. Audit secara independen akan dilaksanakan setiap tahun dan sebelum pembaharuan Sertifikat Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan.

2.

Form Pengecekan (Meter Reading, Ground Check dan Checklist) Daftar yang digunakan sebagai pedoman dalam setiap tahapan di atas, sesuai pada lampiran.

3.

Organisasi audit Dalam melaksanakan audit, terdapat 3 (tiga) tingkatan, seperti berikut: a. Self Auditing Audit ini dilaksanakan oleh Manager sesuai dengan tanggung jawab di masing-masing bidangnya. Setiap Manager harus mengetahui kelemahan keselamatan di bidangnya, melakukan audit untuk memastikan kelemahan tersebut sudah diminimalisasi sebelum menjadi masalah yang besar. b.

Independent Internal Audit Audit ini dilaksanakan oleh pihak lain dalam organisasi Penyelenggara Pelayanan xxxx secara independent yang sudah berpengalaman. Keuntungan pelaksanaan independent internal audit adalah : 1) Memberi kepastian dan keyakinan pada setiap manajer bahwa semua persyaratan dan ketentuan keselamatan telah dipenuhi. 2) Adanya tenggat waktu terhadap masalah-masalah keselamatan yang lama penanganannya. 3) Adanya standar keselamatan dalam organisasi di bandar udara terhadap ide-ide baru mengenai keselamatan ϰϭ

4) Setiap manajer tidak kebal terhadap tindakan yang mengancam keselamatan c.

Auditing by Regulator Audit ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagai regulator dan didampingi oleh kami sebagai unit yang menangani masalah keselamatan di penyelenggara pelayanan xxx.

4.

Pelaksanaan audit a. Unit SMS akan menentukan jadwal pelaksanaan Audit dan mempublikasikan kepada pihak-pihak terkait; b. pelaksanakan Self Auditing akan di laksanakan secara berkelanjutan; c. Independent Internal Audit dilaksanakan 2 kali dalam setahun dan d. Auditing by regulator dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh pihak regulator.

4. 5

Investigasi Kejadian Keselamatan Unit SMS akan melakukan Insvestigasi kejadian yang dilaksanakan pada saat terjadi kecelakaan, dimana kecelakaan tersebut terkait dengan penyelenggaraan pelayanan telekomunikasi penerbangan. Unit SMS juga akan berkoordinasi dan membantu KNKT dalam melaksanakan Investigasi kejadian serius dan membuat laporan pelaksanaan Investigasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.6

Forum Keselamatan Unit SMS membentuk suatu forum yang bertujuan untuk memfasilitasi masalah keselamatan dengan pihak-pihak terkait lainnya misalnya personel Aeronautical Information Service, Radio Komunikasi Penerbangan dan Pemandu Lalu Lintas Udara serta unit lain yang terkait.

4.7

Pelatihan Personel 1. Tujuan Pelatihan dan pendidikan ini dilaksanakan untuk mempertahankan (recurrent) dan meningkatkan kompetensi personil teknisi telekomunikasi dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi kerja. 2. Kompetensi Personil teknisi penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan harus memilki Sertifikat Kecakapan Personil dan Lisence peralatan yang selalu diperbaharui apabila telah habis masa berlakunya.

ϰϮ

3. Pelatihan Untuk Teknisi Pelatihan bagi personil penyelenggara akan selalu dilaksanakan secara berkelanjutan untuk menjamin keselamatan penerbangan serta Manager dan personil yang tidak mematuhi sistem keselamatan akan dikenakan tindakan indisipliner. Rencana Pelatihan Personil teknisi dalam 5 tahun kedepan : ZĂƚŝŶŐ WĞƌĂůĂƚĂŶ ZZ D^ sKZ E />^

ϮϬϭϭ &E

ϮϬϭϮ

dĂŚƵŶ ϮϬϭϯ

ϮϬϭϰ

ϮϬϭϱ

: z /D

Tabel 10 : Contoh Rencana Pelatihan Personil teknisi

Catatan : FN : Firman BD : Bandi DJ : Doni Juliansyah IM : Iman

ϰϯ

BAB V DATA PERALATAN TELEKOMUNIKASI PENERBANGAN 5.1 Data Peralatan Telekomunikasi Penerbangan EK͘

ED WZ>dE

DZ<

dzW

z

&Z
/Ed

/E^d͘

:hD>,

<d͘

Ϯ

dE''> <>/Z^/ dZ<,/Z Ͳ

ϭ͘

s,&ͲZy

ZΘ^

hϰϬϭ

ϱϬt

ϭϮϮ͕ϰD,ǌ

Ͳ

ϭϵϵϰ

Ͳ

/<

Ϯ͘

Tabel 11 : Contoh Data peralatan

ϰϰ

EK

WĞƌĂů ĂƚĂŶ

DZ

ϭ͘

s,&Ͳ Zy

ZΘ^hϰϬϭ

ϭϰϬ͘ϭϲϬ

ϭϰϬ͘ϭϲϬ

ϭ

ϭ

ϭϰϬ͘ϭϲϬ:Ăŵ

ϭ:Ăŵ

Ϯ͘

s,&Ͳ dy

ZΘ^^hϰϱϭ

ϭϰϬ͘ϭϲϬ

ϭϰϬ͘ϬϬϬ

ϭϲϬ

ϭ

ϭϰϬ͘ϬϬϬ:Ăŵ

ϯ͘

sK Z

^//ϭϭϱϬ

ϭϯϴ͘ϬϬϬ

ϭϯϳ͘ϱϬϬ

ϱϬϬ

ϳ

ϰ͘

D

^//ϭϭϭϵ

ϭϯϴ͘ϬϬϬ

ϭϯϳ͘ϱϬϬ

ϱϬϬ

ϳ

5.2

tĂŬƚƵ KƉĞƌĂƐŝ

tĂŬƚƵ KƉĞƌĂƐŝ ŬƚƵĂů

tĂŬƚƵ WĞƌďĂŝŬĂŶ

ĨƌĞŬƵĞŶƐŝ ƚĞƌũĂĚŝŶǇĂ ŬĞƌƵƐĂŬĂŶ

Dd&

DddZ

ǀĂŝůĂďŝůŝƚǇ ;Ϳ

ZĞůŝĂďŝůŝƚǇ ;ZͿ

ŽŶƚŝŶƵŝƚǇ

;ĐŚĂŶŐĞŽǀ ĞƌĂŶĚ

ƐƚĂŶĚďǇ ƉŽǁĞƌͿ

ϭϬϬ͕ϬϬй

ϯϲ͕ϳϵй

ϭϱƐĞĐŽŶĚƐ

ϭϲϬ:Ăŵ

ϵϵ͕ϴϵй

ϯϲ͕ϳϱй

ϭϱƐĞĐŽŶĚƐ

ϭϵ͘ϲϰϯ:Ăŵ

ϳϭ:Ăŵ

ϵϵ͕ϲϰй

Ϭ͕Ϭϵй

/ŵŵĞĚŝĂƚĞ

ϭϵ͘ϲϰϯ:Ăŵ

ϳϭ:Ăŵ

ϵϵ͕ϲϰй

Ϭ͕Ϭϵй

/ŵŵĞĚŝĂƚĞ

Data Nilai Kinerja Pelayanan

Tabel 12 : Contoh Data Nilai Pelayanan

ϰϱ

BAB VI PENUTUP

Manual operasi penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi standar yang ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (Civil Aviation Safety Regulation Part 171) tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi

Penerbangan

(Aeronautical

Telecommunication

Service

Provider)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2013. Manual operasi ini disusun sesuai dengan kondisi pelayanan dan peralatan telekomunikasi penerbangan pada Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan di xxxx dan apabila terjadi perubahan maka akan dilakukan perubahan dan up dating terhadap manual operasi ini. Manual operasi ini mencerminkan kondisi dari praktek yang berlaku saat ini Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan di xxxx yang akan terus diperbarui untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin untuk memenuhi seluruh peraturan yang berlaku.

ϰϲ

DAFTAR SINGKATAN

Daftar berikut adalah singkatan penting yang digunakan dalam manual ini, seperti yang pada umumnya digunakan dalam penyelenggaraa pelayanan telekomunikasi penerbangan. ADC APP ACC AFIS AFTN ARP AMSC AMSS ADS-B ATIS ATN ATS AOC AVSEC ATC BO DME DVOR FIS HF A/G ILS Kapoksi KM MSSR MTBF MTTR MM NM MHz OM PSR PAPI PP PKP-PK Pimpoksi RADAR RTIL RX SKEP SOP SSR SMS SDM

Aerodrome Control Approach Control Area Control Centre Area Flight Information Service Aeronautical Fixed Telecommunication Network Aerodrome Refference Point Automatic Message Switching Control Automatic Message Switching System Automatic Dependent Surveillance Broadcast Automatic Terminal Information Service Aeronautical Telecommunication Network Air Traffic Service Airline Operator Certificate Aviation Security Air Traffic Controller Briefing Office Distance Measuring Equipment Doppler Very High Frequency Omnidirectional Range Flight Information Service High Frequency Air-Ground Instrument Landing System Kepala Kelompok Teknisi Keputusan Menteri Monopulse Secondary Surveillance Radar Means Time Before Failure Means Time To Repaire Middle Marker Nautical Mile Mega Hertz Outer Marker Primary Surveillance Radar Precision Approach Path Indicator Peraturan Pemerintah Pertolongan Kecelakaan Pertama-Pemadam Kebakaran Pimpinan Kelompok Teknisi Radio Detection & Ranging Runway Threshold Identifier Light Receiver Surat Keputusan Standard Operating Procedure Secondary Surveillance Radar Safety Management System Sumber Daya Manusia ϰϳ

LAMPIRAN 1

Deklarasi Kepala Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan

Keselamatan penyelenggaraan pelayanan telekomunikasi penerbangan menjadi prioritas utama dalam mewujudkan keselamatan pelayanan navigasi penerbangan bagi pihak pengguna jasa. Untuk itu Penyelenggaraan pelayanan telekomunikasi penerbangan yang aman, selamat dan efektif merupakan persyaratan utama dalam penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini mendukung untuk: 1. 2. 3. 4. 5.

Mendukung program-program Sistem Manajemen Keselamatan yang dijabarkan dalam Manual Operasi ini. Kehandalan kinerja pelayanan telekomunikasi penerbangan. Keselamatan setiap orang yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan pelayanan telekomunikasi penerbangan. Pelaksanaan audit internal penyelenggaraan pelayanan telekomunikasi penerbangan untuk identifikasi awal masalah keselamatan. Melaksanakan perbaikan yang berkesinambungan untuk menjaga tingkat keselamatan yang ditetapkan. Kepala Penyelenggara Pelayanan xxx Tanggal

:.......................

Tandatangan

:........................

ϰϵ

LAMPIRAN 2 Hasil Commisioning Fasilitas Telekomunikasi Penerbangan Contoh: Hasil Flight Commissioning Peralatan DVOR merk AMS 1150 / DME merk AMS 1119

Lampiran 3 Layout Penempatan Fasilitas Telekomunikasi Penerbangan Contoh: Layout Penempatan Fasilitas Telekomunikasi Penerbangan Bandar Udara Tjilik Riwut – Palangka Raya

Lampiran 4 Penempatan dan Blok Diagram Peralatan Contoh: Penempatan dan Blok Diagram Peralatan ILS

Bandar Udara Tjilik Riwut – Palangka Raya 1. LOCALIZER

±ϭϱϬŵ

ϭϰ>DEd >WEdEE ZZz

/^dZ/hd/KE hE/d

WZWE:E'E EdZ>/E ZhEtz

RUNWAY STOP END

±ϴϬŵ

<ĂďĞůZ& ĚĂŶǇŐ ĚŝƚĂŶĂŵ

^ŚĞůƚĞƌ>>

ŶƚĞŶŶĂ ĨĞĞĚ

ŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶhŶŝƚ dǆŽͬƉ

>ŽĐĂůŝǌĞƌ ŶƚĞŶŶĂ

Ϯ^

ĂƉƚƵƌĞ ĨĨĞĐƚ >ŽĐĂůŝǌĞƌ dƌĂŶƐŵŝƚƚĞƌ ĂďŝŶĞƚ

Ϯ^K

ŶƚĞŶŶĂ&ĂƵůƚĂƌĚ

ŶƚĞŶŶĂ ĨĂƵůƚĚĂƚĂ

/ŶƚĞŐƌĂůDŽŶŝƚŽƌ

ŽŵďŝŶĞƌhŶŝƚ

Z&^ĂŵƉůĞ

Monitor Return Cables 1 CSB 1 SBO

Ϯ͘GLIDE PATH

WŝƉĂϮ͟ŝƐŝŬĂďĞůZ&

WŽŶĚĂƐŝĂŶƚĞŶŶĂdǆ'ͬW

^,>dZ

цϭϬϬŵ

WŝŶƚƵ^ŚĞůƚĞƌ dŚƌĞƐŚŽůĚZǁǇ

цϯϬϬŵ

Zͬtϭϲ

ͬ>Ztz

Zͬtϯϰ

ϵϬΣ

hƉƉĞƌ ŶƚĞŶŶĂ

DŝĚĚůĞ ŶƚĞŶŶĂ

ϰϮ͛ϲ͟ Ϯϴ͛ϰ͟

>ŽǁĞƌ ŶƚĞŶŶĂ

ϭϰ͛Ϯ͟

^>E^E

DAERAH SANGAT KRITIS

DAERAH SENSITIF

ANTENA GLIDE PATH

300 m

600 m

Lampiran 5 Spesifikasi Teknis Peralatan Contoh : spesifikasi Teknis Peralatan VHF Air Ground Tower Set 1.

Deskripsi Singkat VHF Air Ground Tower Set adalah fasilitas komunikasi penerbangan yang digunakan untuk komunikasi antar pesawat di udara dengan petugas pengendali lalu lintas penerbangan di darat untuk keperluan pengaturan lalu lintas penerbangan di suatu bandar bandar udara yang pengaturanya dilakukan dengan pengamatan secara visual. VHF Air Ground Tower Set merupakan sebuah kesatuan sistem peralatan komunikasi penerbangan di menara pengawas lalu lintas penerbangan yang terdiri dari beberapa sistem, yaitu : a. VHF Transmitter dan Receiver Merupakan peralatan yang berfungsi untuk memancarkan dan menerima gelombang elektromagnetik yang terdiri dari ƉĞŵĂŶĐĂƌ ĚĂŶ ƉĞŶĞƌŝŵĂ ƵƚĂŵĂ ;ŵĂŝŶͿ͖ ĚĂŶ ƉĞŵĂŶĐĂƌ ĚĂŶ ƉĞŶĞƌŝŵĂ ĐĂĚĂŶŐĂŶ ;ƐƚĂŶĚďǇͿ͘ ĂůĂŵ ƉĞŶŐŽƉĞƌĂƐŝĂŶŶǇĂ ƉĞŵĂŶĐĂƌ ĚĂŶ ƉĞŶĞƌŝŵĂ ƵƚĂŵĂ ;ŵĂŝŶͿ͖ ĚĂŶ ƉĞŵĂŶĐĂƌ ĚĂŶ ƉĞŶĞƌŝŵĂ ĐĂĚĂŶŐĂŶ ;ƐƚĂŶĚďǇͿ ĚŝŚƵďƵŶŐŬĂŶ ĚĞŶŐĂŶ ƉĞŵŝŶĚĂŚ ŽƚŽŵĂƚŝƐ ;ƵƚŽŵĂƚŝĐ ĐŚĂŶŐĞ ŽǀĞƌ ƐǁŝƚĐŚͿ ǇĂŶŐ ĚĂƉĂƚ ŵĞŵŝŶĚĂŚŬĂŶŶǇĂ ƐĞĐĂƌĂ ŽƚŽŵĂƚŝƐ ƐĞƐƵĂŝĚĞŶŐĂŶŬĞƉĞƌůƵĂŶŽƉĞƌĂƐŝŽŶĂů͘ b. Recorder Merupakan peralatan yang berfungsi untuk merekam ƐĞůƵƌƵŚ ƉĞƌĐĂŬĂƉĂŶ ;ŬŽŵƵŶŝŬĂƐŝƐƵĂƌĂͿǇĂŶŐƚĞƌũĂĚŝĂŶƚĂƌĂƉĞƚƵŐĂƐƉĞŶŐĂƚƵƌůĂůƵůŝŶƚĂƐƉĞŶĞƌďĂŶŐĂŶ ĚĞŶŐĂŶ ƉŝůŽƚ ƉĞƐĂǁĂƚ ƵĚĂƌĂ ŵĞůĂůƵŝ ƉĞƌĂůĂƚĂŶ s,& ʹ ͬ' ĂƚĂƵ ƉĞƌĐĂŬĂƉĂŶ ĚĞŶŐĂŶ ƵŶŝƚ d^ ůĂŝŶ ĚĂůĂŵ ƌĂŶŐŬĂ ŬŽŽƌĚŝŶĂƐŝ ƉĞŶŐĞŶĚĂůŝĂŶ ůĂůƵ ůŝŶƚĂƐ ƉĞŶĞƌďĂŶŐĂŶ͘ c. Console Desk Merupakan DĞũĂŬĞƌũĂďĂŐŝƉĞƚƵŐĂƐƉĞŶŐĞŶĚĂůŝůĂůƵůŝŶƚĂƐƵĚĂƌĂǇĂŶŐĚŝůĞŶŐŬĂƉŝ ĚĞŶŐĂŶďĞƌďĂŐĂŝƉĞƌĂůĂƚĂŶƐĞŚŝŶŐŐĂƉĞƚƵŐĂƐĚĂƉĂƚŵĞůĂŬƵŬĂŶĐŽŶƚƌŽů͕ŵŽŶŝƚŽƌ͕ ĚĂŶŬŽŽƌĚŝŶĂƐŝƐĞƐƵĂŝĚĞŶŐĂŶŬĞďƵƚƵŚĂŶŽƉĞƌĂƐŝŽŶĂů͘DĞũĂŬĞƌũĂũƵŐĂĚŝůĞŶŐŬĂƉŝ ĚĞŶŐĂŶ ƉĞƌĂůĂƚĂŶ ǇĂŶŐ ƐĞƐƵĂŝ ĚĞŶŐĂŶ ŬĞďƵƚƵŚĂŶ ĂŐĂƌ ƉĞůĂǇĂŶĂŶ ƉĞŶŐĞŶĚĂůŝĂŶ ůĂůƵůŝŶƚĂƐƵĚĂƌĂĚĂƉĂƚƚĞƌůĂŬƐĂŶĂ͘ d. Meteo System Merupakan peralatanyang berfungsi untuk mendapatkan informasi meteorology di sekitar tempat pengatur lalu lintas udara berada.

2.

Spesifikasi Teknis Ă͘

s,&dƌĂŶƐŵŝƚƚĞƌĚĂŶZĞĐĞŝǀĞƌ ϭͿ ŝĚĂŶŐ&ƌĞŬƵĞŶƐŝ ϮͿ ŚĂŶĞů^ƉĂĐŝŶŐ ϯͿ &ƌĞŬƵĞŶƐŝƐƚĂďŝůŝƚǇ ϰͿ ^ƵƉƉůĂǇǀŽůƚĂŐĞ

ϱͿ ,ŽƵƐŝŶŐ

͗ ͗ ͗ ͗

ϭϭϴʹϭϯϳDŚǌ^ǇŶƚŚĞƐŝǌĞƌ ϮϱŬ,ǌͬϴ͘ϯϯŬ,ǌ фϭƉƉŵͬфϬ͘ϯƉƉŵ ͗ϴϴͲϮϲϱsϱϬͬϲϬ,ǌ ͗ϮϭͲϯϭ͘ϱs ͗ ϭϵ͟ƌĂĐŬƐƚĂŶĚĂƌĚ

ď͘ WĞŵĂŶĐĂƌ

ϭͿ ĂƚƵĂǇĂ

ϮͿ ĂǇĂWĂŶĐĂƌ ϯͿ KƵƚƉƵƚŝŵƉĞĚĂŶĐĞ ϰͿ s^tZ

ϱͿ ŵŝƐŝŽŶƐ;ĂĐƚŝǀĞŵŽĚĞͿ

ϲͿ ƵĚŝŽ&ƌĞŬƵĞŶƐŝ

͗ ͗ϴϴͲϮϲϱsϱϬͬϲϬ,ǌ ͗ϮϭͲϯϭ͘ϱs ͗ чϮϱtĂƚƚĂĚũƵƐƚĞĚ ͗ ϱϬKŚŵ ͗ хϮ͗ϭĂƚĨƵůůƉŽǁĞƌ͕ŶŽĚĂŵĂŐĞ ǁŝƚŚŽƉĞŶĐŝƌĐƵŝƚ͘ ͗ ^ƉƵƌŝŽƵƐ͗фͲϵϯĚĐ ,ĂƌŽŶŝĐ͗фͲϴϯĚĐ ͗ ZĞƐƉŽŶƐĞ͗ϯϱϬƚŽϮϱϬϬ,ǌ;ϴ͘ϯϯŬ,ǌͿ ϯϬϬƚŽϯϰϬϬ,ǌ;ϮϱŬ,ǌͿ /ŶƉƵƚ͖ͲϯϬƚŽнϭϬĚŵ ŝƐƚŽƌƚŝŽŶ͗фϯйΛϵϬйŵŽĚ͘ĚĞƉƚŚ EŽŝƐĞ͖хϰϱĚΛϴϬйŵŽĚ͘ĚĞƉƚŚ

Đ͘ WĞŶĞƌŝŵĂ

ϭͿ /ŶƉƵƚŝŵƉĞĚĂŶĐĞ ϮͿ ^ĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇ

ϯͿ ůŽĐŬŝŶŐ ϰͿ >Žǁ&ƌĞƋƵĞŶĐǇ

Ě͘

ŶƚĞŶŶĂ ϭͿ /ŵƉĞĚĂŶƐŝ ϮͿ :ĞŶŝƐ ϯͿ ZĂŶŐĞ

Ğ͘ ZKZZ

ϭͿ

ϮͿ

ϯͿ

ϰͿ ϱͿ

,ŽƵƐŝŶŐ

͗ ϱϬKŚŵ ͗ DфͲϭϬϳĚŵΛϭŬ,ǌŵŽĚ͘ĂŶĚ ϭϬĚ^ͬE͗ϴW^<фͲϭϬϮĚŵ͘ ͗ хͲϳĚŵΛϱϬϬŬ,ǌ ͗ ZĞƐƉŽŶƐĞ͗ϯϱϬƚŽϮϱϬϬ,ǌ;ϴ͘ϯϯŬ,ǌͿ ϯϬϬƚŽϯϰϬϬ,ǌ;ϮϱŬ,ǌͿ KƵƚƉƵƚ͗ͲϯϬƚŽнϭϬĚŵ ŝƐƚŽƌƚŝŽŶ͗фϱйΛϵϬйŵŽĚ͘ĚĞƉƚŚ EŽŝƐĞ͗хϰϱĚΛϴϬйŵŽĚ͘ĚĞƉƚŚ͘ ͗ ͗ ͗

ϱϬKŚŵ KŵŶŝŝƌĞĐƚŝŽŶĂů ϭϭϴʹϭϯϳDŚǌ

͗ ϭϵͬ͟ϰh/WĐĂƌƌŝĞƌǁŝƚŚϴĞǆƉĂŶƐŝŽŶƐůŽƚ͕ ďƵŝůƚŝŶd&dƐĐƌĞĞŶĚĂŶŬĞǇďŽĂƌĚͬ ƚŽƵĐŚƉĂĚŝŶĚƌĂǁĞƌ͘ KƉĞƌĂƚŝŽŶŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ͗ нϱΣƚŽнϰϬΣŝŶŽƉĞĂƚŝŽŶ ͲϮϬΣƚŽнϲϬΣŝŶ^ƚŽƌĂŐĞ ϭϬйͲϴϬйĂŝƌŚƵŵŝĚŝƚǇ WĞƌŝŚĞƌĂů ͗ d&d ^ĞĐƌĞĞŶ ĚĂŶ ŬĞǇďŽĂƌĚ ŵŽƵƐĞ͕ ϭϬͬϭϬϬͬϭϬϬϬDďŝƚ ƚŚĞƌŶĞƚ ŝŶƚĞƌĨĂĐĞ͕ϭϴ͘ϬϬϬ ŚŽƵƌƐ ;ϭϲϬ' ^dŚĂƌĚŝƐŬͿ͕ϱϭϮZDŵĞŵŽƌǇ͘ ŚĂŶĞůĐĂƉĂĐŝƚǇ ͗ ϴƚŽϭϮϬĐŚĂŶĞůƐŵŝŶŝŵƵŵ͘ ŶĂůŽŐ ͗ ϴƉŽƚĞŶƚŝĂůĨƌĞĞŝŶƉƵƚƐƉĞƌĐĂƌĚ /ŵƉĞĚĂŶĐĞ х ϮϬ Ŭ Žƌ ϲϬϬ ; ƐĞůĞĐƚĂďůĞ ĨŽƌ ĞĂĐŚĐŚĂŶĞůͿ͗ŝŶƉƵƚǀŽůƚĂŐĞƌĂŶŐĞϭϴŵs ʹϮϮϬŵs͘

ϲͿ ϳͿ

&ƌĞƋƵĞŶĐǇƌĂŶŐĞ ͗ dŝŵĞƐǇŶĐŚƌŽŶŝǌĂƚŝŽŶ ͗

ϴͿ ƵĨĨĨĞƌƐŝǌĞ ϵͿ ĐĐĞƐƐ>E ϭϬͿ ƌŝǀĞ

͗ ͗ ͗

ϭϭͿ ϭϮͿ ϭϯͿ ϭϰͿ ϭϱͿ ϭϲͿ

͗ ͗ ͗ ͗

ϭϳͿ ZĞĐŽƌĚŝŶŐ

͗

ϭϴͿ WĂƐƐǁŽƌĚƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ

͗

WůĂǇďĂĐŬ DĞĚŝĂ ƵĚŝŽKƵƚƉƵƚ dŝŵĞĂŶŶŽƵŶĐĞƌ ƵĚŝŽĂƚĂ

sKy ĂƚĂƵ ŽŶƚŝŶƵŽƵƐ ƌĞĐŽƌĚŝŶŐ͕ ŽŶ ʹ ŚŽŽŬͬŽĨĨͲŚŽŽŬ ƌĞĐŽƌĚŝŶŐ Žƌ KZ ;ƐĞůĞĐƚĂďůĞƉĞƌĐŚĂŶĞůͿ ĚũƵƐƚĂďůĞƉƌŽůŽŐƵĞĚĂŶĞƉŝůŽŐƵĞ͘ ϯϬϬʹϯϰϬϬ,ǌĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽ/dh EdWǀŝĂ>EŽƌĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶŽĨĂŶĞǆƚĞƌŶĂů ƚŝŵĞƐŽƵƌĐĞ;&ϳϳ͕'W^ͿǀŝĂZ^ϮϯϮ ϭϴϬϬĐŚĂŶŶĞůŚŽƵƌƐďĂƐĞŽŶϭϲϬ', dWͬ/W͕tŽƌŬƐƚĂƚŝŽŶW sͲZDϵ͕ϰ'ĚƌŝǀĞǁͬĂĐĂƉĂĐŝƚǇϭ͘ϮϬϬ ĐŚ ŚŽƵƌƐ͘ WĂƌĂƌĞůů͕ ƐĞƋƵĞŶƚŝĂů Žƌ ŵĂƐƚĞƌͬ ƐůĂǀĞŽƉĞƌĂƚŝŽŶ tŝƚŚŽƵƚŝŶƚĞƌƌƵƉƚŝŶŐƌĞĐŽƌĚŝŶŐĨƵŶĐƚŝŽŶ͘ sĐĂƌƚƌŝĚŐĞϰ͘' >ŽƵĚƐƉĞĂŬĞƌĂŶĚŚĞĂĚƉŚŽŶĞĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶ /ŶƚĞƌŶĂZd ĂƚĂ ĐŽŵƉƌĞƐƐŝŶŐ WD ϲϰ <ďŝƚͬƐ͕ ŝŐŝƚĂů ^ŝůĞŶĐĞ ŶĐŽŶĚŝŶŐ ;^Ϳ ŚĂŶǇĂ ĚĂƉĂƚ ĚŝĂŬƚŝĨĂƐŝ ƵŶƚƵŬ ƌĞĐŽƌĚŝŶŐ ĚĂŶ ƉůĂǇďĂĐŬ͘;ƐĞĐƌĞƚĞ ĚĂƚĂͿ ĚĂŶ ĚĂƉĂƚ Ěŝ ĞǆƉŽƌƚƚŽǁŝŶĚŽǁƐƐƚĂŶĚĂƌĚĂƵĚŝŽ͘ ĚũƵƐƚĂďůĞ ŽǀĞƌǁƌŝƚĞ ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ͕ dŝŵĞ ƚŽ ůŝǀĞ&ƵŶĐƚŝŽŶ͘ ,ŝĞƌĂƌĐŚŝĐĂů ĂĐĐĞƐƐ ĐŽŶƚƌŽů ĂŶĚ ƵƐĞƌ ƌŝŐŚƚ ĨŽƌĚŝĨĨĞƌĞŶƚƵƐĞƌƐ͘

Ĩ͘ ŽŶƐŽůĞĞƐŬ

ϭͿ ϮͿ ϯͿ ϰͿ ϱͿ ϲͿ ϳͿ

:ĂŵĚŝŐŝƚĂůĚĞŶŐĂŶĚƵĂƉĞŶƵŶũƵŬĂŶǁĂŬƚƵ͕hdĚĂŶůŽĐĂůƚŝŵĞ ,ĂŶĚŵŝĐƌŽƉŚŽŶĞ;ĚŝůĞŶŐŬĂƉŝĚĞŶŐĂŶWddͿ ,ĞĂĚƐĞƚĚĞŶŐĂŶWdd͘ ƵĚŝŽĐŽŶƚƌŽůƉĂŶĞůĚĂƉĂƚĚŝŝŶƚĞŐƌĂƐŝĚĞŶŐĂŶƉƌĂůĂƚĂŶs,&dŽǁĞƌ^Ğƚ͘ >ĂŵƉƵŵĞũĂŽƉĞƌĂƚŽƌ &ůŝŐŚƚ^ƚƌŝƉ,ŽůĚĞƌƐĞďĂŶǇĂŬϮϬďƵĂŚ͘ ^ƚƌŝƉ ŚŽůĚĞƌ ƚĞƌĚŝƌŝ ĚĂƌŝ Ϯ ;ĚƵĂͿ ŬŽůŽŵ ĚŝŵĂŶĂ ŬŽůŽŵ ƉĞƌƚĂŵĂ ĚĂƉĂƚ ĚŝƉĞŶƵŚŝ ƵŶƚƵŬ ŝŶĨŽƌŵĂƐŝ ƉĞŶĞƌďĂŶŐĂŶ ǇĂŶŐ ĂŬƚŝĨ ĚĂŶ ŬŽůŽŵ ŬĞĚƵĂ ƵŶƚƵŬŝŶĨŽƌŵĂƐŝƉĞŶĞƌďĂŶŐĂŶǇĂŶŐŵĂƐŝŚĚĂůĂŵƌĞŶĐĂŶĂ;ƐƚĂŶĚďǇͿ Ő͘ WĞƌĂůĂƚĂŶDĞƚĞŽ^ǇƐƚĞŵ tŝŶĚŝƌĞĐƚŝŽŶĂŶĚ^ƉĞĞĚĚŝƐƉůĂǇ ϭͿ tŝŶĚ^ƉĞĞĚĐĐƵƌĂĐǇ ͗ цϬ͘Ϯϱ ŵƉŚ ƚŽ Ϯϯ ŵƉŚ цϭй ĨƌŽŵ Ϯϰ ƚŽϭϲϬŵƉŚ ϮͿ tŝŶĚ^ƉĞĞĚZĂŶŐĞ ͗ ϬƚŽϭϲϬŵƉŚ ϯͿ tŝŶĚ^ƉĞĞĚZĞƐŽůƵƚŝŽŶ ͗ ϭŵƉŚ ϰͿ tŝŶĚŝƌĞĐƚŝŽŶZĞƐŽůƵƚŝŽŶ ͗ ϮĚĞŐƌĞĞƐ ϱͿ tŝŶĚŝƌĞĐƚŝŽŶZĂŶŐĞ ͗ ϬƚŽϯϲϬĚĞŐƌĞĞƐ ϲͿ tŝŶĚŝƌĞĐƚŝŽŶĐĐƵƌĂĐǇ ͗ цϰĚĞŐƌĞĞƐ dĞŵƉĞƌĂƚƵƌ

ϭͿ ĐĐƵƌĂĐǇ

͗

ϮͿ ZĞƐŽůƵƚŝŽŶ ZĞůĂƚŝǀĞ,ƵŵŝĚŝƚǇ ϭͿ dǇƉĞ ϮͿ ĐĐƵƌĂĐǇ

͗

ϯͿ dĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞĨĨĞĐƚ

͗

ϰͿ ^ƚĂďŝůŝƚǇ ϱͿ ZĞƉŽƌƚŝŶŐZĞƐŽůƵƚŝŽŶ ϲͿ ZĂŶŐĞ ĂƌŽŵĞƚƌŝĐWƌĞƐƐƵƌĞ ϭͿ ĐĐƵƌĂĐǇ

͗ ͗ ͗

ϮͿ ZĂŶŐĞ ϯͿ ZĞƐŽůƵƚŝŽŶ

͗ ͗

͗ ͗

͗

цϬ͘ϵ°& ĨƌŽŵ нϭϰΣ ƚŽ ϭϴϱΣ& ;цϬ͘ϱ° ĨƌŽŵͲϭϬΣƚŽϴϱΣͿ цϯ͘ϲ°& ĨƌŽŵ ͲϲϳΣ ƚŽ ϮϱϳΣ& ;цϮ͘Ϭ° ĨƌŽŵͲϱϱΣƚŽϭϮϱΣͿ Ϭ͘ϬϭΣ& ĂƉĂĐŝƚĂŶĐĞ цϯй ;Žƌ ďĞƚƚĞƌͿ ĨƌŽŵ ϭϬ ƚŽ ϵϬй Z, Ăƚϲϴ°& ůĞƐƐ ƚŚĂŶ фцϭ͘ϱй Z, ĨƌŽŵ ϭϰ°& ƚŽ ϭϰϬΣ& цϮйZ,ŽǀĞƌϮǇĞĂƌƐ ϭйZ, ϬƚŽϭϬϬй цϬ͘Ϭϯ ŝŶ͘,Ő ŽǀĞƌ ƌĂŶ ůĞǀĞů͕ ǁŝƚŚ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ ďĞƚǁĞĞŶ ϭϴϮΣ& ;ϬΣ Ͳ ϴϱΣͿ ϮϳƚŽϯϯ͘ϵϲŝŶ͘,Ő Ϭ͘ϬϭŝŶ͘,Ő

Lampiran 6 Hasil Site Acceptance Test (SAT) Fasilitas Telekomunikasi Penerbangan Contoh: Hasil SAT Peralatan VHF APP merk Rohde & Schwarz

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR : KP 25 TAHUN 2014 TENTANG

Recommend Documents